Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
Partai Kebangkitan Bangsa - Jawa Tengah VIII
Komisi VI - Perdagangan, Perindustrian, Investasi, Koperasi, UKM & BUMN, Standarisasi Nasional
     


Informasi Pribadi

Tempat Lahir
Banyumas
Tanggal Lahir
01/02/1972
Alamat Rumah
Jl. Rambutan Gang Asri No.12A, RT.008/RW.003, Kel.Kali Sari. Pasar Rebo. Jakarta Timur. DKI Jakarta
No Telp

Informasi Jabatan

Partai
Partai Kebangkitan Bangsa
Dapil
Jawa Tengah VIII
Komisi
VI - Perdagangan, Perindustrian, Investasi, Koperasi, UKM & BUMN, Standarisasi Nasional

Latar Belakang

Siti Mukaromah terpilih menjadi Anggota DPR-RI periode 2014-2019 dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) mewakili Dapil Jawa Tengah VIII setelah memperoleh 36.312 suara. Dikenal oleh pendukungnya sebagai Erma, Erma adalah politikus senior PKB dan sejak 2009 adalah Staf Ahli Fraksi PKB di DPR-RI. Siti adalah Wakil Sekretaris Jenderal Dewan Pengurus Pusat (DPP) PKB (2012-sekarang) , Wakil Bendahara Umum DPP PKB dan Ketua Fatayat NU (2012-sekarang).

Pada masa kerja 2014-2019 Erma bertugas di Komisi VI yang membidangi perdagangan, perindustrian, investasi dan BUMN. 

Pendidikan

SLTA, SMA Diponegoro 3, Purwokerto (1991)

S1, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto, Purwokerto (1999) 

Perjalanan Politik

Sejak di bangku kuliah di Purwokerto Siti Mukaromah sudah aktif berorganisasi di perkumpulan mahasiswa berbasis Islam. Akrab disapa Erma, Erma adalah Ketua Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Purwokerto (1994-1998) dan Bendahara Pelajar Islam Indonesia (PII) Purwokerto (1995-1998).

Di 2000, Erma bergabung di organisasi sayap kepemudaan Nahdlatul Ulama (NU), Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama (IPPNU) dan menjadi Ketua Pimpinan Pusat (2000-2003). Kegemaran Erma berorganisasi makin tersalurkan dan membuat Erma bergabung di banyak organisasi-organisasi yang perhatian kepada pembangunan komunitas dan rekonsiliasi (Institute of Research and Community Development Studies atau IRCOS dan Lembaga Rekonsiliasi Anak Bangsa). 

Di 2005, Erma bergabung di organisasi sayap kewanitaan NU, Fatayat Nahdlatul Ulama dan aktif beorganisasi. Erma dipercaya menjadi Ketua Fatayat NU (2012-sekarang).

Pada Pileg 2004 dan 2009 Erma mencalonkan diri sebagai calon legislatif namun tidak berhasil mendapatkan kursi. Di 2009 Erma Mukaromah memutuskan untuk menjadi Staf Ahli Fraksi PKB di DPR-RI dan mendalami proses legislasi.  

Di Pileg 2014 Erma kembali mencalonkan diri menjadi calon legislatif dan terpilih menjadi Anggota DPR-RI periode 2014-2019. Erma duduk di Komisi VI yang membidangi koperasi, UKM, BUMN dan perdagangan.

Visi & Misi

belum ada

Program Kerja

belum ada

Sikap Politik

belum ada

Tanggapan

Pembahasan Belanja Pemerintah Pusat dalam RUU APBN 2019

18 Oktober 2018 - Pada Rapat Panja Banggar dengan Koor Panja Pemerintah, Siti mengatakan, tentang pendidikkan dari waktu yang sudah lama sampai hari ini, pertanyaan soal ASN dan honorer ini sangat luar biasa.  Siti berpendapat bahwa kita punya kebijakan misalnya tentang sertifikasi. Siti berharap bisa membahas anggaran secara riil dan masyarakat menikmati peningkatan kesejahteraan dan kualitas pendidikan. Siti berharap sangat kepada pihak-pihak yang terlibat dalam anggaran agar bisa berbicara secara konkret. Siti juga bertanya tentang vokasi yang sampai hari ini terus meningkat dan sekarang Rp17,2T beberapa kementerian yang menjalankannya dan bagian mana saja yang paling membutuhkan. Siti mengatakan, di Kemenperin ada Diklat Tenaker untuk 50rb orang. Siti mempertanyakan bagaimana anggaran untuk vokasi mengoptimalisasi pemanfaatannya agar bisa maksimal dan optimal bagi masyarakat. [sumber

PermenLHK No. 39/2017

26 September 2017 - Pada Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi 6 DPR-RI dengan BUMN dan Perum Perhutani, Siti mengatakan ketika mendengarkan curhatan masyarakat mengenai munculnya PerMen No. 39, LMDH merasa tertekan dan pihak-pihak yang mendapat lahan justru bukan warga LMDH. Siti juga mengatakan keresahan masyarakat adalah hutan yang terus berkurang padahal merupakan hutan lindung. Siti memiliki daftar orang yang memiliki nama berbeda dengan alamat yang sama dan Siti merasa PerMen No. 39 terkesan bagi-bagi lahan. Siti menanyakan mengenai sinkronisasi dalam pasal 48 dengan realitas di lapangan. Siti mengatakan pemegang IPHPS membabat kayu dalam hutan lindung dan menyebabkan bencana. Siti juga baru membuat program Nusantara Menanam untuk melestarikan hutan di Indonesia. Menurut Siti, kuantitas dan kualitas hutan di Pulau Jawa semakin mengalami penurunan dan dirinya juga mengatakan karena kesannya Permen No. 39 ini membagi-bagikan lahan, bukannya mengoptimalkan lahan malah justru merusak tatanan yang ada. Selain itu, Siti juga menanyakan perihal aktivitas yang tidak melibatkan masyarakat sekitar hutan padahal daerah selatan Gunung Slamet, PT SAE diperbolehkan melakukan geothermal dan pembuatan jalan. Menurut Siti, masyarakat menyampaikan keresahan mengenai PerMen No. 39 yang terkesan membagi lahan dan Siti hanya menyampaikan apa yang disampaikan pihak LMDH dan pensiunan. Siti menanyakan mengenai penggunaan alamat yang sama namun digunakan oleh sepuluh orang dan Siti mencurigai adanya korporasi. Siti merasa kasihan dengan masyarakat yang menggantungkan dirinya pada hutan bila hal tersebut benar-benar terjadi. Siti mencurigai adanya kecerobohan dalam pihak yang tersusun dan Siti menanyakan mengenai komunikasi Perhutani dengan BUMN dan KemenLHK. [sumber]

Harmonisasi RUU Larangan Praktik Monopoli

30 Januari 2017 - Siti bersama Fraksi PKB menginginkan agar RUU ini dapat melindungi para pelaku usaha. [sumber]

Evaluasi Kinerja Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti)

11 April 2016 - Siti berpendapat kalau Petani dan usaha kecil kesulitan dan ia menanyakan apakah ada akses UKM untuk mereka? Kemudian, Siti menanyakan tentang berapa banyak perdagangan berjangka yang dapat diakses oleh Petani atau UKM? Ia melanjutkan, mereka (Petani) memang memiliki hasil perkebunan kopi di perkampungan dan yang dapat menjangkau itu hanyalah pengusaha besar. Di Banyumas banyak petani kopi yang memiliki 50-100 hektar lahan, tetapi akses pasar Bappebti masih jauh. Terakhir, ia menyarankan Bappebti untuk lebih fokus lebih dalam lagi.  [sumber]

Industri Gula Kristal Banyumas di Era Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA)

15 Februari 2016 - (TimesIndonesia) - BANYUMAS – Keberadaan Industri Kecil Menengah (IKM) di Kabupaten Banyumas, perlu dikawal keberadaanya, agar bisa bersaing di era MEA. Banyumas cukup banyak memiliki potensi IKM seperti gula kristal, kerajinan bambu, kerajinan dari batok kelapa, konveksi, furniture dan lainnya.

Pandangan tersebut disampaikan Anggota DPR dari Banyumas Siti Mukaromah, kepada BANYUMASTIMES, Senin (15/2/2016).

"Potensi seperti gula kristal di Banyumas sangat bagus dan berorientasi ekspor. Gula kristal Banyumas bisa bekembang di era MEA," kata Erma, sapaan akrab Siti Mukaromah.

Sektor industri seperti gula kristal mampu memyerap banyak tenaga kerja dan memaksimalkan potensi sumber daya alam yang ada di Banyumas. Sehingga keberadaannya perlu dijaga dari berbagai sisi untuk menjaga eksistensinya.

"Tahun 2015 gula kristal termasuk IKM yang saya kawal, terutama dari kebijakan nasional yaitu adanya gula impor rafinasi," lanjut anggota DPR asal Kedungbanteng Banyumas itu.

Jika kebijakan gula impor rafinasi tidak dikendalikan, maka keberadaan gula kristal bisa tergerus karena harga gula rafinasi lebih murah.

Selain itu kebijakan ekspor untuk IKM, juga harus dipermudah oleh pemerintah. Di era MEA dimana banyak tarif dan kebijakan yang dipangkas maka untuk orientasi ekspor juga perlu dipermudah bagi para pelaku IKM di Banyumas.

Sehingga produk dari Banyumas juga dapat masuk ke negara lain seperti ke Malaysa, Vietnam dan negara lain di ASEAN, menjadi duta produk dari Banyumas yang bisa dipersandingkan dengan produk negara lain.

"Untuk itu saya berharap semua elemen baik pelaku usaha, SKPD di Banyumas, saya di legislatif pusat termasuk media mau bersama mendukung IKM termausk Gula kristal Banyumas berkembang," harap Siti.  [sumber]

Kinerja PT.Kimia Farma Tbk, PT.Indo Farma Tbk dan PT.Bio Farma (Persero)

Pada 16 April 2015 Siti mengingatkan semua jajaran PT.Kimia Farma, PT.Indo Farma dan PT.Bio Farma untuk tetap menjunjung tinggi optimalisasi peran sosial kepada masyarakat, efisiensi dan profesionalisme. Menurut Siti imunisasi adalah hak rakyat secara mutlak. Namun demikian Siti minta klarifikasi kenapa masih dipungut biaya sebesar Rp.20,000 - Rp.25,000 untuk imunisasi.  [sumber]

Sasaran Strategis Sucofindo

Pada 15 April 2015 Mukaromah menanggapi melalui pertanyaan bagaimana persiapan Sucofindo dalam menghadapi MEA. Selanjutnya Mukaromah berharap adanya pengetatan persyaratan barang asing untuk masuk ke Indonesia dan diperhatikan pula tentang keamanan makanan dan minuman. Mukaromah minta dilakukan pencegahan terhadap beredarnya barang berbahaya dengan melakukan sertifikasi secara lebih teliti.  [sumber]

Evaluasi Kinerja PGN dan Pertamina

7 April 2015 - Erma minta penjelasan sudah sejauh mana bentuk dari tanggung jawab sosial dari Pertamina dan PGN kepada masyarakat.  [sumber]

Informasi Pribadi

Tempat Lahir
Banyumas
Tanggal Lahir
01/02/1972
Alamat Rumah
Jl. Rambutan Gang Asri No.12A, RT.008/RW.003, Kel.Kali Sari. Pasar Rebo. Jakarta Timur. DKI Jakarta
No Telp

Informasi Jabatan

Partai
Partai Kebangkitan Bangsa
Dapil
Jawa Tengah VIII
Komisi
VI - Perdagangan, Perindustrian, Investasi, Koperasi, UKM & BUMN, Standarisasi Nasional