Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
Partai Kebangkitan Bangsa - Jawa Timur X
Komisi III - Hukum, HAM, Keamanan
        


Informasi Pribadi

Tempat Lahir
Gresik
Tanggal Lahir
05/12/1971
Alamat Rumah
Jl. Garuda Blok D-12, Pondok Payung Mas, RT.06/RW.06, Kelurahan Cipayung. Kec. Ciputat. Tangerang Selatan. Banten
No Telp
021 5755 5728 atau 0852 1235 9677

Informasi Jabatan

Partai
Partai Kebangkitan Bangsa
Dapil
Jawa Timur X
Komisi
III - Hukum, HAM, Keamanan

Latar Belakang

Jazilul Fawaid  terpilih menjadi Anggota DPR-RI periode 2014-2019 dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) mewakili Dapil Jawa Timur X (Gresik & Lamongan) setelah memperoleh 94.147 suara. Dikenal pendukungnya dengan panggilan Cak Jazil, Cak Jazil adalah Ketua PKB Gresik.  Pada Maret 2013, Cak Jazil dilantik menjadi Anggota DPR-RI periode 2009-2014 sebagai Pergantian Antar Waktu (PAW) menggantikan Lily Chadijah Wahid. (sumber).

Cak Jazil adalah pengajar dan dosen. Cak Jazil adalah dosen di Sekolah Tinggi Agama Islam Nahdlatul Ulama (STAINU) dari 2004. Cak Jazil adalah pendiri dari Yayasan Semesta Indonesia (pengembangan mental aritmetika) dan pemilik dari usaha digital printing (CV.Kreasi Permaisindo).  

Cak Jazil dikenal kedekatannya dengan Ketua Umum DPP PKB, Muhaimin Iskandar. Cak Jazil mempunyai cukup banyak pengalaman mengenai seluk-beluk legislatif ketika bekerja sebagai Tenaga Ahli Wakil Ketua DPR -RI (2005-2009) dan Staf Khusus Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Muhaimin Iskandar (2009-2012).

Pada masa kerja 2014-2019 Cak Jazil bertugas di Komisi V yang membidangi transportasi, pekerjaan umum dan perumahan rakyat dan juga sebagai Wakil Ketua Badan Anggaran.

Pendidikan

SLTA, Madrasah Aliyah Ihyaul Ulum Dukun, Gresik (1990)

S1, Perguruan Tinggi Ilmu Al-Quran (PTIQ), Jakarta (1998)

S2, Institute Ilmu Al-Quran (IIQ), Jakarta (2011) 

Perjalanan Politik

Cak Jazil dikenal sebagai aktivis muda ulung dan kader Nahdlatul Ulama sejak di bangku kuliah. Cak Jazil adalah Ketua Komisariat Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) dan aktif di organisasi sayap kepemudaan Nahdlatul Ulama, GP Ansor.

Pada periode 2004-2009, Cak Jazil menjadi Tenaga Ahli Wakil Ketua DPR-RI bidang Perdagangan dan Pembangunan. Cak Jazil juga diberi tanggung jawab lebih besar dan menjadi Pembina dari Yayasan Perguruan Tinggi Nahdlatul Ulama (YPTNU).

Cak Jazil dikenal akan kedekatannya dengan Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar. Ketika Muhaimin dilantik menjadi Menteri Tenaga Kerja di Kabinet Indonesia Bersatu II di 2009, Cak Jazil bertugas menjadi Staf Khusus Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (2009-2012).

Di 2012 terjadi perselisihan di internal partai PKB yang menyebabkan beberapa mutasi anggota Fraksi PKB. (sumber) Pada Maret 2013, Cak Jazil dilantik menjadi Anggota DPR-RI periode 2009-2014 sebagai Pergantian Antar Waktu (PAW) menggantikan adik dari pendiri PKB, Abdurrahman Wahid (Gus Dur), Lily Chadijah Wahid.

Pada Pileg 2014, Cak Jazil mencalonkan diri menjadi calon legislatif dan terpilih menjadi Anggota DPR-RI periode 2014-2019. Cak Jazil duduk di Komisi V yang membidangi transportasi dan pembangunan desa dan daerah tertinggal.

Visi & Misi

belum ada

Program Kerja

belum ada

Sikap Politik

RUU Tembakau

7 Oktober 2015 - Jazilul menilai bahwa rokok adalah tren. Jazilul mengaku bahwa dirinya juga perokok rokok putih dan kemudian beralih ke rokok kretek. Jazilul menegaskan ke Pusat Kajian Ekonomi dan Kebijakan Kesehatan Universitas Indonesia (PKEKK UI) bahwa fokus di Badan Anggaran (Banggar) adalah cukai, bukan kesehatan. Kalau kesehatan adanya di Komisi 9.  [sumber]

Tanggapan

Pembahasan Belanja Pemerintah Pusat dalam RUU APBN 2019

18 Oktober 2018 - Pada Rapat Panja Banggar dengan Koor Panja Pemerintah, Jazilul menyatakan teknis nantinya akan dibicarakan di Komisi masing-masing dan mempersilahkan Koordinator Panja Pemerintah untuk menjawab pertanyaan. Jazuli juga mempertanyakan tentang persetujuan kebijakan panja belanja pemerintah pusat dapat disetujui atau tidak. Anggota setuju. [sumber

Pembahasan Tugas Pokok dan Fungsi Kejaksaan Agung

12 April 2017 - Jazilul ingin melihat sistem yang dibuat Kejaksaan Agung terkait Saber Pungli, untuk sertifikat tanah banyak masyarakat yang kena saber pungli. Jazuli mempertanyakan seperti apa penghargaan yang diberikan terhadap kasus penanganan Saber Pungli. Jazuli meminta penjelasan terhadap pidana mati, ada masalah apa sampai sekarang tidak dieksekusi terkait dengan kejahatan-kejahatan narkoba karena kalau tidak keras dalam penanganan ini tentu saja anak-anak kita, keluarga kita bisa terkena kejahatan ini. Pihaknya dari fraksi PKB mengapresiasi kinerja Kejaksaan Agung sampai saat ini.   [sumber]

Efektivitas Pengawasan Internal Kejaksaan Agung RI 

26 September 2016 - Pada Rapat Kerja Komisi 3 dengan Jaksa Agung, Jazilul mempertanyakan mengapa sampai saat ini belum ada wakil Jaksa Agung dan apakah belum adanya posisi ini disebabkan oleh kekurangan orang atau karena posisi ini dilelangkan. Terkait promosi dan mutasi, peraturan yang mengatur promosi dan mutasi dibuat tahun 2011, padahal ada UU tentang ASN di tahun 2014. Ia menanyakan pada Jaksa Agung apakah perlu ada perubahan pada peraturannya. Terkait anggaran, Jazilul menyatakan bahwa DPR paham bahwa pengurangan anggaran Kejaksaan Agung mungkin akan mengurangi kinerja Kejaksaan Agung. Ia menanyakan bagaimana Jaksa Agung membagi prioritas dan mengendalikan aparatur di Kejaksaan Agung agar kinerjanya tidak berkurang. Jazilul juga menanyakan koordinasi dengan aparat penegak hukum lainnya dalam tukar-menukar data elektronik. [sumber]

Fit and Proper Test – Calon Hakim Agung a.n. Dr. Ibrahim

29 Agustus 2016 -  Dalam Fit and Proper Test/uji kelayakan dan kepatutan Calon Hakim Agung (CHA) a.n. Dr. Ibrahim yang diselenggarakan Komisi 3, Jazilul menanyakan seberapa ingin mitra menjadi hakim agung dan pendapat mengenai pernyataan bahwa perdata adalah kamar yang basah. Ia juga meminta kepada orang-orang yang berada pada rapat tersebut untuk jujur pada rakyat,  Tuhan, dan diri sendiri.  [sumber]

Anggaran Kejaksaan Agung

13 Juni 2016 - Fawaid mempertanyakan besarnya anggaran di pelaksanaan teknis yang sangat besar dan menyarankan revisi anggaran Eselon I Kejaksaan Agung (Kejagung). Jazilul juga mengapresiasi Kejagung yang mampu mengembalikan kerugian negara sebesar Rp 1,2 triliun. Fawaid menyerukan agar pelaksanaan eksekusi mati para gembong narkoba segera dilakukan.  [sumber]

Anggaran Kepolisian Republik Indonesia (POLRI)

8 Juni 2016 - Jazilul menilai bahwa tahun ini sedang ada di dalam kondisi yang sulit, tetapi malah dihadapkan dengan pemotongan anggaran. Postur ideal anggaran Polri sebesar 40% untuk belanja pegawai, 30% untuk belanja barang, dan 30% modal. Kebutuhan minimal seperti kebutuhan untuk pegawai saja masih belum cukup, maka dari itu Jazilul mewakili sikap dari PKB tidak setuju dengan diadakannya pemotongan anggaran. Pemotongan itu ada baiknya jangan sampai Rp.1,5 Triliun karena program prioritas kepolisian bisa terkena imbasnya, contohnya saja dalam penanganan narkoba.  [sumber]

Evaluasi Kinerja Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM)

18 April 2016 - Jazilul mengungkapkan bahwa setiap ada pelanggaran HAM selalu ada tim pencari fakta, setelah itu pasti ada hasil. Apakah hasilnya dikonstruksikan untuk menjadi pertimbangan dalam rekomendasi atau Komnas HAM dalam kasus tersebut hanya mengikuti tren media. Menurut Jazilul, Komnas HAM berpendapat dalam kasus tertentu juga harus melihat aspek lain seperti agama. Jazilul menanyakan tentang Komnas HAM pernah melakukan kajian mengenai pelanggaran HAM di penjara.  [sumber]

Evaluasi Kinerja Kepolisian Republik Indonesia

25 Januari 2016 - Dalam rapat bersama Kepala Polisi Republik Indonesia (Kapolri), Jazilul mengatakan bahwa di dapilnya ada warga yang hilang karena Gafatar. Jazilul pergi ke Mentawai untuk mendatangi camp mereka. Ia menyatakan dukungannya terhadap revisi UU Tindak Pidana Terorisme. Menurutnya, terorisme dan narkoba menggunakan rumah kost untuk dijadikan rumah transit. Jazilul mengatakan ini bukan perkara agama saja, ini juga memperlihatkan lemahnya pemasyarakatan nilai Pancasila. Menurutnya, Gafatar bukan hanya urusan Kementerian Sosial, ini juga masalah kedaulatan. Terkait dengan penggeledahan KPK di DPR, Jazilul menanyakan apakah menggunaan perlengkapan Polri adalah standar penggeledahan KPK. Ia juga menanyakan seperti apa standar Polri dalam melakukan perbantuan kepada KPK. Menurut Jazilul, Indonesia sedang menghadapi ekonomi yang sulit, dan jangan sampai ditambah dengan kericuhan kerusuhan.  [sumber]

Menyikapi Pergantian Mendadak Posisi Ketua Badan Anggaran

6 Januari 2016 - (DetikNews) - Manuver Setya Novanto mencopot ketua badan anggaran (banggar), Ahmadi Noor Supit, disesalkan oleh rekan Supit. Menurut Wakil Ketua Banggar, Jazilul Fawaid, kerja sama antar pimpinan dan anggota di Banggar sudah baik.

"Kalau pimpinan yang ada sekarang, anggota (banggar) yang ada selama dua kali pembahasan berjalan cukup lancar. Ya akan lebih baik kalau tidak diganti," ujar Jazilul saat dihubungi, Rabu (6/1/2016).

Menurutnya sebentar lagi akan ada pembahasan terkait Anggaran Pengeluaran dan Belanja Negara-Perubahan (APBN-P), ia menyayangkan bila ada perubahan pimpinan.

"Kalau misalkan ada APBN-P, karena ini kan yang berjalan sistem. Ya yang berjalan kan sistem, cuma disayangkan kalau ada perubahan-perubahan itu ada penyesuaian, ada pola yang baru," sambungnya.

"Tentu kalau menyangkut internal partai lain saya nggak punya otoritas untuk menilai siapapun," imbuh sekretaris Fraksi PKB DPR ini.

Dia kembali menjelaskan bahwa kerja sama tim di alat kelengkapan dewan tersebut sudah sangat baik.

"Koordinasi selama ini tidak masalah. Soal bagus tidaknya kita tidak bisa menilai. Tapi hasilnya kan diputuskan sesuai jadwal," pungkasnya.

Perombakan itu tercantum dalam surat yang dikirimkan DPP Partai Golkar ke DPR. Supit menilai surat itu sebenarnya tidak punya legalitas karena status Golkar yang belum diakui pemerintah.

"Status partai kan belum sah karena belum ada yang diakui. Kalau bicara objektif kan seharusnya tidak bisa diterima, tapi itu teman-temannya Novanto. Ya lihat saja perkembangannya," ucap Supit.

Selain mencopot Supit dan menggantinya dengan Kahar Muzakir, Golkar juga menunjuk Azis Syamsuddin sebagai sekretaris fraksi untuk mendampingi Novanto. (sumber

Asumsi Anggaran Belanja Pusat - RAPBN 2016

29-30 Juni 2015 - Menurut Jazilul kita perlu mencari efisiensi penyaluran subsidi karena untuk pupuk dan listrik merupakan subsidi untuk perusahaan/corporation.  [sumber]

Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Perhubungan - RAPBN 2016

24 Juni 2015 - Jazilul menekankan ke Menteri Perhubungan bahwa tanggung-jawab konektivitas ada di pundak beliau. Namun Jazilul mendengar laporan bahwa dalam penyerapan anggaran Kementerian Perhubungan (Kemenhub) di 2015 menunjukkan gelagat yang tidak baik. Oleh karena itu Jazilul ingin evaluasi ulang Pagu Kebutuhan dari Kemenhub dan tolak ukur penyerapannya.  [sumber]

Informasi Pribadi

Tempat Lahir
Gresik
Tanggal Lahir
05/12/1971
Alamat Rumah
Jl. Garuda Blok D-12, Pondok Payung Mas, RT.06/RW.06, Kelurahan Cipayung. Kec. Ciputat. Tangerang Selatan. Banten
No Telp
021 5755 5728 atau 0852 1235 9677

Informasi Jabatan

Partai
Partai Kebangkitan Bangsa
Dapil
Jawa Timur X
Komisi
III - Hukum, HAM, Keamanan