Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
Partai Keadilan Sejahtera - Sumatera Utara I
Komisi VII - Energi Sumber Daya Mineral, Riset & Teknologi, Lingkungan Hidup
     


Informasi Pribadi

Tempat Lahir
Bukittinggi
Tanggal Lahir
28/09/1961
Alamat Rumah
Kelurahan Karet Tengsin Rt. 009 Rw. 006, Tanah Abang, Kota Jakarta Pusat, DKI Jakarta
No Telp

Informasi Jabatan

Partai
Partai Keadilan Sejahtera
Dapil
Sumatera Utara I
Komisi
VII - Energi Sumber Daya Mineral, Riset & Teknologi, Lingkungan Hidup

Latar Belakang

Tifatul Sembiring lahir di Bukittinggi, 28 September 1961. Tifatul berhasil menjadi anggota DPR RI 2009-2014 setelah memperoleh 99.348 suara untuk daerah pemilihan Sumatera Utara I. Tifatul kembali terpilih menjadi anggota DPR 2014-2019 dari dapil yang sama dengan perolehan 74.510 suara.

Saat menjadi anggota DPR 2009-2014, Tifatul belum sempat ditunjuk akan ditaruh di komisi manapun, karena Tifatul terlanjur dipilih sebagai Menteri Komunikasi dan Informasi di Kabinet Indonesia Bersatu II.

Di Maret 2018 terjadi mutasi internal partai dan Tifatul berpindah tugas dari Komisi 6 ke Komisi 7 yang membidangi lingkungan hidup dan energi sumber daya mineral. 

Pendidikan

S1, Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen Informatika dan Komputer, Jakarta

International Politic Center for Asian Studies Strategic Islamabad, Pakistan

Perjalanan Politik

Tifatul salah satu elit PKS sejak partai tersebut masih bernama Partai Keadilan.
Wakil Ketua Fraksi PKS Bidang Polhukam (2016-2019)

Di 2014, Tifatul akan bertugas di Komisi VI yang membidangi perdagangan, perindustrian, koperasi, investasi dan BUMN.

Pada bulan April tahun 2016, Tifatul direalokasi bertugas di Komisi III membidangin Hukum, Keamanan dan HAM. 

Tifatul tidak lagi bertugas di Komisi III DPR-RI dan mulai bertugas di Komisi VII DPR-RI yang membidangi energi sumber daya mineral, riset dan teknologi, dan lingkungan hidup pada 7 Maret 2018.

Visi & Misi

belum ada

Program Kerja

belum ada

Sikap Politik

RUU Larangan Minuman Beralkohol (RUU Minol)

3 Februari 2016 - Tifatul mengapresiasi kedatang Kabareskrim dalam rapat. Tifatul menilai bahwa alkohol adalah sumber kejahatan. Banyak kejahatan yang terjadi disebabkan minuman beralkohol. Tifatul meminta beberapa data kepada Kabareskrim Anang Iskandar, seperti angka kecelakaan lalu lintas yang disebabkan oleh pengemudi mabuk atau setengah mabuk, serta tindakan kriminal yang terjadi karena konsumsi alkohol. Tifatul ingin RUU Minol terus dilanjutkan karena sudah masuk Program Leglislasi Nasional (Prolegnas) 2016.  [sumber]

13 April 2015 - Bibi dari Tifatul adalah seorang Kristen Batak. Tifatul paham pembuatan tuak sejak kecil. Menurut Tifatul ketika tuak masih mengandung Nira, tuak itu tidak memabukkan. Tetapi menurut Tifatul banyak yang ‘iseng’ dan ditambahkan dengan ‘samsu’.  [sumber]

RUU Penjaminan

14 Desember 2015 - Menurut Tifatul, RUU Penjaminan penting untuk menggerakkan kegiatan UMKMK. Tifatul berpandangan bahwa undang-undang ini dapat memberikan kesempatan yang lebih luas bagi pelaku UMKMK. Tifatul berharap undang-undang ini dapat meningkatkan kapasitas UMKMK dalam skala global. Tifatul menambahkan pentingnya undang-undang ini dalam menjamin unit usaha syariah sehingga tidak beralih menjadi unit usaha konvensional. Tifatul mewakili Fraksi PKS menyetujui pasal-pasal yang tercantum dalam RUU Penjaminan dan setuju agar RUU ini dibawa ke paripurna untuk disahkan menjadi undang-undang.  [sumber]

RUU Pengampunan Pajak

Pada 26 November 2015 - Tifatul menilai bahwa pengampunan pajak seharusnya ditujukan kepada orang yang tidak patuh bayar pajak. Tifatul juga mempertanyakan mengapa harus DPR yang mengusulkan RUU ini, dan bukan Pemerintah.

Tifatul juga mempertanyakan mengenai capital flight, bagaimana bila ada yang melarikannya ke luar negeri? Apakah ada jaminan asetnya dibawa kembali?

Sedikit bercerita, Tifatul menyampaikan bahwa pada tahun 1984, Indonesia pernah melakukan pengampunan pajak dan tidak diikuti dengan instalasi sistem yang baik. Pada waktu itu sering didengar kasus mengenai negosiasi oknum petugas pajak dengan wajib pajak sehingga pengampunan pajak pada saat itu tidak berlangsung lama.

Tifatul juga menyampaikan bahwa selain dari pihak Kementerian Keuangan, Wakil Presiden Jusuf Kalla dan Ditjen Pajak akan menghentikan wajib pajak. Terakhir, Tifatul mengusulkan untuk mendiskusikan RUU ini di fraksi masing-masing.  [sumber]

RUU Kewirausahaan Nasional

23 November 2015 - Tifatul menilai bahwa kultur keluarga yang paternalistik susah menumbuhkan jiwa entrepreneur. Oleh karena itu Tifatul merasa Indonesia perlu memaksimalkan teknologi dan informasi untuk pemasaran global (digital economy). Contohnya, tiket konser K-POP sebanyak 3.000 tiket dijual Rp.300.000 secara online. Dalam 1 jam EO bisa mendapatkan Rp.250.000.000 dengan penjualan tiket online. Menurut Tifatul, perbankan diperlukan untuk permodalan dan infrastruktur. Tifatul menilai bahwa RUU ini penting untuk diundang-undangkan agar dapat berkembang.  [sumber]

RUU Karantina Kesehatan

19 November 2015 - Tifatul menanyakan kepada Tim Ahli apa landasan filosofi dan siginifikansi dari RUU Karantina Kesehatan. Tifatul juga bertanya tentang definisi karantina  Di akhir pendalaman Tifatul berpantun, “Nenek Sofyan mengunyah sirih, cukup sekian dan terima kasih.”  [sumber]

RUU BUMN

31 Maret 2015 - Tifatul sepakat dengan usulan Ketua KADIN dan akan segera bahas revisi UU BUMN supaya ada pasal untuk jangan ada politisi di BUMN. Tifatul tidak ingin BUMN menjadi sapi perah.  [sumber]

Tanggapan

Pembahasan RKA K/L 2019 

17 September 2018 - Pada Raker Komisi 7 dengan KemenLHK, Tifatul bertanya mengenai APBN Rp11T apakah tidak tercapai. APBN initriger jadi supaya uang negara bisa memicu bisnis transaksi. Tifatul juga memberi catatan bahwa  jangan di akhir tahun ibu menteri pergi keluar kota, karena itu tidak produktif. Akuntabilitas harus tetap kita jaga agar uang negara ini menjadi pemicu terjadinya bisnis transaksi karena di beberapa wilayah secara umum ini membuat agak lesu usaha yg di bawah. Kalau dilihat ini naik, waktu di rapat dengan partner komisi 7 yang lain itu pada turun tetapi ini KLHK naik dari tahun 2017 ya mungkin harus ada yang di priotaskan saja. Tifatul juga menambahkan karena dulu pernah riset dari seluruh Sumatera kalo dieksploitasi semua sumber air yang ada di Sumatera maka ini akan melebihi konsumsi yang ada di Pulau Sumatera dan ada beberapa negara yang siap bekerja sama untuk menjaga kepentingan lingkungan hidup. [sumber

Perkembangan Pembangunan Smelter

24 Mei 2018 - Pada RDP Komisi 7 dengan Dirjen Minerba, Tifatul meminta kepada mitra untuk menjelaskan dahulu apa definisi Izin Usaha Pertambangan (IUP) itu dan lain-lain, karena disini juga banyak mitra lain. [sumber

AMDAL & Pengelolaan Limbah B3, Merkuri dalam Penambangan

22 Mei 2018 – Rapat Komisi 7 dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tifatul berpendapat, berdasarkan namanya “Freeport”, maka perusahaan ini melakukan produksinya dengan sebebas-bebasnya. Tifatul berpendapat ancaman terhadap limbah Freeport haruslah benar-benar tegas. Tifatul juga berpendapat bahwa penandatanganan Konvensi Minamataseharusnya membuat KemenLHK menjadi lebih tegas dalam menangani perihal limbah, anggaran yang sudah diberikan juga harus digunakan sebaik-baiknya. Untuk menangani limbah di hulu, Tifatul berpendapat, KemenLHK harus bekerja sama dengan aparat. Tifatul juga meminta penjelasan terhadap penanganan merkuri, baik dari penambangan ilegal maupun legal. Tifatul menekankan pertanyaannya terhadap keseriusan pemerintah dalam menanggulangi limbah penambangan tersebut. Tifatul juga menambahkan bahwa pengubahan teknologi dari merkuri menjadi sianida juga sama bahayanya. [sumber]

Evaluasi KPK

13 Februari 2018 - Pada Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Tifatul berpendapat korupsi tidak hanya merajalela namun juga “meratulela” karena saat ini banyak perempuan yang terjerat kasus korupsi. Mengenai Pilkada menurutnya Pilkada adalah politik dengan biaya tinggi, misalnya di Jawa Timur untuk dana desa bisa mencapai Rp30M. Tifatul bercerita ketika dirinya mundur dari Sumatra Utara karena tidak kuat dengan hitungan dananya. Tifatul berpendapat, di samping popularitas dan elektabilitas, isi tas (uang) juga penting. Tifatul tidak ingin orang-orang baik di negeri ini yang ingin memajukan Indonesia tapi terhalang oleh hal seperti biaya tinggi. [sumber]

Evaluasi Kinerja Kejaksaan Agung

5 Juni 2017 - Tifatul Sembiring menjelaskan bahwa penyerapan anggaran sekitar Rp20 Triliun, dan Product Domestic Bruto (PDB)  5x dari APBN. Oleh karena itu untuk penyerapan bulan Juni bisa ditingkatkan lagi lewat belanjanya. Indosat menyebabkan Indonesia kehilangan 1 Orbit satelit, indosat dinyatakan tidak memiliki izin sewa satelit yang hanya digunakan untuk nasional.   [sumber]

21 April 2016 - Tifatul mendukung peningkatan anggaran untuk Jaksa Agung RI. Tifatul berpikir perlu adanya penukaran pengalaman antara Kepolisian dengan Jaksa Agung guna melatih koordinasi yang baik. Tifatul menyampaikan bahwa terdapat pusat intersepsi nasional di luar negeri, dimana kejaksaan dan polisi bekerja sama dalam kasus tertentu.  [sumber]

Fit and Proper Test – Calon Hakim Ad Hoc Tipikor a.n. Dermawan

25 Agustus 2016 - Dalam Fit and Proper Test Calon Hakim Agung Ad Hoc Tipikor a.n. Dermawan yang digelar Komisi 3 DPR-RI, Tifatul melihat bahwa seseorang mengajukan kasasi seharusnya hukuman bisa turun, tetapi hukuman itu semakin bertambah dari hukuman awal yang ditetapkan, padahal di Negara lain pengajuan kasasi justru bisa menurunkan hukuman dan minimal hukumannya tetap. Tifatul meminta pendapat calon terkait kasus itu dan ia setuju dengan adanya recovery asset yang dipaparkan oleh calon. [sumber]

Isu Kepolisian, RUU KUHP, RUU Terorisme, dan UU Militer

27 Juli 2016 - Pada 27 Juli 2016 Komisi 3 menggelar Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Pengurus Pusat Keluarga Besar Persatuan Purnawirawan Polri (PP Polri), Tifatul mengatakan bahwa di dalam Islam, terorisme tidak diperbolehkan. Menurutnya, terorisme sudah berkembang, di Jepang sudah ada 8 korban di panti jompo yang ditusuk menggunakan pisau. Ia menambahkan bahwa kasus di Prancis dan Madina juga masih dipertanyakan motifnya. Perlu analisa lebih jauh terkait terorisme karena tidak selalu berkaitan dengan agama. Semua kasus kekerasan dilawan dengan kekerasan. Tifatul setuju untuk mencari akarnya. Program deradikalisasi sudah tepat, tetapi butuh kesabaran. Tifatul melihat bahwa hal tersebut merupakan kasus dendam paling panjang. Ia mengaitkan dengan buku Mahabrata mengenai dendam yang paling banyak. [sumber]

Evaluasi Kinerja Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM)

18 April 2016 - Terkait filosofi HAM, Tifatul menyatakan ada dua hal yang paling mendasar dalam HAM yaitu membangun dan memelihara manusia sendiri. Tifatul mempertanyakan tentang kenapa tidak ada pelapor khusus dalam masalah pembunuhan dan mengenai kebebasan beragama dan berkeyakinan. Tifatul memberikan koreksi dalam visi karena visi adalah cara kita memandang jauh, terdapat tergeet dan langkah-langkah untuk mencapainya. Tifatul tidak melihat mengenai masalah cyber crime. Tifatul deksripsikan UU tentang HAM yaitu mengatur mengenai penyadapan, yang kadang dilakukan swasta atau oknum lembaga untuk kepentingan pribadi, penyadapan oleh aparat hukum Komnas HAM harus perhatikan juga karena harus ada indikasi kejahatan.  [sumber]

Peraturan Bersama DPR dan BPK Tentang Hasil Laporan Keuangan Pemerintah Pusat

27 Agustus 2015 - Menyangkut masalah informasi yang bocor di publik, menurut Tifatul sebenarnya ada pihak yang melakukan aksi black campaign terhadap suatu yang tidak benar. Terkait sanksi pun lebih berat diberikan kepada para pelaku IT dibanding media konvensional. Menurut Tifatul, pemberian sanksi tersebut tidak layak karena jangkauan IT memang luas dan bisa dilihat di mana-mana. Berbeda dengan media konvensional atau Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), pastilah ada seseorang yang membocorkan terkait informasi tersebut. Seharusnya BPK bisa lebih memilah dan membatasi info yang perlu dibuka ke publik dan info yang harus disimpan.  [sumber]

Usulan Penyertaan Modal Negara untuk PT.Barata Indonesia (Persero) dan PT.Industri Kereta Api (Persero)

Pada 26 Agustus 2015 - Tifatul minta ke PT. Industri Kereta Api (Persero) (INKA) dan PT. Barata Indonesia (Persero) (Barata) agar materi kajian dan pemaparannya tidak diberikan satu jam sebelum rapat dimulai.  [sumber]

Polisi Parlemen

10 Juni 2015 - Tifatul pernah mengunjungi parlemen Jepang dan suasananya berbeda dengan di DPR. Menurut Tifatul disamping pelatihan kepada PAMDAL, perlu juga dibuatkan SOP kepada para Anggota DPR.  [sumber]

Evaluasi Kinerja PT. Pelindo 1

Pada 27 Mei 2015Tifatul Sembiring meminta PT.Pelindo 1 untuk melakukan perlawanan hukum atas gugatan yang pernah terjadi karena negara tidak boleh kalah atas perkara tanah. Tifatul juga meminta dijelaskan lebih dalam tentang permasalahan di pelabuhan Belawan.  [sumber]

Tata Kelola Badan Legislasi - Kinerja Legislasi

25 Mei 2015 - Tifatul menilai bahwa anggota DPR sekarang terlalu sibuk menghitung uang reses dan intervensi Pemerintah. Ia khawatir bila anggota DPR diserbu rakyat.  Tifatul menyoroti bahwa sekarang saja di Komisi 6 menurutnya, belum juga dimulai diskusi tentang RUU. Menurut Tifatul, Badan Legislasi (Baleg) harus lobby aktif agar dapat memulai pekerjaan legislasi.  [sumber]

Sasaran Strategis Sucofindo

Pada 15 April 2015 - Tifatul menanyakan keberlanjutan keberlangsungan e-KTP. Tifatul juga menilai PLTN sebagai solusi keterbatasan pasokan listrik. Tifatul juga mengatakan bahwa PT.Freeport tidak mengolah barang yang mereka tambang namun mengirimnya secara utuh.  [sumber]

Peraturan Pengamanan di Lingkungan Gedung DPR

Pada 8 April 2015 - Tifatul minta perhatian khusus ke Polri untuk memperkuat pengamanan di DPR bukan untuk para anggota tapi untuk tamu DPR lainnya. Menurut Tifatul banyak temannya menanyakan bagaimana protokoler polisi mengamankan Presiden Joko Widodo yang memakai mobil terbuka dari DPR menuju Istana Negara. Dan menimbulkan pertanyaan mengenai standar pengamanan Polisi pada tamu-tamu terhormat DPR selepas dari DPR.

Tifatul minta pendapat Polri apa yang dianggap potensi ancaman terbaru bagi DPR. Tifatul saran untuk diselenggarakan simulasi-simulasi pengamanan untuk antisipasi ancaman. Tifatul juga minta bantuan Polri untuk rancang sistem hotline agar tiap komunikasi internal anggota DPR lebih aman. Tifatul bukan perokok. Tifatul ingin DPR jauh lebih diperketat larangan mengenai rokok.  [sumber]

Kesiapan Indonesia Menyonsong MEA 2016

6 April 2015 - Menurut Tifatul datangnya MEA 2016 adalah tantangan bagi Indonesia karena negaranya masih konsumtif daripada produktif. Tifatul menilai talenta dari anak-anak bangsa kita besar sekali jadi sebenarnya pasar dalam negeri sendiri sudah besar tapi tidak dioptimalkan. Oleh karena itu Tifatul mendorong menteri-menteri untuk memberikan environment yang mendukung inovasi anak-anak bangsa sendiri. Tifatul saran agar Pemerintah jangan asal buka akses kepada pasar Indonesia dan agar Pemerintah memberikan bimbingan bagaimana mengembangkan pasar. Tifatul juga saran kepada Pemerintah untuk jangan memungut pajak terlalu dini karena akan mematikan motivasi anak-anak bangsa untuk berinovasi. Tifatul usul untuk Pemerintah membuka expo untuk pedagang-pedagang UKM agar menstimulasi gerakan ekonomi masyarakat. Untuk antisipasi MEA 2016, Tifatul minta Pemerintah perketat standarisasi barang-barang impor agar jangan sampai pasar kita habis oleh barang-barang dari luar.  [sumber]

Bambang Widjojanto Sebagai TSK Oleh Bareskrim

Mantan Menteri Komunikasi dan Informasi yang sekarang menjadi anggota DPR RI, Tifatul Sembiring, tegas menyatakan posisinya sebagai pendukung KPK. Tifatul menuliskan pada akun pribadinya “Saya setuju #SaveKPK, setuju pemberantasan korupsi dilanjutkan. Bila perlu diingatkan yang lebih penting lagi #SAVEINDONESIA.” (baca selebihnya di sini)

Informasi Pribadi

Tempat Lahir
Bukittinggi
Tanggal Lahir
28/09/1961
Alamat Rumah
Kelurahan Karet Tengsin Rt. 009 Rw. 006, Tanah Abang, Kota Jakarta Pusat, DKI Jakarta
No Telp

Informasi Jabatan

Partai
Partai Keadilan Sejahtera
Dapil
Sumatera Utara I
Komisi
VII - Energi Sumber Daya Mineral, Riset & Teknologi, Lingkungan Hidup