Partai Kebangkitan Bangsa - Jawa Timur IV

Komisi I - Pertahanan, Intelijen, Luar Negeri, Komunikasi dan Informatika

Sikap Terhadap RUU

Tanggapan

Pembahasan Perjanjian Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Pidana Antara Republik Indonesia dan Republik Sosialis Vietnam — Komisi 1 DPR RI Rapat Kerja dengan Menteri Hukum dan HAM, serta Kementerian Luar Negeri

Syaiful Bahri mengatakan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi telah berdampak memudahkan hubungan antar negara. Ia menegaskan Fraksi PKB setuju akan pembentukan RUU masalah pidana antar Indonesia dan Vietnam.

Rancangan Undang Undang (RUU) Bantuan Timbal Balik dalam Pidana antara RI dan Vietnam — Komisi 1 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Luar Negeri dan Menteri Hukum dan HAM

Syaiful menjelaskan bahwa PKB mendukung pengesahan UU Timbal Balik untuk Pidana Antara Vietnam-Indonesia.

Evaluasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2015 — Komisi 5 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat dengan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas), Badan Pengembangan Wilayah Surabaya-Madura (BPWS) dan Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS)

Syaiful belum melihat laporan dari Basarnas dalam mengelola sumber daya manusia. Syaiful menanyakan bagaimana cara Basarnas menopang sumber daya manusia yang ber-qualified dengan peralatan yang bagus. Menurut Syaiful tidaksalah nya Basarnas ada SOP dalam penanggulangan dan penyelamatan.

Pengambilalihan Lahan Radio Republik Indonesia (RRI) untuk Pembangunan Universitas Islam Internasional Indonesia — Komisi 1 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dirut Dewan Pengawas RRI, Kementerian Komunikasi dan Informasi, Kementerian Keuangan, Kementerian Agama, Dirjen Anggaran dan Kekayaan Negara, Dirjen Pengadaan Tanah Badan Pertanahan Nasional (BPN)

Syaiful mengatakan inti permasalahannya Wapres mau membuat universitas internasional tapi merepotkan semuanya. Ia menanyakan mengenai keinginan pembuatan mazhab baru menggantikan UIN yang sudah ada. Menurutnya Kemenag semestinya juga berkoordinasi dengan UIN di seluruh Indonesia supaya tidak membuat iri seakan-akan UIII ini menjadi anak emas baru negara. Ia sebenarnya tidak setuju dengan pembangunan universitas ini di Cimanggis karena lahan itu merupakan lahan terbaik untuk teknis penyiaran, pertanahan komunikasi dan pertahanan propaganda. Di lahan tersebut sinyalnya sudah paling sempurna dan ia menghimbau agar jangan sampai nantinya dipindahkan ke tempat yang sinyalnya buruk. Ia meminta kalau bisa disisakan lahan sedikit untuk kepentingan penyiaran.

Uji Kelayakan dan Kepatutan Calon Dewan Pengawas (Dewas) Lembaga Penyiaran Publik (LPP) TVRI Bagian Tiga — Komisi 1 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Pamungkas, Suprawimbarti dan Yazirwan

Syaiful Bahri Anshori mengatakan bahwa bagaimana caranya agar pegawai TVRI tidak gemuk dan bagaimana program untuk anak ke depannya.

Fit and Proper Test — Komisi 11 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Calon Dewan Komisioner (DK) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Atas Nama Edy Setiadi

Syaiful menanyakan mengenai fungsi OJK dan manfaat Dewan Komisioner IKMB. Ia mengatakan rapor OJK secara keseluruhan diwakili oleh kinerja DK IKMB ini. Ia menyampaikan bahwa masalah asuransi bumi putera telah mencoreng OJK. Ia meminta laporan kinerja OJK di masa lalu. Ia menanyakan kegiatan yang dilakukan OJK setiap tahun.

Pengambilan Keputusan Tingkat I atas Konvensi ASEAN Menentang Perdagangan Orang Terutama Perempuan dan Anak — Komisi 1 DPR RI Rapat Kerja dengan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

Syaiful mengatakan F-PKB setuju RUU Konvensi ASEAN Menentang Perdagangan Orang Terutama Perempuan dan Anak disahkan menjadi UU.

Pengajuan Usulan RUU Profesi Psikolog - RDP Baleg dengan Himpunan Psikolog Indonesia

Syaiful mengaku terkejut 70 tahun Indonesia merdeka, tetapi belum ada Undang-Undang Profesi Psikologi. Syaiful menjelaskan bahwa psikologi ini harusnya sudah ada sejak manusia ini ada, tetapi sudah 74 tahun Indonesia merdeka, payung hukum untuk profesi psikologi ini belum ada. Syaiful mengaku mendapat tulisan pendek tentang Society 4.0 dikritik bahwa revolusi 4.0 mengabaikan aspek psikologi Indonesia, maka Syaiful menanyakan apakah Undang-Undang sudah mengantisipasi hal tersebut. Syaiful berharap Undang-Undang ini bisa futuristik ke depan. Syaiful berpendapat bahwa tanpa psikologi, demokrasi bisa terancam. Syaiful juga menanyakan apakah para psikolog kita ini sudah mampu menangani masalah-masalah jiwa yang akan datang sebelum dibuatkan payung hukumnya.

Pengambilan Keputusan Tingkat I terhadap RUU tentang Perubahan atas UU 12/2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan - Baleg DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Hukum dan HAM

Syarif mengatakan intinya, F-Nasdem menyetujui RUU tentang Perubahan atas UU 12/2011 untuk dapat dibahas ditingkat selanjutnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pengambilan Keputusan Tingkat I terhadap RUU tentang Perubahan atas UU 12/2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan - Baleg DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Hukum dan HAM

Syaiful mengatakan F-PKB dengan segala perubahan yang ada di dalam RUU tentang Perubahan atas UU 12/2011 tentang P-PP menyatakan menyetujui untuk ditindaklanjut dan dibahas ditingkat selanjutnya.

Fit and Proper Test Calon Hakim Konstitusi – RDPU Komisi 3 dengan Calon Hakim Konstitusi atas nama Aidul Fitriciada

Syaiful menanyakan pendapat Aidul terkait kepatuhan teoritikal dalam berkonstitusi. Karena ia menilai bahwa kepatuhan terhadap teoritikal konstitusi ini sudah mulai memudar, padahal konstitusi sudah mengamanatkannya.

Latar Belakang

Syaiful Bahri Anshori terpilih sebagai anggota DPR RI Periode 2019-2024 setelah memperoleh 80,755 suara

Saiful Bahri Anshori adalah salah satu supervisor Tim Gerakan Sosialisasi Kebijakan Publik PBNU dengan Infokom pada tahun 2007 – 2009. Selain itu, beliau juga dikenal aktif sebagai kader PMII (Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia) yang pernah mendapatkan amanah sebagai ketua umum pada periode 1997 – 2000 menggantikan ketua umum sebelumnya yang sekarang juga sama-sama kader sekaligus ketua umum PKB, Muhaimin Iskandar. Selain itu beliau sekarang menjabat sebagai Ketua Umum DPP Serikat Buruh Muslimin Indonesia (Sarbumusi) sekaligus Ketua DPP Partai Kebangkitan Bangsa. Sebelumnya, beliau juga pernah aktif sebagai peneliti di Lembaga Penelitian Pranata Pembangunan Universitas Indonesia.

Pendidikan

• SD MI Salafiyah Pati
• SMA Tsanawiyah Salafiyah Pati
• SMA MA Salafiyah Pati
• S1 Sastra Arab IAIN Sunan Kalijaga Tahun 1990
• S2 Manajemen Pembangunan Daerah IPB Tahun 2008-2010

Program Kerja

Belum Ada

Sikap Politik

RUU Anti Terorisme

27 April 2016 - Syaiful menilai bahwa kewenangan lembaga-lembaga yang terkait dengan RUU Anti Terorisme perlu diperjelas. Fraksi PKB menerima usulan Pemerintah atas RUU Anti Terorisme, tetapi dengan memperhatikan bahwa prioritas perlu diberikan kepada korban terorisme. [sumber]

Tanggapan Terhadap RUU

RUU PerjanjianRI-Singapura tentang GBL Wilayah Timur Selat Singapura

27 September 2016 - Syaiful menanyakan posisi batas laut Indonesia dalam konteks sejarah. Beliau juga menekankan bahwa posisi Indonesia harus diuntungkan jangan selalu dirugikan. [sumber]

Tanggapan

Lembaga Sensor Film

30 Mei 2017 - Syaiful mempertanyakan tentang pembentukan LSF di daerah-daerah. [sumber]

Tanggapan Terhadap RUU

RUU PerjanjianRI-Singapura tentang GBL Wilayah Timur Selat Singapura