Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
Partai Kebangkitan Bangsa - Papua
Komisi VII - Energi Sumber Daya Mineral, Riset & Teknologi, Lingkungan Hidup
        


Informasi Pribadi

Tempat Lahir
Malang
Tanggal Lahir
18/08/1965
Alamat Rumah
Perumahan Pemda, RT.023/RW.000, Kel.Timika Jaya. Mimika Baru. Kota Mimika. Papua
No Telp
081 148 3689 atau 021 575 5689

Informasi Jabatan

Partai
Partai Kebangkitan Bangsa
Dapil
Papua
Komisi
VII - Energi Sumber Daya Mineral, Riset & Teknologi, Lingkungan Hidup

Latar Belakang

Peggi Patricia Pattipi adalah politisi senior dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan sudah dua periode bertugas menjadi Anggota DPR-RI (2004-2009 dan 2009-2014). Peggi berhasil terpilih kembali menjadi Anggota DPR-RI periode 2014-2019 dari Dapil Papua setelah memperoleh 106.371 suara. Peggi pada periode 2009-2014 bertugas di Komisi IV DPR-RI yang membidangi pertanian, perkebunan, kehutanan, kelautan dan perikanan.

Peggi adalah putri dari mantan Gubernur Papua, Jacob Pattipi, dan istri dari Wakil Bupati Mimika, Abdul Mu'is.

Pendidikan

S1, Manajemen, Sekolah Tinggi Ilmu Management-LPMI, Makassar (2009)

Perjalanan Politik

Darah politik sangat kental terasa di keluarga Petti Patrisia Pattipi.  Latar belakang politik yang cukup kuat diturunkan dari sang ayah yang merupakan mantan Gubernur Papua, Jacob Pattipi, dan suaminya yang merupakan seorang Wakil Bupati Mimika, Abdul Mu'is. Memiliki koneksi elit politik yang cukup luas membuat Petti seorang tokoh papua yang dihormati dan terbukti sudah tiga periode berturut-turut menjadi Anggota DPR-RI.

Menjabat sebagai anggota Komisi IV yang membawahi bidang Pertanian, Perkebunan, Kehutanan, Kelautan, Perikanan, dan Pangan setelah sebelumnya di Komisi III, beberapa waktu lalu Peggi turut bertanggungjawab atas pengadaan mega proyek MIFEE (Merauke Integrated Food and Energi State) di mana setelah pembahasan yang cukup panjang hingga menghabiskan waktu tiga tahun namun pengadaan proyek ini masih alot dirasa. Tercetusnya ide pengembangan pangan dan energi ini semula berawal dari perkiraan kasar di mana nantinya hasil dari proyek ini mampu menghasilkan tambahan cadangan pangan di Indonesia.

Alotnya koordinasi dan komunikasi yang terjadi antara pemerintah dan DPR, maupun pemerintah dan masyarakat Merauke dalam mega proyek ini menimbulkan permasalahan tersendiri di mana dimungkinkan akan terjadi transformasi bentuk sistem pertanian Orang Papua Asli (OPA) yang semula berupa sistem pertanian sederhana dan dihasilkan untuk kebutuhan pangan sendiri akan diubah menjadi sistem pertanian modern yang nantinya bertujuan untuk memenuhi komoditi ekspor. Dalam hal ini, Peggi yang merupakan OPA bersama anak Papua lain, Robert Joppi Kardinal, mengambil jalan tengah untuk berdiskusi dengan Bupate Merauke, masyarakat adat, LSM setempat, serta Koordinator KOMALI mengenai kerumitan yang terjadi di mega proyek ini. 

Sebelumnya, Peggi dan beberapa srikandi lain merupakan harapan DPR agar bisa lebih vokal dalam menyampaikan aspirasi rakyat yang mewakili dari suara perempuan.

Visi & Misi

belum ada

Program Kerja

belum ada

Sikap Politik

Asumsi Dasar Makro, RKA-K/L, dan Program yang Didanai DAK - Kementerian ESDM

6 September 2016 - Pada Rapat Kerja Komisi 7 dengan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Fraksi PKB dan Peggi menyetujui usulan pemerintah. [sumber]

Tanggapan Terhadap RUU

RUU Konvensi Minamata mengenai Merkuri

30 Agustus 2017 - Dalam Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Peggi mengatakan merkuri sangat berbahaya karena memotong rantai makanan dan merusak lingkungan. Harus ada sosialisasi dari KemenLHK (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan) bekerja sama dengan Kemenkes (Kementerian Kesehatan). Peggy mengungkapkan pentingnya posyandu untuk kesehatan para penambang emas. Peggy juga memaparkan ada seratus lebih penambangan liar di Papua yang merusak lingkungan. [sumber]

Tanggapan

Aktivitas Gunung Berapi di Indonesia

26 September 2018 - Pada RDP Komisi 7 dengan Badan Geologi, Peggi mengatakan bahwa geologi memang tidak bisa membebaskan lahan untuk membangun sumur, masyarakat di tempat Peggi meminta tempat dimana sumur itu dibuat harus dibebaskan lahannya.Di Papua tidak ada gunung berapi tetapi ada gempa, Peggi menanyakan ada tidak pengembangan pos untuk gunung yang tidak berapi. Ini Badan Geologi harus membangun pos-pos di sekitar tersebut karena banyak masyarakat yang tinggal disekitar gunung tsersebut.Peggi ingin penjelasan dari Badan Geologi dari 74 pos pengamat itu berapa pos yang digunakan untuk mengawasi laut. [sumber

Rapat Koordinasi Kunker Komisi 7 ke Sumut, Babel dan Riau

11 April 2018 – Peggi berpendapat ketika kunjungan nanti mungkin bibit lada bisa dibawa lalu disampaikan dan diserahkan. [sumber]

Permen-ESDM tentang Nilai Tambah Mineral dan Tata Cara Penjualan Mineral, Perselisihan Mukhtar Tompo dengan Chappy Hakim, dan evaluasi Freeport

21 Februari 2017 - Peggi menanyakan berapa lama negosiasi Freeport dengan Pemerintah tentang perpanjangan KK menjadi IUPK, apakah 120 hari.  Peggi menyimpulkan selama 6 bulan produksi di PT Freeport akan terhenti. Atas 12 karyawan PT Freeport di Jakarta yang melakukan demo Peggi meminta negosiasi yang dilakukan jangan terlalu lama karena ada 856 karyawan PT Freeport yang di-PHK. Menurut Peggi, Freeport sangat bermanfaat bagi rakyat Papua termasuk di Timika. satu desa di Tembagapura di-supply solar oleh Freeport. JIka negosiasi selama 6 bulan tidak membuahkan hasil, Peggi mengkhawatirkan nasib rakyat Papua, Peggi menekankan pentingnya mempercepat negosiasi mengingat dari 32 ribu pekerja ada  4 ribu pekerja asli Papua. Peggi menyakini IUPK bukanlah surat Al-Maidah, jadi bisa diubah. Ia tidak yakin pemerintah bisa memberikan kesejateraan kepada rakyat dengan 51% saham. Menurut Peggi, otsus tidak mensejahterakan masyarakat Papua, Selain itu Ia meminta jangan bawa IUPK yang tidak berikan jaminan tunjangan. Peggi juga mengatakan Ia berani menjamin potong jarinya  jika Pemerintah bisa memberi kesejahteraan untuk rakyat Papua seperti PT Freeport. Ia mengibaratkan otonomi khusus seperti anak kecil yang diberikan 100 ribu namun tidak tahu mau dijajankan apa. Peggi mengumumkan bahwa di KTP-nya tertulis ia berasal dari Timika. Bagi Peggi tidak ada perusahaan tambang yang bisa mensejahterakan rakyat seperti PT Freeport karena setiap tahun Freeport berikan 20 beasiswa pada anak karyawan ke luar negeri. Peggi mempertanyakan ke mana 8 ribu penambang emas akan lari dan Ia memprediksi penambang tersebut bisa bikin kacau. Peggi berpendapat apa yang terjadi membuat Timika lesu karena kini perekonomian terhambat. Peggi meminta Pemerintah dan PT Freeport segera selesaikan negoisisasi agar perusahaan PT Freeport bisa aktif lagi dan Ia minta pemerintah & PT Freeport melibatkan orang Papua saat negoisisasi. Selama ini hanya memberikan posisi vice president dan posisi bawah, ujar Peggi. Tidak ada perusahaan tambang di Indonesia yang mempekerjakan orang buta huruf selain PT Freeport.  Kemudian Peggi membandingkan PT Pertamina dengan PT Freeport dan meminta konfirmasi ada berapa orang Papua yang bekerja di PT Pertamina karena Ia mendapat kabar jumlahnya di bawah 50 orang itu pun posisi bawah. Menurut Peggi, PT Freeport menghargai orang Papua dan Ia tidak melihat PT Pertamina seperti itu. [sumber]

Pembangunan Smelter di Gresik

7 Desember 2016 - Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi 7 dengan Direktur Jenderal Mineral dan Batubara (Dirjen Minerba), PT Freeport dan PT Petrokimia, Peggi menanyakan keberanian Freeport untuk memberi tahu Pemda Papua tentang smelter yang dibangun di Gresik dan pembangunan smelter di Papua harus melalui banyak pertimbangan. Peggi mengatakan bahwa pembangunan smelter di Timika ditolak sebab menyebabkan limbah.[sumber]

Anggaran Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi 2016

9 Juni 2015 - Peggi dorong Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (MenPDT) agar program pengembangan daerah tertentu juga perlu fokus ke aspek pasca konflik. Jadi selain infrastruktur perlu juga ada pembekalan dan pelatihan keterampilan.  [sumber]

Informasi Pribadi

Tempat Lahir
Malang
Tanggal Lahir
18/08/1965
Alamat Rumah
Perumahan Pemda, RT.023/RW.000, Kel.Timika Jaya. Mimika Baru. Kota Mimika. Papua
No Telp
081 148 3689 atau 021 575 5689

Informasi Jabatan

Partai
Partai Kebangkitan Bangsa
Dapil
Papua
Komisi
VII - Energi Sumber Daya Mineral, Riset & Teknologi, Lingkungan Hidup