Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
Partai Keadilan Sejahtera - Sumatera Barat I
Komisi IV - Pertanian, Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta Kelautan
           


Informasi Pribadi

Tempat Lahir
Palembang
Tanggal Lahir
01/01/1960
Alamat Rumah
Sukaresmi, RT.003/RW.007, Tanah Sareal. Bogor. Jawa Barat
No Telp

Informasi Jabatan

Partai
Partai Keadilan Sejahtera
Dapil
Sumatera Barat I
Komisi
IV - Pertanian, Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta Kelautan

Sikap Terhadap RUU

Penyempurnaan RUU Penyadapan - RDP Badan Legislasi dengan Badan Keahlian Dewan

Hermanto menyampaikan bahwa sistem elektronik direkayasa sehingga ceritanya tampak seperti yang sebenarnya, padahal itu satu hal yang sifatnya sangat direkayasa. Hermanto berharap RUU penyadapan ini tidak mengarah ke sana. Satu kejahatan itu juga harus menyentuh hukum. Hermanto ingin mengetahui satu kejelasan dan suatu prinsip keadilan hukum ini untuk benar ditegakkan, dan jangan ada diskriminatif, oleh karena itu Hermanto meminta di dalam hal ini diberikan masukan, dan tolong diperdalam lagi bahwa persoalan penegakan keadilan dalam pelaksanaan itu adalah perlu ada persamaan dalam perlakuan hukum itu. Untuk sementara ini, pertama penerapan keadilan, kemudian kelembagaan ini harus bersifat setiap lembaga diberikan kewenangan penegakkan keadilan, dan perlu mengkaji kembali. Hermanto berpendapat bahwa badan pengawasan itu sangat diperlukan, jadi instansi yang melakukan penyadapan ada tim pengawasnya, dan ini harus diatur dalam Undang-Undang agar tidak melanggar kewenangan. Permasalahannya badan di Indonesia pembentukannya sudah, tetapi pelaksanaanya sulit.


Tanggapan

Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Tahun 2019, Subsidi Pangan pada APBN Tahun 2021 dan Isu Aktual Lainnya — Komisi 4 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dirut Perum Bulog

Hermanto mengatakan bahwa ia tidak mengerti alasan sistem operasi Bulog ini tidak seimbang karena seperti yang dikatakan Pak Buwas di awal. Ia menyarankan kepada Pemerintah untuk bisa memberikan wewenang yang baik kepada Bulog antara membeli dan menyalurkan harus seimbang. Menurutnya, jika tidak ada kewenangan yang seimbang yang diberikan kepada Bulog, maka tidak akan tercapai hal yang diinginkan terjadi kepada Bulog dan Pak Buwas sendiri tadi sudah mengatakan menyerah. Ia meminta agar Pak Buwas jangan pernah menyerah ketika dalam rapat terbatas atau rapat-rapat dengan Kementerian/Lembaga yang lain karena Komisi 4 siap mendukung penuh terhadap Bulog. Ia mendukung segala program yang dirancang dan dilakukan Perum Bulog.


Evaluasi dan Usulan Perubahan Prolegnas — Badan Legislasi DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Hukum dan HAM dan Panitia Perancang Undang-Undang DPR-RI

Hermanto berharap agar tidak ada lagi penambahan setelah rancangan ini. Hermanto ingin mempercepat penyelesaian 55 RUU. Berdasarkan laporan baru 18% selesai. Artinya ada 82% lagi yang harus diselesaikan. Menurut Hermanto, setidaknya DPR-RI perlu ada RUU terhadap pembicaraan tingkat pertama dan harus fokus dan dapat menyeleksi.


RKA-K/L dan RKP K/L TA 2020 — Komisi 4 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Menteri LHK), Badan Restorasi Gambut, Dirut Perum Perhutani, Dirut PT Inhutani I-V

Hermanto mengatakan bahwa ia ingin memasukan menjadi suatu ukuran perjuangan-perjuangan bersama sehingga dapat betul-betul serius membangun kehutanan di negeri ini bersama untuk itu Komisi 4 membantu anggaran kehutanan ini, Hermanto juga mengatakan bahwa ia telah menelusuri ilegal loging di internet yang kini ada di mana-mana, ia meminta kepada bu menteri agar dapat mengoptimalkan semua program-programnya untuk memberantas hal ini, sehingga masyarakat dapat betul-betul merasakan keuntungan dari kebijakan yang dibuat.


Ketersediaan Pangan dan Harga Pangan Menjelang Hari Raya Idul Fitri 1440 H — Komisi 4 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Eselon I Kementerian Pertanian, Eselon I Kementerian Kelautan dan Perikanan, serta Dirut Perum Bulog

Hermanto mengatakan bahwa setelah mendengarkan paparan dari Kementan, ternyata masih ada impor yang terkait dengan kedelai, bawang putih dan daging sapi yang menandakan bahwa Indonesia masih gagal dalam swasembada pangan. Hermanto menanyakan kesanggupan daya serap Pemerintah untuk bisa menyerap bawang putih yang sudah ditanam oleh para petani lokal. Hermanto tidak ingin jika Indonesia hanya dianggap sebagai oleh konsumen saja. Hermanto melihat semua yang hadir di sini tidak memiliki rencana dan niat untuk menjamin produk petani lokal.


Penyusunan Rancangan Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (RUU P-PP) — Badan Legislasi (Baleg) DPR-RI Rapat Dengar Pendapat dengan Tim Ahli Bahasa

Hermanto mengatakan pada saat pengambilan keputusan di tingkat II, DPD tidak ikut serta. Padahal, justru pada saat itulah DPD ingin ikut serta dalam mengambil keputusan. Hermanto meminta agar Tim Ahli mengkaji tentang pasal yang berkaitan dengan kuasa pembuat undang-undang. Sejauh kita masih tetap menggunakan UUD yang sekarang berlaku, maka itulah kewenangan DPD. Jadi, DPD batasnya hanya sampai pembahasan saja tidak sampai pengambilan keputusan. Hal itu yang membuat komplikasi, jika kita ingin mengakomodir yang menjadi keinginan politik dari DPD. Terkait aturan yang diubah, Hermanto meminta tolong agar Tim Ahli mengkaji perubahan tersebut terhadap UUD. Hermanto juga mengatakan jika kita menganut asas pembuatan UU dengan memiliki prinsip keseriusan, kehati-hatian dan memperhatikan rezim penguasa yang berkuasa pada saat itu, sebenarnya tidak perlu carry over, karena disitu sudah ada peraturan perundang-undangnya. Jadi, menurut Hermanto perlu ada kajian yang mendalam dari Tim Ahli agar kita mendapatkan gambaran tentang sistem carry over agar pembahasannya dapat terus berlangsung sehingga pembahasan yang sudah dilakukan tidak menjadi sia-sia. Terakhir, di dalam Undang-Undang tentang Desa itu desa merupakan sistem pemerintahan yang terdepan. Menurut Hermanto, perlu dipertimbangkan ketika ada aturan yang memberikan kewenangan terhadap desa, dilihat juga kemampuan SDM di desa tersebut untuk merumuskan peraturan desa.


Perubahan Pasal 7 Ayat 1 Undang-Undang Perkawinan — Badan Legislasi DPR-RI Audiensi dengan Koalisi Perempuan Indonesia

Hermanto mengatakan jika merujuk pada keputusan Mahkamah Konstitusi, maka yang diubah dalam UU Perkawinan hanya 1 pasal sehingga istilah yang lebih tepat adalah revisi terbatas bukan hanya sekedar revisi. Hermanto mengatakan DPR tidak memerlukan waktu lama jika hanya merevisi 1 pasal, tetapi dibutuhkan singkronisasi dan harmonisasi dengan UU lain mengenai ketentuan batas usia seorang anak. Dalam UU Perlindungan Anak, batas usia anak adalah 18 tahun, dalam UU Pemilu 17 tahun, dalam KUHPER 21 tahun, dan masih banyak perbedaan dalam UU lainnya. Oleh karena itu, ketentuan batas usia perkawinan harus diselaraskan dengan ketentuan mengenai usia anak di dalam UU terlebih dahulu. Hermanto mengatakan penetapan usia 16 tahun bagi perempuan untuk menikah awalnya didasarkan pada ketentuan Islam yang mensyaratkan perempuan harus baligh dulu sebelum menilah, tetapi saat ini usia baligh perempuan pun berbeda-beda, ada yang cepat dan lambat. Baligh seharusnya tidak hanya dipandang dari kesiapan fisik tetapi juga kesiapan mental dan akal pikiran.


Refocusing Kegiatan dan Realokasi Anggaran Kementerian Pertanian Tahun 2020 untuk memenuhi Ketersediaan Pangan dalam rangka Percepatan Penanganan COVID-19 - Komisi 4 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Sekjen Kementerian Pertanian, Dirjen Perkebunan, Dirjen Hortikultura, Dirjen PKH dan Kabadan Ketahanan Pangan

Hermanto mengatakan semua dirjen harus mempunyai kekuatan untuk disampaikan di ratas, agar anggaran yang diperlukan ini dapat stabil tidak ada lagi pemotongan dari pusat. Asumsi-asumsi yang kita bayangkan ternyata terlihat nyata, tiba-tiba kita disajikan program yang sudah diputus dan disepakati kementerian dengan tidak melibatkan komisi 4 terkhusus di program mesin ATM ini, Kementerian seperti berjalan sendiri.


Pembahasan RKA K/L Tahun 2020 dan Usulan Program-Program yang akan didanai oleh Dana Alokasi Khusus (DAK) berdasarkan kriteria teknis dari Komisi - Raker Komisi 4 DPR RI dengan Menteri Pertanian, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Menteri Kelautan dan Perikanan dan Dirut Perum Bulog

Hermanto mengatakan prinsip anggaran pertama, efisiensi. Kedua ketersediaan buat apa anggaran besar kalau tidak efisien dalam menyelesaikan masalah. Kalaupun kita punya strategi dan roadmap, ia pikir lebih baik dalam rangka menjaga ketersediaan anggaran. Hermanto melihat beberapa program hanya bersifat euforial tapi kemiskinan tetap ada. Daya beli tetap rendah, ini yang perlu kita perhatikan. Ia mencermati di dapil-dapil yang miskin itu para petani, mereka harus diperhatikan lagi. Hermanto meminta dari mitra kerja ini, harus besar anggarannya. Ia lihat hanya Kementerian LHK ini sdh memiliki road map yang jelas, yang lainnya ia kira belum.

Hermanto berharap jangan ada ego sektoral dari masing-masing Kementerian. Persoalan kemiskinan di sektor nelayan dan pertanian sangat rentah sekali. Ketika kita punya roadmap untuk mengangkat harkat mereka. Di dapil ia masyarakat lebih banyak petani dan nelayan tetapi daya jualnya sangat rendah. Dan ia berharap kepada bulog untuk kesana, karena sampai saat ini belum ada peran dari Bulog.

Selanjutnya, Hermanto mengatakan bingung produksi pertanian surplus, tapi mengimpor terus apa maknanya ini semua. Kita punya pengembangan pangan, tapi tidak mengubah nasib. Jangan sampai kita meninggalkan jejak ke periode berikutnya tanpa ada penyelesaian. Terakhir, Hermanto menanyakan Bulog ingin melihat dari HPP ini bagaimana, apakah memenuhi rasa keadilan atau tidak. Karena ia melihat harga HPP yang sangat dikeluhkan oleh para petani.


Penyampaian Pokok Pikiran mengenai Persyaratan Calon Kepala Daerah dari PNS, TNI/Polri/, Pegawai BUMN/BUMD, Anggota DPR, DPD, DPRD dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota — Badan Legislasi (Baleg) DPR-RI Audiensi dengan Ketua Umum Asosiasi DPRD Kota Seluruh Indonesia (ADEKSI)

Hermanto mengatakan jika dilihat dan dikaji secara saksama, usulan dari ADEKSI dan ADKASI dapat dilihat dari sisi kemendesakannya. Jadi, jika dilihat dari sisi tersebut, menurut Hermanto itu memiliki alasan yang sangat kuat karena merupakan domain aturan yang sifatnya diskriminatif. Hermanto juga melihat bahwa alasan lainnya itu untuk mewujudkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, agar tidak ada diskriminatif terkait soal status sosial dan juga kebebasan yang dalam hal ini terkait pencalonan diri sebagai Kepala Daerah. Hermanto merasa perlu ada tindak lanjut atas usulan dari ADEKSI dan ADKASI. Hermanto berharap revisi ini dapat diluruskan sebelum Pilkada 2020, kalaupun tidak bisa selesai di periode sekarang, di periode selanjutnya diharapkan bisa diselesaikan.


RKP dan RKA K/L 2020 dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Triwulan 1 tahun 2019 – Komisi 4 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Pertanian

Hermanto mengatakan bahwa pada saat ini kita semua sudah menyusun anggaran pada masa transisi yakni antara Pemerintah sekarang dengan Pemerintah yang akan dayang. Bahwa ada 1 hal yang sangat penting, yaitu berkaitan dengan pembuatan anggaran ini yang harus didasarkan pada perencanaan yang komperhensif. Pada tahun 2019 ini realisasinya hanya 21,14% sehingga dengan teggang waktu yang hanya tersisi sampai bulan September, Hermanto berharap untuk sisa anggaran yang masih sisa
untuk dapat direalisasikan yang sesuai dengan tahapan-tahapan yang sudah ditetapkan. Hermanto mengatakan bahwa sumber daya yang kita miliki dari segi SDM baik infrastruktur yang kita rencanan agar menjadi strategi pada sektor pertanian agar bisa berjalan dengan baik. Hermanto mengapresiasi atas capaian WTP dan keberhasilan ini adalah keberhasilan bersama Kementerian Pertanian dan Komisi 4. Hermanto mengatakan bahwa masih adanya berita bahwa belum adanya sinkronisasi antara panitia daerah, provinsi dan pusat terkait dengan anggaran, sehingga Hermanto meminta kepada Kementerian agar bisa menganggarkan penas ini agar bisa mengsuskeskan acara tersebut.


Penetapan Nama-Nama Anggota Fraksi-Fraksi dalam Alat Kelengkapan Dewan (AKD) dan Penetapan Mitra Kerja Komisi-Komisi Dilanjutkan dengan Pengambilan Keputusan — Sidang Paripurna ke-3 DPR-RI Periode 2019-2024

Hermanto menanyakan mengenai nomenklatur Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) yang dipindah ke Komisi 4, padahal sebelumnya menjadi mitra kerja Komisi 7. Hermanto menginginkan agar KLH tetap di Komisi 7 agar tetap bisa mengawasi pertambangan.


Refocusing dan Realokasi Anggaran - Komisi 4 DPR RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Hermanto menyangkan adanya pemotongan anggaran, beberapa provinsi sudah melakukan lockdown/PSBB dan sangat mengkhawatirkan juga karena adanya napi yang dibebaskan. Hermanto meminta kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk memperhatikan hal tersebut.


Prospek Pengembangan Usaha Perkebunan dalam Rangka Peningkatan Kesejahteraan Petani dan Pelaku Usaha - Komisi 4 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Direktur Utama PT Perkebunan Nusantara 1-14

Hermanto meminta kepada PTPN yang berhutang untuk menyelesaikan hutang-hutang tersebut karena akan bangkrut jika semakin menumpuk.


Kebakaran Hutan dan Lahan - Komisi 4 DPR RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Pejabat Eselon I Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Kepala Badan Restorasi Gambut

Hermanto menceritakan pada saat ia kunjungan kerja di Sumatera Selatan memang menemukan data 99% karhutla disebabkan oleh manusia. Oleh karena itu, Hermanto memohon untuk meminta data-data pelaku pembakaran korporasi.


Matriks dan Refocusing Kegiatan dan Anggaran - Komisi 4 DPR RI Rapat Kerja (Raker) Virtual dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI

Hermanto mengatakan bahwa anggaran yang disusun seharusnya membangun ekonomi masyarakat, harus ada efektifitas khususnya program-program bansos dan penguatan ekonomi masyarakat karena masih banyaknya rentan ekonomi dan kesehatan.


Visi Misi dan Masalah Kehutanan - RDP Komisi 4 dengan Dirut Perhutanian dan PT Inhutani 1-5

Kehadiran Ihuntani berada di kawasan sering terjadi konflik di masyarakat sekitar, untuk itu Hermanto menyampaikan bahwa Ini menjadi catatan Komisi 4 bahwa ada program perhutanan sosial betul-betul dalam hal bersentuhan lahan masyarakat, harusnya ada pendekatan dengan lembut, karena masyarakat disana mencari kehidupan dan penghasilan untuk membiayai kehidupan mereka juga dari mereka, jangan seakan-akan lahan Ihuntani dengan mengambil tindakan yang profesional aturan dengan secara adanya pendekatan dengan masyarakat.


Refocusing Kegiatan dan Realokasi Anggaran untuk Memenuhi Ketersediaan Pangan sebagai Tindak Lanjut Instruksi Presiden (Inpres) No. 4 Tahun 2020 – Komisi 4 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Pertanian

Hermanto mengatakan harus ada tindakan emergency dan alokasi anggaran harus lebih banyak di masyarakat rentan terhadap ekonomi karena dihadapkan pada situasi yang anomali. Ia juga mengingatkan mengenai kedaulatan pangan di tengah-tengah pandemi menjelang ramadhan.


Penyerapan Cadangan Beras Pemerintah dan Ketersediaan Pangan dalam Menghadapi Pandemi Covid-19 serta Persiapan Ramadhan dan Idul Fitri – Komisi 4 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) (Virtual) dengan Direktur Utama Perum Bulog

Hermanto mengatakan harus ada stabilisasi harga karena keadaan covid-19 dan menjelang bulan ramadhan aktivitas ekonomi melemah serta kebutuhan masyarakat bertambah. Ia juga mengatakan bahwa Bulog memerlukan fungsi untuk menyerap beras petani agar petani lebih produktif dan dimanfaatkan sebaik-baiknya.


Rekapitulasi Kegiatan dan Anggaran dalam Rangka Percepatan Pemulihan Ekonomi akibat COVID-19 – Komisi 4 DPR RI Rapat Kerja dengan Menteri Kelautan dan Perikanan RI

Hermanto menyatakan stimulus ekonomi harus bermanfaat dan bermakna serta mendukung budidaya ikan agar tidak terjadi kelangkaan ikan di lapangan. Selanjutnya, ia juga menyampaikan perlu adanya perhatian pada pemberdayaan petambak ikan.


Strategi dan Kebijakan dalam Mendukung Perkembangan Sektor Pertanian, Kelautan, dan Perikanan – Komisi 4 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dirut PT. Sang Hyang Seri, Dirut PT. Pertani, Dirut PT. Berdikari, Dirut PT Rajawali Nusantara Indonesia, Dirut Perum Perikanan Indonesia, Dirut PT. Perikanan Nusantara, dan Dirut PT. Garam

Hermanto mengatakan belum diterimanya bahan dari PT. Perindo dan tidak bisa memberi masukan. Ia juga menyinggung bahwa di dalam aturan, 3 hari sebelum rapat bahan harus sudah diterima.


Evaluasi Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Semester I 2019, Anggaran per Oktober TA 2019, Rencana Program dan Kegiatan TA 2020 serta Isu-Isu Aktual – Komisi 4 DPR RI Rapat Kerja dengan Menteri Pertanian RI

Hermanto menanyakan waktu yang dibutuhkan dalam penggemukan sapi. Sebab, lanjutnya, banyak sapi yang dikirimkan kepada kelompok peternak memiliki banyak penyakit, sehingga pekerjaan petani hanya membuat kuburan untuk sapi tersebut. Oleh karenanya, perlu perbaikan.


Tindak Lanjut Pengelolaan dan Pemanfaatan serta Izin Peredasaran dan Perdagangan – Komisi 4 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dirjen Konservasi Sumber Daya Alam Ekosistem Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Ka Badan Karantina Ikan, Pengembalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, Dirjen Pengelolaan Ruang Laut, Ka Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan dan Dirjen Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan dan Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia

Hermanto menyarankan seharusnya Kementerian Kelautan dan Perikanan dan Kementerian Pertanian harus bisa bekerjasama karena jika tidak, hanya mengakibatkan hal buruk untuk keduanya.


Usulan RUU dalam Prolegnas 2020-2024 dan RUU Prioritas 2020 - Komisi 4 DPRRI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Sekjen Kementerian Pertanian RI, Sekjen Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Sekjen Kementerian Kelautan dan Perikanan

Hermanto mengatakan bahwa ini adalah tanda-tanda alam dan tidak bisa diperbaiki. Ia khawatir nanti jika UU ini tidak dijalankan maka akan berdampak parah karena pernah terjadi kebakaran hutan yang sangat besar. Menurut Hermanto, jika ini dibiarkan akan mengalami penyusutan yang besar. Setiap tahun hutan di Indonesia mengalami penyusutan berikut dengan ekosistemnya.


Program Kerja Tahun Anggaran 2020 - Komisi 4 DPR-RI Rapat Kerja dengan Menteri Pertanian RI

Hermanto ingin memastikan bahwa sejak pertemuan pertama ia sudah meminta pada saudara Menteri untuk mencari produk-produk unggulan Menteri, sampai sekarang sudah ada 5 produk unggulan, tapi fokus saja pada hal itu agar kita bisa menjadi swasembada pangan.


Evaluasi Kebijakan Impor dan Swasembada Produk Benih Bawang Putih - Komisi 4 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Ketua Umum Perkumpulan Pengusaha Bawang Putih dan Aneka Umbi Indonesia

Hermanto berargumen bahwa ketika bawang putih diwajibkan kepada importir, maka wajib tanam sekitar 5% dan dialokasikan kepada petani. Dalam perpespektif nasional ini hanya memperbaiki sistem kita. Ia ingin melihat dari aspek UU Pangan. Produk pangan itu kita sendiri yang produksi, harusnya Indonesia mendukung di negara kita yang agraris ini. Oleh karena itu harus ada sinergi dan koordinasi dalam menyusun regulasi Permentan. Apa Pusbarindo memiliki kapasitas keberhasilan dalam produksi bawang putih ini. Hermanto ingin saudara membaca UU Pangan. Bagaimana saudara menunjukan bahwa Indonesia ada keuntungan.


Rencana Program Kerja Tahun 2020 - Komisi 4 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Pertanian RI

Hermanto mengatakan fungsi negara ada 2 yaitu menghapus lapar dan memberi rasa aman. Menghapus lapar adalah tugas Menteri Pertanian dengan menyediakan pangan. Hermanto mengatakan jika ada satu program yang berhasil dan sukses pasti petani melihatnya dan langsung diikuti bahkan jadi panutan. Hermanto mengatakan Kementerian Pertanian adalah pusat kebijakan pertanian, persentasi infrastruktur pertanian penting seperti irigasi supaya tidak tabrakan dengan lembaga bermasalah dan pencetak sawah baru. Hermanto mengatakan ahli fungsi lahan banyak terjadi sekarang, Menteri Pertanian harus punya persentasinya dan dievaluasi karena kebijakan itu sangat dilematis buat petani.


Peningkatan Tugas dan Fungsi Badan Anggaran DPRD Kabupaten Sumenep - Audiensi Badan Anggaran dengan DPRD Kabupaten Sumenep

Hermanto mengatakan ia mencermati apa yang diusulkan terkait usulan dari DPRD Kab Sumenep yang mana progamnya ini ada hubungannya dengan sektor pertanian dan nelayan, jadi Hermanto melihat ada relasi yang kuat dengan Komisi 4 DPR-RI. Menurut Hermanto ini perlu dikomunikasikan dengan anggota dewan yang ada di Komisi 4 DPR-RI untuk memperkuat usulan ini. Apa yang diusulkan oleh DPRD Kab Sumenep ini memang sangat urgent karna berkaitan dengan pembangunan ekonomi rakyat, jadi semoga apa yang disusulkan oleh Anggota DPRD Kab Sumenep untuk mengapresiasi dan mengawalnya agar benar-benar terealisasi.


Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Badan Restorasi Gambut, Rencana Kerja 2020 Serta Budidaya Lahan Gambut di Dalam dan di Sekitar Lahan – Rapat Dengar Pendapat Komisi IV dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Serta Kepala Badan Restorasi Gambut

Menurut Hermanto perlu disinkronkan karena akan berpengaruh terhadap strategi menangani hal itu dan jumlah besarnya anggaran
itu juga perlu. Hermanto menanyakan peran Badan Restorasi Gambut dan KLHK dalam kebakaran hutan yang masif dan luas. Hermanto menyoroti wilayah Sulawesi Selatan tentang seberapa efektif pelibatan masyarakat dalam penurunan lahan kebakaran.
Hermanto menanyakan mengenai relasi yang kuat terhadap penurunan lahan kebakaran. Hermanto memerlukan transparansi.


Penyesuaian RKA K/L Tahun 2020- Raker Komisi 4 dengan Menteri Pertanian dan Menteri LHK

Hermanto meminta KLHK menyelesaikan permasalahan kebakaran yang ada dimana - mana agar tidak berdampak pada ekonomi masyarakat. Hermanto mengatakan sudah meminta MenLHK untuk mengambil tindakan beberapa waktu lalu untuk mengatasi kebakaran tetapi belum ada tindakan yang terlihat. Hermanto meminta Sekjen LHK agar mendorong MenLHK mengambil tindakan dalam mengatasi kebakaran hutan karena dampak negatifnya sudah mulai tersebar luas ke daerah lain.


Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Tahun 2018, Rencana Pelaksanaan Anggaran Tahun 2019, Temuan Hasil Kunjungan Reses, dan lain-lain – Raker Komisi 4 dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Hermanto mengatakan perihal pelaksanaan budidya kopi di hutan lindung, di Sumatera Barat banyak sekali hutan lindung yang berdekatan dengan tanah adat sehingga untuk menentukan mana tanah adat dan hutan lindung itu sangat sulit.


Realisasi Anggaran Kementerian Kelautan dan Perikanan - Raker Komisi 4 dengan Menteri Kelautan dan Perikanan

Hermanto menyatakan bahwa Komisi 4 belum melihat program berbasis masyarakat yang dilakukan oleh KKP. Hermanto juga menyampaikan bahwa saat ini banyak keluhan nelayan akibat minimnya kesejahteraan yang mereka peroleh . Oleh sebab itu, Hermanto mengharapkan agar KKP dapat lebih meningkatkan program yang mengutamakankesejahteraan rakyat dan juga dapat melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait.


Pembahasan Realisasi Anggaran Kementerian Kelautan dan Perikanan serta Peran Indonesia dalam Menjaga Sumber Daya Kelautan - Raker Komisi 4 DPR dengan Menteri Kelautan dan Perikanan

Hermanto mengapresias sikap KKP yang memperbolehkan penggunaan bagan sebagai alat pengangkap ikan. Terkait program KKP, Hermanto menghimbau agar KKP dapat segera merealisasikan program-program yang berbasis masyarakat, salah satunya adalah dengan segera membentuk Pegawai Negeri Khusus (PNS) yang bertugas untuk melakukan penyuluhan mengenai ikan.


Luas Lahan Pertanian – Raker Komisi 4 dengan Menteri Pertanian RI

Hermanto menyampaikan apresiasi atas pencapaian WTP (Wajar Tanpa Pengecualian). Mengenai kinerja inflasi, sudah lebih baik namun Komisi 4 memiliki infomasi bahwa BPS merilis inflasi 2017 mencapai 0,17%. Hermanto menanyakan faktor yang menyebabkan inflasi sebab di satu sisi menurunkan inflasi namun dari sektor pangan jauh lebih tinggi dari sektor lain dan ini akan menjadi tanggung jawab bersama dan berharao komoditas pangan tidak menjadi dominan untuk inflasi. Hermanto mengatakan, inflasi sebesar 2,26% dan kontribusi terhadap inflasi 0,46% dan harus mencari cara agar komoditas pangan tidak menjadi dominan untuk inflasi tersebut. Hermanto mengatakan keberhasilan karena adanya irigasi dan mengapresiasi tapi berdasarkan pengamatan dari kunker dapil anggota, masih menemukan keluhan dari petani bahwa ada irigrasi yang bermasalah seperti DAM di Sumatera Barat yang perbaikan sangat lama sekali dan berdampak pada luas lahan sawah termasuk di Sumatera Selatan juga mengalami masalah di irigrasi dan dapat diperbaiki dan murni dari keluhan petani. Hermanto mengatakan, tentunya memberikan apresiasi dan perlu adanya pembinaan pada masyarakat lalu masih adanya semacam gaptek sehingga mengakibatkan alat rusak dan tidak terpakai. Hermanto menuturkan, bila Menteri kembali menjadi Menteri Pertanian RI, maka teknologi pertanian berbasis komputerisasi sehingga petani tidak perlu lagi menyentuh lahan becek dan juga ada pengaturan irigrasi masuk dalam teknologi komputerisasi agar tidak terjadi konflik.


Latar Belakang

Hermanto terpilih untuk kedua kalinya menjadi Anggota DPR-RI periode 2019-2024 dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mewakili Dapil Sumatera Barat I setelah memperoleh 50.146 suara.

Hermanto adalah seorang dosen dan mengajar di beberapa universitas antara lain Universitas Ibn Khaldun di Bogor, STIE Bina Niaga di Bogor, Universitas Krisnadwipayana di Jakarta dan Universitas Djuanda di Bogor.

Pada masa kerja 2019-2024 Hermanto bertugas di Komisi IV yang membidangi perikanan, perkebunan, kehutanan dan pertanian.

Pendidikan

SLTA, SMA Negeri 28, Jakarta (1979)

S1, Manajemen, Universitas Krisnadwipayana, Jakarta (1986)

S2, Magister Manajemen, Sekolah Tinggi Manajemen (STM) IMMI, Jakarta (2003)

Perjalanan Politik

Sejak di bangku kuliah Hermanto sudah aktif berorganisasi. Hermanto adalah Ketua Karang Taruna Pademangan (1982-1984) dan aktif di Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) di Jakarta (1982-1992).

Hermanto kemudian meniti karir sebagai pengajar dan dosen.

Pada Pileg 2004 Hermanto maju mencalonkan diri menjadi calon legislatif. Hermanto terpilih menjadi Anggota DPR-RI periode 2004-2009 mewakili PKS.

Hermanto dilantik di 2010 menjadi Anggota DPR-RI periode 2009-2014 sebagai pejabat Pergantian Antar Waktu (PAW) menggantikan Irwan Prayitno yang terpilih menjadi Gubernur Sumatera Barat. (sumber) . Hermanto duduk di Komisi IV yang membidangi pangan dan pertanian.

Pada Pileg 2014 Hermanto kembali terpilih menjadi Anggota DPR-Ri periode 2014-2019 dan bertugas lagi di Komisi IV.

Visi & Misi

belum ada

Program Kerja

belum ada

Sikap Politik

Tanggapan Terhadap RUU

RUU Konsultan Pajak

6 Februari 2018 - Pada Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Mukhamad Misbakhun sebagai pengusul RUU Konsultan Pajak Herman meminta agar diberikan keadilan kepada Konsultan Pajak. [sumber]

RUU Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan

11 September 2017 - Dalam Raker Komisi 4 dengan Menteri Pertanian, Menteri Kelautan dan Perikanan, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, serta Menteri Hukum dan HAM, Hermanto mengatakan bahwa inti dari gagasan RUU Karantina telah mengerucut kepada pemahaman bahwa BKN akan dibentuk. Fungsinya adalah sebagai garda terdepan untuk mencegah berbagai macam penyakit hewan dan tumbuhan yang masuk maupun keluar. Dengan dibentuknya Badan Karantina Nasional (BKN) , juga diharapkan proses karantina hewan, ikan, dan tumbuhan menjadi lebih efektif dan dapat mengambil langkah cepat terkait urusan karantina. Hermanto mengatakan jika badan karantina masih terpisah, akan sulit untuk mencapai tingkat efektifitas yang baik. Hermanto berharap pemerintah dapat memahami secara jelas mengenai hakikat badan karantina yang terintegrasi (sesuai dengan saran pemerintah) tersebut. [sumber]

RUU Masyarakat Adat

23 Agustus 2017 - Hermanto mengatakan sudah ada hukum adat dan masyarakat adat, dan saat ini akan dikompilasi menjadi Masyarakat Adat. Ia mengatakan perlu ada penguatan dalam aspek filosofis, ekologis, dan sosiologis dalam RUU Masyarakat Adat. Ia menambahkan, perlu ada pembatas yang tegas di dalam RUU ini. Ia bertanya apakah objek yang sebenarnya dituju, apakah membuat hukum adat, masyarakat adat, atau masyarakat hukum adat. Ia pun meminta agar dibuat kajian yang lebih mendalam terkait RUU ini. Hermanto menambahkan, jika di dalam UU Pertanahan terdapat istilah wilayah adat, maka dalam RUU Masyarakat Adat ini perlu diberi penegasan terpisah terkait terminologinya. Hermanto bertanya apa yang sebenarnya diinginkan melalui RUU ini, apakah memberi penguatan hukum yang sudah ada atau lainnya. Menurutnya, tujuan pembuatan RUU ini seharusnya untuk menyeragamkan atau memperkuat hukum adat yang ada. Ia memberi contoh di dalam masyarakat Makassar, jika ada yang melanggar aturan maka akan diusir ke laut. Hukum yang berbeda lagi dengan masyarakat Minang. Ia menambahkan, jika ingin menyeragamkan peraturan, sulit dilakukan. Hermanto mempertanyakan apakah yang ingin diakui di dalam RUU Masyarakat Adat ini adalah pengakuan jika di sana ada masyarakat adat dan ada hukum adatnya, atau lainnya. [sumber]

RUU Perkelapasawitan (Resolusi Uni Eropa atas sawit)

17 Juli 2017 - Dalam Raker Baleg dengan tim pemerintah; Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Menteri Pertanian, Menteri Perdagangan, Menteri Perindustrian, dan Kementerian Hukum dan HAM, Menurut Hermanto pernyataan dari menteri-menteri yang hadir masih tidak jelas dalam membahas RUU Perkelapasawitan. Ia meminta agar kita jangan pesimis dulu tapi kita ikuti dulu prosesnya baru pemerintah atau DPR memberikan pandangannya masing-masing suatu proses dalam mekanisme dan harus ditindaklanjuti sampai akhir. [sumber]

RUU No.17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPR dan DPRD (RUU MD3)

21 Desember 2016 - Hermanto menyarankan apabila keputusan ini baik maka perlu disyukuri namun jika tidak baik maka akan dievaluasi bersama-sama. [sumber]

RUU Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan (RUU KHIT)

22 Juni 2016 - Hermanto mengusulkan bahwa perlu dibentuknya RUU tentang Karantina Kesehatan. Ia juga mengusulkan ke Kementerian Pertanian (Kementan) tentang disusunnya RUU tentang Sistem Budidaya Tanaman dan merevisi UU No. 5 tahun 1990 tentang Konsevasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya yang harus melibatkan Kementerian Kelautan dan Perikanan. [sumber]

30 Juni 2015 - Hermanto apresiasi masukan-masukan dari Mitra Rapat. Menurut Hermanto karantina adalah ujung tombak untuk perbaikan kualitas kesehatan dan kecerdasan manusia. Oleh karena itu, menurut Hermanto pembahasan RUU Karantina ini harus komprehensif dan tidak terpaku kepada satu departemen saja. Hermanto menilai cakupan tugas di RUU Karantina ini tidak hanya ‘cegah-tangkal’ saja, melainkan juga pada perbaikan lingkungan. [sumber]

UU No.18 Tahun 2012 (UU Pangan)

14 April 2016 - Hermanto mengatakan, yang harus dipantau adalah mindset pelaksanaan untuk mewujudkan ketahanan pangan. Ia melanjutkan, mewujudkan ketahanan pangan dapat melalui kedaulatan pangan dan konsumsi yang diproduksi. Selanjutnya, ia menyatakan bagaimana nantinya menumbuhkan sektor pertanian yang dikelola bangsa sendiri. Hermanto juga mengingatkan, siklus ketahanan pangan seperti pada saat puasa, lebaran, dsb harus bisa diantisipasi. Karena hal itu sudah diingatkan sebelumnya, jangan jadikan impor sebagai langkah cepat. Impor tidak ada koordinasi antarkementerian (Kementan & Kemendag). [sumber]

UU Perlindungan Nelayan dan Pembudi Daya Ikan

17 Juni 2015 - Hermanto menegaskan bahwa Komisi 4 selalu anggap nelayan-nelayan sebagai subyek oleh karena itu penting sekali urgensi dalam menyusun UU Perlindungan Nelayan dan Pembudi Daya Ikan ini. Hermanto minta klarifikasi ke Direktur Utama Perusahaan Umum Perikanan Indonesia (Dirut Perum Perindo) berapa jauh Perum Perindo memberikan perlindungan kepada nelayan. [sumber]

15 Juni 2015 - Hermanto tanya ke para pakar perikanan, siapa yang dapat membebaskan kemiskinan yang ditanggung nelayan. [sumber]

4 Juni 2015 - Hermanto apresiasi pemaparan istilah yang akan digunakan dalam pembahasan RUU Perlindungan Nelayan dan Pembudidayaan Ikan. Hermanto mendukung adanya asuransi bagi nelayan karena selama ini mereka melakukan usaha-usaha tersebut sendiri. Menurut Hermanto ini adalah langkah kita dalam meringankan beban nelayan. Kedepan Hermanto rencana akan lakukan pendalaman melalui focus group discussion (FGD) dengan pakar kelautan dan perikanan. Hermanto harap pihak KKP turut serta FGD tersebut. [sumber]

Tanggapan

Tata Ruang Wilayah

12 Februari 2018 – Pada rapat dengan Dirjen Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Hermanto menanyakan megenai kejelasan pelabuhan di NTT dimana pembangunan pelabuhan tersebut menggunakan kawasan hutan. Hermanto menjelaskan secara umum sudah terdapat 3 lokasi tempat berdirinya bangunan di NTT. Hermanto berpendapat, seharusnya sebelum bangunan didirikan, pembebasan lahan ini yang harus diutamakan. Hermanto meminta secara hukum hal ini dapat dirumuskan sebagai masalah. Hermanto menjelaskan jika pelabuhan didirikan itu artinya akan ada pantai terbuka yang menyebabkan nelayan tidak lagi dapat melaut akibat faktor ombak. Hermanto berpendapat, secara prinsip kebutuhan akan pelabuhan ini memang sangat penting namun jika hal ini diteruskan maka akan menyangkut permasalahan Taman Wisata Alam.Pada intinya Hermanto meminta agar dibuatkan prosedur dan legal standing yang jelas terkait permasalahan ini. [sumber]

Evaluasi Program Bantuan Pangan Non Tunai

7 Desember 2017 – Rapat Komisi 4 dengan Dirjen Fakir Miskin Kemensos, Dirut Perum Bulog. Hermanto berpendapat bahwa sejak program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) ini sebenernya lepas dari koordinasi Komisi 4, sementara anggaran atau obyek diambil dari Rumah Tangga Sasaran untuk program Beras Miskin (Raskin) dan ketika terjadi transfer data, Rumah Tangga Sasaran (RTS) 15.500 juta, tapi ketika pembahasan RTS ini hilang 1,2 juta secara tiba-tiba hilangnya data RTS membuat kondisi menjadi genting. Waktu rapat yang berikutnya juga Komisi 4 tanya Bulog dan dia tidak pernah tau, hampir 3x Komisi 4 rapat Dirut jelaskan tidak tahu, lalu siapa yang mentransfer. Menurut Hermanto, pernah Komisi 4 minta ada rapat bersama antara Komisi 4 dengan KSP (Kepala Staf Presiden) dan Kementerian Sosial, sudah 2x KSP diundang rapat tapi tidak datang. Mengapa KSP tidak mau datang, apa penyebabnya. Hermanto menambahkan sempat juga Komisi 4 dengar bahwa bantuan ini tidak sukses karena target ini untuk masyarakat miskin kota. Hermanto juga mengatakan Bulog itu mengantarkan ke kantor desa sehingga Hermanto merasa barang ini tidak perlu biaya untuk mengambil itu dengan adanya bantuan tunai ini menyebabkan masyarakat enggan membeli apalagi harus menunjukkan kartu, pembeli perlu biaya dan waktu. Program ini tentunya dianggap tidak berhasil dan perihal bantuan harusnya menjadi ranah Komisi 8 tetapi untuk Ranah evaluasi ada di Komisi 4 sehingga membuat tidak jelas karena berbelit-belit untuk melakukan kontrol dengan pelaksanaan yang tidak sukses ini, jadi ada usulan untuk BPNT ini kembali ke bentuk awal sehingga ranah Komisi 4 lebih luas, sebab jika begini repot juga karena Komisi 4 tidak tahu ke mana koordinasi KSP dan Kemensos, dan Hermanto meminta bantuan tunai dikembalikan lagi kepada yang mengurus sebelumnya. Hermanto juga belum yakin bahwa penerima beli di tmpat yang ditunjuk, susah dibuktikan. Biasanya saat reses kami mengumpulkan para penerima bantuan tapi karena regulasi yang berubah, pada saat reses kami jadi bingung. Hermanto mewakili Fraksi PKS meminta bantuan tunai dikembalikan lagi seperti sebelumnya. [sumber]

.

Pengesahan Jadwal Rapat Baleg Masa Sidang ke-1 th 2017/2018

21 Agustus 2017 - Hermanto mengapresiasi dengan adanya kegiatan workshop legislasi dan berharap agar semua komisi bisa ikut workshop demi memperbaiki cara kerja dan pencapaian apalagi publik selalu menyoroti progress penyelesaian prolegnas karena disoroti oleh media untuk itu Ia berharap agar semuanya dapat hadir dalam workshop. Hermanto mengatakan pada tangal 22 Agustus ada pembahasan RUU Aparatur, Hermanto berharap Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi birokrasi dan Kementerian Keuangan dapat hadir, adanya masalah kepegawaian adalah masalah honorer dengan ini berusaha sekuat mungkin unsur-unsur pegawai honor yang menyampaikan aspirasi perlu dituntaskan. Terkait RUU Aparatur Sipil Negara, mengingat honorer ada banyak (ada honorer guru, honorer bidan, dan lain-lain) pegawai honorer menyampaikan pendapat agar jelas statusnya, pegawai honorer pun statusnya namun hingga kini. Berdasarkan hal tersebut Hermanto meminta supaya pemerintah selesaikan dulu masalah honorer yang ada sebelum membuka CPNS. terkait RUU ASN, Hermanto menyarankan sebaiknya Menteri KemenPAN-RB dijadikan narasumber workshop. [sumber]

Stabilitas Harga Pangan menjelang Idul Fitri

7 Juni 2017 - Dalam Rapat kerja (Raker) Komisi 4 DPR-RI dengan Kementerian Pertanian, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Perdagangan, Kepolisian, Komisi Pengawas Persaingan Usaha, dan Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik (PERUM BULOG) , Hermanto mengapresiasi kerja menteri yang bertugas dengan baik, namun pada Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik (PERUM BULOG) difokuskan pada rastra yang belum hadir di tengah masyarakat miskin, jika bulan ini belum turun juga maka sudah 6 bulan rastra tidak turun. Hermanto melaporkan hasil kunjungan kerja ke Brebes yang menyatakan bahwa petani lokal tidak bisa masuk karena adanya impor, kita butuh penjelasan dimana letak pelanggaranya. Hermanto juga menyoroti rantai dagang yang sangat panjang membuat petani dapat hasil yang sedikit, dan ia berharap tidak adanya kenaikan harga dan kelangkaan pangan sampai menjelang lebaran. [sumber]

Pengesahan Jadwal Rapat Masa Persidangan 5 Tahun 2016/2017

22 Mei 2017 - Pada Rapat Pimpinan yang dilaksanakan Badan Legislasi (Baleg), Hermanto menegaskan kalau memang ada fleksible dan ada anggota yang ingin membahas sebuah RUU maka dimasukkan saja ke jadwal yg tentatif ini. Hermanto juga menjelaskan capaian pembahasan RUU hanya standar padahal pembahasan RUU dilakukan bersama pemerintah juga, sehingga ketidakproduktifan legislasi tidak boleh hanya disalahkan kepada DPR. Opini-opini publik menjadi barometer, tapi bisa juga jadi penghambat pembahasan RUU. FGD nanti harus menghadirkan pihak yang mengerti persoalan pembahasan RUU dan berkapasitas dalam pembentukan UU. [sumber]

Status dan Peralihan PNS Tenaga Penyuluh

23 Januari 2017 - Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi 4 dengan KemenKP, KemenLHK, Kementan KemenPANRB Kemendagri dan Kemenkeu, Hermanto menyampaikan bahwa anggota DPR Komisi 4 sudah pernah menggelar rapat gabungan pada tahun 2013 yang dihadiri oleh pejabat sekelas Menteri dan pertemuan itu membahas tentang THL. Hermanto mengatakan bahwa para PNS yang hadir menjadi saksi dari pernyataan yang dikeluarkan oleh mitra. Kemendagri sudah membuat pernyataan bahwa akan membuat sistem 1 desa 1 penyuluh dengan jumlah 70 ribu desa. Berarti masih kurang 28 ribu penyuluh. Hermanto menanyakan kepada Kemenkeu mengenai kecukupan anggarannya. [sumber]

Teluk Benoa

28 November 2016 - Pada Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi 4 menggelar dengan PT Tirta Wahana Abadi, Heru Budi Wasesa, Hermanto mengatakan, pada dasarnya konservasi nasional memiliki hubungan dengan Amdal sehingga tidak bersifat parsial. Menurut Hermanto, yang dibutuhkan adalah kepastian yang komprehensif sedangkan selama ini yang ada hanya bukti parsial, misalnya untuk nelayan, harus ada kepastian bahwa ikan masih akan tetap ada. Hermanto melanjutkan, terkait reklamasi kita harus endengarkan pendapat masyarakat sekitar karena reklamasi yang dilakukan akan mempengaruhi perbedaan luas permukaan laut.[sumber]

Anggaran Kementerian Pertanian

22 Juni 2016 - Hermanto meminta agar Toko Tani Indonesia (TTI) diefektifkan; khususnya di dapilnya. Ia juga meminta agar Kementerian Pertanian (Kementan) dapat bekerja lebih maksimal dengan Perum BULOG dan Pemerintah Daerah (Pemda). [sumber]

Anggaran Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

15 Juni 2016 - Hermanto berharap agar program tanaman produktif di tahun 2016 bisa efektif dilakukan karena manfaatnya menambah nilai ekonomi masyarakat. Jenis-jenis bibitnya pun perlu diperhatikan. Hermanto juga meminta perhatian Kementerian LHK mengenai banyaknya lahan bekas pertambangan yang dijadikan lahan tanaman di dapilnya, salah satunya di Sawah Lunto. Hermanto mengusulkan agar menambah jumlah personil polisi hutan untuk keamanan dan pertahanan hutan. [sumber]

Menyikapi Aksi Demonstrasi Penistaan Agama (4 November 2016)

3 November 2016 - (KABAR PARLEMEN) - Anggota MPR RI dari Fraksi PKS Hermanto mengapresiasi kebijakan Kapolda Metro Jaya, Irjen Pol Mochamad Iriawan, yang tidak akan melakukan tembak di tempat kepada para peserta aksi unjuk rasa atas dugaan kasus penistaan agama pada 4 November 2016 mendatang.

Sebab, melakukan aksi unjuk rasa dilindungi dan dijamin oleh konstitusi. Sehingga, seharusnya, jika ada peserta aksi yang anarkis, cukup ditangkap oknum tersebut tersebut tanpa harus ditembak.

“Kebebasan berpendapat dilindungi oleh konstitusi. Maka pelaku tembak di tempat kepada mereka yang sedang berpendapat adalah pelanggaran terhadap konstitusi,” papar Hermanto di Jakarta, Rabu (2/11).

Hermanto menambahkan, sebagai negara demokrasi, Indonesia telah menjamin kemerdekaan mengemukakan pendapat di muka umum. Konstitusi Indonesia, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) 1945 pada Pasal 28 E menyebutkan Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.

UUD NRI 1945 tersebut, lanjut Hermanto, dijabarkan lagi dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum. Pasal 1 ayat (1) undang-undang ini berbunyi Kemerdekaan menyampaikan pendapat adalah hak setiap warga negara untuk menyampaikan pikiran dengan lisan, tulisan, dan sebagainya secara bebas dan bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Selanjutnya, pasal 2 ayat (1) juga menyebutkan setiap warga negara secara perseorangan atau kelompok bebas menyampaikan pendapat sebagai perwujudan hak dan tangung jawab berdemokrasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

“Dari paparan tersebut, sangat jelas bahwa negara memberikan jaminan yang sangat kuat kepada mereka yang mengemukakan pendapat. Maka siapa saja yang berusaha menghalanginya maka patut dianggap sebagai melawan negara dan harus ditindak oleh aparat negara,” papar wakil rakyat dari Daerah Pemilihan Sumatera Barat I ini.

Di sisi lain, kepada para peserta aksi, Hermanto juga mengingatkan, agar melakukan aksi dengan tertib serta mengindahkan norma-norma agama, susila, ketertiban umum dan keutuhan negara.

Hal tersebut tercantum dalam Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia pasal 23 ayat (2) yang menyebutkan setiap orang bebas untuk mempunyai, mengeluarkan dan menyebarluaskan pendapat sesuai hati nuraninya, secara lisan dan atau tulisan melalui media cetak maupun elektronik dengan memperhatikan nilai-nilai agama, kesusilaan, ketertiban, kepentingan umum, dan keutuhan Negara. [sumber]

Perubahan Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2016

6 Juni 2016 - Menurut Herman, Badan Legislasi (Baleg) perlu mendalam mengenai RUU Prolegnas. Pemerintah dan DPR harus satu koneksi. Herman menyerukan Baleg harus melihat dari segi urgensi ada tenaga harian lepas, buruh dan lain-lain. Mereka banyak komplain bahwa status mereka tidak jelas. Ada banyak Guru yang sudah lama berbakti namun masih kurang dilayani dengan baik. Aparatur Sipil Negara (ASN) ini lebih mendesak. Mengenai kekerasan seksual, Baleg perlu ada kajian mendalam karena ada istilah yang perlu diperbaiki. Ia mengatakan bahwa perlu ada suatu pemahaman yang jelas apakah antarsuami istri termasuk kekerasan. Namun menurutnya, yang marak saat ini adalah kejahatan seksual bukan berbentuk kekerasan. Kejahatan dan kekerasan berbeda. Contohnya, ada hal yang keras dalam suami istri, tetapi apakah itu masuk dalam kejahatan. Ia melanjutkan, dalam hal bentuk kejahatan perlu dipertimbangkan. Perlu ada kajian yang mendalam penting atau tidak. Baleg harus punya prioritas yang jelas. Jangan sampai Baleg banyak RUU tapi tidak banyak yang jadi UU. Baleg tidak paham masuknya RUU kekerasan seksual mohon agar dikaji terminologinya. [sumber]

Evaluasi Kinerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

19 April 2016 - Hermanto harap anggaran yang dialokasikan efektif dan efisien untuk mencegah kebakaran. Menurut Hermanto, kerugian negara bukan hanya dari sisi hitungan anggaran, tetapi juga biaya ekonomi termasuk dalam social cost. Hermanto menanyakan kepada Mitra apakah sanggup untuk memperikarakan sosial cost dari kebakaran hutan. Hermanto menambahkan, terkadang sudah tahu terjadi kebakaran namun lambat untuk datang ke lokasi. Herman menanyakan apakah adanya polisi hutan sudah men-cover luas hutan. [sumber]

Pengamanan Komplek Parlemen

14 April 2016 - Hermanto mengingatkan ke Kepolisian RI bahwa anggota DPR-RI adalah pejabat negara. [sumber]

Reklamasi Pantai Utara Jakarta

12 April 2016 - Hermanto tidak setuju dengan amdal parsial yang dilakukan Pemprov DKI Jakarta karena teluk Jakarta merupakan kawasan strategis nasional yang tidak hanya mencakup Jakarta. Menurutnya, dampak reklamasi teluk Jakarta sungguh luar biasa. Hermanto melihat bahwa Pemprov DKI seperti semangat sekali melakukan reklamasi. Lanjut Hermanto, Pemprov DKI Jakarta seakan tidak puas dengan reklamasi laut, bahkan hingga ke darat dan wilayah Luar Batang jadi kena dampaknya. Padahal nenek moyang warga Luar Batang sudah ratusan tahun tinggal di sana.

Selanjutnya, Hermanto menyampaikan bahwa Pemprov DKI Jakarta belum meminta pendapat publik mengenai reklamasi, tetapi sudah mengeluarkan izinnya. Hermanto ingin proyek reklamasi segera dihentikan. [sumber]

Jadwal Kunjungan Kerja

8 Maret 2016 - Hermanto mengatakan, Komisi 4 menginginkan swasembada daging, pangan, atau apa pun. Akan tetapi, menurutnya, mengapa tidak dibantu dulu Petaninya? [sumber]

34 Kontainer Buah Ilegal asal Cina

5 Maret 2016 - (MediaJakarta.com) - Anggota Komisi IV DPR RI Hermanto menemukan ada 34 (tiga puluh empat) kontainer buah impor asal Tiongkok (Cina) bersifat ilegal. Sebab, hal itu tanpa surat jaminan kesehatan dan isi kontainer berbeda dengan izin yang ditunjukkan.

“Buah impor dengan berat total 609,9 ton itu dalam manifestonya adalah pear. Namun temuan di lapangan, pada setiap kontainer hanya terdapat dua susun kardus pear, selebihnya adalah jeruk,” jelas Hermanto saat bersama Komisi IV melakukan Kunjungan Spesifik ke Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya, Jumat (4/3).
Atas importasi ilegal ini, menurut Hermanto negara berpotensi mengalami kerugian sebesar 2,2 triliun rupiah.
“Saya meminta pemerintah segera mengembalikan buah impor ilegal ini ke negara asalnya. Buah yang diimpor juga busuk. Kalau busuk, dia akan membawa lalat buah jenis Bactrocera tsuneonis yang dapat menularkan penyakit pada buah dan mengganggu kesehatan,”ujar Legislator PKS dari Dapil Sumatera Barat I ini.
Selain memulangkan kembali, Hermanto juga meminta pemerintah untuk segera melakukan penindakan hukum terhadap importir buah tersebut. Sebab, praktik ilegal ini telah melanggar UU Pangan Tahun 2012, khususnya Pasal 37 ayat 1, yaitu pangan yang diimpor harus memenuhi persyaratan keamanan, mutu, gizi, dan tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat.
“Pelakunya telah melanggar undang-undang, patut ditindak tegas. Cabut ijin perusahaannya,” tegas Hermanto. [sumber]

Evaluasi Kinerja Kementerian Pertanian

25 Januari 2016 - Hermanto belum melihat adanya koordinasi yang baik antara Kementan dengan Kemendag. Dirinya berharap ada sinergi yang kuat antara Kementan dan kemendag agar kesediaan pangan dan impor seimbang, serta kedaulatan pangan tidak terganggu. Hermanto juga menegaskan bahwa masuknya beras impor akan mengganggu harga beras petani lokal. Menurut Hermanto, perlu adanya pendalaman terhadap impor daging sapi karena hal tersebut tak lepas dari tindakan oknum tertentu yang menghambat distribusi sapi dalam negeri. [sumber]

26 Mei 2015 - Menurut Hermanto pencapaian sektor pertanian tidak memuaskan - daya serapnya rendah, banyak tempat-tempat yang menolak traktor yang dibagikan, masalah pupuk langka belum selesai dan benih padi dan jagung belum tersalurkan. Hermanto minta klarifikasi ke Menteri Pertanian (Mentan) kebenaran dari isu Beras Plastik karena kalau benar ini mengancam ketahanan dan kesehatan pangan kita. Hermanto juga minta klarifikasi ke Mentan anggaran untuk peralatan ekstraktor kecil. [sumber]

Evaluasi Kinerja Badan Urusan Logistik (BULOG)

20 Januari 2016 - Hermanto mengapresiasi perolehan laba yang diraih Bulog pada tahun 2015. Hermanto melanjutkan, menurutnya, hakikat UU Pangan adalah kedaulatan pangan. Artinya, kita harus mengonsumsi produksi dalam negeri. Hermanto khawatir swasembada pangan beras, jagung, dan kedelai di tahun 2017 tidak bisa tercapai. [sumber]

Tenaga Harian Lepas - Tenaga Bantu Penyuluh

2 Juli 2015 - menurut Hermanto Tenaga Harian Lepas-Tenaga Bantu (THL-TB) ini bisa dikatakan berada di bawah garis kemiskinan karena mereka ini mendapatkan gaji dibawah standar. Hermanto harap dalam pertemuan ini Komisi 4 harus menghasilkan kesimpulan yang jelas. Jangan hanya retorika. Hermanto minta diadakan Rapat Gabungan antara Pimpinan DPR dan menteri-menteri terkait. [sumber]

Rencana Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan

27 Mei 2015 - Menurut Hermanto di Bangka Belitung (Babel) sangat perlu penghijauan dan kajian mendalam untuk perubahan fungsi hutannya. Hermanto minta klarifikasi ke Gubernur Kepulauan Riau (Keppri) kawasan hutan yang dilakukan perubahan peruntukan akan dijadikan apa. Hermanto juga minta klarifikasi ke Gubernur Keppri mengenai sejarah berdirinya bangunan mewah di tanah yang peruntukannya untuk kawasan hutan di Batam. [sumber]

Rencana Strategis Kementerian Pertanian

2 April 2015 - Menurut Hermanto Kementerian Pertanian (Kementan) harus ada data terkait kebutuhan masing-masing daerah. Misalnya di Sumatera Barat, tidak terlalu dibutuhkan kedelai. Hermanto menilai benih yang kemarin diberikan Kementan di Sumatera Barat kurang berkualitas dan kurang murah. [sumber]

Informasi Pribadi

Tempat Lahir
Palembang
Tanggal Lahir
01/01/1960
Alamat Rumah
Sukaresmi, RT.003/RW.007, Tanah Sareal. Bogor. Jawa Barat
No Telp

Informasi Jabatan

Partai
Partai Keadilan Sejahtera
Dapil
Sumatera Barat I
Komisi
IV - Pertanian, Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta Kelautan