Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
Partai Keadilan Sejahtera - Sumatera Barat II
     


Informasi Pribadi

Tempat Lahir
Padang
Tanggal Lahir
20/08/1959
Alamat Rumah
RT.02/RW.07, Kel.Cipinang Muara. Jatinegara. Jakarta Timur. DKI Jakarta
No Telp

Informasi Jabatan

Partai
Partai Keadilan Sejahtera
Dapil
Sumatera Barat II
Komisi

Sikap Terhadap RUU

Pandangan Fraksi-Fraksi atas Keterangan Pemerintah mengenai Pokok-Pokok RUU tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN TA 2017, Pembicaraan Tingkat II/Pengambilan Keputusan terhadap RUU tentang Kekarantinaan Kesehatan dan RUU tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah RI dan Pemerintah Republik Korea tentang Kerjasama di Bidang Pertahanan, Pengesahan Perpanjangan Waktu Pembahasan RUU tentang Larangan Minuman Beralkohol dan Pertembakauan — Rapat Paripurna DPR-RI

Refrizal menyampikan Pandangan F-PKS atas Keterangan Pemerintah mengenai Pokok-Pokok RUU tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN Tahun 2017. Refrizal mengatakan F-PKS berpandangan pelaksanaan pemerintah dalam APBN 2017 masih kurang memuaskan. F-PKS meminta pemerintah untuk mengejar RKA K/L yang belum mendapatkan opini WTP dari BPK. F-PKS berpandangan bahwa pemerintah gagal dalam melaksanakan APBN dan hal ini menyebabkan belum berkurangnya angka pengangguran dan kemiskinan. F-PKS melihat kemampuan pemerintah dalam meningkatkan investasi juga masih rendah. F-PKS menilai penanganan tenaga kerja belum mencapai porsi yang diharapkan. F-PKS menilai pemerintah gagal mencapai target penerimaan pajak, tax ratio juga menurun dalam beberapa tahun terakhir.


Tanggapan

Program Proses Pelaksanaan Undang-Undang – Komisi 11 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Delegasi Parlemen Myanmar

Refrizal mengatakan bahwa terkait permasalahan kemanusia di Myanmar yang perlu distop yaitu pembantaian. Bahwa Pancasila di Indonesia ada poin “Kemanusiaan yang adil dan beradab”.


Evaluasi Pengelolaan Hutang Negara — Komisi 11 DPR-RI Rapat Kerja dengan Menteri Keuangan

Menurut Refrizal, akan bermasalah di tahun yang akan mendatang jika kita tidak mengelola utang Indoneisa dengan baik dan kemampuan kita membayar harusnya lebih mendalami sebelum kita berhutang.


Evaluasi Kinerja PMN & Pembiayaan dalam RAPBN 2018 — Komisi 11 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Keuangan

Refrizal mengira tidak ada business plan BUMN saat ajukan PMN akan merugi. Kita berikan PMN untuk memberi nilai tambah ke BUMN. Refrizal juga menjelaskan bahwa ASDP pernah membuat proposal ke Komisi 11, dan setelah ditanya uangnya buat apa, dia menjawab yaitu untuk bangun pelabuhan ke-2nya di Merak, dan pada saat itu terdapat pula Pertani & Sang Hyang Sri proposalnya sama tulisannya sehingga waktu itu Fraksi PKS tolak memberikan PMN-nya karena ada miss management. Melihat hal tersebut Refrizal mengira prioritas dalam pertanian itu penting, tetapi proposalnya copy paste, hal tersebutlah yang perlu diinvestigasi.


Evaluasi Kinerja Tahun 2017 dan Rencana Kerja 2018 — Komisi 11 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan PT. Bank BNI dan Dewan Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Refrizal mengatakan bahwa Komisi 1 sering diajak OJK sosialisasi, termasuk soal KUR. Masyarakat juga ada yang mengadu bahwa masih diminta agunan. Harus ada kehati-hatian dalam menyalurkan KUR, tetapi kalau tidak hati-hati tidak akan balance, nanti seperti yang disampaikan Pak Johnny makin ke timur, makin mengecil.


Asumsi Makro dan RAPBN 2019 — Komisi 11 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Keuangan (Menkeu), Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas, dan Kepala Badan Pusat Statistik (BPS)

Refrizal mengatakan bahwa polemik pelemahan rupiah banyak ruginya dan harusnya uang kembali dulu. Namun, ada UU No. 24 Tahun 1999 tentang devisa bebas untuk merupiahkan dollarnya sehingga pelemahan diandalkan oleh BI. Menurutnya, harus ada pelaksanaan ke bawah sebab ia mendapat laporan bahwa ada cara untuk mempermudah besi beton masuk dengan adanya kebijakan yang sebenarnya berbeda dengan pasar. Ia mengatakan harus ada dasar secara empiris ketika menetapkan asumsi kurs Rp14.400 sebelum ditetapkan keputusan tanggal 13 mendatang dan ia mengingatkan agar jangan sampai itu menjadi isu. Ia mengatakan bahwa ia termasuk warga yang setuju dengan penghapusan premium karena merusak mobil juga onderdil.


Evaluasi Realisasi Penerimaan Negara Semester I Tahun Anggaran 2018, Penatausahaan Piutang, Penagihan Pajak, dan Pengelolaan Barang Sitaan Pajak – Komisi 11 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak Kementerian Keuangan

Refrizal mengatakan bahwa dirinya sangat menyetujui adanya kebijakan Tax Amnesty dan berharap agar uang-uang yang ada di luar negeri dapat kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi (Indonesia). Refrizal juga mengatakan dirinya sebagai wakil rakyat menyetujui untuk mendalami penerimaan pajak bagi negara dalam bentuk Panja dalam rangka meningkatkan penerimaan negara.


Stabilitas Nilai Tukar Rupiah — Komisi 11 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Gubernur Bank Indonesia

Refrizal mengatakan Thailand perdagangannya surplus, Indonesia ekspornya kurang dan bukan impor yang kebanyakan. Untuk itu perlu sepakat untuk mengurangi impor yang tidak perlu. Refrizal berpendapat semen Indonesia cukup baik kualitasnya tetapi produksinya menurun dan bersaing dengan produk impor, jadi perlu ada upaya untuk penguatan nilai rupiah.


Rencana Anggaran Tahun 2019 - Komisi 11 DPR RI Rapat Kerja (Raker) dengan Otoritas Jasa Keuangan

Refrizal mengatakan bahwa OJK ini memang lembaga baru namun masih banyak masyarakat belum mengetahui wewenang dan tugas OJK bahkan di kawasan elit dan wartawan masih banyak yang belum mengetahuinya. Masih banyak masyarakat yg belum kenal dan memahami fungsi OJK, masyarakat hanya mengetahui Bank Indonesia, kami rasa perlu dilakukan sosialisasi untuk OJK. Jangan hanya ada masalah, OJK baru turun tangan, harus ada tindakan preventif seperti kredit besar, peran OJK harus berjalan di dalamnya. Bank harus dikelola dengan prinsip kehati-hatian, OJK harus melakukan tindakan preventif untuk mencegah masalah-masalah pada bank, jangan ketika sudah terjadi masalah OJK baru berperan. Bank dan asuransi tidak akan bisa berjalan tanpa adanya kepercayaan dari masyarakat. Oleh sebab itu, OJK harus melakukan pengawasan demi menjaga kinerja dan pelayanan bank terhadap dana masyarakat. Kepercayaan masyarakat harus terjaga dengan baik mengenai keamanan di bank. Nanti kami meminta data mengenai jumlah bank yang dibobol oleh Kolombia. Kemudian, dunia usaha sedang kesulitan dan OJK tidak memberikan solusi, tidak akan masalah selesai, sudah bunga tinggi dan ketat, pajak mengejar maka semua tidak akan tercapai. Oleh karena itu harus ada sinkronisasi. Jangan dunia perbankan ditekan namun tidak ada solusi apapun. Mudah-mudahan pengusaha dilonggarkan dengan keuangan sehingga dunia usaha menjadi lebih bergairah. Tidak adil rasanya jika barang impor kita permudah izin masuk tanpa adanya pemeriksaan yang memadai, fungsi OJK harus membantu dunia perbankan dan menyalurkan kredit kepada masyarakat. Kami mengira anggaran OJK tidak ada masalah yang terpenting mensosialisasikan OJK kepada masyarakat agar masyarakat merasa terlindungi dan mudah bertransaksi dengan pihak bank.


Masa Sidang III Tahun 2018-2019 — Paripurna DPR RI Rapat Pembukaan Masa Sidang

Refrizal meminta kepada pimpinan DPR untuk mengirimkan surat agar Monumen Nasional Bela Negara dilanjutkan konstruksinya karena ini juga bukan hanya aspirasinya sendiri saja tetapi masyarakat untuk menyatukan semua.


Proyeksi Perekonomian dan Perbankan Tahun 2019 – Komisi 11 DPR RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Ketua Umum Himbara

Refrizal mengatakan bahwa kita perlu performance disetiap Provinsi, karena setiap Anggota yang ada di DPR memiliki dapil. Refrizal menyatakan bahwa dirinya pernah mengikuti acara OJK dan pada saat acara berlangsung banyak orang yang belum merasakan KUR, sehingga Refrizal menyatakan kekhawatirannya mengenai KUR ini yang akan menerima hanya orang yang sama dan saying jika
bantuan ini tidak tepat sasaran. Karena jika 13 Juta penduduk diberikan, maka ekonomi masyarakat akan dapat bergerak.


Pemberian Amnesti Baiq Nuril, Hasil Uji Kepatutan dan Kelayakan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia, Perpanjangan Pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU), dan Penutupan Masa Sidang 5 Tahun 2018-2019 — Paripurna DPR RI ke-160

Refrizal mengapresiasi keputusan dari pansus Pelindo II, namun memberikan catatan untuk seluruh pengelola negara terkait utang negara.


Fit and Propert Test Calon Dewan Gubernur Senior Bank Indonesia - FPT Komisi 11 dengan Destry Damayanti

Refrizal menyampaikan bahwa kita ingin agar Bank Indonesia (BI) tidak liberal.


Pembukaan Masa Sidang 4 Tahun Sidang 2018-2019 — Rapat Paripurna DPR-RI

Refrizal berpendapat penyebab kematian para anggota KPPS yang begitu masif perlu diselidiki dengan seksama, juga kesalahan dan kecurangan yang terjadi dalam Pemilu 2019. Refrizal mengatakan mendukung dibentuknya hak angket atau Pansus dalam menyelidiki permasalahan Pemilu 2019.


Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Global - RDP Komisi 11 dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Refrizal melihat perlu kiranya adanya pembentangan masalah Kredit Usaha Rakyat (KUR) secara jelas. Refrizal menyampaikan bahwa dengan adanya masalah trade war saja, Indonesia sudah ikut terdampak. Dampak dari perang dagang Amerika dengan Tiongkok ini artinya Indonesia bisa melemah karena susah mempertahankan rupiah, padahal Jokowi pernah menjanjikan rupiah berada di 10 ribu rupiah.


Tanggapan Pemerintah terhadap Pandangan Fraksi-Fraksi atas Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) — Paripurna DPR-RI ke-156

Refrizal menyampaikan dua hal. Pertama adalah protes terhadap aparat keamanan. Kedua adalah protes terkait terbunuhnya Puji karena Refrizal beranggapan bahwa itu sama saja dengan membunuh nyawa manusia. Refrizal mengira bahwa sudah menjadi tanggung jawab Anggota DPR-RI untuk menjalankan fungsi DPR dengan mempertanyakan kepada pemerintah berapa jumlah korban sebenarnya dari peristiwa tersebut. Jangan sampai malah yang benar dikatakan tidak benar dan yang tidak benar dikatakan benar. Sampai saat ini, masih banyak masyarakat yang belum pulang ke rumahnya. Kita tidak tahu apakah mereka meninggal atau seperti apa kejadiannya. Refrizal mengatakan perlu untuk membuat hak angket terkait kejadian pada 21-22 Mei 2019 yang lalu.


Usul Terbentuknya Panitia Khusus (Pansus) Kasus Hutang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) – Komisi 9 DPR-RI dan Komisi 11 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) Gabungan dengan Menteri Keuangan (Menkeu), Menteri Kesehatan (Menkes), Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN), Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK), dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS)

Refrizal menanyakan mengenai rasa keadilan untuk masyarakat yang sedang sulit tetapi pemerintah melakukan pemindahan ibu kota. Ia mengatakan bahwa anggaran APBN dengan Menkeu ada perbaikan jangka pendek, menengah, dan panjang. Ia menyarankan untuk jangka pendek supaya dilakukan perbaikan rumah sakit terlebih dahulu. Ia juga mengatakan harus membenahi atas temuan BPKP dan mengusulkan untuk membuat pansus. Ia meminta pemerintah segera menanggulangi masalah tersebut dan ia mengatakan Kemenkeu uangnya banyak karena bisa melakukan pemindahan ibukota. Ia menanyakan alasan tidak ada uang untuk kesehatan. Ia menyampaikan mengenai keluhan tiap dapil yang tidak mengenal BPJS apalagi menggunakannya di daerah 3T. Menurutnya, kartu sehat harus gratis dan jangan memberikan beban ke masyarakat miskin.


Penetapan Anggota Pansus Ibukota, Pengesahan Undang-Undang Perkawinan, Laporan Hasil Fit and Proper Test (FPT) Calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan Laporan Hasil Kerja Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) - Rapat Paripurna DPR-RI

Refrizal mengatakan masih mempertanyakan rencana Presiden untuk memindahkan ibu kota, ada apa dengan Jakarta dan mengapa tiba-tiba ibu kota dipindahkan. Refrizal mengatakan menolak pemindahan ibu kota, apalagi memiliki 2 ibu kota, saat dasar hukumnya terbentukpun, Refrizal tetap menolak usulan pemindahan tersebut.


Pembicaraan Tingkat II terhadap RUU tentang Perkoperasian, Laporan Pimpinan Pansus terhadap Hasil Kajian Pemerintah atas Pemindahan Ibu Kota Negara, Pidato Penutupan Masa Persidangan I Tahun Sidang 2019 dan Penutupan Masa Bakti Keanggotaan DPR-RI Periode 2014-2019 — Paripurna DPR-RI ke-172

Refrizal meminta tolong agar kejadian di Papua untuk segera diinvestigasi dan di Padang juga sudah ada korban jiwa. Refrizal berharap jangan sampai ada perang antar suku.


Pengesahan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU Bea Materai dan Defisit Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) dan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) - Raker Komisi 11 dengan Menteri Keuangan

Refrizal melihat ada ketimpangan peserta BPJS, di mana orang miskin tidak mendapat pelayanan, dan yang mendapat pelayanan justru mereka yang sudah memiliki penghasilan cukup. Refrizal berharap pendanaan dari pemerintah terhadap BPJS ini dapat diberikan secara rutin.


Pembahasan RKA KL Tahun 2020 - Raker Komisi 11 dengan Menteri PPN/Bappenas, BPKP, BPK, LKPP, dan BPS

Refrizal mengatakan masalah pemindahan ibukota harus serius karena daerahnya jauh dan berbatasan dengan negara lain juga. Refrizal meminta hal itu disampaikan kepada presiden. Refrizal mengatakan seharusnya wacana pemindahan ibukota dibicarakan dulu dengan DPR agar dibentuk RUU-nya sebagai payung hukum yang legal, baru kemudian dibaahas anggarannya.


Pertumbuhan Kredit, Penurunan Daya Beli dan Penjelasan RKA OJK 2018 – Komisi 11 Rapat Kerja dengan Ketua Dewan Komisioner OJK

Refrizal menanyakan kenapa ekonomi kita melambat? Faktor yang sederhana apa? Jangan selalu kita menyalahkan pajak. Tugas OJK salah satu mengawasi sektor perbankan termasuk arah kredit perbankan. Harus menyalurkan secara adil kepada masyarakat industri bukan hanya proyek pemerintah. Kita harus apa adanya, kalau melambat, memang melambat. Jangan kita laporkan ke presiden bagus-bagus saja, nanti kita collaps. Jangankan di daerah di Jakarta saja banyak yang sedang diskon besar-besaran karena dia mau tutup. Kalau bisa OJK kantornya tidak berbarengan lagi. Perlu adanya rencana membangun kantor yang baru.


Tanggapan Pemerintah terhadap Pandangan Fraksi atas Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia - Paripurna 156

protes terkait terbunuhnya Puji karena Refrizal beranggapan bahwa itu sama saja dengan membunuh nyawa manusia. Refrizal mengira bahwa sudah menjadi tanggung jawab anggota untuk menjalankan fungsi DPR dengan mempertanyakan kepada pemerintah berapa jumlah korban sebenarnya dari peristiwa tersebut. Jangan sampai malah yang benar dikatakan hoaks dan yang hoaks dikatakan benar. Sampai saat ini, masih banyak masyarakat yang belum pulang ke rumahnya. Kita tidak tahu apakah mereka meninggal atau seperti apa kejadiannya. Refrizal mengatakan perlu untuk membuat hak angket terkait kejadian tanggal 21-22 Mei 2019 kemarin.


Makro Ekonomi - Raker Komisi 11 dengan Menteri Keuangan dan Bappenas

Refrizal berpendapat bahwa postur APBN kebanyakan ke bantuan social dan Refrizal mengambil keputusan range 5,1 – 5,4.


Latar Belakang

Refrizal terpilih kembali untuk ketiga kalinya menjadi Anggota DPR-RI periode 2014-2019 dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mewakili Dapil Sumatera Barat II setelah memperoleh 25,568 suara. Refrizal adalah legislator dan politikus senior PKS di Sumatera Barat. Refrizal adalah anggota Majelis Syuro dan MPP PKS (2005-2010).

Refrizal adalah seorang pengusaha dan pemilik dari produsen pakaian muslim, PT.Mazida Industry. 

Pada masa kerja 2014-2019 Refrizal bertugas di Komisi VI yang membidangi perdagangan, perindustrian, koperasi, investasi dan BUMN.

Di 2011 ketika menjadi Ketua Panitia Kerja (Panja) Evaluasi Penggunaan Ruang di Gedung DPR-RI, Refrizal menyetujui proyek Ruang Banggar (Badan Anggaran) senilai Rp.20 milyar. (sumber)

Pada Pilkada Serentak 2015 Refrizal dicalonkan menjadi Calon Bupati Padang Pariaman berpasangan dengan Happy Neldy dari Gerindra. (sumber2)

Pada April 2016, Refrizal dipindahkan komisi dan bertugas di Komisi XI DPR-RI.

Pendidikan

SLTA, STM III Kebon Sereh (SMK Negeri 5), Jakarta (1979)

STN IV Budi Utomo, Jakarta (1987)  

Perjalanan Politik

Sejak di bangku sekolah Refrizal sudah gemar berorganisasi. Refrizal adalah Ketua OSIS STM III (1977-1978) dan Aktivis di Pelajar Islam Indonesia.  Bakat berorganisasinya berlanjut ketika di bangku kuiiah. Refrizal adalah Ketua Senat Mahasiswa Jurusan IPS di Fakultas Tarbiyah.

Di 2004 Refrizal bergabung menjadi kader PKS dan menjadi anggota Majelis Syuro dan MPP PKS (2005-2010).  Pada Pileg 2014 Refrizal maju mencalonkan diri menjadi calon legislatif dan terpilih menjadi Anggota DPR-RI periode 2004-2009.

Refrizal terpilih kembali di Pileg 2009 dan lagi di Pileg 2014 menjadi Anggota DPR-RI.

Visi & Misi

belum ada

Program Kerja

belum ada

Sikap Politik

RUU AFAS

11 April 2018 – Dalam rapat pengambilan keputusan tingkat 1 Refrizal  mengajak untuk terus memohon pada Allah SWT agar diberi kemampuan untuk menyejahterakan rakyat. Refrizal mewakili Fraksi PKS mengemukakan bahwa Fraksi PKS menyetujui RUU AFAS dibahas pada rapat Paripurna, namun dengan catatan yang tidak dibacakan.[sumber]

RUU Kewirausahaan Nasional

23 November 2015 - Refrizal khawatir dengan keterbatasan lahan yang tersedia untuk para entrepreneur dan makin lama, makin habis.  [sumber]

UU Ketenagalistrikan & Privatisasi Listrik Nasional

Pada Audiensi dengan Serikat Pekerja PLN tanggal 21 Mei 2015 - Refrizal memberikan informasi terkait adanya Penyertaan Modal Negara (PMN) kepada PLN sebesar Rp.100 triliyun namun tidak dapat digunakan secara efisien karena penggunaan solar. Refrizal saran menghapuskan penggunaan batu bara sebagai bahan baku pembangkit. Selain itu, terkait dengan pemaparan yang diberikan Serikat Pekerja akan dilakukan Rapat Kerja dengan Menteri BUMN dan juga dengan jajaran direksi PLN untuk meminta kejelasan. Refrizal menyatakan darurat jika listrik terus naik. Refrizal pun mendukung kepada efisiensi dan konstitusi dalam listrik dapat berjalan dengan baik.  [sumber]

RUU BUMN

31 Maret 2015 - Pada Rapat Dengar Pendapat Umum dengan Ketua KADIN Refrizal akan revisi UU BUMN agar memastikan kasus penjualan Indosat tidak terulang kembali.  [sumber]

Pada Rapat Dengar Pendapat dengan Deputi Perundangan-Undangan Sekretariat Jenderal DPR-RI tanggal 30 Maret 2015 - Refrizal menilai sebaiknya badan hukum BUMN berinduk kepada UU saja bukan Perseroan Terbatas (PT). Menurut Refrizal sebaiknya satu menteri saja yang membawahi BUMN. Refrizal juga menilai BUMN sebaiknya dibatasi kepemilikan anak perusahaannya. Cukup punya sampai anak saja. Jangan sampai ada cucu dan bahkan cicit.  [sumber]

Tanggapan Terhadap RUU

RUU ASEAN Framework Agreement on Services (AFAS)

6 Februari 2018 - Pada Raker dengan Menteri Keuangan, Gubernur Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK),dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Refrizal menyatakan bahwa di dalam UUPerdagangan No. 9 th. 2014 dicantumkan bahwa kalau ada agreement harus melalui persetujuan DPR. Refrizal juga menyampaikan bahwa Perbankan Indonesia baru ada 1 cabang di Singapura, sedangkan Singapura sudah ada 2641 cabang di Indonesia. Refrizal menekankan bahwa Makassar itu penduduknya sama dengan Malaysia, sehingga kewaspadaan menjadi sangat penting, jangan sampai bank luar itu masuk ke kampung kita tanpa kontrol. Pada pembahasan berikutnya Refrizal menanyakan tentang langkah untuk meningkatkan efisiensi industri Perbankan seperti apa. [sumber]

Tanggapan

Penjelasan RAT BI Tahun 2019

17 Oktober 2018 - pada Raker Komisi 11 dengan Gub BI, Refrizal mengatakan, asumsi makro perlu direvisi untuk mencapai target sebelum memutuskan RAPBN 2019. Refrizal mengatakan, sangat sulit untuk mencapai target di bawah 15 ribu dan semoga kinerja BI semakin lebih baik. Untuk beasiswa, Refrizal setuju bahwa beasiswa diberikan kepada anak-anak yang membutuhkan bukan sebatas perguruan tinggi dan akademik saja. [sumber

Laporan Kinerja Agus Martowardojo Memimpin BI Periode 2013-2018

22 Mei 2018 – Rapat Komisi 11 dengan Agus Martowardojo. Refrizal mengatakan nilai tukar kita melemah dan menanyakan apa yang bisa dilakukan untuk meningkatkan nilai tukar rupiah. Refrizal mengatakan sekarang nilai tukar mata uang Singapura sudah Rp 10.500. Refrizal mengira nilai tukar  Rp 14.000 ini tertinggi setelah reformasi. Refrizal mengucapkan terima kasih ke Pak Agus, hubungan komisi 11 dan Pak Agus sudah cukup baik. [sumber]

Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan Ultra Mikro (UMi)

19 April 2018 – Pada rapat dengan Direksi Bank BRI. Refrizal menanyakan perihal BRI yang masih menyalurkan Ultra Mikro (UMi) sebesar Rp10 juta kepada masyarakat bawah dan akan melakukan sosialisasi dan mengundang nasabah Kredit Usaha Rakyat (KUR), sebab mereka masih dimintai jaminan.[sumber]

Daya Saing dan Strategi Pemasaran Perusahaan Semen

23 Januari 2018 - Pada Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan PT Semen Indonesia, PT Semen Baturaja dan Kementerian BUMN (KemenBUMN) Refrizal mengatakan bahwa sosok Presiden Joko Widodo cukup terkenal di Sumatra Barat, beberapa dari mereka ada yang berfikir “Mentang-mentang Pak Jokowi kalah di Sumatra Barat, lalu ia mau injak-injak tanah di sana”, sehingga ia setuju kalau untuk membenahi masalah PT Semen Padang perlu adanya konsolidasi. Refrizal merasa malu jika saat Presiden akan kunjungan ke Sumatra Barat didemo oleh warga di sana. Refrizal sebetulnya menyalahkan pemerintah, kenapa mereka terus memberikan izin untuk pembukaan pabrik baru, sehingga terjadi persaingan yang ketat dengan PT Semen Indonesia. Refrizal kemudian meminta untuk melupakan nama PT Semen Gresik dan mengubahnya menjadi PT Semen Indonesia yang menaungi PT Semen Gresik, PT Semen Padang dan PT Semen Tonasa untuk menghindari primordial bahasa. Refrizal juga meminta agar rapat ini tidak berlarut-larut dan cepat masuk ke dalam pembahasan kesimpulan, kalau tidak menghasilkan kesimpulan lebih baik dibuatkan panja. [sumber]

Aktifnya Kembali Basuki Thajaja Purnama Sebagai Gubernur 

24 Februari 2017 - Pada rapat paripurna ke-90. Refrizal menekankan bahwa lembaga DPR-RI berbeda dengan Presiden karena memiliki fungsi pengawasan. Ia menyatakan fraksinya akan menggunakan hak angket terkait kasus Basuki Tjahaja Purnama sesuai UU MD3. Mereka mengajukan hak angket karena mereka menduga Presiden telah melanggar UU Nomor 23 tahun 2014 Pasal 1, 2 dan 3. Ia menyebut pengaktifan kembali Basuki adalah pelanggaran UU dan peraturan KPU, dan meminta Basuki Tjahaja Purnama bersikap legowo mengundurkan diri atau dinonaktifkan dengan begitu hak angket tidak perlu ada. [sumber]

Evaluasi APBN 2016, proyeksi 2017 dan pengesahan DIM RUU PNBP

18 Januari 2017 - Menurut Refrizal berdasarkan data yang telah didapat, Indonesia ketimpangannya nomor empat di dunia dan mengkhawatirkan kemudian di satu sisi kita beri pengampunan pajak pada orang besar yang baru tercapai 15%. Selain itu Ia menjelaskan bahwa deklarasi tax amnesty 4 ribu triliun tapi repatriasi 100 triliun padahal target TA repatriasi kemudian di awal tahun masyarakat dikagetkan dengan kenaikan tarif, menurut Refrizal seharusnya pelayanan ditingkatkan dulu. Refrizal mempertanyakan apakah adanya relaksasi ekspor konsentrat berpengaruh ke penerimaan. Ia juga meminta tax amnesty untuk diperhatikan. [sumber]

Uji Kelayakan dan Kepatutan Calon Anggota BPK a.n. John Reinhard

21 September 2016 - Dalam Rapar Dengar Pendapat Komisi 11 dengan Calon Anggota BPK a.n John Reinhard, Refrizal mengatakan kepada John bahwa kedudukan BPK lebih tinggi daripada KPK, sehingga bukannya BPK yang membantu KPK. Ia menjelaskan kepada John bahwa modus Sumber Waras tersebut, NJOP dinaikkan 100% dan dibeli oleh Pemerintah Daerah (Pemda). [sumber]

Uji Kelayakan dan Kepatutan Calon Anggota BPK a.n. Abdul Latief

19 September 2016 - Dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi 11 dengan Abdul Latief,  Refrizal menanyakan bagaimana memerhatikan instansi yang mendapat hasil laporan yang buruk, ini didasari hanya ada empat yang mendapatkan status WTP. [sumber]

Perkembangan Perekonomian dan Asumsi Ekonomi Makro dalam APBN-P 2016

6 Juni 2016 - Pada Rapat Kerja Komisi 11 dengan Menteri Keuangan, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional / Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Bank Indonesia (BI) dan Badan Pusat Statistik (BPS), Refrizal berharap target-target yang ditentukan akan tercapai di akhir tahun. [sumber]

Penggunaan Barang Milik Negara sebagai Underlying Asset untuk penerbitan Surat Berharga Syariah Negara

23 Mei 2016 - Refrizal mengungkapkan bahwa manfaat penggunaan Barang Milik Negara (BMN) sebagai underlying asset harus jelas dan terukur, jangan sampai uang sudah terbatas malah utang bertambah banyak. Refrizal juga mendukung dibentuknya Panitia Kerja (Panja) tentang hutang, walaupun dirinya menyatakan baru di Komisi 11.  [sumber]

Kontrak Kerjasama PT Hotel Indonesia Natour untuk Kompleks Grand Indonesia (PT CKBI)

29 Februari 2016 - Refrizal meminta kejelasan peran PT HIN dalam Grand Indonesia karena sertifikat yang digadaikan menyebabkan PT HIN tidak memiliki peran. Menurut Refrizal, jika tidak ada benefit atau peran PT HIN, maka PT HIN tidak bermitra strategis dan dapat dikatakan pelanggaran yang harus diusut.

Refrizal merasa heran dengan Menteri BUMN saat itu yang tidak mengetahui keberadaan akta notaris perpanjangan dan tidak membaca terlebih dahulu isi perjanjian kerjasama sebelum ditandatangani. Refrizal mengapresiasi perhitungan dari BPK, meski merasa kurang puas. Menurut Refrizal, investasi senilai Rp.1,7 Triliun harus dilaporkan terlebih dahulu kepada Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).  [sumber]

Pinjaman China Development Bank

22 Februari 2016 - Refrizal mengusulkan rapat dilanjutkan dengan tertutup bila diperlukan.  [sumber]

Kajian Kebijakan Penambahan Pesawat Garuda Indonesia

29 September 2015 - Refrizal meminta kepada Deputi BUMN untuk tidak meneruskan ide dari Rizal Ramli yang memberikan ruang kepada kereta api untuk bisa masuk pelabuhan.  [sumber]

Penyebab Dwelling Time di Pelabuhan Tanjung Priok

29-30 Juni 2015 - Refrizal menyarankan agar Rapat tidak usah dilanjutkan karena permasalahan ini butuh regulasi dan berkaitan dengan Kementerian Koordinator Perekonomian. Namun demikian, Refrizal menyarankan agar Komisi 6 turun langsung ke lapangan karena permasalahan Tanjung Priok tidak hanya dalam tulisan.  [sumber]

Evaluasi Kinerja PT. Pelindo 1

Pada 27 Mei 2015 - Refrizal menyatakan bahwa pelabuhan tidak bisa berdiri sendiri dan perlu ditunjang oleh hal-hal lain. Menurut Refrizal, Dumai merupakan pelabuhan yang kedepannya harus strategis dan beliau juga menyatakan jika membangun itu penting, tapi yang paling penting adalah kebermanfaatan yang dibangun dan Refrizal menyatakan agar jangan sampai terganggu pemasaran Semen Padang dengan PT.Pelindo 1.  [sumber]

Suara Serikat Pekerja PT.Kereta Api Indonesia dan PT.Dok Perkapalan Kodja Bahari

Pada 21 Mei 2015 Refrizal menangkap bahwa TNI dan Polri sudah banyak masuk dan apabila ini terus berlanjut akan dibicarakan dengan Menteri Perhubungan (Jonan). Masuknya TNI Polri yang masih aktif ke jabatan sipil memang melanggar UU, DPR yang membuat Undang-Undang DPR pula yang mengawasi. Terkait dengan kepemilikan asset sayangnya UKM tergusur dan diganti dengan perusahaan-perusahaan asing yang lebih disenangi masyarakat.

Untuk DOK Kodja Bahari, Refrizal menanyakan, apakah pegawai merasa nyaman dengan situasi dan kondisi saat ini. Refrizal setuju agar PT.DOK Perkapalan Kodja Bahari tidak perlu direlokasi tapi galangan kapalnya harus diperbaharui. Refrizal juga mohon agar kantor dibersihkan, besi-besi tua jangan ditumpuk jadi kotor. Karena PT.DOK tidak tertata, PT Pelindo II bisa jadi tidak memperhatikan. Refrizal menyatakan bahwa Komisi 6 mendukung perluasan perusahaan tapi dimohon untuk dapat berbenah diri. Komisi 6 mendukung Tanjung Priok diperbagus sehingga mampu bersaing dengan Singapura. PT.DOK harus memberikan pelayanan terbaik.  [sumber]

Evaluasi Kinerja Pemerintah

Pada Rapat Paripurna ke-28 tanggal 18 Mei 2015 - Refrizal menyesalkan banyak program yang belum terlaksana dengan maksimal, Refrizal memohon kepada Presiden beserta jajaran kabinetnya untuk fokus terhadap persoalan serta tidak membuat kekacauan.  [sumber]

Rencana Strategis Kementerian BUMN 2015-2019

23 April 2015 - Menurut Refrizal tarif listrik Indonesia termasuk yang termahal di dunia. Refrizal khawatir apabila semua BUMN di industri energi ‘dilepas’ semua nantinya pembangkit listrik di Indonesia jadi milik asing semua.  [sumber]

Kinerja PT.Kimia Farma Tbk, PT.Indo Farma (Tbk) dan PT.Bio Farma (Persero)

Pada 16 April 2015 - Refrizal mengingatkan agar Kimia Farma jangan terlalu asik dengan impornya.  [sumber]

Kinerja Pupuk Indonesia

Pada 15 April 2015 - Refrizal mengatakan bahwa efisiensi dan penggunaan proyek adalah hal yang paling penting untuk PIHC. Sehubungan dengan program pupuk gratis, Refrizal menanyakan apa kriteria untuk mendapatkan pupuk gratis.  [sumber

Kemungkinan Sinergi antara Pertamina dan PGN

Pada 15 April 2015 - Untuk distribusi ke remote area, Refrizal minta konfirmasi kesanggupan Pertamina dalam mengatur harga jual di daerah-daerah tersebut.  [sumber]

Kinerja PT. Aneka Tambang (Persero) Tbk

1 April 2015 - Refrizal kritik bahwa Antam baru melapor ke Komisi 6 ketika mengalami kerugian. Menurut Refrizal Antam belum diijinkan membangun smelter. Refrizal minta klarifikasi kepada Antam biaya proyek pembangunan smelter di Halmahera Timur. Refrizal menegaskan dukungannya terhadap pembangunan namun tidak suka akan praktek mark-up seputar proyek pembangunan. Menurut Refrizal Penyertaan Modal Negara (PMN) ke Antam tujuannya agar dapat produksi barang yang berkualitas dan harganya murah. Menurut Refrizal sekarang saham Pemerintah di Antam hanya 29%. Refrizal minta klarifikasi kepada Antam apakah setelah PMN saham milik Pemerintah bisa lebih besar menjadi sekitar 50%.  [sumber]

Kinerja PT. Waskita Karya (Persero) Tbk

1 April 2015 - Sehubungan dengan kinerja dari Waskita, Refrizal mendukung peran BUMN dalam pembangunan infrastruktur. Menurut Refrizal sejelek-jeleknya BUMN, Refrizal yakin monorel jadi jika diserahkan ke BUMN. Menurut Refrizal apapun infrastrukturnya baiknya diserahkan kepada BUMN dan boleh sub-kontrak kepada swasta. Refrizal menilai jalan tol kita parah dan tidak tersambung-sambung. Refrizal mencontoh Tol Jagorawi yang merupakan awal dari tol kita namun itupun tidak tersambung-sambung.  [sumber]

Industri Gula Nasional dan Impor Gula

Pada Audiensi dengan Asosiasi Petani Tebu Rakyat Indonesia tanggal 26 Maret 2015 - Refrizal menilai Pemerintah secara keseluruhan mengakui masih kekurangan gula. Menurut Refrizal raw sugar ini tidak perlu lagi impor bahkan kalau perlu kita menambah lahan, membina petani dan produksi sendiri. Refrizal saran agar ada keseimbangan 3 lembaga negara untuk membina kualitas gula dalam negeri.  [sumber]

Informasi Pribadi

Tempat Lahir
Padang
Tanggal Lahir
20/08/1959
Alamat Rumah
RT.02/RW.07, Kel.Cipinang Muara. Jatinegara. Jakarta Timur. DKI Jakarta
No Telp

Informasi Jabatan

Partai
Partai Keadilan Sejahtera
Dapil
Sumatera Barat II
Komisi