Partai Kebangkitan Bangsa - Kalimantan Selatan I

Sikap Terhadap RUU

Tanggapan

Anggaran Pemilu dan evaluasi kinerja PKPU — Komisi 2 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan KPU dan Bawaslu

Zainul menjelaskan ada pengalihan pekerjaan barang dan jasa yang tidak sesuai, bulan Desember 2015 kami akan ikut serta dalam pilkada, lantas bagaimana KPU bisa memastikan pilkada akan dijalankan dengan jujur, adil dan akuntabel.

Evaluasi Pelaksanaan Anggaran 2019, Rencana Program dan Anggaran 2020 serta Kelanjutan RUU Penanggulangan Bencana – Komisi 8 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Sosial

Zainul setuju Kemensos bertujuan untuk pengentasan orang miskin dengan metode sendiri yaitu sebelum diberi modal, dilatih dahulu agar tahu modal akan dialokasi dan dikelola. Ia juga menyampaikan mengenai program terpadu Kube yang memberikan keterampilan dan dilatih potensi apa yang dipunya lalu diberi modal. Jadi, dana menjadi efektif dan mengangkat derajat masyarakat disana. Ia mengatakan kemungkinan program Kube sudah ada yang punya usahanya dan ada juga yang belum. Ia menyarankan data PKH harus ada updatenya karena keluarga kepala Desa masih mendapatkan bantuan. Menurutnya, hal tersebut perlu diperhatikan output dan tepat sasarannya. Ia sangat mendukung agar orang tidak menjadi tangan di bawah dengan Kemensos melalui pengentasan orang miskin. Ia juga menyampaikan penyuluh harus diawasi agar programnya efektif dan bermanfaat. Jangan diberi ke orang yang 70 tahun dan harus memperhatikan orang yang masih produktif, jangan salah sasaran.

Evaluasi Program dan Anggaran Tahun 2019 Serta Rencana Program Tahun 2020 dan Isu-Isu Aktual – Komisi 8 DPR RI Rapat Kerja (Raker) dengan Kepala BNPB

Zainul menyampaikan bahwa di dapil NTB 1, pasca gempa bumi itu Pemerintah Pusat berjanji untuk memberi bantuan, tetapi bantuan itu sampai saat ini baru turun sebagian saja. Zainal memohon
Pemerintah menindaklanjuti karena masyarakat NTB ini sangat menunggu. Zainal bertanya mengenai solusi Pemerintah dalam menangani masyarakat penerima bantuan yang syaratnya harus punya KTP dan KK, sedangkan kepunyaan mereka saja sudah hilang.

Latar Belakang

Dr. Zainal Arifin Noor, SE, MM terpilih menjadi Anggota DPR-RI periode 2014-2019 dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) untuk Dapil Kalimantan Selatan I setelah memperoleh 31,975 suara. Zainal dikenal sebagai salah satu pengajar Indonesia dan rektor dari Universitas Achmad Kota Banjarmasin.

Penerima penghargaan Anugrah Citra Adhi Dharma Nusantara dan Anugrah Citra Pendidikan Nasional ini mendapatkan kesempatan untuk mengayomi daerah Kalsel 1 yang meliputi Kab. Balangan, Kab. Banjar, Kab. Barito Kuala, Kab. Hulu Sungai Selatan, Kab. Hulu Sungai Tengah, Kab. Hulu Sungai Utara, Kab. Tabalong, dan Kab. Tapin. 

Pada masa kerja 2014-2019 Zainal ditugaskan di Komisi 10 yang membidangi pendidikan, kebudayaan, olahraga dan kepemudaan.

Pendidikan

S1, Ekonomi, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Banjarmasin, Banjarmasin (1987)
S2, Universitas 17 Agustus 1945, Surabaya (1996)
S3, Universitas 17 Agustus 1945, Surabaya (2012)

Perjalanan Politik

Memiliki pengalaman organisasi yang concern di dunia pendidikan dari tahun ke tahun membuat Zainul Arifin Noor berkarir pula di dunia pendidikan. Zainul Arifin Noor menjabat sebagai Wakil Ketua Asosiasi Perguruan Tinggi Seluruh Indonesia selama 2 periode, 1999-2003 dan di sambung pada tahun 2003-2007. Pada tahun yang sama 2003-2008 Zainul juga menjabat sebagai Ketua Forum Komunikasi Dosen Perguruan Tinggi Swasta Seluruh Indonesia. Hingga sekarang beliau masih dipercayakan menjabat sebagai Wakil Ketua Asosiasi Perguruan Tinggi Seluruh Indonesia dari tahun 2007-2013 sampai periode berikutnya 2013-2016. Zainul Arifin Noor juga turut andil di dunia pendidikan sejak tahun 1990 hingga sekarang mulai dari menjadi Pembantu Dekan I hingga menjadi Rektor Universitas di kota kelahirannya. 

Visi Misi

belum ada

Program Kerja

belum ada

Sikap Politik

belum ada

Tanggapan

Terkait Isu Pengelolaan Perguruan Tinggi di Aceh

22 Juni 2016 - Mengenai hal yang menjadi kekhawatiran saat ini, Zainul menanyakan apakah sudah ada solusi atau jalan kopertis. Zainul juga bertanya jika sudah ada, sejauh mana status pembinaan dari Kopertis di Aceh.  [sumber]