Informasi Pribadi
Informasi Jabatan
Sikap Terhadap RUU
Tanggapan
Evaluasi Kinerja — Komisi 3 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan
Di undang-undang memang PPATK rahasia. Namun bukan berarti di Indonesia tidak boleh mengetahui tentang PPATK. Menurut Bachrudin, terkait pembatasan transaksi keuangan, perlu sosialisasi lebih lanjut.
RAPBN 2017 — Komisi 3 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, dan Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial
Bachrudin mengatakan bahwa Komisi Yudisial harus mencari hakim agung yang berkualitas sebelum diserahkan ke DPR untuk diuji.
Bachrudin menyetujui jika Komnas Perempuan dinaikkan anggarannya agar dapat menangani kasus pelecehan perempuan.
Fit and Proper Test (FPT) Calon Anggota Komisi Yudisial (KY) — Komisi 3 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Calon Anggota Komisi Yudisial (KY) atas nama Aidul Fitriciada Azhari
Bachrudin menanyakan Calon Anggota KY atas nama Aidul siap dengan laporan hakim-hakim yang nakal atau tidak.
Pembahasan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2017 — Komisi 3 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Mahkamah Konstitusi (MK), Komisi Yudisial (KY), dan Komnas HAM
Bachrudin mengatakan ia mengusahakan supaya anggaran Komnas Perempuan diperjuangkan.
Uji Kelayakan dan Kepatutan Calon Hakim Agung — Komisi 3 DPR-RI Rapat Fit and Proper Test dengan Calon Hakim Agung atas nama Marsidin
Bachrudin bertanya bagaimana pendapat Marsidin tentang kondisi Mahkamah Agung.
Fit and Proper Test Calon Hakim Agung — Komisi 3 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum dengan Calon Hakim Agung Atas Nama Pandji Windagdo
Bachrudin menanyakan apakah Calon Hakim Agung setuju bahwa Komisi Yudisial akan memberi eksekusi jika ada hakim nakal. Bachrudin juga meminta penjelasan terkait 3 aspek pedoman dalam landasan dasar hukum. Pencari keadilan memperoleh waktu lama dalam peradilan, Bachrudin menanyakan dimana kesalahannya.
Komisi 3 DPR-RI Rapat Pleno Keputusan Hasil Uji Kelayakan dan Kepatutan Calon Hakim Agung
Bachrudin menyetujui Dr. Ibrahim, Dr. Edi Riadi dan Dr. Panji sebagai Hakim Agung.
Rancangan Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga dan Rencana Kerja Pemerintah Kementerian/Lembaga — Komisi 3 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Sekretariat Mahkamah Agung (SesMA), Sekretariat Jenderal Majelis Permusyawaratan Rakyat (Sekjen MPR), Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Daerah (Sekjen DPD), Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi (Sekjen MK), Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial (Sekjen KY)
Bachrudin Nasori mengatakan yang diusulkan MPR ia sangat mendukung dan nanti akan memperjuangkan. Ia mengatakan rencana MA akan membangun flat hakim yang ada di Jakarta ini ia sangat setuju sekali. Ia mengatakan yang sejalan dengan pemekaran-pemekaran harus juga diikuti dengan penambahan pengadilan. Ia mendukung apa yang dilakukan dengan Sekretaris MA. Untuk DPD dan KY penambahannya sedikit. Ia kira langsung saja di acc.
Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Kapolri, Evaluasi Penegakkan Hukum Tahun 2017 dan Program Prioritas, Sinergitas Polri dengan Aparat Hukum Lain dalam Penanganan Korupsi, Persiapan Polri dalam Menghadapi Pilkada 2018, dll — Komisi 3 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri), Kepala Kepolisian Daerah (Polda) Metro Jaya, Direktur Lalu Lintas (Ditlantas), Direktorat Intelijen Keamanan (Dit Intelkam), Divisi Cyber Crime Polri
Bachrudin mengatakan ia prihatin dengan adanya lokasi perjudian dan narkotika di Bali. Ia dianggap ikut menyetujui lokalisasi perjudian dan narkotika. Ia mengatakan tidak tapi berita yang naik malah sebaliknya. Melalui forum ini, ia tidak setuju atas kunjungan kerja di Bali. Ia sering kunker ke Bali dan ia mengapresiasi Kapolda karena menutup sebuah diskotik yaitu Akasaka yang sering terjadi pelanggaran. Transaksi narkotika disana hampir Rp400.000.000 setiap malam. Ia juga mengapresiasi naiknya rating kepercayaan masyarakat terhadap Polri.
Pengendalian Narkoba di Lapas, Pengawasan Orang Asing dan Proses Penyeleksian Notaris — Komisi 3 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Hukum dan HAM
Bchrudin meneruskan apa yang disampaikan mengenai narkoba yang ada di lapas. Bachrudin mengatakan bahwa beberapa minggu lalu Komisi 3 DPR-RI mengadakan kunjungan kerja ke Bali. Bachrudin mengapresiasi kepada Kapolda yang menutup diskotik.
Rancangan Undang Undang (RUU) Timbal Balik antara Indonesia dengan Uni Emirat Arab - Komisi 3 DPR RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Hukum dan HAM
Bachrudin Nasori mengatakan bahwa surat pengesahan persetujuan timbal balik pidana antara Indonesia dengan Uni Emirat Arab disetujui.
Rancangan Undang Undang (RUU) Timbal Balik antara Indonesia dengan Uni Emirat Arab - Komisi 3 DPR RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Hukum dan HAM
Bachrudin Nasori mengatakan bahwa surat pengesahan persetujuan timbal balik pidana antara Indonesia dengan Uni Emirat Arab disetujui.
Penjelasan Permasalahan Pemberhentian Dirut LPP TVRI oleh Dewas LPP TVRI - Komisi 1 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Helmy Yahya
Bachrudin mengatakan sepertinya ada kesalahan regulasi, Komisi 1 berwenang mengangkat Dewas tetapi tidak berwenang memecat, Bachrudin mengatakan UU perlu direvisi agar Dewas tidak bersikap sewenang-wenangnya.
Fit and Proper Test (FPT) Calon Komisioner Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) – Komisi 3 RDPU dengan Hasto Atmojo Suroyo
Bachrudin menanyakan apakah dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 ada yang perlu untuk direvisi atau tidak. Kalau ada, bagian mana yang harus direvisi.
Fit and Proper Test (FPT) Calon Anggota Komisioner LPSK - RDPU Komisi 3 dengan Achmadi
Bachrudin menanyakan apa upaya yang akan dilakukan Achmadi apabila menemui
pelanggaran-pelanggaran penyidikan yang dilakukan oleh lembaga kepolisian. Karena sebagaimana diketahui, latar belakang Achmadi sebelumnya berada di lembaga Kepolisian. Bachrudin ingin mengetahui sejauh mana Achmadi menerapkan profesionalitasnya.
Latar Belakang
Bachrudin Nasori terpilih sebagai anggota DPR RI Periode 2019-2024 setelah memperoleh 89.441 suara.
Riwayat Pendidikan
- SDN 03 Lebakgowah Tahun 1966
- SMPN I Slawi Tahun 1970
- SMAN 1 Pemalang Tahun 1974
- Diploma Statistik AIS Jakarta Tahun 1978
- S1 FMIPA Statistik UNPAD Tahun 1982
- S2 Manajemen STIE Indonesia Emas Tahun 2000
Riwayat Organisasi
- Lembaga Perekonomian NU Jabar, sebagai: Ketua
- GP Ansor Jabar, sebagai: Pembina
- PP IPNU, sebagai: Pembina
- DPP PKB, sebagai: Bendahara
- Fraksi PKB, sebagai: Wakil Ketua