Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
Partai Kebangkitan Bangsa - Jawa Tengah VII
Komisi IV - Pertanian, Perkebunan, Kehutanan, Kelautan, Perikanan, Pangan
        


Informasi Pribadi

Tempat Lahir
Banjarnegara
Tanggal Lahir
05/04/1963
Alamat Rumah
Jl. Raya Ragunan No.100 Kav.01, RT.008/RW.001, Kelurahan Jati Padang. Pasar Minggu. Jakarta Selatan. DKI Jakarta
No Telp

Informasi Jabatan

Partai
Partai Kebangkitan Bangsa
Dapil
Jawa Tengah VII
Komisi
IV - Pertanian, Perkebunan, Kehutanan, Kelautan, Perikanan, Pangan

Latar Belakang

Drs. H. Taufiq R. Abdullah terpilih menjadi Anggota DPR-RI periode 2014-2019 dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) mewakili Dapil Jateng VII setelah memperoleh 44.690 suara. Taufiq dikenal sebagai pelatih kader muda PKB dan petinggi di Nahdlatul Ulama. Taufiq adalah Wakil Sekretaris Jenderal Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) (1999-2010). Taufiq adalah suami dari Hj. Ida Fauziyah, Anggota DPR-RI periode 2014-2019 dari PKB yang duduk di Komisi I.

Taufiq adalah seorang dosen dan pengajar. Taufiq dosen di Sekolah Tinggi Agama Islam Nahdlatul Ulama (STAINU) Jakarta dan juga di Sekolah Tinggi Ilmu Pendidikan Islam (STIPI) Surabaya. Taufiq menjabat sebagai Komisaris dari PT.Berlian Visitama sejak 2010 (advertising).

Pada masa kerja 2014-2019 Taufiq bertugas di Komisi IV yang membidangi pertanian, kehutanan, perikanan dan pangan dan juga di Badan Legislasi (Baleg).

Pendidikan

SLTA, Sekolah Pendidikan Guru (SPG) Banjarnegara, Banjarnegara (1983)

D1, Tarbiyah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surabaya, Surabaya (1986)

S1, Tarbiyah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surabaya, Surabaya (1989)

S2, Universitas Negeri Jakarta, Jakarta

Perjalanan Politik

Taufiq Abdullah sudah menjadi kader Nahdlatul Ulama (NU) sejak di bangku kuliah. Berawal dari menjadi Ketua Rayon Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) di IAIN Surabaya (1985-1986), Taufiq kemudian bergabung di Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia (Lakpesdam PBNU) Jawa Timur (1986-1990).

Bakat dan minat Taufiq mendidik dan melatih makin tersalurkan. Dan selain menjadi dosen di Universitas Islam Taruna Surabaya, Taufiq semakin menekuni menjadi pelatih dan berorganisasi. Di 1996 Taufiq menjadi Sekretaris di organisasi sayap kepemudaan NU, GP Ansor Jawa Timur (1996-2000) dan Ketua Lakpesdam NU Jawa Timur (1997-2000).

Karena ketekunannya dalam melatih dan membina kader-kader NU, Taufiq dipercaya menjadi Wakil Sekretaris Jenderal PBNU untuk dua periode (1999-2004 dan 2004-2010).

Pada Pileg 2014 Taufiq mencalonkan diri menjadi calon legislatif. Taufiq terpilih menjadi Anggota DPR-RI periode 2014-2019 dan duduk di Komisi IV yang membidangi pangan, pertanian, perkebunan, kehutanan dan perikanan.

Visi & Misi

belum ada

Program Kerja

belum ada

Sikap Politik

RUU Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (KSDAHE) - Pandangan Mini Fraksi sebagai RUU Usul Inisiatif DPR

19 Juni 2017 - Dalam rapat pleno Badan Legislasi (Baleg), Taufiq menyetujui agar RUU KSDHAE diusulkan menjadi RUU inisiatif DPR dengan harapan semua masyarakat dapat memberikan masukan atas pembahasan RUU KSDAHE. Taufiq mengimbau agar jadwal pembahasan RUU KSDAHE tidak berbenturan dengan Komisi 4 yang juga membahas RUU KSDAHE.  [sumber

Tanggapan terhadap RUU

RUU Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan

11 September 2017 - Dalam Raker Komisi 4 dengan Menteri Pertanian, Menteri Kelautan dan Perikanan, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, serta Menteri Hukum dan HAM, Taufiq menegaskan bahwa saran pembentukan BKN (Badan Karantina Nasional) tidak didasarkan pada kemauan DPR, melainkan juga berdasarkan masukan yang komprehensif dari banyak pakar. Selain itu, Taufiq juga berusaha mengkritisi surat dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi yang dianggap tidak ada dasarnya. Selain itu, menanggapi usulan pemerintah terkait pelarangan pembentukan BKN, Taufiq mengatakan bahwa masyarakat Indonesia kebanyakan pola pikirnya bersifat ekstrimis, ketika masa reformasi pertama kali, Indonesia sangat ekstrim dalam membentuk badan-badan baru, kini justru sangat ekstrim dalam melarang badan baru. Taufiq juga menyayangkan terkait tidak adanya kemajuan dari rapat-rapat yang diadakan.[sumber]

Tanggapan

Program Kerja dan Rencana Kerja Tahun 2017 - Badan Restorasi Gambut

31 Agustus 2016 -  Pada Rapat Dengar Pendapat Komisi 4 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) dengan Badan Restorasi Gambut (BRG), Jepang saja yang gambutnya sempit membutuhkan waktu 1 tahun, sedangkan kita menargetkan 5 tahun selesai untuk seluas ini. Ia menanyakan seberapa optimis BRG untuk mengerjakan tugas berat ini dan konsentrasi dari 7 item tugas manakah yang menjadi prioritas. Selanjutnya Taufiq menanyakan pula seperti apa koordinasi dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan bagaimana kerja sama dengan pihak lainnya. [sumber]

Evaluasi Kinerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

19 April 2016 - Taufiq merasa penyebab ternjadinya kebakaran hutan karena ulah pekebun. Taufiq menanyakan tentang kemampuan negara sangat terbatas dan sampai level berapa KemenLHK melakukan upaya pencegahan kebakaran hutan. Lalu, Taufiq juga menanyakan tentang kebijakan konsep bekerjasama dengan siapa. Menurut Taufiq, penegakan hukum melalui litigasi 50 persen kalah dan betapa pentingnya melibatkan institusi sosial seperti karang taruna.  [sumber]

Evaluasi Kinerja Kementerian Pertanian

25 Januari 2016 - Taufik menyampaikan bahwa Komisi 4 sudah membantu menjelaskan kepada masyarakat bahwa anggaran untuk pertanian sangat tinggi sehingga anggaran Kementan dari tahun 2014 ke 2015 meningkat 100%. Menurutnya, anggaran di Kementan lebih besar untuk sarana dan prasarana kegiatan di bidang pertanian.

Taufik mengungkapkan bahwa berdasarkan neraca kebutuhan dan persediaan Kementan, cabe, beras, dan bawang mengalami surplus. Taufik menemukan ada data Kementan dan Kemendag yang berbeda dan ia harap hal itu jangan sampai muncul di publik. Selanjutnya, Taufik mengungkapkan bahwa total produksi pangan nasional 90%-nya oleh perusahaan asing. Taufik ingin Kementan bekerja sama bekerjasama dengan TNI-AD pada program pencetakan sawah baru. Terakhir, Taufik menyayangkan bahwa di tahun 2015 luas area tanam nasional tidak sepenuhnya dapat ditanam benih, hanya 12 juta hektare dari 14,8 juta hektare luas area tanam nasional.  [sumber]

Anggaran Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan 2016

10 Juni 2015 - Taufiq fokus pada masalah penyerobotan lahan hutan. Menurut Taufiq apabila dibiarkan penyerobotan hutan ini bisa memicu konflik. Taufiq ingatkan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (MenLHK) agar tata ruang yang sedang direncanakan jangan menimbulkan masalah.  [sumber]

Mekanisme Pemantauan & Peninjauan Pelaksanaan Undang-Undang

28 Mei 2015 - Menurut Taufik jangan sampai tugas Badan Legislasi (Baleg) tidak sesuai dengan sistem pendukung yang ada. Taufik menilai pekerjaan pemantauan dan peninjauan seharusnya disamakan karena tugas peninjauan adalah tugas anggota komisi-komisi. Taufik setuju untuk dibentuk tim pemantauan dan peninjauan.  [sumber]

Rencana Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan

27 Mei 2015 - Taufiq paham bahwa keputusan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) harus cepat diambil karena menyangkut kepastian hukum. Tapi menurut Taufiq keputusannya tidak boleh sembrono. Menurut Taufiq RTRW harus menggunakan perspektif jangka panjang dan setuju untuk isu ini diperdalam dulu oleh Komisi 4. Setelah itu kalau RTRW ini untuk rakyat, Taufiq akan selesaikan. Tapi kalau RTRW ini untuk industri, Taufiq akan telusuri dulu.  [sumber]

Peraturan Pengamanan di Lingkungan Gedung DPR

16 April 2015 - Menurut Taufik DPR tidak perlu terburu-buru menyusun peraturan keamanan lingkungan DPR ini. Taufik minta ke Sekretariat DPR (Setjen DPR) kajian yang detil dan tertulis karena yang tadi dipaparkan hanya sebagian kecil saja. Taufik himbau Setjen DPR untuk melihat 30-50 tahun kedepan untuk memikiran bagaimana mengamankan lingkungan Gedung DPR. Taufik mengingatkan bahwa ketika Setjen DPR ingin perluas sedikit Gedung DPR saja sudah mengundang kecaman publik yang luar biasa. Taufik dorong Setjen DPR untuk turut tanggung jawab menjelaskan ke publik.  [sumber]

Rencana Strategis Kementerian Pertanian

2 April 2015 - Taufiq saran ke Menteri Pertanian (Mentan) lebih baik Komisi 4 diinformasikan terkait siapa saja pejabat Eselon I dan Eselon II dari Kementerian Pertanian (Kementan) yang bertugas di daerah. Taufiq minta salinan dari teks Memorandum of Understanding (MoU) antara Kementan dan TNI-AD. Taufiq menilai penting untuk mengetahui wewenang TNI terkait urusan non-ketentaraan karena sejujurnya Taufiq masih mengalami trauma terkait peran TNI.

Terkait gula, menurut Taufiq diperkirakan produksi gula kita hanya mengcover 90% dari kebutuhan. Taufiq mendorong Menteri Pertanian untuk segala impor terkait pangan harus ada approval dari Kementerian Pertanian, meskipun yang mengurusi adalah Kementerian Perdagangan.

Sehubungan dengan Bank Pertanian, Taufiq menilai jika nanti ada bank pertanian, prosedur-prosedur harus disederhanakan agar mudah diakses oleh petani. Taufiq saran Mentan bisa koordinasi dengan Bank Rakyat Indonesia terkait bank pertanian.  [sumber]

Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan

1 April 2015 - Taufiq mendukung pemberantasan illegal fishing. Namun Taufiq menilai negara ini jalan bukan karena Pemerintah. Peran Pemerintah hanya berapa persen saja. Menurut Taufiq Pemerintah tidak bisa bergerak sendiri untuk sosialisasi ke nelayan-nelayan di seluruh Indonesia. Taufiq minta klarifikasi ke Menteri Kelautan dan Perikanan (MenKP) peran Kementerian dan institusi yang sudah ada dalam sosialisasi. Taufiq saran ke MenKP untuk menggunakan ormas-ormas dan organisasi nelayan untuk bantu sosialisasi.  [sumber]

Informasi Pribadi

Tempat Lahir
Banjarnegara
Tanggal Lahir
05/04/1963
Alamat Rumah
Jl. Raya Ragunan No.100 Kav.01, RT.008/RW.001, Kelurahan Jati Padang. Pasar Minggu. Jakarta Selatan. DKI Jakarta
No Telp

Informasi Jabatan

Partai
Partai Kebangkitan Bangsa
Dapil
Jawa Tengah VII
Komisi
IV - Pertanian, Perkebunan, Kehutanan, Kelautan, Perikanan, Pangan