Partai Kebangkitan Bangsa - Jawa Tengah X

Komisi X - Pendidikan, Kepemudaan, Olahraga, Perpustakaan, Pariwisata, dan Ekonomi Kreatif

Sikap Terhadap RUU

Masukan terhadap RUU Perkelapasawitan — Badan Legislasi DPR RI Rapat Dengar Pendapat Umum dengan Pakar/Tokoh Perkebunan Nasional

Romli menanyakan kemungkinan sawit menjadi komoditas yang harus dilindungi dalam RUU Perkelapasawitan. Ia juga menanyakan cara pemberian ruang kepada masyarakat agar terlibat dalam penanaman sawit. Ia juga meminta adanya proteksi bibit sawit dalam RUU Perkelapasawitan.

Urgensi RUU Praktik Pekerja Sosial — Komisi 8 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kementerian Sosial dan Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Bisri Romly berpendapat bahwa terdapat bahan yang diberikan dari Kemensos ada 13 undang-undang yang ditangani oleh peksos dan terkait 13 undang-undang ini, dapat diberikan saat kesimpulan di akhir dan ia juga memohon untuk hal-hal yang perlu diperhatikan dalam norma ini kontekstualnya harus jelas dan tidak terlalu global.

RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (PKS) – Komisi 8 DPR RI Rapat Dengar Pendapat Umum dengan Majelis Ulama Indonesia, Persekutuan Gereja Indonesia, Perwakilan Umat Buddha Indonesia (Walubi) dan Kongres Ulama Perempuan Indonesia (KUPI)

Bisri menyatakan RUU PKS ini akan sempurna apabila forum keagamaan sudah menyetujui hal tersebut. Kemudian juga harus ada penyamaan persepsi soal definisi kekerasan seksual.

Laporan Panja mengenai RUU tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah, Pendapat Mini Fraksi-Fraksi, Pandangan Pemerintah dan lain-lain – Rapat Kerja (Raker) Komisi 8 dengan Menteri Agama, Menteri Kesehatan, Menteri Dalam Negeri, Menteri Perhubungan, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menteri Keuangan, dan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia

Bisri mengatakan bahwa RUU tentang PIHU secara psikologis sudah memenuhi kebutuhan psikologis masyarakat Indonesia dalam menjalankan ibadah haji dan umrah. Fraksi PKB yang diwakili oleh Bisri menyatakan setuju bahwa RUU tentang PIHU untuk dapat disahkan menjadi UU dalam Rapat Paripurna.

Tanggapan

Laporan Panja RUU tentang Perubahan Ketiga atas UU Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan dan lain-lain - Raker Komisi 10 dengan Tim Pemerintah (Menparekraf dan Wamenparekraf)

Bisri membacakan Pandangan Mini Fraksi PKB terhadap Hasil Pembahasan RUU tentang Perubahan Ketiga atas UU Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan. Sebagaimana yang kita pahami bahwa UU 10/2009 tentang Kepariwisataan memerlukan perubahan sesuai dengan perkembangan segenap aspek kehidupan, sehingga kita harus terus-menerus menyesuaikan dengan kebutuhan kontemporer ke depan. Fraksi PKB berharap pengaturan kepariwisataan berkelanjutan diintegrasikan dengan budaya serta ekonomi kreatif dalam pengelolaan kepariwisataan. Fraksi PKB mengapresiasi pengaturan terkait sistem tata kelola bisnis kepariwisataan serta menjadikan pariwisata sebagai sektor prioritas pembangunan. Fraksi PKB berharap agar pengembangan kepariwisataan didasarkan pada ekosistem pariwisata. Fraksi berharap mitigasi bencana dan pengelolaan pariwisata agar survive di tengah krisis dan ketidakpastian global. Fraksi PKB berpendapat pariwisata harus dikelola dengan baik dan berhati-hati supaya kekayaan alam dan kebudayaan tetap terjaga. Fraksi PKB telah mempertimbangkan secara matang pemikiran yang kami sampaikan dalam pembahasan dan penyusunan RUU tentang Perubahan Ketiga atas UU 10/2009 tentang Kepariwisataan. Kami juga telah menerima aspirasi dari beberapa kelompok dan masyarakat. Oleh karena itu, kami menyampaikan apresiasi yang sebesar-besarnya bagi semua pihak yang terlibat dalam penyusunan RUU ini. Akhirnya, dengan memohon ridho Allah SWT dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, Fraksi PKB menyatakan persetujuannya atas RUU tentang Perubahan Ketiga atas UU 10/2009 tentang Kepariwisataan.

Penyampaian Aspirasi Tindak Lanjut Permasalahan SDM PTNB - RDP Komisi 10 dengan Ikatan Lintas Pegawai Perguruan Tinggi Baru

Bisri mengatakan bahwa memang belum adil karena perguruan tinggi semua asetnya milik negara tetapi dosen dan tenaga pendidikannya belum diakui jadi kalau Bisri boleh usul mereka itu hanya ingin kembali afirmasi hukum kembali ke Nomor 10 Tahun 2016.

Masukan terhadap Peraturan Menteri (Permen) Aparatur Sipil Negara Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (ASNP3K) — Komisi 10 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Ketua Forum Guru Belum Passing Grade Dan Belum Ikut Tes 2021 (FGBPGDBT) dan Ketua DPD Asosiasi Guru Pendidikan Agama Islam Indonesia Kabupaten Bogor

Bisri mengapresiasi guru-guru pendidikan agama Islam se-indonesia termasuk di Pekalongan yang paling banyak guru pendidikan agama Islamnya, termasuk Bisri juga Guru Madrasah dahulu. Ada wacana Sisdiknas bahwa guru-guru swasta akan melakukan sertifikasi passing grade yang disesuaikan dengan yayasan, sesuai dengan UMR. Ini masih wacana tapi saudara mitra kerja jangan takut karena namanya Sisdiknas itu, seandainya semua fraksi tidak setuju maka Pemerintah tidak berani mengambil kebijakan. Kita bersama-sama berjuang, mudah-mudahan apa yang diminta bisa tercapai karena tuntutannya juga layak.

Isu Kelembagaan dan Asosiasi Pariwisata serta Pengelolaan Desa Wisata dan Kampung Tematik — Komisi 10 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan PHRI, IHSA, ASITA, HPI, dan ASIDEWI

Bisri menyampaikan bahwa aspirasi PHRI tentang pajak hotel dan restoran harus dimasukkan ke Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sehingga ada tambah nilai untuk bayar, tentunya nanti akan kita bahas selama tidak bertentangan dengan UU Pajak. HPI menyampaikan bahwa sertifikasi profesi tidak sama dengan yang diharapkan, apakah ini bisa disatukan lembaganya akan kami bahas nanti.

Pendalaman Naskah Akademik dan Draf RUU Kepariwisataan - RDP Komisi 10 dengan Eselon 1 Kemenparekraf

Terkait pernyataan bahwa ekonomi kreatif tidak setuju adanya perjudian, didrop saja agar tidak memancing perdebatan. Wisata halal bisa ditentukan di daerah-daerah tertentu, misalnya Aceh. Bsri menanyakan apakah mungkin dalam RUU ini kita buatkan ada pendamping desa wisata, kalau desa, ada pendamping desa, sosial juga punya pendamping. Terkait pemerintah daerah wajib melaporkan desa wisata, kalau menggunakan kata wajib, apakah ada sanksi kalau tidak melapor.

Permasalahan Dualisme Kubu Tenis Meja Indonesia dalam kaitannya antara Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) dan Komite Olimpiade Indonesia (KOI) dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Sistem Keolahragaan Nasional (SKN) — Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi 10 DPR-RI dengan Ketua Persatuan Tenis Meja Ancol Barat

Bisri menyampaikan bahwa di Pasal 1 Ayat 5 itu harus ada satu yang usulan Bapak memang harus bagaimana KONI-KOI dan Menpora yang memang KONI itu bagian yang membina olahraga. Sedangkan KOI bagian yang kirim alat-alat olahraga. Terakhir Bisri menyampaikan bahwa usulan Bapak itu mungkin masih bisa kita terima artinya nanti Pimpinan bisa bagaimana KONI, KOI dan Menpora bisa bertemu untuk menyatukan ini.

Permohonan Penundaan Pembahasan Rancangan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (RUU Sisdiknas) — Komisi 10 DPR RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Aliansi Penyelenggaran Pendidikan Indonesia (APPI),  Konsorsium Pendidikan Indonesia (KOPI), Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PB PGRI), Himpunan Sekolah dan Madrasah Islam Nusantara (HISMINU), dan Pendidikan Non Formal dan Informal (PNFI)

Bisri mengatakan cukup menyimak apa yang disampaikan, karena keterbatasan waktu, ia hanya memberikan apresiasi. Semoga hal-hal yang disampaikan dapat dibicarakan bersama di Komisi 10 DPR RI ke depannya.

Evaluasi Program Kerja Tahun Anggaran 2021, Persiapan Program Kerja Tahun Anggaran 2022, dan Tindak Lanjut Panja GTK Honorer menjadi ASN — Komisi 10 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) RI

Bisri  menanyakan langkah strategis yang diambil Kemendikbud Ristek terkait indikasi kecurangan dalam proses seleksi CPNS dosen tahun 2021.

Pengantar RAPBN 2016 — Komisi 8 DPR-RI Rapat Kerja dengan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Bisri mengapresiasi program ekonomi Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang kerjasama dengan industri perumahan.

Realisasi Bantuan Sosial — Komisi 8 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Kementerian Sosial

Bisri menjelaskan sampai hari ini hanya 4,7% saja bantuan yang diterima masyarakat terkait bantuan sosial. Bisri juga menjelaskan bahwa setiap minggu saat dirinya pulang ke daerah pemilihannya, sering ditanya oleh masyarakat mengapa bantuan sosial belum cair juga.

Laporan Keuangan 2014 dan Rencana Kegiatan dan Anggaran — Komisi 8 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana

Bisri menanyakan apakah kekurangan ada korelasi dengan sesuai saran 55% hasil saran dari BPK.

Perspektif Hukum dan Psikologis — Panitia Kerja (Panja) Perlindungan Anak Komisi 8 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Pakar

Bisri menanyakan harus ada penelitian mengenai hubungan antara harta halal untuk membentuk anak baik atau tidak.

Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2016 — Komisi 8 DPR RI Rapat Dengar pendapat (RDP) dengan Dirjen Bimas Katolik dan Dirjen Bimas Buddha

Bisri mengatakan tidak memahami program Ditjen Bimas Katolik dan Ditjen Bimas Budha di dapil, Bisri
meminta penjelasan.

Evaluasi APBN 2015 dan Isu-isu Aktual — Komisi 8 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat dengan Sekretaris Utama BNPB

Bisri mengatakan bahwa di daerah Sidoarjo terjadi longsor yang menimpa 5 rumah, Bisri bertanya apakah mungkin BNPB dapat langsung tinjau kesana.

Penyelenggaraan Haji dan Umrah — Komisi 8 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Bank Penerima Setoran Haji yaitu BRI Syariah, BNI Syariah, dan BSM

Bisri bertanya kepada mandiri syariah, perbedaan bunga dengan deposito berapa.

Rencana Kerja Pemerintah dan Prioritas Anggaran Tahun Anggaran 2017 — Panja RKP dan Prioritas Anggaran TA 2017 Badan Anggaran DPR RI Rapat Kerja Lanjutan dengan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas)

Bisri meminta daerah Pekalongan dijadikan model contoh kedaulatan pangan karena memiliki air yang bersih. Bisri mengatakan jika gula merupakan pangan, maka harusnya harganya stabil. Bisri berpendapat harga beras jangan ditekan murah karena petani tidak akan bisa untung.

Seleksi Calon Anggota Baznas — Komisi 8 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Panitia Seleksi (Pansel) Calon Anggota Baznas

Bisri R menanyakan mengenai siapa yang akan menunjuk 3 anggota Baznas, Kemenag atau Presiden.

Pembahasan Rancangan Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun 2017 — Komisi 8 DPR RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Sekretaris Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) dan Sekretaris Utama Badan Nasional Penanggulangan Bencana (Sestama BNPB)

Bisri Romly mengatakan rob di Pekalongan belum ketemu titik terang penyelesaiannya. Pekalongan kini jadi Kota yang menanti bantuan dari masyarakat dan BNPB. Terakhir, Bisri Romly mengatakan kurang penjelasan dari Kementerian PPPA tentang kebiri, karena image publik itu kebiri bisa hilang segalanya.

Evaluasi Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2016 dan Isu-Isu Aktual — Komisi 8 D PR RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Sekretaris Utama Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)

Bisri mengatakan BNPB harus berpartisipasi dalam bencana rob.

Penyesuaian RKA 2017 Hasil Badan Anggaran — Komisi 8 DPR-RI Rapat Kerja dengan Menteri Sosial RI

Bisri mengtakan terkait pengurangan anggaran Dirjen untuk fakir miskin, Rumah Tidak Layak Huni dan Kelompok Usaha Bersama (KUBE) menjadi hal penting bagi Komisi 8 DPR-RI sehingga Bisri memohon jangan dikurangi anggarannya.

Pendalaman Program dan Fungsi RKA dan RKP Tahun 2018, Evaluasi Pelaksanaan APBN TA 2016 (Khusus untuk Sekjen dan Dirjen Penanganan Fakir Miskin Kemensos RI) — Komisi 8 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Sekjen, Dirjen Dayasos, Dirjen Rehsos, Dirjen Penanganan Fakir Miskin serta Kabadiklit dan Pansos Kementerian Sosial RI

Bisri meminta pencairan rutilahu jangan sampai mepet akhir bulan.

Fit and Proper Test (FPT) Calon Anggota Dewan Pengawas Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) — Komisi 8 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Calon Anggota Dewan Pengawas BPKH Atas Nama Ani Setyaningrum

Bisri menjelaskan bahwa pada tahun 2016 uang jamaah haji memakai dana manfaat Rp3,7 Triliun, padahal yang mau berangkat hanya perlu dana Rp2 Triliun. Ia menanyakan upaya yang dapat dilakukan agar pergi haji murah, namun tidak menggunakan uang manfaat.

Fit and Proper Test Calon Dewan Pengawas Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) — Komisi 8 DPR RI Rapat Dengar Pendapat Umum dengan Calon Dewan Pengawas BPKH an. Yuslam Fauzi

Bisri menanyakan keyakinan calon untuk tidak membuat BPKH merugi.

Evaluasi APBN dan Isu Aktual — Komisi 8 DPR-RI Rapat Kerja dengan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)

Bisri menyampaikan pertanyaan apakah ada sungai kecil yang tidak dapat menampung hujan deras, dan apakah ada nomenklaturnya.

Penyesuaian Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Agama Sesuai Hasil Pembahasan Dari Badan Anggaran DPR-RI — Komisi 8 DPR RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Agama

Bisri mengatakan image Kementerian Agama harus lebih bagus dari kementerian lainnya.

Pembahasan Sertifikasi dan Inpassing – Komisi 8 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Direktorat Jendral Pendidikan Islam (Dirjen Pendis)

Bisri menyampaikan laporan tunjangan yang semestinya adalah Rp.20 triliun, masih ada
kekurangan Rp.5 triliun. Apakah mungkin dari Pendis dan Kemenkeu membahas masalah sertifikasi dan inpassing guru supaya bisa selesai? Bisri menanyakan pula apa kira-kira program yang bisa
dibawa ke dapilnya.

Permasalahan Sertifikasi dan Inpassing Guru — Komisi 8 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat dengan Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Pendidikan Islam Kementerian Agama RI

Bisril menyampaikan apabila Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Pendidikan Islam dapat bertemu dengan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan Kementerian Keuangan untuk mencari solusi, maka panja dapat selesai.

Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga dalam Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan Tahun Anggaran 2017 — Komisi 8 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Agama Republik Indonesia

Bisri mengapresiasi bahwa hasil BPK adalah wajar tanpa pengecualian walaupun tidak ada hubungannya dengan korupsi.

Pendalaman Rencana Kerja Anggaran (RKA) Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) 2018 — Komisi 8 DPR RI Rapat Dengar Pendapat dengan Dewan Pengawas dan Kepala Badan Pelaksana BPKH

Bisri menanyakan keamanan uang haji dengan ketetapan asumsi makro Rp13.700 per USD.

Pembahasan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Kementerian Agama Tahun Anggaran 2018 — Komisi 8 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Agama RI

Bisri mempertanyakan mengenai besaran honor yang diterima oleh petugas kloter. Menurutnya, anggaran ini bisa disetujui Komisi 8 DPR-RI, tetapi harus ada penjelasannya. Bisri mendengar kabar bahwa petugas kloter menerima tanda sebesar Rp50 juta tapi yang diterima hanya Rp31 juta. Bisri juga mempertanyakan besaran bantuan yang diberikan Pemerintah untuk program umrah.

Pengelolaan Program dan Anggaran 2017-2018 — Komisi 8 DPR RI Rapat Dengar Pendapat dengan Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Agama (Kemenag) Provinsi di Indonesia

Bisri meminta dirinya dilibatkan apabila ada acara di daerah pemilihannya.

RKA 2018 — Komisi 8 DPR-RI Rapat Kerja dengan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)

Bisri Romli memohon dari BNPB untuk meninjau daerah di Pekalongan.

Sinkronisasi Kebijakan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) di Daerah, Provinsi serta Kota — Komisi 8 DPR RI Rapat Kerja dengan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI

Bisri menanyakan soal Pekalongan yang belum ada UPTD PPA dan tanggapan soal muslimat thoriqoh.

Renstra 2018-2022, Rencana Kerja Anggaran Tahun 2018, dan Nilai Manfaat Keuangan Haji 2018 — Komisi 8 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah (Dirjen PHU), Dewan Pengawas (Dewas) Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH), dan Kepala BPKH

Bisri meminta gambaran mengenai nilai manfaat yang akan diperoleh agar lebih dari 10% dan sedikit contoh keistimewaan BPKH dalam mengelola keuangan haji.

Evaluasi APBN Tahun Anggaran 2017 dan Isu-Isu Aktual — Komisi 8 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Agama RI

Bisri mengatakan bahwa terdapat beberapa hal yang ingin ia usulkan yaitu dalam draft RUU ASN, ia memohon pada Kemenag agar ikut memperjuangkan status guru di madrasah swasta, karena mereka sudah 8 tahun moratorium CPNS.

Laporan Panja BPIH Tahun 1439H/2018 M dan Pengesahan BPIH Tahun 1439H/2018M — Komisi 8 DPR RI Raker dengan Menteri Agama

Bisri menegaskan tahun kemarin banyak pengalaman visa, visa PPHD banyak terlambat dan itu pun ketemunya di Makkah. Semoga dengan penetapan BPIH lebih awal ini semoga tidak terulang kembali. Mengenai di Embarkasi, banyak Bank-Bank yang menukarkan uang 1 Riyal sebesar 4100. Ini sudah menjadi keserahan kita bersama.

Pembahasan RKA K/L Tahun 2019 — Komisi 8 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Agama

Bisri meminta data detail terkait perguruan tinggi yang pembiayaannya dialihkan.

Pendahuluan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (RAPBN) dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2020 — Komisi 8 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Agama Republik Indonesia

Bisri mengatakan bahwa daerah pemilihannya memiliki banyak Madrasah dan Masjid. Sehingga, Bisri menyarankan agar dana fasilitas itu tidak diganggu. Lalu, Bisri juga menambahkan fakta bahwa sudah 5 (lima) tahun dirinya berada di DPR, tetapi dirinya tidak melihat wakaf produksi yang dapat memberikan jatah. Oleh karena itu, Bisri curiga dengan dana yang dimiliki oleh Kemenag kurang, sehingga wakaf produksi tidak berjalan dengan baik. Bisri juga menyinggung kabar orang-orang Indonesia yang ingin kembali ke negara asalnya dengan membawa status anggota ISIS. Bisri ingin menanyakan kepada Kemenag mengenai penanganan kabar tersebut tentang apakah mereka harus dibawa menuju ke pesantren NU atau justru Muhammadiyah. Terakhir, Bisri mendapatkan kabar bahwa ada orang-orang yang jika tidak menambah dana progresif setelah selesai haji, maka statusnya tidak akan lunas. Untuk itu, Bisri meminta kepada Eselon I Kemenag untuk menyelesaikan masalah tersebut.

Tahapan Proses Pengadaan Gedung — Komisi 8 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dirjen PHU Kemenag dan Kepala BPKH

Bisri mengatakan bahwa ini semua sudah clear tidak perlu persentasi lagi maka dari itu ia berpikir bahwa masalah kantor sudah clear jadi tinggal ditindaklanjuti saja karena hal ini sudah pernah dibahas pada rapat beberapa bulan yang lalu

Pagu Anggaran 2020 - Komisi 8 DPR RI Rapat Kerja dengan Menteri Agama RI, Menteri Sosial RI, dan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)

Bisri mengatakan program BPJS harus dikawal agar tepat sasaran. Khusus untuk Kementerian Agama RI, perlu ada penambahan anggaran terkait program bidikmisi termasuk di IAIN Pekalongan. Bagi BNPB, ia mengharapkan dana penanggulangan bencana di dapil dapat ditambahkan.

Pengesahan BPIH – Raker Komisi 8 dengan Kementerian Agama RI

Bisri mengucapkan terima kasih dengan Menteri Agama RI beserta jajaran atas hasil Panja BPIH.

Latar Belakang

Bisri Romly terpilih sebagai anggota DPR RI pada periode 2019-2024 setelah meraih suara sebesar 87.348 di tempat kelahirannya, Pekalongan. Selain aktif sebagai anggota parlemen, Bisri Romly pernah berprofesi sebagai pengajar di IAIN dan STAIN Pekalongan. Bisri Romly menikah dengan Nur Rokhis dan telah dikaruniai 4 orang anak.

Pendidikan

- Ml Wonoyoso, Pekalongan (1960-1966)
- PGAN Pekalongan (1969-1975)
- IAIN Pekalongan (D3)
- S1 IAlN Walisongo, Semarang (1979-1933)
- S2 Universitas Soedirman Magister Manajemen (1998-2000)

Perjalanan Politik

Sebelum terpilih sebagai anggota DPR RI untuk masa jabatan 2014-2019, Bisri Romly telah duduk di Komisi IX pada periode 2004-2009. Di Pekalongan, Bisri Romly sudah lama aktif di organisasi Nahdatul Ulama. Beliau pernah menjabat sebagai wakil sekretaris dan bendahara PC NU Pekalongan.

Sejak tahun 1999, Bisri dipercaya untuk menjadi Ketua DPC PKB Pekalongan hingga sekarang. Di tahun 2011, namanya sempat keluar di bursa calon Bupati Pekalongan walaupun akhirnya tidak dicalonkan oleh partainya.

Visi & Misi

belum ada

Program Kerja

1. Kesejahteraan tani dengan mengusahakan harga gabah yang menguntungkan dan harga pupuk yang bisa terjangkau

2. Mengusahakan home industry kecil dan menengah sebagai sumber perekonomian masyarakat agar tetap berjalan baik dan semakin maju dengan mengusahakan pasokan bahan baku yang terjangkau.

Sikap Politik

RUU RAPBN 2017

25 Oktober 2016 - Pada Rapat Kerja (Raker) Badan Anggaran (Banggar) dengan Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani, dan Ketua Badan Perencana Pembangunan Nasional (Bappenas), Bisri membacakan pandangan mini Fraksi PKB terhadap RUU RAPBN 2017. Penerimaan perpajakan hanya meningkat tipis sebesar 10,9% dan insentif fiskal melalui Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) mengurangi potensi penerimaan Negara, sedangkan kebijakan tax amnesty dapat meningkatkan penerimaan Negara. Deviden BUMN ditargetkan naik sebagai konsekuensi dari pemberian PMN. Selain itu, belanja utuk Kementerian/Lembaga (K/L) sebesar Rp757 Miliar dan belanja untuk non-K/L sebesar Rp556 Miliar harus dikelola secara terbuka dan profesional. Fraksi PKB mendorong agar barang terkena cukai baru dan juga mendorong agar anggaran pendidikan Islam/Madrasah dapat ditingkatkan. Fraksi PKB menyoroti alokasi subsidi yang turun menjadi Rp77 Triliun dan Fraksi PKB juga menyoroti penurunan subsidi sampai 16% karena adanya koreksi pada subsidi gas 3 kg yang tertutup. Keputusannya, Fraksi PKB menyetujui RUU RAPBN 2017 agar dapat diambil keputusan pada tahap selanjutnya. [sumber]

RUU Penyandang Disabilitas

Pada 27 Mei 2015 - Bisri menanyakan prosedur untuk mendapatkan kartu penyandang disabilitas dan ingin mengetahui kegunaan kartu tersebut. [sumber]

Tanggapan

RKA K/L t.a 2019

6 September 2018 - Dalam Rapat Kerja (Raker) Komisi 8 dengan Menteri Sosial, Bisri apresiasi Menteri ada Rutilahu kembali, Bisri juga mohon agak dipermudah dan dipercepat saja untuk pencairan dananya. [sumber]

Badan Pengelola Keuangan Haji dan Pendidikan Islam

17 Januari 2017 - Bisry menerangkan bahwa terkait masalah keuangan deposito dolar adalah per USD 1341 dihitung per real. Kemudian Ia menjelaskan adanya permasalahan Inpassing di Kabupaten Pekalongan yang meloloskan 148 orang sedangkan yang sudah mendapat Surat Keterangan (SK) fisik 164 orang. [sumber]

Anggaran Kementerian Sosial

14 Juni 2016 - Bisri menilai APBN yang disampaikan belum terevaluasi dengan baik. Masih ada beberapa bantuan yang tidak disediakan. Ia berharap kejelasan program dan bantuan untuk daerah pesisir Jawa Tengah agar realisasi anggaran dapat teserap dengan baik. [sumber]

Anggaran Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)

13 Juni 2016 - Bisri menanyakan berapa nilai yang sudah di kembalikan ke negara oleh BNPB. Ia berpendapat bahwa BNPB memerlukan bimbingan teknis dalam penanganannya. [sumber]

Evaluasi Penyelenggaraan Ibadah Haji

13 Januari 2016 - Menurut Bisri, orang yang sudah layak haji, perlu dilandasi regulasi yang syari’i. [sumber]

Rencana Strategis Kementerian Sosial 2015-2016

23 April 2015 - Menurut Bisri kita wajib menyantuni penderita keterbelakangan mental (idiot) di Indonesia. Bisri saran ke Menteri Sosial (Mensos) untuk mengeluarkan tambahan kartu khusus. Menurut Bisri nanti ada wali yang mengurusi untuk ‘Kartu Idiot’ ini. [sumber]

Program Keluarga Harapan

21 April 2015 - Bisri masih setuju dengan adanya PKH. Bisri minta ke Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial (Dirjen Linjamsos) data-data peserta PKH di daerah. [sumber]

Anggaran Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat

Pada 3 Februari 2015 - Bisri fokus kepada Dirjen Bimas Hindu. Bisri tanya kepada Dirjen Bimas Hindu akan dialokasikan kemana penghematan anggaran perjalanan dinas di 2015. [sumber]