Sikap Terhadap RUU

Tanggapan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) — Komisi 7 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI

Agus mengatakan sejauh mana pelaksanaan kegiataan dalam program Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan apa perencanaan yang dilihat serta apa sesuatu yang dicapai Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, ada program panja danau yang rusak di tahun 2014 tapi program ini masih sedikit di tahun 2015.

Kinerja PT. Antam — Komisi 7 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan PT. Antam

Agus menjelaskan penurunan penerimaan negara tahun 2014 belum diberikan gambaran dan belum memberikan solusi untuk meningkatkan hal tersebut.

Anggaran Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi — Komisi 7 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti)

Agus mengatakan meminta persetujuan adalah hal yang mudah. Nilai yang semula pagu awal dikembalikan saja. Menteri hanya menyampaikan dari Rp963 dikurangi Rp386. Ia menanyakan poin dari kegiatan strategis inovasi industri. Ia mengatakan Komisi 7 sebagai anggota masyarakat yang mewakili rakyat merasa hanya sedikit hasil riset dari Menristekdikti yang bisa diaplikasikan. Komisi 7 sebagai agen di daerah bisa menjadi corong untuk sosialisasi hasil riset pengaplikasiannya. Ada program specklock kegiatan yang bisa dilakukan dari riset. Menurutnya hasil riset perlu dibumikan dan tidak hanya sekadar dibukukan. Ia menghimbau jangan sampai hasil riset dari tahun ke tahun hilang. Komisi 7 bisa membantu merealisasikan hasil-hasilnya.

Pelaksanaan Program Pembangkit Tenaga Listrik — Komisi 7 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan PLN

Agus mengatakan Pemerintah luar biasa karena mempunyai keinginan untuk membantu rakyat kecil. Menurutnya dokumen yang diberikan masih minim. Komisi 7 ingin yang lebih detail. Ia menanyakan mengenai keinginan Pemerintah yang bisa Komisi 7 cross check dan sejauh mana progresnya. Ia belum bisa melihat rencana 35.000 MW ini. Ia menanyakan detail kebutuhan per wilayah. Ia mengatakan dimana-mana persoalannya adalah pembebasan lahan yang bersifat krusial. Kalau dijawab dengan dokumen yang memadai, Komisi 7 tidak akan khawatir. Ia mengatakan program ini program yang luar biasa dan ia meminta data agar bisa dievaluasi. Ia menyampaikan ini pekerjaan yang sangat berat namun sulit bagi Komisi 7 membantu PLN karena ketiadaan data. Ia mengatakan di Jogja ada proyek besar tapi sampai sekarang persoalan pembebasan lahannya belum clear. Ia meminta dibuatkan road map proyek 35.000 MW. Ia membahas ketika kunjungan ke Indramayu yang terbakar, Komisi 7 dijanjikan 20 hari akan selesai. Menurutnya itu tidak mungkin. Ia mendukung program Pemerintah dan harus dijalankan dengan baik.

Evaluasi APBN 2015 dan Isu-isu Aktual — Komisi 8 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat dengan Sekretaris Utama BNPB

Agus meminta BNPB lebih cekatan ke daerah-daerah di Sumatera, dan kalau perlu dibentuk Kantor Wilayah BNPB di Sumatera agar tidak kocar-kacir ketika ada bencana.

Evaluasi Pelaksanaan Program 2015, dll — Komisi 8 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dirjen Bina Masyarakat (Bimas) Kristen dan Katolik

Agus mengapresiasi dirjen bimas katolik terkait laporan. Ia mengatakan di dapilnya di Pariaman dan Pasaman ada minoritas katolik tetapi tidak tersentuh program Pemerintah. Ia meminta agar bimas datang ke Pariaman dan memperhatikan gereja di Buayan Pariaman. Ia mengatakan laporan bimas kristen tidak jelas yang mau disampaikan. Ia menyuruh bimas kristen pulang dulu untuk merapikan laporannya.

Pengelolaan Danau — Komisi 7 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (MenLHK)

Agus membahas mengenai isu perubahan iklim yang menjadi pengamatan Komisi 7 dan menanyakan kemungkinan kalau pengukuran dilakukan oleh Pemerintah sendiri karena jika yang mengukur orang lain belum tentu benar namun nomor yang dikeluarkan besar. Menurutnya hal tersebut bisa menjadi masalah. Ia mengatakan BUMN saat ini melaksanakan secara mandiri melalui cucu dan cicitnya. Ia mengusulkan untuk melakukan lagi panja danau.

Persiapan Pelaksanaan Program Kerja Tahun 2019 — Komisi 7 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Eselon 1 Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM)

Agus mengatakan walaupun anggaran dari Pemerintah menurun tapi komitmen untuk kepentingan rakyat tetap ditingkatkan dan menurutnya seluruh Eselon I Kemen ESDM patut diapresiasi. Kemudian, ia menanyakan mengenai proses pengajuan untuk penerangan jalan umum yang tidak terlalu susah dan tidak harus melalui Bupati dan Dishub setempat. Ia juga menyinggung Balitbang yang pagu anggarannya Rp425 Miliar tetapi di paparan yang dibagikan programnya hanya 1 lembar. Ia berharap agar Balitbang bisa betul-betul memanfaatkan anggaran khususnya yang terkait dengan dapil-dapil dari anggota Komisi 7.

Persiapan Pelaksanaan Program Kerja Tahun 2019 – Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi 7 dengan Eselon 1 KemenESDM.

Menurut Agus, walaupun anggaran ari pemerintah menurun tapi komitmen untuk kepentingan rakyat tetap ditingkatkan patut diapresiasikan kepada seluruh Eselon 1 KemenESDM. Agus mempertanyakan bagaimana agar proses pengajuan untuk penerangan jalan umum itu tidak terlalu susah dan tidak harus melalui Bupati dan Dishub setempat. Terkait dengan Balitbang, pagu anggarannya 425 Miliar tetapi saya lihat di paparan yang dibagikan, programnya hanya 1 lembar saja. Agus berharap agar Balitbang bisa betul-betul memanfaatkan anggaran khususnya yang terkait dengan dapil 2 dari anggota Komisi 7. Sudah ada 3.000 data yang ada di Kabupaten Pangkep menurut Agus.

Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK – Rapat Kerja Komisi 7 dengan Menteri ESDM dan Dirut Pertamina.

Agus menyampaikan beberapa hal yang beredar di group wa Komisi VII dari biro perencanaan, Agus mengkhawatirkan ketika peresmian kami dikira melakukan kampanye. Agus menyatakan temuan dengan BPK pada semester 1 tidak akan muncul jika langsung tindak lanjut temuan, jika tanpa temuan nanti diakhir tahun akan bisa WTP. Agus mengatakan terkait bencana dan migas, pada saat ke DIY ke BBPPTKG ternyata yang menjadi persoalan erupsi merapi bagaimana cara kita eliminir agar korban sedikit. Agus menyampaikan agar Kementerian ESDM bisa memperhatikan alat-alat di badan geologi. Pada erupsi gunung merapi menjadi berkah untuk masyarakat sekitar mendapat penghasilan pasir.

Pada Undang-Undang 9/2009 kalo masing-masing IUP punya smelte. Agus mengatakan APBN apakah bisa dirubah, Agus ingin sekali ikut pembahasan di Banggar tetapi bukan dari anggota banggar. Agus menatakan pada saat turun ke daerah pemilihan menemukan desa di Kulon Progo penempatan tiang listrik tidak tepat karena mengambilnya dari kabupaten Magelang. Agus mengusulkan yang mempunya kewenangan ini agar bisa kemunikasikan. Persoalan klasik gas LPG 3kg, adanya gas 3kg subsidi bagi masyarakat miskin tetapi pada faktanya di lapangan penggunaannya 30% bukan orang miskin.

Pengesahan Protokol Perubahan Perjanjian RI dan Pakistan serta Perjanjian AHKFTA – Raker Komisi 6 dengan Menteri Perdagangan RI

Agus meminta pihak Kementerian Perdagangan RI untuk melakukan pemeriksaan terkait disparitas di lapangan untuk LPG 3 kg,

Latar Belakang

Agus Sulistiyono lahir di Purworejo, 17 Agustus 1959. Agus berhasil menjadi anggota DPR RI 2009-2014 setelah memperoleh 26.515 suara untuk daerah pemilihan Daerah Istimewa Yogyakarta. Agus kembali terpilih menjadi anggota DPR 2014-2019 dari dapil yang sama dengan perolehan 51.045 suara. Saat menjadi anggota DPR 2009-2014, Agus berada di komisi VII.

Pendidikan

S1 Universitas Widya Mataram, Yogyakarta (2007)

S2 Universitas Indonesia (2013)

Perjalanan Politik

Sebelum menjadi anggota DPR sejak 2009 dari Fraksi Kebangkitan Bangsa, Agus memegang jabatan organisasional Bendahara DPW PKB DIY. Kemudian, Agus diamanahi jabatan lebih besar menjadi Ketua DPW PKB DIY (2004-2005).

Visi & Misi

belum ada

Program Kerja

belum ada

Sikap Politik

belum ada

Tanggapan

Pembahasan RKA K/L RAPBN 2019 

17 September 2018 - Pada RAker Komisi 7 dengan MenESDM,  Agus mengatakan karena 2 RUU Migas sudah diharmonisasi Baleg maka dirinya mengusulkan untuk menjalin agar ada Forum Group Discussion (FGD) di luar rapat formal dan diagendakan oleh Komisi 7. [sumber] 

Anggaran Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral

8 Juni 2016 - Agus menilai bahwa ada pengurangan subsidi solar yang semula 1000 menjadi 350 sehingga digeser menjadi pembangunan. Terkait dengan APBNP 2016, pada tanggal 31 Mei 2016 ada proses pengadaan barang dan jasa ESDM yang digunakan dari dana BUMN. Maka dari itu, perlu penjelasan lebih lanjut.  [sumber]

Pada 10 Februari 2015 - Menurut Agus peran KemenESDM adalah regulator bukan pemain untuk penyediaan infrastruktur BBM.  Agus saran agar memberikan ruang sebesar-besarnya untuk pihak swasta berperan mengerjakan pembuatan infrastruktur BBM. Sehubungan dengan order pembuatan tabung gas sebanyak 2 juta tabung untuk PT. Pindad, Agus menilai pemberian order tersebut mencurigakan.  Menurut Agus seharusnya MenESDM mengadakan tender untuk memilih PT. Pindad dalam pengadaan tersebut (MenESDM adalah mantan Presiden Direktur PT.Pindad).  [sumber]

Evaluasi Distribusi BBM Menjelang Lebaran 2015

27 Mei 2015 - Agus menekankan ke Direktur Jenderal Minyak dan Gas (Dirjen Migas) dan Direktur Utama PERTAMINA (Dirut PERTAMINA) bahwa roh dari RUU Migas adalah untuk mengembalikan kedaulatan energi ke PERTAMINA. Agus minta penjelasan ke Dirut PERTAMINA apakah sanggup mempertahankan tingkat produksinya dan berapa biaya produksi PERTAMINA per barrel-nya.  [sumber]