Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
Partai Kebangkitan Bangsa - Kalimantan Barat
Komisi IV - Pertanian, Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta Kelautan
  


Informasi Pribadi

Tempat Lahir
Jakarta
Tanggal Lahir
10/04/1972
Alamat Rumah
Rumah Dinas DPR-RI, Kalibata, Blok A4-A9
No Telp

Informasi Jabatan

Partai
Partai Kebangkitan Bangsa
Dapil
Kalimantan Barat
Komisi
IV - Pertanian, Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta Kelautan

Latar Belakang

KabarIndonesia - Tjong Nyuk Hao adalah generasi ke-4 sejak leluhurnya meninggalkan Moyan, Guangdong. "Himbauan" almarhum Jenderal Soeharto agar orang-orang Tionghoa memiliki "nama Indonesia" membuat Nyuk Hao memiliki identitas tambahan. Sekarang ia dikenal dengan nama Daniel Johan. Ia adalah Wakil Sekretaris Jenderal DPP Partai Kebangkitan Bangsa sekaligus Direktur Institute of National Leadership and Public Policy (INLAPP).

Daniel Johan dilahirkan di Jakarta, 10 April 1972. Ia tinggal di daerah Pekojan yang dikenal sebagai perkampungan Arab di masa kolonial Belanda. 

Pendidikan

Yayasan Tri Ratna
Universitas Tarumanegara 

Perjalanan Politik

Pendiri dan Anggota Dewan Pengurus Prokader (2006-sekarang)
Pendiri dan Anggota Forum Kebangsaan Pemuda Indonesia - FKPI (1998)
Pendiri dan Anggota Indonesian Interfaith Youth - Gemari (1999)
Pemimpin Umum dan Redaktur Senior Majalah Hikmahbudhi (1995-sekarang)

Visi & Misi

Belum Ada

Program Kerja

Belum Ada 

Sikap Politik

RUU Perlindungan, Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan dan Petambak Garam

3 Maret 2016 - Menurut Daniel saat ini banyak Peraturan Menteri  (Permen) yg bertentangan dengan UU. Mewakili Fraksi PKB, Daniel berpendapat bahwa Pasal 77 dalam RUU Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan, serta Petambak Garam tetap harus ada. Daniel menyampaikan bahwa Fraksi PKB menyetujui RUU ini untuk dibahas lebih lanjut pada tingkat Paripurna.  [sumber]

Revisi UU Terorisme

20 Januari 2016 - (Kompas.com) - Wakil Sekretaris Jenderal Partai Kebangkitan Bangsa Daniel Johan mengatakan, revisi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme sudah bersifat mendesak. 

PKB sepakat dengan wacana revisi UU Terorisme. 

"Indonesia saat ini sedang menghadapi darurat teroris. Oleh karena itu, F-PKB mendorong revisi UU Terorisme," kata Daniel melalui pesan singkat, Rabu (20/1/2016).

Ia mengatakan, revisi diharapkan memberikan wewenang lebih kepada aparat penegak hukum untuk melakukan pencegahan dini terhadap aksi teror. 

Meski demikian, bukan berarti aparat dapat bertindak lebih represif.

Badan Legislasi (Baleg) DPR saat ini sedang menyusun RUU-RUU yang akan dimasukkan di dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2016. 

Daniel memastikan, Fraksi PKB akan mengusulkan revisi UU Terorisme dalam rapat Baleg DPR. 

"F-PKB akan mengusulkan revisi UU Terorisme ini masuk dalam Prolegnas dan menjadi prioritas 2016," kata dia. (sumber)

Prolegnas Prioritas 2015

8 Juli 2015 - (DetikNews) - Minimnya pencapaian kinerja DPR di bidang legislasi menuai kritikan. Hingga masa sidang ke IV tahun ini, belum ada satu pun penyusunan dan pengesahan rancangan undang-undang (RUU) yang terealisasi.

Anggota Badan Legislasi (Baleg) dari Fraksi PKB, Daniel Johan memberikan penjelasan. Ia menepis tudingan Baleg yang tak bekerja optimal.

"Sebenarnya kinerja Baleg sudah sangat optimal bahkan sampai begadang sampai subuh. Tapi, yang membuat lama adalah aturan yang berubah bahwa Baleg hanya sinkronisasi dan harmonisasi saja," ujar Daniel dalam pesan singkatnya, Rabu (8/7/2015), malam.

Dia menyebut pihaknya langsung membahas begitu ada RUU yang masuk dari pengusul. Ia meminta dukungan dari pengusul RUU seperti pemerintah serta komisi terkait agar ikut aktif bergerak dalam penyusunan RUU.

Pentingnya proses ini agar publik paham dan tak selalu menyudutkan pihak Baleg DPR jika pencapaian target prolegnas tak tercapai. Apalagi target RUU dalam prolegnas prioritas 2015 yaitu 39 RUU dinilai terlalu banyak.

"Seluruh RUU yang masuk dari pengusul langsung dibahas dan diselesaikan. Baleg tidak bisa kerja kalau pemerintah dan pengusul tdk bergerak. Bila terlalu banyak dan diuber-uber, dikhawatirkan menjadi asal ada saja dan ini berbahaya bagi negara dan rakyat," tutur politikus PKB ini.

Lantas, berapa RUU yang ideal dalam setiap prolegnas prioritas?

Daniel berpendapat sebaiknya target jumlah maksimal sebanyak 24 RUU. Sementara, minimal mestinya hanya 18 RUU.

"Lebih baik utamakan kualitas, kematangan dan kesempurnaan dari sebuah undang-undang. Karena undang-undang itu jantungnya negara yang menguasai hajat hidup seluruh rakyat. Idealnya minimal 18, maksimal 24 RUU saja," tuturnya. (sumber

UU Perlindungan Nelayan dan Pembudi Daya Ikan

4 Juni 2015 - Menurut Daniel sekarang nilai tukar nelayan pembudidaya ikan saat ini semakin turun. Daniel pesan ke para Direktur Jenderal dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) agar para jajaran menteri jangan sekali-kali membuat kebijakan yang tidak pro-rakyat.  [sumber]

RUU Pilkada (2014)

Politikus yang pro rakyat adalah yang berani mempertahankan keyakinan dan mengambil sikap untuk tetap mendukung pilkada langsung.  [sumber]

Tanggapan Terhadap RUU

RUU Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan

11 September 2017 - Dalam Raker Komisi 4 dengan Menteri Pertanian, Menteri Kelautan dan Perikanan, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, serta Menteri Hukum dan HAM, Daniel mengatakan bahwa berdasarkan surat dari Presiden tentang RUU Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan, komisi 4 telah menggelar pembicaraan terkait pentingnya penyatuan lembaga karantina yang saat ini dinilai masih terpisah-pisah. Menurut Daniel, dengan dibentuknya badan karantina nasional, prinsip-prinsip dan mekanisme karantina dapat dilakukan lebih efektif dan efisien. Selain itu, badan karantina nasional juga merupakan saran dari Ombudsman RI. Daniel berharap raker yang dilaksanakan dapat melahirkan kebijakan sesuai dengan yang diharapkan.[sumber]

RUU Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (KSDAHE)

31 Agustus 2016 - Pada Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi 4 dengan pakar; Hadi, Joko, dan Prof. Ambas, Johan menyatakan bahwa dalam penyelenggaraan konservasi Undang-Undang Konservasi SDA Hayati dan Ekosistem (UU KSDHE), Indonesia merupakan Negara ke-28 yang meratifikasi protokol Nagoya. UU ini belum menonjolkan aspek pemanfaatan secara berkesinambungan dan menimbulkan multitafsir dan tumpang tindih peraturan dalam UU yang ada. Masyarakat pun belum terakomodasi dalam UU KSDAHE ini meski mereka adalah pihak yang terlibat dalam konservasi. Penegakan hukum juga tidak optimal karena keterbatasan penyidik. [sumber

Tanggapan

Pelarangan Cantrang

10 Oktober 2018 – Audiensi  Komisi 4 dengan Aliansi Nelayan Indonesia. Daniel Johan menyampaikan batas kita sampai bulan Desember, jadi kita tidak akan menandatangani APBN 2019 untuk KKP jika masih ada aturan yang menyusahkan nelayan. [sumber]

120 Perusahaan Perkebunan Pelanggar Peraturan di Kalimantan Tengah Tetap Beroperasi

26 Oktober 2016 - (Tribun News) - Wakil Ketua Komisi IV DPR Daniel Johan menegaskan, setidaknya ada 120 perusahaan perkebunan di Kalimantan Tengah yang melanggar berbagai peraturan, tapi tetap beroperasi.

Sebanyak 120 perusahaan itu, mengelola kurang lebih 800 ribu hektar di Kalteng.

Akibatnya, muncul berbagai pelanggaran aturan, hal ini dipastikan merugikan negara dan masyarakat.

Demikian dikatakannya usai pertemuan dengan Gubernur Provinsi Kalimantan TengahSugianto Sabran, perwakilan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, perwakilan dinas-dinas di lingkungan Pemprov Kalteng, serta direksi perusahaan pelanggar aturan, di Palangka Raya, Kalteng, Rabu (26/10/2016) malam.

Pertemuan ini dalam rangka kunjungan spesifik Komisi IV ke Kalteng.

“Berdasarkan laporan di pusat, ada sekitar 120 perusahaan yang dianggap melanggar peraturan, dan menjadi kebun ilegal di Kalteng. Dampaknya sangat buruk. Dengan lahan mencapai 800 ribu hektar, berapa dana reboisasi dan nilai tegakan yang hilang, sehingga tidak masuk ke keuangan negara,” tegas Daniel.

Berikutnya, masih kata Daniel, Hak Guna Usaha (HGU) seluas 800 ribu hektar yang dilanggar juga menyebabkan kerugian negara triliunan rupiah, karena tidak ada pemasukan keuangan negara.

Imbasnya, juga merugikan masyarakat, karena minimnya APBD, pembangunan pun menjadi minim. Belum lagi, hampir semua perusahaan itu tidak memenuhi aturan 20 persen kebun plasma untuk petani. Hal itu tentu sangat merugikan petani.

“Plasma menjadi indikator yang kuat, karena plasma itu bukan hanya tanggung jawab dan kebaikan sosial perusahaan kepada masyarakat, tapi juga perintah Undang-undang, wajib hukumnya dijalankan oleh perusahaan,” tegas politisi F-PKB itu.

Daniel menambahkan, jika memang perusahaan ini terbukti melanggar peraturan, pihaknya mendorong Pemerintah Daerah untuk melakukan langkah tegas. Selain itu, akan dilakukan berkoordinasi dengan Pemerintah Pusat.

“Kalau memang benar-benar melakukan pelanggaran, akan kita tindak tegas, bahkan sampai pencabutan izin perusahan,” tegas politisi asal dapil Kalimantan Barat itu, sembari berjanji akan mencari solusi terbaik terhadap permasalahan ini.

Dalam kesempatan yang sama, Gubernur Kalteng menyambut baik kunjungan kerja spesifik Komisi IV DPR ini. Ia berharap, dengan adanya dukungan DPR untuk menindak perusahaan pelanggar izin ini, dapat memperkuat langkah yang diambilnya.

“Selama menjabat, saya melihat ada permasalahan yang ada di Kalteng. Sumber-sumber potensi penerimaan asli daerah banyak, tapi Kaltengnya miskin. Masyarakat miskin, bahkan ada perusahaan yang sudah HGU, tapi wilayahnya berada di area hutan,” kata Gubernur.

Kunjungan kerja spesifik Komisi IV DPR ini juga diikuti oleh Anggota Komisi IV dari F-PDI Perjuangan Sudin (dapil Lampung), Efendi Sianipar (dapil Riau), Dardiansyah (dapil Kalsel), Agustina Wilujeng Pramestuti (dapil Jawa Tengah), dan Henky Kurniadi (dapil Jawa Timur). Kemudian Andi Nawir (F-Gerindra/dapil Sulsel), Taufiq R. Abdullah (F-PKB/dapil Jateng), Sa'duddin (F-PKS/dapil Jabar), dan Zainut Tauhid (F-PPP/dapil Jateng), dan Hamdhani (F-Nasdem/dapil Kalteng).  [sumber]

Dampak Kebijakan Peraturan Menteri Kelautan Perikanan 

14 September 2016 - Pada Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Gubernur Kalimantan Barat, Maluku, Maluku Utara, Sumatera Barat, Sulawesi Utara, Jawa Tengah, Jabar, Jawa Timur, Lampung, Bangka Belitung, Nusa Tenggara Barat, Sumatera Utara, dan Sulawesi Selatan, Daniel menyampaikan bahwa pelaksanaan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan menyisakan masalah sebagai dampak dari regulasi Kementerian Kelautan dan Perikanan tentang penangkapan lobster serta perizinan usaha tangkap dan lain-lain yang telah diundangkan UU Nomor 7 Tahun 2016. Oleh karena itu Pemerintah daerah dilarang membuat peraturan yang bertentangan dengan UU ini. Indonesia adalah negara kepulauan yang aset berharganya harus dikuasai dan dilestarikan. Potensi yang besar wajib dikelola untuk kesejahteraan rakyat di masa kini dan mendatang. Daniel menyayangkan kesejahteraan rakyat ini masih jauh dari angan-angan,  karena dampak regulasi kebijakan kelautan dan perikanan. Menurut Daniel Johan ada dua hal penting terkait Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan yaitu dampak dari kebijakan yang ada dan juga data terhadap produksi, pemecatan, dan lainnya. Data juga menjadi penting dalam merumuskan kebijakan anggaran dan lainnya. Daniel meminta surat resmi dari perwakilan gubernur untuk disampaikan ke presiden.  [sumber]

RKA-K/L 2017 dan RAPBN 2017 - Kementerian Pertanian

5 September 2016 - Pada Rapat Kerja (Raker) Komisi 4 dengan Menteri Pertanian (Mentan), Andi Amran Sulaiman, Daniel berterima kasih karena THL mendapatkan respon yang baik dari masyarakat dan beliau juga berterima kasih pada Mentan karena sudah membantu penanganan yang cepat terhadap rabies.  [sumber]

Program Kerja dan Rencana Kerja Tahun 2017 - Badan Restorasi Gambut

31 Agustus 2016 -  Pada Rapat Dengar Pendapat Komisi 4 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) dengan Badan Restorasi Gambut (BRG), Daniel bependapat bahwa BRG bisa bekerja sama dengan pemangku dapil. Ia juga meminta jika ada project di wilayah Kalbar bisa menghubunginya. BRG harus mewujudkan karbon kredit secara nyata dari Badan Restorasi Gambut dapat dihitung carbon credit. Menurut Daniel, ini merupakan hal berat mengingat APBN yang belum turun. [sumber]

RKA, RKP K-L TA 2017, APBN-P TA 2016 Kemen KP

14 Juni 2016 - Dalam Rapat Kerja (Raker) Komisi 4 dengan Menteri Kelautan dan Perikanan RI, Susi Pudjiastuti, Daniel berpendapat bahwa pembahasan APBN-P bukannya mengalami kemajuan malah mengalami kemunduran. Contohnya, per 3 November 2014 Indonesia punya kemampuan untuk mengangkut ikan lewat 4964 kapal, 619,400 per 17 Maret 2016 kemarin kemampuan untuk keluarkan ikan ke darat turun menjadi 3122 kapal. Sehingga, kemampuan aset anjlok dalam mengeluarkan dan mengangkut ikan.Bebannya naik 320%, padahal dulu hanya 10 ton pertahun. Daniel mempertanyakan kondisi demikian bagaimana cara mengatasinya. Daniel juga meminta persetujuan dan menyarankan bahwa pembahasan ini ditunda sampai ada perbaikan yang berpihak kepada nelayan, bukan sebagai panglima angkatan laut. [sumber]

Jadwal Kunjungan Kerja

8 Maret 2016 - Daniel berpendapat, khusus untuk Kalimantan Tengah, kehutanan bisa dimasukkan ke daerah Kapuas. Sementara untuk pertanian, menurutnya, fokuskan pada karet juga. Terakhir, ia menyarankan agar Kementerian Kelautan dan Perikanan (KemenKP) melakukan koordinasi dengan Himpunan Masyarakat Simalungun Indonesia (HMSI) setempat.  [sumber]

Keakuratan Data Produksi, Konsumsi dan Sebaran Pangan

2 Februari 2016 - (DetikNews) - Jakarta -Dalam beberapa kesempatan, Kementerian Pertanian (Kementan) menyatakan produksi jagung surplus. Hal itu pula yang jadi alasan pemerintah kemudian melarang jagung impor, imbasnya harga jagung melambung tinggi hingga sempat tembus Rp 7.000/kg.

Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi IV DPR RI dengan Perum Bulog, Kementan, dan sejumlah asosiasi perunggasan, keakuratan data produksi, kebutuhan, sebaran, dan sebaran wilayah produksi jagung jadi polemik yang paling disoroti.

Anggota Komisi IV DPR, Daniel Johan mengungkapkan, hilir dari polemik jagung impor yang tak kunjung diuraikan adalah pada keraguan data yang dipakai pemerintah sebelum memutuskan kebijakan.

"Sebenarnya data di lapangan itu bagaimana. Kalau datanya morat-marit kayak begini, yah perencanaan jadinya ngaco, rakyat yang jadi korban. Datanya dari BPS (Badan Pusat Statistik), padahal BPS saja diragukan," ujar Daniel saat RDP, di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (2/2/2016).

Ia mencontohkan, tahun lalu, dengan produksi Rp 22,8 juta ton berdasarkan angka ramalan BPS, dan kebutuhan jagung sebesar 21,4 juta ton, seharusnya ada surplus sebesar 400 ribu ton.

"Dengan data yang surplus tersebut, tak ada alasan buat impor. Data yang morat-marit begini terus berulang," jelas Daniel.

Data yang keliru pula, lanjutnya, juga terjadi pada masalah impor beras. "Produksi katanya surplus 10 juta, tapi kemudian di Rakortas (Rapat Koordinasi Terbatas) diputuskan impor 1,5 juta ton," katanya.

Dalam polemik jagung, kebijakan yang diambil berdasarkan data yang keliru ini pula yang terlihat dari naiknya harga jagung secara tiba-tiba pasca dilarangnya impor jagung.

"Laporan produksi jagung katanya surplus. Kok sekarang harga jagung bisa tiba-tiba naik dari Rp 2.000/kg jadi Rp 6.000/kg, kemudian malah ada yang Rp 7.000/kg. Kalau saya lihat, antara Dirjen Peternakan dan Dirjen Tanaman Pangan sendiri kayanya nggak pernah ngobrol juga, apa karena ruangannya berjauhan," tutupnya. (sumber)

Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Pertanian, Kementerian Kelautan dan Perikanan dan Badan Urusan Logistik - RAPBN 2016

19 November 2015 - Daniel menanyakan mengapa Susi Pudjiastuti begitu fokus dengan perikanan tangkap. Terkait dengan Kasus Freeport, Daniel mengusulkan untuk diadakan Pansus Freeport untuk memperjuangkan saham Freeport kembali 100% ke Indonesia.  [sumber]

Anggaran Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan 2016

10 Juni 2015 - Daniel fokus kepada program penjagaan lahan. Daniel minta ke Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (MenLHK) Program Penegakan Hukum dan Lingkungan menjadi fokus utama KemenLHK karena titik hotspot dan kebakaran hutan tertinggi ada di Kalimantan. Daniel minta penjelasan ke MenLHK rincian dari Program Penegakan Hukum dan Lingkungan yang anggarannya sebesar Rp. 265 milyar. Daniel ingin dibentuk Panitia Kerja (Panja) Penyerobotan Lahan dan Kehutanan karena menurut Daniel aktifitas ini banyak dilakukan oleh pihak-pihak lain. Daniel juga minta pendapat dari MenLHK bagaimana bisa lebih melibatkan masyarakat dalam menjaga hutan. Terkait data RKA-KL KemenLHK, Daniel minta rincian sebaran lokasi-lokasi dari programnya.  [sumber]

Evaluasi Kinerja Kementerian Pertanian

26 Mei 2015 - Daniel fokus kepada Program Percetakan Sawah Baru. Daniel minta klarifikasi ke Menteri Pertanian (Mentan) lokasi percetakan sawah baru dimana saja dan apakah irigasi langsung dibangun saat cetak sawah baru. Daniel menyoroti bahwa percetakan sawah baru seharusnya cost-nya Rp.7 juta - 8 juta, berbeda yang disebutkan pada pemaparan yaitu Rp.15 juta per hektar. Untuk mencapai swasembada pangan, Daniel saran ke Mentan untuk mempertimbangkan Metode Hazton yang sudah banyak digunakan di Kalimantan Barat. Daniel juga saran ke Mentan untuk kembalikan peran Bulog seperti semestinya dan jangan impor pada saat petani sedang panen.

Daniel menyampaikan pandangan Fraksi PKB untuk membentuk Panitia Khusus (Pansus) Tata Niaga Pangan untuk menyikapi isu Beras Plastik.  Sehubungan dengan masalah pupuk langka, menurut Daniel ketika pupuk urea di produksi oleh Pupuk Kaltim tidak pernah telat. Namun ketika sekarang dipindah ke Pupuk Iskandar Muda jadinya telat.  [sumber]

Evaluasi Stabilisasi Harga Pangan

6 April 2015 - Daniel minta penjelasan dari Direktur Utama Bulog apa sumber masalah di Bulog yang perlu perhatian lebih dari Komisi 4. Sehubungan dengan cadangan beras sebanyak 2 juta ton, Daniel menilai cadangannya terlalu banyak. Daniel minta klarifikasi kepada Direktur Utama Bulog apa dasar kebijakan untuk cadangan beras sebanyak itu.  [sumber]

Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan

1 April 2015 - Saat reses Daniel menerima banyak aspirasi dari nelayan yang mengeluhkan kebijakan-kebijakan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan. Menurut Daniel kebijakan-kebijakan yang dibuat KKP seperti ‘jebakan Batman’ pada Pemerintahan Presiden Joko Widodo dimana nelayan-nelayan menjadi takut untuk melaut karena takut ditangkap karena kebijakan-kebijakan KKP tersebut. Pada prinsipnya Daniel setuju kebijakan PerMen No.2 namun Daniel saran ke MenKP untuk memberikan Juklak dan Juknis ke seluruh Indonesia.

Daniel juga minta klarifikasi status dan kelanjutan dari kesepakatan KKP dengan Komisi 4 bulan Januari 2015 lalu.  [sumber]

Kinerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

30 Maret 2015 - Daniel dapat banyak masukan dari kasus kehutanan. Daniel menyorot kasus banyak hutan di Ketapang dan Kapuas Hulu dimana kawasan perkebunan tidak punya izin. Daniel mohon perhatian khusus dari Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk investigasi kasus-kasus perizinan lahan. Daniel minta MenLHK untuk diberikan data untuk UU, Juklak dan Juknis dari program-program kerakyatan.  [sumber]

Raker Komisi 4 dengan Menteri Kelautan dan Perikanan

Pada saat Raker Komisi 4 dengan Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti - Daniel Johan mengatakan bahwa dari pertemuan Komisi 4 dengan pelaku perikanan, ia merasa kebijakan Bu Susi membuat nelayan semakin miskin. Menurutnya banyak larangan dari Menteri Kelautan dan Perikanan menghambat penghasilkan nelayan kecil. Larangan trans-shipment menurut Daniel Johan tidak hanya merugikan nelayan, tapi juga melanggar Undang-Undang. 

Daniel Johan memberikan usulan agar kapal komersil di perairan Indonesia harus buatan Indonesia.  [sumber]

Konservasi Hutan

Pada 11 Februari 2015 - Daniel mengingatkan bahwa ada surat dari Menteri Kehutanan sebelum ibu Siti Nurbaya yang membuat masyarakat tidak terlindungi hutannya. Daniel berharap MenLHK segera melakukan revisi terhadap surat tersebut. Daniel juga menghimbau untuk KemenLHK meningkatkan program yang dekat dengan rakyat dan konservasi. (sumber)

Informasi Pribadi

Tempat Lahir
Jakarta
Tanggal Lahir
10/04/1972
Alamat Rumah
Rumah Dinas DPR-RI, Kalibata, Blok A4-A9
No Telp

Informasi Jabatan

Partai
Partai Kebangkitan Bangsa
Dapil
Kalimantan Barat
Komisi
IV - Pertanian, Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta Kelautan