Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
Partai Kebangkitan Bangsa - Jawa Timur V
Komisi X - Pendidikan, Kebudayaan, Pariwisata, Ekonomi Kreatif, Pemuda, Olahraga, Perpustakaan
     


Informasi Pribadi

Tempat Lahir
Jombang
Tanggal Lahir
09/12/1959
Alamat Rumah
Jl. Kosmea No.9, RT.03/RW.08, Kelurahan Jatimulyo. Lowokwaru. Kota Malang. Jawa Timur
No Telp

Informasi Jabatan

Partai
Partai Kebangkitan Bangsa
Dapil
Jawa Timur V
Komisi
X - Pendidikan, Kebudayaan, Pariwisata, Ekonomi Kreatif, Pemuda, Olahraga, Perpustakaan

Latar Belakang

Lathifah Shohib merupakan legislator Partai Kebangkitan Bangsa yang juga kerabat dari Mantan Presiden Abdurrahman Wahid. Dalam Pemilu 2014, Lathifah terpilih sebagai Komisi X DPR RI dari Dapil  Jatim V yang meliputi Kota Malang, Kabupaten Malang dan Kota Batu.

Sebelum berkarir di dunia politik, ibu tiga putera ini pernah bekerja sebagai guru dan dosen di Malang, tempat tinggalnya. Lathifah juga sempat aktif di organisasi Muslimat NU di kota yang sama.

Pendidikan

  • MI Mambaul Ma’arif, Denanyar – Jombang (Lulus 1971)
  • MTsAIN, Denanyar – Jombang (Lulus 1974)
  • MAAIN, Denanyar – Jombang (Lulus 1977)
  • IKIP Negeri Malang, S1 Bimbingan dan Konseling (Lulus 1982)

Perjalanan Politik

Lathifah Shohib memulai karir politiknya secara serius sejak dipercaya menjadi Ketua DPC PPKB Kota Malang periode 2010-2015. Setelah itu, DPW PPKB Jawa Timur pernah mempercayakan jabatan wakil bendahara, penasehat dan wakil sekretaris Dewan Syuro pada Lathifah. Pada periode sekarang, Lathifah Shohib duduk di Komisi X DPR RI.

Visi & Misi

belum ada

Program Kerja

belum ada

Sikap Politik

belum ada

Tanggapan

RUU Ekonomi Kreatif - Pembicaraan Awal Tingkat 1

15 Oktober 2018 – Komisi 10 dengan Mendag dan Wakil Pemerintah. Latifah mengusulkan Pendidikan Ekraf dimasukan dalam pelajaran umum bukan ekstrakurikuler dan materinya perlu diatur agar lebih menarik.  [sumber]

Tanggapan RUU

Penyelesaian RUU Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam (SSKCKR)

30 Oktober 2018 - Pada Raker Komisi 10 dengan Mendikbud, Menkominfo, Menristek, dan Menkumham,  Lathifah menuturkan bahwa pendapat akhir mini Fraksi PKB terhadap RUU Tentang SSKCKR dengan berbagai pandangan dan mekanisme yang sudah dilalui dengan mengucapkan bismillah PKB menyatakan persetujuan RUU Tentang SSKCKR untuk disahkan menjadi Undang-Undang sebagaimana ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku. [sumber

Masukan Terhadap Standar Nasional Pendidikan Dasar dan Menengah serta Implementasinya

24 Juli 2018 - Pada RDP Komisi 10 dengan Wakil Rektor UPI, Lathifah meminta solusi dari Wakil Rektor UPI mengenai swasta terkait sarana prasarana agar tidak jomplang. Lathifah menjelaskan bahwa masalah kekurangan guru sudah terjadi dimana-mana, tidak hanya di Jawa. Lathifah meminta terobosan mengenai sistem perguruan yang diminta untuk dikaji ulang. [sumber

Evaluasi Daya Serap APBN 2017 Persiapan APBN 2018 Badan Ekonomi Kreatif (BEKRAF) RI

17 Januari 2018 - Pada Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf) Lathifah mempertanyakan perihal 20 orang yang akan dibimbing untuk menjadi desainer kelas dunia, apa follow up negara setelah membina dan membimbing orang-orang tersebut. Lathifah berharap, setelah dibiayai oleh negara, orang-orang tersebut harus memberikan dampak positif dan memberi dampak juga ke desainer junior. [sumber]

Evaluasi Daya Serap APBN 2017 dan Persiapan Pelaksanaan APBN 2018 Perpusnas RI

17 Januari 2018 - Dalam Rapat Dengar Pendapat Umum dengan Kepala Perpusnas RI Lathifah menyetujui penambahan anggaran untuk Perpusnas dan menginginkan laporan Perpusnas mengenai hasil sosialisasi untuk meningkatkan indeks membaca. Lathifah mengharapkan mengenai pengadaan buku dan secara teknis dengan perpustakaan desa dan daerah. [sumber]

Panja Sarpras Dikdasmen - Keterangan Ahli

7 Desember 2016 - Dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi 10 dengan Prof. Dr. HAR Tilaar dan Prof. Dr.  Arief Rachman, menurut Lathifah guru jadi bukan manusia karena pemberian tunjangan sertifikasi menjadikan banyak tuntutan yang diberikan ke guru sehingga dibandingkan mengembangkan pembelajaran, guru lebih sibuk mengurus administrasi. Lathifah berharap peran guru harus dimaksimalkan agar anak Indonesia mempunyai jati diri. Lathifah juga mempertanyakan siapa yang menciptakan strata sosial bahwa dokter atau insinyur berada di atas dan guru berada di bawah. Lathifah berpendapat bahwa mengenai moratorium UN, in syaa Allah semua fraksi menyetujuinya namun dalam pelaksanaan USBN nanti, Lathifah menanyakan pengukuran validitas dan reliabilitas soal yang kelak 75 persen  kewajibannya akan diserahkan kepada MGMP (Musyawarah Guru Mata Pelajaran). Lathifah meminta saran dari para pakar untuk kualitas Kepala Sekolah yang masih di bawah rata-rata. [sumber]

Menyikapi Kesiapan Pemerintah Melakukan Kebijakan Moratorium Ujian Nasional

7 Desember 2016 - (JAWA POS) - Anggota Komisi X DPR Lathifah Shohib tak heran bila rencana Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy melakukan moratorium Ujian Nasional (UN) belum disetujui dalam rapat kabinet di Istana, Rabu (7/12). 

Menurut Lathifah, di Komisi X DPR sendiri hampir semua fraksi setuju dengan moratorium UN, karena kebijakan tersebut tidak sesuai dengan UU Sisdiknas. Terutama tentang penilaian bukan ditentukan dengan ujian negara saja, tapi dilakukan oleh guru yang setiap hari mengajar.

"Kalau pemerintah (Istana) meminta untuk mengkaji secara mendalam, memang benar. Kan tidak bisa tiba-tiba. Jadi Mendikbud harus bisa memberikan alasannya apa. Kenapa punya gagasan moratorium UN. Jadi kita tunggu saja," kata Lathifah di kompleks Parlemen Jakarta, Kamis (8/12).

Mungkin, lanjut politikus PKB ini, Presiden Joko Widodo maupun Wakil Presiden Jusuf Kalla belum setuju bila moratorium dilakukan tahun ini, tapi untuk tahun depan. Apalagi rencana ini disampaikan Mendikbud sangat mendadak. Sementara persiapan UN di lapangan hampir semuanya 100 persen.

Di sisi lain, penolakan rencana ini di rapat kabinet Istana menurut Lathifah, bisa jadi karena Menteri Muhadjir belum mampu menyampaikan alasan moratorium UN secara meyakinkan.

"Berarti Pak Menteri kan koordinasinya masih kurang ya dengan Presiden dan Wapres. Pak Menteri tidak mampu memberikan alasan yang meyakinkan Presiden," pungkasnya.  [sumber]

Beasiswa Pendidikan Tinggi - Sekjen dan Dirjen Kemenristekdikti

8 September 2016 - Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi 10 dengan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti), Latifah menanyakan bagaimana sistem penerimaan beasiswa KNB. Menurut Latifah, dosen yang pendidikan terakhirnya S1 pasti dosen lama jadi Latifah menanyakan lebih lanjut alasan mengapa harus dipertahankan yang berjumlah 14% serta mengapa dosen-dosen tersebut tidak melanjutkan S2. [sumber]

Beasiswa Perguruan Tinggi

5 September 2016 - Pada Rapat Dengar Pendapat Komisi 10 DPR-RI dengan Panja Pendidikan, Lathifah menanyakan berkenaan cara penentuan seleksi penerimaan beasiswa, penempatan para sarjana di bidangnya, tunjangan keluarga bagi penerima beasiswa dalam negeri, konsekuensi penerima beasiswa jika mendapat IP dibawah 3, dan juga prioritas negara ini mau dibawa ke bidang apa. [sumber]

RKA-K/L 2017 - Kementerian Pariwisata

1 September 2016 - Komisi 10 Rapat kerja (Raker) dengan Kementerian Pariwisata (Kemenpar),  Lathifah menanyakan jenis pelatihan SDM dan sasaran pelatihan di tujukan kepada siapa dan menanyakan output yang diharapkan dari jenis pelatihan SDM untuk pemaksimalan wisata Indonesia. Lathifah meminta informasi tentang pelatihan yg diberikan. [sumber]

Anggaran Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

16 Juni 2016 - Lathifah menanyakan perihal kriteria untuk penentuan syarat cagar budaya. Diharapkan Kementerian Pendidikan & Kebudayaan (Kemendikbud) dapat bersinergi dengan Kementerian Pariwisata (Kemenpar) untuk menunjang cagar budaya. Tidak hanya kompetensi guru yang ditingkatkan, tetapi juga kepala sekolah dan pengawas perlu ditingkatkan.  [sumber]

Program Indonesia Pintar

26 Mei 2016 - Pemerintah Daerah (PEMDA) mewajibkan swasta untuk Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK), sementara negeri tidak. Lathifah menanyakan kesiapan pemerintah dalam membantu IT. Menanggapi penyataan Popong Otje Djundjunan, masalah seksual merupakan masalah serius sehingga pelajaran agama harus ditambah jadi 3-4 jam. Tentang temuan BPK, Lathifah menyarankan kelebihan tunjangan profesi guru dibayar per bulan. Menurut Lathifah, pendistribusian Kartu Indonesia Pintar (KIP) di lapangan, dipolitisasi partai politik di daerah Bondowoso. Lathifah meminta penjelasan program Sistem Kredit Semester (SKS) yang sudah dilaksanakan di beberapa SMA.  [sumber]

27 Mei 2015 - Menurut Lathifah Dapilnya dulu adalah termasuk daerah yang mampu dan sekarang merupakan daerah rawan bencana. Lathifah minta penjelasan ke Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Sekjen Kemdikbud) bagaimana prosedur agar Dapilnya bisa mendapatkan Program Indonesia Pintar. (sumber)

DOT, BAS, dan POS dalam Evaluasi Kinerja

13 April 2016 - Dalam Rapat Kerja (Raker) Komisi 10 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) dengan Menteri Pariwisata (Menpar) Arief Yahya, Lathifah menyatakan bahwa Komisi 10 ingin mengetahui ada berapa orang Indonesia yang pergi ke luar negeri dan berapa dollar yang dikeluarkan karena menurut Lathifah saat ini sedang banyak wisata religi yang dilakukan orang Indonesia ke luar negeri. Lathifah menanyakan apakah pengawasan independen itu masuk ke APBN atau tidak. [sumber]

Evaluasi Kinerja Kementerian Pariwisata

3 Februari 2016 - Lathifah meminta penjelasan Menteri Pariwisata (Menpar) mengenai kenaikan anggaran dari tahun 2014 ke 2015, apakah hal itu imbang dengan kenaikan dengan wisman dan wisnus. Lathifah juga meminta Kementerian Pariwisata (Kemenpar) untuk memperhatikan Lombok dan NTB sebagai tempat wisata syariah, yang terkenal dengan ikon pulau seribu masjid, karena kondisi masjid-masjid di kedua wilayah tersebut belum memenuhi kriteria baik.

Menurut Lathifah, ada baiknya leaflet dan booklet dititipkan kepada jamaah umroh karena jumlah jamaah Indonesia sangat luar biasa. Terakhir, Lathifa menanyakan apakah dasar Kemenpar melakukan promosi sebanyak 160 kali di 16 media cetak.  [sumber]

Aspirasi Himpunan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Anak Usia Dini Indonesia (Himpaudi)

Pada 22 April 2015 - Lathifah menyampaikan idenya mengenai alternatif pendidikan kepada para guru PAUD adalah dengan mengambil pendidikan D1 terlebih dahulu, lalu mengikuti pendidikan S1 di Universitas Terbuka.  [sumber]

Evaluasi Kinerja Lembaga Pengelola Dana Pendidikan

Pada 21-22 April 2015 - Lathifah meminta klarifikasi ke Direktur Utama LPDP (Dirut LPDP) Beasiswa Presiden diperuntukkan untuk siapa. Lathifah juga minta klarifikasi ke Dirut LPDP apa dasar menentukan kuota penerima beasiswa di setiap provinsi.  [sumber]

Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2015

Pada 7 April 2015 - Lathifah fokus kepada anak-anak marjinal. Lathifah minta klarifikasi ke Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) skala prioritas Pemerintah untuk Sekolah Luar Biasa (SLB) dan untuk anak-anak di Lembaga Pemasyarakatan untuk memperoleh pendidikan yang sama.  [sumber]

Pada 6 April 2015 - Lathifah menilai sekolah swasta juga perlu mendapat perhatian agar kualitasnya tidak kalah dengan sekolah negeri.  [sumber]

Kualitas Pengajar di Perguruan Tinggi

Pada 1 April 2015 - Lathifah menilai penelitian dari LPEM-FEUI perlu disosialisasikan karena banyak mahasiswa yang tidak manfaatkan jam diluar kuliah. Sehubungan dengan riset tentang dampak sertifikasi pada kinerja guru, Lathifah saran untuk pelatihan guru minimal 1 kali setiap semester.  [sumber]

Status Pendidik di Perguruan Tinggi Negeri Baru

31 Maret 2015 - Lathifah minta klarifikasi kepada ILP PTNB darimana sumber pendanaan operasional kampus Perguruan Tinggi Swasta (PTS) setelah dinegerikan, khususnya gaji dosen dan karyawannya karena sudah tidak dibebankan kepada yayasan lagi.  [sumber]

Rapat Kerja Komisi 10 dengan Mendikbud

27 Januari 2015, dalam rapat kerja dengan Kementerian Pendidikan, Latifah mendorong pemerintah untuk memperhatikan kualitas pendidik PAUD dan TK.  [sumber]

Informasi Pribadi

Tempat Lahir
Jombang
Tanggal Lahir
09/12/1959
Alamat Rumah
Jl. Kosmea No.9, RT.03/RW.08, Kelurahan Jatimulyo. Lowokwaru. Kota Malang. Jawa Timur
No Telp

Informasi Jabatan

Partai
Partai Kebangkitan Bangsa
Dapil
Jawa Timur V
Komisi
X - Pendidikan, Kebudayaan, Pariwisata, Ekonomi Kreatif, Pemuda, Olahraga, Perpustakaan