Partai Keadilan Sejahtera - Riau I

Komisi II - Pemerintahan Dalam Negeri & Otonomi Daerah, Aparatur & Reformasi Birokrasi, Kepemiluan, Pertanahan & Reforma Agraria

Sikap Terhadap RUU

Tanggapan

Laporan Hasil Pemeriksaan BPK-RI Semester I Tahun 2015, Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2014, dan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun 2016 — Komisi 8 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Sosial RI

Chairul menanyakan alasan materi yang akan dipaparkan diberikan sangat mendadak. Ia juga menanyakan alasan dana penanggulangan kemiskinan dikurangkan. Padahal, kemiskinan di pedesaan sangat serius. 

Pendistribusian Obat dan Kekurangan Dokter — Komisi 9 DPR-RI Rapat Kerja dengan Kementerian Kesehatan

Chairul mengatakan terkait masalah anggaran harus diperjuangkan, tidak bisa hanya dari satu pihak saja. Chairul mengusul masalah anggaran tidak usah dibahas jika dapat diselesaikan oleh Kementerian Kesehatan sendiri.

Fit and Proper Test Calon Dewan Pengawas BPJS Kesehatan — Komisi 9 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum dengan Calon Dewan Pengawas BPJS Kesehatan Atas Nama Ketut Sendra

Chairul menanyakan bagaimana meningkatkan kepsertaan pekerja formal yang sekarang masih kurang.

Pembahasan Perangkat Desa — Komisi 2 DP RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Pacitan dan Perwakilan Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPID)

Chairul mengatakan jangan sampai Komisi 2 DPR RI ini ricuh karena Bupati Jombang, kesimpulan jangan diambil terlalu cepat.

Kewenangan Walikota Batam dan BP Batam— Komisi 2 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) RI, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg), Menteri ATR/Kepala BPN, Sekretaris Kabinet (Setkab), Ketua Ombudsman RI, Walikota Batam, dan Badan Pengusahaan (BP) Batam

Chairul mengatakan dari PKS juga sebenarnya tidak setuju, tetapi karena rapat yang terus menerus, jadi tidak ada waktu.

Renstra 2018-2022, Rencana Kerja Anggaran Tahun 2018, dan Nilai Manfaat Keuangan Haji 2018 — Komisi 8 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah (Dirjen PHU), Dewan Pengawas (Dewas) Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH), dan Kepala BPKH

Chairul mengatakan ia ingin membahas lebih dalam mengenai perhitungan terutama investasi. Ia menyampaikan bahwa harus dilihat betul akan memberikan kekuatan kepada BPKH sehingga menjadi lebih bagus. Ia menanyakan mengenai silpa yang sudah dikurangi tahun berjalan. Ia melihat hubungan investasi kepada Arab Saudi yang sekarang oleh BPKH belum optimal dengan masih adanya penataan-penataan. Ia meminta penjelasan mengenai virtual account. Ia menanyakan apakah virtual account menyebabkan pembayaran yang berbeda. Ia menyampaikan bahwa sekarang ada direct dan indirect cost. Ia menanyakan kebenaran ada percepatan jamaah haji yang pelunasannya begitu hebat. Ia melihat program yang dalam jangka pendek dan mengatakan jangan-jangan lebih baik dikelola Kementerian Agama.

Permasalahan Jamaah Umroh — Komisi 8 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah

Chairul mengatakan bahwa dirinya setuju dengan Mustaqim yaitu apa yang disampaikan direktur umroh hanya normatif dan tidak solutif. Chairul melihat direktur umroh dan jajaranya lembek, dia punya regulasi tetapi tidak dapat mengakomodir dan mengeksekusi hal-hal yang dapat merugikan jamaah. Kalau sampai nanti masa sidang selanjutnya kita panggil lagi tidak ada sesuatu hal yang betul-betul bisa ada solusi untuk jamaah (korban dan belum korban). MUI telah menyampaikan bahwa PIU yang melakukan MLM maka itu ghoror dan mengapa Kemenag tidak memberikan warning ke PPIU bahwa tidak boleh ada MLM.

Dampak Pandemi Covid-19 terhadap Industri Dalam Negeri – Komisi 6 DPR RI Rapat Dengar Pendapat dengan Kementerian Perindustrian RI

Chairul menanyakan kendala yang dialami sehingga bahan baku obat 90% masih impor dan langkah untuk meningkatkan kualitas farmasi dan kimia dasar. Lalu soal PSBB, Chairul menyatakan hal tersebut mempengaruhi kebutuhan agro di pasar, sehingga ia menanyakan langkah Kemenperin untuk kestabilan harga serta menyelamatkan IKM. Terkait masalah kewilayahan, Chairul menyatakan ada perbedaan kebijakan pusat dan daerah, sehingga ia menanyakan langkah sinkronisasi dari Kemenperin serta tujuan akhir dari refocusing dan realokasi anggaran.

Refocusing atau Realokasi Anggaran terkait Covid-19, Regulasi atau Deregulasi tentang Covid-19, dan Aksi Langsung Kementerian Perindustrian dalam Menghadapi Covid-19 — Komisi 6 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) secara Virtual dengan Menteri Perindustrian

Menurut Chairul, dalam mengatasi Covid-19 ada 2 caranya yaitu kuratif dan preventif. Untuk hal kuratif berbicara tentang penanganan langsung, diperlukan APD serta peralatan yang dibutuhkan dokter dan harus dijadikan prioritas, karena info yang Chariul dapatkan APD bagi para dokter belum tercukupi padahal mereka rawan untuk terkena Covid-19.

Latar Belakang

Chairul Anwar terpilih sebagai Anggota DPR-RI Periode 2019-2024 setelah memperoleh 75.348 suara
melalui Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Pada masa kerjanya di periode 2019-2024, Chairul bertugas di Komisi 6 yang membidangi Perdagangan, Perindustrian, Koperasi UKM, BUMN, Investasi dan Standardisasi.

Pendidikan

S1, Farmasi, Universitas Indonesia, Jakarta (1989)

S2, Pendidikan Profesi Apoteker, Universitas Indonesia, Jakarta (1991)

Perjalanan Politik

Sebelum memasuki dunia politik, Chairul berprofesi di bidang farmasi.

Di 2004, ayah dari 7 orang anak ini bermain di panggung politik lewat Partai Keadilan Sejahtera mencalonkan diri sebagai anggota legislatif pada Pemilu 2004 di Dapil Riau. Ia berhasil unggul dengan perolehan 36.441 suara. Setelah habis masa jabatan 2004-2009, Chairul kembali mencoba memenangkan hati masyarakat kampung halamannya di Pemilu Legislatif 2009. Ia kini menjadi caleg di dapil Riau I. Popularitas Chairul di kalangan masyarakat Riau tampaknya semakin tinggi dilihat dari jumlah perolehan suara yang mengalami peningkatan cukup signifikan dari 36.441 menjadi 50.914.

Visi & Misi

belum ada

Program Kerja

belum ada

Sikap Politik

belum ada

Tanggapan

Kasus Malpraktek RS Siloam Karawaci dan Obat Buvanest (Panja Anestesi)

7 April 2015 - Chairul minta klarifikasi ke Kalbe mengapa Buvanest 4 dan Buvanest 5 isinya berbeda. Chairul minta dikaji label dan isinya. [sumber]

Evaluasi Kasus Malpraktek RS Siloam Karawaci

31 Maret 2015 - Menurut Chairul banyak keanehan dan spekulasi yang bermunculan pada Kasus RS Siloam. [sumber]

Anggaran Badan Pengawas Obat & Makanan

Pada 29 Januari 2015 - Chairul menilai, menimbang peran dan fungsi BPOM yang sangat penting, bahwa anggaran yang diajukan BPOM kurang sesuai. Chairul menyatakan siap mendukung BPOM dalam sisi anggaran. [sumber]