Informasi Pribadi
Informasi Jabatan
Sikap Terhadap RUU
Rancangan Undang Undang (RUU) Mineral dan Batubara (Minerba) — Komisi 7 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Pakar
Syaikhul menjelaskan bahwa ia sangat setuju atas masukan dari saudara Harry.
Tanggapan
Perpanjangan Izin Ekspor Tembaga, Timah, Bauksit, dan Mineral lainnya serta Rencana Mitigasi Dampak Pelarangan Ekspor Mineral - Rapat Kerja Komisi 7 DPR-RI dengan Menteri ESDM RI
Syaikhul mengatakan di Undang-Undang tentang Minerba yang baru di Pasal 170 itu adalah perbaikan dari Undang-Undang tentang Minerba yang sebelumnya. Jadi kita konsisten saja sebenarnya dengan pasal ini. Kalau undang-undang yang lama itu tidak boleh ada ekspor sama sekali. Tapi dengan undang-undang baru ini sudah ada ruang bahwa perusahaan tambang yang sudah membangun fasilitas pemurnian sudah melakukan pengolahan dan pemurnian diperbolehkan melakukan ekspor. Tetapi yang selalu berkembang di publik aja bahwa selalu ada diskriminasi. Ada satu mineral yang diperbolehkan yang lain tidak boleh. Ada mineral yang selalu diberi kelonggaran yang lain tidak. Syaikhul menusulkan sebenarnya kita buka saja semua. Jadi kasih semua yang sudah membangun fasilitas pemurnian itu memang diberi diberi ruang. Jadi jangan ada diskriminasi. Lalu, untuk menegaskan komitmen kita pada hilirisasi memang perlu ada sanksi administratif ada pengenaan pihak luar. Syaikhul mengatakan bahwa tidak setuju itu adalah model sanksi itu diatur berdasarkan progres. Karena kita tahu seperti yang disampaikan ada permainan-permainan yang dilakukan oleh para surveyor. Jadi, selama smelternya itu belum beroperasi maka dendanya akan sama. Sehingga ada semangat dari perusahaan-perusahaan itu segera dan secepat mungkin menyelesaikan smelter. Syaikhul ingin mengingatkan masalah di industri ekstraktif itu selalu rakyat kecil yang jadi korban. Ada teori dalam ilmu sosial namanya teori kutukan sumber daya. Teori itu mengatakan setiap daerah penghasil sumber daya alam tertentu itu masyarakatnya miskin dan data yang disampaikan itu ternyata cadangan nikel kita tinggal 9 tahun. Apa yang terjadi di Sulawesi Tengah dan Sulawesi Tenggara, itu harus dipikirkan.
Realisasi Anggaran Triwulan III TA 2022, Strategi Peningkatan Daya Saing Industri Pembangunan Kapal dan Kedirgantaraan, dan lain-lain - Raker Komisi 7 dengan Menteri Perindustrian
Soal ancaman Resesi Global terkait PHK massal, Syaikhul menanyakan ini seperti apa, industri apa saja yang sudah atau bahkan dalam proses melakukan PHK massal itu. Lalu apa yang dilakukan oleh Kementerian Perindustrian sebagai langkah antisipasi untuk menghadapi ini. Yang kedua soal hilirisasi. Kita ini sudah gembor-gembor bahwa kita akan menjadi produsen baterai listrik itu mau jadi nomor 1 atau nomor 2 di dunia. Pertanyaan dasarnya kita ini tidak punya Lithium, kita hanya punya Nikelnya saja. Kalau Syaikhul secara pribadi itu agak pesimis. Maka Syaikhul lebih tertarik apa yang disampaikan menteri soal industri semikonduktor. Karena kita punya silika banyak. Sebelumnya Raker dengan Menteri ESDM, Syaikhul mengatakan minta sekarang ekspor pasir silika itu segera ditutup. Jangan nanti kalau silikanya di bawa ke luar negeri dan di sini sudah tidak ada baru rame, karena itu Syaikhul ingin ada pendalaman soal ini. Mungkin kita perlu Raker dengan Kementerian ESDM. Ketiga soal impor obat yang 90%. Harapan Syaikhul kita itu punya gambaran yang jelas misalnya roadmap nya tahun 2025 jadi 70%, tahun 2027 jadi 50%, namun ini belum ada.
Laporan Keuangan Pemerintah Pusat APBN TA 2021, Progress Pelaksanaan Kegiatan TA 2022, dan Pengantar RKA-K/L TA 2023 - Rapat Kerja (Raker) Komisi 7 dengan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM)
Syaikhul mengatakan bahwa impact-nya harus ada di masyarakat, terkait BBM ini kita mengerti pemerintah sedang menghitung skema-skema yang tidak membebani semua aspek, bahwa sebaiknya BBM ini tidak ada kenaikan jadi inflasi ini bisa mengancam perekonomian kita maka kalau memilih opsi untuk pembatasan ini masuk akal karena kalau tidak melakukan pembatasan dan kenaikan ini maka kuotanya akan jebol kalau kompensasinya itu Rp 250 triliun ini tidak masuk akal, karena banyak warga miskin yang sengsara. Maka ini perlu ada pembatasan dan pemerintah jangan ragu karena subsidi itu hanya untuk warga miskin untuk angkutan transportasi umum dan barang itu akan menghemat anggaran. Terobosan dan pilihan kebijakan ini harus tetap diupayakan terkait impor ini karena hanya takut sanksi dari negara-negara barat itu memberikan arti kita sangat lemah di mata dunia. Ini perlu ada kesepakatan dan kita berharap dengan harga minyak dunia yang murah akan berdampak harga BBM akan turun. Soal pengawasan kami tetap mendorong bahwa satu-satunya model pengawasan itu digitalisasi SPBU. Dengan BPH Migas ini ada data terkait pembiayaannya sangat penting. Kami berharap karena untuk BBM ini beban politiknya sangat tinggi ini bisa dijadikan urun rembuk bersama.
Progres Pelaksanaan Kegiatan Tahun Anggaran 2022 — Komisi 7 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Eselon I Kementerian Perindustrian RI
Syaikhul menyampaikan pendapat terkait dengan rendahnya realisasi serapan anggaran. Syaikhul berharap adanya percepatan realisasi anggaran dan nantinya akan diperdalam di konsinyering.
Pandangan Mini Fraksi mengenai Ratifikasi Paris Agreement – Komisi 7 DPR-RI Rapat Pleno dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI
Syaikhul menyampaikan bahw Paris Agreement semestinya harus diperkuat di bawah payung legislasi, kepentingan Indonesia dalam Paris Agreement adalaha menyediakan lingkungan hidup bersih. Jika kesepakatan Paris Agreement hasilnya lemah, maka dampaknya akan terlihat pada tahun 2025 . fraksi PKB sebagai green
party berpendapat untuk saatnya kita membawa perubahan iklim. Syaikhul menyatakan bahwa Fraksi PKB menyetujui RUU Paris Agreement untuk dilanjutkan pembahasan ke tingkat UU.
Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA K/L) Tahun 2016 — Komisi 7 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Riset, Teknologi dan Dikti
Islam menjelaskan program-program yang di sini bisa dikatakan tidak membanggakan, kami mempunyai harapan besar pada saudara Menteri bisa lebih daripada itu.
Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2017 — Komisi 7 DPR-RI Rapat Kerja dengan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi
Syaikhul berharap Kemenristek punya penelitian yang memadai untk dibuat acuan. Syaikhul juga meminta untuk memfokuskan penelitian biofuel. Ia ingin penelitian yang serius karena ia takut pemerintah terlambat lagi. Jika kekurangan biaya bisa dibantu oleh Dirjen Kemenristekdikti.
Program Pembangkit Listrik 35.000 MW — Komisi 7 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan PT PLN (Persero)
Syaikhul mengatakan kalau bisa masalah kemahalan-kemahalan biaya ini diselesaikan.
Revisi Undang-Undang (UU) No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral — Komisi 7 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Asosiasi Perusahaan Industri Pengolahan & Pemurnian Indonesia (AP3I)
Syaikhul mengatakan Komisi 7 akan berencana mengunjungi smelter karya seratus persen modal dalam negeri.
Keluhan Masyarakat Terkait Dengan Pencemaran Lingkungan PT. Putra Restu Ibu Abadi (PRIA) — Komisi 7 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dirjen Kementerian Lingkungan dan Kehutanan (KLHK) dan PT. PRIA
Syaikhul mengatakan ia melihat hasilnya berbeda antara LSM Ecoton dan KLHK. Menurutnya Komisi 7 membutuhkan kunjungan lagi. Ia membahas di sekitar rumah warga yang terdapat limbah yang harus menjadi perhatian semua serta perlu dilihat dari aspek hukum juga. Ia mengatakan baru sekali ini Komisi 7 kunjungan kerja dan disambut dengan demo. Ia meminta PT. PRIA memperbaiki kinerjanya.
Proyek Fast Track Program — Komisi 7 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat dengan Dirjen Ketenagalistrikan dan Direktur PLN
Syaikhul mengatakan bahwa Komisi 7 DPR-RI meminta Kementerian ESDM mempercepat pembangunan Program 35000 MW yang targetnya 2019. Syaikhul juga mengatakan bahwa BPK sudah menyampaikan di paripurna terkait permasalahan mengenai ESDM dan DPR-RI ingin kejelasan.
Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2016 — Komisi 7 DPR RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Syaikhul mengatakan Direktorat yang mengurusi limbah seluruh Indonesia hanya ditangani 107 orang. Syaikhul menyarankan jika KLHK memiliki hambatan terkait anggaran bidang SDM, maka Komisi 7 bisa mendorong di RAPBN selanjutnya.
Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) PT. Freeport Indonesia, Tindak Lanjut Temuan BPK 2016, dan Urgensi Penyederhanaan Tarif Listrik — Komisi 7 DPR RI Rapat Kerja dengan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) RI
Syaikhul mengatakan masyarakat belum lepas dari trauma pencabutan listrik. Ia berpendapat hal tersebut membuat masyarakat tingkatkan konsumsi.
Pembahasan dan Penetapan Asumsi Dasar Makro sektor Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) RAPBN ta. 2021 — Komisi 7 DPR RI Rapat Kerja dengan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral RI
Syaikhul mengatakan agar subsidi LPG 3 kg tidak dipotong dan volumenya dikembalikan menjadi 7,8 metrik ton. Syaikhul juga menuturkan untuk tingkatkan lifting bisa mendorong K3S dan SKK. Lalu ia meminta agar LPG 3 kg tidak dipotong.
Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) 2017 — Komisi 7 DPR RI Rapat Kerja dengan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral RI dan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas)
Syaikhul meminta penjelasan soal Pertamina menjual aset demi mengembangkan Pertashop.
Pengelolaan Batu Bara - RDP Komisi 7 dengan Dirjen Minerba Kementerian ESDM, Dirjen EBTKE Kementerian ESDM, Balitbang Kementerian ESDM, Dirjen Teknologi Bidang Energi Batu Bara dan Hidrogen, BPPT dan Dirjen Migas Kementerian ESDM
Syaikhul menanyakan apakah ada peluang untuk menjadi subtitusi Bahan Bakar Minyak, dan Syaikhul menanyakan bagaimana dengan negara lain, apakah sudah ada yang berhasil melakukan.
Kesiapan Kebutuhan Bahan Bakar Minyak (BBM) Tahun 2018 - RDP Komisi 7 dengan Dirjen Minerba dan Plt Dirut Pertamina
Syaikhul menyampaikan ada kesalahan distribusi pupuk kita dan sekarang menggunakan digital sehingga petani kesulitan.
Paten dan Kekayaan Intelektual Berbasis Sumber Daya Lokal -- Raker Komisi 7 dengan Menristekdikti dan Kepala LPNK
Syaikhul mengapresiasi ada peningkatan yang luar biasa jika dri sisi kuantitas. Syaikhul menanyakan prioritas kita tujuan patennya mau ke arah mana. Syaikhul menanyakan bisa tidak diupayakan dari KemenristekDikti seperti ajang pencarian bakat, seperti menurunkan tim untuk membimbing masyarakat, mencari potensial, untuk menemukan inovasi uang berguna lalu dibimbing sampe jadi paten. Syaikhul menjelaskan kita sudah net import, maka kita perlu inovasi dalam bidang energi dan tidak bisa ditunda. Cadangan minyak kita tidak sampai 10 tahun. Syaikhul tidak berharap paten hanya banyak-banyakan, tetapi mau paten yang berlevel tinggi. Syaikhul menyarankan agar Dirjen Inovasi harus bisa jemput bola, datang ke masyarakat cari temuan-temuan.
Kebijakan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (Menteri ESDM) Saat Pandemi Covid-19 - Komisi 7 DPR-RI Rapat Kerja (Raker Virtual) dengan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (Menteri ESDM)
Syaikhul berharap kebijakan-kebijakan yang diambil oleh Menteri ESDM tidak menabrak Undang-undang. Syaikhul mengatakan paham bahwa menurunkan harga BBM memang susah, Pertamina juga punya kilang yang harus dihidupi, tidak hanya mengikuti harga minyak dunia tetapi solar dan LPG juga punya subsidi. Syaikhul berpendapat perlu dijelaskan berapa harga BBM sebenarnya agar publik tahu bahwa subsidi tidak digunakan untuk mensubsidi Pertamina. Akuntabilitas keuangan negara harus jelas, karena subsidi bukan untuk perusahaan negara.
Kesiapsiagaan dan Langkah Strategis dalam Menghadapi Covid-19 - Komisi 7 DPR-RI Rapat Kerja (Raker Virtual) dengan Menteri Riset dan Teknologi/Kepala BRIN dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepala LPNK (BPPT, LIPI, dan LAPAN) serta Direktur LBM Eijkman
Syaikhul mengatakan sebaiknya Menristek fokus memilih prioritas dari produk-produk yang sudah ditargetkan dan langsung produksi massal, ajukan juga kepada Presiden agar jangan hanya wacana. Syaikhul mengatakan yang dikhawatirkan saat ini adalah terjadinya krisis pangan, pangan alternatif harus dipersiapkan.
Evaluasi Kinerja PT. PLN Tahun 2019, Proses Pemanfaatan Crued Palm Oil Untuk Bahan Bakar Pembangkit, dan Kesiapan PT. PLN dalam Mendukung Pengembangan Kendaraan Listrik – Komisi 7 DPR RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dirut PT. PLN
Syaikhul mengatakan bahwa tidak adanya kenaikan tariff dasar listrik pada periode sebelumnya yang membuat sejahtera masyarakat. Syaikhul berharap agar kebijakan ini untuk dapat terus berlangsung pada periode saat ini dan yang akan datang. Terkait dengan batu bara yang dimana menjadi sumber daya yang dimiliki Negara, sehingga PLN untuk batu bara semestinya dapat menjadi penyuplai batu bara terbesar
Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK – Rapat Kerja Komisi 7 dengan Menteri ESDM dan Dirut Pertamina.
Syaikhul mengatakan selama di Komisi VII belum ada konsultasi atau pemberitahuan tertulis terkait dengan wiayah usaha pertambangan.
Latar Belakang
Syaikhul Islam terpilih menjadi anggota DPR-RI periode 2019-2024 setelah mendapat perolehan suara sebesar 140.631 mewakili Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) untuk Dapil Jawa Timur 1.
Syaikhul adalah putra KH Agus Ali Mashuri atau Gus Ali, ulama kharismatik asal Tulangan, Sidoarjo.
Pendidikan
S1, Universitas Al Azhar, Mesir (2009)
S2, Universitas Airlangga, Surabaya (2012)
Perjalanan Politik
Terpilihnya Syaikhul sebagai anggota DPR 2014-2019 menjadi penanda kiprahnya di dunia politik. Syaikhul melenggang ke Senayan setelah berhasil meraih surara tertinggi (91.211 suara) di Dapil Jatim I. Di dapil yang sama, jumlah suara tersebut bahkan mengalahkan Imam Nahrawi (80.283 suara), politikus senior PKB yang kemudian dilantik menjadi Menteri Pemuda dan Olahraga.
Syaikhul besar di lingkungan pesantren dan sangat mengagumi pemikiran-pemikiran Gus Dur tentang humanisme dan toleransi. Sebagai santri, Syaikhul dan 9 santri lainnya lolos seleksi Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk mengikuti pelatihan di The Denmark Agriculture College, Western Australia dalam program Sister Province.
Tanggapan
Perkembangan Pembangunan Smelter
24 Mei 2018 - Pada RDP Komisi 7 dengan Dirjen Minerba, Syaikhul menanggapi agar rapatnya tidak seperti kuliah pagi maka penjelasannya langsung saja ke Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan Kontrak Karya (KK)-nya. [sumber]
RAPBN 2017 Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
19 Juli 2016 - Pada Rapat Kerja (Raker) Komisi 7 dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya Bakar, Syaikul meminta agar program prioritas nasional ke depannya dibuatkan roadmap-nya. [sumber]
Reklamasi Pantai Utara Jakarta
11 April 2016 - Syaikhul menanyakan MenLHK apakah persoalan reklamasi Jakarta sudah masuk Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRW). Menurut Syaikhul, yang harus diutamakan dalam reklamasi pantai utara Jakarta adalah keberhasilannya di masa depan. [sumber]
Kasus Pembunuhan dan Penganiayaan Aktivis Lingkungan Hidup Salim Kancil
29 September 2015 - (OkeZone.com) - Kasus penganiayaan berujung maut terhadap dua orang petani warga Desa Selok Awar-Awar, Kecamatan Pasirian, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur sudah sangat memperihatinkan.
Korban pembunuhan bernama Salim Kancil (52) dan korban penganiayaan berat bernama Tosan (51). Salim dianiaya oleh sejumlah preman hingga tewas yang diduga suruhan kepala desa setempat. Sementara temannya, Tosan mengalami luka parah setelah berhasil melarikan diri.
Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Syaikhul Islam Ali mengecam keras aksi brutal tersebut. Dia menyayangkan peristiwa itu sampai terjadi, terlebih sampai melibatkan kepala desa setempat.
“Saya mengecam keras aksi brutal itu, sangat tidak manusiawi. Saya minta pihak Kepolisian mengusut tuntas kejadian itu,” ucap legislator asal Jawa Timur itu dalam keterangannya kepada Okezone di Jakarta, Selasa (29/9/2015).
Selain mengecam, Wakil Ketua Komisi VII DPR RI itu juga meminta Kementerian ESDM sebagai supervisor dan Pemda setempat menertibkan tambang pasir ilegal yang termasuk jenis galian C. Ditegaskannya, aktivitas penambangan pasir itu jelas telah merusak lingkungan.
“PKB dengan tegas minta penambangan pasir, baik di Lumajang maupun di manapun agar ditertibkan. Lihat saja, akibat penambangan pasir liar di Desa Selok Awar-Awar lahan pertanian menjadi tandus. Selain itu, debu-debu bertebaran juga ganggu warga setepat,” tegasnya.
Dia menambahkan, tambang pasir di wilayah tersebut berada di pesisir pantai yang merupakan kawasan lindung di bawah Perhutani.
“Sudah jelas itu tambang ilegal, kok dibiarkan. Mana tanggung jawab dinas pertambangan dan dinas terkait lainnya?” keluhnya. (sumber)
Asumsi Pokok Lifting, Harga dan Subsidi BBM untuk 2016
9 Juni 2015 - Syaikhul minta penjelasan ke Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (MenESDM) mengapa kita tidak mengacu pada harga minyak di OPEC saja tapi malah mengacu pada Brent atau WTI. Syaikhul dorong MenESDM untuk ganti istilah subsidi saja. [sumber]
Kenaikan Harga BBM
30 Maret 2015 - Syaikhul menyoroti mekanisme penentuan harga BBM. Sebagai salah satu komoditas yang disubsidi Pemerintah, menurut Syaikhul aneh bin ajaib kalau minyak dikenakan pajak oleh negara. Syaikhul minta klarifikasi ke Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (MenESDM) formulasi harga BBM berasal dari Pertamina atau dari internal KemenESDM. Syaikhul saran ke MenESDM baiknya KemenESDM mempunyai mekanisme formulasi harga BBM sendiri dan memiliki prediksi harga minyak untuk 1 tahun kedepan. [sumber]