Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
Partai Kebangkitan Bangsa - Jawa Tengah X
Komisi VIII - Agama, Sosial, Pemberdayaan Perempuan
     


Informasi Pribadi

Tempat Lahir
Pekalongan
Tanggal Lahir
07/05/1955
Alamat Rumah
Jl Raya Wonoyoso, RT.011/RW.04, Kelurahan Wonoyoso. Kecamatan Buaran. Pekalongan. Jawa Tengah
No Telp
(0285) 425 077

Informasi Jabatan

Partai
Partai Kebangkitan Bangsa
Dapil
Jawa Tengah X
Komisi
VIII - Agama, Sosial, Pemberdayaan Perempuan

Latar Belakang

Bisri Romly kembali terpilih sebagai anggota DPR RI setelah meraih suara di tempat kelahirannya, Pekalongan. Selain aktif sebagai anggota parlemen, Bisri Romly pernah berprofesi sebagai pengajar di IAIN dan STAIN Pekalongan. Bisri Romly menikah dengan Nur Rokhis dan telah dikaruniai 4 orang anak. 

Pendidikan

- Ml Wonoyoso, Pekalongan (1960-1966)
- PGAN Pekalongan (1969-1975)
- IAIN Pekalongan (D3)
- S1 IAlN Walisongo, Semarang (1979-1933)
- S2 Universitas Soedirman Magister Manajemen (1998-2000)

Perjalanan Politik

Sebelum terpilih sebagai anggota DPR RI untuk masa jabatan 2014-2019, Bisri Romly telah duduk di Komisi IX pada periode 2004-2009. Di Pekalongan, Bisri Romly sudah lama aktif di organisasi Nahdatul Ulama. Beliau pernah menjabat sebagai wakil sekretaris dan bendahara PC NU Pekalongan.

Sejak tahun 1999, Bisri dipercaya untuk menjadi Ketua DPC PKB Pekalongan hingga sekarang. Di tahun 2011, namanya sempat keluar di bursa calon Bupati Pekalongan walaupun akhirnya tidak dicalonkan oleh partainya.

Visi & Misi

belum ada

Program Kerja

1. Kesejahteraan tani dengan mengusahakan harga gabah yang menguntungkan dan harga pupuk yang bisa terjangkau

2. Mengusahakan home industry kecil dan menengah sebagai sumber perekonomian masyarakat agar tetap berjalan baik dan semakin maju dengan mengusahakan pasokan bahan baku yang terjangkau.

Sikap Politik

RUU RAPBN 2017

25 Oktober 2016 - Pada Rapat Kerja (Raker) Badan Anggaran (Banggar) dengan Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani, dan Ketua Badan Perencana Pembangunan Nasional (Bappenas),  Bisri membacakan pandangan mini Fraksi PKB terhadap RUU RAPBN 2017. Penerimaan perpajakan hanya meningkat tipis sebesar 10,9% dan insentif fiskal melalui Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) mengurangi potensi penerimaan Negara, sedangkan kebijakan tax amnesty dapat meningkatkan penerimaan Negara. Deviden BUMN ditargetkan naik sebagai konsekuensi dari pemberian PMN. Selain itu, belanja utuk Kementerian/Lembaga (K/L) sebesar Rp757 Miliar dan belanja untuk non-K/L sebesar Rp556 Miliar harus dikelola secara terbuka dan profesional. Fraksi PKB mendorong agar barang terkena cukai baru dan juga mendorong agar anggaran pendidikan Islam/Madrasah dapat ditingkatkan. Fraksi PKB menyoroti alokasi subsidi yang turun menjadi Rp77 Triliun dan Fraksi PKB juga menyoroti penurunan subsidi sampai 16% karena adanya koreksi pada subsidi gas 3 kg yang tertutup. Keputusannya, Fraksi PKB menyetujui RUU RAPBN 2017 agar dapat diambil keputusan pada tahap selanjutnya. [sumber]

RUU Penyandang Disabilitas

Pada 27 Mei 2015 - Bisri menanyakan prosedur untuk mendapatkan kartu penyandang disabilitas dan ingin mengetahui kegunaan kartu tersebut.  [sumber]

Tanggapan

RKA K/L t.a 2019

6 September 2018 - Dalam Rapat Kerja (Raker) Komisi 8 dengan Menteri Sosial, Bisri apresiasi Menteri ada Rutilahu kembali, Bisri juga mohon agak dipermudah dan dipercepat saja untuk pencairan dananya. [sumber]

Badan Pengelola Keuangan Haji dan Pendidikan Islam

17 Januari 2017 - Bisry menerangkan bahwa terkait masalah keuangan deposito dolar adalah per USD 1341 dihitung per real. Kemudian Ia menjelaskan adanya permasalahan Inpassing di Kabupaten Pekalongan yang meloloskan 148 orang sedangkan yang sudah mendapat Surat Keterangan (SK) fisik 164 orang. [sumber]

Anggaran Kementerian Sosial

14 Juni 2016 - Bisri menilai APBN yang disampaikan belum terevaluasi dengan baik. Masih ada beberapa bantuan yang tidak disediakan. Ia berharap kejelasan program dan bantuan untuk daerah pesisir Jawa Tengah agar realisasi anggaran dapat teserap dengan baik.  [sumber]

Anggaran Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)

13 Juni 2016 - Bisri menanyakan berapa nilai yang sudah di kembalikan ke negara oleh BNPB. Ia berpendapat bahwa BNPB memerlukan bimbingan teknis dalam penanganannya.  [sumber]

Evaluasi Penyelenggaraan Ibadah Haji

13 Januari 2016 - Menurut Bisri, orang yang sudah layak haji, perlu dilandasi regulasi yang syari’i.  [sumber]

Rencana Strategis Kementerian Sosial 2015-2016

23 April 2015 - Menurut Bisri kita wajib menyantuni penderita keterbelakangan mental (idiot) di Indonesia. Bisri saran ke Menteri Sosial (Mensos) untuk mengeluarkan tambahan kartu khusus. Menurut Bisri nanti ada wali yang mengurusi untuk ‘Kartu Idiot’ ini.  [sumber]

Program Keluarga Harapan

21 April 2015 - Bisri masih setuju dengan adanya PKH. Bisri minta ke Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial (Dirjen Linjamsos) data-data peserta PKH di daerah.  [sumber]

Anggaran Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat

Pada 3 Februari 2015 - Bisri fokus kepada Dirjen Bimas Hindu. Bisri tanya kepada Dirjen Bimas Hindu akan dialokasikan kemana penghematan anggaran perjalanan dinas di 2015.  [sumber]

Informasi Pribadi

Tempat Lahir
Pekalongan
Tanggal Lahir
07/05/1955
Alamat Rumah
Jl Raya Wonoyoso, RT.011/RW.04, Kelurahan Wonoyoso. Kecamatan Buaran. Pekalongan. Jawa Tengah
No Telp
(0285) 425 077

Informasi Jabatan

Partai
Partai Kebangkitan Bangsa
Dapil
Jawa Tengah X
Komisi
VIII - Agama, Sosial, Pemberdayaan Perempuan