Sikap Terhadap RUU

Pembahasan Rancangan Undang Undang (RUU) Jasa Konstruksi — Komisi 5 DPR RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Deputi Perundang-Undangan Setjen DPR RI

Peggi menegaskan kontraktor jangan mengejar target waktu, faktor cuaca harus diperhatikan.Karena ini memicu kegagalan.

Tanggapan

Berakhirnya Kontrak Karya PT. Freeport Indonesia — Komisi 7 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Bupati Mimika, Bupati Intan Jaya, Bupati Puncak, Ketua DPRD Mimika, dan PT. Freeport Indonesia

Peggi mewakili Komisi 7 DPR-RI menyetujui pembangunan smelter di Papua. Peggi menanyakan kepada perwakilan PT. Freeport Indonesia lahan yang akan di bangun smelter di Gresik sudah diselesaikan oleh Pemda dan masyarakat setempat atau belum. Peggi beserta Anggota Komisi 7 DPR-RI yang lain ingin mendengarkan dari Pemerintah Daerah sesuai tidaknya dengan peraturan yang berlaku. Ia juga ingin mendengar langsung dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah mengenai lahan yang disiapkan untuk pembangunan smelter. Peggi menanyakan kepada PT. Freeport Indonesia yang sudah diberikan selama ini untuk masyarakat Papua dan besaran CSR yang sudah diberikan. Ia menanyakan alasan tidak adanya publikasi dari pihak Freeport terkait usaha yang selama ini telah diberikan kepada masyarakat Papua. Berbeda dengan PT. Chevron yang kegiatan menanam bayamnya saja bisa diliput TV One. Kedepannya, Peggi berharap agar kontrak karya pembagian keuntungannya harus lebih besar Papua daripada Pemerintah Pusat. Terkait permasalahan listrik di Papua masih tergolong dalam lingkaran merah, apabila PT. Freeport Indonesia telah memberikan manfaat yang sangat baik, mungkin tidak ada akan terjadi hal tersebut.

Kasus Kebakaran Hutan, Reklamasi Pantai Utara Jakarta, Reklamasi 17 Pulau di DKI Jakarta, dan revitalisasi Teluk Benoa — Komisi 7 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI

Peggi meminta alat untuk Kabupaten Merauke yang dapat digunakan untuk mendeteksi kebakaran. 

Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) Tahun 2017 — Komisi 10 DPR-RI Rapat Kerja dengan Menteri Pariwisata

Peggi menanyakan mengapa kilang Kasim tidak ditingkatkan statusnya.

Realiasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2017 — Komisi 7 DPR RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Peggi mengatakan apakah izin lingkungan kepada Pabrik Semen di Kendeng sudah selesai. Peggy menyampaikan bahwa kajian lingkungan hidup strategis di Kementerian LHK dan Kementerian ESDM berbeda, Peggy bertanya alasannya dan berharap kajian tersebut dapat dilakukan secara hati-hati dan profesional. Peggy bertanya progress langkah hukum dan rehabilitasi terkait pengrusakan terumbu karang yang dilakukan kapal pesiar Inggris.

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2016 — Komisi 7 DPR RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Peggi mengatakan bagaimana proses izin penggunaan limbah B3 PT Freeport untuk masyarakat, mengapa izin sulit keluar.

Perkembangan Pelaksanaan APBN 2017 terkait Kelestarian Lingkungan dan Sumber Daya Alam — Komisi 7 DPR-RI Rapat Kerja dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia

Peggi menyampaikan pertanyaannya mengenai izin lingkungan yang telah diberikan kepada Pabrik Semen di Kendeng apakah sudah sesuai, dan kajian lingkungan hidup strategi di Kementerian LHK dan Kementerian ESDM kenapa bisa berbeda. Peggi berharap kajian ini dapat dilakukan secara hati-hati dan profesional.

Lalu, Peggi bertanya pula terkait pengrusakan terumbu karang yang dilakukan oleh kapal pesiar Inggris, penanganannya sudah sampai sejauh mana langkah hukum dan progress rehabilitasinya.

Evaluasi Kerja Tahun 2017 dan Rencana Kerja Tahun 2018 — Komisi 7 DPR RI Rapat Kerja dengan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral

Peggi mengatakan program ‘Papua Terang’ tidak masuk dalam pemaparan Menteri ESDM, padahal program tersebut adalah program pemerintah. Peggi bertanya keseriusan pemerintah karena pencapaian program tersebut hanya 61,42%. Peggi mengatakan proyek pembangunan sudah selesai di Papua, seharusnya bbm 1 harga dan Papua Terang bisa dirasakan Kabupaten Asmat.

Realisasi Royalti, Dokumen Kontrak Karya, Investasi, dan Pengelolaan Limbah — Komisi 7 DPR RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dirjen Mineral dan Batubara Kementerian ESDM, Dirut PT Freeport Indonesia, Dirut PT Amman Mineral Nusa Tenggara, dan Dirut PT Merdeka Copper Gold Tbk

Peggi mengatakan Freeport akan membangun smelter jika kontrak karya sudah diperpanjang oleh pemerintah, kontrak karya akan selesai tahun 2021, smelter akan dibangun tahun 2022, bagaimana jika tidak ada perpanjangan kontrak. Peggi meminta kepastian dari Freeport dan pemerintah bahwa smelter akan dibangun di Gresik. Peggi mengatakan banyak karyawan baru PT Freeport yang direkrut dari luar Papua.

Progres Pengambilan Lahan PT. Freeport Indonesia — Komisi 7 DPR RI RDP dengan Dirjen Minerba Kementerian ESDM, PT. Freeport dan PT. Inalum

Peggi menanyakan PT. Freeport ini membuat smelter itu mau digeser kemana kalau bukan di Gresik.

Kegiatan Prioritas 2019 — Komisi 7 DPR RI Rapat Dengar Pendapat dengan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), Badan Tenaga Nuklir Nasional (BATAN), Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN), dan Badan Informasi Geospasial (BIG)

Peggi meminta data penerima beasiswa bidikmisi karena sering adanya perbedaan informasi antara perguruan tinggi dengan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI.

Kesiapan Kebutuhan Bahan Bakar Minyak (BBM) Tahun 2018 - RDP Komisi 7 dengan Dirjen Minerba dan Plt Dirut Pertamina

Peggi menyampaikan bahwa pemaparan mitra hanya tentang ketercukupan BBM & LPG di Pulau Jawa menjelang puasa dan lebaran. Peggi mengkritisi hal tersebut, karena di Indonesia Timur juga ada masyarakat yang mesti dipikirkan. Peggi menyampaikan bahwa di Indonesia Timur sana masih memakai minyak tanah, maka mohon minyak tanah jangan dikurangi ke agen-agen di sana.

Pagu Indikatif 2020 — Komisi 7 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Terkait tanah adat, Peggi menanyakan apakah tanah adat tersebut memiliki sertifikat. Lalu, terkait penyediaan fasilitas emas tanpa merkuri terdapat 5 unit. Peggy menanyakan seperti apa penyediaannya.

Latar Belakang

Peggi Patricia Pattipi adalah politisi senior dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan sudah dua periode bertugas menjadi Anggota DPR-RI (2004-2009 dan 2009-2014). Peggi berhasil terpilih kembali menjadi Anggota DPR-RI periode 2014-2019 dari Dapil Papua setelah memperoleh 106.371 suara. Peggi pada periode 2009-2014 bertugas di Komisi IV DPR-RI yang membidangi pertanian, perkebunan, kehutanan, kelautan dan perikanan.

Peggi adalah putri dari mantan Gubernur Papua, Jacob Pattipi, dan istri dari Wakil Bupati Mimika, Abdul Mu'is.

Pendidikan

S1, Manajemen, Sekolah Tinggi Ilmu Management-LPMI, Makassar (2009)

Perjalanan Politik

Darah politik sangat kental terasa di keluarga Petti Patrisia Pattipi.  Latar belakang politik yang cukup kuat diturunkan dari sang ayah yang merupakan mantan Gubernur Papua, Jacob Pattipi, dan suaminya yang merupakan seorang Wakil Bupati Mimika, Abdul Mu'is. Memiliki koneksi elit politik yang cukup luas membuat Petti seorang tokoh papua yang dihormati dan terbukti sudah tiga periode berturut-turut menjadi Anggota DPR-RI.

Menjabat sebagai anggota Komisi IV yang membawahi bidang Pertanian, Perkebunan, Kehutanan, Kelautan, Perikanan, dan Pangan setelah sebelumnya di Komisi III, beberapa waktu lalu Peggi turut bertanggungjawab atas pengadaan mega proyek MIFEE (Merauke Integrated Food and Energi State) di mana setelah pembahasan yang cukup panjang hingga menghabiskan waktu tiga tahun namun pengadaan proyek ini masih alot dirasa. Tercetusnya ide pengembangan pangan dan energi ini semula berawal dari perkiraan kasar di mana nantinya hasil dari proyek ini mampu menghasilkan tambahan cadangan pangan di Indonesia.

Alotnya koordinasi dan komunikasi yang terjadi antara pemerintah dan DPR, maupun pemerintah dan masyarakat Merauke dalam mega proyek ini menimbulkan permasalahan tersendiri di mana dimungkinkan akan terjadi transformasi bentuk sistem pertanian Orang Papua Asli (OPA) yang semula berupa sistem pertanian sederhana dan dihasilkan untuk kebutuhan pangan sendiri akan diubah menjadi sistem pertanian modern yang nantinya bertujuan untuk memenuhi komoditi ekspor. Dalam hal ini, Peggi yang merupakan OPA bersama anak Papua lain, Robert Joppi Kardinal, mengambil jalan tengah untuk berdiskusi dengan Bupate Merauke, masyarakat adat, LSM setempat, serta Koordinator KOMALI mengenai kerumitan yang terjadi di mega proyek ini. 

Sebelumnya, Peggi dan beberapa srikandi lain merupakan harapan DPR agar bisa lebih vokal dalam menyampaikan aspirasi rakyat yang mewakili dari suara perempuan.

Visi & Misi

belum ada

Program Kerja

belum ada

Sikap Politik

Asumsi Dasar Makro, RKA-K/L, dan Program yang Didanai DAK - Kementerian ESDM

6 September 2016 - Pada Rapat Kerja Komisi 7 dengan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Fraksi PKB dan Peggi menyetujui usulan pemerintah. [sumber]

Tanggapan Terhadap RUU

RUU Konvensi Minamata mengenai Merkuri

30 Agustus 2017 - Dalam Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Peggi mengatakan merkuri sangat berbahaya karena memotong rantai makanan dan merusak lingkungan. Harus ada sosialisasi dari KemenLHK (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan) bekerja sama dengan Kemenkes (Kementerian Kesehatan). Peggy mengungkapkan pentingnya posyandu untuk kesehatan para penambang emas. Peggy juga memaparkan ada seratus lebih penambangan liar di Papua yang merusak lingkungan. [sumber]

Tanggapan

Aktivitas Gunung Berapi di Indonesia

26 September 2018 - Pada RDP Komisi 7 dengan Badan Geologi, Peggi mengatakan bahwa geologi memang tidak bisa membebaskan lahan untuk membangun sumur, masyarakat di tempat Peggi meminta tempat dimana sumur itu dibuat harus dibebaskan lahannya.Di Papua tidak ada gunung berapi tetapi ada gempa, Peggi menanyakan ada tidak pengembangan pos untuk gunung yang tidak berapi. Ini Badan Geologi harus membangun pos-pos di sekitar tersebut karena banyak masyarakat yang tinggal disekitar gunung tsersebut.Peggi ingin penjelasan dari Badan Geologi dari 74 pos pengamat itu berapa pos yang digunakan untuk mengawasi laut. [sumber] 

Rapat Koordinasi Kunker Komisi 7 ke Sumut, Babel dan Riau

11 April 2018 – Peggi berpendapat ketika kunjungan nanti mungkin bibit lada bisa dibawa lalu disampaikan dan diserahkan. [sumber]

Permen-ESDM tentang Nilai Tambah Mineral dan Tata Cara Penjualan Mineral, Perselisihan Mukhtar Tompo dengan Chappy Hakim, dan evaluasi Freeport

21 Februari 2017 - Peggi menanyakan berapa lama negosiasi Freeport dengan Pemerintah tentang perpanjangan KK menjadi IUPK, apakah 120 hari.  Peggi menyimpulkan selama 6 bulan produksi di PT Freeport akan terhenti. Atas 12 karyawan PT Freeport di Jakarta yang melakukan demo Peggi meminta negosiasi yang dilakukan jangan terlalu lama karena ada 856 karyawan PT Freeport yang di-PHK. Menurut Peggi, Freeport sangat bermanfaat bagi rakyat Papua termasuk di Timika. satu desa di Tembagapura di-supply solar oleh Freeport. JIka negosiasi selama 6 bulan tidak membuahkan hasil, Peggi mengkhawatirkan nasib rakyat Papua, Peggi menekankan pentingnya mempercepat negosiasi mengingat dari 32 ribu pekerja ada  4 ribu pekerja asli Papua. Peggi menyakini IUPK bukanlah surat Al-Maidah, jadi bisa diubah. Ia tidak yakin pemerintah bisa memberikan kesejateraan kepada rakyat dengan 51% saham. Menurut Peggi, otsus tidak mensejahterakan masyarakat Papua, Selain itu Ia meminta jangan bawa IUPK yang tidak berikan jaminan tunjangan. Peggi juga mengatakan Ia berani menjamin potong jarinya  jika Pemerintah bisa memberi kesejahteraan untuk rakyat Papua seperti PT Freeport. Ia mengibaratkan otonomi khusus seperti anak kecil yang diberikan 100 ribu namun tidak tahu mau dijajankan apa. Peggi mengumumkan bahwa di KTP-nya tertulis ia berasal dari Timika. Bagi Peggi tidak ada perusahaan tambang yang bisa mensejahterakan rakyat seperti PT Freeport karena setiap tahun Freeport berikan 20 beasiswa pada anak karyawan ke luar negeri. Peggi mempertanyakan ke mana 8 ribu penambang emas akan lari dan Ia memprediksi penambang tersebut bisa bikin kacau. Peggi berpendapat apa yang terjadi membuat Timika lesu karena kini perekonomian terhambat. Peggi meminta Pemerintah dan PT Freeport segera selesaikan negoisisasi agar perusahaan PT Freeport bisa aktif lagi dan Ia minta pemerintah & PT Freeport melibatkan orang Papua saat negoisisasi. Selama ini hanya memberikan posisi vice president dan posisi bawah, ujar Peggi. Tidak ada perusahaan tambang di Indonesia yang mempekerjakan orang buta huruf selain PT Freeport.  Kemudian Peggi membandingkan PT Pertamina dengan PT Freeport dan meminta konfirmasi ada berapa orang Papua yang bekerja di PT Pertamina karena Ia mendapat kabar jumlahnya di bawah 50 orang itu pun posisi bawah. Menurut Peggi, PT Freeport menghargai orang Papua dan Ia tidak melihat PT Pertamina seperti itu. [sumber]

Pembangunan Smelter di Gresik

7 Desember 2016 - Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi 7 dengan Direktur Jenderal Mineral dan Batubara (Dirjen Minerba), PT Freeport dan PT Petrokimia, Peggi menanyakan keberanian Freeport untuk memberi tahu Pemda Papua tentang smelter yang dibangun di Gresik dan pembangunan smelter di Papua harus melalui banyak pertimbangan. Peggi mengatakan bahwa pembangunan smelter di Timika ditolak sebab menyebabkan limbah.[sumber]

Anggaran Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi 2016

9 Juni 2015 - Peggi dorong Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (MenPDT) agar program pengembangan daerah tertentu juga perlu fokus ke aspek pasca konflik. Jadi selain infrastruktur perlu juga ada pembekalan dan pelatihan keterampilan.  [sumber]