Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
Partai Keadilan Sejahtera - Sumatera Utara III
           


Informasi Pribadi

Tempat Lahir
Bangunpurba
Tanggal Lahir
10/06/1965
Alamat Rumah
Jalan Tebet Barat II No. 23, Jakarta Selatan
No Telp
(021) 8292068, 7989579, (021) 5756455, 5715667, 5755512, 5715231

Informasi Jabatan

Partai
Partai Keadilan Sejahtera
Dapil
Sumatera Utara III
Komisi

Latar Belakang

Ansory Siregar adalah anggota dewan di Komisi IX yang melingkupi masalah ketenagakerjaan dan transmigrasi serta kependudukan dan kesehatan. Ia menemukan tentang hilangnya Ayat 2 Pasal 113 UU Kesehatan. yat yang berbunyi “Zat aditif sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi tembakau, produk yang mengandung tembakau, padat, cairan, dan gas yang bersifat adiktif yang penggunaannya dapat menimbulkan kerugian bagi dirinya dan atau masyarakat sekelilingnya”... menjadi raib ketika draftnya tiba di meja Sekretaris Negara, padahal dalam bab penjelasan, keterangan mengenai Ayat 2 itu masih tercantum.

Menurut Anggota Dewan lulusan Pesantren Gontor ini, kejahatan penghilangan  ayat ini lebih jahat daripada pelaku tindak pidana korupsi karena ini berkaitan dengan konstitusi negara dan sangat sulit diperbaiki karena menyangkut substansi sebuah UU. Ia berharap ke depan nanti para anggota DPR menjadi lebih hati-hati dan tidak lengah sehingga setiap RUU yang disahkan  tidak dicurangi hingga diterbitkan lembaran kertas negaranya.

Pendidikan

~ SD Negeri Nagasaribu

~ SMP Negeri Lumut

~ Pondok Modern Gontor

~ Universitas Damaskus Syria

Perjalanan Politik

 Karir politik Ansory Siregar langsung dimulai di parlemen pusat sebagai Anggota Dewan PKS dapil Sumatera Utara sejak periode 2009-2014.  Selama periode itu, Ansory menjadi Pimpinan Fraksi PKS SPR. Lantas menjadi Anggota Badan Kehormatan DPR RI. Dan pada periode kini - 2014-2019, sejak terpiih kembali, Ansory Siregar tercatat sebagai Anggota Komisi IX DPR RI. Ansory adalah Wakil Ketua Fraksi PKS Bidang Kesra untuk periode 2014-2019.

Visi & Misi

Memperbaiki Bangsa Dan Memberantas KKN.

Program Kerja

~ Mengusulkan sanksi berat kepada Perusahaan Jasa TKI (PJTKI) yang nakal dan sering melanggar aturan dengan menjelaskan syarat-syaratnya secara eksplisit.

~ Menghimbau para Anggota Dewan untuk selalu mengawal proses penerbitan sebuah RUU hingga disahkannya menjadi UU supaya tak ada kecurangan dalam poin-poin substansialnya.

~ Menghimbau Menakertrans untuk bersikap tegas terhadap PT Angkasa Pura 1 yang telah melakukan kesewenang-wenangan terhadap para pekerjanya dengan melakukan skorsing dan PHK yang tidak sesuai dengan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) antara PT tersebut dengan Serikat Pekerjanya. Dan itu melanggar delik UU No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan UU No 19 Tentang BUMN.

Sikap Politik

Hak Angket KPK

18 Mei 2017 - Pada Rapat Paripurna yang ke-96 untuk membuka masa persidangan ke-5 DPR RIAnsory Siregar mengatakan bahwa Fraksi PKS meminta pembatalan keputusan DPR RI menggunakan hak angket karena melanggar peraturan, dan menyatakan tegas bahwa Fraksi PKS tidak mendukung dan tidak bertanggung jawab terkait penetapan hak angket tersebut. Ansory Siregar meluruskan jika Fahri Hamzahdari Nusa Tenggara Barat menyetujui hak angket bukan atas nama fraksi PKS, PKS berkomitmen tidak akan mengirimkan anggotanya ke setiap pembahasan tersebut, dan Fraksi PKS akan menggugat Fahri Hamzah ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD DPR RI). Ansory Siregarmemberi pandangan bahwa Fraksi PKS mendukung KPK untuk memberantas korupsi di Indonesia, dan Fraksi PKS selalu konsisten dalam agenda memberantas korupsi itu, keputusan ini diambil Fraksi PKS agar DPR RI tetap credible dan baik di mata masyarakat. [sumber]

Peraturan Pemerintah No.1 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak (Perppu Kebiri)

1 Juni 2016 - Ansory menilai bahwa kejahatan seksual di Indonesia sudah luar biasa. Kemudian, dalam kasus di RS Lampung terdapat 3 pasien yang meninggal ketika operasi. Meskipun pihak Dinas Kesehatan setempat, rumah sakit, dan pihak lainnya tidak menemukan ada yang salah, tetapi Ansory beranggapan bahwa hal tersebut tidak benar dan memastikan bahwa ada pihak yang perlu bertanggung-jawab.  [sumber]

RUU Perlindungan Pekerja di Luar Negeri (RUU PPILN)

19 Januari 2016 - Sejurus dengan Abidin Fikri, Ansory juga menyarankan Ketua Rapat agar DIM RUU PPILN diselesaikan dalam satu masa sidang saja.  [sumber]

RUU Larangan Minuman Beralkohol

22 Juni 2015 - Ansory menggaris-bawahi bahwa kata ‘Pelarangan’ tetap menjadi kunci dari RUU Larangan Minuman Beralkohol.  [sumber]

13 April 2015 - Ansory paham Dapilnya sendiri banyak tuak. Ansory menekankan bahaya dari Miras (Minuman Keras) amat gawat. Sebagai anggota Fraksi Pengusul Kedua setelah PPP, Ansory amat prihatin karena ribuan tewas karena Miras.  [sumber]

Tanggapan

Program Jaminan Kesehatan Nasional

11 April 2018 – .  Ansory berpendapat ada defisit pada tahun sebelumnya sehingga pada tahun 2018, diprediksi defisit sekitar Rp12 triliun. Ansory berpendapat bahwa defisit bukan perihal anggaran dan hanya tinggal memerbanyak Penerima Bantuan Iuran (PBI) dan tidak menaikkan yang peserta mandiri. [sumber]

Vaksin dan Obat Palsu

26 September 2016 - Pada Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi 9 dengan Masyarakat Indonesia Anti Pemalsuan (MIAP) dan Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), Ansory meminta masukan dengan akurasi yang tinggi. Ansory mengusulkan dibentuknya Pansus jika hasil Panja tidak akurat. Ia berpendapat bahwa dokter yang tidak mengetahui obat palsu dibuang saja. Ansory berkomentar bahwa ini merupakan mafia, untuk melawan mafia harus dengan tegas. Ia mengatakan jangan sampai kita di sini juga mafia. Ia mengatakan bahwa RUU BPOM harus secepatnya didukung dan disahkan karena penguatan BPOM yang utama.  [sumber]

Permasalahan Kepegawaian Lion Air

21 Juli 2016 - Pada Rapat Audiensi Komisi 9 DPR dengan Serikat Pekerja  Lion Air, Ansory memohon untuk membuka fakta sedetail mungkin dan jangan ada yang ditutup-tutupi. Ansory mengatakan bahwa pemerintah cenderung menganggap hal ini adalah hal remeh, jangan main-main dalam bekerja karena pekerjaan ini bukan pekerjaan anak kecil. [sumber]

Pelantikan Pimpinan DPR Baru yang Kosong untuk Menggantikan Fahri Hamzah

Pada Rapat Paripurna ke-62 pada tanggal 29 April 2016 - Ansory meminta Pimpinan DPR segera melantik Pimpinan baru, yaitu Ledia Hanifa Amaliah menggantikan Fahri Hamzah karena pergantian pimpinan ini adalah hak Fraksi PKS. Ansory tidak melihat agenda rapat hari ini tidak ada pelantikan pimpinan baru. Ansory memohon kepada Pimpinan DPR-RI untuk segera melantik pimpinan baru di masa sidang selanjutnya.  [sumber]

FPT Calon Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan atas nama Poempida Hidayatulloh

26 Januari 2016 - Rapat Fit and Proper Test Calon Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan a.n. Poempida Hidayatulloh yang digelar Komisi 9 DPR-RI, Ansory berpendapat bahwa Dewas BPJS adalah harapan baru dari pekerja,dan sebab pekerja demo karena adanya penyimpangan yang terjadi,lalu pengusaha pun selalu menyalahkan gaji buruh bukannya pajak atau pungli. Ansory menegaskan bahwa  Dewas adalah harapan buruh. Ansory juga menanyakan apakah Poempida mau menjadi harapan baru dari buruh. [sumber]

Peraturan Pemerintah No.78 Tahun 2015 tentang Pengupahan

19 November 2015 - Ansory mengatakan bahwa ada tiga hal yang bisa memiliki kekuatan untuk membuat negara kacau, yakni mahasiswa, buruh, dan tentara. Ketiganya harus diperhatikan baik-baik oleh negara.

Ansory mempertanyakan mengapa PP 78 bisa disahkan pada masa reses dan membuat resah komisi 9. Menurutnya, bila menggunakan PP 78 maka gap upah minimum per daerah akan menjadi semakin besar. Ansory juga mengusulkan agar membuat Panitia Kerja untuk membahas PP 78 dan sesegera mungkin untuk membuat PP yang baru.

Selanjutnya, Ansory menanyakan mengapa Menakertrans berani mengesahkan kebijakan yang belum melibatkan semua stakeholders. Ansory Siregar tidak menolak seratus persen PP 78 ini, dan bahwa pada periode lalu sudah pernah dibahas, tetapi tidak untuk disahkan.  [sumber]

Tuntutan Penghapusan Sistem Outsourcing di BUMN

Pada 20 Mei 2015 - Ansory menyatakan sudah saatnya DPR harus gila beneran hapus outsourcing secepatnya. Outsourcing itu merupakan perbudakan modern. Ansory harap Undang-Undang dan sistemnya segera dihapus. Ansory menilai outsourcing adalah sistem lingkaran setan dimana perusahaan, Pemerintah, dan pihak Bank pun ikut bermain didalamnya. Ansory menyoroti kalau Perusahaan BUMN saja bisa melakukan outsourcing apalagi Perusahaan Swasta. Menurut Ansory masalah penghapusan outsourcing harus disuarakan bersama-sama, dan kita harus menyetujui dan harus segera melaksanakan hasil dari kesimpulan Panitia Kerja (Panja).  [sumber]

Persetujuan Prolegnas 2015-2019 

Saat Paripurna ke-18, 9 Februari 2015 - DPR memiliki agenda untuk persetujuan Prolegnas 2015-2019 dan Prolegnas Prioritas 2015. Sebelum disetujui pada hari yang sama, Ansory Siregar dari Komisi 9 mengingatkan agar RUU Pertembakauan jangan menjadi pembahasan Komisi 9. Menurutnya, Komisi 9 adalah tentang kesehatan, ia tidak ingin citra komisi menurun karena RUU ini. (sumber)

Informasi Pribadi

Tempat Lahir
Bangunpurba
Tanggal Lahir
10/06/1965
Alamat Rumah
Jalan Tebet Barat II No. 23, Jakarta Selatan
No Telp
(021) 8292068, 7989579, (021) 5756455, 5715667, 5755512, 5715231

Informasi Jabatan

Partai
Partai Keadilan Sejahtera
Dapil
Sumatera Utara III
Komisi