Skip to main content
WikiDPR.orgMendekatkan Rakyat dengan Wakilnya

Iqbal Romzi

PKS - Sumatera Selatan II

Komisi VIII - Agama, Sosial, Pemberdayaan Perempuan

Alat Kelengkapan Dewan: Badan Anggaran

TABLE OF CONTENT

    Latar Belakang

    Mohammad Iqbal Romzi terpilih menjadi Anggota DPR-RI periode 2014-2019 dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mewakili Dapil Sumatera Selatan II setelah memperoleh 38.652 suara. Iqbal adalah legislator senior PKS di Sumatera Selatan. Iqbal adalah Anggota DPRD Provinsi Sumatera Selatan sejak 2004 dan Ketua Majelis Pengurus Wilayah (MPW) PKS Sumatera Selatan (2006-2010).

    Disapa pendukungnya dengan Ustadz Iqbal, Ustadz Iqbal adalah mantan dosen di IAIN Palembang (1993-2000), di Universitas IBA Palembang (2000) dan mengajar di  Pondok Pesantren Raudathul Ulum (PPRU) dan Sekolah Tinggi Ilmu Dakwah Raudathul Ulum (STIDARU) di Sakatiga (1987 - sekarang). 

    Pada Pilkada Kota Palembang 2008, Iqbal dicalonkan menjadi Wakil Walikota Palembang bersama pasangannya Sarimuda (sumber). Pada Pilkada 2015, Iqbal kembali dicalonkan untuk menjadi Bupati Ogan Ilir. Iqbal dikabarkan menolak untuk dicalonkan karena ingin fokus kepada tugasnya di DPR-RI. (sumber

    Pada masa kerja 2014-2019, Iqbal bertugas di Komisi VIII yang membidangi agama, sosial dan pemberdayaan perempuan.

    Pendidikan

    SLTA, Madrasah Aliyah Pondok Pesantren Raudathul Ulum (PPRU), Sakatiga (1978)

    S1, Institut Agama Islam Nasional (IAIN) Sunan Kalijaga, Yogyakarta (1987)

    Perjalanan Politik

    Iqbal Romzi adalah anggota dari Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) dan aktif di Korps Alumni HMI (KAHMI) Provinsi Sumsel.

    Sejak awal era reformasi, Iqbal sudah menjadi kader dari PKS dan menjadi Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Keadilan (embrio dari PKS) Sumatera Selatan (1998-2006). 

    Pada Pileg 2004 Iqbal mencalonkan diri menjadi calon legislatif dan terpilih menjadi Anggota DPRD Provinsi Sumatera Selatan periode 2004-2009. 

    Di 2006 Iqbal dipercaya menjadi Ketua MPW PKS Sumatera Selatan (2006-2010).

    Pada Pilkada Kota Palembang 2008, Iqbal dicalonkan menjadi Wakil Walikota berpasangan dengan Sarimuda.

    Pada Pileg 2009 Iqbal kembali terpilih menjadi Anggota DPRD Provinsi Sumatera Selatan periode 2009-2014.

    Pada Pileg 2014 Iqbal mencalonkan diri menjadi calon legislatif. Iqbal terpilih menjadi Anggota DPR-RI periode 2014-2019 dan duduk di Komisi VIII.

    Pada Pilkada 2015, Iqbal dikabarkan dicalonkan menjadi Bupati Ogan Ilir.

    Visi & Misi

    belum ada

    Program Kerja

    belum ada

    Sikap Politik

    Tanggapan Terhadap RUU

    RUU Peksos

    5 September 2018 - Dalam Rapat Dengan Pendapat (RDP) Baleg dengan Pengusul RUU Praktik Pekerjaan Sosial, Iqbal meminta penjelasan aspek substansi lagi mengenai poin ke-4. Selain itu mengenai Pasal Pidana Imbalan Jasa, Iqbal menanyakan apakah imbalan jasa ini kepada pemerintah atau klien. [sumber]

    RUU P-KS (Penghapusan Kekerasan Seksual)

    23 Januari 2018 - Pada Rapat Dengar Pendapat Umum Panja RUU P-KS dengan Komnas Perempuan dan Forum Pengada Layanan (FPL) Iqbal menyatakan persetujuannya untuk mengganti judul RUU P-KS karena khawatir publik menilai hanya partai PKS yang concern dengan RUU P-KS atau PKS dianggap yang menginisiasi RUU P-KS dan membuat perasaan tidak enak dengan partai lain padahal yang mempersiapkan adalah Komnas Perempuan yang telah menyusun draf secara rapi dan sistematis. Ia berpesan jangan sampai yang terjadi pada ayam dan sapi dimana ayam yang bertelur tapi publik menyebutnya sebagai telur mata sapi jadi Iqbal sepakat untuk menggantikan singkatan RUU tersebut nantinya. Selain itu Ia berpendapat RUU ini kehilangan ruh yang berarti mati dan tidak bergerak. Menurut Iqbal, sehebat apapun UU yang kita rancang jika tidak mengedepankan aspek moral dan aspek agama dia akan gagal. Iqbal menerangkan bahwa dirinya tidak tahu bahwa kegiatan mencuri melanggar pasal berapa dan berzina melanggar pasal berapa namun Ia tahu agama memberikan penilaian haram sebagai hukumnya sehingga berdosa. Sehingga menurut Iqbal asas yang dikemukakan itu ternyata tidak kita ketemukan, warisan leluhur kita yaitu aspek ideologis yang dianut kuat oleh bangsa dan negara ini, dan Iqbal yakin dalam pembukaan berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa maka Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaannya. Maka dari itu Ia sadar dengan penuh sadar betul tanpa rahmat Allah swt tidak mungkin kita merdeka dengan kekuatan yang tidak signifkan melawan kekuatan yang amat sangat dahsya. Selain itu Iqbal mengingatkan bahwa seperti yang Pak An'im jelaskan bahwa UU juga harus lahir dari buadaya kita, berangkat dari tatanan nilai-nilai yang baik dan bagus, yang dipertahankan oleh bangsa dan negara ini. Selanjutnya Iqbal menyampaikan pantunnya;

    Belalah kebenaran setulus jiwa

    melangkahlah dengan gagah berani

    bila bersanding iman dan taqwa

    berkah datang dari langit dan bumi

    Iqbal menyatakan bahwa hal tersebut di atas adalah kuncinya karena pembahasan ini menyangkut jiwa manusia karena itu kita lihat juga ternyata fokus kepada aspek penanganan daripada pencegahan, jika bicara soal pencegahan ternyata fungsi ketaatan agama, asas itu harus dikedepankan. Kemudian ia menanyakan dalam definisi kekerasan seksual bila terjadi pada hubungan sah suami istri maka bisakah dipidana atau tidak karena Ia mengaku bingung membaca definisi dan unsur-unsur yang terrumuskan. Kemudian Ia memisalkan sebuah kasus ketika istrinya sedang masak dan suaminya menginginkannya, maka sang istri harus tinggalkan dahulu masakannya di dapur, nanti jika dia menolak apakah berarti dia bisa mengadukan “wah anda telah melakukan kekerasan seksual kepada saya”. Iqbal menyatakan kesepakatannya bahwa dengan semangat melihat sebab dari tujuan-tujuan dihadirkannya dan dirumuskannya RUU ini. Ia kemudian menanyakan secara retoris kepada mitra apakah sesungguhnya penghapusan itu bentuk dari upaya untuk melahiran sebuah keerdekaan yang hakiki. Sehingga akarnya adalah kembali kepada bagaimana peran dan fungsi agama ikut berperan secara aktif dan positif serta dominan dalam rangka melakukan pencegahan-pencegahan. Selain itu sangat penting asas untuk jangan pernah dihilangkan karena sila pertama itu adalah Ketuhanan Yang Maha Esa walaupun kita bukan negara agama tapi negara yang menjunjung tinggi nilai-nilai agama. Untuk itu Iqbal menilai moralitas yang tumbuh dan berkembang yang jika diamalkan dengan secara konsekuen Ia yakin betul tujuan-tujuan dari UU ini akan tercapai.

    Terkait LGBT yang sedang menjadi isu hangat dan sentral, Iqbal menanyakan apakah UU ini pro atau tidak pada LGBT. Jika memang ada (yang pro-red) Iqbal menanyakan aspek mana saja yang mengarah ke sana dan karena mitralah yang mengajukan RUU tersebut melalui hak inisiatif DPR sebab jika tidak tahu latar belakang historisnya maka akan menjadi sulit bagi Panja memahami arah dan tujuan meskipun sudah baik dikabarkan secara tersurat namun perlu juga mendengar secara tersirat dan tak ada jalan lain yang terbaik kecuali dengan bertanya kepada Komnas Perempuan yang telah mengkaji dengan sangat serius. Iqbal mengaku yakin tujuan mitra dengan Panja adalah sama yaitu dalam rangka untuk mencegah segala bentuk kekerasan seksual sampai kepada poin G meskipun tujuan sama mungkin saja jalannya berbeda-beda. Menurut Iqbal perbedaan pendapat sesungguhnya untuk mengembangkan dan mematangkan serta menguatkan agar UU tersebut bukan menjadi UU yang mandul nantinya namun sulit untuk diterapkan karena hal tersebut adalah realitas sosial yang ada menjadi perhatian yang sangat penting bagi kita semua. [sumber]

    Perppu No.1 Tahun 2016 (Perppu Kebiri)

    25 Juli 2016 - Menurut Iqbal segala sesuatu pasti ada penyebabnya, termasuk maraknya kejahatan seksual. Iqbal meminta Ikatan Dokter Indonesia (IDI), Komisi Perlindungan Anak dan Ibu (KPAI), dan Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) menelusuri penyebab maraknya perbuatan kekerasan seksual.  Iqbal juga menilai perlu ada kesepakatan antar lembaga terkait untuk memberi efek jera kepada pelaku kejahatan seksual.  [sumber]

    RUU Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (RUU CSR/TJSP/TJSL)

    11 Oktober 2016 - Iqbal mempertanyakan apa bentuk mekanisme pengawasan yang lebih baik karena menurutnya jika sistem tidak berjalan dengan baik maka kemiskinan tidak bisa dientaskan. Iqbal meminta mitra (KADIN, APINDO, dan HIPMI) menunjukkan 12 UU yg terkait dengan CSR, yang terkategori bahwa negara tidak pantas intervensi pada internal manajemen perusahaan dan bagaimana seharusnya. Prinsip peraturan dapat berjumlah banyak namun tidak boleh tumpang tindih dan harus bersinergi. Iqbal meminta klarifikasi kehadiran negara dalam perusahaan. Iqbal meminta kajian yang disampaikan perlu pengawasan yang baik dan menyarankan agar tidak terperangkap dari sekian persen laba. Iqbal berpandangan 12 UU bisa berjalan bila pengawasan berjalan dengan baik. [sumber]

    26 April 2016 - Iqbal menuturkan CSR ini sudah tercantum diberbagai Undang-Undang seperti contoh pada UU Nomor 19 Tahun 2003. Untuk itu, CSR ini dibuat dalam satu UU. Iqbal melontarkan beberapa pertanyaan terhadap mitra, pertama tujuan paling sentral dari RUU CSR ini apa. Lalu, roh terkait dalam CSR ini apa dan kira-kira mekanisme apa yang dilakukan untuk mengontrol perusahaan termasuk juga keuangan.  [sumber]

    19 April 2016 -  Iqbal menyampaikan bahwa komisi 8 DPR-RI mengapresiasi dan memberikan penghargaan pada PT Indofood Sukses Makmur telah berkenan untuk hadir. Iqbal menanyakan tentang penjelasan terkait dengan adanya problematika yang sering terjadi  seperti perbedaan pandangan. Iqbal sependapat bahwa CSR itu bukan berbasiskan charity, melainkan tanggung jawab bersama dan menjadi prinsip dasar. Iqbal yakin telah berbuat banyak tentang alokasi dana dan apakah ada APBP yang dialokasikan.

    Iqbal meminta kepada mitra untuk menjelaskan berapa persen manfaat terkait dengan hal itu. Iqbal menyatakan seperti di Palembang terdapat pabrik kecap, waktu reformasi hanya pabrik tersebut yang tidak diganggu, karena perusahaan tersebut sudah menjadi bagian dari hidup mereka.  [sumber]

    RUU Penyandang Disabilitas

    1 Juni 2015 - Iqbal menilai masih ada masyarakat yang mempunyai stigma negatif terhadap penyandang disabilitas, tetapi kepedulian terhadap mereka juga semakin tinggi.  [sumber]

    Tanggapan

    RKA K/L t.a 2019

    6 September 2018 - Dalam Rapat Kerja (Raker) Komisi 8 dengan Menteri Sosial, Iqbal memerhatikan betapa kita harus berpihak ingin menangani bangsa ini yang sehat dan cerdas, terkait dengan pengolahan data, Iqbal mendukung untuk terus diadakan pembaharuan dan peremajaan. Jadi, kita perlu untuk melakukan sinergitas dan saling memberikan masukan bukan hanya dalam rapat formal saja tapi juga di lapangan. [sumber]

    Badan Pengelola Keuangan Haji dan Pendidikan Islam

    17 Januari 2017 - Iqbal menjelaskan salah satu fungsi DPR yaitu fungsi pengawasan. Pembentukan BPKH baru sampai 3 tahapan untuk itu Iqbal menanyakan bagaimana rundown-nya. Iqbal juga menambahkan terkait dengan pengelolaan dana haji, nilai manfaat digunakan langsung untuk biaya operasional haji kemudian menanyakan adakah kemungkinan penggunaan dana haji untuk infrastruktur. [sumber]

    Anggaran Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

    24 Juni 2016 - Menurut Iqbal, istilah pemotongan dan penghematan beda tipis. Iqbal menyebut perjuangan Komisi 8 terhadap anggaran Mitra Kerja sebagai BATAM, yakni Berusaha Ada Tambahan dan AMal.  [sumber]

    16 Juni 2016 - Iqbal menanyakan apakah Sekretaris Menteri Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak (SesmenPP-PA) mengetahui dapilnya. Iqbal mengaku bingung dengan materi KemenPP-PA. Iqbal menanyakan berapa jumlah mobil dan motor keliling yang dimiliki KemenPP-PA saat ini, serta apakah Sumatera Selatan (Sumsel) dapat. Iqbal mengharuskan SesmenPP-PA mengenal Anggota Komisi 8 beserta dapilnya.

    Partisipasi organisasi agama dan kemasyarakatan, sasarannya dinilai sudah banyak dan lokasinya pun jelas. Tentang pondok pesantren ramah anak, Iqbal menanyakan kenapa di Sumsel tidak ada. Iqbal mengaku punya pesantren sekaligus sebagai pengasuh. Sebagai bentuk kemitraan yang baik, Iqbal mengajak KemenPP-PA dapat bersinergi dengan Komisi 8. Tentang perlindungan Tenaga Kerja Wanita (TKW), Iqbal menanyakan sejauh mana keberpihakan KemenPP-PA dan Komisi 8 terhadap kelompok ini.

    Iqbal menegaskan bahwa KemenPP-PA harus menyusun programnya berdasarkan hal penting dan urgent. Iqbal dan Komisi 8 hanya ingin bentuk dan kinerja KemenPP-PA konkrit di lapangan, serta ingin melihat bagaimana pengalokasian anggarannya. Oleh karena itu, Iqbal menyarankan alokasi anggaran harus dibicarakan bersama-sama. Terkait pembangunan agama, Iqbal meminta KemenPP-PA memperkuatnya karena selama ini Iqbal hanya melihat sinergi pembangunan agama hanya ada di pernikahan. Iqbal dan Komisi 8 siap membantu mewujudkan konsep kerja KemenPP-PA. Terakhir Iqbal mempertanyakan mana saja program yang hanya sampai di provinsi, mana di kabupaten, kecamatan, dan desa.  [sumber]

    Pada 29 Januari 2015 - Iqbal menilai yang paling penting adalah hasilnya (outcome) dari program bukan apakah program sudah dilaksanakan atau belum. Iqbal minta klarifikasi dari Kementerian PPPA apakah program-program yang direncanakan di 2015 akan menjawab masalah-masalah yang dipaparkan atau tidak.  [sumber]

    Sumber Daya Perguruan Tinggi di Indonesia

    21 Januari 2016 - Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi 8 DPR-RI dengan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia dan Direktur Jenderal Sumber Daya Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Iqbal menyatakan bahwa Kemenristekdikti belum mampu melahirkan kepemimpinan yang berkualitas karena Perguruan Tinggi merupakan rahim untuk menghasilkan pemimpin bangsa sehingga menghasilkan sejumlah pertanyaan soal upaya dari Dikti untuk melahirkan pimpinan Perguruan Tinggi yang berkualitas, strategi untuk menghasilkan pemimpin Perguruan Tinggi, strategi untuk mencari pemimpin yang berkualitas/bertangan dingin, jumlah anggaran untuk perguruan tinggi, [sumber]

    Rencana Strategis Kementerian Sosial 2015-2016

    23 April 2015 - Iqbal minta klarifikasi ke Menteri Sosial (Mensos) bentuk program kepedulian Kemensos kepada anak yatim karena menurut Iqbal anggarannya untuk di kota masih besar (Rp.2,3 milyar). Iqbal menilai perlu peningkatan dan penguatan berawal dari desa. Menurut Iqbal pendamping PKH itu sangat menentukan. Iqbal minta klarifikasi ke Mensos apa yang diperlukan dalam Revolusi Mental supaya membangun mulai dari desa.

    Iqbal menilai program-program aksi Kemensos perlu dipertimbangkan lagi. Menurut Iqbal mungkin satu kartu saja untuk semua hal. Iqbal mengusulkan ‘Krisna’, Kartu Ringkas Serba Guna.  [sumber]

    Program Keluarga Harapan

    Pada 21 April 2015 - Iqbal apresiasi Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial (Linjamsos) karena programnya mengentaskan kemiskinan jalan terus, siapapun Pemerintahnya. Menurut Iqbal PKH ini bukan hanya Keluarga Harapan tapi Keluarga Hijrah. Dari kemiskinan Insya Allah, menjadi kaya. Terkait dengan sumber daya manusia, Iqbal minta ke Linjamsos data penyebaran pendamping Linjamsos berdasarkan Dapil dan rincian kabupatennya.  [sumber]




    Silahkan login terlebih dahulu untuk memberikan komentar.