Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
Partai Kebangkitan Bangsa - Banten III
     


Informasi Pribadi

Tempat Lahir
Lamongan
Tanggal Lahir
13/04/1967
Alamat Rumah
Perumahan Modern Hill. Cluster Agathis Blok C-5 No.5. Kel. Pondok Cabe Udik. Pamulang. Tangerang Selatan. Banten.
No Telp

Informasi Jabatan

Partai
Partai Kebangkitan Bangsa
Dapil
Banten III
Komisi

Sikap Terhadap RUU

Pembahasan Lima Isu Krusial dan Pandangan Mini Fraksi — Panitia Khusus DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Dalam Negeri RI

Siti Masrifah mengatakan bahwa ia yang akan membacakan mini fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan menyetujui pembahasan RUU Pemilu ini untuk dilanjutkan pada pembahasan selanjutnya.


Laporan Hasil Tim Perumus (Timus), Tim Sinkronisasi (Timsin) dan Wewenang Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) — Panitia Khusus DPR-RI Rapat Dengar Pedapat (RDP) dengan Tim Pemerintah

Siti Masrifah mengatakan bahwa dalam pasal 457 harus didefinisikan kembali tambahan ayat harus dihilangkan mengingat definisinya menjadi jauh.


Memperoleh Masukan Terkait Pembentukan Rancangan Undang Undang (RUU) Tentang Pengawasan Obat dan Makanan — Komisi 9 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kementerian Perdagangan, Kementerian Kesehatan, Badan Pengawas Obat dan Makanan (POM)

Siti Masrifah mengungkapkan bahwa harusnya penguatan struktur diikuti dengan ketersediaan SDM. Ketika kita semangat memperkuat Badan POM, saat itu aspek pengawasan dan penegakan hukum yang lebih ditekankan di sana. Dalam konteks itu akhirnya kita sepakat untuk membahas menerima RUU Badan POM ini. Memang hampir sama mengenai aspek pendekatan hukum dan pengawasan dan membuat instrumen tetapi ia melihat ada kewenangan yang diambil, jangan sampai RUU ini dibuat dengan setengah hati namun semangat ini harus senantiasa dibangun bersama. Soal kewenangan, ada beberapa hal yang perlu disinkronisasikan kembali agar tidak bertabrakan. Sebenarnya dari Kementerian Perdagangan banyak yang disampaikan namun tetap kita belum mendapat masukan yang lebih detail soal apa yang selama ini dilakukan, apalagi saudara sudah mendengarkan keinginan BPOM dan jangan sampai bentrok dengan Kementerian Perdagangan. BPOM menginginkan ada izin industri, tetapi yang memberikan izin industri itu siapa. Kita kemarin mengalami pembahasan RUU yang sangat tumpang tindih lantas ini setengah hati atau sepenuh hati dalam hal penguatan BPOM. Dalam hal ini bukannya kami meragukan BPOM, kalau sekarang ingin dikuatkan kemudian banyak pekerjaan yang akan di-insert-kan di penguatan itu lantas apakah SDMnya sudah siap atau belum sama sekali.


Laporan Panja RUU Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBN Tahun 2017, Laporan Semester I dan Prognosis Semester II APBN Tahun 2018 - Raker Badan Anggaran dengan Menteri Keuangan

Siti menyampaikan bahwa Fraksi PKB menyatakan persetujuan terhadap RUU ini agar dilanjutkan ke tingkat selanjutnya.


Pembahasan RUU KUHP - Komisi 3 DPR RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Hukum dan HAM RI

Siti Masrifah berpendapat bahwa Fraksi PKB DPR RI berpendapat menyetujui RUU KUHP untuk dilanjutkan pada tingkat selanjutnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pertama Fraksi PKB berpendapat perlu ada pembaharuan hukum pidana yang harus memuat visi mendasar, yaitu: dekolonisasi dan penguatan demokrasi, kedua harus diakui adanya tindak pidana adat, sebagai hukum yang hidup di masyarakat, ketiga harus ada pengaturan mengenai tindak pidana mati, keempat perlu ada tindak pidana yang mengatur konten pornografi, kelima dalam pembentukan UU ini harus memperhatikan putusan pengadilan yang berkaitan dengan delik penghinaan presiden, delik penistaan agama, dan yang lainnya, keenam kami menyetujui bahwa hukum pidana ini harus dikodifikasikan. Secara keseluruhan, Fraksi PKB menyetujui agar pembahasan RKUHP ini bisa dilanjutkan pada pembicaraan tingkat II pada sidang paripurna.


Pengesahan RUU Kebidanan – Rapat Kerja Komisi 9 dengan Menteri Kesehatan, Menteri Dalam Negeri, Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi , Menteri Ketenagakerjaan, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Siti mengatakan kehadiran bidan sebagai ujung tombak pelayanan kelahiran sehingga harus bisa memberikan pelayanan persalinan yang berkualitas. Terkait dengan bidan WNA Fraksi PKB mengingtakan agar kemeterian perlu melakukan koordinasi untuk mengawasi adanya bidan WNA yang tidak memiliki surat izin. Siti menyatakan Fraksi PKB menyetujui agar RUU Kebidanan ini bisa dilanjutkan pada tingkat pembicaraan selanjutnya demi memberi kepastian hukum bagi para bida di Indonesia.


Tanggapan

Permasalahan Peredaran Produk Obat, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang terindikasi mengandung DNA Babi — Komisi 9 DPR RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan 15 Industri Farmasi

Siti mengatakan yang menjadi perhatian BPOM harusnya saat pre-market yaitu administrasi pengeluaran ijin, tetapi yang terjadi adalah ijin edar sudah diberikan lalu BPOM bertindak. Siti mengatakan tidak bisa mengatakan suatu produk halal dari tulisan saja, harus dilakukan pengecekan. Siti berpendapat pengawasan dari cost market kurang, sehingga memungkinkan adanya perubahan komposisi bahan baku. Siti menyampaikan di dapil Banten 3 masih beredar produk viostin dan enzyplex, sudah sejauh mana pemusnahan produk dilakukan, apakah produk 42 ton sudah dimusnahkan.


Roadmap Ketenagakerjaan — Komisi 9 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia

Terkait pemagangan nasional, Siti mengatakan bahwa ia tidak mengetahui designnya seperti apa dan apakah ada koordinasi dengan perusahaan tertentu agar ingin pemagangan dengan persyaratan.


Isu Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) — Komisi 9 DPR RI Rapat Dengar Pendapat dengan Profesor Budi Hidayat, PKFI, IDI, PDGI, Asosiasi Dinas Kesehatan (ADINKES), IAI, Asosiasi Rumah Sakit Swasta Seluruh Indonesia (ARSSI), Gapopin, Cancer Information and Support Center (CISC), Autoimun Indonesia, YLKI, DPK, International Pharmaceutical Manufacturer Group (IPMG), Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN), BPJS Kesehatan serta P2JK Kementerian Kesehatan RI

Siti menanyakan skema agar kapitasi dapat mencapai keadilan. Siti mengatakan, setiap puskesmas itu kapitasinya bersifat gelondongan dan menurutnya ini mungkin bagian dari kerugian defisit BPJS Kesehatan. Siti mengatakan, bila ada regulasi harusnya dipetakan dan menanyakan kendala dari regulasi yang kemudian menyebabkan hambatan bagi BPJS Kesehatan di lapangan.


Laporan Panja Perumus Kesimpulan terkait Laporan Semester I dan Prognosis Semester II APBN 2018 — Badan Anggaran (Banggar) DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Koordinator Panja Pemerintah

Secara keseluruhan Siti sudah membaca draf yang diberikan oleh Pemerintah, namun Siti mempertanyakan karena tidak adanya rekomendasi yang diberikan. Siti mengingatkan terdapat hal yang perlu diwaspadai dari ekonomi global yaitu yang berkaitan dengan perang dagang Amerika Serikat dan China. Siti menanyakan strategi yang akan Pemerintah lakukan dalam menghadapi perang dagang tersebut. Siti mengatakan jika nilai tukar rupiah naik, maka harga komoditas juga akan naik. Siti khawatir jika terjadi kenaikan harga komoditas di semester II tahun 2018.


Keterangan Pemerintah Terhadap Rancangan Undang-Undang (RUU) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2017, Pembentukan Panitia Kerja (Panja), dll — Badan Anggaran (Banggar) DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Keuangan (Menkeu) dan Gubernur Bank Indonesia (BI)

Siti Masrifah menyampaikan bahwa ia anggota banggar yang baru dan akan memberi sedikit masukan agar jangan sampai DAK tidak terserap baik karena pilkada yang dikambing hitamkan. Ia mengatakan Komisi 9 pernah mengundang seluruh stakeholders mengenai penyerapan DAK. Menurutnya, harus ada evaluasi menyeluruh terhadap penetapan anggaran DAK. Ia menyampaikan bahwa juknis yang diterima daerah terlambat dan dokumen yang SPJ buat menghabiskan banyak waktu. Ia mengatakan hasil panja sudah dikirim ke Kemenkes dan Kemenkeu namun tidak tahu sudah dibaca atau belum. Ia menyampaikan hasil rekomendasi Panja yang mendesak Kementerian terkait untuk membuat juklak/juknis untuk memperhatikan kebutuhan daerah dan mendesak Pemerintah membuat pengusulan DAK 1 pintu sehingga DAK yang dibagi 4 term bisa menjadi 2 term saja. Ia mengapresiasi Menkeu dan menurutnya perbaikan-perbaikan positif yang disampaikan tadi harus benar-benar untuk rakyat.


Target Perluasan Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan Tahun 2018 terhadap Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU), Upaya Perluasan Manfaat Layanan Tambahan BPJS Ketenagakerjaan di Bidang Pendidikan dan Pelatihan, serta Kesiapan BPJS Ketenagakerjaan dalam Memberikan Layanan terhadap Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia — Komisi 9 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan

Siti meminta penjelasan mengenai dana yang terkumpul saat ini di BPJS Ketenagakerjaan. Siti juga meminta data terkait asosiasi atau perusahaan yang peduli dan paham dengan BPJS Ketenagakerjaan.


Defisit, Peraturan Direktur, Fraud dan Lain Sebagainya — Komisi 9 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan BPJS Kesehatan, Wakil Menteri Keuangan dan Dewan Jaminan Sosial Nasional

Siti mengatakan bahwa DJSN memberi solusi, yaitu ada amanat undang-undang untuk menjamin keselamatan keuangan BPJS Kesehatan tentang pengelolaan aset.


Postur RAPBN Tahun 2019 - Raker Badan Anggaran (Banggar) dengan Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Indonesia

Siti menyampaikan bahwa anggaran pendidikan dan kesehatan, subsidi dan cadangan belanja ada kenaikan, cadangan belanja menjadi Rp14,4T. Terkait dana cadangan belanja Rp14,4T, Siti usul agar dibahas di Panja Pemerintah Pusat. Setelah Siti cermati, setelah nilai tukar berubah menjadi 15.000, terjadi banyak perubahan dan kenaikan di beberapa sektor.


Pembahasan Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA K/L) dalam APBN ta. 2019 — Badan Anggaran DPR RI Rapat Kerja dengan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan RI, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman RI, dan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan RI

Siti Masrifah menyatakan dirinya bingung dengan tugas Kemenko Maritim yakni tata kelola garam, PLT sampah dan sebagainya. Ia menanyakan soal alasan belum dibangunnya pembangkit listrik tenaga sampah di dapilnya serta langkah efektif untuk sosialisasi capaian perekonomian agar tidak dianggap hoax. Selanjutnya, ia mengatakan perlu ada strategi menurunkan impor. Terakhir, ia mengatakan Pemerintah harus ada etika baik dalam menyelesaikan pelanggaran HAM masa lalu.


Pembicaraan Pendahuluan APBN Tahun 2019 — Badan Anggaran (Banggar) DPR-RI Rapat Panja RKP dengan BPS, Kemenkes, Kementan, Koor Panja RKP, BPJT dan Dirjen Kereta Api

Siti Masrifah bertanya berapa jumlah PKHl karena selama ini data yang digunakan menkes belum valid walaupun validasi 6 bulan sekali.


Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) revisi UU — Komisi 9 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Kesehatan, Menteri Dalam Negeri, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, dan Kementerian Hukum dan HAM

Siti menanyakan persetujuan KemenPAN RB terhadap penyampaian Menkes.


RKP dan Prioritas Anggaran RAPBN TA 2020 - Rapat Panja Banggar dengan Bappenas

Pada program prioritas pertama, Siti ingin menyoroti pemaparan tersebut, yang pertama Banggar melihat sampai detik ini tidak tahu mengapa ada kurangnya kesadaran pemerintah untuk melakukan sosialisasi tentang ketertiban administrasi kependudukan. Siti menyampaikan jika melihat pagu indikatif Kementerian Kesehatan tahun 2020 yang hanya Rp56,744T itu mengalami penurunan jika dibandingkan tahun 2018 yang hampir Rp2T, jadi jika memang ada pemotongan anggaran, jangan anggaran kesehatan yang dipotong.


Pembicaraan Pendahuluan RAPBN TA 2020 dan RKP 2020 - Raker Banggar dengan Menteri Keuangan, Bappenas dan Gubernur Bank Indonesia

Siti menyampaikan bahwa Komisi 9 DPR-RI beberapa kali mengundang Menteri Keuangan untuk membahas permasalahan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), dalam hal ini Menteri Keuangan mengusulkan pembentukan pembauran kebijakan, maka Siti minta dipertegas kembali bentuk bauran kebijakannya seperti apa. Siti berpendapat bahwa hal penting lainnya yang harus diperhatikan adalah kehadiran pemerintah di bidang kesehatan, pendidikan dan ekonomi. Siti juga menjelaskan bahwa ada PR pemerintah untuk memberikan back up penduduk yang rentan miskin, dan Siti menanyakan sebenarnya apa kriteria miskin itu, karena saat ini banyak orang yang tidak miskin tetapi mau dikategorikan sebagai orang miskin. Siti juga merasa Baksos saja tidak cukup, pemerintah perlu membuat skema untuk mengidentifikasikan orang yang miskin dan rentan miskin.


Usul Terbentuknya Panitia Khusus (Pansus) Kasus Hutang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) – Komisi 9 DPR-RI dan Komisi 11 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) Gabungan dengan Menteri Keuangan (Menkeu), Menteri Kesehatan (Menkes), Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN), Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK), dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS)

Masrifah mengatakan data dengan porsi terbesar adalah dari BPJS dengan penerimaan bantuan iuran dari APBN maupun APBD. Menurutnya, jika defisit Rp 32 Triliun, kalau di aktuaria dan PBI sebenarnya sudah tercover, ditambah dengan beberapa tindak lanjut BKP yang ada. Ia mengatakan saat ini Komisi 9 kesulitan karena datanya ada di Kemensos dan untuk berjaga-jaga apabila ada orang miskin yang belum tercover oleh BPJS, koreksi manajemen juga sangat penting. Ia menanyakan biaya efisiensi operasionalnya.


Pandangan Umum Fraksi-Fraksi atas RUU tentang RAPBN TA 2020 serta Nota Keuangannya - Rapat Paripurna DPR-RI

Siti Masrifah menyampaikan pandangan dari Fraksi PKB, sebagai berikut: Tahun 2020 merupakan tahun pelaksanaan tahun jangka pembangunan nasional ke 4. Maka kebijakan fiskal harus ditempatkan bukan hanya budget saja. Rupiah masih dibayangi oleh ketidakpastian global. F-PKB meminta OJK dan BI secara serius menjaga kestabilan agar bisa menjaga neraca pembayaran agar bisa stabil. Pendapatan cukai menjadi Rp110,3T dengan kontribusi besar dengan cukai tembakau. Hasil tembakau tersebut harus memperhatikan petani dan sektor pekerja di tembakau. Pemerintah seharusnya bisa mendorong PNBP Migas dan Non-Migas. Sesuai dengan tema "peningkatan SDM untuk pertumbuhan berkualitas", harus dapat dilaksanakan sesuai dgn Program pemerintah. Secara umum F-PKB menyambut dengan baik. Untuk akselerasi daya sains seperti peningkatan SDM, KIP kuliah, perbaikan kesehatan, serta dukungan pertumbuhan ekonomi dari dunia usaha. Sejalan dengan tema kebijakan fiskal "APBN untuk akselerasi daya saing" maka PKB menyambut baik. Untuk itu sejalan dengan tema tersebut, maka dengan Rapat Paripurna ini F-PKB untuk menambah instrumen yaitu "dana abadi pesantren". F-PKB setuju agar UU RAPBN dan Nota Keuangan bisa dilanjutkan ke pembicaraan tahap selanjutnya


Fit and Proper Test Calon Anggota BPK - RDPU Komisi 11 dengan Calon Anggota BPK atas nama Tjatur Sapto E

Siti menanyakan strategi apa yang akan dilakukan Tjatur dalam rangka optimalisasi fungsi dan peran BPK apabila ia terpilih menjadi anggota BPK nanti.


RKP dan Prioritas Anggaran dalam RAPBN Tahun 2019 - Raker Panja Banggar dengan Bappenas

Siti merupakan anggota baru Banggar. Siti mengapresiasi atas tema yang diambil pemerintah yaitu
pemerataan pembangunan dan pertumbuhan berkualitas. Kesannya yang fokus pemerataan pembangunan bukan pertumbuhan berkualitas. Selain di Banggar, Siti juga ditempatkan di Komisi 11. Pada rapat perdananya di Banggar, Siti menanyakan posisi kesehatan ada di program prioritas ke berapa, kalau melihat grand desain pemerintah dikatakan berhasil dari 3 hal yang dinilai dlm bahasa Jawa disebut 3W, yaitu wareg (kenyang), waras (sehat), dan wasis (cerdas). 3 hal ini Siti kira perlu dapat penekanan
walaupun 2018 dan 2019 tahun - tahun politik sehingga prioritas ke-5 juga perlu dukungan. Fraksinya kesulitan untuk mendapat data program penerima iuran BPJS Kesehatan. Siti juga menanyakan sampai sejauh mana data dari BPS bisa membantu kementerian terkait.


RKA K/L dan RKP Tahun 2018 - Raker Komisi 6 dengan Menteri BUMN (diwakili Menteri Keuangan)

Siti mengatakan laba BUMN Rp164 triliun tahun lalu, tahun ini Kementerian BUMN ditargetkan Rp205 triliun.


Latar Belakang

Dra. Hj. Siti Masrifah terpilih menjadi Anggota DPR-RI periode 2014-2019 dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) mewakili Dapil Banten III setelah memperoleh 32,308 suara. Dikenal pendukungnya dengan panggilan Cifah, Cifah adalah kader senior PKB dan dipercaya menjadi Anggota Dewan Syuro DPP PKB (2012-2014).

Cifah juga dikenal sebagai tokoh advokasi kewanitaan. Cifah adalah Ketua Perempuan Bangsa PKB, organisasi sayap kewanitaan dari PKB (2014-2019) dan Sekretaris dari PP Fatayat NU (2010-2015).

Cifah adalah seorang pendidik dan pendakwah. Cifah adalah pengajar dan dosen di almamaternya Institut Ilmu Al-Quran (IIQ) di Jakarta. Cifah juga paham seluk-beluk birokrasi dan pernah menjadi konsultan di Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (2010-2013) dan menjadi Tenaga Ahli di Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal (2010-2013). 

Pendidikan

SLTA, SMA Negeri 2, Lamongan (1986)

S1, Syariah, Institut Ilmu Al-Quran (IIQ), Jakarta (1993)

S2, Hadist Ulumul-Quran, Institut Ilmu Al-Quran (IIQ), Jakarta (2002)

Perjalanan Politik

Sejak lulus SMA, Siti Masrifah bergabung dan aktif berorganisasi di Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), organisasi sayap kepemudaan dari Nahdlatul Ulama (NU).

Di 2000, Cifah bergabung menjadi kader dari NU dan diberi tanggung jawab menjaid Sekretaris I di PP Fatayat NU, organisasi sayap kewanitaan NU (2004-2007) dan Sekretaris Umum (2010-2015).

Di 2005, Cifah bergabung menjadi kader PKB dan menjabat sebagai Bendahara Umum PPKB (2005-2007).

Karena pengetahuannya mengenai akar rumput, Cifah diminta menjadi konsultan di Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (2010-2013), yang pada saat itu dipimpin oleh Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar dan juga sebagai Tenaga Ahli di Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal, yang pada saat iut dipimpin oleh kader PKB, Helmi Faishal Zaini.

Sebagai salah satu kader PKB yang menjanjikan pada Pileg 2014, Cifah mencalonkan diri menjadi calon legislatif. Cifah terpilih menjadi Anggota DPR-RI periode 2014-2019 mewakili Dapil Banten III. Cifah sekarang duduk di Komisi IX yang membidangi kesehatan, tenaga kerja dan transmigrasi. 

Pada Juli Siti mengaku sebagai anggota baru dalam Badan Anggaran DPR-RI.

Visi & Misi

belum ada

Program Kerja

belum ada

Sikap Politik

Tanggapan terhadap RUU

RUU Pemilihan Umum (RUU Pemilu)

24 Mei 2017 - Siti berpendapat bahwa kehendak konstitusi yang terkandung dalam Pasal 6a Ayat 1-4 tidak menginginkan adanya calon tunggal, sehingga Fraksi PKB menolak adanya calon tunggal, sedangkan Exit Kausul yang diberikan pemerintah pada Ayat 6 Fraksi PKB menerimanya, namun penghapusan Pasal 5 Fraksi PKB tidak sepakat.

Terkait dengan metode kampanye menurutnya memang perlu diatur oleh negara agar lebih tertib.

Terkait pendanaan untuk saksi oleh negara, ia menyetujuinya guna meningkatkan derajat demokrasi.   [sumber]

RUU Pemilihan Umum (RUU Pemilu)-Penyerahan DIM dan Pengesahan Panja

19 Januari 2017 - Dalam Rapat Kerja (Raker) Panitia Khusus (Pansus) RUU Pemilu dengan Menteri Dalam Negeri, Menteri Hukum dan HAM, serta Menteri Keuangan, Siti yang mewakili PKB menyatakan bahwa PKB telah menyusun 543 pasal dan 1.500-an DIM. PKB juga sepakat dengan fraksi lain bahwa DIM ini sifatnya fleksibel dan bisa dinego. Siti mengatakan bahwa ada grand design yang harus dipikirkan. Ukuran parlemen dirumuskan dahulu, baru kemudian bagaimana mengalokasikannya dan dengan metode apa lalu baru sistem pemilu. Isu krusial yang PKB bahas adalah perubahan judul, penetapan kursi DPR dimana angka 560 sudah tidak memadai karena jumlah penduduk terus bertambah, reformulasi dapil, metode pemberian suara dimana PKB terbuka, rekapitulasi langsung oleh KPUD, perolehan kursi berdasarkan kursi partai politik, serta ambang batas. [sumber]

RUU Larangan Minuman Beralkohol (RUU Minol)

3 Februari 2016 - Siti Masrifah menanyakan pencegahan dan tindakan yang dilakukan kepolisian dalam menangani masalah minuman beralkohol kepada Bareskrim. Dirinya menyebut bahwa dalam Islam memang ada hukuman yang dapat dikonversi dan konversinya sebanding. Namun dalam KUHP, konversi hukum pidana sangat sedikit. Siti Masrifah juga menambahkan bahwa dalam undang-undang bea cukai, pihak yang memproduksi minol secara ilegal hukumannya sangat kecil.  [sumber]

RUU Pertanahan

18 Juni 2015 - Siti menilai pengusul RUU Pertanahan melihat banyaknya permasalah pertanahan. Menurut Siti RUU Pertanahan ini harus menjadi penghubung sektoral. Siti menegaskan ia berharap dalam pasal-pasal di RUU Pertanahan ini tanah negara tidak dapat dijual-belikan.  [sumber]

RUU Penjaminan

27 Mei 2015 - Siti menekankan jangan sampai RUU Penjaminan ini justru menguatkan badan penjaminnya. Siti setuju untuk dilakukan studi banding ke Korea Selatan.  [sumber]

RUU Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia

23 April 2015 - Siti khawatir jika UU yang dibuat nanti tidak mampu melindungi buruh migran. Siti minta klarifikasi kepada Deputi Perundang-Undangan perubahan paradigma di draft ini yang mengedepankan perlindungan. Padahal menurut Siti, penempatan dan perlindungan tidak bisa dipisahkan.  [sumber]

Tanggapan

Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengawasan tenaga Kerja Asing

26 April 2018 - Pada Raker Komisi 9 dengan Menaker dan BKPM, Siti mempertanyakan mengapa isu yang bergulir sedemikian dahsyat. Tidak ada satupun poin dalam Perpres No.20 th 2018 yang membuat TKA longgar bekerja di indonesia. Siti mengaku karena tujuan Perpres tersebut sudah jelas, yaitu untuk percepatan investasi dan penyederhanaan birokrasi. Jika tujuan percepatan investasi ini untuk memperluas lapangan kerja dapat dijelaskan, maka Siti yakin tidak akan ada orang yang menggoreng permasalahan Perpres tersebut. Siti menyaranka kepada Menaker untuk melakukan sosialisasi mengenai perbandingan antara regulasi lama dengan regulasi baru, jika sekarang RPTKA langsung menjadi IMTA sedangkan dulu terpisah dan lain-lain. Siti berpendapat terhadap VITAS dan KITAS ini memang perlu aturan tadi, dan aturan yang dibuat harus benar-benar diterapkan. [sumber

Implementasi BKKBD, Program KB dalam Pasal 283 UU KUHP

18 Januari 2018 - Masrifah menjelaskan jangakauan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN)  seharusnya luas, untuk itu Ia meminta BKKBN meningkatkan juga kualitas yang ditunjukkan kepada keluarga. Menurutnya BKKBN seharusnya fokus kepada pemberdayaan perempuan bukan kesehatan reproduksi. Masrifah meminta BKKBN bekerja sama dengan Kementrian Pemberdayaan Perempuan, karena ia melihat sangat efektif. Selain itu Ia juga berpendapat bahwa Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK R) harus disosialisasikan ke sekolah-sekolah karena akan membantu mencegah seks bebas di kalangan remaja. Masrifah mengusulkan PIK R harus diperhatikan fungsinya dan harus dipraktikkan di sekolah-sekolah. [sumber]

Evaluasi Kinerja Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan

30 Agustus 2016 - Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi 9 DPR-RI dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS Kesehatan), terkait desain kartu BPJS Kesehatan yang baru, menurut Siti Masrifah, tidak ada perubahan yang mecolok dengan kartu tersebut. Ia juga meminta penjelasan terkait pendaftaran BPJS Kesehatan bagi masyarakat yang belum mempunyai KTP. Soal pemilihan Faskes (fasilitas kesehatan), Siti Masrifah menanyakan proses pemindahan dari satu Faskes ke Faskes yang lain. [sumber]

Pengawasan Tenaga Kerja Asing

22 Juni 2016 - Masrifah menyarankan kepada Panitia Kerja (Panja) Pengawasan Tenaga Kerja Asing untuk memberikan masukan terhadap solusi yang ditawarkan. Masrifah menyatakan bahwa komposisi tim terpadu dan kinerjanya masih dipertanyakan.  [sumber]

Anggaran Badan Kependudukan & Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), Badan Pengawas Obat & Makanan (BPOM), Badan Nasional Penempatan & Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI)

8 Juni 2016 - Siti Masrifah berharap banyak dari rapat hari ini untuk membahas kinerja kedepannya, rasanya belum pas Komisi 9 untuk mengambil keputusan menerima atau menolak karena belum ada laporan realisasi untuk tahun ini,. Siti meminta diyakinkan apa saja program-program itu dan anggaran pengurangan dimana sehingga dapat Komisi 9 fokuskan per badan untuk lebih fokus membahas program.  [sumber]

Kinerja Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan

9 Agustus 2015 - (DetikNews) - Anggota Komisi IX DPR RI Siti Masrifah mengungkapkan banyaknya keluhan terkait Jaminan Kesehatan Nasional yang dikelola oleh BPJS Kesehatan. Oleh karena itu Komisi IX membentuk panitia kerja guna mencari solusi.

"Pada masa persidangan kelima dan keenam nanti kita akan bentuk panja. Nantinya panja ini arahnya adalah ke masyarakat agar BPJS lebih baik," kata Siti dalam diskusi bersama Forum Alumni Aktivia PPMI di Pasar Festival, Kuningan, Jakarta Selatan, Minggu (9/8/2015).

Siti menjelaskan bahwa Penerima Bantuan Iur (PBI) dari JKN yang dikelola BPJS Kesehatan tersebut seharusnya jumlahnya ditambah. Menurut dia PBI itu merupakan peserta yang tak mendaftar secara mandiri.

"Kemudian soal anggaran, saat ini APBN kita masih menganggarkan kurang dari 5 persen. Idealnya memang 5 persen, tapi kalau bisa semakin ditambah lagi. Padahal anggaran pendidikan bisa kok sampai 20 persen," ungkap Siti.

Jika anggaran sudah ditingkatkan, maka masyarakat bisa jadi tak membayar iuran. Tetapi masalah kemudian muncul ketika tak semua wajib pajak taat terhadap kewajibannya.

"Dari puluhan juta wajib pajak, hanya 11 persen saja yang taat pajak. Jadi bagaimana bisa negara menanggung sepenuhnya biaya kesehatan?" imbuh dia.

Siti tak menampik bahwa banyak pula keluhan dari tenaga kesehatan. Diantaranya adalah pasien yang menjadi manja dan minta dirawat inap meski tak sesuai prosedur. Ada pula pasien yang meminta rongent, padahal tak semua penyakit membutuhkan rongent.

Presidium Dokter Indonesia Bersatu dr Yadi Permana juga menambahkan soal imbalan yang diterima oleh dokter swasta. Dia menyebutkan bahwa upah yang diterima baik dokter swasta maupun PNS dipukul rata.

"Setiap pasien BPJS, kami menerima Rp 2.000 setelah menangani mereka. Kalau saya yang dokter PNS mungkin tak terlalu masalah karena saya juga dapat gaji dari pemerintah. Tetapi rekan-rekan yang di swasta kadang mengeluh karena dengan bayaran segitu, banyak pasien yang minta banyak fasilitas," tutur Yadi.

Sementara itu pengamat sosial Maftuchan kemudian menanggapi soal upah tersebut. Menurut dia selain menyoroti angka Rp 2.000, seharusnya dibicarakan pula fasilitas lain yang didapat.

"Dokter itu kan juga mendapat gaji dan fasilitas lainnya. Saya sepakat bahwa BPJS ini memang bertujuan sosial, sebuah jaminan sosial. Tapi memang sistemnya seakan-akan seperti asuransi. Kalau kita bicara asuransi, maka identik dengan profit. Tapi BPJS ini non-profit," kata Maftuchan. (sumber)

Pada Rapat Dengar Pendapat dengan Dewan Jaminan Sosial Nasional tanggal 27 Maret 2015 - Siti Masrifah menilai sangat sulit untuk masyarakat registrasi untuk ikut BPJS di daerah. Menurut Siti Masrifah data-data BPJS harus diperbaharui dan disinkronisasi dengan data di Jamsostek agar tidak harus registrasi ulang untuk mencegah anggota-anggota dan obat-obat yang tidak semestinya di-cover BPJS.  Siti Masrifah menolak usulan kenaikan iuran non-PBI karena Siti Masrifah menilai banyak fasilitas BPJS yang sekarang belum terjamin.  [sumber]

Tata Kelola Badan Legislasi - Kinerja Legislasi

25 Mei 2015 - Hasil legislasi menurut Siti Masrifah adalah hal yang menjadi penilaian masyarakat terhadap DPR. Ia meminta tenaga ahli Badan Legislasi (Baleg) untuk membuat perbandingan antara wewenang Baleg di masa sidang lalu dan sekarang. Karena ia merasa masih banyak komisi yang salah mengerti wewenang Baleg, sehingga banyak komisi menunggu izin Baleg untuk memulai diskusi RUU. Padahal hal ini tidak dibutuhkan. Sosialisasi tentang fungsi dan wewenang Baleg menurut Siti Masrifah sangatlah penting.  [sumber]

Kasus Malpraktek RS Siloam Karawaci dan Obat Buvanest (Panja Anestesi)

7 April 2015 - Siti mendapat masukan dari badan pengawas rumah sakit di Jakarta ada dua hal yang patut diduga sebagai penyebab kematian pasien, alur distribusi obat dan kebersihan lab. Siti minta klarifikasi ke Kalbe apakah kematian pasien disebabkan dari ampul yang sama atau tidak. Siti juga minta klarifikasi ke Kalbe tingkat kebersihan lab dan penjagaan di pabrik ketika menunggu orderan.  [sumber]

Peraturan Pengamanan Lingkungan Gedung DPR

6 April 2015 - Siti setuju bahwa keamanan Gedung DPR tetap prioritas nomor 1. Siti saran ke Sekretariat DPR untuk dibuat regulasi keamanan yang komprehensif.  [sumber]

Evaluasi Kesiapan BPJS Ketenagakerjaan untuk Launching per 1 Juli 2015

2 April 2015 - Siti minta klarifikasi ke Direktur Utama BPJSTK apakah ada keterlibatan pihak ketiga dalam rancangan anggaran tahunan karena Siti berharap tidak memberatkan perusahaan mengenai iuran yang sebesar 8%.  [sumber

Masrifah menjelaskan jangakauan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN)  seharusnya luas, tingkatkan juga kualitas yang ditunjukkan kepada keluarga. Seharusnya BKKBN fokusnya kepada pemberdayaan perempuan bukan kesehatan reproduksi. Masrifah meminta BKKBN bekerjasama dengan Kementrian Pemberdayaan Perempuan, karena ia melihat sangat efektif. Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK R) harus disosialisasikan ke sekolah-sekolah. Ini membantu mencegah seks bebas dikalangan remaja. Masrifah mengusulkan PIK R harus diperhatikan fungsinya dan harus dipraktekan di sekolah-sekolah.

Informasi Pribadi

Tempat Lahir
Lamongan
Tanggal Lahir
13/04/1967
Alamat Rumah
Perumahan Modern Hill. Cluster Agathis Blok C-5 No.5. Kel. Pondok Cabe Udik. Pamulang. Tangerang Selatan. Banten.
No Telp

Informasi Jabatan

Partai
Partai Kebangkitan Bangsa
Dapil
Banten III
Komisi