Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
Partai Kebangkitan Bangsa - Banten III
Komisi IX - Tenaga Kerja & Transmigrasi, Kependudukan, Kesehatan
     


Informasi Pribadi

Tempat Lahir
Lamongan
Tanggal Lahir
13/04/1967
Alamat Rumah
Perumahan Modern Hill. Cluster Agathis Blok C-5 No.5. Kel. Pondok Cabe Udik. Pamulang. Tangerang Selatan. Banten.
No Telp

Informasi Jabatan

Partai
Partai Kebangkitan Bangsa
Dapil
Banten III
Komisi
IX - Tenaga Kerja & Transmigrasi, Kependudukan, Kesehatan

Latar Belakang

Dra. Hj. Siti Masrifah terpilih menjadi Anggota DPR-RI periode 2014-2019 dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) mewakili Dapil Banten III setelah memperoleh 32,308 suara. Dikenal pendukungnya dengan panggilan Cifah, Cifah adalah kader senior PKB dan dipercaya menjadi Anggota Dewan Syuro DPP PKB (2012-2014).

Cifah juga dikenal sebagai tokoh advokasi kewanitaan. Cifah adalah Ketua Perempuan Bangsa PKB, organisasi sayap kewanitaan dari PKB (2014-2019) dan Sekretaris dari PP Fatayat NU (2010-2015).

Cifah adalah seorang pendidik dan pendakwah. Cifah adalah pengajar dan dosen di almamaternya Institut Ilmu Al-Quran (IIQ) di Jakarta. Cifah juga paham seluk-beluk birokrasi dan pernah menjadi konsultan di Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (2010-2013) dan menjadi Tenaga Ahli di Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal (2010-2013). 

Pendidikan

SLTA, SMA Negeri 2, Lamongan (1986)

S1, Syariah, Institut Ilmu Al-Quran (IIQ), Jakarta (1993)

S2, Hadist Ulumul-Quran, Institut Ilmu Al-Quran (IIQ), Jakarta (2002)

Perjalanan Politik

Sejak lulus SMA, Siti Masrifah bergabung dan aktif berorganisasi di Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), organisasi sayap kepemudaan dari Nahdlatul Ulama (NU).

Di 2000, Cifah bergabung menjadi kader dari NU dan diberi tanggung jawab menjaid Sekretaris I di PP Fatayat NU, organisasi sayap kewanitaan NU (2004-2007) dan Sekretaris Umum (2010-2015).

Di 2005, Cifah bergabung menjadi kader PKB dan menjabat sebagai Bendahara Umum PPKB (2005-2007).

Karena pengetahuannya mengenai akar rumput, Cifah diminta menjadi konsultan di Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (2010-2013), yang pada saat itu dipimpin oleh Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar dan juga sebagai Tenaga Ahli di Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal, yang pada saat iut dipimpin oleh kader PKB, Helmi Faishal Zaini.

Sebagai salah satu kader PKB yang menjanjikan pada Pileg 2014, Cifah mencalonkan diri menjadi calon legislatif. Cifah terpilih menjadi Anggota DPR-RI periode 2014-2019 mewakili Dapil Banten III. Cifah sekarang duduk di Komisi IX yang membidangi kesehatan, tenaga kerja dan transmigrasi. 

Pada Juli Siti mengaku sebagai anggota baru dalam Badan Anggaran DPR-RI.

Visi & Misi

belum ada

Program Kerja

belum ada

Sikap Politik

Tanggapan terhadap RUU

RUU Pemilihan Umum (RUU Pemilu)

24 Mei 2017 - Siti berpendapat bahwa kehendak konstitusi yang terkandung dalam Pasal 6a Ayat 1-4 tidak menginginkan adanya calon tunggal, sehingga Fraksi PKB menolak adanya calon tunggal, sedangkan Exit Kausul yang diberikan pemerintah pada Ayat 6 Fraksi PKB menerimanya, namun penghapusan Pasal 5 Fraksi PKB tidak sepakat.

Terkait dengan metode kampanye menurutnya memang perlu diatur oleh negara agar lebih tertib.

Terkait pendanaan untuk saksi oleh negara, ia menyetujuinya guna meningkatkan derajat demokrasi.   [sumber]

RUU Pemilihan Umum (RUU Pemilu)-Penyerahan DIM dan Pengesahan Panja

19 Januari 2017 - Dalam Rapat Kerja (Raker) Panitia Khusus (Pansus) RUU Pemilu dengan Menteri Dalam Negeri, Menteri Hukum dan HAM, serta Menteri Keuangan, Siti yang mewakili PKB menyatakan bahwa PKB telah menyusun 543 pasal dan 1.500-an DIM. PKB juga sepakat dengan fraksi lain bahwa DIM ini sifatnya fleksibel dan bisa dinego. Siti mengatakan bahwa ada grand design yang harus dipikirkan. Ukuran parlemen dirumuskan dahulu, baru kemudian bagaimana mengalokasikannya dan dengan metode apa lalu baru sistem pemilu. Isu krusial yang PKB bahas adalah perubahan judul, penetapan kursi DPR dimana angka 560 sudah tidak memadai karena jumlah penduduk terus bertambah, reformulasi dapil, metode pemberian suara dimana PKB terbuka, rekapitulasi langsung oleh KPUD, perolehan kursi berdasarkan kursi partai politik, serta ambang batas. [sumber]

RUU Larangan Minuman Beralkohol (RUU Minol)

3 Februari 2016 - Siti Masrifah menanyakan pencegahan dan tindakan yang dilakukan kepolisian dalam menangani masalah minuman beralkohol kepada Bareskrim. Dirinya menyebut bahwa dalam Islam memang ada hukuman yang dapat dikonversi dan konversinya sebanding. Namun dalam KUHP, konversi hukum pidana sangat sedikit. Siti Masrifah juga menambahkan bahwa dalam undang-undang bea cukai, pihak yang memproduksi minol secara ilegal hukumannya sangat kecil.  [sumber]

RUU Pertanahan

18 Juni 2015 - Siti menilai pengusul RUU Pertanahan melihat banyaknya permasalah pertanahan. Menurut Siti RUU Pertanahan ini harus menjadi penghubung sektoral. Siti menegaskan ia berharap dalam pasal-pasal di RUU Pertanahan ini tanah negara tidak dapat dijual-belikan.  [sumber]

RUU Penjaminan

27 Mei 2015 - Siti menekankan jangan sampai RUU Penjaminan ini justru menguatkan badan penjaminnya. Siti setuju untuk dilakukan studi banding ke Korea Selatan.  [sumber]

RUU Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia

23 April 2015 - Siti khawatir jika UU yang dibuat nanti tidak mampu melindungi buruh migran. Siti minta klarifikasi kepada Deputi Perundang-Undangan perubahan paradigma di draft ini yang mengedepankan perlindungan. Padahal menurut Siti, penempatan dan perlindungan tidak bisa dipisahkan.  [sumber]

Tanggapan

Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengawasan tenaga Kerja Asing

26 April 2018 - Pada Raker Komisi 9 dengan Menaker dan BKPM, Siti mempertanyakan mengapa isu yang bergulir sedemikian dahsyat. Tidak ada satupun poin dalam Perpres No.20 th 2018 yang membuat TKA longgar bekerja di indonesia. Siti mengaku karena tujuan Perpres tersebut sudah jelas, yaitu untuk percepatan investasi dan penyederhanaan birokrasi. Jika tujuan percepatan investasi ini untuk memperluas lapangan kerja dapat dijelaskan, maka Siti yakin tidak akan ada orang yang menggoreng permasalahan Perpres tersebut. Siti menyaranka kepada Menaker untuk melakukan sosialisasi mengenai perbandingan antara regulasi lama dengan regulasi baru, jika sekarang RPTKA langsung menjadi IMTA sedangkan dulu terpisah dan lain-lain. Siti berpendapat terhadap VITAS dan KITAS ini memang perlu aturan tadi, dan aturan yang dibuat harus benar-benar diterapkan. [sumber

Implementasi BKKBD, Program KB dalam Pasal 283 UU KUHP

18 Januari 2018 - Masrifah menjelaskan jangakauan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN)  seharusnya luas, untuk itu Ia meminta BKKBN meningkatkan juga kualitas yang ditunjukkan kepada keluarga. Menurutnya BKKBN seharusnya fokus kepada pemberdayaan perempuan bukan kesehatan reproduksi. Masrifah meminta BKKBN bekerja sama dengan Kementrian Pemberdayaan Perempuan, karena ia melihat sangat efektif. Selain itu Ia juga berpendapat bahwa Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK R) harus disosialisasikan ke sekolah-sekolah karena akan membantu mencegah seks bebas di kalangan remaja. Masrifah mengusulkan PIK R harus diperhatikan fungsinya dan harus dipraktikkan di sekolah-sekolah. [sumber]

Evaluasi Kinerja Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan

30 Agustus 2016 - Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi 9 DPR-RI dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS Kesehatan), terkait desain kartu BPJS Kesehatan yang baru, menurut Siti Masrifah, tidak ada perubahan yang mecolok dengan kartu tersebut. Ia juga meminta penjelasan terkait pendaftaran BPJS Kesehatan bagi masyarakat yang belum mempunyai KTP. Soal pemilihan Faskes (fasilitas kesehatan), Siti Masrifah menanyakan proses pemindahan dari satu Faskes ke Faskes yang lain. [sumber]

Pengawasan Tenaga Kerja Asing

22 Juni 2016 - Masrifah menyarankan kepada Panitia Kerja (Panja) Pengawasan Tenaga Kerja Asing untuk memberikan masukan terhadap solusi yang ditawarkan. Masrifah menyatakan bahwa komposisi tim terpadu dan kinerjanya masih dipertanyakan.  [sumber]

Anggaran Badan Kependudukan & Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), Badan Pengawas Obat & Makanan (BPOM), Badan Nasional Penempatan & Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI)

8 Juni 2016 - Siti Masrifah berharap banyak dari rapat hari ini untuk membahas kinerja kedepannya, rasanya belum pas Komisi 9 untuk mengambil keputusan menerima atau menolak karena belum ada laporan realisasi untuk tahun ini,. Siti meminta diyakinkan apa saja program-program itu dan anggaran pengurangan dimana sehingga dapat Komisi 9 fokuskan per badan untuk lebih fokus membahas program.  [sumber]

Kinerja Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan

9 Agustus 2015 - (DetikNews) - Anggota Komisi IX DPR RI Siti Masrifah mengungkapkan banyaknya keluhan terkait Jaminan Kesehatan Nasional yang dikelola oleh BPJS Kesehatan. Oleh karena itu Komisi IX membentuk panitia kerja guna mencari solusi.

"Pada masa persidangan kelima dan keenam nanti kita akan bentuk panja. Nantinya panja ini arahnya adalah ke masyarakat agar BPJS lebih baik," kata Siti dalam diskusi bersama Forum Alumni Aktivia PPMI di Pasar Festival, Kuningan, Jakarta Selatan, Minggu (9/8/2015).

Siti menjelaskan bahwa Penerima Bantuan Iur (PBI) dari JKN yang dikelola BPJS Kesehatan tersebut seharusnya jumlahnya ditambah. Menurut dia PBI itu merupakan peserta yang tak mendaftar secara mandiri.

"Kemudian soal anggaran, saat ini APBN kita masih menganggarkan kurang dari 5 persen. Idealnya memang 5 persen, tapi kalau bisa semakin ditambah lagi. Padahal anggaran pendidikan bisa kok sampai 20 persen," ungkap Siti.

Jika anggaran sudah ditingkatkan, maka masyarakat bisa jadi tak membayar iuran. Tetapi masalah kemudian muncul ketika tak semua wajib pajak taat terhadap kewajibannya.

"Dari puluhan juta wajib pajak, hanya 11 persen saja yang taat pajak. Jadi bagaimana bisa negara menanggung sepenuhnya biaya kesehatan?" imbuh dia.

Siti tak menampik bahwa banyak pula keluhan dari tenaga kesehatan. Diantaranya adalah pasien yang menjadi manja dan minta dirawat inap meski tak sesuai prosedur. Ada pula pasien yang meminta rongent, padahal tak semua penyakit membutuhkan rongent.

Presidium Dokter Indonesia Bersatu dr Yadi Permana juga menambahkan soal imbalan yang diterima oleh dokter swasta. Dia menyebutkan bahwa upah yang diterima baik dokter swasta maupun PNS dipukul rata.

"Setiap pasien BPJS, kami menerima Rp 2.000 setelah menangani mereka. Kalau saya yang dokter PNS mungkin tak terlalu masalah karena saya juga dapat gaji dari pemerintah. Tetapi rekan-rekan yang di swasta kadang mengeluh karena dengan bayaran segitu, banyak pasien yang minta banyak fasilitas," tutur Yadi.

Sementara itu pengamat sosial Maftuchan kemudian menanggapi soal upah tersebut. Menurut dia selain menyoroti angka Rp 2.000, seharusnya dibicarakan pula fasilitas lain yang didapat.

"Dokter itu kan juga mendapat gaji dan fasilitas lainnya. Saya sepakat bahwa BPJS ini memang bertujuan sosial, sebuah jaminan sosial. Tapi memang sistemnya seakan-akan seperti asuransi. Kalau kita bicara asuransi, maka identik dengan profit. Tapi BPJS ini non-profit," kata Maftuchan. (sumber)

Pada Rapat Dengar Pendapat dengan Dewan Jaminan Sosial Nasional tanggal 27 Maret 2015 - Siti Masrifah menilai sangat sulit untuk masyarakat registrasi untuk ikut BPJS di daerah. Menurut Siti Masrifah data-data BPJS harus diperbaharui dan disinkronisasi dengan data di Jamsostek agar tidak harus registrasi ulang untuk mencegah anggota-anggota dan obat-obat yang tidak semestinya di-cover BPJS.  Siti Masrifah menolak usulan kenaikan iuran non-PBI karena Siti Masrifah menilai banyak fasilitas BPJS yang sekarang belum terjamin.  [sumber]

Tata Kelola Badan Legislasi - Kinerja Legislasi

25 Mei 2015 - Hasil legislasi menurut Siti Masrifah adalah hal yang menjadi penilaian masyarakat terhadap DPR. Ia meminta tenaga ahli Badan Legislasi (Baleg) untuk membuat perbandingan antara wewenang Baleg di masa sidang lalu dan sekarang. Karena ia merasa masih banyak komisi yang salah mengerti wewenang Baleg, sehingga banyak komisi menunggu izin Baleg untuk memulai diskusi RUU. Padahal hal ini tidak dibutuhkan. Sosialisasi tentang fungsi dan wewenang Baleg menurut Siti Masrifah sangatlah penting.  [sumber]

Kasus Malpraktek RS Siloam Karawaci dan Obat Buvanest (Panja Anestesi)

7 April 2015 - Siti mendapat masukan dari badan pengawas rumah sakit di Jakarta ada dua hal yang patut diduga sebagai penyebab kematian pasien, alur distribusi obat dan kebersihan lab. Siti minta klarifikasi ke Kalbe apakah kematian pasien disebabkan dari ampul yang sama atau tidak. Siti juga minta klarifikasi ke Kalbe tingkat kebersihan lab dan penjagaan di pabrik ketika menunggu orderan.  [sumber]

Peraturan Pengamanan Lingkungan Gedung DPR

6 April 2015 - Siti setuju bahwa keamanan Gedung DPR tetap prioritas nomor 1. Siti saran ke Sekretariat DPR untuk dibuat regulasi keamanan yang komprehensif.  [sumber]

Evaluasi Kesiapan BPJS Ketenagakerjaan untuk Launching per 1 Juli 2015

2 April 2015 - Siti minta klarifikasi ke Direktur Utama BPJSTK apakah ada keterlibatan pihak ketiga dalam rancangan anggaran tahunan karena Siti berharap tidak memberatkan perusahaan mengenai iuran yang sebesar 8%.  [sumber

Masrifah menjelaskan jangakauan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN)  seharusnya luas, tingkatkan juga kualitas yang ditunjukkan kepada keluarga. Seharusnya BKKBN fokusnya kepada pemberdayaan perempuan bukan kesehatan reproduksi. Masrifah meminta BKKBN bekerjasama dengan Kementrian Pemberdayaan Perempuan, karena ia melihat sangat efektif. Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK R) harus disosialisasikan ke sekolah-sekolah. Ini membantu mencegah seks bebas dikalangan remaja. Masrifah mengusulkan PIK R harus diperhatikan fungsinya dan harus dipraktekan di sekolah-sekolah.

Informasi Pribadi

Tempat Lahir
Lamongan
Tanggal Lahir
13/04/1967
Alamat Rumah
Perumahan Modern Hill. Cluster Agathis Blok C-5 No.5. Kel. Pondok Cabe Udik. Pamulang. Tangerang Selatan. Banten.
No Telp

Informasi Jabatan

Partai
Partai Kebangkitan Bangsa
Dapil
Banten III
Komisi
IX - Tenaga Kerja & Transmigrasi, Kependudukan, Kesehatan