Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
Partai Keadilan Sejahtera - Lampung I
Komisi II - Pemerintahan Dalam Negeri & Otonomi Daerah, Aparatur & Reformasi Birokrasi, Kepemiluan, Pertanahan & Reforma Agraria
        


Informasi Pribadi

Tempat Lahir
Tanjung Karang
Tanggal Lahir
06/06/1965
Alamat Rumah
Jl. Parkit/Musyawarah, RT.004/RW.01, Kelurahan Sawah Lama. Ciputat. Kota Tangerang Selatan. Banten
No Telp
0812 8977 4777

Informasi Jabatan

Partai
Partai Keadilan Sejahtera
Dapil
Lampung I
Komisi
II - Pemerintahan Dalam Negeri & Otonomi Daerah, Aparatur & Reformasi Birokrasi, Kepemiluan, Pertanahan & Reforma Agraria

Latar Belakang

Drs. H. Almuzzamil Yusuf MSi adalah politisi senior dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan terpilih untuk ketiga kalinya menjadi Anggota DPR-RI periode 2014-2019 mewakili Dapil Lampung I setelah memperoleh 43,974 suara.  Pada periode 2009-2014, pria yang akrab dipanggil Zamil ini bertugas di Komisi I yang membidangi pertahanan, luar negeri, intelijen dan informatika. Di periode 2014-2019 Zamil bertugas menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi III yang membidangi hukum, HAM dan keamanan. Lau, ia bertugas di komisi IV DPR-RI pada tahun 2015. April 2016, Almuzzamil Yusuf dipercayai Fraksi PKS untuk menjadi Wakil Ketua Komisi II DPR-RI.

Dari pernikahannya dengan Nurul Hidayati K. Ubaya, Zamil sudah dikaruniai 6 orang anak. Namun, tiga anaknya lebih dulu dipanggil Yang Maha Kuasa. 

Pendidikan

S1, Ilmu Politik dan Ilmu Sosial, Universitas Indonesia, Depok (1992)

S2, Magister Ilmu Komunikasi Politik, Universitas Sahid, Jakarta (2012)

Perjalanan Politik

Saat duduk di bangku kuliah untuk meraih gelar Sarjana dari Jurusan Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di Universitas Indonesia, pria yang akrab dipanggil Zamil ini aktif dalam berbagai kegiatan organisasi. Selain menjabat sebagai Ketua Mushola FISIP UI, ia dipercaya menjadi Ketua Senat Mahasiswa.

Ia terjun masuk ke politik saat bergabung dengan Departemen Pemuda dan Kaderisasi DPP Partai Keadilan. Posisinya perlahan naik hingga menjadi Ketua Partai Keadilan Sejahtera (PKS). 

Zamil berhasil melenggang ke Senayan dan menduduki kursi Komisi I yang membidangi Pertahanan, Luar Negeri, dan Informasi untuk periode 2009-2014. Ia terpilih perolehan 46.205 suara dari daerah pemilihan Lampung I yang meliputi Kota Bandar Lampung, Kabupaten Lampung Barat, Kabupaten Lampung Selatan, Kabupaten Tanggamus, Kabupaten Pesawaran, dan Kota Metro.

Kini ia maju menjadi anggota dewan untuk dapil yang sama, dan ia menjadi bagian dari Komisi III (hukum, HAM, dan Keamanan).

Pada Pilkada Serentak 2015, Zamil maju mencalonkan diri menjadi Calon Bupati Pesawaran, Lampung. (sumber)

Visi & Misi

belum ada

Sikap Politik

RUU Pemilihan Umum (RUU Pemilu)

24 Mei 2017 - Muzzammil menghimbau mengenai presidential threshold harus memungkinkan partai politik (parpol) untuk mencalonkan presiden, karena presidential threshold 20 persen dirasa masih berat, tidak ada parpol yang dapat sampai dan iya setuju jika Ayat 4, 5, 6 tetap diajukan.

Terkait dengan metode kampanye dalam pemilu, Muzzammil berpendapat bahwa seperti di negara lain semua parpol (partai politik) bentuk, ukuran dan tempat pemasangannya sama, sehingga semuanya terlihat sama tidak ada perbedaan dalam metode kampanye dan harusnya kampanye dengan stasiun televisi  pemerintah yang didukung oleh TVRI dan RRI  ataupun alat kampanye lain seharusnya  dananya dari negara, karena pemilu adalah pesta rakyat maka menggunakan lembaga milik rakyat.

Perihal pendanaan untuk saksi yang dibiayai oleh negara, lanjut Muzzammil, maka Fraksi PKS menyetujui hal tersebut, dengan adanya saksi juga turut mendukung kerja dari KPU, dan saksi sebaiknya bukan dari parpol, guna terciptanya Pasal 22 E Ayat (5) yaitu pemilu yang jujur dan adil agar kualitas penyelenggaraan pemilu menjadi kuat.   [sumber]

RUU Pilkada

2 Juni 2016 - (DetikNews) - Revisi UU Pilkada yang akan disahkan dalam paripurna DPR pada Kamis (2/5), menyisakan dua persoalan yang belum tuntas. Salah satunya soal keharusan anggota DPR mundur jika maju dalam Pilkada. 

Dua fraksi yang menolak anggota DPR mundur di Pilkada adalah PKS dan Gerindra, sisanya setuj umundur. PKS beralasan menolak anggota DPR mundur di Pilkada, karena calon petahana (incumbent) juga tidak diharuskan mundur.

"Jika kepala daerah (incumbent) yang menjadi calon kepala daerah tidak mundur, maka hal yang sama seharusnya berlaku bagi calon kepala daerah yang menjabat sebagai anggota dewan," ucap Wakil Ketua Komisi II asal PKS Almuzammil Yusuf dalam keterangan tertulis, Selasa (31/6/2016).

"Karena anggota dewan dan kepala daerah memiliki status yang sama sebagai pejabat negara yang dipilih secara politik oleh publik," imbuhnya.

Logikanya, kata Muzzammil, sesuai dengan Putusan MK Nomor 17/PUU-VI/2008 yang menyatakan bahwa syarat mundur bagi pejabat negara, menimbulkan ketidakpastian hukum bagi jabatan kepala daerah yaitu lima tahun. Dan merupakan perlakuan yang tidak sama antar-sesama pejabat negara sehingga bertentangan dengan UUD 1945 Pasal 28D ayat 1.

"Jika menggunakan logika putusan MK tersebut, maka calon kepala daerah yang menjabat sebagai anggota dewan tidak perlu mundur dari jabatan keanggotaanya. Cukup mengambil cuti dan mundur dari jabatan pimpinan atau alat kelengkapan dewan," tegasnya.

Selain isu soal keharusan anggota DPR di Pilkada, Almuzammil juga menjelaskan soal keinginan PKS agar dalam revisi UU Pilkada, syarat pencalonan dari parpol dipermudah. Gagasan ini disetujui juga oleh Gerindra, Demokrat, dan PKB. 

"Fraksi PKS berpandangan bahwa persentase syarat mengajukan pasangan calon melalui partai politik dan atau gabungan partai politik perlu diturunkan. Dari sebelumnya 20% perolehan kursi atau 25% perolehan suara sah menjadi 15% dari perolehan kursi atau 20% perolehan suara sah," terang Muzammil

Muzzammil beralasan, dengan syarat yang diperingan maka sangat penting untuk membuka ruang yang lebih luas bagi munculnya calon-calon kepala daerah yang berkualitas. Selain itu juga untuk mengurangi potensi terjadinya calon tunggal. 

Lagi pula kata Muzammil, persantase ini masih diatas persentase syarat calon perseorangan. Oleh karena itu, PKS mengajak seluruh komponen bangsa mencari solusi Pilkada yang lebih memungkinkan lahirnya negarawan di daerah dan pusat.

"Sehingga pilkada bukan semata menjadi panggung bagi para hartawan untuk menguasai panggung politik daerah," imbuh Muzammil.  [sumber]

RUU Komisi Pemberantas Korupsi (RUU KPK)

9 Februari 2016 - Almuzzamil merumuskan bahwa perubahan adalah adalah kepastian dalam kehidupan. Menurutnya, banyak hal yang perlu dikoreksi dalam ketatanegaraan Indonesia. Selanjutnya, Almuzzamil menanyakan kepada para Pakar bagaimana dampak korupsi uang dan korupsi kewenangan, serta mana yang lebih berbahaya di antara keduanya.

Muzzammil menyampaikan bahwa dalam Pasal 36 UU KPK, tidak diatur mengenai Pimpinan KPK yang dapat mengundurkan diri di tengah masa jabatannya untuk meraih jabatan lain. Muzzammil mempertanyakan apakah sebaiknya Pasal 36 UU KPK diatur agar tidak ada barter jabatan politik tertentu. Menurutnya, soerang Pimpinan KPK boleh mengundurkan diri, asalkan tidak mengejar jabatan lain yang dibiayai APBN. Muzzammil mempertanyakan apakah bila tidak ada SP3, maka sebaiknya ada pembatasan waktu untuk proses penetapan terdakwa. Hal itu karena Muzzammil menemukan bahwa ada yang sudah 3 tahun, tetapi belum ditetapkan terdakwa.

Muzzamil mengusulkan agar pemilihan dewas dilakukan seperti pemilihan Komisioner KPK, serta biarlah Dewas itu mengawasi seindependen mungkin kinerja KPK. Menurut Muzzammil, Dewas itu penting, tetapi sayangnya tidak bertanggung jawab kepada Presiden.  [sumber]

1 Februari 2016 - Almuzzammil bersyukur bisa hadir dalam rapat ini. Menurutnya, ini momen langka karena menguji kenegarawanan masing-masing pribadi sebagai anggota DPR. Almuzzammil menilai bahwa tata kelola pemerintahan yang baik perlu dilakukan revisi, tidak terkecuali kepada KPK. Almuzzammil membenarkan bahwa kekuasaan memang perlu diawasi agar bisa berjalan.

Almuzzammil menilai bahwa good government memang harus berangkat dari naskah akademis karena menurutnya naskah akademis tidak beda dengan analisis SWOT. Almuzzammil juga menyampaikan harapan besar publik yang ingin melihat naskah akademis tersebut. Selain rapat ini, Almuzzammil merasa perlu adanya Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU). RDPU perlu dilakukan agar naskah akademik dan draf RUU KPK diuji oleh kampus karena itu akan lebih produktif. Bila tiba-tiba begitu saja ketuk palu, Almuzzammil yakin akan banyak gempuran. Almuzzammil menuturkan bahwa KPK bukanlah lembaga malaikat yang dijalankan manusia, hanya Nabi saja yang tidak tergoda duniawi. Almuzzammil yakin perkembangan KPK telah sampai pada satu analisis bahwa KPK tidak seperti malaikat. Almuzzammil mengusulkan pembahasan RUU KPK mengundang ahli atau pakar agar publik tahu.  [sumber]

RUU Kewirausahaan Nasional

2 Februari 2016 - Almuzzammil mengatakan bahwa yang dikatakan ketua Panitia Kerja (Panja) adalah sikap PKS sepenuhnya. Oleh karena itu, Fraksi PKS menyetujui RUU Kewirausahaan Nasional.  [sumber]

RUU Larangan Minuman Beralkohol

22 Juni 2015 - Menurut Almuzzammil berdasarkan UUD 1945 Pasal 28 Ayat 1 menjamin setiap warga negara berhak mendapatkan lingkungan yang sehat. Dengan mengucapkan Bismillah Fraksi PKS menyetujui draft RUU Larangan Minuman Beralkohol untuk dilanjutkan dalam rapat lebih lanjut.  [sumber]

Tes Keperawanan

  1. Almuzzamil Yusuf (PKS): Mendukung Tes Keperawanan dalam Seleksi Polwan (source)

Perppu KPK

Pada 23 April 2015 Almuzzammil memberikan beberapa catatan mengenai Perppu KPK yaitu:

  1. Segera direvisi agar lebih baik dan komprehensif
  2. Kami usulkan Komite Etik KPK sifatnya permanen dan melekat kepada KPK
  3. Jangan lagi Komite Etik KPK bersifat ad hoc
  4. Fraksi PKS menyarankan KPK harus diawasi oleh tokoh-tokoh berintegritas
  5. KPK harus cepat dan tegas dalam pemberantasan korupsi dan ke internal diri mereka sendiri
  6. Komisioner KPK tidak boleh jadi pejabat negara saat memegang posisi dan dua tahun pasca jabatannya sebagai pimpinan KPK
  7. Menyetujui penetapan Perppu KPK untuk menjadi UU  [sumber]

 

RUU Kekarantinaan Kesehatan

2 Maret 2016 – Rapat Baleg dengan Tenaga Ahli membahas jadwal. Muzzamil menanyakan, kok ada dua RUU mirip sejenis, tapi sama-sama masuk Prolegnas. Muzzamil mengatakan ini kesalahan kita semua kalau dari sudut balapan RUU usul pemerintah (RUU Kekarantinaan Kesehatan) lebih dulu karena sudah ada surat presidennya sedangkan  RUU usul DPR masih harmonisasi (RUU Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan). Muzzamil mengusulkan, tenaga ahli Baleg coba mengkaji RUU yang dibuat DPR di komisi 4 dan yang dibuat pemerintah. Muzzamil berkata, tolong tenaga ahli menyandingkan kedua RUU karantina hewan dan kesehatan dan di mana irisannya. Muzzamil berkata, kita tidak bisa tutup mata membiarkan kedua RUU ini sama-sama jalan karena bisa overlapping.[sumber]

Tanggapan

RUU Penyadapan

20 September 2018- Baleg rapat dengan tenaga ahli. Muzzamil mengatakan bahwa pengawasan penyadapan Ia kira kita ini mendukung penegak hukum dan kita tidak mau dilakukan tidak pada tempatnya. Sehingga penyadapan yang ada betul-betul diselanggarakan untuk bantuan hukum. Pasal 11 ayat 9 wajib dilengkapi agar tidak diperlemah pada satu sisi dan di perkuat pada sisi lain. Muzzamil mengatakan bahwa di UU BIN. Bentuk pengawasan DPR boleh masuk ke sebagian BIN.Muzzamil meminta untuk bab pengawasan penyadapan UU BIN juga dilihat.Muzzamil juga mengatakan bahwa beberapa UU yang kita bahas kontroversi dan ujung-ujungnya gak jadi. Sehingga penyadapan secara optimal masuk tapi penguatan lembaga pengawasan itu bisa dibarengi.[Sumber]

Fit and Proper Test - Calon Hakim Agung MA Kamar Perdata atas nama Pri Pambudi Teguh

10 Juli 2018 - Dalam RDPU Fit and Proper Test (FPT) Komisi 3 dengan Calon Hakim Agung Kamar Perdata atas nama Pri Pambudi Teguh, Almuzzammil menanyakan jika dalam kasus perdata, pilihan mediasi yang dilakukan tidak membawa kedua belah pihak sukses dalam mediasi, adakah gagasan hukum yang harus segera DPR berikan untukberkontribusi. [sumber]

PKPU dan Perbawaslu - Peraturan Persyaratan Partai Peserta Pemilu 2019

28 Agustus 2017 - Pada Rapat Dengar Pendapat (RDP) lanjutan dengan KPU, Bawaslu dan Dirjen Otda Muzzamil menyarankan agar data-data terkait Pemilu menggunakan sistem saja supaya nantinya tinggal diunduh dari internet, karena saat ini sudah jaman digital. Menurut Muzzamil kita harus menjadikan pusat sebagai strategis, agar yang dibawa adalah 34 lembaga saja. Muzzamil mengatakan bahwa kantor pusat Parpol itu sangat strategis, sangat sulit untuk berkotak-kotak. Muzzamil menyatakan agar KPU mempermudah proses dan jangan menambah pasal-pasal yang sudah ada di UU. Muzzamil menyarankan agaraa map per provinsi dikumpulkan langsung agar lebih mudah. Terkait dokumen memang bisa jadi beban peserta, tapi bagi kami akses pengawasan sangat penting. [sumber]

Pemecatan Fahri Hamzah dari Partai Keadilan Sejahtera

17 Mei 2016 - Al Muzammil menyampaikan sikap Fraksi PKS atas putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel) yang memenangkan Fahri Hazmah terkait pemecatan Fahri Hamzah dari PKS. Muzammil menuturkan, dalam Undang-Undang Partai Politik (UU Parpol) disebutkan bahwa jika terjadi perselisihan di internal parpol, maka harus diselesaikan secara internal melalui Mahkamah Parpol, bukan melalui pengadilan perdata. Menurut Al Muzzammil, Pengadilan perdata hanya bisa menyelesaikan kasus perdata, bukan memutuskan hal substansial perselisihan internal parpol.  [sumber]

Apresiasi untuk Kapal Khusus Pengangkut Ternak

13 Desember 2015 - (MetrotvNews.com) - Kapal khusus pengangkut ternak, KM Camara Nusantara I yang berlabuh di Pelabuhan Tanjung Priok pada Jumat dini hari. Hal ini sebagai langkah Kementerian Pertanian RI setelah Presiden RI Joko Widodo menargetkan Indonesia mampu swasembada daging dan memerintahkan Kementerian Perhubungan membangun kapal khusus pengangkut ternak.

Langkah Presiden tersebut disikapi Menteri Pertanian RI, Andi Amran Sulaiman pada pekan depan (18/11) akan memantau langsung kesiapan hewan ternak di Kupang, NTT bersama Gubernur NTT Frans Leburaya kemudian melakukan koordinasi Badan Karantina Pertanian dan dialog bersama para peternak di Kupang, NTT pada hari yang sama.

Menanggapi hal ini, Anggota DPR Almuzzammil Yusuf dari Fraksi Partai Keadilan Sosial (PKS) melalui pernyataan tertulisnya mengapresiasi langkah Pemerintah RI yang menghadirkan kapal ternak untuk mendukung pemasaran sapi dan sekaligus meringankan harga di tingkat konsumen.

"PKS mengapresiasi terobosan ini. Karena keberadaan kapal tersebut tidak hanya akan memangkas  biaya trasportasi tapi juga lama perjalanan transportasi yang berdampak positif pada  kesehatan sehingga sedikitnya penurunan bobot hewan ternak," kata politisi senior PKS tersebut melalui keterangan persnya, Minggu (13/12/2015).

Dia mengajak semua pihak untuk mendukung langkah Kementerian Pertanian RI untuk mensukseskan kebijakan tersebut demi mendukung kedaulatan pangan di Indonesia.

Sebagaimana diketahui, Presiden Jokowi didampingi Mentan Andi Amran Sulaiman, Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo, Kapolri Jenderal (Pol) Badrodin Haiti, Menteri Perhubungan RI Ignasius Jonan pada 11 Desember meninjau kapal ternak KM Camara Nusantara I yang berlabuh di Pelabuhan Tanjung Priok setelah melakukan pelayaran perdana dari Pelabuhan Tenau di Kupang, NTT pada Minggu  6 Desember pukul 01.00 WITA menuju Jakarta. (sumber)

Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan - RAPBN 2016

19 November 2015 - Almuzzamil menyatakan bahwa pembahasan DAK tidak pernah dikonfirmasi dengan Komisi 4. Almuzzamil merasa khawatir bila rakyat lantas menyalahkan Pemerintah. Almuzzammil menanyakan bagaimana proses hukum terkait kebakaran hutan di Riau. Dirinya meminta Menteri Pertanian dan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk berbicara kepada Presiden agar 3,5 juta hutan yang terbakar dijadikan lahan pertanian.  [sumber]

Evaluasi Penanggulangan dan Pemberantasan Terorisme

8 April 2015 - Almuzzammil apresiasi segala upaya BNPT mencegah terorisme. Almuzzammil menegaskan bahwa Fraksi PKS murni khawatir ekses aksi blokir BNPT serta khawatir semua ini agenda ‘Barat’. Almuzzammil harap BNPT lebih rangkul ulama-ulama agar upaya BNPT tidak dipersepsikan Islamphobia. Almuzzamil dorong BNPT untuk tegas pada website-website penyebar komunisme, separatisme dan Anti-Pancasila. Menurut Almuzzammil pagi tadi dalam 15 menit Almuzzammil bisa temukan 3 website yang pro-komunis. Almuzzammil menyorot Kasus Putri Indonesia 2015 (Anindya K.Putri) yang berbaju lambang palu arit dan apresiasi klarifikasi yang dilakukannya. Almuzzammil harap BNPT berlaku adil dan sama tegas dan berimbang antara islam radikal dan pro-komunis.  [sumber]

Penentuan Prolegnas 2015

Pada 28-29 Januari 2015 - Almuzzammil menyampaikan tiga prioritas dari Fraksi PKS adalah RUU Ketahanan Keluarga, RUU Kewirausahaan dan RUU Kebutuhan Pokok.  [sumber]

Kinerja PPATK

Pada 27 Januari 2015 - Almuzzammil menilai PPATK harus bertanggung jawab atas laporannya mengenai ‘rekening gendut’ milik calon Kapolri, Budi Gunawan, yang membuat gejolak politik di Indonesia. Almuzzammil berharap KPK dan Polri dua-duanya berkepala dingin dan bijaksana untuk mencairkan suasana politik yang memanas.  [sumber

Pemilihan Kapolri

Pada 15 Januari 2015 - Almuzzamil menghargai asas praduga tak bersalah walaupun BG ditetapkan KPK sebagai tersangka. Almuzzamil benci atas situasi sekarang dimana Polri seakan diadu domba dengan KPK.  Menurut Almuzzammil proses Pilpres 2014 lalu buruk dan sarat intervensi pihak ‘asing’. Almuzzamil ingin memastikan saja bahwa BG bukan antek dari pihak ‘asing’ tersebut.  [sumber]

14 Januari 2015 - pada saat fit & proper test untuk Budi Gunawan sebagai calon Kapolri - Yusuf belum puas dengan Polri yang 0% corruption. Ia juga benci dengan adu domba oleh KPK yang memberikan Budi Gunawan status TSK. 

Pertanyaan untuk Budi Gunawan dari Yusuf adalah bagaimana ia akan menghadapi pengaruh asing yang negatif. 

Saat rapat dengar pendapat Komisi 3 dengan PPATK, Al Muzzamil menanyakan kepada PPATK "Pasca laporan rekening gendut BG oleh PPATK bikin politik kacau 3 pekan terakhir. Apa tanggung jawab PPATK?"  [sumber]

Yosef menyinggung soal makalah yang disusun Pri Pambudi yang berkaitan dengan kehutanan, menurut Yosef penetapan kawasan hutan sering mencatok lahan adat, bila terjadi konflik masyarakat dan pemerintah, Yosef menanyakan apakah calon hakim Pri Pambudi memilih perdata atau pidana. Terkait jawaban Pri Pambudi yang memilih keadilan dibandingkan kepastian hukum, Yosef mencontohkan dalam konflik tanah, ketika tidak ada bukti formal tapi ada saksi, dan saat cek saksi bilang demikian, Yosef menanyakan apa yang akan diputuskan oleh Pri Pambudi. Yosef juga menanyakan terkait kasus di Sidoarjo, ada lahan yang diklaim milik Perhutani, tapi diakui milik Pemda, sementara yang menjadi korban adalah masyarakat yang sewa lahan dari Pemda, Yosef menanyakan pendapat dari Pri Pambudi tentang siapa yang bersalah dalam kasus tersebut.

Informasi Pribadi

Tempat Lahir
Tanjung Karang
Tanggal Lahir
06/06/1965
Alamat Rumah
Jl. Parkit/Musyawarah, RT.004/RW.01, Kelurahan Sawah Lama. Ciputat. Kota Tangerang Selatan. Banten
No Telp
0812 8977 4777

Informasi Jabatan

Partai
Partai Keadilan Sejahtera
Dapil
Lampung I
Komisi
II - Pemerintahan Dalam Negeri & Otonomi Daerah, Aparatur & Reformasi Birokrasi, Kepemiluan, Pertanahan & Reforma Agraria