Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
Partai Kebangkitan Bangsa - Jawa Timur III
Komisi II - Pemerintahan Dalam Negeri & Otonomi Daerah, Aparatur & Reformasi Birokrasi, Kepemiluan, Pertanahan & Reforma Agraria
           


Informasi Pribadi

Tempat Lahir
Banyuwangi
Tanggal Lahir
15/12/1979
Alamat Rumah
Pondok Pesantren Darussalam, Banyuwangi, Jawa Timur, Indonesia 68485
No Telp
085851440000

Informasi Jabatan

Partai
Partai Kebangkitan Bangsa
Dapil
Jawa Timur III
Komisi
II - Pemerintahan Dalam Negeri & Otonomi Daerah, Aparatur & Reformasi Birokrasi, Kepemiluan, Pertanahan & Reforma Agraria

Latar Belakang

Nihayatul Wafiroh, atau lebih akrab dipanggil Ninik, adalah caleg terpilih dari Partai Kebangkitan Bangsa untuk Jawa Timur III (Banyuwangi, Bondowoso, Situbondo). Suaminya bernama Aslam Sa'ad. Mereka dikaruniai dua orang anak, Ahmad Kavin Adzka dan Muhammad Aqil Mirza. 

Ia merupakan bagian dari Jajaran pembantu pengasuh Pondok Pesantren Darussalam, Banyuwangi. 

Pada Maret 2018, terjadi mutasi internal partai dan Ninik berpindah tugas dari Komisi 8 ke Komisi 2 yang membidangi otonomi daerah, dalam negeri dan reformasi birokrasi.  Ninik akan menjadi Ketua Komisi 2.

Pendidikan

Nihayatul Wafiroh merupakan lulusan S2 University of Hawaii di Manoa, Amerika Serikat. Kini ia sedang menempuh S3 di ICRS Jogja. 

Perjalanan Politik

Sebelum masuk ke ranah politik melalui DPR, Ninik Wafiroh dikenal sebagai kalangan aktivis dan akademisi. 

Pada 20 Maret 2018, Nihayatul tidak lagi bertugas di Komisi IX DPR-RI yang membidangi tenaga kerja dan transmigrasi, kependudukan dan kesehatan dan berpindah tugas menjadi wakil ketua di Komisi II DPR-RI yang membidangi pemerintahan dalam negeri dan otonomi daerah, aparatur dan reformasi birokrasi, kepemiluan, pertanahan dan reforma agraria menggantikan Lukman Edy.

Visi & Misi

DPR menjadi rumah rakyat yang memajukan hak-hak perempuan dan anak.

Program Kerja

a) Memperjuangkan anggaran pembangunan negara yang pro rakyat, responsive gender dan pro penyandang disabilitas.
b) Memperluas akses dan cakupan pendidikan untuk seluruh warga negara Indonesia.
c) Memperjuangkan kebijakan publik yang menjamin partisipasi perempuan dan kelompok marjinal dari tingkat desa hingga nasional.
d) Memperjuangkan kebijakan publik terkait ekonomi yang memajukan perempuan nelayan, petani dan pengelola industri rumah tangga.
e) Mendorong peningkatan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan terutama untuk menurunkan Angka Kematian Ibu Melahirkan (AKI), Angka Kematian Bayi (AKB), dan Angka Putus Sekolah (APtS). 

Sikap Politik

RUU APBN 2018 beserta Nota Keuangannya

24 Agustus 2017 - Dalam rapat Paripurna, Nihayatul selaku perwakilan Fraksi PKB mengemukakan tanggapan terhadap RUU APBN 2018, beserta notanya, yakni raksi PKB memandang bahwa perpajakan harus dipacu optimal agar tidak tergantung kepada pinjaman, meski target penerimaan pajak sebesar 9%, target tersebut masih terlalu optimis. Pendapatan negara sebagai mesin kebijakan fiscal harus di pacu secara optimal agar tidak bergantung pada hutang. Kebijakan ekonomi Indonesia jangan sampai mematikan produksi pertanian Indonesia seperti gula. Penerapan pajak pertambahan nilai jangan sampai mematikan industri perekonomian rakyat. Fraksi PKB mendorong optimalisasi di bidang teknoogi dan SDM. Pajak pertambahan nilai jangan sampai menganggu kinerja pertanian.

Fraksi PKB mendukung keberlanjutan reformasi di bidang perpajakan dan UU perpajakan. Kebijakan pemerintah belum optimal dalam menggali potensi pendapatan negara. Fraksi PKB mempertanyakan secara khusus terkait indikasi potensi perikanan yang begitu besar tetapi tidak maksimal. Peningkatan belanja negara harus konsisten digunakan untuk membangun sektor-sektor unggulan. Pemerintah tidak memberatkan industri rakyat yang justru dapat mematikan ekonomi rakyat. Fraksi PKB mendesak pemerintah untuk meninjau kembali anggaran belanja negara. Anggaran dana desa harus mampu menciptakan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, anggaran pembayaran juga harus difokuskan pada pembayaran bunga hutang Rp247 Triliun. Fraksi PKB berharap pemerintah dapat meninjau APBN dan memperhatikan infrastruktur. Fraksi PKB mendesak pemerintah agar meninjau kembali besarnya belanja pemerintah pusat, seperti pembayaran rumah hutang. Pemerintah tidak hanya mengandalkan BUMN, tapi juga pihak swasta dalam pembangunan infrastruktur. Fraksi PKB mendesar anggaran khusus untuk pembangunan dan pemajuan madrasah dan pesantren.Terkait defisit anggaran, langkah penyempitan keseimbangan primer harus dilakukan.

Nihayatul sebagai perwakilan Fraksi PKB meyatakan setuju agar RAPBN 2018 ditindak lanjuti. [sumber]

Peraturan Pemerintah No.1 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak (Perppu Kebiri)

1 Juni 2016 - Nihayatul menyayangkan proses akreditasi rumah sakit menyebabkan pihak rumah sakit menjadi sibuk sehingga pasien terlantar. Nihayatul juga melihat banyak rumah sakit yang terjerat kasus manipulasi obat.

Mengenai perlindungan anak dan Perppu Kebiri, menurutnya orang tua perlu meningkatkan pengawasan kepada anak-anaknya. Nihayatul menilai bahwa ide pemerkosaan ada pada diri pelaku, tetapi sejauh ini penegak hukum justru menilai pemerkosaan yang terjadi karena pihak korban sendiri. Menurut Nihayatul, perlu ada peningkatan pemahaman dan cara berpikir penegak hukum. Nihayatul menambahkan, bahwa minuman keras bukan salah satu penyebab utama pemerkosaan. Terkait Perppu Kebiri, Nihayatul menuturkan bahwa banyak pihak yang menolaknya dengan alasan kode etik dan dengan alasan bahwa dokter bekerja untuk menyembuhkan, bukan merusak. Hal ini didorong juga karena efek samping kebiri yang menyebabkan kanker. Terkait rehabilitasi, menurutnya rehabilitasi harus jelas diperuntukkan untuk siapa. Ia juga mendorong adanya rehabilitasi yang tidak terbatas pada pelaku, melainkan juga terhadap korban.  [sumber]

RUU Kewirausahaan Nasional

2 Februari 2016 - Nihayatul mewakili Fraksi PKB menyetujui RUU Kewirausahaan Nasional dibawa ke Paripurna.  [sumber]

RUU Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia

23 April 2015 - Ninik menilai negara perlu hadir di posisi yang paling awal dalam perlindungan tenaga kerja sehingga tidak hilang esensi negara dalam perlindungan TKI.  [sumber]

Tanggapan

Konsultasi Desain Surat Suara untuk Pemilu Serentak 2019 

16 Oktober 2018 - Pada RDP Komisi 2 dengan KPU, Nihayatul menyepakati usulan surat suara KPU dengan rincian warna yang telah disebutkan, dengan menyetujui usul penyamaan warna pada surat suara pemilih presiden di dalam maupun luar negeri. [sumber

Daftar Pemilih Sementara, Daftar Pemilih Tetap dan E-KTP dalam Persiapan Pilkada

21 Mei 2018 - Pada RDP Komisi 2 dengan Dukcapil Kemendagri, KPU dan Bawaslu, Nihayatul mengatakan, memang dalam Undang-Undang itu sudah diatur, bahwa yang memiliki hak suara adalah masyarakat yang memiliki KTP-elektronik.Nihayatul menuturkan sekitar 8000-an masyarakat masih memiliki permasalahan KTP-elektronik. Nihayatul menyarankan, pembuatan KTP-elektronik dipercepat. [sumber

Berita Penyerangan terhadap Ulama Bukan Hoax

5 Maret 2018 - Berita penyerangan kepada pimpinan pesantren dan ulama Indonesia merupakan kejadian yang benar adanya, tidak hoax. [sumber]

Pesantren Perlu Perhatian

5 Maret 2018 - Menurut Nihayatul pesantren perlu mendapat perhatian, jangan sampai selama ini hanya digunakan kalau ada persoalan di NKRI. Saat ini ribuan pesantren di Indonesia tidak diperhatikan baik dari fasilitas maupun hukum.[sumber]

Evaluasi Kinerja Kementerian Kesehatan

19 April 2016 - Nihayatul bercerita bahwa waktu pergi ke daerah Halmahera, warga sekitar mengeluh karena rumah sakit rujukan ada di luar pulau dengan akses yang susah. Nihayatul memohon dijelaskan evaluasi kepuasan Indikator Kinerja Individu (IKI) dan Indikator Kinerja Terpilih (IKT)  dan apakah dibedakan pasien biasa dengan pasien BPJS. Nihayatul juga menanyakan tentang koneksi IT di Rumah Sakit Vertikal terkoneksi dengan baik supaya informasi kamar dan pasien dapat diketahui dengan baik.  [sumber]

Isu Status Kepegawaian Bidan Pegawai Tidak Tetap (Bidan PTT)

16 Maret 2016 - Nihayatul mengatakan, kemarin dirinya mengisi diskusi tentang Program Legislasi Nasional (Prolegnas) yang mendukung perempuan. Nihayatul mendorong Komnas Perempuan untuk turut serta dalam RUU Bidan. Nihayatul sudah meminta peran media untuk membagikan informasi mengenai Bidan PTT. Sebab, dirinya menilai peran media sangat penting untuk mengubah perspektif masyarakat. Akan tetapi, ia merasa diberi harapan palsu.  [sumber]

Sugiayem, Tenaga Kerja Indonesia di Taiwan

26 Juni 2015 - (ANTARA News) - Dua anggota Komisi IX DPR RI Nihayatul Wafiroh dan Ledia Hanifa menjenguk Sugiayem, tenaga kerja Indonesia, yang menjalani perawatan di General Hospital Taoyuan, Taiwan.

"Saya baru bisa menjenguknya di sela-sela padatnya jadwal Asian Women Parliamentary Conference, Jumat (26/6)," kata Nihayah di Taipei, Sabtu.

Dari dokter dan perawat di rumah sakit tersebut, dia mendapatkan keterangan bahwa ada dua kemungkinan penyakit yang diderita Sugiayem, yakni epilepsi akut atau kelainan pada otaknya.

"Untuk memastikan kedua jenis penyakit tersebut, harus dilakukan scan otak. Sayangnya RS Taoyuan tidak memiliki scan tersebut. Epilesinya juga belum ketahuan, apakah ada peradangan di otak atau faktor keturunan," kata legislator yang tinggal sekampung dengan Sugiayem di Dusun Blokagung, Desa Karangdoro, Kecamatan Tegalsari, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, itu.

Saat dijenguk, TKI berusia 40 tahun yang kabur dari rumah majikan karena kerjanya tidak sesuai kontrak dalam keadaan diikat kedua tangan dan kakinya untuk menstabilkan pemasangan alat-alat kesehatan di tubuhnya. 

"Selama ini karena mungkin rasa sakit yang hebat, sering kali kaki dan tangannya tidak terkontrol dan itu membahayakan kondisi tubuhnya yang penuh dengan alat-alat bantu. Oleh sebab itu untuk menjaganya tangan dan kaki diikat," ujar Nihayah.

Selama tiga pekan menempati ICU, Sugiayem mengalami perkembangan signifikan. Selang dan alat bantu pernafasan telah dicabut.

"Rencananya sehari setelah pencabutan alat bantu tersebut, Sugiayem akan dipindah ke ruang perawatan biasa. Ketika saya tanya kemungkinan untuk dibawa pulang ke Indonesia, dokter mengatakan harus menunggu sekitar seminggu untuk memastikan kondisinya," kata anggota Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa itu. 

Menurut Nihayah, dokter juga menyarankan bahwa selama perjalanan pulang Sugiayem harus dalam posisi tidur, bukan duduk.

Hampir setiap hari pihak rumah sakit mengontak Kantor Dagang dan Ekonomi Indonesia (KDEI) di Taipei untuk menanyakan siapa yang bertanggung jawab atas biaya perawatan Sugiayem.

"Sampai saat ini biaya perawatan telah menghabiskan dana sekitar Rp380 juta dan terus bertambah setiap hari. Bila dibawa pulang, membutuhkan biaya sekitar Rp250 juta sampai Rp300 juta karena harus membeli kursi, tempat tidur khusus, dan alat peralatan," katanya mengungkapkan.

Selain itu, sampai saat ini pula Sugiayem kesulitan mendapatkan pesawat yang bisa membawanya pulang ke Tanah Air dalam keadaan seperti itu.

Sebelum bertolak menuju Taiwan, Nihayah sudah mengontak Menteri Luar Negeri, Menteri Tenaga Kerja, dan Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia.

"Bagaimana pun negara harus hadir untuk melindungi warganya, apa pun statusnya. Jangan hanya persoalan mereka kabur dari majikan, lalu dianaktirikan. Siapa pun mereka dan apapun kondisinya selama mereka memegang KTP dan paspor berlambang Garuda Pancasila, tetaplah warga negara Indonesia," ujarnya. (sumber)

Status dan Hak Tenaga Honorer

20 April 2015 - Menurut Ninik masih ada 400.000-an tenaga honorer K2 yang belum diangkat menjadi PNS dan diusahakan tahun ini. Ninik menilai banyak tenaga honorer K2 yang sudah bertahun-tahun belum diangkat, namun yang baru lulus kemarin sudah diangkat. Menurut Ninik ini tidak fair. Ninik saran untuk di kesimpulan agar diusulkan tenaga honorer K2 tersebut diangkat jadi PNS tahun ini.  [sumber]

Evaluasi Kinerja Pemerintah Daerah Menjalankan Program BKKBN

Pada 15 April 2015 - Ninik menanyakan sejauh ini bagaimana sosialisasi terhadap tenaga kesehatan seperti dokter dan bidan? Sebaiknya dalam mensosialisasikan mengenai Keluarga Berencana (KB) jangan hanya menjelaskan mengenai tipe–tipe KB, namun efek–efek dari KB juga perlu dijelaskan. Tokoh masyarakat pun juga harus dilibatkan untuk sosialisai mengenai program keluarga berencana tersebut. BKKBN Pusat juga dapat bekerja sama dengan KUA di setiap daerah untuk membantu mensosialisasikan KB.  [sumber]

Kasus Malpraktek RS Siloam Karawaci dan Obat Buvanest (Panja Anestesi)

7 April 2015 - Ninik minta konfirmasi apakah Kalbe mengakui kesalahan terhadap 1 atau 2 botol. Ninik minta klarifikasi ke Kalbe sistem penjagaan terhadap produk Buvanest ini. Kepada Enseval, Ninik minta klarifikasi stok Buvanest yang dimiliki di gudang dan prosedur yang disiapkan Enseval untuk mengecek produk tersebut.  [sumber]

6 April 2015 - Menurut Ninik seharusnya sejak awal sudah harus ada penelitian apakah tim rumah sakit sudah bekerja dengan maksimal atau belum. Apakah apoteker sudah konfirmasi kelayakan obat yang akan diberikan kepada pasien dan apakah dokter yang menyuntikkan anastesi sudah di periksa atau belum. Ninik menilai ketika kesalahan yang terjadi adalah dari pihak RS.Siloam Karawaci, maka Pemerintah harus memberikan punishment.  [sumber]

Evaluasi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan

1 April 2015 - Ninik fokus kepada masalah di Puskesmas. Menurut Ninik Puskesmas banyak sekali permasalahannya terutama tentang tenaga kerja. Contohnya di Banyuwangi belum ada Puskesmas yang terakreditasi. Menurut Ninik Kepala Puskesmas tidak mengerti urgensi untuk Puskesmas diakreditasi. Tenaga kerja laboratorium dan farmasi tidak ada di beberapa Puskesmas yang Ninik kunjungi. Persoalan bidan yang ada di daerah-daerah susah dapat izin sehingga kurang maksimal kerjanya. Ninik memberi contoh bahwa persyaratan bidan untuk melakukan tes pap smear susah dan harus sudah pernah memeriksa 50 pasien sebelumnya. Ninik minta klarifikasi kepada Menteri Kesehatan apa garansi fasilitas dan pelayanan akan meningkat apabila iuran BPJS naik.

Sehubungan dengan sosialisasi BPJS Kesehatan, Ninik menilai sosialisasi untuk BPJS Kesehatan tidak maksimal karena masih banyak masyarakat yang belum tahu cara ikut program BPJS. Ninik saran untuk gunakan teman-teman di Komisi 9 yang turun ke Dapil untuk bantu sosialisasi BPJS Kesehatan. Menurut Ninik di daerah peraturan yang mereka dapat dari pusat hanya berbentuk kertas tapi tidak ada pendalaman sehingga BPJS di daerah tidak bisa menjelaskan secara detil kepada lingkungan di sekitarnya.

Untuk Program Nusantara Sehat, Ninik saran baiknya dilakukan tes (trial) di daerah-daerah terlebih dahulu dan meratakan sosialisasinya.  [sumber]

Evaluasi Kasus Malpraktek RS Siloam Karawaci

31 Maret 2015 - Kepada IAI Ninik tanya apa saja yang dilakukan seorang apoteker dalam pengontrolan obat.  [sumber]

Persetujuan Prolegnas 2015-2019 

Saat Paripurna ke-18, 9 Februari 2015, DPR memiliki agenda untuk persetujuan Prolegnas 2015-2019 dan Prolegnas Prioritas 2015. Sebelum disetujui pada hari yang sama, Ninik Wafiroh dan Abdul Malik Haramain dari Fraksi PKB berpendapat bahwa RUU Pengelolaan Ibadah Haji dan Penyelanggaraan Umrah lebih baik tidak dijadikan prioritas karena ada UU baru tentang Pengelolaan Keuangan Haji yang baru keluar September 2014. Fraksi PKB berpendapat untuk mengevaluasi pelaksanaan UU tersebut dulu. Fraksi PKB mengusulkan RUU Keadilan dan Kesetaraan Gender yang seharusnya dimasukkan di dalam Prolegnas Prioritas 2015 karena sudah dibicarakan sejak lama. Fraksi ini beranggapan bahwa RUU ini penting agar kebijakan yang diambil juga sensitif terhadap gender. (sumber)

Anggaran Badan Pengawas Obat & Makanan

Pada 29 Januari 2015 Ninik menilai fitur pelayanan BPOM menggunakan online hanya bisa melayani masyarakat di tingkat provinsi saja. Ninik ingin partisipasi masyarakat bisa lebih tinggi dengan BPOM dan berharap BPOM bisa melayani masyarakat di pelosok. Ninik menanyakan strategi BPOM untuk memastikan kualitas makanan olahan UMKM di desa-desa. Ninik juga tanya apa hubungan kerja BPOM dengan Ombudsman.  [sumber]

RDP BPJS - 26 Januari 2015

Rapat Dengar Pendapat dengan BPJS Ketenagakerjaan 26 Januari 2015 - Harus ada publikasi mengenai perusahaan mana yang taat dalam mebayar BPJS dan yang tidak.  [sumber]

Informasi Pribadi

Tempat Lahir
Banyuwangi
Tanggal Lahir
15/12/1979
Alamat Rumah
Pondok Pesantren Darussalam, Banyuwangi, Jawa Timur, Indonesia 68485
No Telp
085851440000

Informasi Jabatan

Partai
Partai Kebangkitan Bangsa
Dapil
Jawa Timur III
Komisi
II - Pemerintahan Dalam Negeri & Otonomi Daerah, Aparatur & Reformasi Birokrasi, Kepemiluan, Pertanahan & Reforma Agraria