Partai Kebangkitan Bangsa - Jawa Timur III

Komisi VI - Perdagangan, Koperasi, UMKM, BUMN, Investasi, dan Standardisasi

Sikap Terhadap RUU

Tanggapan

Kesiapan Pertamina menghadapi Mudik 2024 - RDP Komisi 6 dengan Dirut Pertamina

Bagi Nasim, semuanya sudah bagus Pertamina ini, hanya saja masalahnya kepada SDM, bahwa peraturannya sudah jelas, profitnya keuntungan semua apa yang dilakukan Pertamina.

Penyesuaian Rencana Kerja Anggaran (RKA) Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Tahun Anggaran 2024, dan lain-lain — Komisi 6 Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN)

Nasim mengatakan proyek Probowangi banyak masalah untuk akses jalan padahal satu kamar beda pintu saja sebenarnya, jadi Karya banyak kesulitan koordinasinya dengan Perhutani untuk akses jalan. Jadi ini penting untuk diperhatikan. Nindya Karya kan sudah mulai hidup lagi, kasian UMKM di Bondowoso karena banyak yang tidak dibayar, katanya miliar, itu terjadi karena Nindya Karya menganggap dirinya sudah bangkrut katanya. Jadi minta tolong itu diperhatikan. Kalau bicara pupuk tidak akan selesai, semuanya bermasalah mulai dari hulu ke hilir, dari sistemnya, distribusinya, dan penerimanya semuanya tidak layak. Mayoritas, hampir 60% dapil ia adalah perkebunan dan sudah mati karena tidak ada subsidi. Banyak juga orang pindah lahan karena kesulitan mendapat pupuk, akhirnya lahannya dijual dan dikuasai oleh perusahaan besar.

Terkait aset, ada PTPN XI dan PTPN XII di dapil ia tetapi tidak dimanfaatkan lahannya. Jadi aset BUMN yang sudah mangkrak berpuluh tahun harus diperhatikan karena banyak yang mengelolanya tapi kesulitan mendapat izin. Pelni juga sudah tidak layak dari kapalnya, ia setuju PMN diberikan kepada Pelni agar menjadi perhatian, kalau PMN diberikan kepada PLN dan lain-lain, ia masih berpikir.Untuk PT Pos Indonesia (Persero), hidup tak mau tapi mati enggan, di daerah PT Pos juga perlu didukung dan dimaksimalkan ke depan. Untuk maintenance Telkom dan PLN harus menjadi catatan karena sudah beberapa kali kabel memicu kebakaran bahkan mobil bisa menabrak kabel. Mungkin tidak bisa langsung di bawah tanah tapi paling tidak dibenahi, diikat atau lainnya.

Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) K/L Tahun Anggaran 2024 (Pagu Anggaran) dan Pelaksanaan Anggaran sampai dengan Triwulan II Tahun Anggaran (TA) 2023 – Komisi 6 DPR-RI Rapat Kerja dengan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal serta Menteri Koperasi dan UKM RI

Nasim mengatakan bahwa dari pagu anggaran sudah naik dengan adanya kerjasama ini akan lebih meningkat realisasi anggarannya lebih maksimal tinggal 3 bulan lagi tutup buku maka harus terealisasi untuk masyarakat kita yang membutuhkan. Kita bicarakan supaya lebih maksimal. Saya ucapkan selamat Menteri investasi sudah berani khususnya di hilir di bagian nikel artinya sudah mulai saatnya ada perubahan di negara kita karena hampir 400 tahun hilirisasi kita tidak berjalan dengan baik karena selalu diambil oleh pihak asing.

Pembahasan Keputusan Penyertaan Modal Negara (PMN) Tahun 2016 — Komisi 6 DPR RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN)

Nasim mengatakan Pemerintah tidak hanya jalan menaikkan pajak saja, BUMN bisa lebih dipacu lagi melalui peningkatan deviden. Fraksi PKB bukan Partai pendukung Pemerintah, tapi Partai penentu Pemerintah. Nasim mengatakan terkait kenaikan deviden diharapkan BUMN lebih aktif lagi.

Keputusan Penyertaan Modal Negara (PMN) — Komisi 6 DPR-RI Rapat Kerja dengan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN)

Nasim mengatakan bahwa dari awal ia menghargai semuanya dan masih menunggu Nasdem.

Penentuan Profil, Manajemen, dan Arah Kebijakan — Komisi 6 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Deputi BUMN, Direktur Utama Hotel Indonesia, Direksi Bhanda, dan Direksi Pos Indonesia

Nasim menanyakan kenapa alesannya kita tidak bisa bersaing dan apa komitmen ke depannya, tolong kembangkan, kelola, dan awasi aset yang ada.

Pengelolaan Aset — Komisi 6 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN), PT. Pelindo I dan IV, Angkasa Pura, Deputi Bidang Konstruksi

Nasim Khan menanyakan komitmen pada AP1 untuk kemitraan BUMN kedepannya. Ia menanyakan koordinasi Pelindo IV untuk PP dari PMN.

Penyertaan Modal Negara (PMN) dan Token — Komisi 6 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) Lanjutan dengan Deputi Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Dirut PLN

Nasim mengatakan PKB berterima kasih karena Menteri tidak memandang sebelah mata seperti Menteri lain. Ia sangat setuju karena ini untuk masyarakat yang tidak tersentuh. Ia mengapresiasi perubahan ini.

Cost Recovery — Komisi 7 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat dengan Satuan Kerja dan Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas)

Nasir mengatakan bahwa perlu melibatkan BPK dalam konsultasi terkait cost recovery. Nasir menyarakan SKK Migas harus meminta tambahan anggaran.

Program Kemitraan dan Bina Lingkungan — Komisi 6 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan PT. Semen Indonesia dan Deputi Pertambangan

Nasim K mengatakan sampai hari ini ia tidak melihat PKBL di dapilnya yaitu Jawa Timur. Ia juga belum mendapatkan data PKBL dengan seluruh Kemitraan BUMN. Ia menyampaikan Fraksi PKB mengusulkan membentuk Panja PKBL.

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2017 — Komisi 6 DPR RI Rapat Dengar Pendapat dengan Deputi Kementerian Badan Usaha Milik Negara dan Perum Perhutani

Nasim mengatakan, setiap harinya hutan mengalami kebakaran dan penangkalan kayu. Nasim berpesan untuk mempelajari PerMen No. 39 agar tidak menjadi momok ataupun kasus. Nasim meminta kepada BUMN dan Perhutani untuk menyikapi hal ini secara serius.

Penyesuaian Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Penyertaan Modal Negara (PMN) dan Dividen Tahun Anggaran 2018 — Komisi 6 DPR RI Rapat Kerja dengan Menteri Perindustrian

Nasim mengatakan F-PKB menyutujui dividen Kementerian BUMN dan menunda pembahasan PMN untuk PT KAI (Persero).

Persiapan Menghadapi Mudik Hari Raya IdulFitri 1439 H — Komisi 6 DPR RI RDP dengan Deputi Kementerian BUMN dan Perusahaan BUMN Bidang Transportasi

Nasim mengatakan kami harapkan Deputi dan BUMN Bidang Jasa Perhatian Pelayanan, jangan dikarenakan tiket sudah full. Bukan hanya BUMN, PT Swasta juga sama, kadang-kadang tidak full dibuat full karena adanya calo, jadi mohon pemudik diperhatikan dan banyak kesulitan dialami. Ia setiap tahun pulang, ada yang kecolongan, kemalingan dan kecopetan karena keamanan dan harus ditindak tegas.

Selanjutnya, Nasim menegaskan ada lagi delay, milik kita BUMN tidak ada delay, secara fisik bisa kalah dengan swasta, kualitas memang kita lebih baik, tetapi harganya lebih mahal. Tidak masalah mahal tapi untung, ini kenapa lebih mahal dan merugi, tolong Dirut Garuda perhatikan. Terakhir, Nasim mohon diperhatikan pertama, pelayanan perjlnan apabila tiket full karena ada permainan calo, mohon pemudik harus diperhatikan. Kedua, pelayanan keamanan ada monitoring khusus bagi yang mencurigakan ditindak tegas, fasilitas yang dibutuhkan.

Restrukturisasi dan Klasterisasi Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Pencarian Pembayaran Utang Pemerintah pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Penyertaan Modal Negara (PMN) dan Dana Talangan — Komisi 6 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) (Virtual) dengan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN)

Nasim mengatakan bahwa semua harus meraih laba semaksimal mungkin karena BUMN adalah ujung tombak bangsa Indonesia. Nasim berharap BUMN harus selalu hadir dan lebih baik ke depannya sebagai motor penggerak ekonomi. Maka harus ada sinergi dengan Kemenkeu.

Kinerja dan Kontribusi Perusahaan— Komisi 6 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan PT. Perusahaan Listrik Negara (PLN), PT. Pertamina, dan PT. Telkom

Nasim mengatakan mengenai kinerja, harus ada komitmen terlebih dulu. Kalau cuman teori akan capek. Fungsinya harus yang jelas dan meminta pertanggungjawaban kepada semua mitra yang ada. Ia mengatakan setiap Dirut yang dikawal deputi harus mulai meneliti profesionalitas dalam bekerja. Ia menyampaikan bahwa jaringan saat ini semuanya sepi dan jaringan Telkom yang merah putih kalah dari jaringan lainnya. Walaupun iklan Telkom luar biasa bahkan sampai di laut, tapi hanya di iklan saja. Ia berharap Telkom memperbaiki kualitas jaringan di darat, setelah baik baru ke laut. Ia mengatakan kepada PLN bahwa di Situbondo dan Bondowoso hampir setiap hari listriknya mati. Padahal kalau tidak bayar tagihan listrik bisa langsung dicabut. Tapi kalau jaringan internet serta mati lampu, masyarakat kesulitan. Menurutnya, kabelnya juga harus dicek dan tiang-tiang juga harus diperhatikan. Ia mengatakan servis di masyarakat harus diperhatikan. Lalu untuk servis, tenaga-tenaga ahli di PLN dan Telkom harus dimonitor karena di daerah, ditelpon susah dan link yang baik juga susah. Masyarakat jadi kesusahan akhirnya. Ia mengatakan semua mitra harus memantau semua yang terjadi. Kalau sampai tidak beres, harus ditindak tegas supaya masyarakat enak karena pajak jalan terus, tagihan dibayar, kualitasnya jangan sampai buruk. Ia berharap agar Telkom bisa memenuhi para tenaga kerja baru agar bisa berkembang, begitu juga dengan PLN. Ia menanyakan mengenai program baru Telkom. Ia juga menyampaikan kepada Pertamina mengenai bensin oplosan yang dijual dengan nama Pertamina serta mengenai merek Pertamini yang dikenal orang sebagai Pertamina. Menurutnya, Pertamina harus menindak tegas dan lebih baik Pertamini dilegalkan sekalian. Ia mengatakan kepada PLN untuk memperbaiki kualitas jaringan karena di kota di Jawa saja masih banyak yang kurang, apalagi di luar Jawa.

Kinerja dan Permasalahan — Komisi 6 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan PT Pertamina (Persero), PT Perusahaan Listrik Negara (PLN), dan PT Telkom Indonesia (Persero)

Nasim mengusulkan Pertamina berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah terkait Pertamini bukan milik Pertamina. Nasim meminta kreativitas dari Telkom, bukan hanya di Telkomsel tetapi juga data center yang di Singapura.

Realisasi Anggaran - Komisi 6 DPR RI Raker dengan Menteri Koperasi dan UKM, Menteri Perdagangan dan Ketua KPPU

Nasim mengatakan serapan Kementerian perdagangan sangat rendah. Jangan hanya mengurusi soal import saja. Persoalan, Nasim mengatakan ini WTP nya hebat sekali. WTP harusnya menjadi semangat. Masalah PLUT, kita butuh pemaparan dan minimalisnya masih kurang sekali. Selanjutnya, Nasim mengatakan di tahun 2018 semakin tinggi lagi defisit Kementerian Perdagangan. Promosi apa yang bisa dilakukan dengan ITPC. Ini perlu dikembangkan, disitulah ujung tombak kita diluar negeri.

Realisasi Anggaran - Komisi 6 DPR RI Raker dengan Menteri Perindustrian, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)

Nasim mengatakan aset kita ribuan hektare tapi terdampar, bangsa kita kaya, mari kita kembangkan bersama itu yang kita harapkan dari BKPM, BUMN, Perindustrian.

Protokol Perubahan Perjanjian RI dan Pakistan — Komisi 6 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Majelis Ulama Indonesia (MUI), Asosiasi Petani Tebu Rakyat Indonesia (APTRI), dan Asosiasi Spiritus dan Etil Alkohol Indonesia (Asendo)

Nasim mengatakan dari seluruh negara tidak ada negara yang pajak alkoholnya 0%. Ia berharap secepatnya Mendag dapat dipanggil agar petani lokal bisa melakukan ekspor dengan kualitas yang cukup jelas dan Mendag dapat memberi penjelasan mengenai alasan Kemendag memberikan pajak 0% terhadap impor etanol.

Pembahasan RUU Desain Industri — Komisi 6 DPR RI Rapat Kerja dengan Menteri Perindustrian RI dan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI

Nasim mengatakan perlindungan terhadap Desain Industri didasarkan pada setiap sektor yang hasilkan karya intelektual dimana memiliki nilai ekonomi tinggi dapat memancing pembajakan terhadap karya tersebut. Oleh sebab itu negara wajib memberikan perlindungan terhadap karya tersebut. Melihat hal itu, Nasim mengatakan revisi UU Nomor 31 Tahun 2000 menjadi relevan sebagai upaya untuk menyempurnakan regulasi yang ada. Nasim menuturkan perlu diterapkan pemeriksaan administrasi dan substantif pada setiap permohonan Hak Desain Industri agar lebih akurat. Oleh karenanya, F-PKB menganggap draft yang sudah ada ini cukup mengakomodir dalam rangka memberikan perlindungan terhadap HKI, maka menyetujui RUU Desain Industri dibahas tingkat selanjutnya.

Laporan Ketersediaan Bahan Pangan Selama Covid-19 - RDP Komisi 6 DPR RI dengan Dirut Bulog, Dirut PT Rajawali Nusantara Indonesia, Dirut PT Berdikari, Dirut PT Sang Hyang Seri dan Dirut PT Pertani

Nasim Khan mengatakan kesimpulannya untuk UMKM untuk diperdayakan, untuk memberikan masyarakat kita untuk berkarya. Kita harus hati-hati dengan impor saat ini dan harus memperhatikan regulasinya. Selanjutnya, Nasim Khan berharap pada saat ini kita saatnya harus serius khususnya dikluster pangan jangan menyiapkan sampai lebaran saja tetapi harus memikirkan sampai akhir tahun ini. Terakhir, Nasim Khan mengatakan masalah beras sering dikeluhkan, bibit, ternak dan semuanya sering terjadi sebelum Covid-19 ini. Sekarang saja susah menjual ayam dan petani juga mengalami kesulitan.

Pembahasan Isu Aktual di Masing-Masing BUMN — Komisi 6 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Perum Bulog, PT. Berdikari (Persero), PT. Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero), PT. RNI (Persero), PT. Pertani (Persero), PT. Sang Hyang Seri (Persero), PT. Garam (Persero), Perum Perikanan Indonesia, PT. Perikanan Nusantara (Persero), dan PT. Bhanda Ghara Reksa (Persero)

Nasim mengatakan bahwa yang terpenting adalah Pak Budi selaku Wakil Menteri BUMN sudah memiliki banyak pengalaman di BUMN. Nasim hanya menyarankan agar kedepannya perlu dibuat komitmen terkait program dan masukan kepada BUMN agar tidak ada BUMN yang kembali rugi.

Evaluasi Pelaksanaan APBN Tahun 2019 dan Road Map Kementerian BUMN – Komisi 6 DPR RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri BUMN

Nasim mengatakan bahwa roadmap BUMN ini masih bagus namun masih normative saja yang dijelaskan. di daerah Jatim ada PPPN sebanyak PMN yang sudah dikucurkan seperti tahun lalu. Tolong itu ada beberapa yang sudah menerima PMN ada yg belum selesai karena uangnya habis dll. Nah itu hati-hati karena nanti saling menyalahkan. Nasim meminta Menteri BUMN untuk memantau bagaimana kinerja setiap direksi BUMN.

Evaluasi Pelaksanaan APBN Tahun 2019 – RDP Komisi 6 dengan dengan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)

Nasim berpendapat bahwa yang selalu menjadi masalah bagi para investor adalah regulasi, maka Nasim mengajak untuk berpikir, regulasi yang bagaimana yang sekiranya benar-benar dibutuhkan oleh para investor. Nasim berpendapat masalah dalam proyek investasi itu adalah masalah pembebasan tanah,
dan Nasim ingin tahu sejauh ini apa yang sudah dilakukan BKPM dalam menyelesaikan masalah pembebasan tanah ini.

Program Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga Tahun Anggaran 2020 dan Target Penyelesaian Road Map Kementerian/Lembaga – Komisi 6 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepala Badan Standardisasi Nasional (BSN)

Nasim meminta penjelasan dari Kepala BSN mengenai integrasi dari BSN dengan lembaga lainnya, termasuk lembaga sertifikasi halal-haram dan BPOM. Nasim mengatakan bahwa air minum di dapilnya tidak ada standardisasinya tetapi tidak memberikan penyakit jika diminum. Menurut Nasim, diperlukan sosialisasi yang maksimal oleh BSN, khususnya bagi para pelaku UMKM.

RKA K/L dan RKP Tahun 2018 - Raker Komisi 6 dengan Menteri BUMN (diwakili Menteri Keuangan)

Nasim mengatakan seandainya PMN langsung disepakati di Badan Anggaran tanpa melalui pembahasan di Komisi 6 merupakan suatu permainan.

Latar Belakang

Nasim Khan terpilih sebagai anggota DPR RI Periode 2019-2024 setelah memperoleh 80.949 suara

Nasim Khan adalah kader Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang lahir dan besar di Situbondo. Sebelumnya Nasim terpilih menjadi Anggota DPR-RI periode 2014-2019 untuk Dapil Jawa Timur III setelah memperoleh 78.222 suara mengalahkan rekan-rekan sesama partai yang pernah bertugas di DPR-RI sebelumnya seperti Ahmad Fadil Muzaki dan Abdul Hamid Wahid.

Nasim adalah seorang pengusaha di industri perhiasan dengan PT. Guna Inti Permata dan Khan Group Jewelry.

Perolehan suara Nasim sempat dipermasalahkan karena diduga terjadi penggelembungan suara hingga dilaporkan ke Bawaslu. Namun, penghitungan suara ulang yang kemudian dilakukan di 3 TPS tidak mengubah hasil yang ada.

Pendidikan

• SDN 1 Sembagis Situbondo Tahun 1981-1987
• SMPN 1 Sembagis Situbondo Tahun 1987-1990
• SMAN 2 Situbondo Tahun 1990-1993
• S1 ITN Malang Tahun 1993-2000

Perjalanan Politik

Nasim Khan memulai perjalanan politiknya sejak di bangku kuliah dan aktif berorganisasi di Senat Mahasiswa Institut Teknologi Nasional Malang di 1994. Sempat berkecimpung di dunia modeling dan turut serta di kontes Top Model se-provinsi Jawa Timur, Nasim tetap aktif berorganisasi di beberapa organisasi berbasis kemahasiswaan seperti Ikatan Mahasiswa Madura Malang dan Persatuan Mahasiswa Situbondo (1995), Himpunan Mahasiswa Malang dan Forum Komunikasi Mahasiswa Malang (1998).

Dengan Nasim Khan Institute, Nasim aktif bergerak di bidang sosial terutama di sekitar Situbondo.

Sikap Politik

belum ada

Tanggapan

PermenLHK No. 39/2017

26 September 2017 - Pada Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi 6 DPR-RI dengan BUMN dan Perum Perhutani, Nasim mengatakan, setiap harinya hutan mengalami kebakaran dan penangkalan kayu. Nasim berpesan untuk mempelajari PerMen No. 39 agar tidak menjadi momok ataupun kasus. Nasim meminta kepada BUMN dan Perhutani untuk menyikapi hal ini secara serius.. [sumber]

Permendag tentang Pengaturan Perdagangan Gula Rafinasi

19 Juli 2017 - Dalam rapat kerja (raker) dengan Menteri Perdagangan RI, Nasim Khan menanyakan hal yang terjadi selama di Kementerian Perdagangan RI. Nasril menuturkan, sesungguhnyamengatakan, pendataan gula harus benar pertanggungjawabannya sehingga sistem lelang bisa diatur. Nasim menyatakan bahwa PKB setuju dengan lelang asal diatur dengan baik dan bermanfaat untuk orang banyak. [sumber]

RKA K/L 2017 - Kemendag, Kemenkop-UKM, BKPM, dan Dekopin

31 Agustus 2016 - Pada Raker Komisi 6 dengan Menteri Perdagangan, Menteri Perkoperasian dan UKM, BKPM, dan Dekopin, Nasim memaparkan jika legislatif dan eksekutif harus ada sinergisitas dengan adanya realisitas. Pembangunan pasar induk belum merata di daerah, hal yang sama dengan koperasi dan BKPM untuk dapat masuk ke daerah agar bermanfaat untuk bersama. [sumber]

Anggaran Kementerian Perdagangan

15 Juni 2016 - Nasim berharap permasalahan ekspor impor tidak di-blow-up, melainkan dibuat kebijakan yang pasti. Nasim menegaskan bahwa semua harus berdasarkan realitas karena ada tanggung jawab untuk mencerdaskan masyarakat. Saat pergi ke Grand Indonesia, Nasim melihat banyak pekerja SPG profesionalnya dari luar negeri dan tidak bisa berbahasa Indonesia. Mengenai pasar, Nasim menyampaikan bahwa ada beberapa pasar di daerah Jawa Timur membutuhkan bantuan besar, sudah dikirim laporannya, tetapi tidak dikerjakan. Nasim melihat tidak ada stok batik di Indonesian Trade Promotion Centre (ITPC). Nasim meminta Kementerian Perdagangan (Kemendag) memantau produksi batik untuk ITPC karena besarnya produksi batik besar di daerah dan yakin bahwa itu akan menjadi profit bagus untuk Indonesia. Nasim menyarankan Kemendag untuk membuang pembiayaan-pembiayaan uang tidak efektif dan mengarahkannya pada program yang lebih bermanfaat. [sumber]

Anggaran Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU)

7 Juni 2016 - Menurutnya, ini bukan pemotongan anggaran, tetapi penggembosan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dan beliau setuju dalam mendukung KPPU. [sumber]

Evaluasi Kinerja Kementerian Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (Kemenkop UKM)

18 April 2016 - Nasim berpendapat bahwa ujung tombak kemajuan bangsa Indonesia tidak lepas dari Usaha Kecil dan Menengah (UKM). Jika tahun ini koperasi lebih controlling dan maksimal, pasti hasilnya dapat mencapai target. Di Dapil Jatim 3, Nasim mengatakan bahwa masyarakatnya ingin koperasi berjalan lebih serius lagi. Maka dari itu, ia terus mengontrol dan meng-kroscek.

Nasim melanjutkan, program wirausaha baru dapat langsung diterapkan dan dimodalkan. Ia berharap Kementerian Koperasi (Kemenkop) bisa bersinergi dengan Kementerian lain, seperti Kementerian Perdagangan (Kemendag). Karena menurutnya, masalah pasar merupakan masalah yang sangat penting. [sumber]

Laporan Hasil Pemeriksaan Kementerian Perdagangan - Tahun 2014

19 Agustus 2015 - Menurut Nasim segala hal di bangsa ini bisa diselesaikan, tinggal butuh keseriusan saja. Nasim yakin di bidang perdagangan banyak penyelewengan yang bisa diselesaikan. Nasim ajak Menteri Perdagangan (Mendag) yang baru untuk buka kerjasama perdagangan bersama lembaga hukum, HAM dan Kepolisian untuk menghadapi masalah yang terjadi. Nasim berharap prestasi yang dimiliki Mendag bisa sinergi dengan kerja nyatanya. Nasim ajak untuk buka pintu hati dan pikiran untuk bangsa karena kalau bukan kita, siapa lagi?

Nasim desak Mendag untuk cross-check perkembangan pasar modern, seperti Indomaret dan Alfamart, karena Nasim nilai berdampak buruk. Menurut Nasim sampai sekarang di Dapilnya kadang masih ada masalah antara Pemerintah, masyarakat dan investor.

Nasim menyoroti situs penjualan online seperti BukaLapak.com yang sehari penjualannya bisa mencapai Rp.500 juta. Nasim minta Mendag mencarikan cara bagaimana bisa merangkul dan mendorong mereka untuk bantu selesaikan permasalahan perdagangan. Menurut Nasim masih banyak lahan ayam dan sapi di Dapilnya yang tidak diberdayakan. Nasim tegaskan bahwa ia bukan momok tapi mitra untuk kesejahteraan pangan.

Nasim minta perhatian khusus Mendag mengenai Batu Akik yang ia anggap tidak ada perlindungannya. Nasim minta ke Mendag dibentuk sebuah Perusahaan Batu Berharga (Gem Company). Nasim harap ada bahan jadi yang diekspor keluar dan jangan ada barang mentah yang habis di ekspor dan ketika di impor masuk lagi, disebut European Style. Nasim mencontoh batik dan kopi dari Indonesia yang diimpor balik. Nasim berharap Mendag menunjukkan etos kerja biar lebih maksimal dan meningkatkan pertumbuhan. [sumber]

Kinerja Pupuk Indonesia

15 April 2015 - Nasim menegaskan bahwa DPR akan terus mengawal program pemerintah yang sedang berjalan agar Nawacita bisa tercapai. Sehubungan dengan penyaluran pupuk subsidi, Nasim menanyakan apakah PIHC mengawasi penyalurannya sampai ke bawah. Sehubungan dengan kegiatan produksi PIHC, Nasim menanyakan manfaat yang diberikan oleh PIHC kepada lingkungan sekitar pabrik. [sumber]

Kinerja Perum Perhutani

1 April 2015 - Nasim menilai kebijaksanaan Perhutani aneh karena mengorbankan seorang Nenek Aryani yang dihukum sementara Perhutani sendiri tidak yakin siapa pelakunya. [sumber]

AirAsia QZ-8501

Pada 30 Desember 2014 - Nashim Khan akan memanggil PT Angkasa Pura dan Maskapai AirAsia terkait hilangnya QZ-8501 (baca disini)