Partai Keadilan Sejahtera - Sumatera Barat II

Sikap Terhadap RUU

Pandangan Fraksi-Fraksi atas Keterangan Pemerintah mengenai Pokok-Pokok RUU tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN TA 2017, Pembicaraan Tingkat II/Pengambilan Keputusan terhadap RUU tentang Kekarantinaan Kesehatan dan RUU tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah RI dan Pemerintah Republik Korea tentang Kerjasama di Bidang Pertahanan, Pengesahan Perpanjangan Waktu Pembahasan RUU tentang Larangan Minuman Beralkohol dan Pertembakauan — Rapat Paripurna DPR-RI

Refrizal menyampikan Pandangan F-PKS atas Keterangan Pemerintah mengenai Pokok-Pokok RUU tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN Tahun 2017. Refrizal mengatakan F-PKS berpandangan pelaksanaan pemerintah dalam APBN 2017 masih kurang memuaskan. F-PKS meminta pemerintah untuk mengejar RKA K/L yang belum mendapatkan opini WTP dari BPK. F-PKS berpandangan bahwa pemerintah gagal dalam melaksanakan APBN dan hal ini menyebabkan belum berkurangnya angka pengangguran dan kemiskinan. F-PKS melihat kemampuan pemerintah dalam meningkatkan investasi juga masih rendah. F-PKS menilai penanganan tenaga kerja belum mencapai porsi yang diharapkan. F-PKS menilai pemerintah gagal mencapai target penerimaan pajak, tax ratio juga menurun dalam beberapa tahun terakhir.

Tanggapan

Indikasi Pelanggaran Undang-Undang tentang Pelayaran di PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) — Komisi 6 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri BUMN RI

Refrizal ingin mengetahui kinerja Pelindo II pada 10 tahun terakhir sebelum dan sesudah dipimpin oleh RJ Lino. Ia mengetahui bahwa serikat pekerja konsesi sekarang lebih murah dari yang dahulu. Refrizal menanyakan komunikasi yang sudah dilakukan antara Menteri BUMN dengan Menteri Perhubungan. Menurutnya, kedua belah pihak harus melihat kinerja Pelindo secara transparan.

Kelistrikan Negara - Audiensi Komisi 6 dengan Serikat Pekerja PLN

Refrizal mengemukakan bahwa bisa saja yang bermain di PLN tidak hanya kelas atas, namun juga kelas bawahnya. Refrizal berpendapat agar bisa mendekati liberal (swasta), ini supaya harga listrik murah. Refrizal berharap agar konstitusi dan efisiensi bisa seimbang.

Pengantar RAPBN Tahun 2016 – Komisi 6 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal

Refrizal mengatakan bahwa PNNM modal tidak bisa berdiri sendiri, pasti akan memerhatikan apa yang sedang terjadi di Negara yang akan ditanam modal.

Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2015 serta Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun 2016 — Komisi 6 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Koperasi dan UKM RI dan Ketua Dewan Koperasi Indonesia (Dekopin)

Refrizal menanyakan tahun 2015 terkait LPDP masih dianggarkan atau tidak.

Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2015 serta Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun 2016 — Komisi 6 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU)

Refrizal berpendapat bahwa banyak persaingan tidak sehat di dalam dunia usaha. Menurutnya, jika pelabuhan Indonesia bagus, pasti Singapura tidak akan senang. Ia merasa heran banyak kapal-kapal besar parkirnya ke Singapura. Padahal, lebih baik ke Indonesia. Refrizal mengimbau agar KPPU dapat berperan dalam persaingan tidak sehat seperti banyaknya aset negara yang hilang. 

Usulan Penyertaan Modal Negara (PMN) — Komisi 6 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Deputi Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Dirut PT. Hutama Karya (Persero), Dirut PT. Wijaya Karya (Persero) Tbk, dan PT. Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk

Refrizal menyampaikan bahwa Indonesia lebih dahulu memulai pembangunan jalan tol dibandingkan Malaysia. Namun, Indonesia masih jauh tertinggal jika dibandingkan Malaysia yang sudah berhasil menyambungkan berbagai daerah di sana. Di Sulawesi, ketika ia kunjungan kerja, ia mengaku belum pernah melihat kereta. Refrizal meminta agar pengajuan PMN harus diawali dengan perencanaan yang matang. Refrizal juga menyampaikan bahwa ia lebih setuju membangun jalan tol terlebih dahulu, daripada membangun jembatan Selat Sunda. 

Usulan Penyertaan Modal Negara (PMN) — Komisi 6 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Deputi Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Dirut PT. Angkasa Pura II (Persero), dan Dirut PT Jasa Marga

Refrizal mengatakan bahwa jika keuangan negara bagus, maka PT. Angkasa Pura II juga akan turut diperkuat oleh negara dengan mudah. Ia menyetujui usulan PMN yang diajukan oleh mitra yang hadir. Namun, tetap harus ada rasionalitas dalam penggunaan dan juga harus terdapat prioritas yang sangat tinggi.

Jalan Tol — Komisi 6 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Deputi Kementerian BUMN dan Direktur Utama Pembangunan Perumahan

Refrizal mengeluhkan bahwa kini jalan tol makin macet, seperti transaksi bayar tol saja macet, melihat itu Refrizal meminta agar dibenahi jalan tolnya makin macet. Sumber dana Jasa Marga dan Pembangunan Perumahan ada dari bank Cina.

Refrizal menegaskan agar jangan sampai jalan tol di Indonesia dikuasai Cina.

Refrizal bertanya apa master plan 5 tahun ke depan.

Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Kementerian Perindustrian RI Tahun Anggaran 2016 dan Sandingan DIPA Tahun 2015 dengan RKA Tahun 2016 — Komisi 6 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Perindustrian RI

Menurut Refrizal, di Komisi 6 DPR-RI ini banyak hal yang bisa dilakukan, terutama di sektor riil. Contohnya saja pada Krakatau Steel yang sudah matang dengan persiapan bajanya dan Pertamina untuk bahan bakarnya. Ia menanyakan mengenai nawacita Presiden Jokowi dalam rangka membangun Indonesia dari pinggiran. Menurutnya, hal tersebut tidak dapat terlaksana apabila anggaran yang dianggarkan jumlahnya sedikit. Refrizal berpandangan dengan anggaran yang sedikit tidak akan bisa melaksanakan langkah-langkah percepatan. 

Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2016 — Komisi 6 DPR RI Rapat Kerja dengan Menteri Perdagangan

Refrizal mengatakan siapa yang mengontrol revitalisasi pasar karena banyak pasar yang tidak ditempati, harusnya ada kerjasama yang baik antara pemerintah dengan daerah, bahkan anggota Komisi 6 juga bisa dilibatkan dalam mengontrol pasar. Refrizal mengatakan neraca perdagangan seperti apa. Refrizal mengusulkan raw sugar dikurangi secara bertahap, karena jika industrinya berhenti maka akan terjadi PHK.

Hutang 42 Triliun ke 3 Bank BUMN — Komisi 6 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Direktur Utama BUMN, dan Direksi Bank Mandiri, Bank Negara Indonesia (BNI), dan Bank Rakyat Indonesia (BRI)

Refrizal bertanya apa peranan Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan atas transaksi ini peminjaman ini, apa yang dimaksud dengan pinjaman tanpa jaminan, lalu mengapa Cina tiba-tiba berbaik hati, ini sangat menimbulkan kecurigaan bagi Refrizal. Lalu apakah ada pembicaraan dalam mencairkan dana harus pakai barang atau tenaga kerja dari Cina, dan kapan Indonesia harus mulai membayar hutang.

Kinerja BUMN Konsultan — Komisi 6 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Dirut Bina Karya, Dirut Indah Karya, Dirut Indra Karya, dan Dirut Virama Karya

Refrizal menanyakan kepada Deputi BUMN mengenai perlu atau tidaknya dukungan untuk para konsultan ini. Ia ingin data kompetitor di swasta.

Penyertaan Modal Negara (PMN) 5 BUMN — Komisi 6 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero)/PT PPI, PT Wijaya Karya (Wika), PT Pelabuhan Indonesia 3 (Persero)/PT Pelindo 3, PT Sang Hyang Seri (Persero)/PT SHS, PT Pertani (Persero)

Refrizal meminta agar pendalaman dilakukan setelah paripurna. Ia menghimbau agar jangan sampai proyek ini terjadi kalau tujuan untuk menghasilkan listrik tidak tercapai. Ia setuju dengan pembangunan infrastruktur dan energi karena Indonesia tertinggal dari negara lain. Ia mewanti-wanti ke Wika agar tidak mengulangi yang lalu-lalu atas pelaksanaan infrastruktur energinya. Ia mengatakan dagang memiliki risiko. Ia menyampaikan umur salak sangat pendek dan harus dikonsumsi dengan cepat. Kepada PT PPI, ia mengatakan agar mainnya sesuai dengan penugasan negara dan tidak yang ecek-ecek. Ia mengatakan infrastruktur pangan itu prioritas Komisi 6 dengan BUMN.

Anggaran — Komisi 6 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Perindustrian

Refrizal menjelaskan perlu ada pemetaan yang sangat serius untuk realokasi anggaran, kalau dijadikan ke anggaran tahun 2016 bisa lebih baik lagi sisa anggaran tersebut. Banyak pejabat di daerah yang takut untuk menyerap anggaran karena takut pada aparat yang berwenang.

Kepemilikan Asing di Perusahaan Asuransi, PMN, dan Alokasi Anggaran 2017 – Komisi 11 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Keuangan RI

Refrizal mengatakan jika mitra lokal tidak bisa, maka dapat diserahkan kepada pasar NMN ini menghidupkan skala eko makro. Refrizal mengatakan bahwa Pemerintah harus tegas jangan mengakal-akali dan jika ada untuk segera ditindak lanjuti.

Evaluasi Kinerja Perusahaan Umum DAMRI — Komisi 6 DPR RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Deputi Bidang Usaha Konstruksi dan Sarana dan Prasarana Perhubungan Kementerian BUMN dan Dirut Perum DAMRI

Refrizal mengatakan angkutan bandara sudah mulai bagus dan Refrizal berharap DAMRI terus melakukan terobosan.

Kinerja Keuangan dan Operasional — Komisi 6 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Antara, Percetakan Negara, dan Lembaga Produksi Film

Refrizal menanyakan mengenai penyelesaian ujian yang bocor. Ia mengira ini sangat luar biasa untuk membenahi 3 BUMN. Ia mengatakan target dari kinerja tidak sesuai dan jauh sekali dari tahun 2015. Ia meminta untuk sering curhat dengan DPR mengenai izin penerbitan karena tidak pakai modal. Ia mengatakan kalau ada kemauan, ada jalan. Swasta berkembang luar biasa, harusnya negara juga bisa berkembangia menyampaikan Presiden mencetak kartu banyak. Kalau BUMN kalah cepat, BUMN tidak mampu bersaing. Kalau tidak ada kemauan, pasti banyak alasannya. Ia mengatakan di tempat manapun kalau mampu berproduksi, bisa lebih positif. Ia menyampaikan mungkin selama ini orang sangat kecil menonton film dokumenter atau kekeluargaan. Ia menanyakan Antara pernah melakukan penelitian-penelitian rating dalam eksistensi sebuah berita atau tidak karena banyak media sudah melakukan itu. Ia menanyakan cara masyarakat meminta berita rujukan ke Antara. Ia menanyakan cara Antara menjadi supplier berita yang konstruktif, independen, dan objektif. Dari media bisa membantu membentuk generasi bangsa yang baik.

Keputusan Penyertaan Modal Negara (PMN) — Komisi 6 DPR-RI Rapat Kerja dengan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN)

Refrizal mengatakan bahwa jika Sang Hyang Seri dapat menjelaskan penyakitnya, Refrizal akan memberikan datanya.

Usulan Penambahan Penyertaan Modal Negara (PMN) Tahun Anggaran 2016 — Komisi 6 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan PT. Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (BPUI) Persero

Refrizal mengatakan bahwa PMN yang dibantu sebelumnya ternyata tidak layak dibantu, karena yang BPUI berikan bukan usaha mikro. Jadi, Refrizal meminta agar proposal BPUI diperbaiki dan tidak menggunakan UMKM lagi.

Panitia Kerja (Panja) Aset BUMN — Komisi 6 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Deputi Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Dirut Hotel Indonesia, Perusahaan Perdagangan Indonesia (PPI)

Refrizal menanyakan aset-aset yang disebutkan sudah berbentuk sertifikat atau belum. Ia mengatakan Panja Aset ingin menyelamatkan aset. Ia menanyakan di PPI ada neraca laba ruginya atau tidak. Ia mengatakan ketika ke Korea, banyak disana mau buah mangga dan salak tetapi tidak ada eksportirnya. Ia menyampaikan duduk persoalan dengan GI harus jelas.

Penyertaan Modal Negara (PMN) dan Token — Komisi 6 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) Lanjutan dengan Deputi Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Dirut PLN

Refrizal mengatakan harus menunggu Menteri agar tidak dibahas terus menerus.Ia mengatakan jika tender tidak sesuai dengan UU. Ia menanyakan kualitas standarnya bagus atau tidak karena negara tidak mau abal-abal. Selain itu, ia menanyakan ada benefitnya atau tidak. Ia tidak mau tahu mengenai masalah teknis dan kalah tender. Ia menanyakan pemenang ikut tender atau tidak karena ada berita pemenang tidak ikut tender. Ia menanyakan harga termurah. Ia mengatakan pemenang ini bukan penawar terendah. Ia ikut dalam pembatalan namun ternyata yang dilakukan sebaliknya. Ia tidak setuju dengan adanya Panja karena menurutnya sudah terlalu banyak Panja di Komisi 6 dan tidak ada yang selesai. Ia mengatakan pada hakikatnya ia setuju dengan pengalihan namun lebih baik dilaporkan ke DPR DPRD. Ia ingin PLN menatap masa depan, tidak ke belakang. Ia berharap masalah PLN segera clear. Ia ingin PLN mengevaluasi diir ia menanyakan mengenai bahan bakar karena tahun lalu biayanya sangat mahal.

Panitia Kerja (Panja) Gula — Komisi 6 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Perdagangan RI, Menteri Perindustrian RI, Kementerian BUMN RI, Kementerian Pertanian RI, dan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)

Refrizal menyampaikan bahwa Komisi 6 DPR-RI membuat kembali Panja Gula dasarnya karena masih adanya kecurigaan dan keluhan, terutama masalah rembesan gula industri ke pasar konsumen. Refrizal menyatakan bahwa dirinya sudah meninjau pabrik gula yang belum siap untuk memproduksi, karena adanya kenaikan harga dollar. Pada intinya, pabrik gula harus mengalami revitalisasi. Namun, belum ada kebijakan anggarannya, sehingga menurutnya, terjadi tarik-menarik tebu dikarenakan pabrik gula besar, namun tidak ada lahan terdekat yang dapat diambil tebunya. Refrizal juga menyampaikan bahwa kebijakan untuk gula sangat penting. Oleh karena itu, seluruh jajaran kementerian diundang untuk Raker pada hari ini. Jika sanksi rembesan gula dijalankan dengan tegas, maka hal ini sudah baik. Jika nanti pabrik gula ditutup karena adanya sanksi dan menjadi besi tua, maka dapat kita kirim ke saudara kita yang ada di Madura. 

Laporan Komisi 3 DPR-RI atas Hasil Fit and Proper Test Calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi, Laporan Tim Pemantau DPR-RI terhadap Pelaksanaan RUU terkait Otsus Aceh, Papua dan Yogyakarta serta Penetapan Susunan Pansus RUU tentang Wawasan Nusantara — DPR-RI Rapat Paripurna ke-52

Refrizal merisahkan setiap ia lewat ada crane di DPR-RI. DKI Jakarta tidak memberikan izin bangun di sana. Refrizal meminta Pimpinan DPR-RI untuk memberi surat kepada Gubernur DKI untuk tidak membangun apa-apa.

Kasus Pelindo II — Komisi 6 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Jamdatun)

Refrizal meminta surat pertama agar jelas. Ia mengatakan Komisi 6 sudah mengundang komisaris. Sebetulnya walaupun komisaris membolehkan, tetapi ini harus dibicarakan. Rentetannya juga perlu dikaji oleh jamdatun. Jamdatun tidak boleh hanya memberikan legal opinion.. Harusnya jamdatun menolak. Ia mengatakan belum mengetahui keasliannya. Di LO yang pertama jelas-jelas menyebutkan nama dan hilang entah kemana. Ia menanyakan masih sama atau beda mengenai kontrak JICT. Ia mengatakan dokumen negara tidak boleh hilang. Jika itu asli dan itu arsip negara tidak boleh hilang. Jika itu palsu juga bisa dituntut. Ini berbahaya.

Pembahasan Kasus PT. Pelindo II — Panitia Khusus DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Jaksa Agung, Jampidsus, dan Japidum

Refrizal menjelaskan ia meminta dokumentasi permintaan terkait LO pada tanggal 17 Maret 2014.

Status Kerja TNI yang Dikaryakan KAI — Komisi 6 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan PT. KAI dan Deputi Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Bidang Usaha, Sarana, dan Prasarana

Refrizal mengatakan sampai sekarang belum ada data kecelakaan yang diterima. Iia menyampaikan bukan berarti aset tidak dimanfaatkan, ia menghimbau agar tidak disewakan pada oknum-oknum. Ia mengatakan stasiun harus dijadikan pusat ekonomi bagi UKM. Jadi, orang setempat bisa menikmati pertumbuhan ekonomi tersebut. Ia mengatakan jika ada bangunan yang berdiri di tanah PT. KAI, berarti ada permainan dari Pemda. Jika disewakan, ia menanyakan uangnya masuk ke PT. KAI atau tidak. Ia menanyakan mengenai masalah KA ke pelabuhan. Ia mengatakan proposal harus jelas turunnya dimana dan harus ada terminalnya. Ia menyampaikan kalau dari pelabuhan berarti jarak jauh. Ia mengatakan di Pelindo itu banyak tetapi kontraknya tidak diperpanjang. Ia menyampaikan harus ada kepastian waktu menunggu di pintu perlintasan. Ia mengatakan sumber hukum harus jelas dan jangan sampai menabrak hukum yang dibuat sendiri.

Pelindo II — Panitia Khusus DPR-RI Rapat Lanjutan dengan Dirjen Pajak

Refrizal mengatakan bahwa kalau memang ada kejahatan misalnya, sekiranya perlu dibuka.

Evaluasi Kinerja — Komisi 6 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Deputi Kementerian BUMN Bidang Usaha Energi dan Dirut PT. Pertamina (Persero)

Refrizal mengatakan bahwa semua perusahaan minyak dan gas sedang resah. Menurutnya, Pertamina perlu ada efisiensi, karena harga pertamina jika bersaing dengan swasta pasti kalah. Hal ini dikarenakan efisiensi yang masih jauh dari yang diharapkan. Perlu ditingkatkan terus efisiensinya dari waktu ke waktu. Jika PLN dibiarkan memilih sumber pasokan bahan bakar, pastinya PLN memilih non-Pertamina. Kebutuhan PLN kepada bahan bakar cukup besar. Efisiensi perlu ditingkatkan agar dapat bersaing dengan swasta. Pertamina juga harus meningkatkan energi khususnya energi baru terbarukan. Refrizal menyampaikan seharusnya dengan gas yang dikembangkan, bajaj bisa menggunakan gas. Namun, yang disayangkan, jual gas tapi fasilitas penjualannya sangat terbatas. 

Privatisasi 4 BUMN — Komisi 11 DPR RI Rapat Kerja dengan Perwakilan Menteri Keuangan

Refrizal mengatakan PMN tidak diperkenankan digunakan untuk kereta api cepat, PMN harus diprioritaskan untuk infrastruktur pemerintah. Refrizal meminta ada pengawasan dari kementerian sebagai pemegang saham negara untuk mengawasi BUMN.

Kasus Pelindo II - RDP Komisi 6 dengan Retno Pujiastuti (Komisaris 2 PT Pelindo II)

Refrizal melihat ada semacam modus yang terencana untuk merampok uang negara melalui perpanjangan kontrak.

Program Revitalisasi 1000 pasar — Komisi 6 DPR RI Rapat Kerja dengan Menteri Perdagangan

Refrizal mengatakan pasar tradisional malah berkurang sekarang. Refrizal bertanya mengapa ada pasar yang dipantau khusus. Refrizal meminta ada keadilan dalam pembangunan 1000 pasar.

Memperoleh Masukan terkait KSO Terminal Petikesmas Koja dan Pembangunan Terminal Kalibaru — Pansus Panitia Angket DPR RI tentang Pelindo II Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Pakar

Refrizal mengatakan sampai sekarang belum ada hitungan kerugian dari BPK terkait perpanjangan kontrak JICT.

Evaluasi Kinerja - RDP Komisi 6 dengan Deputi Kementerian BUMN dan PT Bukit Asam

Refrizal berpendapat bahwa untuk kepentingan nasional tidak ada permasalahan terkait monopoli.

Tanggapan Dasar Ekonomi Makro RAPBN 2017 — Komisi 11 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Keuangan (Menkeu), Badan Pusat Statistik (BPS), Gubernur Bank Indonesia (BI), Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas)

Refrizal mengatakan perencanaan pembangunan harus dievaluasi agar ada keadilan. Di RAPBN 2017 harus berubah, jangan sama. Jumlah penduduk aja jomplang. Ia mengatakan harus ada pembagian dana desa yang adil karena UU Desa sudah dibahas panjang.

Pembahasan Penyertaan Modal Negara (PMN) pada Anggaran Pendapaan dan Belanja Negara (APBN) 2017 — Komisi 11 DPR RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Direktur Utama PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI)

Refrizal mengatakan untuk daerah ini harus ada petanya yang mencerminkan Indonesia ini NKRI. Ini harus mencerminkan kemeratan. RS yang besar dan bersejarah saja tidak bisa dikelola dan dibuat. Justru swasta yang berlomba-lomba. Selanjutnya, Refrizal menegaskan peralatan juga harus profesional ke daerah dalam pengelolaannya. Kalau Pemerintah kelola tidak bagus.

Perkembangan Perekonomian dan Asumsi Ekonomi Makro dalam APBNP 2016 — Komisi 11 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Keuangan, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, Bank Indonesia, dan Badan Pusat Statistik (BPS)

Refrizal mengatakan bahwa ia setuju 5,1 dan inflasi 4% dalam soal inflasi menteri mengalami bahwa terendah 3,3% didapatkan anak pejabat memperoleh bantuan ini laporan kami di dapil banyak kesalahan untuk nilai tukar nanti khawatir kalau ini stabil lalu didorong lagi dolarnya akan terjadi krisis moneter seperti tahun 1998.

Asset Swap Mitratel dengan TBIG (Part 1) — Komisi 6 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dirut PT. Telkom dan Deputi Bidang Usaha Agro dan Industri Strategis Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN)

Refrizal mengatakan sebaiknya pembahasan tidak keluar dari konteks RDP. ia menanyakan perbedaan pendapat di Dewan Komisaris.

Program Kemitraan dan Bina Lingkungan — Komisi 6 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Deputi Kementerian BUMN, Dirut Pertamina dan Dirut PGN

Refrizal mengatakan dulu PKBL agak jelas dan sekarang menjadi buram dan rawan disalahgunakan. Ia menyampaikan keharusan agar diusahakan memperbaiki peraturan ini karena PKBL sudah dikritisi sejak dulu. Ia mengatakan kemarin Bu Menteri memperbaiki, namun Komisi 6 meminta diperbaiki kembali. Ia mengatakan seharusnya DPR mengetahui lebih dulu permasalahan di BUMN, bukan tiba-tiba diketahui publik. Ia menyebutkan mengenai pembubaran petral dan menanyakan agen yang membeli minyak di petral sekarang setelah dibubarkan. Ia juga menanyakan mengenai ketersediaan gas 3kg di lapangan menjelang lebaran ini. Ia mengatakan minyak tanah tidak ada, LPG juga tidak ada, ia mendapatkan banyak sms dari dapilnya di Sumatera Barat.

Asset Swap Mitratel dengan TBIG — Komisi 6 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dirut Telkom

Refrizal menanyakan substansi yang diusulkan karena kurang jelas. Ia membahas dua kali rapat dengan komisaris yang batal terus.

Program Kemitraan dan Bina Lingkungan — Komisi 6 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan PT. Semen Indonesia dan Deputi Pertambangan

Refrizal mengatakan konsumsi semen di Indonesia dibandingkan Singapura dan Thailand, peluangnya masih besar. Namun kompetitor Indonesia juga masih lebih besar dibanding PT. Semen Indonesia. Ia menyampaikan dulu KPPU menganggap Semen Indonesia adalah monopoli. Ia menanyakan persentase penguasaan PT. Semen Indonesia. Ia menghimbau agar jangan sampai Pemerintah memudahkan investasi asing dalam semen karena termasuk industri strategis. Ia meminta PT. Semen Indonesia bersiap untuk menghadapi persaingan dengan kompetitor swasta dalam industri semen. Ia mengatakan tidak suka dengan program pasar murah karena biaya peresmiannya lebih mahal dari isinya.

Laporan Komisi 3 DPR RI tentang Hasil Uji Kepatuhan dan Kelayakan Calon Anggota Komnas HAM Tahun 2017 dilanjutkan dengan Pengambilan Keputusan, Pembicaraan Tingkat II/Pengambilan Keputusan terhadap Sejumlah RUU— Rapat Paripurna DPR RI

Refrizal mengatakan bukannya tidak mendukung berlakunya e-toll, tetapi teknologi yang digunakan jangan kampungan. Seharusnya teknologinya pakai sensor, bukan digesek yang menyebabkan antri, justru bayar tunai lebih cepat daripada gesek kartu. Refrizal meminta pemerintah siapkan satu gerbang untuk bayar tunai bagi orang yang dari kampung yang tidak memiliki kartu e-toll. Refrizal mengatakan Jasa Marga harus meninggalkan teknologi lama dan menggunakan teknologi baru yaitu sensor. Refrizal menegaskan agar tidak ada PHK karena e-toll.

Lanjutan dengan Menteri Keuangan Privatisasi 4 BUMN – Komisi 11 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Keuangan

Refrizal mengatakan pada saat masuk tol sudah bayar tetapi masih adanya kemacetan, dan tujuan kita masuk tol untuk menghindari kemacetan. Refrizal memberikan catatan agar pencairan PMN rekeningnya secara terpisah dan PMN ini diutamakan untuk infrastruktur. Refrizal mengatakan bahwa PMN ini tidak diperkenankan untuk kreta api cepat, karena PMN diprioritaskan untuk infrastruktur pemerintah. Sehingga tinggal pengawasan dari Kementerian untuk kita berikan tugas dalam pengawasan kinerja, yang diharapkan pengawasan dari Kementerian sebagai pemegang saham negara untuk mengawasi BUMN-BUMN ini. Jika kita memiliki banyak uang, maka kita berikan banyak untuk BUMN tanpa menggunakan busnis plan.

Terminal Kalibaru — Panitia Khusus DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Advisor PT. Pelindo II, Direktur PT. New Priok Container Terminal One, Kepala Biro Strategi PT. Pelindo II, dan Direktur PT. PP

Refrizal menanyakan tenggat waktu sertifikatnya itu dikeluarkan. Ia menanyakan itu punya Pelindo II atau bukan. Ia juga menanyakan bukti-bukti lengkapnya dan kendala dari masyarakat yang tidak mau pindah. Ia menanyakan mengenai penanggung jawab kewenangan penetapan lokasi di DKI atau Pusat. Ia mengatakan seolah-olah Gubernur tahu padahal kalau tidak tahu bisa bertanya lebih dulu ke Presiden. Ia mengatakan belum ada peraturannya itu berbeda. Ia menyampaikan amdal telah dikeluarkan MenLHK. Ia menanyakan mengenai peraturan di darat atau di laut. Ia mengatakan perhubungan juga harus memberikan rincian hal yang boleh dikerjakan Pelindo. Ia menanyakan izin IMB karena bangunan sudah berdiri. Ia menanyakan wewenang Pemerintah Pusat dan DKI. Ia mengatakan Gubernur tidak datang dengan berbagai alasan.

Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Kementerian Keuangan Tahun 2017 — Komisi 11 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kementerian Keuangan RI

Refrizal mengatakan bahwa persebaran dana desa tidak merata, di Sumatera Barat paling rendah Nagari. Padahal, penduduk Sumatera Barat jauh lebih besar dibandingkan Bengkulu. Dana desa untuk Nagari ada pasalnya dalam Undang-Undang tentang Desa. Terkait reformasi fiskal, DPR-RI telah mengusulkan RUU tentang Ketentuan Umum Perpajakan (KUP). Ia menanyakan catatan dari Kemenkeu RI masih ada atau tidak. Menurutnya, prioritas RUU tentang KUP kalah dengan RUU tentang Tax Amnesty.

Pembahasan Asumsi Dasar Ekonomi Makro RAPBN Tahun Anggaran 2017 — Komisi 11 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Keuangan RI, Gubernur Bank Indonesia, Kepala Bappenas, dan Deputi Bidang Neraca dan Statistik BPS

Refrizal mengatakan bahwa pada nota target pertumbuhan ekonomi tertulis 5.05%, mungkin akan menjadi ketakutan bersama karena dibacanya SOS. Menurut Refrizal, pertumbuhan ekonomi harus berbanding lurus dengan serapan tenaga kerja. Ia berharap jangan sampai serapan tenaga kerja dibuat untuk tenaga kerja asing yang seharusnya untuk tenaga kerja WNI yang masih nganggur. Refrizal menegaskan bahwa ia akan terus memperjuangkan jalan tol Padang-Bukittinggi.

Musyawarah Rencana Pembangunan — Komisi 11 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas)

Refrizal mengatakan selain perencanaan, juga perlu perhitungan detail. Ia menyampaikan saat ia di Komisi 6, ada BUMN yang membawa program copy paste, sama persis. Ia setuju Bappenas diperkuat dan menghimbau jangan sampai musrenbang jalan, tetapi K/L dan Daerah jalan sendiri. Ia mengatakan Indonesia anggarannya sudah sedikit. Tetapi perencanaan tidak bagus. Ia membahas program pembangunan pasar terbesar di Asia Tenggara, tetapi di Kabupaten kecil yang tidak masuk akal. Menurutnya, perencanaan Bappenas gak mismatch dengan di lapangan. Ia menyebutkan di daerah yang merencanakan adalah raja-raja kecil, walikota. Ia mengatakan itu gila. Ia membahas bahwa APBN Indonesia jika dibandingkan negara-negara lain termasuk kecil. Ia menyebutkan mengenai jembatan gantung yang jauh-jauh di Banten tetapi belum dibangun. Ia mempertanyakan ketepatan sasaran anggaran untuk kartu pintar yang sebesar Rp50 Triliun. Ia membahas akur sempat dihentikan oleh Presiden ketika menunggu pembagian kartu-kartu. Ia menginterupsi hal tersebut dua kali di Paripurna. Ia mengatakan Presiden hobinya kartu walaupun kartunya tidak laku juga. Ia menyampaikan kemarin koperasi bajaj datang padanya karena tidak bisa mengajukan kredit. Ia mengatakan jika roda ekonomi tidak jalan pajak tidak bisa terpenuhi. Ia mengatakan Menkeu tidak perlu sumber uang darimana, hal yang penting ada yang mau bayar pajak, diterima. Ia mengatakan jangan sampai tax amnesty tidak memberikan keadilan bagi mereka yang selama ini sudah taat pajak.

Pendalaman BUMN untuk Penentuan PMN pada RAPBN 2017 – Komisi 11 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Dirut PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PII)

Refrizal mempertanyakan terkait dengan peminjaman tersebut apakah pernah gagal, dan apakah penjaminan peminjaman di luar jawa tidak ada. Pak Jokowi sudah mencanangkan pembangunan, baik dari darat, laut dan baru-baru ini udara.

Perpanjangan Kontrak Jakarta International Container Terminal (JICT), Global Bond, dan Pembangunan Terminal Kalibaru — Panitia Khusus Pelabuhan Indonesia (Pansus Pelindo) II DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Dirut Pelindo II dan Direksi JICT

Refrizal menanyakan struktur organisasi NPCT1 dan jadwal operasinya serta targetnya. Ia juga ingin mengetahui cash flow PT Pelindo II karena yang ia tahu PT Pelindo II tidak pernah menunjukan PMN. Ia juga ingin mengetahui alasan PT Pelindo II ditugaskan oleh Presiden ke Sorong padahal di Sorong itu masuk PT Pelindo IV.

Pembahasan Terkait Evaluasi Permasalahan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Melanjutkan Raker Tanggal 9 Februari 2017 — Komisi 11 DPR-RI Rapat Kerja dengan Menteri Koordinator (Menko) Perekonomian, Menteri Keuangan (Menkeu), Gubernur Bank Indonesia (BI), dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Refrizal mengatakan ia sejak kecil tidak pernah meminjam uang dari bank. Ia menyampaikan lebih baik tidak memakai bank untuk mengurus KUR. Menurutnya, lebih mudah masuk surga daripada pinjam uang dari bank. Ia mengatakan ada namanya dana bergulir dan itu bergulirnya ke orang yang itu-itu saja. Ia berpendapat bahwa program yang digulirkan Pemerintah sering tidak tepat sasaran dan ketika Anggota DPR cek di lapangan, baru diubah. Ia meminta untuk dicoba break down data penerima KUR. Menurutnya, kalau memang banyak harusnya tidak ada lagi rakyat miskin. Ia mengatakan masyarakat mengharapkan mudah mendapatkan KUR.

Permasalahan Bumiputera — Komisi 11 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Refrizal mengatakan prihatin baru sekarang ini dibicarakan. Menurutnya penanganan harus segera dilakukan. Nasabah atau pemegang polis harus diselamatkan. Ia mengatakan keinakan STNK diperkirakan menymbangkan infalsi 0,23%. Ia menanyakan badan hukum dan dasar hukum Bumiputera. Ia dulu berpikir bahwa Bumiputera BUMN. Ia menyampaikan kemungkinan penyelamatan dengan restrukturisasi dengan cara mencari partner baru untuk penyuntikan modal. Ia menanyakan dampak di sistemik akibat dari persoalan Bumiputera. Ia meminta untuk kesimpulan disegerakan dan membentuk Panja.

Evaluasi Penerimaan Pajak 2016 dan Proyeksi 2017 — Komisi 11 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat dengan Ditjen Pajak Kementerian Keuangan

Refrizal menanyakan cara untuk mencapai target 1300 Triliun. Jika target tidak tercapai bisa segera dievaluasi. Deklarasi hampir 4300 Triliun di peraturan bahwa nama orang yang dirahasiakan, sedangkan asal negara tidak dirahasiakan. Refrizal juga meminta penjelasan terkait target 1300 Triliun perlu dielaborasi.

Pembahasan Laporan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Mengenai Permasalahan Asuransi Milik Negara — Komisi 11 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dewan Komisaris OJK

Refrizal mengatakan bahwa apa sistem yang memudahkan OJK untuk mengawasi dunia perbankan, ia berpikir OJK harus membuat sistem yang bisa mengawasi perbankan karena untuk menjadi Komisaris Perbankan harus lulus dari OJK karena tidak sembarangan orang, semoga OJK tidak di intervensi siapapun keterjagaan harus tetap ada BTN tidak boleh buka kantor cabang lagi bahkan melakukan deposito dalam kartu kredit belum jatuh tempo sudah debet, lewat sehari dendanya luar biasa karena sekarang sekali print itu bisa 10 buku tabungan.

Fit and Proper Test Calon Anggota BPK-RI — Komisi 11 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum dengan Calon Anggota BPK-RI a.n. Suprapto

Refrizal menanyakan berapa lama uang negara itu boleh keluar. Refrizal juga menanyakan pendapat Suprapto mengenai hasil temuan sumber waras. Selanjutnya, Refrizal mengatakan bahwa Suprapto berasal dari KMKT dan menyelidiki kecelakaan transportasi agar tidak terjadi kecelakaan lagi.

Kinerja Keuangan dan Pembahasan Kasus-Kasus Perbankan — Komisi 11 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dirut PT Bank Mandiri (Persero) Tbk dan PT BRI (Persero) Tbk

Terkait Kredit Usaha Rakyat (KUR), Refrizal menanyakan jumlah UMKM yang akan diberikan KUR oleh Bank Mandiri dan BRI.

Kinerja Keuangan dan Pembahasan Kasus-Kasus Perbankan — Komisi 11 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dirut PT BNI (Persero) Tbk dan PT BTN (Persero)

Refrizal mengatakan bahwa BTN pasti mempunyai cabang syariah. Ia mengusulkan agar cabang syariahnya tersebut diundang juga untuk dibahas kinerjanya. Ia meminta kepada Dirut BTN untuk melampirkan kinerja Bank BTN Syariah. Untuk BNI, Refrizal meminta laporan labanya untuk segera dikirimkan kepada Komisi 11 DPR-RI.

Kinerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah — Komisi 11 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat dengan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Refrizal mengatakan bahwa kasus e-ktp sangat besar dan Ketua DPR-RI, yaitu Setia Novanto juga tersebut dalam kasus tersebut.

Asumsi Dasar Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017 — Komisi 11 DPR-RI Rapat Kerja dengan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia, Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Indonesia

Refrizal menanyakan apakah Indonesia tumbuh dengan adanya hutang. Refrizal mengaku khawatir akan hutang ini apakah pemerintah juga merasakan hal yang sama.

Fit and Proper Test Calon Ketua Dewan Komisioner (DK) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) - Komisi 11 DPR RI Rapat Dengar Pendapat Umum dengan Calon Ketua DK OJK an. Wimboh Santoso

Refrizal menanyakan upaya antisipasi terhadap kaum politik.

Fit and Proper Test (FPT) Dewan Komisioner (DK) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Atas Nama Tirta Segara — Komisi 11 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Tirta Segara

Refrizal menyampaikan bahwa masyarakat kita sering terkena investasi bodong,, mereka foto bersama ulama-ulama biar ada kepercayaan. UU nomor 21 tahun 2012 tentang OJK ini perlu diamandemen. Untuk perbankan syariah kita kalah dengan Malaysia padahal pangsa pasarnya lebih besar dari pada Malaysia. Kita membuat bank di luar negeri sangat susah tapi orang asing membuka cabang di Indonesia sangat gampang.

Fit and Proper Test (FPT) Calon Dewan Komisioner (DK) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Atas Nama Heru Kristiyana — Komisi 11 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Heru Kristiyana

Refrizal mengatakan bahwa UU nomor 21 tahun 2011 tentang OJK perlu diamandemen karena menurutnya bank syariah di Indonesia masih terpinggirkan, tentang syariah ini masih dipinggir dan belum di tengah, ia meminta penjelasan lebih lagi. Saudara termasuk yang mengelola Bank Century bagaimana cara saudara agar bank tidak terjadi krisis, karena peran dari OJK sangat penting jangan sampai terjadi seperti kasus asuransi Bumi Putra.

Pertumbuhan Kredit, Penurunan Daya Beli dan Penjelasan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) 2018 — Komisi 11 DPR RI Rapat Kerja dengan Ketua Dewan Komisioner OJK

Refrizal menanyakan faktor yang sebabkan ekonomi melambat. Sebab, sudah ada bukti seperti gerai di Jakarta yang tutup dan daya beli masyarakat turun. Ia juga mengatakan dunia perbankan bisa menyalurkan dunia usaha dengan baik. Selanjutnya, ia menyetujui apabila ada anggaran OJK untuk pengawasan. Ia mengatakan agar UMKM diperhatikan terutama saat ada pengajuan KUR.

Lanjutan Pembahasan Asumsi Dasar Ekonomi Makro dalam RAPBN Tahun 2018 — Komisi 11 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Keuangan RI, Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional/Menteri Perencanaan dan Pembangunan Nasional, dan Gubernur Bank Indonesia

Refrizal mengatakan agar lebih selektif dalam menerima tenaga kerja asing karena masih banyak terjadi pengangguran di Indonesia. Refrizal juga meminta agar terjadi pergerakan ekonomi di masyarakat kita dengan nilai tukar rupiah terhadap dollar Amerika Serikat sebesar Rp13.400.

Fit and Proper Test Dewan Komisioner (DK) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) — Komisi 11 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum dengan Dewan Komisioner (DK) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Atas Nama Firmanzah

Refrizal bertanya kepada Firmanzah apakah Undang-Undang OJK ini perlu direvisi atau tidak.

Program Proses Pelaksanaan Undang-Undang – Komisi 11 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Delegasi Parlemen Myanmar

Refrizal mengatakan bahwa terkait permasalahan kemanusia di Myanmar yang perlu distop yaitu pembantaian. Bahwa Pancasila di Indonesia ada poin “Kemanusiaan yang adil dan beradab”.

Evaluasi Pengelolaan Hutang Negara — Komisi 11 DPR-RI Rapat Kerja dengan Menteri Keuangan

Menurut Refrizal, akan bermasalah di tahun yang akan mendatang jika kita tidak mengelola utang Indoneisa dengan baik dan kemampuan kita membayar harusnya lebih mendalami sebelum kita berhutang.

Evaluasi Kinerja PMN & Pembiayaan dalam RAPBN 2018 — Komisi 11 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Keuangan

Refrizal mengira tidak ada business plan BUMN saat ajukan PMN akan merugi. Kita berikan PMN untuk memberi nilai tambah ke BUMN. Refrizal juga menjelaskan bahwa ASDP pernah membuat proposal ke Komisi 11, dan setelah ditanya uangnya buat apa, dia menjawab yaitu untuk bangun pelabuhan ke-2nya di Merak, dan pada saat itu terdapat pula Pertani & Sang Hyang Sri proposalnya sama tulisannya sehingga waktu itu Fraksi PKS tolak memberikan PMN-nya karena ada miss management. Melihat hal tersebut Refrizal mengira prioritas dalam pertanian itu penting, tetapi proposalnya copy paste, hal tersebutlah yang perlu diinvestigasi.

Evaluasi Kinerja Tahun 2017 dan Rencana Kerja 2018 — Komisi 11 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan PT. Bank BNI dan Dewan Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Refrizal mengatakan bahwa Komisi 1 sering diajak OJK sosialisasi, termasuk soal KUR. Masyarakat juga ada yang mengadu bahwa masih diminta agunan. Harus ada kehati-hatian dalam menyalurkan KUR, tetapi kalau tidak hati-hati tidak akan balance, nanti seperti yang disampaikan Pak Johnny makin ke timur, makin mengecil.

Asumsi Makro dan RAPBN 2019 — Komisi 11 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Keuangan (Menkeu), Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas, dan Kepala Badan Pusat Statistik (BPS)

Refrizal mengatakan bahwa polemik pelemahan rupiah banyak ruginya dan harusnya uang kembali dulu. Namun, ada UU No. 24 Tahun 1999 tentang devisa bebas untuk merupiahkan dollarnya sehingga pelemahan diandalkan oleh BI. Menurutnya, harus ada pelaksanaan ke bawah sebab ia mendapat laporan bahwa ada cara untuk mempermudah besi beton masuk dengan adanya kebijakan yang sebenarnya berbeda dengan pasar. Ia mengatakan harus ada dasar secara empiris ketika menetapkan asumsi kurs Rp14.400 sebelum ditetapkan keputusan tanggal 13 mendatang dan ia mengingatkan agar jangan sampai itu menjadi isu. Ia mengatakan bahwa ia termasuk warga yang setuju dengan penghapusan premium karena merusak mobil juga onderdil.

Evaluasi Realisasi Penerimaan Negara Semester I Tahun Anggaran 2018, Penatausahaan Piutang, Penagihan Pajak, dan Pengelolaan Barang Sitaan Pajak – Komisi 11 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak Kementerian Keuangan

Refrizal mengatakan bahwa dirinya sangat menyetujui adanya kebijakan Tax Amnesty dan berharap agar uang-uang yang ada di luar negeri dapat kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi (Indonesia). Refrizal juga mengatakan dirinya sebagai wakil rakyat menyetujui untuk mendalami penerimaan pajak bagi negara dalam bentuk Panja dalam rangka meningkatkan penerimaan negara.

Stabilitas Nilai Tukar Rupiah — Komisi 11 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Gubernur Bank Indonesia

Refrizal mengatakan Thailand perdagangannya surplus, Indonesia ekspornya kurang dan bukan impor yang kebanyakan. Untuk itu perlu sepakat untuk mengurangi impor yang tidak perlu. Refrizal berpendapat semen Indonesia cukup baik kualitasnya tetapi produksinya menurun dan bersaing dengan produk impor, jadi perlu ada upaya untuk penguatan nilai rupiah.

Rencana Anggaran Tahun 2019 - Komisi 11 DPR RI Rapat Kerja (Raker) dengan Otoritas Jasa Keuangan

Refrizal mengatakan bahwa OJK ini memang lembaga baru namun masih banyak masyarakat belum mengetahui wewenang dan tugas OJK bahkan di kawasan elit dan wartawan masih banyak yang belum mengetahuinya. Masih banyak masyarakat yg belum kenal dan memahami fungsi OJK, masyarakat hanya mengetahui Bank Indonesia, kami rasa perlu dilakukan sosialisasi untuk OJK. Jangan hanya ada masalah, OJK baru turun tangan, harus ada tindakan preventif seperti kredit besar, peran OJK harus berjalan di dalamnya. Bank harus dikelola dengan prinsip kehati-hatian, OJK harus melakukan tindakan preventif untuk mencegah masalah-masalah pada bank, jangan ketika sudah terjadi masalah OJK baru berperan. Bank dan asuransi tidak akan bisa berjalan tanpa adanya kepercayaan dari masyarakat. Oleh sebab itu, OJK harus melakukan pengawasan demi menjaga kinerja dan pelayanan bank terhadap dana masyarakat. Kepercayaan masyarakat harus terjaga dengan baik mengenai keamanan di bank. Nanti kami meminta data mengenai jumlah bank yang dibobol oleh Kolombia. Kemudian, dunia usaha sedang kesulitan dan OJK tidak memberikan solusi, tidak akan masalah selesai, sudah bunga tinggi dan ketat, pajak mengejar maka semua tidak akan tercapai. Oleh karena itu harus ada sinkronisasi. Jangan dunia perbankan ditekan namun tidak ada solusi apapun. Mudah-mudahan pengusaha dilonggarkan dengan keuangan sehingga dunia usaha menjadi lebih bergairah. Tidak adil rasanya jika barang impor kita permudah izin masuk tanpa adanya pemeriksaan yang memadai, fungsi OJK harus membantu dunia perbankan dan menyalurkan kredit kepada masyarakat. Kami mengira anggaran OJK tidak ada masalah yang terpenting mensosialisasikan OJK kepada masyarakat agar masyarakat merasa terlindungi dan mudah bertransaksi dengan pihak bank.

Masa Sidang III Tahun 2018-2019 — Paripurna DPR RI Rapat Pembukaan Masa Sidang

Refrizal meminta kepada pimpinan DPR untuk mengirimkan surat agar Monumen Nasional Bela Negara dilanjutkan konstruksinya karena ini juga bukan hanya aspirasinya sendiri saja tetapi masyarakat untuk menyatukan semua.

Proyeksi Perekonomian dan Perbankan Tahun 2019 – Komisi 11 DPR RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Ketua Umum Himbara

Refrizal mengatakan bahwa kita perlu performance disetiap Provinsi, karena setiap Anggota yang ada di DPR memiliki dapil. Refrizal menyatakan bahwa dirinya pernah mengikuti acara OJK dan pada saat acara berlangsung banyak orang yang belum merasakan KUR, sehingga Refrizal menyatakan kekhawatirannya mengenai KUR ini yang akan menerima hanya orang yang sama dan saying jika
bantuan ini tidak tepat sasaran. Karena jika 13 Juta penduduk diberikan, maka ekonomi masyarakat akan dapat bergerak.

Pemberian Amnesti Baiq Nuril, Hasil Uji Kepatutan dan Kelayakan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia, Perpanjangan Pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU), dan Penutupan Masa Sidang 5 Tahun 2018-2019 — Paripurna DPR RI ke-160

Refrizal mengapresiasi keputusan dari pansus Pelindo II, namun memberikan catatan untuk seluruh pengelola negara terkait utang negara.

Fit and Propert Test Calon Dewan Gubernur Senior Bank Indonesia - FPT Komisi 11 dengan Destry Damayanti

Refrizal menyampaikan bahwa kita ingin agar Bank Indonesia (BI) tidak liberal.

Pembukaan Masa Sidang 4 Tahun Sidang 2018-2019 — Rapat Paripurna DPR-RI

Refrizal berpendapat penyebab kematian para anggota KPPS yang begitu masif perlu diselidiki dengan seksama, juga kesalahan dan kecurangan yang terjadi dalam Pemilu 2019. Refrizal mengatakan mendukung dibentuknya hak angket atau Pansus dalam menyelidiki permasalahan Pemilu 2019.

Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Global - RDP Komisi 11 dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Refrizal melihat perlu kiranya adanya pembentangan masalah Kredit Usaha Rakyat (KUR) secara jelas. Refrizal menyampaikan bahwa dengan adanya masalah trade war saja, Indonesia sudah ikut terdampak. Dampak dari perang dagang Amerika dengan Tiongkok ini artinya Indonesia bisa melemah karena susah mempertahankan rupiah, padahal Jokowi pernah menjanjikan rupiah berada di 10 ribu rupiah.

Tanggapan Pemerintah terhadap Pandangan Fraksi-Fraksi atas Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) — Paripurna DPR-RI ke-156

Refrizal menyampaikan dua hal. Pertama adalah protes terhadap aparat keamanan. Kedua adalah protes terkait terbunuhnya Puji karena Refrizal beranggapan bahwa itu sama saja dengan membunuh nyawa manusia. Refrizal mengira bahwa sudah menjadi tanggung jawab Anggota DPR-RI untuk menjalankan fungsi DPR dengan mempertanyakan kepada pemerintah berapa jumlah korban sebenarnya dari peristiwa tersebut. Jangan sampai malah yang benar dikatakan tidak benar dan yang tidak benar dikatakan benar. Sampai saat ini, masih banyak masyarakat yang belum pulang ke rumahnya. Kita tidak tahu apakah mereka meninggal atau seperti apa kejadiannya. Refrizal mengatakan perlu untuk membuat hak angket terkait kejadian pada 21-22 Mei 2019 yang lalu.

Usul Terbentuknya Panitia Khusus (Pansus) Kasus Hutang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) – Komisi 9 DPR-RI dan Komisi 11 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) Gabungan dengan Menteri Keuangan (Menkeu), Menteri Kesehatan (Menkes), Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN), Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK), dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS)

Refrizal menanyakan mengenai rasa keadilan untuk masyarakat yang sedang sulit tetapi pemerintah melakukan pemindahan ibu kota. Ia mengatakan bahwa anggaran APBN dengan Menkeu ada perbaikan jangka pendek, menengah, dan panjang. Ia menyarankan untuk jangka pendek supaya dilakukan perbaikan rumah sakit terlebih dahulu. Ia juga mengatakan harus membenahi atas temuan BPKP dan mengusulkan untuk membuat pansus. Ia meminta pemerintah segera menanggulangi masalah tersebut dan ia mengatakan Kemenkeu uangnya banyak karena bisa melakukan pemindahan ibukota. Ia menanyakan alasan tidak ada uang untuk kesehatan. Ia menyampaikan mengenai keluhan tiap dapil yang tidak mengenal BPJS apalagi menggunakannya di daerah 3T. Menurutnya, kartu sehat harus gratis dan jangan memberikan beban ke masyarakat miskin.

Penetapan Anggota Pansus Ibukota, Pengesahan Undang-Undang Perkawinan, Laporan Hasil Fit and Proper Test (FPT) Calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan Laporan Hasil Kerja Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) - Rapat Paripurna DPR-RI

Refrizal mengatakan masih mempertanyakan rencana Presiden untuk memindahkan ibu kota, ada apa dengan Jakarta dan mengapa tiba-tiba ibu kota dipindahkan. Refrizal mengatakan menolak pemindahan ibu kota, apalagi memiliki 2 ibu kota, saat dasar hukumnya terbentukpun, Refrizal tetap menolak usulan pemindahan tersebut.

Pembicaraan Tingkat II terhadap RUU tentang Perkoperasian, Laporan Pimpinan Pansus terhadap Hasil Kajian Pemerintah atas Pemindahan Ibu Kota Negara, Pidato Penutupan Masa Persidangan I Tahun Sidang 2019 dan Penutupan Masa Bakti Keanggotaan DPR-RI Periode 2014-2019 — Paripurna DPR-RI ke-172

Refrizal meminta tolong agar kejadian di Papua untuk segera diinvestigasi dan di Padang juga sudah ada korban jiwa. Refrizal berharap jangan sampai ada perang antar suku.

Pengesahan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU Bea Materai dan Defisit Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) dan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) - Raker Komisi 11 dengan Menteri Keuangan

Refrizal melihat ada ketimpangan peserta BPJS, di mana orang miskin tidak mendapat pelayanan, dan yang mendapat pelayanan justru mereka yang sudah memiliki penghasilan cukup. Refrizal berharap pendanaan dari pemerintah terhadap BPJS ini dapat diberikan secara rutin.

Pembahasan RKA KL Tahun 2020 - Raker Komisi 11 dengan Menteri PPN/Bappenas, BPKP, BPK, LKPP, dan BPS

Refrizal mengatakan masalah pemindahan ibukota harus serius karena daerahnya jauh dan berbatasan dengan negara lain juga. Refrizal meminta hal itu disampaikan kepada presiden. Refrizal mengatakan seharusnya wacana pemindahan ibukota dibicarakan dulu dengan DPR agar dibentuk RUU-nya sebagai payung hukum yang legal, baru kemudian dibaahas anggarannya.

Pertumbuhan Kredit, Penurunan Daya Beli dan Penjelasan RKA OJK 2018 – Komisi 11 Rapat Kerja dengan Ketua Dewan Komisioner OJK

Refrizal menanyakan kenapa ekonomi kita melambat? Faktor yang sederhana apa? Jangan selalu kita menyalahkan pajak. Tugas OJK salah satu mengawasi sektor perbankan termasuk arah kredit perbankan. Harus menyalurkan secara adil kepada masyarakat industri bukan hanya proyek pemerintah. Kita harus apa adanya, kalau melambat, memang melambat. Jangan kita laporkan ke presiden bagus-bagus saja, nanti kita collaps. Jangankan di daerah di Jakarta saja banyak yang sedang diskon besar-besaran karena dia mau tutup. Kalau bisa OJK kantornya tidak berbarengan lagi. Perlu adanya rencana membangun kantor yang baru.

Tanggapan Pemerintah terhadap Pandangan Fraksi atas Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia - Paripurna 156

protes terkait terbunuhnya Puji karena Refrizal beranggapan bahwa itu sama saja dengan membunuh nyawa manusia. Refrizal mengira bahwa sudah menjadi tanggung jawab anggota untuk menjalankan fungsi DPR dengan mempertanyakan kepada pemerintah berapa jumlah korban sebenarnya dari peristiwa tersebut. Jangan sampai malah yang benar dikatakan hoaks dan yang hoaks dikatakan benar. Sampai saat ini, masih banyak masyarakat yang belum pulang ke rumahnya. Kita tidak tahu apakah mereka meninggal atau seperti apa kejadiannya. Refrizal mengatakan perlu untuk membuat hak angket terkait kejadian tanggal 21-22 Mei 2019 kemarin.

Makro Ekonomi - Raker Komisi 11 dengan Menteri Keuangan dan Bappenas

Refrizal berpendapat bahwa postur APBN kebanyakan ke bantuan social dan Refrizal mengambil keputusan range 5,1 – 5,4.

Latar Belakang

Refrizal terpilih kembali untuk ketiga kalinya menjadi Anggota DPR-RI periode 2014-2019 dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mewakili Dapil Sumatera Barat II setelah memperoleh 25,568 suara. Refrizal adalah legislator dan politikus senior PKS di Sumatera Barat. Refrizal adalah anggota Majelis Syuro dan MPP PKS (2005-2010).

Refrizal adalah seorang pengusaha dan pemilik dari produsen pakaian muslim, PT.Mazida Industry. 

Pada masa kerja 2014-2019 Refrizal bertugas di Komisi VI yang membidangi perdagangan, perindustrian, koperasi, investasi dan BUMN.

Di 2011 ketika menjadi Ketua Panitia Kerja (Panja) Evaluasi Penggunaan Ruang di Gedung DPR-RI, Refrizal menyetujui proyek Ruang Banggar (Badan Anggaran) senilai Rp.20 milyar. (sumber)

Pada Pilkada Serentak 2015 Refrizal dicalonkan menjadi Calon Bupati Padang Pariaman berpasangan dengan Happy Neldy dari Gerindra. (sumber2)

Pada April 2016, Refrizal dipindahkan komisi dan bertugas di Komisi XI DPR-RI.

Pendidikan

SLTA, STM III Kebon Sereh (SMK Negeri 5), Jakarta (1979)

STN IV Budi Utomo, Jakarta (1987)  

Perjalanan Politik

Sejak di bangku sekolah Refrizal sudah gemar berorganisasi. Refrizal adalah Ketua OSIS STM III (1977-1978) dan Aktivis di Pelajar Islam Indonesia.  Bakat berorganisasinya berlanjut ketika di bangku kuiiah. Refrizal adalah Ketua Senat Mahasiswa Jurusan IPS di Fakultas Tarbiyah.

Di 2004 Refrizal bergabung menjadi kader PKS dan menjadi anggota Majelis Syuro dan MPP PKS (2005-2010).  Pada Pileg 2014 Refrizal maju mencalonkan diri menjadi calon legislatif dan terpilih menjadi Anggota DPR-RI periode 2004-2009.

Refrizal terpilih kembali di Pileg 2009 dan lagi di Pileg 2014 menjadi Anggota DPR-RI.

Visi & Misi

belum ada

Program Kerja

belum ada

Sikap Politik

RUU AFAS

11 April 2018 – Dalam rapat pengambilan keputusan tingkat 1 Refrizal  mengajak untuk terus memohon pada Allah SWT agar diberi kemampuan untuk menyejahterakan rakyat. Refrizal mewakili Fraksi PKS mengemukakan bahwa Fraksi PKS menyetujui RUU AFAS dibahas pada rapat Paripurna, namun dengan catatan yang tidak dibacakan.[sumber]

RUU Kewirausahaan Nasional

23 November 2015 - Refrizal khawatir dengan keterbatasan lahan yang tersedia untuk para entrepreneur dan makin lama, makin habis.  [sumber]

UU Ketenagalistrikan & Privatisasi Listrik Nasional

Pada Audiensi dengan Serikat Pekerja PLN tanggal 21 Mei 2015 - Refrizal memberikan informasi terkait adanya Penyertaan Modal Negara (PMN) kepada PLN sebesar Rp.100 triliyun namun tidak dapat digunakan secara efisien karena penggunaan solar. Refrizal saran menghapuskan penggunaan batu bara sebagai bahan baku pembangkit. Selain itu, terkait dengan pemaparan yang diberikan Serikat Pekerja akan dilakukan Rapat Kerja dengan Menteri BUMN dan juga dengan jajaran direksi PLN untuk meminta kejelasan. Refrizal menyatakan darurat jika listrik terus naik. Refrizal pun mendukung kepada efisiensi dan konstitusi dalam listrik dapat berjalan dengan baik.  [sumber]

RUU BUMN

31 Maret 2015 - Pada Rapat Dengar Pendapat Umum dengan Ketua KADIN Refrizal akan revisi UU BUMN agar memastikan kasus penjualan Indosat tidak terulang kembali.  [sumber]

Pada Rapat Dengar Pendapat dengan Deputi Perundangan-Undangan Sekretariat Jenderal DPR-RI tanggal 30 Maret 2015 - Refrizal menilai sebaiknya badan hukum BUMN berinduk kepada UU saja bukan Perseroan Terbatas (PT). Menurut Refrizal sebaiknya satu menteri saja yang membawahi BUMN. Refrizal juga menilai BUMN sebaiknya dibatasi kepemilikan anak perusahaannya. Cukup punya sampai anak saja. Jangan sampai ada cucu dan bahkan cicit.  [sumber]

Tanggapan Terhadap RUU

RUU ASEAN Framework Agreement on Services (AFAS)

6 Februari 2018 - Pada Raker dengan Menteri Keuangan, Gubernur Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK),dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Refrizal menyatakan bahwa di dalam UUPerdagangan No. 9 th. 2014 dicantumkan bahwa kalau ada agreement harus melalui persetujuan DPR. Refrizal juga menyampaikan bahwa Perbankan Indonesia baru ada 1 cabang di Singapura, sedangkan Singapura sudah ada 2641 cabang di Indonesia. Refrizal menekankan bahwa Makassar itu penduduknya sama dengan Malaysia, sehingga kewaspadaan menjadi sangat penting, jangan sampai bank luar itu masuk ke kampung kita tanpa kontrol. Pada pembahasan berikutnya Refrizal menanyakan tentang langkah untuk meningkatkan efisiensi industri Perbankan seperti apa. [sumber]

Tanggapan

Penjelasan RAT BI Tahun 2019

17 Oktober 2018 - pada Raker Komisi 11 dengan Gub BI, Refrizal mengatakan, asumsi makro perlu direvisi untuk mencapai target sebelum memutuskan RAPBN 2019. Refrizal mengatakan, sangat sulit untuk mencapai target di bawah 15 ribu dan semoga kinerja BI semakin lebih baik. Untuk beasiswa, Refrizal setuju bahwa beasiswa diberikan kepada anak-anak yang membutuhkan bukan sebatas perguruan tinggi dan akademik saja. [sumber] 

Laporan Kinerja Agus Martowardojo Memimpin BI Periode 2013-2018

22 Mei 2018 – Rapat Komisi 11 dengan Agus Martowardojo. Refrizal mengatakan nilai tukar kita melemah dan menanyakan apa yang bisa dilakukan untuk meningkatkan nilai tukar rupiah. Refrizal mengatakan sekarang nilai tukar mata uang Singapura sudah Rp 10.500. Refrizal mengira nilai tukar  Rp 14.000 ini tertinggi setelah reformasi. Refrizal mengucapkan terima kasih ke Pak Agus, hubungan komisi 11 dan Pak Agus sudah cukup baik. [sumber]

Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan Ultra Mikro (UMi)

19 April 2018 – Pada rapat dengan Direksi Bank BRI. Refrizal menanyakan perihal BRI yang masih menyalurkan Ultra Mikro (UMi) sebesar Rp10 juta kepada masyarakat bawah dan akan melakukan sosialisasi dan mengundang nasabah Kredit Usaha Rakyat (KUR), sebab mereka masih dimintai jaminan.[sumber]

Daya Saing dan Strategi Pemasaran Perusahaan Semen

23 Januari 2018 - Pada Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan PT Semen Indonesia, PT Semen Baturaja dan Kementerian BUMN (KemenBUMN) Refrizal mengatakan bahwa sosok Presiden Joko Widodo cukup terkenal di Sumatra Barat, beberapa dari mereka ada yang berfikir “Mentang-mentang Pak Jokowi kalah di Sumatra Barat, lalu ia mau injak-injak tanah di sana”, sehingga ia setuju kalau untuk membenahi masalah PT Semen Padang perlu adanya konsolidasi. Refrizal merasa malu jika saat Presiden akan kunjungan ke Sumatra Barat didemo oleh warga di sana. Refrizal sebetulnya menyalahkan pemerintah, kenapa mereka terus memberikan izin untuk pembukaan pabrik baru, sehingga terjadi persaingan yang ketat dengan PT Semen Indonesia. Refrizal kemudian meminta untuk melupakan nama PT Semen Gresik dan mengubahnya menjadi PT Semen Indonesia yang menaungi PT Semen Gresik, PT Semen Padang dan PT Semen Tonasa untuk menghindari primordial bahasa. Refrizal juga meminta agar rapat ini tidak berlarut-larut dan cepat masuk ke dalam pembahasan kesimpulan, kalau tidak menghasilkan kesimpulan lebih baik dibuatkan panja. [sumber]

Aktifnya Kembali Basuki Thajaja Purnama Sebagai Gubernur 

24 Februari 2017 - Pada rapat paripurna ke-90. Refrizal menekankan bahwa lembaga DPR-RI berbeda dengan Presiden karena memiliki fungsi pengawasan. Ia menyatakan fraksinya akan menggunakan hak angket terkait kasus Basuki Tjahaja Purnama sesuai UU MD3. Mereka mengajukan hak angket karena mereka menduga Presiden telah melanggar UU Nomor 23 tahun 2014 Pasal 1, 2 dan 3. Ia menyebut pengaktifan kembali Basuki adalah pelanggaran UU dan peraturan KPU, dan meminta Basuki Tjahaja Purnama bersikap legowo mengundurkan diri atau dinonaktifkan dengan begitu hak angket tidak perlu ada. [sumber]

Evaluasi APBN 2016, proyeksi 2017 dan pengesahan DIM RUU PNBP

18 Januari 2017 - Menurut Refrizal berdasarkan data yang telah didapat, Indonesia ketimpangannya nomor empat di dunia dan mengkhawatirkan kemudian di satu sisi kita beri pengampunan pajak pada orang besar yang baru tercapai 15%. Selain itu Ia menjelaskan bahwa deklarasi tax amnesty 4 ribu triliun tapi repatriasi 100 triliun padahal target TA repatriasi kemudian di awal tahun masyarakat dikagetkan dengan kenaikan tarif, menurut Refrizal seharusnya pelayanan ditingkatkan dulu. Refrizal mempertanyakan apakah adanya relaksasi ekspor konsentrat berpengaruh ke penerimaan. Ia juga meminta tax amnesty untuk diperhatikan. [sumber]

Uji Kelayakan dan Kepatutan Calon Anggota BPK a.n. John Reinhard

21 September 2016 - Dalam Rapar Dengar Pendapat Komisi 11 dengan Calon Anggota BPK a.n John Reinhard, Refrizal mengatakan kepada John bahwa kedudukan BPK lebih tinggi daripada KPK, sehingga bukannya BPK yang membantu KPK. Ia menjelaskan kepada John bahwa modus Sumber Waras tersebut, NJOP dinaikkan 100% dan dibeli oleh Pemerintah Daerah (Pemda). [sumber]

Uji Kelayakan dan Kepatutan Calon Anggota BPK a.n. Abdul Latief

19 September 2016 - Dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi 11 dengan Abdul Latief,  Refrizal menanyakan bagaimana memerhatikan instansi yang mendapat hasil laporan yang buruk, ini didasari hanya ada empat yang mendapatkan status WTP. [sumber]

Perkembangan Perekonomian dan Asumsi Ekonomi Makro dalam APBN-P 2016

6 Juni 2016 - Pada Rapat Kerja Komisi 11 dengan Menteri Keuangan, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional / Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Bank Indonesia (BI) dan Badan Pusat Statistik (BPS), Refrizal berharap target-target yang ditentukan akan tercapai di akhir tahun. [sumber]

Penggunaan Barang Milik Negara sebagai Underlying Asset untuk penerbitan Surat Berharga Syariah Negara

23 Mei 2016 - Refrizal mengungkapkan bahwa manfaat penggunaan Barang Milik Negara (BMN) sebagai underlying asset harus jelas dan terukur, jangan sampai uang sudah terbatas malah utang bertambah banyak. Refrizal juga mendukung dibentuknya Panitia Kerja (Panja) tentang hutang, walaupun dirinya menyatakan baru di Komisi 11.  [sumber]

Kontrak Kerjasama PT Hotel Indonesia Natour untuk Kompleks Grand Indonesia (PT CKBI)

29 Februari 2016 - Refrizal meminta kejelasan peran PT HIN dalam Grand Indonesia karena sertifikat yang digadaikan menyebabkan PT HIN tidak memiliki peran. Menurut Refrizal, jika tidak ada benefit atau peran PT HIN, maka PT HIN tidak bermitra strategis dan dapat dikatakan pelanggaran yang harus diusut.

Refrizal merasa heran dengan Menteri BUMN saat itu yang tidak mengetahui keberadaan akta notaris perpanjangan dan tidak membaca terlebih dahulu isi perjanjian kerjasama sebelum ditandatangani. Refrizal mengapresiasi perhitungan dari BPK, meski merasa kurang puas. Menurut Refrizal, investasi senilai Rp.1,7 Triliun harus dilaporkan terlebih dahulu kepada Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).  [sumber]

Pinjaman China Development Bank

22 Februari 2016 - Refrizal mengusulkan rapat dilanjutkan dengan tertutup bila diperlukan.  [sumber]

Kajian Kebijakan Penambahan Pesawat Garuda Indonesia

29 September 2015 - Refrizal meminta kepada Deputi BUMN untuk tidak meneruskan ide dari Rizal Ramli yang memberikan ruang kepada kereta api untuk bisa masuk pelabuhan.  [sumber]

Penyebab Dwelling Time di Pelabuhan Tanjung Priok

29-30 Juni 2015 - Refrizal menyarankan agar Rapat tidak usah dilanjutkan karena permasalahan ini butuh regulasi dan berkaitan dengan Kementerian Koordinator Perekonomian. Namun demikian, Refrizal menyarankan agar Komisi 6 turun langsung ke lapangan karena permasalahan Tanjung Priok tidak hanya dalam tulisan.  [sumber]

Evaluasi Kinerja PT. Pelindo 1

Pada 27 Mei 2015 - Refrizal menyatakan bahwa pelabuhan tidak bisa berdiri sendiri dan perlu ditunjang oleh hal-hal lain. Menurut Refrizal, Dumai merupakan pelabuhan yang kedepannya harus strategis dan beliau juga menyatakan jika membangun itu penting, tapi yang paling penting adalah kebermanfaatan yang dibangun dan Refrizal menyatakan agar jangan sampai terganggu pemasaran Semen Padang dengan PT.Pelindo 1.  [sumber]

Suara Serikat Pekerja PT.Kereta Api Indonesia dan PT.Dok Perkapalan Kodja Bahari

Pada 21 Mei 2015 Refrizal menangkap bahwa TNI dan Polri sudah banyak masuk dan apabila ini terus berlanjut akan dibicarakan dengan Menteri Perhubungan (Jonan). Masuknya TNI Polri yang masih aktif ke jabatan sipil memang melanggar UU, DPR yang membuat Undang-Undang DPR pula yang mengawasi. Terkait dengan kepemilikan asset sayangnya UKM tergusur dan diganti dengan perusahaan-perusahaan asing yang lebih disenangi masyarakat.

Untuk DOK Kodja Bahari, Refrizal menanyakan, apakah pegawai merasa nyaman dengan situasi dan kondisi saat ini. Refrizal setuju agar PT.DOK Perkapalan Kodja Bahari tidak perlu direlokasi tapi galangan kapalnya harus diperbaharui. Refrizal juga mohon agar kantor dibersihkan, besi-besi tua jangan ditumpuk jadi kotor. Karena PT.DOK tidak tertata, PT Pelindo II bisa jadi tidak memperhatikan. Refrizal menyatakan bahwa Komisi 6 mendukung perluasan perusahaan tapi dimohon untuk dapat berbenah diri. Komisi 6 mendukung Tanjung Priok diperbagus sehingga mampu bersaing dengan Singapura. PT.DOK harus memberikan pelayanan terbaik.  [sumber]

Evaluasi Kinerja Pemerintah

Pada Rapat Paripurna ke-28 tanggal 18 Mei 2015 - Refrizal menyesalkan banyak program yang belum terlaksana dengan maksimal, Refrizal memohon kepada Presiden beserta jajaran kabinetnya untuk fokus terhadap persoalan serta tidak membuat kekacauan.  [sumber]

Rencana Strategis Kementerian BUMN 2015-2019

23 April 2015 - Menurut Refrizal tarif listrik Indonesia termasuk yang termahal di dunia. Refrizal khawatir apabila semua BUMN di industri energi ‘dilepas’ semua nantinya pembangkit listrik di Indonesia jadi milik asing semua.  [sumber]

Kinerja PT.Kimia Farma Tbk, PT.Indo Farma (Tbk) dan PT.Bio Farma (Persero)

Pada 16 April 2015 - Refrizal mengingatkan agar Kimia Farma jangan terlalu asik dengan impornya.  [sumber]

Kinerja Pupuk Indonesia

Pada 15 April 2015 - Refrizal mengatakan bahwa efisiensi dan penggunaan proyek adalah hal yang paling penting untuk PIHC. Sehubungan dengan program pupuk gratis, Refrizal menanyakan apa kriteria untuk mendapatkan pupuk gratis.  [sumber] 

Kemungkinan Sinergi antara Pertamina dan PGN

Pada 15 April 2015 - Untuk distribusi ke remote area, Refrizal minta konfirmasi kesanggupan Pertamina dalam mengatur harga jual di daerah-daerah tersebut.  [sumber]

Kinerja PT. Aneka Tambang (Persero) Tbk

1 April 2015 - Refrizal kritik bahwa Antam baru melapor ke Komisi 6 ketika mengalami kerugian. Menurut Refrizal Antam belum diijinkan membangun smelter. Refrizal minta klarifikasi kepada Antam biaya proyek pembangunan smelter di Halmahera Timur. Refrizal menegaskan dukungannya terhadap pembangunan namun tidak suka akan praktek mark-up seputar proyek pembangunan. Menurut Refrizal Penyertaan Modal Negara (PMN) ke Antam tujuannya agar dapat produksi barang yang berkualitas dan harganya murah. Menurut Refrizal sekarang saham Pemerintah di Antam hanya 29%. Refrizal minta klarifikasi kepada Antam apakah setelah PMN saham milik Pemerintah bisa lebih besar menjadi sekitar 50%.  [sumber]

Kinerja PT. Waskita Karya (Persero) Tbk

1 April 2015 - Sehubungan dengan kinerja dari Waskita, Refrizal mendukung peran BUMN dalam pembangunan infrastruktur. Menurut Refrizal sejelek-jeleknya BUMN, Refrizal yakin monorel jadi jika diserahkan ke BUMN. Menurut Refrizal apapun infrastrukturnya baiknya diserahkan kepada BUMN dan boleh sub-kontrak kepada swasta. Refrizal menilai jalan tol kita parah dan tidak tersambung-sambung. Refrizal mencontoh Tol Jagorawi yang merupakan awal dari tol kita namun itupun tidak tersambung-sambung.  [sumber]

Industri Gula Nasional dan Impor Gula

Pada Audiensi dengan Asosiasi Petani Tebu Rakyat Indonesia tanggal 26 Maret 2015 - Refrizal menilai Pemerintah secara keseluruhan mengakui masih kekurangan gula. Menurut Refrizal raw sugar ini tidak perlu lagi impor bahkan kalau perlu kita menambah lahan, membina petani dan produksi sendiri. Refrizal saran agar ada keseimbangan 3 lembaga negara untuk membina kualitas gula dalam negeri.  [sumber]