Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
Partai Keadilan Sejahtera - Nanggroe Aceh Darussalam I
Komisi III - Hukum, HAM, Keamanan
        


Informasi Pribadi

Tempat Lahir
Tanggal Lahir
22/01/1970
Alamat Rumah
Kelurahan Rawajati Rt. 001 Rw. 005, Pancoran, Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta
No Telp

Informasi Jabatan

Partai
Partai Keadilan Sejahtera
Dapil
Nanggroe Aceh Darussalam I
Komisi
III - Hukum, HAM, Keamanan

Latar Belakang

Nasir Djamil lahir di Medan, Sumatera Utara, tanggal 22 Januari 1970. Pria berusia 44 tahun ini adalah anggota DPR periode 2009-2014. Ia diusung oleh Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Saat ini ia bertanggung jawab sebagai anggota Komisi III di bidang Hukum, HAM dan Keamanan. 

Pendidikan

1. ?-1982, SD, SDN 45, MEDAN
2. 1982-1985, SLTP, SMPN 01 Langsa, ACEH TIMUR
3. 1985-1988, SLTA, SMAN 01 Langsa, ACEH
4. 2009-Sekarang, Universitas Nasional
a. Kandidat Master Ilmu Politik
 

Perjalanan Politik

Nasir Djamil masuk ke politik menjadi anggota legislatif di DPRD Nanggroe Aceh Darussalam periode 1999-2004. Ia lalu menduduki kursi DPR RI selama dua periode, dari 2004-2009 dan 2009-2014. Nasi Djamil diutus oleh PKS.

Sebagai politisi muda, ia anggota dewan yang menolak Laporan Pertanggungjawaban (LPj) Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam, Abdullah Puteh. 

Visi & Misi

Belum Ada

Program Kerja

Belum Ada

Sikap Politik

Calon Hakim Agung Kamar Perdata dan Kamar Agama

11 Juli 2018 - Dalam Rapat Pleno Komisi 3 DPR-RI, Nasir mewakili Fraksi PKS menyatakan bahwa Fraksi PKS menyampaikan bahwa setelah menelaah rekam jejak, mendalami makalah yang ditulis, dan melihat cara penyampaian ketika Fit and Proper Test, Fraksi PKS menyetujui kedua calon hakim agung, Abdul Manaf (Agama) dan Pri Pambudi (Perdata). [sumber]

RUU Anti Terorisme - Laporan Ketua Panja dan Pembahasan Tingkat 1

24 Mei 2018 - Dalam rapat kerja Pansus RUU Terorisme  dengan Menkumham, PKS menilai perubahan RUU Terorisme harus dimaknai jaminan hadirnya negara di masyarakat, berupa penegakan hukum dan bagi korban terdampak. Menurut Nasir perubahan UU Terorisme ini merupakan titik kompak baik aparat penegak hukum, dan pihak lainnya, rumusan terorisme diharapkan mampu mengadopsi segala pola terorisme yang ada. Menurut Nasir yang mewakili Fraksi PKS, perubahan terorisme harus mampu memberikan definisi yang jelas sebagai pembeda dengan tindak pidana lain dan Fraksi PKS memilih definisi alternatif 2. [sumber]

RUU KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)

30 Mei 2017 - Nasir Djamil menegaskan bahwa pemerintah harus konsisten dengan naskah akademik agar tidak terjadi kegamangan. Nasir mengklarifikasi bahwa BNN bukan sebagai lembaga negara tetapi lembaga pemerintah yang ada dalam kontrol Presiden. Di sisi lain, lanjut Nasir, KPK meskipun sebagai lembaga negara tetapi tidak bisa disamakan dengan lembaga negara yang ada dalam UU 1945. Nasir mengajak agar semua tahu apa tujuan kodifikasi terbuka yang sedang dibicarakan. Nasir mengingatkan bahwa KPK dan BNN sebagai organ pembantu harus sadar bahwa keduanya lahir dalam kondisi-kondisi tertentu. Menurutnya, Pemerintah dalam hal ini Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) harus memiliki sikap yang tegas dalam  perumusan RUU KUHP ini. Kalau kodifikasi terbuka, artinya KPK dan BNN harus ikut.   [sumber]

1 September 2015 - (MetrotvNews) - Anggota Komisi III DPR RI Fraksi Partai Keadilan Sejahtera Muhammad Nasir Djamil mengatakan, masih ditemukannya kontradiksi system kodifikasi dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) yang disampaikan pemerintah melalui surat presiden pada 5 Juli 2015 lalu. Rekodifikasi dalam RKUHP, kata dia, terlihat setengah hati.

"Rekodifikasi dalam RKUHP terlihat setengah hati, masih ditemukan kontradiksi system kodifikasi di dalamnya" kata Nasir dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan pakar dalam pembahasan RKUHP di Komisi 3, Senin (1/9/2015).

Nasir menilai, beberapa kontradiksi itu terlihat dari penyimpangan aturan main dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. "Penempatan istilah dalam RKUHP justru ditempatkan pada Bab Terakhir RKUHP yakni Pasal 164-Pasal 217, sejatinya istilah diletakkan pada Bab 1, jika kita mau taat asas dalam pembentukan peraturan perundang2an" ungkap Nasir.

Selain itu, Nasir menilai RKUHP ini tak berhasil meninggalkan warisan kolonial. "Model pembukuan RKUHP tidak jauh berbeda dengan KUHP kolonial yang terdiri dari dua buku, Buku Pertama berbicara tentang ketentuan umum dan Buku Kedua tentang tindak pidana (kejahatan). Namun, yang membedakan pada KUHP kolonial ada Buku Ketiga yang berbicara mengenai pelanggaran" tutur Nasir.

Nasir menambahkan pihaknya menilai RKUHP belum berhasil menyatukan sistem pemidanaan dan tumpang tindihnya ketentuan pidana dalam sejumlah peraturan perundang-undangan. "Hal ini terlihat dari Pasal 218 RKUHP yang menyatakan ketentuan dalam Bab 1 sampai dengan Bab V Buku Kesatu berlaku juga bagi perbuatan yang dapat dipidana menurut peraturan perundang-undangan lain kecuali ditentukan lain menurut Undang-Undang" ungkap Nasir.

Untuk itu, Nasir berharap, dalam kerangka politik hukum, persoalan system kodifikasi dalam RKUHP ini perlu dipertegas sebelum adanya pembahasan."Persoalan system kodifikasi ini sangat fundamental. Jangan sampai RKUHP justru menimbulkan ketidakpastian hukum dan kekacauan penerapan pasal dalam peraturan perundang-undangan. Penerapan undang-undang tindak pidana khusus dalam RKUHP terkesan asal comot, sehingga RKUHP ini dapat menjadi persoalan baru dalam criminal justice system di Indonesia," tegas Nasir. (sumber)

Perppu KPK

Pada 21 April 2015 - Nasir menyatakan di dalam konteks DPR sebagai lembaga perwakilan maka Panja dibentuk untuk memberi masukan untuk DPR. Selain itu, jika ada syarat pengalaman 15 tahun maka penjelasannya harus benar-benar jelas. Nasir menilai Johan Budi tidak layak jadi Plt KPK karena bukan berasal dari Fakultas Hukum namun jika Johan Budi tetap menjadi Plt KPK maka harus dilakukan revisi.  [sumber]

20 April 2015 - Nasir mengemukakan pendapat kalau fraksi PKS bisa menerima penjelasan Presiden mengenai Perppu KPK. Undang-Undang KPK yang telah ada memiliki kewenangan yang dahsyat namun tidak diikuti dengan komisioner yang dahsyat pula. Nasir juga berpendapat kita harus hadirkan aparat pemberantasan korupsi yang profesional di Kepolisian dan Kejaksaan. Menurut Nasir apabila Kepolisian dan Jaksa sudah dipercaya, maka kita harus pikirkan Komisi Pemberantasan Korupsi harus diapakan.  [sumber]

Tanggapan Terhadap RUU

RUU KUHP

16 Januari 2017 - [Perlindungan Anak dalam Buku II] Nasir Djami mempertanyakan apa yang dimaksud dengan bahaya maut, sebab dalam bahasa Arab, maut artinya mati. Nasir meminta penjelasan maksud dari kata maut tersebut. [sumber]

RUU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

31 Mei 2016 - Dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan ICMI, FPI, AIDA OIC Youth, dan ICJR Nasir mengatakan bahwa DPR sebagai representasi Indonesia harus mendapatkan informasi sedetail-detailnya karena kerap terjadi salah terima informasi contohnya mengenai kenaggotaan Santoso yang hanya 20 orang tetapi dikabarkan 2.000 personil. [sumber]

Tanggapan

Keamanan Data, Koordinasi dengan Polri dan Kejaksaan dalam Pemilihan Penyidik dan Jaksa Penuntut, Pencegahan Korupsi serta SDM di KPK

3 Oktober 2018 - Pada RDP Komisi 3 dengan KPK, Nasir menjelaskan sebagaimana di media kita mendapat informasi KPK menolak justice collaborator dari Setya Novanto, anggota Bakamla, sementara Zumi Zola sedang mengajukan. Nasir mengemukakan bahwa Komisi 3 juga bekerja dengan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), ini bagaimana. Artinya ada semacam seorang untuk tidak mengatakan tindak kejahatan. Nasir berpendapat, siapapun yang memimpin KPK, yang terpenting adalah bagaimana road map itu bisa berjalan, ini yang menjadi perhatian Komisi 3. Saat DPR memberi anggaran ke KPK, yang diperhatikan adalah bagaimana road map itu bisa berjalan dengan baik. Nasir menjelaskan persoalan integritas nasional juga perlu diperhatikan oleh KPK, pilar-pilar itu yang harus dipastikan dan dijalankan dengan baik. Nasir berpendapat, langkah KPK yang melakukan OTT diLapas Sukamiskin, disatu sisi Komisi 3 apresiasi,tetapi disatu sisi mengharap agar KPK dapat memberi input yang signifikan. Nasir mengatakan, jika ditanya kepada Nasr apakah KPK sukses menangani korupsi, jawabannya iya, tetapi apakah KPK berhasil memberantas korupsi,jawabanya belum tentu,oleh sebab itu trigger mechanism harus dijalankan KPK dengan baik. Nasir juga berpendapat, trigger mechanism KPK inilah yang akan memicu institusi lainnya yang sudah ada dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Nasir berharap kepada Pemimpin KPK harus ada roadmap yang terakhir soal pemberitaan dari media, yakni keterbukaan apakah ini bagian dari asas keterbukaan dari KPK. Nasir berkata KPK jangan terlalu fokus pada IPK, yang harus dilakukan KPK adalah mewujudkan rakyat Indonesia yang bahagia dan bebas korupsi. [sumber

RKA K/L 2019 – RDP Komisi 3 dengan Wakapolri

6 September 2018 - Pada RDP Komisi 3 dengan Wakapolri, Nasir mengapresiasi keberhasilan Polri, menurut Komisi 3 anggaran ini kurang ideal,tetapi Komisi 3 menerima apa yang disampaikan Polri. Nasir juga berharap pagu ini bisa mendapatkan hasil yang optimal. Melalui Nasir, Fraksi PKS setuju atas usulan anggaran tambahan Polri. [sumber

RKA K/L Tahun 2019

6 September 2018 - Pada RDP Komisi 3 dengan PPATK dan BNN, Nasir berharap agar BNN lebih selektif terhadap tagline yang beredar di masyarakat. Nasir berpendapat bahwa bandar narkoba ini sama bahayanya dengan pelaku terorisme, sehingga perlu ada pemberantasan yang serius. Untuk PPATK, Nasir mendukung adanya usulan penambahan anggaran. [sumber

Evaluasi Pengamanan Bulan Ramadan, Persiapan Asian Games 2018, Kebijakan Polri atas Aksi Teror dan Anggota Polri yang Menjadi Korban

19 Juli 2018 - Pada Raker Komisi 3 dengan Kapolri, Nasir ingin menyampaikan apresiasi, karena penghargaan dari luar juga membuktikan bahwa Polri sudah diakui kemampuannya. Nasir mengatakan bahwa Kapolri telah menerbitkan surat tentang netralitas dan juga mengenai isu masjid menjadi sarang radikalisme, ini menunjukkan bahwa Polri tidak kemana-mana. Nasir mengungkapkan bahwa saat ini masjid benar-benar netral, berbeda dengan saat Pilkada DKI Jakarta beberapa waktu yang lalu. Nasir juga mengatakan bahwa Satgas Pangan merupakan salah satu yang sangat penting dan penangkapannya juga cukup efektif, Nasir berharap agar Satgas ini tetap ada dan terus melindungi masyarakat. Nasir juga meminta terobosan di dalam Sumber Daya Manusia (SDM) Polri, seperti menghidupkan Polisi Wilayah (Polwin), karena Polisi Daerah (Polda) terlalu panjang wilayah dan kendalinya, sehingga nantinya Polwin bisa membantu Polda untuk mengendalikan Polres. Nasir juga meminta Kapolri untuk membentuk Satgas Interkab, misalkan dalam wilayah satu rayon. Nasir berharap agar kepolisian bisa mendukung pembangunan di daerah dan terkait penempatan Kepala Kepolisian Sektor (Kapolsek), Nasir meminta agar dapat memilih dan memilah yang terbaik agar bisa menjaga amanah Polri dan menghadirkan profesionalisme. Terakhir Nasir meminta agar kasus peledakan di depan kantor Tabloid Modus, Banda Aceh agar segera diproses. [sumber

Fit and Proper Test - Komisi 3 dengan Calon Hakim Agung MA Kamar Agama atas nama Abdul Manaf

10 Juli 2018 - Dalam RDPU agenda Uji Kelayakanan dan Kepatutan Komisi 3 dengan Calon Hakim Agung Kamar Agama atas nama Abdul Manaf, Nasir mengatakan bahwa setelah melalui seleksi di KY, secara pribadi ia menilai calon hakim Abdul Manaf layak dan patut, tapi mekanismenya adalah harus dapat persetujuan DPR. Nasir mengungkapkan bahwa kemandirian hakim tidak bisa diintervensi dan ditekan oleh siapapun dan lembaga mana pun, tapi praktiknya tidak semudah yang tertulis. Nasir menanyakan berdasarkan pengalaman Abdul Manaf sebagai hakim karir, scoring atau nilai yang diberikan untuk keseluruhan hakim di Indonesia soal independensi dan akuntabilitas. Nasir juga menanyakan terkait hakim agama, bagaimana di pengadilan agama melihat persoalan ekonomi syariah yang kemudian turun ke pengadilan agama. Nasir meminta konfirmasi terkait jabatan Abdul Manaf menjadi Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama (WKTPA) apakah merupakan bagian dari sanksi yang diberikan Mahkamah Agung, sanksi itu menjadi mekanisme di MA seperti masukan dari Bawas tambah Nasir[sumber]

Rencana Anggaran Tahun 2019

7 Juni 2018 – Rapat Komisi 3 dengan KPK, BNPT, BNN, LPSK. Nasir mengatakan bahwa BNPT pasca disahkan Undang-undang terorisme tentu ada perubahan, ia berharap agar dapat bersinergi bersinergi bersama antara DPR dan BNPT. Nasir juga berharap agar kedepan BNPT lebih hikmah dan berhati-hati dalam menyampaikan informasi ke media, jangan sampai ada kegaduhan dan penilaian miring. Terkait tindak pidana KoTipikor di 33 provinsi, Nasir menanyakan bagaimana realisasi konkretnya. Sementara perihal berita soal OTT, menurut Nasir kesannya DPR memberi fungsi KPK pada Undang-undang hanya untuk OTT saja, ia menghimbau agar jangan sampai Undang-undang yang diberikan DPR kepadaKPK, juga meberikan anggaran tapi kerjaKPK hanya OTT-OTT saja. Nasir menanyakan langkah perbaikan apa yang dilakukan oleh KPK agar aparatur tidak lagi memiliki kesempatan untuk melakukan korupsi. Nasir menilai bahwa OTT yang seharusnya memberikan efek jera, tapi kenyataannya tidak, Nasir justru khawatir hal tersebut akan menurunkan kepercayaan terhadap pemerintah.(sumber)

6 Juni 2018 – Rapat Komisi 3 dengan Sekjen MPR,DPD,MK, MA,KY. Nasir ingin mempertanyakan beberapa hal, sebagai pertimbangan dalam pembahasan di fraksi dan pemantauan hakim saat Pemilu, apakah ada evaluasi dari kementerian terkait yang menguasai bahwa gedung yang bersangkutan layak untuk direnovasi.Nasir berpendapat, bahwa perlu dianggarkan agar kedepannya tidak ada kasus dalam rangka mewujudkan akreditasi, sehingga tidak ada pelanggaran.[sumber]

5 Juni 2018 – Pada Raker Komisi 3 dengan Jaksa Agung. Menurut Nasir tugas jaksa itu lebih berat dalam peradilan pidana, karena Jaksa harus mampu membuktikan tuntutannya dan berhadapan dengan semua orang. Menurutnya sudah saatnya pemerintah memperlihatkan hal itu. Dalam pembahasan anggaran di internal pemerintah, Nasir menanyakan bagaimana pembahasan anggaran kejaksaan yang ideal sudah mencapai 2 digit, namun faktanya masih 1 digit. Terkait bangunan gedung, Nasir berharap Komisi 3 bisa mendukung hal terebut agar disetujui. Nasir juga mengatakan bahwa aparat penegak hukum masih rentan dengan keselamatan, apalagi menghadapi kasus terorisme, maka dari itu menurutnya pengamanan untuk penegak hukum dibutuhkan.[sumber]

BNN, Sekjen MPR, dan Sekjen DPD - Penyempurnaan Anggaran TA 2019 sesuai Hasil Rapat Banggar

4 Juli 2018 - Dalam RDP Komisi 3 dengan BNN, Sekjen MPR-RI, dan Sekjen DPD-RI, Nasir mendorong Kepala BNN Provinsi dan Kota agar memiliki inisiatif dengan dana yangterbatas, apalagi pemerintah daerah diminta bertanggung jawab terkait peredaran narkoba. Pada tahun 2019, akan berlangsung Pileg dan pilpres, Nasir ingin semuanya sukses. Menurut Nasir Anggota Komisi juga ingin terpilih lagi, ia punya pikiran anggota yang sekaranmenjabat bisa meningkatkan lagi eksistensinya melalui sosialisasi. Nasir juga berharap agar anggota Komisi 3 yang berada di Banggar bisa memperjuangkan apa yang menjadi aspirasi dari BNN.

Menurut Nasir dengan maraknya peredaran narkoba menjadi tantangan, apalagi di Dapilnya Acehbahkan ada bandar membiayai orang tertentu untuk membiayai Pilkada di Aceh. Nasir juga menyampaikan aspirasinya yaitu agar anggota DPR yanmelakukan sosialisasi 4 pilar memakai uniformagar terkesan gagah, dan ketika ditanya siapa Sekjennya Nasir dengan bangga akan menjawab Pak Ma'ruf. [sumber]

Anggaran Tahun 2019 Kemenkumham & Sistem Peradilan Anak

4 Juni 2018 – Komisi 3 Raker dengan Menkumham. Nasir menyinggung soal penetapan anggaran mitra kerja yang mana berdasarkan Undang-undang MD3 disebutkan bahwa penetapan anggaran dilakukan oleh komisi terkait, Nasir berharap agar hal itu dapat dipahami oleh Menkumham sehingga bisa bersinergi bersama Komisi 3. Nasir mengatakan jika berkunjung ke kantor Polisi sektor(Polsek), ke ruang tahanan itu pidana umum, namun menurut Nasir tahanan sama sekali tidak dapat pembinaan padahal idealnya mereka dibina, namun disampaikan juga oleh Nasir bahwa polisi juga tidak dibina untuk memberikan pembinaan. Terkait hal tersebut menurut Nasir perlu evaluasi termasuk kaitannya dengan beban anggaran. Nasir  menyarankan agar Kemenkumham terkait pemenuhan Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) disampaikan secara masif keseluruh kepala kantor wilayah (Kanwil) karena dinilai Nasir kejahatan seksual anak hampir meningkat semua, ia mengharapkan agar pembinaan masyarakat bisa dilakukan di seluruh Kanwil.[Sumber]

Apartemen SIPOA Group, PT KS Plus, dan Sengketa Tanah Banggai, Sulteng

27 Maret 2018 - Dalam rapat audiensi dengan Endang Kurnia Sari (korban penggusuran tanah), Dian Purnama (Konsultan Bantuan Hukum UNAIR) dan Korban PT KS Plus Nasir menyampaikan bahwa kehadiran pihak korban PT KS Plus penting untuk menyampaikan permasalahan, karena sebelumnya audiensi melalui Komisi 9 tetapi dilimpahkan ke Komisi 3, karena Komisi 9 melihat tidak ada permasalahan antar karyawan, dan keberadaan pemilik perusahaan sekarang sudah lari ke Korea Selatan. Nasir menanyakan apa putusan dari PN Jakarta Selatan. Nasir menyampaikan bahwa Komisi 3 menerima aduan korban PT KS Plus dan akan segera disampaikan kepada pimpinan Komisi agar nantinya disampaikan ke pihak kepolisian, sehingga bisa jadi Daftar Pencarian Orang (DPO) pemilik perusahaan tersebut karena melarikan diri. Nasir menanyakan posisi Mr.Buck apakah ia Direktur di PT KS Plus, juga menanyakan posisi Imam Hermanto. Nasir menyatakan aspirasinya sudah diterima, kehadiran korban menjadi penting, sebagai alasan Komisi 3 menindaklanjuti apa yang korban alami. Nasir menyatakan akan membicarakan masalah tersebut, informasi akan diolah, semoga yang diharapkan para korban dapat terwujud. Nasir juga menjelaskan bahwa substansi yang disampaikan sudah masuk, akan coba dilakukan proses selanjutnya, dan Nasir berharap menghasilkan sesuatu yang bermanfaat untuk korban sebagai peserta program magang yang jumlahnya sekitar 600 peserta, mudah-mudahan uang kembali, kalau perlu dihukum akan dihukum. [sumber].

FIT & PROPER TEST (FPT) CALON HAKIM MA HUBUNGAN INDUSTRIAL

26 Maret  2018 –Dalam FPT atas nama Yoesoef Moesthafa, Nasir ingin memberikan konfirmasi soal visi yang disampaikan Yoesoef ketika terpilih yaitu memperbaiki iklim tenaga kerja di Indonesia dari sisi pengusaha dengan sinergi Mahkamah Agung (MA) dan Kemenaker. Nasir ingin mendapatkan penjelasan tentang pengertian dari 'sisi pengusaha atau perusahaan, termasuk langkah apa yang akan Yoesoef lakukan. Nasir juga menanyakan dalam bidang apa sinergitas yang perlu dibangun, dan apa yang membuat itu jadi keharusan. Jika dalam Undang-undang masih banyak kelemahan,maka Nasir menanyakan bagaimana dapat menghadirkan kebaikan.[sumber]

26 Maret 2018–Saat FPT atas nama Sugeng Santoso, Nasir berpendapat memang ada kesan Undang-undang melemparkan tugas pemerintah dan diserahkan ke yudisial, dengan kondisi ini ada kesadaran bahwa buruh lemah di persidangan. Nasir tidak menyebutkan detail kelemahan di Undang-undang tersebut, terlebih ada juga hak veto dari menteri. Ditengah kelemahan Undang-undang dalam menyediakan mekanisme hukum yang fair, Nasir menanyakan sikap Sugeng Santoso jika terpilih hakim dalam menilai putusan di tingkat Pengadilan Negeri dan banding. Meskipun Sugeng Santoso memiliki pengalaman 10 tahun, tetapi Nasir berpendapat berbeda jika menjadi hakim ad hoc di Mahkamah Agung. Nasir juga menanyakan apakah Sugeng Santoso akan melakukan terobosan tentang efektivitas keputusan Mahkamah Agung tersebut atau ada ide atau gagasan, dan membuat konsep bagi Ketua Mahkamah Agung yang progresif dalam mengatasi kelemahan tadi. Nasir menanyakan bagaiman sikap Sugeng Santoso terhadap putusan Mahkmah Agung No. 144/KMA/SK/VIII/2007 tentang keterbukaan informasi di pengadilan yang menurut sebagian orang selama ini tidak efektif dan mengakibatkan tertundanya prosedur beracara di pengadilan.[sumber]

Evaluasi Kinerja BNN tahun 2017

6 Februari 2018 - Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Badan Narkotika Nasional (BNN) Nasir akan memberikan dukungan secara moral maupun finansial sesuai dengan harapan Presiden. Nasir menganggap apa yang telah disampaikan oleh Arteria Dahlan sepertinya pesimis dan realitanya tidak direspon baik dengan mengatakan anggarannya masih sedikit. Menurut Nasir,  Arteria Dahlan lebih cocok menjadi oposisi. Nasir menyarankan kepada BNN jika ingin mendistribusikan produk-produknya agar menyertakan Komisi 3, minimal wakil dari masing-masing dapil anggota Komisi 3, jadi ketika penyerahan dapat bertemu secara langsung dengan masyarakat. Nasir menambahkan bahwa ini berupa saran, bukan paksaan. Kemudian Ia menyebutkan di dalam UU MD3 mengenai tugas komisi bidang anggaran disebutkan kata “Membahas dan menetapkan alokasi anggaran mitra komisi”, sehingga Nasir ingin menetapkan anggaran bersama-sama mitranya agar elektabilitas anggota Komisi 3 menjadi baik. Nasir mengatakan bahwa di Aceh ada program nasional untuk menghilangkan kebiasaan petani di sana menanam ganja, ketika Nasir menghadiri acara tersebut di Aceh Besar sudah ada lahan seluas ± 8 hektar untuk lokasi pertanian terpadu. Nasir berharap, semoga BNN bisa membantu program tersebut agar Komisi 3 yang mencari Badan Usaha Milik Negara (BUMN)-nya. Selain itu, Nasir menambahkan perlunya penguatan mengenai kebiasaan petani di Aceh agar diperkuat dalam revisi UU No.35/2009 tentang narkotika. Nasir menganggap jika Budi Waseso terus menjadi ketua BNN yang ada degenerasi, bukan regenerasi, Nasir menggangap Budi Waseso telah menyiapkan program jangka panjang jika ia sudah tidak menjabat dan apapun keputusan presiden perlu kita hargai. Dan yang terakhir Nasir mengatakan bahwa anggota DPR bisa melakukan sosialisasi, apalagi dengan adanya modul Pendidikan Anti Narkoba, ini bisa kita sosialisasikan kalau semua stake holder dapat bersinergi, kita bisa mencapai apa yang ingin diharapkan. [sumber]

Kebijakan Bebas Visa dan Rekrutmen Sipir Lembaga Pemasyarakatan  dalam Evaluasi Kemenkumham

25 Januari 2018 - Dalam Raker dengan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Nasir mendukung terkait penambahan pegawai negeri sipil (PNS) di lingkungan Kemenkumham, terutama untuk penjaga sipir, namun karena ketersediaan anggarannya minim, kita kurang bisa berorientasi dengan baik, padahal usianya masih relatif masih muda. Nasir menyarankan agar diadakan pendidikan kepada PNS yang baru saja menjaga tahanan, jangan sampai justru menjadi biang masalah. Nasir menyoroti terkait permasalahan penerimaan PNS yang perlu dikoreksi dengan menggunakan sistem Computer Assisted Tes (CAT) agar kota-kota yang tidak diisi dapat mengambil orang-orang menggunakan sistem ranking. Orang-orang yang lulus CAT pertama, namun selanjutnya tidak lulus, perlu pertimbangan kedepan, kecuali memang ada cacat fisik. Nasir meminta agar penerimaan PNS ke depannya perlu dikaji ulang. Nasir berpikir bahwa Setjen perlu mempertimbangkan kebijakan dalam hal penerimaan CPNS, khususnya untuk penjaga tahanan. Mengenai latihan baris-berbaris dan fisik bisa dilatih di kemudian hari namun mengenai regulasi, Nasir ingin mengonfirmasi kepada Menkumham mengenai UU 11/2012 tentang Peradilan Anak, setidaknya ada enam Peraturan Pemerintah (PP) dan dua Perpres yang terkait. Nasir berpendapat bahwa kita perlu mengkonfirmasi substansi UU ini, terkait aturan tentang anak-anak yang melakukan kejahatan. Nasir juga menuturkan bahwa banyak sekali UU yang mengalami nasib seperti ini, bahkan ada keinginan dari pemerintah yang menginginkan penghapusan peraturan-peraturan yang terlalu banyak. Nasir mengungkapkan bahwa dulu orang yang mengurus paspor dari pagi , iangnya sudah selesai, namun saat ini menurutnya prosesnya justru lebih lama. Nasir meminta agar Perpres 21/2016 mengenai bebas visa jika perlu dievaluasi atau dicabut, Nasir menganggap Perpres tersebut lebih banyak mudarat daripada manfaatnya. Nasir mengingatkan kembali sebuah pernyataan agar Joko Widodo jangan hanya pergi ke pasar atau mal tetapi  juga perlu berkunjung ke lapas dan hal tersebut ada betulnya juga. Nasir mengemukakan bahwa kita harus bisa membenahi lapas. Petugas lapas sangatlah minim, maka dari itu Nasir meminta kita harus memperhatikan petugas-petugas tersebut, jangan sampai mereka justru menjadi sumber permasalahan di lapas. Kompetensi dari petugas lapas tersebut harus dipertanyakan. Nasir juga meminta agar PP 99/2012 direvisi. Nasir mengungkapkan bahwa di satu sisi, lapas memang menjadi tempat pembinaan, namun di sisi lain juga harus dijaga integritasnya. Nasir merasa habis akal untuk membenahi masalah lapas. Sebagai penutup, Nasir meminta beberapa PP yang ingin diganti agar segera dilakukan pergantiannya. [sumber]

Evaluasi KPK - Barang Sitaan, Perlindungan Korban

12 September 2017 - Dalam rapat dengar pendapat (RDP) Komisi 3 dengan KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi), Nasir menjelaskan bahwa perlu diatur siapa saja yang datang ke sini, merujuk pada UU KPK Pasal 26. Nasir berpendapat bahwa KPK mungkin punya solusi bagaimana mengelola barang sitaan hasil TPK yang masih ada sisi gelap dari benda sitaan yang dikelola. Ia menanyakan bagaimana tata pelaksanaan barang sitaan ini, menurutnya perlu ditagih karena itu aset yang harus dikelola. [sumber]

Evaluasi Kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi

17 April 2017 - Nasir menjelaskan friksi itu kalau di partai politik dan organisasi masyarakat biasa, tapi kalau di institusi penegak hukum itu bukan hal yang biasa. Menurut Nasir kalau kita menganggap ini biasa, ia khwatir kita tidak bisa mengatasi perbedaan-perbedaan itu.   [sumber]

18 April 2017 - Nasir berpendapat bahwa KPK itu harus bisa memberikan tugas kepada kejaksaan dan kepolisian. Berhubung KPK mengakui ada ketimpangan jumlah perkara yang ditangani maka menurut Nasir harus ada antisipasi bagaimana pimpinan KPK mengurangi maraknya kasus korupsi mengingat ekspektasi masyarakat cukup besar sehingga dilakukanlah operasi tangkap tangan (OTT). Nasir mengibaratkan OTT ini seperti orang sakit kepala minum Paramex, tetap tidak menyembuhkan sakit kepala hanya menghilangkan nyerinya saja. Jadi walaupun orang itu punya kemampuan tetap orang itu tidak menutup kesempatan untuk meningkatkan kemampuannya. Tugas KPK tidak boleh lebih karena ujung-ujungnya masalahnya adalah SDM dan anggaran. Semoga pimpinan KPK sekarang tidak meninggalkan warisan kepada pimpinan KPK selanjutnya. Nasir merasa pengamanan KP oleh Brimob perlu dievaluasi kebali agar tidak dinilai berlebihan oleh masyarakat. Selain itu, perlu dievaluasi juga langkah penyidikan yang selama ini terlalu dipublish ke media. Terkesan KPK kurang berwibawa karena terungkapnya dokumen dimana-mana padahal seharusnya operasi senyap, tepat, dan cepatlah yang diberlakukan agar tidak ada masalah seperti ini lagi. Sebagai saran tambahan, menurut Nasir moda penyelidikan dari KPK harus di-review kembali. Masih mengenai kebocoran dokumen, Nasir memberi masukan untuk mempersiapkan aplikasi e-SPDP. Kemudian Ia menanyakan terkait surat edaran MK apakah menghambat upaya pemberantasan korupsi dan apakah KPK dapat menjembataninya. Nasir menanyakan sikap KPK mengenai BPK yang merupakan satu-satunya yang dapat menyatakan ada atau tidaknya kerugian Negara. Menyelamatkan KPK dengan merujuk pada asas pembentukan KPK sendiri maka Nasir mewakili Fraksi PKS menyatakan bahwa PKS ingin KPK merujuk pada asas kepastian hukum, keterbukaan, kepentingan umum, dll. Keterbukaan adalah asas membuka diri untuk memperoleh informasi yang benar termasuk pada apa yang terjadi pada Miryam dan penyebutan nama diantara kita (anggota DPR-RI) untuk itu Fraksi PKS mendukung penggunaan hak angket dan selanjutnya akan berkonsultasi pada Fraksi PKS. [sumber]

Evaluasi Kinerja Kejaksaan Agung Tahun 2017

31 Januari 2018 – Dalam  rapat dengan Jaksa Agung, Nasir menanggapi bahwa Komisi 3 ingin komitmen terkait tema Kejaksaan tahun 2017, semoga komitmen ini berjalan turunan sampai ke bawah. Tema agar mengatasi kelemahan internal yang ada di kejaksaan. Nasir bertanya mekanisme apa yang akan disiapkan Kejagung agar para terpidana hukuman mati tidak menggunakan putusan MK sebagai celah hukum untuk mengulur waktu eksekusi.Nasir berpendapat bahwa eksekusi pidana mati sering menimbulkan kegaduhan, seperti festival, diliput media yang bermalam, ada pasukan polisi. Nasirmenginginkan yang disampaikan Jokowi tentang perang pada narkoba juga berlaku kepada pelaku. Nasir bertanya terkait penyebaran berita hoax, bagaimana kemudian kasus-kasus ujaran kebencian atau hoax tidak menyasar pelaku atau pengelola atau master mind dari peristiwa tersebut.[sumber]

Membela Aksi Front Pembela Islam (FPI) Mendesak Dicopotnya Kapolda Jawa Barat

17 Januari 2017 - (KRIMINALITAS.COM) - Politikus PKS, Nasir Djamil meminta agar aksi massa Front Pembela Islam (FPI) jangan pernah dihalang-halangi apalagi disusupi oleh oknum tak bertanggung jawab.

Menurut Nasir, aksi yang dilakukan kemarin yang mendesak agar Irjen Anton Charliyan dicopot sebagai Kapola Jawa Barat adalah murni aksi umat.

“Mereka itu bukan bayaran atau apa loh. Itu murni, jadi jangan dihalangi,” kata Nasir kepada Kriminalitas.com di Jakarta, Selasa (17/1/2017).

Nasir mengatakan, unjuk rasa diatur dalam aturan Undang-Undang karena cara itulah yang dinilai sebagai solusi terbaik untuk menyampaikan aspirasi.

“Setidaknya, polisi juga harus mempertimbangkan tuntutan mereka,” ujar dia.

Meski begitu, Nasir berharap agar Polri tak tunduk begitu saja dengan suara publik yang meminta agar perwira tinggi mereka dicopot.

“Tetap pada koridor yang ada,” pungkasnya.  [sumber]

Evaluasi Proker Kejagung

6 Desember 2016 - Dalam Rapat Kerja (raker) Komisi 3 dengan M. Prasetyo, Kejaksaan Agung RI, Nasir mengatakan untuk fokus saat proses Ahok begitu cepat dan lambat selalu menjadi bahan pertanyaan. Nasir berharap Jaksa Penuntut Umum (JPU) bisa profesional dan mempertanggungjawabkan perbuatannya. Ia juga memikirkan untuk mengadakannya wakil Jaksa sebab pengadilan akan melihat fakta sesuai pemaparan Jaksa dan proses itu untuk mengoreksi satu sama lain. [sumber]

Menyikapi Gelar Perkara Kasus Dugaan Penistaan Agama oleh Gubernur DKI Jakarta

7 November 2016 - (SUARA.COM) - Anggota Komisi III DPR Nasir Djamil menyayangkan kehadiran Wakil Ketua Komisi III DPR Trimedya Pandjaitan dan Anggota Komisi III DPR Ruhut Sitompul yang menamani Gubernur non aktif DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) yang diperiksa Bareskrim Polri, Senin (7/11/2016).

"Mereka kan masih anggota Komisi III yang bermitra dengan kepolisian, saya sayangkan sebaiknya mereka nggak ikut dampingi. Biar orang lain yang dampingi," kata Nasir di DPR, Senin (7/11/2016).

Dia berharap, dengan kehadiran Ruhut dan Trimedya, kepolisian tidak terpengaruh dalam menangani proses hukum Ahok yang dilaporkan atas kasus penistaan agama.

"Ini untuk menjaga independensi penegakan hukum kasus ini supaya nggak ada kesan miring. Seharusnya nggak didampingi Ruhut dan Trimedya. Saya nggak tahu apa motif mereka mendampingi Ahok. Tapi sebaiknya tidak dilakukan. Dan mudah-mudahan polisi nggak terpengaruh dengan kehadiran dua orang itu," kata Politikus PKS ini.

Sebelumnya, Ruhut mengaku menemani Ahok ke Bareskrim sebagai juru bicara tim kampanye Ahok-Djarot. Dia pun yakin, Ahok tidak bersalah dalam kasus penistaan agama ini.  [sumber]

Pelantikan Ignasius Jonan dan Arcandra Tahar sebagai Menteri dan Wakil Menteri ESDM Baru

14 Oktober 2016 - (TEMPO.CO) - Anggota Komisi Hukum Dewan Perwakilan Rakyat, Nasir Djamil, menilai pelantikan Ignasius Jonan dan Arcandra Tahar sebagai Menteri dan Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, menunjukkan Presiden Joko Widodo tidak profesional dalam mengangkat para pembantunya. Ia beralasan, baik Jonan maupun Arcandra, keduanya pernah menjadi menteri Kabinet Kerja tapi kemudian dicopot.

Jonan pernah menjadi Menteri Perhubungan, tapi dia terkena reshuffle. Posisinya kemudian digantikan Budi Karya. Adapun Arcandra dilantik Jokowi menggantikan Sudirman Said sebagai Menteri ESDM, tapi dicopot setelah 20 hari menjabat karena masalah kewarganegaraan ganda.

Nasir mengaku terkejut dengan pengangkatan Jonan dan Arcandra. Sebab, kata dia, Presiden Jokowi cukup lama membiarkan kursi Menteri ESDM kosong. "Kami pikir bakal ada orang baru, ternyata lu lagi, lu lagi," katanya saat dihubungi, Sabtu, 15 Oktober 2016.

Ia juga mempertanyakan soal pengangkatan Arcandra. Menurut dia, keputusan pemerintah untuk mengukuhkan kembali status kewarganegaraannya dapat digugat. "Katanya saat itu sudah clear, meski tidak merujuk peraturan undang-undang," ujarnya.

Politikus Partai Keadilan Sejahtera ini mengatakan keputusan Presiden melantik Jonan dan Arcandra yang pernah dicopot sebelumnya menjadi bukti pemerintah jauh dari semangat kepentingan publik. "Masyarakat akan menilai Presiden tidak berdaya menempatkan pembantunya," kata Nasir.  [sumber]

Efektivitas Pengawasan Internal Kejaksaan Agung RI 

26 September 2016 - Pada Rapat Kerja Komisi 3 dengan Jaksa Agung, terkait kekurangan anggaran, Nasir pikir memang lembaga harus bergerak dengan anggaran terbatas. Nasir melihat negara atau pemerintah gagal paham soal kepastian hukum akan mempengaruhi negara. Nasir berpendapat anggaran kejaksaan memang harus diusahakan agar kejaksaan dapat berperan dengan optimal. Terkait rekomendasi sistem manajemen perkara terbangun transparan, Nasir berpendapat DPR-RI harus melakukan dukungan anggaran. Terkait Tim Pengawal dan Pengamanan Pemerintahan dan Pembangunan Pusat (TP4P) dan Tim Pengawal dan Pengamanan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah (TP4D), Nasir berharap agar dapat diarahkan dan bekerja dengan optimal. Nasir berharap ada petunjuk di daerah, mungkin proyek-proyek yang besar diawasi oleh tim TP4 ini. [sumber]

Perkara Hukum

 6 September 2016 - Pada Rapat Audiensi Komisi 3 dengan Lembaga Bantuan Hukum Jakarta,  Nasir mengusulkan sebaiknya jika membuat buku seperti ini kalau bisa ada wawancara. Nasir beranggapan masih ada jaksa, hakim, dan polisi yang baik. Nasir mengucapkan terima kasih atas masukan-masukan LBH Jakarta. Nasir berharap LBH Jakarta dan Komisi 3 DPR bisa terus saling memberikan informasi. [sumber]

Pemilihan Kapolri

23 Juni 2016 - Nasir mengusulkan agar oknum Polri yang “bermain” di lembaga peradilan agar dibina dan beberapa di antaranya dipecat. Nasir berharap agar pengelolaan SDM harus profesional dan sesuai merit system. Nasir juga menanyakan kepada Calon Kepala Polisi (Cakapolri) bagaimana Polri melindungi personilnya yang bertugas. Selain itu, Nasir menanyakan langkah apa yang akan diambil Cakapolri terkait penegakan hukum yang juga mengedepankan nilai HAM.  [sumber]

15 April 2015 pada Audiensi dengan BEM se-UI - Nasir bertanya kepada para mahasiswa yang hadir kira-kira tugas apa yang paling krusial seorang Kapolri yang perlu dicatat dan dievaluasi. Pertanyaan ini ditanggapi oleh salah seorang mahasiswa bahwa mereka telah melakukan kajian dan dapat diberikan ke Komisi 3.  [sumber]

27 Januari 2015 - Nasir Djamil berkata "Saya ulangi lagi: Validkah temuan PPATK bahwa rekening Bapak BG menggelembung 4x lipat dalam 4 tahun?"  [sumber]

Pada 15 Januari 2015 - Nasir berharap Budi Gunawan akan tetap profesional dan tidak terbebani dalam mengemban tugas sebagai Kapolri walaupun statusnya sebagai tersangka.  [sumber]

15 Januari 2015, saat doorstop, Nasir Djamil berkata: "Logika Demokrat aneh. Bersikukuh 4 pimpinan KPK RI tidak sah tapi anggap BG sebagai tersangka sah."

11 Januari 2015 - Menyikapi pemilihan Kapolri pengganti Jenderal Sutarman dimana Presiden Jokowi sudah serahkan calon tunggal yaitu Budi Gunawan, Nasir Djamil berpendapat:

"Kalau orang punya rekening banyak dan bisa membuktikan sumbernya dari yang halal, tidak masalah, kan juga sudah diaudit dan tak terbukti dari jalur haram. Budi Gunawan juga dapat jadi sosok yang mampu melakukan reformasi Polri."  (baca disini)

Anggaran Kepolisian Republik Indonesia (POLRI)

21 Juni 2016 - Menurutnya, ada beberapa intitusi kelembagaan yang harus diperhatikan oleh negara karena institusi tersebut memiliki diskresi yang jika tidak diberi perhatian akan terjadi penyalahgunaan. Menurut Nasir, apa yang disampaikan oleh Polri sudah cukup baik dan memadai. Nasir mengatakan bahwa Komisi 3 berharap kepada Asisten Bidang Perencanaan POLRI (Asrena) untuk memperhatikan fasilitas-fasilitas dari Sabang sampai Merauke karena saat ini masih ada polisi yang tidur di kantor karena tidak punya rumah. Menurutnya, seiring peningkatan anggaran di Polri fasilitas-fasilitas yang ada harus ditingkatkan dan jangan sampai anggaran tersebut hanya menetes deras pada satu tempat saja, tetapi tempat lain kemarau. Nasir memohon agar Polri memperhatikan Kapolri juga yang berada di daerah terdepan dan juga Rusunawa yang belum terakomodir.  [sumber]

Anggaran Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

21 Juni 2016 - Nasir meminta penjelasan mengenai soal tranparasi dan akuntanbilitas pada penanganan di pengadilan. Nasir menanyakan lahan bekas lapas di Aceh yang sampai hari ini masih kosong itu mau diapakan karena sudah hampir 12 tahun. Nasir bertanya dimana kendalanya. Nasir meminta kepada Sekretaris Kemenkumham menangani pembangunan lapas, tolong utnuk dilakukan secara baik dan bukan asal-asalan dan soal pemindahan warga binaan itu harus ada kepastiannya.  [sumber]

Anggaran Kejaksaan Agung

13 Juni 2016 - Nasir mengapresiasi program “Jaksa Masuk Sekolah” dan menyarankan agar mengganti namanya menjadi “Jaksa Masuk Kampus” bila terkait perguruan tinggi. Lalu, Nasir menanyakan apakah lembaga lain memiliki hal yang serupa dengan AMC milik Kejaksaan Agung (Kejagung). Kemudian, ia menanyakan cara Kejaksaan mengurus aset sitaan atau rampasan yang terbengkalai. Selanjutnya, Nasir menanyakan pendapat Kejaksaan yang kadang-kadang kalah dalam praperadilan dan dapat menimbulkan opini publik. Ia pun meminta penilaian Kejagung tentang banyaknya kasus penyelewengan dana hibah di daerah. Selanjutnya, Nasir meminta penjelasan terkait pelaksanaan tugas yang dilakukan oleh Tim Satgas Anti Korupsi dan TP4 di daerah. Dan terakhir, Nasir mengatakan bahwa ia tidak bisa menerima penjelasan Kejagung terkait penundaan pelaksanaan eksekusi mati karena musim hujan.  [sumber]

Evaluasi Kinerja Komisi Kejaksaan Republik Indonesia (KKRI)

18 April 2016 - Nasir menginginkan KKRI dapat dikenal masyarakat luas agar masyarakat mempunyai akses mudah dalam pengaduan. Nasir menanyakan, bagaimana caranya KKRI dapat membuka akses agar masyarakat dapat melakukan pengaduan. Kemudian, Nasir juga menanyakan bagaimana cara KKRI mengatasi skeptisme masyarakat yang beranggapan kalau laporan pengaduan tidak dapat selesai. Nasir melanjutkan, seharusnya Jaksa-jaksa baru bertugas ke daerah-daerah luar dulu, jangan langsung bertugas di daerah-daerah elit.  [sumber]

Evaluasi Kinerja Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM)

18 April 2016 - Nasir ingin tahu keseriusan Komnas HAM mengajak DPR  untuk tidak merevisi UU Terorisme. Nasir menganggap hal ini hanya untuk mencari simpati publik saja. Tentang simposium yang digelar hari ini, Komisi 3 DPR-RI ingin mengetahui infomasinya. Nasir menanyakan posisi Komnas HAM dalam kasus Jessica. Nasir tidak ingin Komnas HAM “mendompleng” popularitas dari kasus tertentu. Nasir ingin mengetahui lebih lanjut tentang kontribusi Komnas HAM dengan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) yang akan terbentuk di Aceh pada hari ini yang sedang mengadakan fit & proper.  [sumber]

Evaluasi Kinerja Kepolisian Republik Indonesia

25 Januari 2016 - Dalam rapat bersama Kepala Polisi Republik Indonesia (Kapolri), Nasir menyampaikan Fraksi PKS mengucapkan duka terhadap korban polisi dalam bom sarinah, bagi yang terluka atau meninggal. Terorisme di Jawa, menurutnya, seperti Rahwana, punya ilmu yang tidak bisa mati. Nasir bercerita bahwa Rahwana meninggal ketika sedang bersembunyi di antara 2 gunung kembar, dan dua gunung tersebut dirapatkan oleh Hanoman. Menurut Nasir, dalam pencegahan terorisme, kearifan lokal yang ada harus didalami.

Nasir mengharapkan pencegahan terorisme bisa dilakukan, dan ia percaya kepada Polri. Ia juga menyampaikan berduka cita ada meninggalnya polisi atas penggerebekan di Matraman. Ia menanyakan tentang SOP penggerebekan, dan apabila ada korban apa berarti SOP tidak sesuai. 

Mengenai narkoba, di dapilnya, narkoba sudah masuk ke rumah-rumah. Ada pula oknum-oknum di tingkat Polsek yang merekayasa menurut Nasir. 

Nasir menanyakan tentang Presiden yang meminta pertimbangan DPR mengenai amnesty, sampai saat ini DPR belum menerima apapun dari Presiden berkaitan dengan hal ini. 

Terkait penggeledahan KPK, ia menilai harus diperhatikan tempat dan urgensinya. Apabila Presiden memiliki Paspampres (Pasukan Pengamanan Presiden Republik Indonesia), DPR nantinya pun punya Paspamparlemen. 

Nasir mengharapkan ada tindak lanjut mengenai kasus politisi PNA yang dibunuh. Nasir juga menanyakan apakah Gafatar melakukan pelatihan militer atau tidak.  [sumber]

Sikap atas Pengunduran Diri Presiden Direktur PT.Freeport Indonesia

19 Januari 2016 - (JITUNEWS.COM- Anggota Komisi III DPR RI Nasir Djamil mengungkapkan, seharusnya Maroef Sjamsoddin menjelaskan secara transparan ke publik atas pengunduran dirinya dari jabatan sebagai Presdir PT Freeport Indonesia.

"Saya tidak tahu ya, kenapa beliau mundur. Seharusnya dia menjelaskan kepada publik secara transparan, kenapa dia mundur, apa ada tekanan atau bagaimana," ujarnya digedung DPR RI Jakarta, Selasa (19/1)

Politisi PKS ini juga menanyakan kenapa Maroef mundur disaat korban sudah berjatuhan. Oleh karena itu, Nasir  berharap meskipun tidak ada kewajiban, Maroef harus menjelaskan apakah ada latar belakang politik dibalik kemundurannya.

Menurutnya mundurnya Maroef Sjamsoeddin dalam hal ini ada pengaruhnya terhadap kasus mantan pimpinan DPR RI Setya Novanto, terkait kasus 'papa minta saham' yang diduga mencatut nama presiden dan wakil presiden.

"Kalau dicari-cari saya kira ada pengaruhnya, nah saya fikir kejagung yang ingin periksa setya novanto harus berfikir kenapa Maroef mundur, sehingga ini mempengaruhi proses yang dilakukan kejaksaan agung kepada Setya Novanto" pungkasnya. (sumber)

Fit & Proper Test Calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi

15 Desember 2015 - Nasir mempertanyakan ketertarikan Agus Raharjo dengan isu transparansi anggaran di bidang militer. Nasir juga meminta penjelasan kepada Agus Raharjo mengenai konsep integrasi sistem teknologi dan informasi (IT) yang perlu dikembangkan dalam memberantas korupsi. Selain itu, Nasir meminta pendapat Agus mengenai akutnya korupsi di Kepolisian dan Kejaksaan.

Selanjutnya, Nasir mempertanyakan tentang kesejahteraan lembaga KPK dengan lembaga penegak hukum lainnya. Nasir juga menanyakan bagaimana Agus Raharjo mampu menjamin independensi KPK bila terpilih sebagai Pimpinan KPK.  [sumber]

Pemerintah Bebaskan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) untuk Hiburan Malam

22 Agustus 2015 - (TRIBUNNEWS.COM) - Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Nasir Djamil mempertanyakan sikap Pemerintah dalam hal ini Menteri Keuangan (Menkeu) Bambang Brodjonegoro yang telah mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor.158/PMK.010/2015 Tentang Kriteria Jasa Kesenian dan Hiburan.

"Saya menyesalkan dan mempertanyakan sikap pemerintah yang memasukan diskotek, karaoke, klab malam dan sejenisnya masuk ke dalam kriteria jasa kesenian dan hiburan yang tidak dikenai PPN sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 ayat (2) huruf e PMK tersebut," kata Nasir, di Jakarta, Sabtu (22/8/2015).

Sikap demikian, menurut Nasir, justru kontraproduktif dengan upaya revolusi mental yang selama ini digadang-gadang pemerintahan Joko Widodo.

Apalagi, tambah Nasir, di tengah semangat untuk membatasi bahkan menghapus minuman beralkohol dan rokok yang dapat merusak kesehatan dan mental masyarakat.

"Diskotek, karaoke, klab malam dan sejenisnya seharusnya pelan-pelan di tutup," ujar Nasir.

Lebih lanjut Nasir mengatakan, memasukan diskotek, karaoke dan klab malam sebagai kriteria jenis jasa yang tidak dikenai PPN merupakan ide dangkal dari seorang menteri. Menurutnya, Menkeu dalam menafsirkan kriteria jasa kesenian dan hiburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4A UU Nomor 42 Tahun 2009 Tentang Perubahan Ketiga Atas UU Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, tidak sesempit dengan menafsirkan hanya sebagai bagian dari jasa kesenian dan hiburan yang bebas pajak.

"Tetapi dapat mencari jenis seni dan hiburan lain yang memang bermanfaat, dibutuhkan rakyat miskin dan tidak membawa banyak mudharat bagi rakyat," imbuh politisi PKS asal Aceh itu.

Selain itu, lanjut Nasir, seharusnya dalam menyusun suatu kebijakan, Pemerintah wajib mempertimbangkan dampak yang akan terjadi di masyarakat. Pembebasan PPN terhadap diskotek, karaoke dan klab malam, dikhawatirkan dapat memicu pertumbuhan jumlah diskotik, karaoke dan klab malam di Indonesia.

"Akibatnya akan menimbulkan demoralisasi mental masyarakat terutama bagi para generasi muda," ujar Nasir.

Lebih lanjut, Nasir juga mengungkapkan, bahwa kekhawatirannya tersebut bukan tanpa alasan. Menurut Nasir, pertumbuhan diskotek, karaoke dan klab malam akan berbanding lurus dengan pertumbuhan kejahatan.

"Tempat hiburan seperti itu selama ini sarat dengan kejahatan, seperti trafficking, narkoba dan pertikaian yang berujung pembunuhan. Apa jadinya nanti jika jumlah diskotek, karaoke dan klab malam bertambah dan tidak terpantau karena bebas pajak?" ungkap Nasir.

Untuk itu, Nasir meminta Pemerintah segera mencabut kriteria diskotek, karaoke dan klab malam sebagai bagian dari jasa kesenian dan hiburan yang tidak dikenai PPN.

"Karena hal itu dapat mereduksi nilai-nilai kultur religius bangsa yang selama ini telah terbangun dan demi menyelamatkan masa depan anak muda Indonesia," pungkas Nasir. (sumber)

Pemilihan Hakim Agung

Pada Fit & Proper Test Suhardjono pada 1 Juli 2015 - Nasil Djamil menanyakan pendapat Suhardjono mengenai kesederhanaan, intergritas, dan kepekaan sosial jika dikaitkan dengan kepribadian seorang Hakim Agung. Menurutnya, seorang hakim ialah wakil Tuhan di muka bumi, maka ia haruslah bijak dan adil. Dikaitkan dengan tema kearifan lokal yang diusung Suhardjono, Nasir Djamil menilai proposal yang diajukan Suhardjono sangat normatif, tidak ada kasus menunjukkan kearifan lokal tersebut. Ia berpendapat bahwa Mahkamah Agung adalah benteng terakhir orang yang mencari keadilan, namun di beberapa kasus justru menunjukkan sebaliknya. Menurutnya, seorang hakim bukan algojo, dia harus mempunyai kebijakan seperti dalam bahasa Arab, dikenal istilah Al-Hakam dan Al-Hakim.  [sumber]

Perkawinan Beda Agama Ditolak Mahkamah Konstitusi

25 Juni 2015 - (Suara.com) - Judicial review terhadap Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ditolak oleh Mahkamah Konstitusi, Kamis (18/6/2015). Judicial review diajukan sejumlah mahasiswa dan alumni Fakultas Hukum UIRangga Sujud WidigdaDamian Agata YuvensVarida Megawati SimarmataAnbar Jayadi dan Luthfi Sahputra.

Mereka menilai pasal tersebut diskriminasi terhadap pasangan beda agama yang hendak menikah. Pasal tersebut membikin orang yang ingin menikah beda agama, salah satunya harus mengorbankan agama agar mendapat status hukum yang sah.

Anggota Komisi III DPR dari Fraksi PKS Muhammad Nasir Djamil mendukung keputusan Mahkamah Konstitusi.

"Sudah benar itu keputusan MK itu," katanya kepada Suara.com di gedung Nusantara II DPR, Rabu (24/6/2015).

Ia juga mengatakan keputusan yang dibuat MK sudah sejalan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Argumentasi yang dibangun oleh MK untuk memutuskan perkara tersebut sudah benar.

"Keputusan yang dibuat MK sudah tepat dan sejalan dengan Undang-Undang Dasar 1945," kata Nasir.

Untuk implementasi atas keputusan yang dibuat MK, menurutnya, nanti ada pihak terkait yang lebih berwenang menjelaskan hal tersebut.

"Kalau mengenai sanksi apa, atau sanksinya bagaimana saya tidak mau berkomentar banyak. Ada pihak-pihak yang lebih berwenang untuk menjelaskan hal tersebut," tambahnya.

Ia juga mengimbau masyarakat agar lebih selektif dalam menentukan pasangan. Karena, bila pernikahan berbeda keyakinan, ia berpendapat akan banyak menemui kesulitan di kemudian hari.

"Efek dari pernikahan beda agama yang pasti nantinya akan sulit mendapat akte lahir untuk anaknya. Karena pernikahannya sendiri tidak resmi dicatat oleh negara, dan yang pasti banyak kesulitan lain dikemudian harinya," kata Nasir.

Keputusan MK mengenai larangan pernikahan beda agama menimbulkan berbagai reaksi di masyarakat. Ada yang mendukung, namun banyak juga yang kurang setuju. (sumber)

Tambahan Anggaran untuk Kejaksaan Agung

10 Juni 2015 - Nasir menyampaikan bahwa ia sedih melihat Kejaksaan Agung miskin SDM, miskin struktur dan miskin uang. Kejaksaan Agung adalah institusi yang melayani publik, tidak cocok apabila Kejaksaan Agung ada masalah seperti ini. Berbeda dengan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), institusi yang bersifat mencari keuntungan yang sebesar-besarnya dengan modal sekecil-kecilnya. Semoga kedepan Jaksa Agung Muda Pembinaan (Jambin) dapat memperbaiki kualitas SDM agar dapat lebih baik lagi dengan tambahan anggaran ini.  [sumber]

Situasi Pengungsi Rohingya

Pada Rapat Paripurna ke-28 tanggal 18 Mei 2015 - Nasir menyarankan DPR untuk membentuk tim untuk menilai kesiapan Pemerintah dan melakukan kajian secara mendalam atas status pengungsi Rohingya. Nasir juga mendesak Pemerintah agar melengkapi sarana dan pra sarana yang terbatas bagi para pengungsi yang masuk ke Indonesia.  [sumber]

Evaluasi Penanggulangan dan Pemberantasan Terorisme

8 April 2015 - Nasir hargai kerja keras BNPT yang menurut Nasir kini lebih merangkul banyak pihak untuk preventif terorisme.  [sumber]

Bupati Mesuji vs. DPRD Mesuji

31 Maret 2015 - Berhubung Mesuji adalah Dapil dari Ketua Komisi 3 Azis Syamsuddin, maka Nasir janji akan turut membantu Pak Ketua.  [sumber]

Anggaran Kejaksaan Agung, Komnasham dan KPK

10 Februari 2015 - Nasir saran agar ketiga lembaga hukum lebih bijaksana memilah anggaran yang diperlukan sekarang dan yang tidak.  [sumber]

Kinerja PPATK

Pada 27 Januari 2015 - Nasir minta klarifikasi dari PPATK proses koordinasinya dengan KPK dalam penyusunan Kabinet Kerja terutama yang berhubungan dengan adanya ‘rapor merah’ dan ‘rapor kuning’ untuk nama-nama calon kandidat menteri. Nasir juga minta klarifikasi dari PPATK kewajaran dari  rekening banknya Budi Gunawan menggelembung 4 kali lipat dalam kurun waktu 4 tahun.  [sumber]

Informasi Pribadi

Tempat Lahir
Tanggal Lahir
22/01/1970
Alamat Rumah
Kelurahan Rawajati Rt. 001 Rw. 005, Pancoran, Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta
No Telp

Informasi Jabatan

Partai
Partai Keadilan Sejahtera
Dapil
Nanggroe Aceh Darussalam I
Komisi
III - Hukum, HAM, Keamanan