Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
Partai Keadilan Sejahtera - Sumatera Utara III
Komisi IX - Kesehatan, Ketenagakerjaan, dan Kependudukan
           


Informasi Pribadi

Tempat Lahir
Bangun Purba
Tanggal Lahir
10/06/1965
Alamat Rumah
Jalan Tebet Barat II No. 23, Jakarta Selatan
No Telp
(021) 8292068, 7989579, (021) 5756455, 5715667, 5755512, 5715231

Informasi Jabatan

Partai
Partai Keadilan Sejahtera
Dapil
Sumatera Utara III
Komisi
IX - Kesehatan, Ketenagakerjaan, dan Kependudukan

Sikap Terhadap RUU

Masukan Terkait RUU Cipta Lapangan Kerja - Rapat Dengar Pendapat Umum Komisi 9 DPR RI dengan Ketum Federasi Serikat Pekerja Kimia, Energi dan Pertambangan (FSP KEP KSPI), Ketum Gerakan Kesejahteraan Nasional (GEKANAS) dan Ketum Gerakan Bersama Buruh/Pekerja (GEBER) BUMN

Ansory mengatakan bahwa semua tidak mau negara ini dikuasai oleh segelintir orang. Semuanya sepakat itu. Ia melihat terkait sawit dll itu senang tetapi terkadang miris bahwa itu sudah dikuasai oleh asing. Ansory juga memohon kepada para mitra, jangan sampai kalah disini. Kalau ada air dari gunung dibendung itu airnya masih ada yang mengalir. Dengan Perpres 20 bendungan itu dibuka sehingga tenaga asing sudah bebas.


Konsil Kebidanan - Raker Komisi 9 dengan Menteri Kesehatan

Ansori menegaskan bahwa setiap undang-undang memiliki ruhnya, terkait RUU Kebidanan letak ruhnya
ada pada Konsil Kebidanan. Ia tidak ragu untuk menyudahi pembahasan RUU terkait
apabila poin Konsil Kebidanan tidak dapat dicantumkan. Mengatasnamakan
fraksinya, Ansory bersikap keputusan Fraksi PKS bulat, yakni hanya akan
menyetujui apabila poin Konsil Kebidanan dapat diakomodir. Pada kesempatan kedua dirinya menuturkan paradoks para
pembuat undang-undang terkait RUU Kebidanan, sementara itu keberadaan konsil
masih terlihat abu-abu. Ansory berpandangan praktis ingin dibukanya saluran
lobi untuk dapat menentukan apakah keberlanjutan RUU Kebidanan dapat dipastikan
rampung akhir tahun atau tahun depan bila tidak kunjung mendapat persetujuan
kedua belah pihak dalam hal ini Pemerintah dan DPR. Dalam kesempatan
ketiga mengatakan kegeramannya sebab melihat jumlah tenaga bidan yang mencapai
kisaran ratusan ribu, tetapi yang bisa ditampung hanya dua kamar dalam konsil.
Ansory berkesimpulan Pemerintah yang menghalangi perkembangan keperawatan dan
kebidanan di Indonesia. Dalam kesempatan keempatnya DIM (Daftar Inventaris Masalah) yang memuat Konsil
Kebidanan tidak bisa disetujui dan hal tersebut yang menjadi alasan mengapa
memilih tidak mengesahkan RUU Kebidanan ini. Diluar daripada itu, Ansory tidak
menemui kendala berarti. Ansory tetap berpegang pada pendiriannya untuk menolak
RUU Kebidanan meskipun tidak diikuti anggota lainnya. Keputusan Ansory hanya akan
berubah bila dalam Pasal 39 merupakan penjelasan dari Ketentuan Umum.


Tanggapan

Penjelasan Implikasi Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 Perubahan Kedua tentang Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan Nasional — Komisi 9 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) (Virtual) dengan Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Ketua Dewan Jaminan Sosial Nasional, Dewan Pengawas BPJS Kesehatan dan Direktur Utama BPJS Kesehatan

Ansory mengatakan bahwa semuanya harus dievaluasi dan dikaji kembali agar masyarakat gembira di tengah pandemi dengan keputusan iuran BPJS Kesehatan yang tidak naik.


Wakil Bupati Langkat, Dinas Ketenagakerjaan Provinsi Sumatera Utara, Camat Binjai, Pengawas Provinsi Sumatera Utara, BPJS Ketenagakerjaan Cabang Binjai, Kapolres Binjai, dan Kapolda Kabupaten Langkat

Ansory mengatakan bahwa kejahatan itu berbanding lurus dengan pelaku, karena kejahatan besar hanya dilakukan oleh orang-orang besar. Ansory juga mengatakan bahwa salah satu ruang lingkup dapilnya mencakup wilayah Kabupaten Langkat itu sebabnya Ansory mengusulkan agar permasalahan ini dibawa ke DPR-RI karena persoalan ini serius. Ansory meminta agar cabang-cabang yang lain, mohon untuk segera diperiksa izinnya. Ansory memberikan informasi kepada mitra kerja yang hadir bahwa ada satu pabrik kelapa sawit di Langkat yang membuang limbahnya ke sungai yang menimbulkan efek gatal-gatal bagi masyarakat sekitarnya. Ansory mendengar kemarin Direktur PT Kiat Unggul tidak memiliki uang untuk ganti rugi, padahal perusahaannya sudah memproduksi 80.000 mancis/hari. Ansory mengajak semua pihak agar kedepannya sama-sama mencarikan solusi atau jalan keluar yang terbaik agar masyarakat tidak mengalami kejadian yang sama di kemudian hari.


Pengawasan terhadap BPJS TK - Komisi 9 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan BPJS TK

Ansory S beranggapan Dewan pengawas tidak ada fungsi pengawasannya atau jiwa mengawasnya.


Tanggapan Pemerintah terhadap Pandangan Fraksi-Fraksi atas Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) — Paripurna DPR-RI ke-156

Kematian 600 petugas KPPS dianggap oleh Ansory sebagai kejadian luar biasa dan sudah seyogyanya harus diusut. Hal ini merupakan tugas dan tanggung jawab DPR-RI untuk menyelidiki kematian tersebut dengan cara pembentukan Pansus.


Strategi Pencapaian Jaminan Kesehatan Nasional, dll – Komisi 9 DPR-RI dan Komisi 11 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) Gabungan dengan Menteri Keuangan, Menteri Kesehatan, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), dll

Ansory mengatakan masyarakat bawah yang mendengar kenaikan ini pasti hatinya akan tercabik-cabik dan tersayat-sayat. Ia mengatakan bahwa perlu diketahui juga ada tiga macam dari manusia, yaitu tidak tahu mereka makan apa besok, tidak tahu besok mereka mau makan ke mana, dan tidak tahu besok mau makan siapa. Ia kurang setuju terkait usulan kenaikan iuran PBI sebab iuran sekarang sudah sulit untuk dibayar, apalagi jika iurannya dinaikan. Ia menyampaikan jika kemungkinan Menteri Keuangan tidak bisa menyisir anggaran abal-abal dari Komisi 1-11, maka yang akan menyisirnya adalah dia. Ia menyampaikan untuk mencari alternatif lain dan dicarikan solusi secara bersama sama agar PBI tidak naik. Ia benar-benar menolak usulan kenaikan anggaran dan kalaupun disetujui pada kesimpulan nanti, ia akan tetap menyuarakannya di Paripurna.


Grand Design Program dan Kegiatan yang Akan Dicapai Pada Tahun 2019-2024 Sesuai Visi dan Misi Pemerintah - Komisi 9 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan

Ansory berkata bahwa ia mulai dari uang BPJS Jamsostek ini Rp19 T sudah bersama BPJS Ketenagakerjaan. Waktu itu keuntungannya Rp200M, jadi saat ini hampir Rp400T uang berada di BPJS Ketenagakerjaan. Ansory menekankan bahwa di Malaysia uang jamsosteknya itu sudah hampir Rp1000T, Ansory menyarankan untuk BPJS Ketenagakerjaan membuat inovasi-inovasi, jangan banyak lalai.


Program Kerja dan Isu Lainnya - Komisi 9 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia

Ansori mengatakan bahwa perlu diperdalam UU BPJS Kesehatan yang sekarang sedang ramai di luar. Dalam RS itu kalau RS pemerintah wajib tidak boleh menolak pasien. Wajib bekerjasama dengan BPJS, ada sanksinya. Namun kalau RS Swasta kalau sudah masuk UGD, RS manapun tidak boleh menolak. Kalau ada yang menolak, laporkan pada Komisi IX.


Tumpang Tindih Kebijakan Pemerintah terhadap Pelaut Awak Kapal dan Pelaut Perikanan termasuk Jaminan Sosial bagi Pelaut - Raker Komisi 9 DPR RI dengan Menaker, Menteri KP dan Dirjen Perhubungan Laut Kemenhub

Ansory mengatakan ilustrasi pertama, alasan dibuat KPK adalah karena polisi dan kejaksaan bobrok maka
terbentuklah KPK. Ilustrasi kedua, dahulu jika ada bencana maka Wapres yang menangani tapi tidak sanggup maka dibentuklah BNPB. Selanjutnya, Ansory menanyakan, kenapa kita buat acara ini. Karena ada pekerja kita yang meninggal diluar negeri lalu dibuang kelaut, ini baru yang kelihatan, jumlahnya kita tidak tau tepatnya.


Masa Persidangan II Tahun 2019-2020 – Paripurna DPR RI Rapat Pembukaan Sidang

Ansory menyatakan tak perlu adanya kenaikan iuran BPJS Kesehatan sebab menyusahkan masyarakat apabila ada yang sakit namun tak memiliki BPJS.


Upaya Penanganan Covid-19 – Komisi 9 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) virtual dengan Menteri Kesehatan, Menteri Ketenagakerjaan, Ketua Penanggulangan Covid-19, dan Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BPMI)

Ansori menyampaikan akan mencopot Menkes jika ia yang menjadi presiden karena banyaknya tenaga media dan dokter yang tidak memiliki APD dan tidak dilengkapi untuk spesialisasi paru. Ia berharap kedepannya hal ini bisa diminimalisir. Menurutnya yang utama perlu diselamatkan adalah tenaga kesehatan. Ia menanyakan langkah yang harus dilakukan untuk mencukupi kebutuhan APD.


Masa Sidang III Tahun 2019-2020 – Paripurna DPR RI Rapat Pembukaan Masa Sidang

Ansory mengingatkan bahwa DPR RI memiliki tugas konstitusi negara dalam UU 1945 melindungi segenap bangsa Indonesia dan tumpah darah. Lanjutnya, sejak COVID-19 pada 2 Maret lalu, sudah 1.285 terpapar COVID-19. Dalam tren, diprediksikan korban meninggal akan terus meningkat sehingga Fraksi PKS mendorong Pemerintah agar melakukan langkah cepat mengenai COVID-19 yakni (1) melakukan karantina wilayah yang dimana untuk wilayah zona merah untuk segera dilakukan; (2) perlindungan kepada tenaga kesehatan yang mencakupi kebutuhan tenaga medis; (3) mencakupi fasilitas kesehatan (faskes); (4) realokasi anggaran untuk penanganan wabah COVID-19 dan transparansi anggaran. Ansory juga menyatakan Pemerintah harus memberikan perhatian khusus berupa bantuan bahan pokok kepada 2 juta migran di Malaysia yang terkena dampak kebijakan Pemerintah setempat. Terakhir, ia menyatakan PKS dan seluruh fraksi lainnya akan siap mendukung realokasi anggaran yang lebih berpihak kepada masyarakat khususnya untuk wabah virus COVID-19 pada saat ini.


Penjelasan Menteri terhadap Persiapan Program Pra-Kerja, Pemetaan Daerah-Daerah Potensi dan Dukungan Informasi Digital serta Isu-Isu Lainnya — Komisi 9 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia

Ansory mengapresiasi program pra-kerja karena dapat memberi bantuan kepada semua orang.


Evaluasi dan Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2018 —‌ Komisi 9 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepala BKKBN

Ansory mengatakan apa yang telah disampaikan oleh Kepala BKKBN perlu menjadi evaluasi bersama. Menurut Ansory, anggaran tahun 2019 masih berjalan, jadi untuk saat ini belum bisa dibahas evaluasinya secara menyeluruh. Ansory dan Pimpinan Komisi 9 akan mengatur jadwal tersendiri untuk membahas anggaran yang tahun 2019.


Permasalahan Pekerja - Komisi 9 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Perwakilan Karyawan PHK Sepihak PT. Freeport Indonesia dan Serikat pekerja UB. Jastasma Perum Bulog Anggota Federasi Serikat Perjuangan Buruh Indonesia (FSPBI)

Ansory mengatakan UU Perselisihan Industrial masuk Prolegnas prioritas Komisi 9. Ansory mengatakan terbuka untuk masukan dari mitra. Ansory mengsulkan win-win kepada mitra, ketemu ditengah dan jangan jalur hukum karena perselisihan industri biasanya akan tetap dimenangkan oleh pengusaha bukan pekerja.


Permasalahan BPJS Kesehatan - Komisi 9 DPR RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Kesehatan, Ketua DJSN, Dewas BPJS Kesehatan dan Dirut BPJS Kesehatan

Menurut Ansory, jika tidak ada kesepakatan, ia tidak akan mengatakan Menkes dzalim. Jika tidak ada persetujuan, Ansory juga mengatakan tidak bilang Menkes berbohong. Itu bisa dipertanggungjawabkan soalnya.


Penundaan Kenaikan Iuran JKN Bagi Peserta Bukan Penerima Upah (PBPU) - Komisi 9 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Kesehatan dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Ketua Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN), Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), Dewan Pengawas dan Dirut BPJS Kesehatan

Ansory bertanya bagaimana jika sekarang diputuskan alternatif 2 atau 3, jangan bicara spekulasi, berharap tahun depan bisa surplus, Komisi 9 sudah bicara ke masyarakat kalau kelas III tidak akan naik dan berjanji akan mencari solusi. Pemerintah sudah memutuskan alternatif 2, jika teknisnya nanti dilapangan ada masalah mari diselesaikan nanti, yang pasti sudah ada keputusan.


Tanggapan Pemerintah terhadap Pandangan Fraksi atas Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia - Paripurna 156

Kematian 600 petugas KPPS dianggap oleh Ansory sebagai kejadian luar biasa dan sudah seyogyanya
harus diusut. Hal ini merupakan tugas dan tanggung jawab DPR untuk menyelidiki kematian tersebut dengan cara pembentukan Pansus.


Latar Belakang

Ansory Siregar terpilih menjadi anggota DPR RI periode 2019-2024 setelah memperoleh 71.133 suara mewakili partai Partai Keadilan Sejahtera (PKS) untuk Dapil Sumut 3.

Ansory Siregar adalah anggota dewan di Komisi IX yang melingkupi masalah ketenagakerjaan dan transmigrasi serta kependudukan dan kesehatan. Ia menemukan tentang hilangnya Ayat 2 Pasal 113 UU Kesehatan. yat yang berbunyi “Zat aditif sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi tembakau, produk yang mengandung tembakau, padat, cairan, dan gas yang bersifat adiktif yang penggunaannya dapat menimbulkan kerugian bagi dirinya dan atau masyarakat sekelilingnya”... menjadi raib ketika draftnya tiba di meja Sekretaris Negara, padahal dalam bab penjelasan, keterangan mengenai Ayat 2 itu masih tercantum.

Menurut Anggota Dewan lulusan Pesantren Gontor ini, kejahatan penghilangan ayat ini lebih jahat daripada pelaku tindak pidana korupsi karena ini berkaitan dengan konstitusi negara dan sangat sulit diperbaiki karena menyangkut substansi sebuah UU. Ia berharap ke depan nanti para anggota DPR menjadi lebih hati-hati dan tidak lengah sehingga setiap RUU yang disahkan tidak dicurangi hingga diterbitkan lembaran kertas negaranya.

Pendidikan

~ SD Negeri Nagasaribu

~ SMP Negeri Lumut

~ Pondok Modern Gontor

~ Universitas Damaskus Syria

Perjalanan Politik

Karir politik Ansory Siregar langsung dimulai di parlemen pusat sebagai Anggota Dewan PKS dapil Sumatera Utara sejak periode 2009-2014. Selama periode itu, Ansory menjadi Pimpinan Fraksi PKS SPR. Lantas menjadi Anggota Badan Kehormatan DPR RI. Dan pada periode kini - 2014-2019, sejak terpiih kembali, Ansory Siregar tercatat sebagai Anggota Komisi IX DPR RI. Ansory adalah Wakil Ketua Fraksi PKS Bidang Kesra untuk periode 2014-2019.

Visi & Misi

Memperbaiki Bangsa Dan Memberantas KKN.

Program Kerja

~ Mengusulkan sanksi berat kepada Perusahaan Jasa TKI (PJTKI) yang nakal dan sering melanggar aturan dengan menjelaskan syarat-syaratnya secara eksplisit.

~ Menghimbau para Anggota Dewan untuk selalu mengawal proses penerbitan sebuah RUU hingga disahkannya menjadi UU supaya tak ada kecurangan dalam poin-poin substansialnya.

~ Menghimbau Menakertrans untuk bersikap tegas terhadap PT Angkasa Pura 1 yang telah melakukan kesewenang-wenangan terhadap para pekerjanya dengan melakukan skorsing dan PHK yang tidak sesuai dengan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) antara PT tersebut dengan Serikat Pekerjanya. Dan itu melanggar delik UU No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan UU No 19 Tentang BUMN.

Sikap Politik

Hak Angket KPK

18 Mei 2017 - Pada Rapat Paripurna yang ke-96 untuk membuka masa persidangan ke-5 DPR RI. Ansory Siregar mengatakan bahwa Fraksi PKS meminta pembatalan keputusan DPR RI menggunakan hak angket karena melanggar peraturan, dan menyatakan tegas bahwa Fraksi PKS tidak mendukung dan tidak bertanggung jawab terkait penetapan hak angket tersebut. Ansory Siregar meluruskan jika Fahri Hamzahdari Nusa Tenggara Barat menyetujui hak angket bukan atas nama fraksi PKS, PKS berkomitmen tidak akan mengirimkan anggotanya ke setiap pembahasan tersebut, dan Fraksi PKS akan menggugat Fahri Hamzah ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD DPR RI). Ansory Siregarmemberi pandangan bahwa Fraksi PKS mendukung KPK untuk memberantas korupsi di Indonesia, dan Fraksi PKS selalu konsisten dalam agenda memberantas korupsi itu, keputusan ini diambil Fraksi PKS agar DPR RI tetap credible dan baik di mata masyarakat. [sumber]

Peraturan Pemerintah No.1 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak (Perppu Kebiri)

1 Juni 2016 - Ansory menilai bahwa kejahatan seksual di Indonesia sudah luar biasa. Kemudian, dalam kasus di RS Lampung terdapat 3 pasien yang meninggal ketika operasi. Meskipun pihak Dinas Kesehatan setempat, rumah sakit, dan pihak lainnya tidak menemukan ada yang salah, tetapi Ansory beranggapan bahwa hal tersebut tidak benar dan memastikan bahwa ada pihak yang perlu bertanggung-jawab. [sumber]

RUU Perlindungan Pekerja di Luar Negeri (RUU PPILN)

19 Januari 2016 - Sejurus dengan Abidin Fikri, Ansory juga menyarankan Ketua Rapat agar DIM RUU PPILN diselesaikan dalam satu masa sidang saja. [sumber]

RUU Larangan Minuman Beralkohol

22 Juni 2015 - Ansory menggaris-bawahi bahwa kata ‘Pelarangan’ tetap menjadi kunci dari RUU Larangan Minuman Beralkohol. [sumber]

13 April 2015 - Ansory paham Dapilnya sendiri banyak tuak. Ansory menekankan bahaya dari Miras (Minuman Keras) amat gawat. Sebagai anggota Fraksi Pengusul Kedua setelah PPP, Ansory amat prihatin karena ribuan tewas karena Miras. [sumber]

Tanggapan

Program Jaminan Kesehatan Nasional

11 April 2018 – . Ansory berpendapat ada defisit pada tahun sebelumnya sehingga pada tahun 2018, diprediksi defisit sekitar Rp12 triliun. Ansory berpendapat bahwa defisit bukan perihal anggaran dan hanya tinggal memerbanyak Penerima Bantuan Iuran (PBI) dan tidak menaikkan yang peserta mandiri. [sumber]

Vaksin dan Obat Palsu

26 September 2016 - Pada Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi 9 dengan Masyarakat Indonesia Anti Pemalsuan (MIAP) dan Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), Ansory meminta masukan dengan akurasi yang tinggi. Ansory mengusulkan dibentuknya Pansus jika hasil Panja tidak akurat. Ia berpendapat bahwa dokter yang tidak mengetahui obat palsu dibuang saja. Ansory berkomentar bahwa ini merupakan mafia, untuk melawan mafia harus dengan tegas. Ia mengatakan jangan sampai kita di sini juga mafia. Ia mengatakan bahwa RUU BPOM harus secepatnya didukung dan disahkan karena penguatan BPOM yang utama. [sumber]

Permasalahan Kepegawaian Lion Air

21 Juli 2016 - Pada Rapat Audiensi Komisi 9 DPR dengan Serikat Pekerja Lion Air, Ansory memohon untuk membuka fakta sedetail mungkin dan jangan ada yang ditutup-tutupi. Ansory mengatakan bahwa pemerintah cenderung menganggap hal ini adalah hal remeh, jangan main-main dalam bekerja karena pekerjaan ini bukan pekerjaan anak kecil. [sumber]

Pelantikan Pimpinan DPR Baru yang Kosong untuk Menggantikan Fahri Hamzah

Pada Rapat Paripurna ke-62 pada tanggal 29 April 2016 - Ansory meminta Pimpinan DPR segera melantik Pimpinan baru, yaitu Ledia Hanifa Amaliah menggantikan Fahri Hamzah karena pergantian pimpinan ini adalah hak Fraksi PKS. Ansory tidak melihat agenda rapat hari ini tidak ada pelantikan pimpinan baru. Ansory memohon kepada Pimpinan DPR-RI untuk segera melantik pimpinan baru di masa sidang selanjutnya. [sumber]

FPT Calon Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan atas nama Poempida Hidayatulloh

26 Januari 2016 - Rapat Fit and Proper Test Calon Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan a.n. Poempida Hidayatulloh yang digelar Komisi 9 DPR-RI, Ansory berpendapat bahwa Dewas BPJS adalah harapan baru dari pekerja,dan sebab pekerja demo karena adanya penyimpangan yang terjadi,lalu pengusaha pun selalu menyalahkan gaji buruh bukannya pajak atau pungli. Ansory menegaskan bahwa Dewas adalah harapan buruh. Ansory juga menanyakan apakah Poempida mau menjadi harapan baru dari buruh. [sumber]

Peraturan Pemerintah No.78 Tahun 2015 tentang Pengupahan

19 November 2015 - Ansory mengatakan bahwa ada tiga hal yang bisa memiliki kekuatan untuk membuat negara kacau, yakni mahasiswa, buruh, dan tentara. Ketiganya harus diperhatikan baik-baik oleh negara.

Ansory mempertanyakan mengapa PP 78 bisa disahkan pada masa reses dan membuat resah komisi 9. Menurutnya, bila menggunakan PP 78 maka gap upah minimum per daerah akan menjadi semakin besar. Ansory juga mengusulkan agar membuat Panitia Kerja untuk membahas PP 78 dan sesegera mungkin untuk membuat PP yang baru.

Selanjutnya, Ansory menanyakan mengapa Menakertrans berani mengesahkan kebijakan yang belum melibatkan semua stakeholders. Ansory Siregar tidak menolak seratus persen PP 78 ini, dan bahwa pada periode lalu sudah pernah dibahas, tetapi tidak untuk disahkan. [sumber]

Tuntutan Penghapusan Sistem Outsourcing di BUMN

Pada 20 Mei 2015 - Ansory menyatakan sudah saatnya DPR harus gila beneran hapus outsourcing secepatnya. Outsourcing itu merupakan perbudakan modern. Ansory harap Undang-Undang dan sistemnya segera dihapus. Ansory menilai outsourcing adalah sistem lingkaran setan dimana perusahaan, Pemerintah, dan pihak Bank pun ikut bermain didalamnya. Ansory menyoroti kalau Perusahaan BUMN saja bisa melakukan outsourcing apalagi Perusahaan Swasta. Menurut Ansory masalah penghapusan outsourcing harus disuarakan bersama-sama, dan kita harus menyetujui dan harus segera melaksanakan hasil dari kesimpulan Panitia Kerja (Panja). [sumber]

Persetujuan Prolegnas 2015-2019

Saat Paripurna ke-18, 9 Februari 2015 - DPR memiliki agenda untuk persetujuan Prolegnas 2015-2019 dan Prolegnas Prioritas 2015. Sebelum disetujui pada hari yang sama, Ansory Siregar dari Komisi 9 mengingatkan agar RUU Pertembakauan jangan menjadi pembahasan Komisi 9. Menurutnya, Komisi 9 adalah tentang kesehatan, ia tidak ingin citra komisi menurun karena RUU ini. (sumber)

Informasi Pribadi

Tempat Lahir
Bangun Purba
Tanggal Lahir
10/06/1965
Alamat Rumah
Jalan Tebet Barat II No. 23, Jakarta Selatan
No Telp
(021) 8292068, 7989579, (021) 5756455, 5715667, 5755512, 5715231

Informasi Jabatan

Partai
Partai Keadilan Sejahtera
Dapil
Sumatera Utara III
Komisi
IX - Kesehatan, Ketenagakerjaan, dan Kependudukan