Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
Partai Kebangkitan Bangsa - Jawa Timur VII
Komisi IV - Pertanian, Perkebunan, Kehutanan, Kelautan, Perikanan, Pangan
     


Informasi Pribadi

Tempat Lahir
Ponorogo
Tanggal Lahir
09/10/1965
Alamat Rumah
Perum Kertosari Estate A-33, RT.001/RW.004, Desa Kertosari, Kec Babadan, Kab.Ponorogo. Jawa Timur
No Telp

Informasi Jabatan

Partai
Partai Kebangkitan Bangsa
Dapil
Jawa Timur VII
Komisi
IV - Pertanian, Perkebunan, Kehutanan, Kelautan, Perikanan, Pangan

Latar Belakang

Drs. H. Ibnu Multazam lahir di Ponorogo 9 Oktober 1965 dan sekarang berumur 49 tahun.  Ia beristrikan Yuseptawati, SH. Mereka dikaruniai dua orang anak. Beliau bertempat tinggal di Kertosari Estate A/33 Kelurahan Kertosari, Kec Babadan, Kab. Ponorogo.  Drs. H. Ibnu Multazam berhasil menjadi anggota DPR RI 2009-2014 dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) setelah memperoleh suara sebanyak 75.312 suara untuk daerah pemilihan Jawa Timur VII. Di DPR beliau menjabat sebagai wakil ketua komisi IV.

Pendidikan

SD Tulung I (1977)
MTs Al Mukarrom (1981)
SLTA, SMA Hudaya (1984)
S1, Bahasa Inggris, Universitas Muhamadiyah, Surakarta (1989)

Perjalanan Politik

Ia adalah seorang politikus di Kabupaten Ponorogo. Beliau adalah kader NU. Pada tahun 1982 beliau menjabat sebagai Ketua IPNU. Ancab Sampung, Ponorogo hingga tahun 1984. Setelah itu beliau langsung menjabat sebagai Wakil Ketua IPNU Kabupaten Ponorogo pada tahun 1984 hingga 1987. Setelah menjabat selama tiga tahun, beliau kembali diamanahi jabatan sebagai sekretaris  GP Ansor Cabang Ponorogo pada tahun 1987 hingga tahun 1990. Setelah itu pada tahun 1992 beliau sempat menjadi wakil ketua PPP Ponorogo hingga tahun 1997 namun beliau pindah ke PKB dan menjadi Sekretaris PKB Ponorogo hingga tahun 2004. Dan pada tahun 2005 dia dipromosikan menjadi ketua PKB Ponorogo hingga tahun 2014.

Visi & Misi

belum Ada

Program Kerja

belum ada

Sikap Politik

RUU Karantina

1 September 2016 - Ibnu mengatakan bahwa perencanaan tentang PLBN belum ada gambaran seutuhnya. Ibnu mengusulkan agar karantina hewan dan tumbuhan serta karantina kesehatan akan dibuat badan nasionalnya. Terkait virus Zika, Ibnu menananyakan kesiapan kementerian kesehatan dalam menempatkan petugas dan alat-alat kesehatan di PLBN, contohnya scanner untuk mendeteksi keluar-masuk orang dari Singapura serta bagamaina penanganannya.

Untuk BNPT terkait dengan isu bioterrorism, menurut Ibnu, virus yang diedarkan bukan saja untuk manusia, tetapi juga tumbuh-tumbuhan, contohnya virus cengkeh. Selain itu, Ibnu menanyakan kehadiran petugas di negara pengirim barang. Ibnu mengungkap bahwa penyelundupan senjata biasanya dilakukan manifest melalui buah [sumber].

15 Juni 2016 - Ibnu  menjelaskan bahwa kapal yang terkonfirmasi sehat ditandai dengan bendera yang diangkat pada kapal orang ataupun barang. Hal tersebut juga berlaku untuk pesawat. Ibnu meminta informasi tentang jalur hijau, untuk memastikan apakah hanya diperiksa dokumen Bea Cukainya saja. Ia meminta untuk fokus pada RUU Karantina Kesehatan. Tidak perlu berkaitan dengan karantina lain jika tidak ada hubungannya.  [sumber]

8 Juni 2016 - Ibnu mengatakan bahwa kapal dan pesawat adalah media pembawa penyakit. Dia menanyakan proses declare terhadap barang-barang box aman atau tidak ketika masuk di bandara dan pelabuhan dan apabila ditemukan ada yang tidak aman, bagaimana penangannnya apakah dihanguskan atau disemprot. Selain itu, Ibnu juga menanyakan siapa yang mendeclare bahwa kapal atau pesawat itu bersih atau tidak sebab nahkoda atau pilot tidak punya hak untuk melakukan declare.    

Ibnu menanyakan posisi karantina dan bea cukai serta soal pihak yang mengeluarkan izin operasi kapal dan pesawat. Dia juga bertanya tentang syahbandar apakah merupakan bagian dari PT Pelindo dan apakah di PT Angkasa Pura syahbandar ada atau tidak. Ibnu menyarankan agar RUU Karantina Kesehatan yang merupakan UU inisiatif pemerintah disatukan dengan inisiatif DPR dan dibahas bersama.  [sumber]

30 Juni 2015 - Ibnu minta ke Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem (Dirjen KSDAE) menyampaikan uraian tentang Keppres No.166 Tahun 2000 dan pendapat Ombudsman terkait karantina. Ibnu juga minta pendapat ke Dirjen KSDAE apabila karantina dan Bea Cukai berada di depan dan tidak diruangan.  [sumber]

24 Juni 2015 - Ibnu usul ke Badan Karantina Pertanian (BKP) agar tidak semua ‘pintu masuk’ tersebar dimana-mana dan difokuskan saja di bandara dan/atau pelabuhan.  [sumber]

UU No.18 Tahun 2012 (UU Pangan)

14 April 2016 - Ibnu mengatakan pelaksanaan dan bentuk kegiatan harus ditambah RDP dengan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenpanRB) terkait pembentukan badan pangan yang setingkat dengan Menteri.  [sumber]

UU Perlindungan Nelayan dan Pembudi Daya Ikan

4 Juni 2015 - Ibnu minta pandangan ke Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) apakah pengaturan penggunaan dan pelarangan alat-alat penangkapan khusus nelayan kecil dan tradisional perlu diatur dalam UU Perlindungan Nelayan atau tidak.  [sumber]

Tanggapan Terhadap RUU

RUU Perubahan atas UU No 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya - Mendengar Masukan

18 September 2017 - Pada rapat Audiensi Komisi 4 dengan Pokja Konservasi dan FOReTika Ibnu menyampaikan sangat berat menghadapi ego sektoral. Keputusan Komisi 4 dilanjutkan ke kementerian terkait. [sumber]

RUU MD3 dalam Jadwal Rapat Masa Persidangan 5 Tahun 2016/2017

22 Mei 2017 - Pada Rapat Pimpinan yang dilaksanakan Badan Legislasi (Baleg), Ibnu menegaskan RUU MD3 dibahas pada awal bulan ini agar tidak keduluan dengan RUU Pemilu, pimpinan atau forum rapat bisa untuk menyesuaikan jadwal ini agar RUU MD3 bisa selsai di awal. Kalau masih ada beberapa masalah tentang RUU MD3 khususnya di pimpinan fraksi,biarkan mereka saja yang menyelesaikan. Ibnu berharap pengawasan terhadap UU perlu diperkuat. [sumber]

Tanggapan

Asosiasi Peternak

25 September 2017 - Dalam rapat Audiensi dengan Dirjen Kementan, PPSKI(Perhimpunan Peternak Sapi Dan Kambing Indonesia) dan Asperindo (Asosiasi Perusahaan Jasa Pengiriman Ekspres Indonesia), Ibnu menyatakan bahwa  jika berbicara terkait dengan peternakan maka bicara mengenai makhluk hidup, berarti sama seperti manusia jika penduduknya banyak maka diatasi oleh program KB jika sedikit ya diberi insentif. Ibnu berpendapat jika peternakan sedikit itu harusnya diberi insentif, apalagi ketika sudah dewasa lalu dipotong maka terjadi piramida terbalik. Ibnu beranggapan nanti lama-lama akan habis jika ingin swasembada itu harus ada insentif. Ibnu selanjutnya mengatakan bahwa akan lebih murah jika melalui bank dengan bunga sedikit dan yang mengurus hal tersebut adalah pemerintah dan perbankan. [sumber]

Stabilitas Harga Pangan menjelang Idul Fitri

7 Juni 2017 - Dalam Rapat kerja (Raker) Komisi 4 DPR-RI dengan Kementerian PertanianKementerian Kelautan dan PerikananKementerian PerdaganganKepolisianKomisi Pengawas Persaingan Usaha, dan Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik (PERUM BULOG) ,  Ibnu Multazam mempertanyakan kenapa harga minyak goreng naik apakah ada indikasi penimbunan dan Ibnu Multazam mengkonfirmasi tentang kedudukan satgas pangan sebagai organisasi tetap atau pengganti sementara dari badan pangan yang belum ada. [sumber]

Bulog Serap Beras Petani

8 April 2016 - (TEMPO.co) - Ponorogo - Wakil Ketua Komisi Pertanian Dewan Perwakilan Rakyat, Ibnu Multazam mendesak Perum Bulog membeli seluruh hasil panen petani. "Bulog harus menyerap beras. Silakan membeli beras petani untuk tujuan komersial," kata Ibnu saat temu wicara dengan petani di persawahan Desa Bangunrejo, Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur, Jumat, 8 April 2016.

Apabila seluruh hasil panen mampu diserap Bulog, negara tidak perlu impor beras dari luar negeri. Sebab, hasil panen petani mampu memenuhi kebutuhan pangan dalam negeri. "Tidak perlu impor kalau Bulog menyerap panen petani kita," ujar Ibnu.

Perum Bulog diminta tidak hanya mencapai tujuan Public Service Obligation (PSO) dengan memenuhi persediaan beras bagi warga miskin (raskin). Legislator dari Partai Kebangkitan Bangsa ini berharap agar salah satu Badan Usaha Milik Negara itu berkompetisi dengan pebisnis pangan lain. "Silakan bersaing dengan mafia pangan."

Direktur Jenderal Tanaman Pangan Kementerian Pertanian, Hasil Sembiring mengatakan bahwa antara petani dan Bulog harus bekerjasama. Petani perlu meningkatkan kualitas dan kuantitas hasil panen seiring digelontorkannya sejumlah bantuan oleh pemerintah. Bantuan itu di antaranya, subsidi pupuk, benih dan pemberian mesin pertanian.

"Target Bulog harus dipenuhi petani. Kalau stoknya nggak ada bisa jadi masalah, Bulog minta impor beras," kata Hasil. Menurut dia, target serapan Bulog terhadap komoditas beras tahun ini 3 juta ton. Adapun target untuk gabah 800 ribu ton. Untuk memenuhi target itu perlu kerjasama yang baik antar pihak terkait. Apalagi, nota kesepahaman tentang serapan beras maupun gabah telah diteken Perum Bulog dengan sejumlah kepala daerah.

Wakil Kepala Bulog Sub Divisi Regional Jawa Timur, Dedi Supriadi, menyatakan pihaknya siap menyerap seluruh gabah maupun beras hasil petani. Hal ini untuk memenuhi target yang telah ditetapkan lebih dari satu juta ton. "Berapa pun kami serap," kata dia ditemui seusai temu wicara dengan petani. 

Temu wicara di persawahan itu juga dihadiri jajaran Forum Pimpinan Daerah Ponorogo, Kementerian Pertanian, petinggi TNI Angkatan Darat, dan Perum Bulog. Sebelum berdialog dengan petani, para pejabat panen padi secara simbolis, menanam padi, menanam kedelai, dan jagung di sawah setempat.  [sumber]

Evaluasi Kinerja Kementerian Pertanian

25 Januari 2016 - Menurut Ibnu, Kementan perlu memperhatikan beberapa bunyi pasal dalam UU Pangan, misalnya Pasal 36 Ayat 3 yang di dalamnya menyebutkan bahwa impor beras bisa dilakukan asalkan cadangan beras dalam negeri sudah tidak ada lagi, serta impor produk hortikultura dapat dilakukan jika mendapat ijin dari Menteri Pertanian. Selain itu, Ibnu juga menyampaikan Pasal 59 yang menyebutkan bahwa setiap orang yang ingin memasukkan hewan segar wajib meminta rekomendasi dari Menteri Pertanian. Ibnu berharap Kementan mengalokasikan anggaran untuk mesin bego kecil untuk kabupaten Gresik.  [sumber]

Evaluasi Kinerja Badan Urusan Logistik (BULOG)

20 Januari 2016 - Ibnu menganggap seharusnya Bulog dapat menguasai 100% pangan pokok nasional.  [sumber]

Informasi Pribadi

Tempat Lahir
Ponorogo
Tanggal Lahir
09/10/1965
Alamat Rumah
Perum Kertosari Estate A-33, RT.001/RW.004, Desa Kertosari, Kec Babadan, Kab.Ponorogo. Jawa Timur
No Telp

Informasi Jabatan

Partai
Partai Kebangkitan Bangsa
Dapil
Jawa Timur VII
Komisi
IV - Pertanian, Perkebunan, Kehutanan, Kelautan, Perikanan, Pangan