Sikap Terhadap RUU

Rancangan Undang Undang (RUU) Sistem Perbukuan — Komisi 10 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Tim Pemerintah

Lathifah Shohib mengatakan bahwa kami menyetujui dengan rumusan pemerintah karna ini tidak membelenggu RUU Sistem Perbukuan.

Tanggapan

Panja Program Indonesia Pintar - RDP Komisi 10 dengan Sekjen Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Lathifah menanyakan bahwa dapilnya merupakan daerah bencana, maka bagaimana prosedur untuk mendapatkan Program Indonesia Pintar (PIP), meskipun dulunya merupakan keluarga mampu.

Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan atas APBN Tahun 2014, Evaluasi Kurikulum 2013, dll — Komisi 10 DPR RI Rapat Kerja dengan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

Lathifah mengatakan apakah ada sistem yang berbeda dalam pencairan sertifikasi guru PNS dan honorer dan bagaimana format pembinaan Kemendikbud terkait indeks integritas. Lhatifah menyampaikan bahwa guru-guru di SLB belum mendapatkan tunjangan sertifikasi.

Pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Kementerian Pemuda dan Olahraga Tahun 2016 — Komisi 10 DPR RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Eselon I Kementerian Pemuda dan Olahraga

Lathifah menagtakan mohon tidak perlu membuka Universitas Olahraga, kerjasama saja. Agar tidak ada tumpang tindih tentang beasiwa S1, S2 kerjasama dengan Kemenristekdikti.

Realisasi APBN Tahun Anggaran 2015 — Komisi 10 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI

Lathifah bertanya soal banyaknya anak Indonesia yang belum dapat sekolah karena ketiadaan biaya dan yang berkebutuhan khusus.

Tindak Lanjut BPK — Komisi 10 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat dengan Kepala Perpustakaan

Lathifah mengatakan tentang anggaran, DPR-RI akan memperjuangkan anggaran bersama Kepala Perpustakaan Nasional.

Anggaran — Komisi 10 DPR-RI Rapat Kerja dengan Menteri Pariwisata

Lathifah memohon destinasi religi mendapatkan anggaran, karena banyak destinasi religi yang belum tersentuh, terutama di Jawa Timur.

Lathifah juga mengajukan lulusan Sekolah Tinggi Pariwisata Bandung (STPB) dan Akademi Pariwisata (Akpar) berikatan dinas.

Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Pariwisata Tahun Anggaran 2016 — Komisi 10 DPR RI Rapat Kerja dengan Menteri Pariwisata

Lathifah mengatakan jangan sampai lulusan pariwisata tidak tertampung di lapangan pekerjaan. Lathifah meminta pariwisata di Kabupaten Malang, selain Kota Batu, dikembangkan juga.

Anggaran 2016 — Komisi 10 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat dengan Perpustakaan Nasional

Lathifah memohon penjelasan tentang safari minat baca.

Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2016 — Komisi 10 DPR RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepala Perpustakaan Nasional

Lhatifah mengatakan apa kendala realisasi perpustakaan desa untuk dimasukkan dalam bagian dana desa.

Rencana Kerja dan Anggaran dalam Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan Tahun 2016 — Komisi 10 DPR RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepala Badan Ekonomi Kreatif

Lathifa mengatakan setuju jika proyeksi kelebihan anggaran Bekraf pada APBN-P TA 2016 dipotong dan bisa dialokasikan ke Bidik misi, jika cukup. Latifha mengatakan jika Bekraf memiliki kegiatan di dapil, maka Anggota Komisi 10 DPR RI mohon diinfokan agar dapat mengawasi kegiatan tersebut. Lathifha meminta penjelasan terkait kriteria desa kreatif.

Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun Anggaran 2017 — Komisi 10 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Pariwisata

Lathifah menjelaskan bahwa kami mendukung 10 Bali baru itu karena ada Jatim di dalamnya jangan hanya anggaran untuk yang 10 bali baru namun untuk wisata religi juga dan jangan lupa mem-branding wisata halal di NTB, Sumbar, dan aceh. Anggrannya juga diprioritaskan jumlah toilet harus ditambah percuma kalau wisatawan banyak tentang anggaran dari skenarionya mendukung sekenario yang C karena lebih proposional dan seimbang.

Pembahasan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun Anggaran 2017 — Komisi 10 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepala Perpustakaan Nasional (Perpusnas) RI

Lathifah menyatakan persetujuannya terkait penambahan pustakawan. Ia menyarankan perlu adanya cara untuk menarik atau mengajak anak muda menjadi profesi pustakawan. Lathifah juga menyarankan agar Perpusnas dapat menyiapkan tenaga professional.

Realisasi APBN 2015, Persiapan APBN 2016 dan Evaluasi Kinerja — Komisi 10 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat dengan Kepala Perpustakaan Nasional

Lathifah meminta penjelsan bantuan buku untuk madrasah, pesantren maupun komunitas dan meminta penjelasan mengenai prosedurnya.

Penyesuaian Rencana Kerja Anggaran (RKA) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) Tahun Anggaran 2017 sesuai Hasil Pembahasan Badan Anggaran (Banggar) DPR-RI — Komisi 10 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) RI

Lathifah sepakat Kartu Indonesia Pintar (KIP) yang di luar sekolah dihitung kembali dan ia mendukung program yang terkait dengan pendidikan karakter bangsa.

Lanjutan Pembahasan RKA 2017 — Komisi 10 DPR-RI Rapat Kerja dengan Kementerian Pariwisata

Lathifah meminta penjelasan komponen wisatawan mancanegara dan wisatawan nusantara. Terkait kebijakan bebas visa mempunyai sisi baik dan buruk, termasuk meningkatnya peredaran narkoba.

Pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran Tahun Anggaran 2017 dan Pembahasan Usulan Program yang akan Didanai oleh Dana Alokasi Khusus (DAK) — Komisi 10 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepala Perpustakaan Nasional (Perpusnas) RI

Lathifah menyepakati terkait pengembangan pustakawan. Namun, yang menjadi pertanyaan baginya adalah terkait anggarannya. Ia juga mempertanyakan gambaran pembangunan gedung perpustakaan untuk setiap kecamatan.

Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Pariwisata dalam RAPBN-Perubahan Tahun 2017 — Komisi 10 DPR RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Pariwisata

Lathifah mengatakan SDM yang lebih baik diperlukan dalam kunjungan para wisman, sehingga Lathifah mengusulkan anggaran dari Deputi terkait tidak dikurangi anggarannya. Lathifah bertanya apakah kunjungan bisa naik jika anggaran advertising dikurangi, apakah ada jaminan bahwa program yang akan ditunda bisa dijalankan tahun depan, dan apakah penundaan program akan efektif dengan pertimbangan utang yang naik setiap tahun.

Panitia Kerja (Panja) Peningkatan Sarana dan Prasarana Mutu — Komisi 10 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota

Lathifah mengatakan Tangerang dan Bogor sebagai kota penyangga Jakarta.. Ia meminta informasi pendistribusian dan penetapan dari dana tambahan meski ini bukan tentang sarpras. Ia menanyakan jumlah bantuan yang diberikan Kabupaten Bogor kepada masyarakat untuk KIP, rincian anggarannya dan dari DAK Rp6 Miliar sudah digunakan untuk apa.

Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2017 — Komisi 10 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat dengan Badan Ekonomi Kreatif

Lathifah menanyakan bagaimana percepatan KEK yang ditangani oleh Bekraf. Lathifah juga meminta penjelasan terkait program yang ditangani Bekraf berbeda dengan Menpar.

Evaluasi Pelaksanaan APBN dan Daya Serap APBN Perubahan TA 2016, Realisasi Target Kinerja, dan Persiapan Pelaksanaan APBN TA 2017 — Komisi 10 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI

Lathifah menanyakan mengenai sistem evaluasi prosedur penetapan lembaga dan kurikulum. Selain itu, ia juga menanyakan terkait jumlah masyarakat yang masih belum melek huruf. Terkait adanya mahasiswa/i yang melakukan sosialisasi mengenai pendirian kekhalifahan yang dikhawatirkan bertentangan dengan dasar negara, Lathifah berpendapat bahwa Program Pembumian Pancasila sangat perlu untuk dilakukan.

Sarana Prasarana Pendidikan Dasar dan Menengah (Dikdasmen) — Komisi 10 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Kepala Sekolah SMA Negeri 15 Tangerang, Kepala Sekolah SMA Negeri 2 Cileungsi, dan Kepala Sekolah SD Negeri 15 Klender

Jika ada pengurangan tatap muka dalam Kegiatan Belajar Mengajar (KBM), Lathifah menanyakan kompensasi yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada murid-murid. Lathifah meminta output terhadap sarana dan prasarana dari masing-masing sekolah.

Pola Penganggaran Dana Alokasi Khusus (DAK), Kebijakan Pemerintah dalam Penggunaan DAK, Pola Koordinasi dan Sinkronisasi Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam Penggunaan DAK, Sistem Pelaporan Penggunaan DAK oleh Pemerintah Daerah, dan Sistem Pelaporan Penggunaan DAK untuk Pendidikan — Komisi 10 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Direktur Dana Perimbangan Keuangan Kemenkeu RI dan Sekjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri RI

Lathifah sepakat untuk mengkaji ulang unit cost DAK non fisik. Ia meminta penjelasan terkait tunjangan guru non PNS yang tidak diterima full 12 bulan karena masih ada keluhan. Ia juga meminta penjelasan mengenai pengukuran outcome karena belum maksimal dan ada program yang berulang.

Laporan Keuangan 2016 — Komisi 10 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat dengan Badan Ekonomi Kreatif Indonesia

Lathifah meminta penjelasan mengenai renstra Bekraf. Dalam menentukan target, Lathifah juga meminta penjelasan terkait Bekraf mempunyai standar dan norma sebagai alat ukur. Untuk penambahan unit kerja Eselon 4, Lathfifah juga mengatakan bahwa bulan Februari ingin dipenuhi, tetapi sampai sekarang belum.

Sarana Prasarana Pendidikan Dasar dan Menengah— Komisi 10 DPR RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Lembaga Pendidikan Swasta

Lathifah mengatakan masalah sarpras pendidikan adalah masalah yang berat, apalagi murid NU dan Muhammadiyah berasal dari masyarakat miskin.

Pendidikan Dasar dan Menengah — Komisi 10 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Walikota Ternate, Walikota Tegal, Bupati Gunung Kidul, Walikota Batu, Walikota Garut, Bupati Lampung Timur, Bupati Klungkung, dan Bupati Murung Raya

Lathifah mengatakan bahwa resume hari ini belum ada 20% dari yang menganggarkan anggarannya untuk pendidikan. Ia menyampaikan bahwa kurikulum 2013 harus selesai diimplementasikan pada tahun 2019, sekarang tahun 2017 berarti masih ada 2 tahun lagi. Ia berharap tahun ini kurikulum 2-13 segera terealisasi kepada semua dan kendalanya diberitahukan. Untuk Klungkung, ia tertarik dengan adanya mengajar bimbingan usia dini.

Sosialisasi Implementasi, Permasalahan Perkembangan, dan Pengawasan, serta Evaluasi Standar Nasional Pendidikan (SNP), Keterkaitan SNP dengan Sistem Penjaminan Mutu, Peta Satuan Pendidikan per Kabupaten/Kota dan intervensi Pemerintah untuk Memenuhi SNP — Komisi 10 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) Panitia Kerja Evaluasi Pendidikan Dasar dan Menengah (Panja Dikdasmen) dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud)

Lathifah mengatakan standar PTK untuk SMA/SMK masih rendah. Ia meminta penjelasan dari Dirjen GTK. Ia menyampaikan pedagogik lebih rendah dibanding dengan penguasaan materi. Ia meminta penjelasan karena banyak guru yang direkrut dari non LPTK. menurutnya, standar pedagogik ini sangat penting.

Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga dalam Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) Tahun Anggaran 2017 — Komisi 10 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepala Perpustakaan Nasional

Menurut pengalaman Lathifah ke daerah-daerah memang benar dibutuhkan sumber daya manusia pustakawan yang berkualitas. Lathifah sepakat peningkatan sumber daya manusia, tetapi untuk keberhasilan keseluruhan 400 Miliar masih sulit. Lathifah juga meminta penjelasan tentang tunjangan kerja.

Penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan Tahun 2017 — Komisi 10 DPR-RI Rapat Kerja dengan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia mengenai

Lathifah memberikan apresiasi terkait program prioritas 115.000 guru diberi insentif. Lathifah juga menanyakan data terkait berapa orang yang masih buta huruf yang akan mendapatkan bantuan keaksaraan.

Standar Pendidikan Indonesia – Komisi 10 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP)

Lathifah mempertanyakan hasil dari implementasi dari PP No.19 tahun 2005, yang dimana posisi pendidikan Indonesia dibandingkan Negara lain sangat jauh. Standar proses juga perlu adanya perhatian, dikarenakan ini meliputi hal dari perencanaan hingga penilaian. Lathifah mengatakan bahwa perencanaan guru membuat kurikulum sama, tetapi yang menjadi berbeda adalah
cara penilaiannya, sehingga Lathifah mempertanyakan bagaimana cara menyamaratakan agar mengurangi ketimpangan di daerah. Kebutuhan guru produktif di SMK sangat banyak, yang dimana ini mempengaruhi standar kualitas SMK.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Evaluasi Dikdasmen — Komisi 10 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

Lathifah mengatakan bahwa kebanyakan dari mereka kesulitan mengajukan bantuan karena terkendala muridnya kurang dari regulasi pengajuan bantuan. Lathifah memohon di daerah tertentu dibuat pengecualian sesuai kondisi adan ada beberapa daerah tertentu ada prioritas jumlah provinsi dan ada beberapa di Kemendag. Lathifah juga mengatakan bahwa masyarakat ada fanatik sehingga sekolah ke madrasah daripada SD (sekolah rusak).

Kebijakan Pendidikan Dasar dan Menengah, Peta Pendidikan Dasar dan Menengah, Merumuskan Keterlibatan Masyarakat dalam Pendidikan Dasar dan Menengah, Evaluasi dan Merumuskan Kebijakan Kementerian Kebudayaan (Kemendikbud) RI Dapat Terpenuhi — Komisi 10 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) dan Badan Akreditasi Nasional Sekolah atau Madrasah (BAN SM)

Lathifah mengatakan ingin mengetahui link and matchnya seperti misalnya output SMK adalah dunia kerja, karena SMK adalah penyumbang pengangguran terbanyak. Ia menanyakan outputnya lulusan SMK bisa digunakan di dunia kerja. Ia juga ingin mendapatkan informasi tentang asesor.

Penyerahan Rekomendasi Panja Standar Nasional (SN) Dikti Komisi 10 DPR RI, Tindak Lanjut Panja Prodi Dokter Layanan Primer (DLP) Komisi 10 DPR RI, Persiapan dan Kesiapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran (APBN TA) 2018, dan lain-lain — Komisi 10 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Riset, Teknologi, dan Perguruan Tinggi (Menristekdikti)

Lathifah menanyakan kriteria 100 beasiswa.

Kebijakan, Peta, Permasalahan dan Usulan Standar Nasional Pendidikan Sekolah Dasar dan Menengah — Panja SN Dikdasmen Komisi 10 DPR RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI), Forum Serikat Guru Indonesia (FSGI), dan Ikatan Guru Indonesia (IGI)

Lathifah mengatakan berapa ideal rasional Pelatihan Pendidikan Guru (PPG) agar tidak memberatkan guru-guru.

Panitia Kerja (Panja) Sistem Pendataan Pendidikan Dasar dan Menengah (Dikdasmen) - Komisi 10 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepala Badan Pusat Statistik (BPS)

Lathifah mengatakan bahwa banyak pesantren yang menggunakan pendidikan salaf. Lathifah menanyakan, BPS melakukan pendataan tersebut atau tidak, karena menurutnya pesantren salaf memiliki kurikulum tersendiri. Lathifah merasa keberatan jika pesantren tidak termasuk dalam data ini karena akan berdampak bagi pesantren yang akan susah untuk meminta anggaran. Lathifah berpesan agar BPS dapat memperhatikan pesantren.

Pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun Anggaran 2019 — Komisi 10 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Pejabat Eselon 1 Kementerian Pariwisata

Lathifah mengatakan apakah jumlah pegawai berkurang dengan adanya penurunan anggaran. Lathifah bertanya siapa yang melakukan pengawasan terhadap homestay, karena homestay tersebar dan jauh dari perkotaan, takutnya digunakan untuk hal-hal yang tidak positif.

Pendalaman Pembahasan Anggaran RAPBN 2019 — Komisi 10 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Pejabat Eselon 1 Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf)

Lathifah mengatakan pada tahun 2017, kota Malang sudah ditetapkan sebagai kota kreatif di Indonesia dan juga berdampak positif bagi para pelaku ekraf di Malang. Ia menyampaikan ada beberapa program 2019 ditempatkan di kota Malang, ia meminta informasi untuk menjalankan fungsi pengawasan dan melaporkan kepada Bekraf untuk perkembangan pelaku ekraf yang sudah mendapat bantuan.

Pembahasan Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA K/L) 2019, Penyerahan Rekomendasi Panja Evaluasi Pendidikan Tinggi dan Program Didanai Dana Alokasi Khusus (DAK) — Komisi 10 DPR RI Rapat Kerja dengan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI

Lathifah meminta adanya penambahan beasiswa, sarana prasarana dan Bantuan Operasional PTN.

Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga 2019 — Komisi 10 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia

Lathifah mengaku bahwa ia bersyukur ada peningkatan anggaran di 2019 dan meningkatan SDM. Lathifah juga meminta penjelasan terkait pendidikan dan pelatihan karena ia ingin semua mendapat pelayanan tersebut. Untuk di dapil Lathifah, ia meminta untuk ditingkatkan terkait tenaga pustakawannya.

Penyesuaian Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga 2019 Sesuai Hasil Badan Anggaran DPR-RI - Komisi 10 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf)

Terkait deputi pemasaran, Lathifah mengatakan bahwa anggaran bertambah dan hanya satu deputi yang tambah. Namun, sasaran dan target berkurang. Lathifah meminta penjelasan terkait hal tersebut.

RKA dan RKP K/L Tahun 2020 — Komisi 10 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

Lathifah meminta penjelasan terkait penentuan siswa yang akan mendapat pendidikan karakter, juga penjelasan Kemendikbud terkait implementasi UU No.3/2017 tentang Sistem Perbukuan.

Program dan Anggaran Tahun 2020 – Komisi 10 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Pejabat Eselon 1 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud)

Lathifah menanyakan mengenai pihak yang bertugas membuat dan menyeleksi konten agar konten dapat diterima dengan positif dan mendidik. Ia juga mengatakan bahwa pendidikan keluarga adalah yang utama dan pertama yang diperoleh anak-anak sejak dini. Ia menyampaikan setiap reses selalu ditanyakan mengenai nasib guru-guru terkait belum adanya pemberkasan yang dilakukan karena di daerah belum ada anggaran yang bisa digunakan untuk P3K yang lolos dimana jumlahnya 90.000 yang mendaftar dan yang lulus tidak sampai 35.000. Ia meminta komitmen yang telah disepakati bersama untuk dilaksanakan dengan bijak. Ia juga mengatakan kemampuan penulisan soal guru-guru masih sangat kurang dan menanyakan kepada Kemendikbud solusi yang akan dilakukan agar target kurikulum yang telah diterapkan oleh para pemangku kebijakan dapat dijalankan dengan biaya yang lebih murah dan efisien.

Persiapan SEA Games 2019 dan Pekan Olahraga Nasional 2020 - Komisi 10 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Sesmen Kemenpora, Dispora Papua, Sesjen KOI dan KONI

Lathifah Shohib mengatakan bahwa tentang keputusan 10 cabang olahraga yang tidak jadi diikutkan dalam Pekan Olahraga Nasional XX ada daerah yang dirugikan contohnya Jawa Timur karena ada beberapa cabang olahraga yang menjadi lumbung medali bagi Jawa Timur, jadi kami mendukung untuk mengakomodir 10 cabang olahraga tersebut diadakan dalam event yang lain.

Program Kerja Perpustakaan Nasional - Komisi 10 DPR RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepala Perpustakaan Nasional

Lathifah menyampaikan terima kasih dan apresiasi karena bantuan koleksi dan pengembangan perpustakaan untuk beberapa komunitas termasuk pesantren kemudian perpustakaan di Lapas dan sebagainya. Lathifah juga mengharapkan ada peningkatan SDM pengelola perpustakaan.

Pendidikan Vokasi - Komisi 10 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Rachmat Karimuddin (Bukalapak.com), Rikard Bangun (Kompas TV), Prijono Sugiarto (PT Astra Internasional), Michael Widjaja (PT Sinar Mas Land), Garibaldi Thohir (PT Adaro Energi), Caroline Riady (CEO Siloam Hospital), Hariyadi Sukamdani (CEO Hotel Sahid) dan Sanny Gaddafi (CEO PT Villages Indonesia)

Lathifah menanyakan soal CSR dari industri bapak semua, bagaimana cara mengakses beasiswa yang bapak dan ibu programkan, tolong diinformasikan.

Program Kerja Tahun 2020 dan Pertimbangan Warga Negara Indonesia atas nama Peyton Alexis dan Fabiano Da Rosa - Raker Komisi 10 dengan Menteri Pemuda dan Olahraga

Lathifah mengatakan bagaimana Bapak Zainudin menyikapi bonus demografi yang akan dihadapi oleh Indonesia.

Penjelasan Struktur Kemenparekraf, Evaluasi Pelaksanaan Program dan Anggaran - Rapat Kerja Komisi 10 DPR RI dengan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Lathifah berharap seperti yang disampaikan menteri 2020 yg menyumbang devisa negara 40 M USD, Komisi 10 DPR RI memohon mengapa di tahun sebelumnya mengalami penurunan berdasarkan data Komisi 10 DPR RI

Kebijakan Sertifikasi Profesi terhadap Lulusan Pendidikan Vokasi Jenjang Pendidikan Menenagh dan Pendidikan Tinggi – Komisi 10 RDP dengan Ketua Badan Nasional Sertifikasi Profesi

Lathifah meminta penjelasan terkait dengan sertifikasi profesi yang akan diperoleh SMK dalam peningkatan pengupahan pada saat bekerja nanti, karena menjadi harapan kita semua pada saat mereka setelah sertifikasi bisa mendapatkan pekerjaan dan upah yang layak.

Relokasi Cagar Budaya - RDPU Komisi 10 dengan Walikota Ambon

Lathifah menyatakan masih banyak potensi budaya dan wisata di Ambon yang belum diketahui. Untuk itu, ia menghimbau kerja sama antara Komisi 10 DPR-RI dengan Walikota dan DPRD Kota Ambon

Penyesuaian RKA K/L - Raker Komisi 10 dengan dengan Menteri Pariwisata

Lathifah menanyakan koordinasi antara Kementerian Pariwisata RI dan Kemenristekdikti RI mengenai pergurungan tunggu yang masih dibawah wewenang Kementerian Pariwisata RI.

Pembahasan RKA K/L 2019 dan Program Didanai DAK - Raker Komisi 10 dengan Menteri Pemuda dan Olahraga

Lathifah mengatakan dirinya mendukung peningkatan guru olahraga karena banyak guru yang pensiun.
Lathifah mengatakan bahwa harus ada pemetaan yang baik dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI sebab banyak guru yang tidak memiliki latar belakang olahraga namun menjadi guru olahraga sehingga tidak memperoleh hasil yang maksimal. Terkait anggaran, Lathifah menyetujui adanya penambahan anggaran. Lathifah menuturkan agar guru pesantren menjadi perhatian lebih baik Kementerian Pemuda dan Olahraga RI. Selain itu, Lathifah meminta adanya pengawasan terhadap gizi untuk atlet.

Solusi dan Penanganan Masalah Kependidikan – Rapat Panja Pendidik dan Tenaga Kependidikan Komisi 10 dengan Sekjen dan Dirjen Dikdasmen Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI

Lathifah mengatakan dari hasil kunjungan kerja ditemukan bahwa masih kekurangan guru agama dan olahraga. Lathifah menuturkan bahwa guru agama benar-benar harus dipertimbangkan dan Kementerian Agama serta Kementerian Pendidikan&Kebudayaan dapat memperbantukan guru. Mengenai target sertifikasi guru, Lathifah menuturkan bahwa harus ada koordinasi untuk memenuhi kebutuhan guru sebab kualitas pendidikan tergantung dari kualitas guru. Lathifah menuturkan, untuk guru yang tidak lulus dalam seleksi CPNS, mungkin dapat diikutkan dalam seleksi P3K dengan perlakuan khusus.

Kebijakan Guru Tenaga Honorer K2 – Komisi 10 Rapat Kerja (Raker) dengan Mendikbud, KemenPAN-RB, Kemenkeu, dan Kemendagri

Lathifah menanyakan berapa kuota Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) yang dapat diangkat untuk tahun 2019 mendatang. Lathifah mendukung usulan anggota Komisi 10 yang lainnya agar pegawai yang mengikuti P3K hanya di tes sekali saja sama seperti tes pengangkatan PNS. Lathifah juga menanyakan terkait kuotanya untuk 2019 P3K berapa. Lalu, apakah untuk hak-haknya sama dengan ASN atau berbeda karena Itu yang menjadi pertanyaan di daerah-daerah.

Latar Belakang

Lathifah Shohib merupakan legislator Partai Kebangkitan Bangsa yang juga kerabat dari Mantan Presiden Abdurrahman Wahid. Dalam Pemilu 2019, Lathifah terpilih sebagai Komisi X DPR RI dari Dapil Jatim V yang meliputi Kota Malang, Kabupaten Malang dan Kota Batu dengan perolehan 109.992 suara.

Sebelum berkarir di dunia politik, ibu tiga putera ini pernah bekerja sebagai guru dan dosen di Malang, tempat tinggalnya. Lathifah juga sempat aktif di organisasi Muslimat NU di kota yang sama.

Pendidikan

• MI Mambaul Ma’arif, Denanyar – Jombang (Lulus 1971)
• MTsAIN, Denanyar – Jombang (Lulus 1974)
• MAAIN, Denanyar – Jombang (Lulus 1977)
• IKIP Negeri Malang, S1 Bimbingan dan Konseling (Lulus 1982)

Perjalanan Politik

Lathifah Shohib memulai karir politiknya secara serius sejak dipercaya menjadi Ketua DPC PPKB Kota Malang periode 2010-2015. Setelah itu, DPW PPKB Jawa Timur pernah mempercayakan jabatan wakil bendahara, penasehat dan wakil sekretaris Dewan Syuro pada Lathifah. Pada periode sekarang, Lathifah Shohib duduk di Komisi X DPR RI.

Visi & Misi

belum ada

Program Kerja

belum ada

Sikap Politik

belum ada

Tanggapan

RUU Ekonomi Kreatif - Pembicaraan Awal Tingkat 1

15 Oktober 2018 – Komisi 10 dengan Mendag dan Wakil Pemerintah. Latifah mengusulkan Pendidikan Ekraf dimasukan dalam pelajaran umum bukan ekstrakurikuler dan materinya perlu diatur agar lebih menarik. [sumber]

Tanggapan RUU

Penyelesaian RUU Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam (SSKCKR)

30 Oktober 2018 - Pada Raker Komisi 10 dengan Mendikbud, Menkominfo, Menristek, dan Menkumham, Lathifah menuturkan bahwa pendapat akhir mini Fraksi PKB terhadap RUU Tentang SSKCKR dengan berbagai pandangan dan mekanisme yang sudah dilalui dengan mengucapkan bismillah PKB menyatakan persetujuan RUU Tentang SSKCKR untuk disahkan menjadi Undang-Undang sebagaimana ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku. [sumber]

Masukan Terhadap Standar Nasional Pendidikan Dasar dan Menengah serta Implementasinya

24 Juli 2018 - Pada RDP Komisi 10 dengan Wakil Rektor UPI, Lathifah meminta solusi dari Wakil Rektor UPI mengenai swasta terkait sarana prasarana agar tidak jomplang. Lathifah menjelaskan bahwa masalah kekurangan guru sudah terjadi dimana-mana, tidak hanya di Jawa. Lathifah meminta terobosan mengenai sistem perguruan yang diminta untuk dikaji ulang. [sumber]

Evaluasi Daya Serap APBN 2017 Persiapan APBN 2018 Badan Ekonomi Kreatif (BEKRAF) RI

17 Januari 2018 - Pada Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf) Lathifah mempertanyakan perihal 20 orang yang akan dibimbing untuk menjadi desainer kelas dunia, apa follow up negara setelah membina dan membimbing orang-orang tersebut. Lathifah berharap, setelah dibiayai oleh negara, orang-orang tersebut harus memberikan dampak positif dan memberi dampak juga ke desainer junior. [sumber]

Evaluasi Daya Serap APBN 2017 dan Persiapan Pelaksanaan APBN 2018 Perpusnas RI

17 Januari 2018 - Dalam Rapat Dengar Pendapat Umum dengan Kepala Perpusnas RI Lathifah menyetujui penambahan anggaran untuk Perpusnas dan menginginkan laporan Perpusnas mengenai hasil sosialisasi untuk meningkatkan indeks membaca. Lathifah mengharapkan mengenai pengadaan buku dan secara teknis dengan perpustakaan desa dan daerah. [sumber]

Panja Sarpras Dikdasmen - Keterangan Ahli

7 Desember 2016 - Dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi 10 dengan Prof. Dr. HAR Tilaar dan Prof. Dr. Arief Rachman, menurut Lathifah guru jadi bukan manusia karena pemberian tunjangan sertifikasi menjadikan banyak tuntutan yang diberikan ke guru sehingga dibandingkan mengembangkan pembelajaran, guru lebih sibuk mengurus administrasi. Lathifah berharap peran guru harus dimaksimalkan agar anak Indonesia mempunyai jati diri. Lathifah juga mempertanyakan siapa yang menciptakan strata sosial bahwa dokter atau insinyur berada di atas dan guru berada di bawah. Lathifah berpendapat bahwa mengenai moratorium UN, in syaa Allah semua fraksi menyetujuinya namun dalam pelaksanaan USBN nanti, Lathifah menanyakan pengukuran validitas dan reliabilitas soal yang kelak 75 persen kewajibannya akan diserahkan kepada MGMP (Musyawarah Guru Mata Pelajaran). Lathifah meminta saran dari para pakar untuk kualitas Kepala Sekolah yang masih di bawah rata-rata. [sumber]

Menyikapi Kesiapan Pemerintah Melakukan Kebijakan Moratorium Ujian Nasional

7 Desember 2016 - (JAWA POS) - Anggota Komisi X DPR Lathifah Shohib tak heran bila rencana Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy melakukan moratorium Ujian Nasional (UN) belum disetujui dalam rapat kabinet di Istana, Rabu (7/12).

Menurut Lathifah, di Komisi X DPR sendiri hampir semua fraksi setuju dengan moratorium UN, karena kebijakan tersebut tidak sesuai dengan UU Sisdiknas. Terutama tentang penilaian bukan ditentukan dengan ujian negara saja, tapi dilakukan oleh guru yang setiap hari mengajar.

"Kalau pemerintah (Istana) meminta untuk mengkaji secara mendalam, memang benar. Kan tidak bisa tiba-tiba. Jadi Mendikbud harus bisa memberikan alasannya apa. Kenapa punya gagasan moratorium UN. Jadi kita tunggu saja," kata Lathifah di kompleks Parlemen Jakarta, Kamis (8/12).

Mungkin, lanjut politikus PKB ini, Presiden Joko Widodo maupun Wakil Presiden Jusuf Kalla belum setuju bila moratorium dilakukan tahun ini, tapi untuk tahun depan. Apalagi rencana ini disampaikan Mendikbud sangat mendadak. Sementara persiapan UN di lapangan hampir semuanya 100 persen.

Di sisi lain, penolakan rencana ini di rapat kabinet Istana menurut Lathifah, bisa jadi karena Menteri Muhadjir belum mampu menyampaikan alasan moratorium UN secara meyakinkan.

"Berarti Pak Menteri kan koordinasinya masih kurang ya dengan Presiden dan Wapres. Pak Menteri tidak mampu memberikan alasan yang meyakinkan Presiden," pungkasnya. [sumber]

Beasiswa Pendidikan Tinggi - Sekjen dan Dirjen Kemenristekdikti

8 September 2016 - Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi 10 dengan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti), Latifah menanyakan bagaimana sistem penerimaan beasiswa KNB. Menurut Latifah, dosen yang pendidikan terakhirnya S1 pasti dosen lama jadi Latifah menanyakan lebih lanjut alasan mengapa harus dipertahankan yang berjumlah 14% serta mengapa dosen-dosen tersebut tidak melanjutkan S2. [sumber]

Beasiswa Perguruan Tinggi

5 September 2016 - Pada Rapat Dengar Pendapat Komisi 10 DPR-RI dengan Panja Pendidikan, Lathifah menanyakan berkenaan cara penentuan seleksi penerimaan beasiswa, penempatan para sarjana di bidangnya, tunjangan keluarga bagi penerima beasiswa dalam negeri, konsekuensi penerima beasiswa jika mendapat IP dibawah 3, dan juga prioritas negara ini mau dibawa ke bidang apa. [sumber]

RKA-K/L 2017 - Kementerian Pariwisata

1 September 2016 - Komisi 10 Rapat kerja (Raker) dengan Kementerian Pariwisata (Kemenpar), Lathifah menanyakan jenis pelatihan SDM dan sasaran pelatihan di tujukan kepada siapa dan menanyakan output yang diharapkan dari jenis pelatihan SDM untuk pemaksimalan wisata Indonesia. Lathifah meminta informasi tentang pelatihan yg diberikan. [sumber]

Anggaran Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

16 Juni 2016 - Lathifah menanyakan perihal kriteria untuk penentuan syarat cagar budaya. Diharapkan Kementerian Pendidikan & Kebudayaan (Kemendikbud) dapat bersinergi dengan Kementerian Pariwisata (Kemenpar) untuk menunjang cagar budaya. Tidak hanya kompetensi guru yang ditingkatkan, tetapi juga kepala sekolah dan pengawas perlu ditingkatkan. [sumber]

Program Indonesia Pintar

26 Mei 2016 - Pemerintah Daerah (PEMDA) mewajibkan swasta untuk Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK), sementara negeri tidak. Lathifah menanyakan kesiapan pemerintah dalam membantu IT. Menanggapi penyataan Popong Otje Djundjunan, masalah seksual merupakan masalah serius sehingga pelajaran agama harus ditambah jadi 3-4 jam. Tentang temuan BPK, Lathifah menyarankan kelebihan tunjangan profesi guru dibayar per bulan. Menurut Lathifah, pendistribusian Kartu Indonesia Pintar (KIP) di lapangan, dipolitisasi partai politik di daerah Bondowoso. Lathifah meminta penjelasan program Sistem Kredit Semester (SKS) yang sudah dilaksanakan di beberapa SMA. [sumber]

27 Mei 2015 - Menurut Lathifah Dapilnya dulu adalah termasuk daerah yang mampu dan sekarang merupakan daerah rawan bencana. Lathifah minta penjelasan ke Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Sekjen Kemdikbud) bagaimana prosedur agar Dapilnya bisa mendapatkan Program Indonesia Pintar. (sumber)

DOT, BAS, dan POS dalam Evaluasi Kinerja

13 April 2016 - Dalam Rapat Kerja (Raker) Komisi 10 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) dengan Menteri Pariwisata (Menpar) Arief Yahya, Lathifah menyatakan bahwa Komisi 10 ingin mengetahui ada berapa orang Indonesia yang pergi ke luar negeri dan berapa dollar yang dikeluarkan karena menurut Lathifah saat ini sedang banyak wisata religi yang dilakukan orang Indonesia ke luar negeri. Lathifah menanyakan apakah pengawasan independen itu masuk ke APBN atau tidak. [sumber]

Evaluasi Kinerja Kementerian Pariwisata

3 Februari 2016 - Lathifah meminta penjelasan Menteri Pariwisata (Menpar) mengenai kenaikan anggaran dari tahun 2014 ke 2015, apakah hal itu imbang dengan kenaikan dengan wisman dan wisnus. Lathifah juga meminta Kementerian Pariwisata (Kemenpar) untuk memperhatikan Lombok dan NTB sebagai tempat wisata syariah, yang terkenal dengan ikon pulau seribu masjid, karena kondisi masjid-masjid di kedua wilayah tersebut belum memenuhi kriteria baik.

Menurut Lathifah, ada baiknya leaflet dan booklet dititipkan kepada jamaah umroh karena jumlah jamaah Indonesia sangat luar biasa. Terakhir, Lathifa menanyakan apakah dasar Kemenpar melakukan promosi sebanyak 160 kali di 16 media cetak. [sumber]

Aspirasi Himpunan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Anak Usia Dini Indonesia (Himpaudi)

Pada 22 April 2015 - Lathifah menyampaikan idenya mengenai alternatif pendidikan kepada para guru PAUD adalah dengan mengambil pendidikan D1 terlebih dahulu, lalu mengikuti pendidikan S1 di Universitas Terbuka. [sumber]

Evaluasi Kinerja Lembaga Pengelola Dana Pendidikan

Pada 21-22 April 2015 - Lathifah meminta klarifikasi ke Direktur Utama LPDP (Dirut LPDP) Beasiswa Presiden diperuntukkan untuk siapa. Lathifah juga minta klarifikasi ke Dirut LPDP apa dasar menentukan kuota penerima beasiswa di setiap provinsi. [sumber]

Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2015

Pada 7 April 2015 - Lathifah fokus kepada anak-anak marjinal. Lathifah minta klarifikasi ke Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) skala prioritas Pemerintah untuk Sekolah Luar Biasa (SLB) dan untuk anak-anak di Lembaga Pemasyarakatan untuk memperoleh pendidikan yang sama. [sumber]

Pada 6 April 2015 - Lathifah menilai sekolah swasta juga perlu mendapat perhatian agar kualitasnya tidak kalah dengan sekolah negeri. [sumber]

Kualitas Pengajar di Perguruan Tinggi

Pada 1 April 2015 - Lathifah menilai penelitian dari LPEM-FEUI perlu disosialisasikan karena banyak mahasiswa yang tidak manfaatkan jam diluar kuliah. Sehubungan dengan riset tentang dampak sertifikasi pada kinerja guru, Lathifah saran untuk pelatihan guru minimal 1 kali setiap semester. [sumber]

Status Pendidik di Perguruan Tinggi Negeri Baru

31 Maret 2015 - Lathifah minta klarifikasi kepada ILP PTNB darimana sumber pendanaan operasional kampus Perguruan Tinggi Swasta (PTS) setelah dinegerikan, khususnya gaji dosen dan karyawannya karena sudah tidak dibebankan kepada yayasan lagi. [sumber]

Rapat Kerja Komisi 10 dengan Mendikbud

27 Januari 2015, dalam rapat kerja dengan Kementerian Pendidikan, Latifah mendorong pemerintah untuk memperhatikan kualitas pendidik PAUD dan TK. [sumber]