Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
Partai Keadilan Sejahtera - Sumatera Barat II
Komisi XI - Keuangan, Perencanaan Pembangunan, Perbankan
     


Informasi Pribadi

Tempat Lahir
Padang
Tanggal Lahir
20/08/1959
Alamat Rumah
RT.02/RW.07, Kel.Cipinang Muara. Jatinegara. Jakarta Timur. DKI Jakarta
No Telp

Informasi Jabatan

Partai
Partai Keadilan Sejahtera
Dapil
Sumatera Barat II
Komisi
XI - Keuangan, Perencanaan Pembangunan, Perbankan

Latar Belakang

Refrizal terpilih kembali untuk ketiga kalinya menjadi Anggota DPR-RI periode 2014-2019 dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mewakili Dapil Sumatera Barat II setelah memperoleh 25,568 suara. Refrizal adalah legislator dan politikus senior PKS di Sumatera Barat. Refrizal adalah anggota Majelis Syuro dan MPP PKS (2005-2010).

Refrizal adalah seorang pengusaha dan pemilik dari produsen pakaian muslim, PT.Mazida Industry. 

Pada masa kerja 2014-2019 Refrizal bertugas di Komisi VI yang membidangi perdagangan, perindustrian, koperasi, investasi dan BUMN.

Di 2011 ketika menjadi Ketua Panitia Kerja (Panja) Evaluasi Penggunaan Ruang di Gedung DPR-RI, Refrizal menyetujui proyek Ruang Banggar (Badan Anggaran) senilai Rp.20 milyar. (sumber)

Pada Pilkada Serentak 2015 Refrizal dicalonkan menjadi Calon Bupati Padang Pariaman berpasangan dengan Happy Neldy dari Gerindra. (sumber2)

Pada April 2016, Refrizal dipindahkan komisi dan bertugas di Komisi XI DPR-RI.

Pendidikan

SLTA, STM III Kebon Sereh (SMK Negeri 5), Jakarta (1979)

STN IV Budi Utomo, Jakarta (1987)  

Perjalanan Politik

Sejak di bangku sekolah Refrizal sudah gemar berorganisasi. Refrizal adalah Ketua OSIS STM III (1977-1978) dan Aktivis di Pelajar Islam Indonesia.  Bakat berorganisasinya berlanjut ketika di bangku kuiiah. Refrizal adalah Ketua Senat Mahasiswa Jurusan IPS di Fakultas Tarbiyah.

Di 2004 Refrizal bergabung menjadi kader PKS dan menjadi anggota Majelis Syuro dan MPP PKS (2005-2010).  Pada Pileg 2014 Refrizal maju mencalonkan diri menjadi calon legislatif dan terpilih menjadi Anggota DPR-RI periode 2004-2009.

Refrizal terpilih kembali di Pileg 2009 dan lagi di Pileg 2014 menjadi Anggota DPR-RI.

Visi & Misi

belum ada

Program Kerja

belum ada

Sikap Politik

RUU AFAS

11 April 2018 – Dalam rapat pengambilan keputusan tingkat 1 Refrizal  mengajak untuk terus memohon pada Allah SWT agar diberi kemampuan untuk menyejahterakan rakyat. Refrizal mewakili Fraksi PKS mengemukakan bahwa Fraksi PKS menyetujui RUU AFAS dibahas pada rapat Paripurna, namun dengan catatan yang tidak dibacakan.[sumber]

RUU Kewirausahaan Nasional

23 November 2015 - Refrizal khawatir dengan keterbatasan lahan yang tersedia untuk para entrepreneur dan makin lama, makin habis.  [sumber]

UU Ketenagalistrikan & Privatisasi Listrik Nasional

Pada Audiensi dengan Serikat Pekerja PLN tanggal 21 Mei 2015 - Refrizal memberikan informasi terkait adanya Penyertaan Modal Negara (PMN) kepada PLN sebesar Rp.100 triliyun namun tidak dapat digunakan secara efisien karena penggunaan solar. Refrizal saran menghapuskan penggunaan batu bara sebagai bahan baku pembangkit. Selain itu, terkait dengan pemaparan yang diberikan Serikat Pekerja akan dilakukan Rapat Kerja dengan Menteri BUMN dan juga dengan jajaran direksi PLN untuk meminta kejelasan. Refrizal menyatakan darurat jika listrik terus naik. Refrizal pun mendukung kepada efisiensi dan konstitusi dalam listrik dapat berjalan dengan baik.  [sumber]

RUU BUMN

31 Maret 2015 - Pada Rapat Dengar Pendapat Umum dengan Ketua KADIN Refrizal akan revisi UU BUMN agar memastikan kasus penjualan Indosat tidak terulang kembali.  [sumber]

Pada Rapat Dengar Pendapat dengan Deputi Perundangan-Undangan Sekretariat Jenderal DPR-RI tanggal 30 Maret 2015 - Refrizal menilai sebaiknya badan hukum BUMN berinduk kepada UU saja bukan Perseroan Terbatas (PT). Menurut Refrizal sebaiknya satu menteri saja yang membawahi BUMN. Refrizal juga menilai BUMN sebaiknya dibatasi kepemilikan anak perusahaannya. Cukup punya sampai anak saja. Jangan sampai ada cucu dan bahkan cicit.  [sumber]

Tanggapan Terhadap RUU

RUU ASEAN Framework Agreement on Services (AFAS)

6 Februari 2018 - Pada Raker dengan Menteri Keuangan, Gubernur Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK),dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Refrizal menyatakan bahwa di dalam UUPerdagangan No. 9 th. 2014 dicantumkan bahwa kalau ada agreement harus melalui persetujuan DPR. Refrizal juga menyampaikan bahwa Perbankan Indonesia baru ada 1 cabang di Singapura, sedangkan Singapura sudah ada 2641 cabang di Indonesia. Refrizal menekankan bahwa Makassar itu penduduknya sama dengan Malaysia, sehingga kewaspadaan menjadi sangat penting, jangan sampai bank luar itu masuk ke kampung kita tanpa kontrol. Pada pembahasan berikutnya Refrizal menanyakan tentang langkah untuk meningkatkan efisiensi industri Perbankan seperti apa. [sumber]

Tanggapan

Penjelasan RAT BI Tahun 2019

17 Oktober 2018 - pada Raker Komisi 11 dengan Gub BI, Refrizal mengatakan, asumsi makro perlu direvisi untuk mencapai target sebelum memutuskan RAPBN 2019. Refrizal mengatakan, sangat sulit untuk mencapai target di bawah 15 ribu dan semoga kinerja BI semakin lebih baik. Untuk beasiswa, Refrizal setuju bahwa beasiswa diberikan kepada anak-anak yang membutuhkan bukan sebatas perguruan tinggi dan akademik saja. [sumber

Laporan Kinerja Agus Martowardojo Memimpin BI Periode 2013-2018

22 Mei 2018 – Rapat Komisi 11 dengan Agus Martowardojo. Refrizal mengatakan nilai tukar kita melemah dan menanyakan apa yang bisa dilakukan untuk meningkatkan nilai tukar rupiah. Refrizal mengatakan sekarang nilai tukar mata uang Singapura sudah Rp 10.500. Refrizal mengira nilai tukar  Rp 14.000 ini tertinggi setelah reformasi. Refrizal mengucapkan terima kasih ke Pak Agus, hubungan komisi 11 dan Pak Agus sudah cukup baik. [sumber]

Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan Ultra Mikro (UMi)

19 April 2018 – Pada rapat dengan Direksi Bank BRI. Refrizal menanyakan perihal BRI yang masih menyalurkan Ultra Mikro (UMi) sebesar Rp10 juta kepada masyarakat bawah dan akan melakukan sosialisasi dan mengundang nasabah Kredit Usaha Rakyat (KUR), sebab mereka masih dimintai jaminan.[sumber]

Daya Saing dan Strategi Pemasaran Perusahaan Semen

23 Januari 2018 - Pada Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan PT Semen Indonesia, PT Semen Baturaja dan Kementerian BUMN (KemenBUMN) Refrizal mengatakan bahwa sosok Presiden Joko Widodo cukup terkenal di Sumatra Barat, beberapa dari mereka ada yang berfikir “Mentang-mentang Pak Jokowi kalah di Sumatra Barat, lalu ia mau injak-injak tanah di sana”, sehingga ia setuju kalau untuk membenahi masalah PT Semen Padang perlu adanya konsolidasi. Refrizal merasa malu jika saat Presiden akan kunjungan ke Sumatra Barat didemo oleh warga di sana. Refrizal sebetulnya menyalahkan pemerintah, kenapa mereka terus memberikan izin untuk pembukaan pabrik baru, sehingga terjadi persaingan yang ketat dengan PT Semen Indonesia. Refrizal kemudian meminta untuk melupakan nama PT Semen Gresik dan mengubahnya menjadi PT Semen Indonesia yang menaungi PT Semen Gresik, PT Semen Padang dan PT Semen Tonasa untuk menghindari primordial bahasa. Refrizal juga meminta agar rapat ini tidak berlarut-larut dan cepat masuk ke dalam pembahasan kesimpulan, kalau tidak menghasilkan kesimpulan lebih baik dibuatkan panja. [sumber]

Aktifnya Kembali Basuki Thajaja Purnama Sebagai Gubernur 

24 Februari 2017 - Pada rapat paripurna ke-90. Refrizal menekankan bahwa lembaga DPR-RI berbeda dengan Presiden karena memiliki fungsi pengawasan. Ia menyatakan fraksinya akan menggunakan hak angket terkait kasus Basuki Tjahaja Purnama sesuai UU MD3. Mereka mengajukan hak angket karena mereka menduga Presiden telah melanggar UU Nomor 23 tahun 2014 Pasal 1, 2 dan 3. Ia menyebut pengaktifan kembali Basuki adalah pelanggaran UU dan peraturan KPU, dan meminta Basuki Tjahaja Purnama bersikap legowo mengundurkan diri atau dinonaktifkan dengan begitu hak angket tidak perlu ada. [sumber]

Evaluasi APBN 2016, proyeksi 2017 dan pengesahan DIM RUU PNBP

18 Januari 2017 - Menurut Refrizal berdasarkan data yang telah didapat, Indonesia ketimpangannya nomor empat di dunia dan mengkhawatirkan kemudian di satu sisi kita beri pengampunan pajak pada orang besar yang baru tercapai 15%. Selain itu Ia menjelaskan bahwa deklarasi tax amnesty 4 ribu triliun tapi repatriasi 100 triliun padahal target TA repatriasi kemudian di awal tahun masyarakat dikagetkan dengan kenaikan tarif, menurut Refrizal seharusnya pelayanan ditingkatkan dulu. Refrizal mempertanyakan apakah adanya relaksasi ekspor konsentrat berpengaruh ke penerimaan. Ia juga meminta tax amnesty untuk diperhatikan. [sumber]

Uji Kelayakan dan Kepatutan Calon Anggota BPK a.n. John Reinhard

21 September 2016 - Dalam Rapar Dengar Pendapat Komisi 11 dengan Calon Anggota BPK a.n John Reinhard, Refrizal mengatakan kepada John bahwa kedudukan BPK lebih tinggi daripada KPK, sehingga bukannya BPK yang membantu KPK. Ia menjelaskan kepada John bahwa modus Sumber Waras tersebut, NJOP dinaikkan 100% dan dibeli oleh Pemerintah Daerah (Pemda). [sumber]

Uji Kelayakan dan Kepatutan Calon Anggota BPK a.n. Abdul Latief

19 September 2016 - Dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi 11 dengan Abdul Latief,  Refrizal menanyakan bagaimana memerhatikan instansi yang mendapat hasil laporan yang buruk, ini didasari hanya ada empat yang mendapatkan status WTP. [sumber]

Perkembangan Perekonomian dan Asumsi Ekonomi Makro dalam APBN-P 2016

6 Juni 2016 - Pada Rapat Kerja Komisi 11 dengan Menteri Keuangan, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional / Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Bank Indonesia (BI) dan Badan Pusat Statistik (BPS), Refrizal berharap target-target yang ditentukan akan tercapai di akhir tahun. [sumber]

Penggunaan Barang Milik Negara sebagai Underlying Asset untuk penerbitan Surat Berharga Syariah Negara

23 Mei 2016 - Refrizal mengungkapkan bahwa manfaat penggunaan Barang Milik Negara (BMN) sebagai underlying asset harus jelas dan terukur, jangan sampai uang sudah terbatas malah utang bertambah banyak. Refrizal juga mendukung dibentuknya Panitia Kerja (Panja) tentang hutang, walaupun dirinya menyatakan baru di Komisi 11.  [sumber]

Kontrak Kerjasama PT Hotel Indonesia Natour untuk Kompleks Grand Indonesia (PT CKBI)

29 Februari 2016 - Refrizal meminta kejelasan peran PT HIN dalam Grand Indonesia karena sertifikat yang digadaikan menyebabkan PT HIN tidak memiliki peran. Menurut Refrizal, jika tidak ada benefit atau peran PT HIN, maka PT HIN tidak bermitra strategis dan dapat dikatakan pelanggaran yang harus diusut.

Refrizal merasa heran dengan Menteri BUMN saat itu yang tidak mengetahui keberadaan akta notaris perpanjangan dan tidak membaca terlebih dahulu isi perjanjian kerjasama sebelum ditandatangani. Refrizal mengapresiasi perhitungan dari BPK, meski merasa kurang puas. Menurut Refrizal, investasi senilai Rp.1,7 Triliun harus dilaporkan terlebih dahulu kepada Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).  [sumber]

Pinjaman China Development Bank

22 Februari 2016 - Refrizal mengusulkan rapat dilanjutkan dengan tertutup bila diperlukan.  [sumber]

Kajian Kebijakan Penambahan Pesawat Garuda Indonesia

29 September 2015 - Refrizal meminta kepada Deputi BUMN untuk tidak meneruskan ide dari Rizal Ramli yang memberikan ruang kepada kereta api untuk bisa masuk pelabuhan.  [sumber]

Penyebab Dwelling Time di Pelabuhan Tanjung Priok

29-30 Juni 2015 - Refrizal menyarankan agar Rapat tidak usah dilanjutkan karena permasalahan ini butuh regulasi dan berkaitan dengan Kementerian Koordinator Perekonomian. Namun demikian, Refrizal menyarankan agar Komisi 6 turun langsung ke lapangan karena permasalahan Tanjung Priok tidak hanya dalam tulisan.  [sumber]

Evaluasi Kinerja PT. Pelindo 1

Pada 27 Mei 2015 - Refrizal menyatakan bahwa pelabuhan tidak bisa berdiri sendiri dan perlu ditunjang oleh hal-hal lain. Menurut Refrizal, Dumai merupakan pelabuhan yang kedepannya harus strategis dan beliau juga menyatakan jika membangun itu penting, tapi yang paling penting adalah kebermanfaatan yang dibangun dan Refrizal menyatakan agar jangan sampai terganggu pemasaran Semen Padang dengan PT.Pelindo 1.  [sumber]

Suara Serikat Pekerja PT.Kereta Api Indonesia dan PT.Dok Perkapalan Kodja Bahari

Pada 21 Mei 2015 Refrizal menangkap bahwa TNI dan Polri sudah banyak masuk dan apabila ini terus berlanjut akan dibicarakan dengan Menteri Perhubungan (Jonan). Masuknya TNI Polri yang masih aktif ke jabatan sipil memang melanggar UU, DPR yang membuat Undang-Undang DPR pula yang mengawasi. Terkait dengan kepemilikan asset sayangnya UKM tergusur dan diganti dengan perusahaan-perusahaan asing yang lebih disenangi masyarakat.

Untuk DOK Kodja Bahari, Refrizal menanyakan, apakah pegawai merasa nyaman dengan situasi dan kondisi saat ini. Refrizal setuju agar PT.DOK Perkapalan Kodja Bahari tidak perlu direlokasi tapi galangan kapalnya harus diperbaharui. Refrizal juga mohon agar kantor dibersihkan, besi-besi tua jangan ditumpuk jadi kotor. Karena PT.DOK tidak tertata, PT Pelindo II bisa jadi tidak memperhatikan. Refrizal menyatakan bahwa Komisi 6 mendukung perluasan perusahaan tapi dimohon untuk dapat berbenah diri. Komisi 6 mendukung Tanjung Priok diperbagus sehingga mampu bersaing dengan Singapura. PT.DOK harus memberikan pelayanan terbaik.  [sumber]

Evaluasi Kinerja Pemerintah

Pada Rapat Paripurna ke-28 tanggal 18 Mei 2015 - Refrizal menyesalkan banyak program yang belum terlaksana dengan maksimal, Refrizal memohon kepada Presiden beserta jajaran kabinetnya untuk fokus terhadap persoalan serta tidak membuat kekacauan.  [sumber]

Rencana Strategis Kementerian BUMN 2015-2019

23 April 2015 - Menurut Refrizal tarif listrik Indonesia termasuk yang termahal di dunia. Refrizal khawatir apabila semua BUMN di industri energi ‘dilepas’ semua nantinya pembangkit listrik di Indonesia jadi milik asing semua.  [sumber]

Kinerja PT.Kimia Farma Tbk, PT.Indo Farma (Tbk) dan PT.Bio Farma (Persero)

Pada 16 April 2015 - Refrizal mengingatkan agar Kimia Farma jangan terlalu asik dengan impornya.  [sumber]

Kinerja Pupuk Indonesia

Pada 15 April 2015 - Refrizal mengatakan bahwa efisiensi dan penggunaan proyek adalah hal yang paling penting untuk PIHC. Sehubungan dengan program pupuk gratis, Refrizal menanyakan apa kriteria untuk mendapatkan pupuk gratis.  [sumber

Kemungkinan Sinergi antara Pertamina dan PGN

Pada 15 April 2015 - Untuk distribusi ke remote area, Refrizal minta konfirmasi kesanggupan Pertamina dalam mengatur harga jual di daerah-daerah tersebut.  [sumber]

Kinerja PT. Aneka Tambang (Persero) Tbk

1 April 2015 - Refrizal kritik bahwa Antam baru melapor ke Komisi 6 ketika mengalami kerugian. Menurut Refrizal Antam belum diijinkan membangun smelter. Refrizal minta klarifikasi kepada Antam biaya proyek pembangunan smelter di Halmahera Timur. Refrizal menegaskan dukungannya terhadap pembangunan namun tidak suka akan praktek mark-up seputar proyek pembangunan. Menurut Refrizal Penyertaan Modal Negara (PMN) ke Antam tujuannya agar dapat produksi barang yang berkualitas dan harganya murah. Menurut Refrizal sekarang saham Pemerintah di Antam hanya 29%. Refrizal minta klarifikasi kepada Antam apakah setelah PMN saham milik Pemerintah bisa lebih besar menjadi sekitar 50%.  [sumber]

Kinerja PT. Waskita Karya (Persero) Tbk

1 April 2015 - Sehubungan dengan kinerja dari Waskita, Refrizal mendukung peran BUMN dalam pembangunan infrastruktur. Menurut Refrizal sejelek-jeleknya BUMN, Refrizal yakin monorel jadi jika diserahkan ke BUMN. Menurut Refrizal apapun infrastrukturnya baiknya diserahkan kepada BUMN dan boleh sub-kontrak kepada swasta. Refrizal menilai jalan tol kita parah dan tidak tersambung-sambung. Refrizal mencontoh Tol Jagorawi yang merupakan awal dari tol kita namun itupun tidak tersambung-sambung.  [sumber]

Industri Gula Nasional dan Impor Gula

Pada Audiensi dengan Asosiasi Petani Tebu Rakyat Indonesia tanggal 26 Maret 2015 - Refrizal menilai Pemerintah secara keseluruhan mengakui masih kekurangan gula. Menurut Refrizal raw sugar ini tidak perlu lagi impor bahkan kalau perlu kita menambah lahan, membina petani dan produksi sendiri. Refrizal saran agar ada keseimbangan 3 lembaga negara untuk membina kualitas gula dalam negeri.  [sumber]

Informasi Pribadi

Tempat Lahir
Padang
Tanggal Lahir
20/08/1959
Alamat Rumah
RT.02/RW.07, Kel.Cipinang Muara. Jatinegara. Jakarta Timur. DKI Jakarta
No Telp

Informasi Jabatan

Partai
Partai Keadilan Sejahtera
Dapil
Sumatera Barat II
Komisi
XI - Keuangan, Perencanaan Pembangunan, Perbankan