Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
Partai Keadilan Sejahtera - Lampung I
Komisi I - Pertahanan, Intelijen, Luar Negeri, Komunikasi dan Informatika
           


Informasi Pribadi

Tempat Lahir
Tanjung Karang
Tanggal Lahir
06/06/1965
Alamat Rumah
Jl. Parkit/Musyawarah, RT.004/RW.01, Kelurahan Sawah Lama. Ciputat. Kota Tangerang Selatan. Banten
No Telp
0812 8977 4777

Informasi Jabatan

Partai
Partai Keadilan Sejahtera
Dapil
Lampung I
Komisi
I - Pertahanan, Intelijen, Luar Negeri, Komunikasi dan Informatika

Sikap Terhadap RUU

Dana Saksi dan Sistem Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat — Panitia Khusus Rancangan Undang-Undang tentang Pemilihan Umum (Pansus RUU Pemilu) DPR RI Rapat Kerja dengan Menteri Dalam Negeri, Kementerian Keuangan dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

Muzammil mengatakan terhadap satu pengawas TPS, perlu diberikan pasal tambahan di PKPU atau Perbawaslu bahwa partai bisa akses, perlu dijadikan rumusan, baik norma maupun penguatan. F-PKS setuju dengan sistem pemilu terbuka.


Laporan Panitia Kerja (Panja), serta Pendapat Akhir Mini Fraksi, Pemerintah, dan DPD-RI terhadap RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota — Komisi 2 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Dalam Negeri RI dan Komite I DPD-RI

Almuzammil mengatakan bahwa kemenangan Kepada Daerah saat ini dipersepsikan oleh masyarakat karena kekuatan modalnya, bukan kualitasnya. Terkait dukungan Parpol atau gabungan Parpol untuk mencegah calon tunggal, sebaiknya diturunkan. Untuk menghindari kemunculan calon independen, Fraksi PKS mengusulkan 15% dari 20% suara. Pasca Judicial Review (JR) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, MK telah menyatakan syarat pengunduran diri Gubernur, Bupati, dan Walikota telah menimbulkan ketidakpastian hukum. Almuzzammil juga menyampaikan jika ada Anggota DPR-RI, DPD-RI, dan DPRD yang mencalonkan diri sebagai Kepala Daerah tidak perlu mundur, cukup cuti, dan mundur dari jabatan di alat kelengkapan dewannya saja. Terakhir, Almuzzammil menyampaikan bahwa Fraksi PKS menerima RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota untuk dibahas di tingkat selanjutnya dengan catatan terkait perubahan persentase Parpol/Gabungan Parpol dan Anggota DPR-RI, DPD-RI, dan DPRD yang mencalonkan diri tidak perlu mundur dari jabatannya.


Laporan Panja dan Pengambilan Keputusan Pengharmonisasian RUU Konsultan Pajak — Badan Legislatif (Baleg) DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Pengusul

Al Muzammil mengatakan bahwa PKS berpandangan RUU ini bukan prioritas utama kalau untuk penerimaan pajak seharusnya yang menjadi prioritas reformasi perpajakan, penggunaan data tax amnesty, PKS berpendapat pembahasan RUU ini sebelum pembahasan RUU terkait pajak akan menimbulkan masalah, maka RUU ini dpt diusulkan kembali setelah RUU KUP selesai dibahas dan fraksi PKS keberatan dan meminta menunda karena RUU KUP yang beririsan dengan RUU konsultan pajak sekarang masih sedang dibahas.


Tanggapan

Rancangan Undang-Undang tentang Pertahanan — Badan Legislasi DPR-RI Rapat Pleno Rancangan Undang-Undang tentang Pertahanan

Almuzzammil setuju bahwa naskah tertulis akan disusulkan.


Pembahasan Rancangan Anggaran Pemasukan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun 2016 — Komisi 2 DPR RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) dan Sekretaris Kabinet (Seskab)

Almuzzammil menanyakan apakah Perda ini dibatalkan karena bertentangan atau ada kekosongan Undang-Undang.


Peraturan Komisi Pemilihan Umum - RDP Komisi 2 dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU)

Almuzammil mempertanyakan pemeriksaan kesehatan mengapa tidak di akhir saja dan logikanya bagaimana. Terkait bupati dan walikota yang harus mengundurkan diri jika mencalonkan jadi gubernur, Almuzammil meminta agar hal tersebut ditinjau kembali pada pembahasan nanti.


Laporan Kinerja Ombudsman RI (ORI) — Komisi 2 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Ombudsman Ombudsman RI (ORI)

Almuzzammil mengatakan poin pertanyaannya adalah tentang e-KTP, revisi UU ORI, peringkat pelayanan publik, ekspose hasil audit ORI, dan solusi kantor ORI di daerah yang bisa bekerja sama dengan Pemda. Ia menyampaikan ada 13.000 kasus tanah dengan TNI yang bisa dibahas di Panja Tanah dengan Komisi 1.


Respon Pemerintah terhadap Fraksi atas RAPBN 2017, Laporan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pengambilan Keputusan RUU Pilkada — DPR-RI Rapat Paripurna ke-66 dengan Ketua Badan Pemeriksa Keuangan RI, Menteri Keuangan RI dan Menteri Dalam Negeri RI

Almuzzamil menyampaikan bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 17 Tahun 2008 bahwa untuk maju menjadi calon pasangan tidak perlu mengundurkan diri. Mahkamah Konstitusi mendapat equal treatmant terhadap pejabat. Fraksi PKS menegaskan bahwa seharusnya anggota DPR, DPD, DPRD tidak perlu mundur karena menurut Keputusan Mahkamah Konstitusi adalah kepala daerah tidak perlu mundur.


Persetujuan Pengesahan Rancangan Undang-Undang Paris Agreement — DPR-RI Rapat Paripurna ke-81dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Almuzzammil sangat setuju dengan pendapat Dokter Kamal mengenai toleransi. Bentuk toleransi adalah kehormatan. Hasil terbesar toleransi adalah respek dalam hubungan sosial, kenyamanan individu dan sosial. Menurut Almuzzammil, pemimpin tidak boleh masuk dalam pemahaman kitab suci agama lain. Peran pemimpin sangat penting untuk toleransi yang dibangun. Seorang pemimpin harus menghargai agama yang berbeda.


Pendapat Fraksi-Fraksi terhadap RUU ASN dan RUU MD3 menjadi RUU Usul Inisiatif Anggota DPR RI, Penetapan Kembali Tim-Tim Kerja DPR RI, dan Pengesahan Perpanjangan Waktu Pembahasan RUU tentang Sistem Perbukuan dan RUU tentang Kebudayaan — Rapat Paripurna DPR RI

Muzzamil mengatakan bagaimana status para pembuat lambang atau tulisan di bendera merah putih yang
adalah perbuatan menodai bendera Indonesia, mengapa pelakunya tidak dihukum. Sementara Nurul Fahmi ditangkap seperti seorang teroris dan pengedar narkoba. Muzzamil meminta Kapolri untuk menegakkan supremasi hukum, DPR RI meminta Jokowi ikut memantau kinerja Kapolri, jangan sampai sejarah Presiden Jokowi dinodai oleh penangkapan orang yang menggunakan kata-kata suci.


Peraturan KPU dan Peraturan Bawaslu — Komisi 2 DPR RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) Lanjutan dengan Ketua Komisi Pemilihan Umum, Ketua Bawaslu, dan Kementerian Dalam Negeri

Almuzzamil mengatakan yang dimaksud terstruktur adalah kecurangan yang dilakukan oleh aparat struktural. Apakah Bawaslu keluar dari norma tersebut karena pelanggar tidak hanya struktur. Bagaimana jika pelakunya bukan orang struktur tapi berdampak masif.


Perubahan Tata Tertib — Badan Legislasi DPR-RI Rapat Pleno dengan Tenaga Ahli Badan Legislasi DPR-RI

Almuzzamil berharap setelah usulan ini disahkan bisa memperkuat DPR-RI. Almuzzamil juga setuju jika dibahas lebih lanjut.


Mendengarkan Masukan terkait RUU tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu) — Panitia Khusus (Pansus) DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Prof. Surya Jaya (Hakim Agung Mahkamah Agung), Prof. Harkristuti Harkrisnowo (Dosen Fakultas Hukum Universitas Indonesia), Dian Puji Simatupang (Dosen Fakultas Hukum Universitas Indonesia), dan Kepala Pusat Penelitian Politik LIPI

Almuzzammil mengatakan bahwa persoalan sanksi pidana lebih kepada kualitas Pemilu. Ia juga mengatakan jika sanksi diadakan namun tidak dapat menghukum, maka fungsinya akan hilang. Ia membuka saran untuk pakar dan akademisi terkait upaya agar kemenangan bukan milik hartawan, melainkan negarawan. 


Pengambilan Keputusan Tingkat II RUU Pengesahan Protokol Perubahan Persetujuan Marrakesh mengenai Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) dan Peraturan Perundang-undangan Organisasi Masyarakat, serta Perpanjangan Waktu Pembahasan RUU Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umroh (PIHU), RUU Larangan Minuman Beralkohol, RUU Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), RUU Ketentuan Umum Perpajakan (KUP), RUU Pertembakauan, RUU Wawasan Nusantara — Paripurna DPR RI ke-114

Muzammil mengatakan perppu ormas terburuk sepanjang masa serta melanggar hak demokratis.


Lapangan Kerja dan Evaluasi Kinerja 2016 — Komisi 2 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat dengan Lembaga Administrasi Negara, Badan Kepegawaian Negara, dan Arsip Nasional Republik Indonesia

Muzammil menyampaikan bahwa saat dahulu di tahun 1999 hingga tahun 2000 dirinya pernah ke Australia kerja kasar dan uangnya cukup. Sedangkan kalau di Indonesia sudah kerja kasar tetapi uang atau gajinya tidak cukup.

Melihat hal tersebut, Muzammil meminta tolong kepada Badan Kepegawaian Negara (BKN) untuk dikaji apakah sistem penggajian yang cukup, dan Muzzamil juga bertanya bagaimana sistem penggajian yang ideal.


Pembahasan terkait Meikarta — Komisi 2 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Ketua Ombudsman RI, Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri RI, Pemerintah Provinsi Jawa Barat, dan Pemerintah Kabupaten Bekasi

Almuzzammil menyarankan perlunya solusi konkret untuk persoalan pembangunan Meikarta dan perlu dicari tahu penyebab persoalannya terkait kelambatan Pemerintah Provinsi atau memang kesalahan dari Meikarta. 


Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Kapolri, Evaluasi Penegakkan Hukum Tahun 2017 dan Program Prioritas, Sinergitas Polri dengan Aparat Hukum Lain dalam Penanganan Korupsi, Persiapan Polri dalam Menghadapi Pilkada 2018, dll — Komisi 3 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri), Kepala Kepolisian Daerah (Polda) Metro Jaya, Direktur Lalu Lintas (Ditlantas), Direktorat Intelijen Keamanan (Dit Intelkam), Divisi Cyber Crime Polri

Almuzzammil mengatakan dalam bahasa agama, orang itu bebas dari rasa lapar dan aman dari rasa takut. Dalam konteks keduniawian, tugas kepolisian mengambil 50% dari kehidupan mereka. Keamanan tidak hanya kondisi fisik saja tapi juga kesejahteraan. Ia mengatakan tugas Kapolri luar biasa. Ia menyampaikan siapapun pemerintahan, di hadapan publik diukur dalam 3 aspek utama. Sejauh mana memberikan kesejahteraan, memberikan keamanan, dan kepemimpinannya memberikan keteladanan yang sifatnya spiritual. Ia setuju untuk lebih sehat bernegara harus menindak hoax yang dilakukan kelompok tertentu dengan mengatasnamakan agama tertentu dan lebih arif tidak menggunakan nama tersebut. Ia mengatakan bahwa keberagaman dan keamanan adalah ujungnya dalam konteks demokrasi. Menurutnya harus siap untuk menyukseskan pilihan rakyat sebagai bukti ukuran keberhasilan atau kegagalan. Terkait narkoba, ia mengatakan bahwa keamanan proxy war dalam menghancurkan bangsa adalah melalui narkoba. Menurutnya, Indonesia tidak punya sistem keamanan rakyat yang kuat. Ia menyampaikan di Lampung pada bulan Maret terjadi kasus asusila yang melibatkan Kapolsek dan istrinya Bripka yang harus segera ditindaklanjuti. Ia juga membahas pertemuannya dengan 5 Kapolri dan saat ini bertemu keenam Kapolri. Dalam sidang ia ingin mengangkat 1 urgensi tinggi peran dan tugas Polri dalam bahasa kemanusiaan dan bahasa agama.


Masukan Terhadap RUU Pesantren dan Lembaga Pendidikan Keagamaan — Badan Legislatif (Baleg) DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Forum Komunikasi Pesantren Muadalah

Almuzzammil mengatakan 20% anggota fraksi PKS dari lulusan pesantren diantaranya Hidayat Nur Wahid, dll. Keberhasilan pesantren menghasilkan tokoh tidak bisa dinafikan. Ia menyampaikan gerakan 212 boleh ada pro kontranya tapi pasal 31 ayat 3 (UUD 1945) tidak boleh ada pro kontranya. Ia mengatakan reformasi DPR mengakomodir betul pesantren sebagai bentuk pendidikan yang mendukung tiga hal tersebut. Ia mengatakan kalau ada lulusan pesantren yang iman taqwanya bermasalah, itu adalah aib. Tapi kalau lulusan pendidikan umum, belum tentu. Ia mengatakan PKS sangat setuju dan mendukung sekali usulan bahwa pesantren diatur dalam bentuk UU bukan hanya peraturan menteri agama. PKS mengapresiasi usulan PKB dan PPP. Seluruh fraksi mendukung untuk pembahasan RUU ini. Ia mengatakan bahwa anaknya semua di pesantren dan cara pesantren mengadopsinya itu dengan membuat paket A, B dan C itu tadi seperti di sekolah umum atau aliyah, ibtidaiyah seperti di madrasah. Ia menanyakan peran Pemerintah dalam pembinaan dan training. Ia juga menanyakan mengenai standarisasi pesantren. Ia mengatakan lebih bagus kalau RUU ini fokus mengatur pesantren saja.


Lanjutan Pembahasan Bab III Pasal 13-Pasal 16 DIM RUU Cipta Kerja — Badan Legislatif (Baleg) DPR-RI Rapat Panja dengan Tim Ahli Baleg, Tim Pemerintah dan DPD RI

Almuzzamil mengatakan menurutnya sesuai UU No. 21 Tahun 2011 khusus Pasal 7 yang mengatur tentang hierarki peraturan perundang-undangan yang menjadi wewenang DPR untuk melakukan pengawasan. Menurutnya, tidak ada salahnya jika Pemerintah sudah memiliki RPP.


Tanggapan Pengusul atas Hasil Kajian Tim Ahli — Badan Legislatif (Baleg) DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Pengusul RUU BUMN

Almuzammil mengatakan bahwa sehatnya BUMN tergantung laba dan ruginya, lalu sejauh mana RUU BUMN ini menjawab itu, lalu katanya Pertamina seumur-umur bermasalah secara keuangan padahal sumur yang ditinggal pertama memberi keuntungan bagi pengelola swasta.


Laporan Tugas Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN), Pembicaraan Tingkat 1 Terhadap Beberapa RUU, dan Pidato Penutupan Masa Sidang — Paripurna DPR-RI Masa Persidangan II Tahun 2018-2019

Almuzammil mengatakan bahwa ia mendorong Kemenlu untuk memberi klarifikasi terkait langkah-langkah yang akan ditempuh untuk mengatasi permasalahan masyarakat muslim Indonesia dengan China.


Fit and Proper Test (FPT) Calon Anggota Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) — Komisi 3 DPR RI Rapat Dengar Pendapat Umum dengan Calon Komisioner LPSK an. Susilaningtyas

Almuzzammil menanyakan komitmen calon anggota dalam menghadapi mafia dan menegakkan hukum terhadap korban yang alami penderitaan.


Uji Kelayakan dan Kepatutan — Komisi 3 DPR RI dengan Calon Anggota Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) an. Antonius Prijadi Soesilo Wibowo

Almuzammil mengatakan komisioner LPSK harus memiliki dua sikap penting yaitu kelembutan membela orang kecil dan keberanian melawan mafia keadilan. Oleh karenanya, Almuzammil menginginkan penjelasan soal pengalaman hidup calon anggota dalam menerapkan dua sikap tersebut.


Laporan Hasil Pemeriksaan BPK-RI terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) dan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) II Tahun 2018, Hasil Fit and Proper Test (FPT) Calon Hakim Agung Mahkamah Agung (MA), serta Tanggapan Fraksi-Fraksi atas Kebijakan Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) — Paripurna DPR-RI ke-155

Almuzzamil menyatakan bahwa konstitusi sangat menekankan HAM. Oleh karena itu, dalam konteks menghormati reformasi dan konstitusi negara, serta dalam rangka pengawasan, Almuzzamil mewakili Fraksi PKS mengingatkan negara untuk tetap berada dalam koridor pelaksanaan HAM dan negara juga memiliki Komnas HAM sehingga juga meminta keterlibatan Komnas HAM mengenai laporannya.


Tanggapan Pemerintah terhadap Pandangan Fraksi-Fraksi atas Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) — Paripurna DPR-RI ke-156

Almuzzamil mengingatkan kepada Hakim Konstitusi untuk tetap tegak lurus dan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) juga telah mengatakan akan tunduk kepada konstitusi dan hanya takut kepada Tuhan. Sesuai dengan pasal dalam UUD 1945, pejabat negara yang harus merupakan negarawan adalah hakim MK. Oleh karena itu, Almuzzamil mengimbau MK untuk tegak lurus menjaga marwah konstitusi dan menegakkan keadilan. Pada persidangan terkait 340 kasus yang terdapat di MK, Almuzzamil berharap sikap kenegarawanan ditegakkan tanpa berpihak pada siapapun.


Hasil Uji Kepatutan dan Kelayakan Anggota BPK, Pengambilan Keputusan RUU Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara, RUU Ekonomi Kreatif dan RUU Perkoperasian - Rapat Paripurna DPR RI ke-171

Almuzzammil mengatakan pasal tentang Penghinaan Presiden RI dalam RUU Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), maka F-PKS berpandangan aturan ini disahkan pada masa sidang ini.


Pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3), RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan — Badan Legislasi (Baleg) DPR-RI Raker dengan Mendagri dan Menkumham

Almuzzammil menanyakan ketiga RUU tersebut harus diselesaikan secara simultan atau tidak. Lalu, mengenai revisi Undang-Undang tentang MD3, Almuzzammil menanyakan kepada Pemerintah terkait usulan pasal lain, jika tidak ada, waktu berpikir antara Pemerintah dan DPR akan semakin efektif. Terakhir, terkait Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Almuzzammil menanyakan pemerintah memiliki usulan yang berbeda terkait dengan carry over atau tidak.


Fit and Proper Test Calon Anggota Dewan Energi Nasional (DEN) - Komisi 7 DPR RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Calon Anggota Dewan Energi Nasional (DEN) Atas Nama Arnold Soetrisnanto

Almuzzamil menanyakan apakah Arnold yakin dengan pemerintah akan menggunakan energi nuklir. Ia juga menanyakan berapa penghematan anggaran jika berganti ke energi nuklir.


Pengesahan Jadwal Acara Rapat Baleg Masa Sidang 1 Tahun 2019-2020 - Raker Baleg dengan Sekjen DPR

Almuzzammil mengkritisi terkait Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang selama ini tidak dimasukkan dalam narasi UU lama, dan banyak sekali Putusan MK yang Baleg tidak tahu.


Usulan RUU Perbantuan Militer - Badan Legislasi DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Imparsial (Inisiatif Masyarakat Partisipatif Transisi Berkeadians), Koalisi Masyarakat Sipil Pembela HAM, dan Dewan Pengawas LPP TVRI

Almuzzamil mengatakan TVRI dan RRI adalah garda terdepan untuk menguatkan opini publik, berbeda dengan TV swasta. Almuzzamil bertanya bagaimana nasib tiang pemancar yang tidak dipasang di hutan, Almuzzamil mengatakan pembahasan di Komisi 1 menyampaikan bahwa pemancar rusak dan perlu diperbaiki agar hak-hak publik diperjuangkan sejauh manapun. Almuzzamil mengatakan Sishamkamrata adalah kekuatan, kedekatan masyarkat dan TNI penting dan jangan sampai dimanfaatkan, harus dipastikan juga bahwa mendekatkan TNI dan rakyat tanpa senjata.


Penyusunan Prolegnas RUU Tahun 2020-2024 dan Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2020 - RDPU Baleg dengan PB Ikatan Dokter Indonesia

Terkait revisi UU Kedokteran itu, Muzzamil belum mendalaminya tetapi ia melihat ada arah dalam upaya perbaikan. Terkait penempatan dokter, Muzzamil berpendapat memang lebih baik jika putra daerah ditempatkan di daerahnya, seperti yang terjadi di Papua. Terkait pendekatan tren kedokteran herbalis, Muzzamil bertanya apakah UU Kedokteran sudah mengakomodir hal ini atau belum, dan Muzzamil meminta penjelasan bagaimana posisi tren kedokteran herbalis ini. Muzzamil menyampaikan bahwa PKS mendukung sepenuhnya asalkan itu upaya untuk perbaikan.


Rencana Kerja Tahun 2020 - Komisi 1 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dewan Pengawas dan Direksi Lembaga Penyiaran Publik (LPP) TVRI

Almuzzammil mengatakan keributan terkait honor SKK 5-6 bulan belum dibayar, Ali bertanya dimana peran Dewas dan Ombudsman dalam kasus ini dan Almuzzammil meminta kewenangan yang ada dijalankan secara proporsional, profesional dan terukur.  


Evaluasi Prolegnas Tahun 2015-2019 dalam Rangka Penyusunan Prolegnas Tahun 2020-2024 dan Prolegnas Prioritas Tahun 2020 – Badan Legislasi (Baleg) DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Staf Ahli Badan Legislasi (Baleg) DPR-RI

Almuzzamil menanyakan mengenai bagaimana dana pembuatan naskah akademik dan RUU jika fraksi-fraksi ingin mengajukan pembuatan UU.


Rencana Kerja Tahun Anggaran 2020 - Raker Komisi 1 dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika

Muzammil mengatakan bahwa hampir seluruh level secara teoritik dapat diserang oleh cyber attack.
Muzammil memberi masukan bahwa perlu adanya dialog antara Mekominfo, Kementerian Pertahanan, Badan Intelejen Negara (BIN) dan Sandi Negara untuk membangun cara berpikir yang lebih baik ke depannya.


Permasalahan pemecatan Dirut LPP TVRI - Komisi 1 RDP dengan Direksi LPP TVRI

Almuzzammil Yusuf mengapresiasi dewan Direksi ini mempertegas pada keterangannya di penutup dan juga mengapresiasi pak Helmy Yahya yang sudah mau menyelesaikannya di meja hukum, karena negara kita ini negara hukum. Kita juga besok atau lusa bisa mendengarkan pandangan dari pak Helmy Yahya karena itu hak beliau untuk menyampaikan pendapatnya dan juga nanti hak karyawan akan kita dengarkan juga setelah itu kita harus bertemu kembali dengan Dewas untuk melakukan pendalaman.


Tanggapan Pemerintah terhadap Pandangan Fraksi atas Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia - Paripurna 156

Almuzzamil mengingatkan kepada hakim konstitusi untuk tetap tegak lurus. Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) telah mengatakan akan tunduk kepada konstitusi dan hanya takut kepada Allah. Sesuai dengan pasal dalam UUD 1945, pejabat Negara yang harus merupakan negarawan adalah hakim MK. Oleh karena itu, Almuzzamil menghimbau MK tegak lurus menjaga marwah konstitusi dan menegakkan keadilan. Pada persidangan terkait 340 kasus yang terdapat di MK, Almuzzamil berharap sikap kenegarawanan ditegakkan tanpa berpihak pada siapapun.


RDPU Komisi 3 mengenai Fit and Proper Test Calon Hakim Mahkamah Konstitusi

Muzzammil menanyakan posisi peran hakim MK dalam mempertimbangkan tekanan asing seperti yang dilakukan oleh beberapa duta besar Eropa. Muzzammil menuturkan bila jumlah hakim MK sebanyak 9 orang dan bila terjadi judisial review dimana 4 orang menerima yudisial dari AILA dan 5 menyerahkan kepada konstitusi DPR RI untuk membentuk tim UU, dirinya menanyakan hal yang akan dilakukan oleh calon hakim MK.


Fit and Proper Test (FPT) Calon Komisioner Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) – Komisi 3 RDPU dengan Agustinus Purnomo Hadi

Al muzzamil menanyakan apakah dalam realita terkait perlindungan saksi dan korban di peradilan militer dapat dilakukan, mengingat kehidupan militer saat ini seperti terpisah dengan peradilan umum.


Fit and Proper Test (FPT) Calon Komisioner Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) – Komisi 3 RDPU dengan Sudaryatmo

Almuzzammil menanyakan apakah Bapak Sudaryatmo berani untuk mengambil resiko untuk mengungkap mafia-mafia narkoba atau tidak, karena Bapak merupakan salah satu calon Komisioner LPSK.


Latar Belakang

Drs. H. Almuzzamil Yusuf MSi adalah politisi senior dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan terpilih untuk keempat kalinya menjadi Anggota DPR-RI periode 2019-2024 mewakili Dapil Lampung I setelah memperoleh 71.441 suara. Pada periode 2009-2014, pria yang akrab dipanggil Zamil ini bertugas di Komisi I yang membidangi pertahanan, luar negeri, intelijen dan informatika. Di periode 2014-2019 Zamil bertugas menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi III yang membidangi hukum, HAM dan keamanan. Lalu, ia bertugas di komisi IV DPR-RI pada tahun 2015. April 2016, Almuzzamil Yusuf dipercayai Fraksi PKS untuk menjadi Wakil Ketua Komisi II DPR-RI. Saat ini, ia bertugas di Komisi I.

Dari pernikahannya dengan Nurul Hidayati K. Ubaya, Zamil sudah dikaruniai 6 orang anak. Namun, tiga anaknya lebih dulu dipanggil Yang Maha Kuasa.

Pendidikan

S1, Ilmu Politik dan Ilmu Sosial, Universitas Indonesia, Depok (1992)

S2, Magister Ilmu Komunikasi Politik, Universitas Sahid, Jakarta (2012)

Perjalanan Politik

Saat duduk di bangku kuliah untuk meraih gelar Sarjana dari Jurusan Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di Universitas Indonesia, pria yang akrab dipanggil Zamil ini aktif dalam berbagai kegiatan organisasi. Selain menjabat sebagai Ketua Mushola FISIP UI, ia dipercaya menjadi Ketua Senat Mahasiswa.

Ia terjun masuk ke politik saat bergabung dengan Departemen Pemuda dan Kaderisasi DPP Partai Keadilan. Posisinya perlahan naik hingga menjadi Ketua Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

Zamil berhasil melenggang ke Senayan dan menduduki kursi Komisi I yang membidangi Pertahanan, Luar Negeri, dan Informasi untuk periode 2009-2014. Ia terpilih perolehan 46.205 suara dari daerah pemilihan Lampung I yang meliputi Kota Bandar Lampung, Kabupaten Lampung Barat, Kabupaten Lampung Selatan, Kabupaten Tanggamus, Kabupaten Pesawaran, dan Kota Metro.

Kini ia maju menjadi anggota dewan untuk dapil yang sama, dan ia menjadi bagian dari Komisi III (hukum, HAM, dan Keamanan).

Pada Pilkada Serentak 2015, Zamil maju mencalonkan diri menjadi Calon Bupati Pesawaran, Lampung. (sumber)

Visi & Misi

belum ada

Sikap Politik

RUU Pemilihan Umum (RUU Pemilu)

24 Mei 2017 - Muzzammil menghimbau mengenai presidential threshold harus memungkinkan partai politik (parpol) untuk mencalonkan presiden, karena presidential threshold 20 persen dirasa masih berat, tidak ada parpol yang dapat sampai dan iya setuju jika Ayat 4, 5, 6 tetap diajukan.

Terkait dengan metode kampanye dalam pemilu, Muzzammil berpendapat bahwa seperti di negara lain semua parpol (partai politik) bentuk, ukuran dan tempat pemasangannya sama, sehingga semuanya terlihat sama tidak ada perbedaan dalam metode kampanye dan harusnya kampanye dengan stasiun televisi pemerintah yang didukung oleh TVRI dan RRI ataupun alat kampanye lain seharusnya dananya dari negara, karena pemilu adalah pesta rakyat maka menggunakan lembaga milik rakyat.

Perihal pendanaan untuk saksi yang dibiayai oleh negara, lanjut Muzzammil, maka Fraksi PKS menyetujui hal tersebut, dengan adanya saksi juga turut mendukung kerja dari KPU, dan saksi sebaiknya bukan dari parpol, guna terciptanya Pasal 22 E Ayat (5) yaitu pemilu yang jujur dan adil agar kualitas penyelenggaraan pemilu menjadi kuat. [sumber]

RUU Pilkada

2 Juni 2016 - (DetikNews) - Revisi UU Pilkada yang akan disahkan dalam paripurna DPR pada Kamis (2/5), menyisakan dua persoalan yang belum tuntas. Salah satunya soal keharusan anggota DPR mundur jika maju dalam Pilkada.

Dua fraksi yang menolak anggota DPR mundur di Pilkada adalah PKS dan Gerindra, sisanya setuj umundur. PKS beralasan menolak anggota DPR mundur di Pilkada, karena calon petahana (incumbent) juga tidak diharuskan mundur.

"Jika kepala daerah (incumbent) yang menjadi calon kepala daerah tidak mundur, maka hal yang sama seharusnya berlaku bagi calon kepala daerah yang menjabat sebagai anggota dewan," ucap Wakil Ketua Komisi II asal PKS Almuzammil Yusuf dalam keterangan tertulis, Selasa (31/6/2016).

"Karena anggota dewan dan kepala daerah memiliki status yang sama sebagai pejabat negara yang dipilih secara politik oleh publik," imbuhnya.

Logikanya, kata Muzzammil, sesuai dengan Putusan MK Nomor 17/PUU-VI/2008 yang menyatakan bahwa syarat mundur bagi pejabat negara, menimbulkan ketidakpastian hukum bagi jabatan kepala daerah yaitu lima tahun. Dan merupakan perlakuan yang tidak sama antar-sesama pejabat negara sehingga bertentangan dengan UUD 1945 Pasal 28D ayat 1.

"Jika menggunakan logika putusan MK tersebut, maka calon kepala daerah yang menjabat sebagai anggota dewan tidak perlu mundur dari jabatan keanggotaanya. Cukup mengambil cuti dan mundur dari jabatan pimpinan atau alat kelengkapan dewan," tegasnya.

Selain isu soal keharusan anggota DPR di Pilkada, Almuzammil juga menjelaskan soal keinginan PKS agar dalam revisi UU Pilkada, syarat pencalonan dari parpol dipermudah. Gagasan ini disetujui juga oleh Gerindra, Demokrat, dan PKB.

"Fraksi PKS berpandangan bahwa persentase syarat mengajukan pasangan calon melalui partai politik dan atau gabungan partai politik perlu diturunkan. Dari sebelumnya 20% perolehan kursi atau 25% perolehan suara sah menjadi 15% dari perolehan kursi atau 20% perolehan suara sah," terang Muzammil

Muzzammil beralasan, dengan syarat yang diperingan maka sangat penting untuk membuka ruang yang lebih luas bagi munculnya calon-calon kepala daerah yang berkualitas. Selain itu juga untuk mengurangi potensi terjadinya calon tunggal.

Lagi pula kata Muzammil, persantase ini masih diatas persentase syarat calon perseorangan. Oleh karena itu, PKS mengajak seluruh komponen bangsa mencari solusi Pilkada yang lebih memungkinkan lahirnya negarawan di daerah dan pusat.

"Sehingga pilkada bukan semata menjadi panggung bagi para hartawan untuk menguasai panggung politik daerah," imbuh Muzammil. [sumber]

RUU Komisi Pemberantas Korupsi (RUU KPK)

9 Februari 2016 - Almuzzamil merumuskan bahwa perubahan adalah adalah kepastian dalam kehidupan. Menurutnya, banyak hal yang perlu dikoreksi dalam ketatanegaraan Indonesia. Selanjutnya, Almuzzamil menanyakan kepada para Pakar bagaimana dampak korupsi uang dan korupsi kewenangan, serta mana yang lebih berbahaya di antara keduanya.

Muzzammil menyampaikan bahwa dalam Pasal 36 UU KPK, tidak diatur mengenai Pimpinan KPK yang dapat mengundurkan diri di tengah masa jabatannya untuk meraih jabatan lain. Muzzammil mempertanyakan apakah sebaiknya Pasal 36 UU KPK diatur agar tidak ada barter jabatan politik tertentu. Menurutnya, soerang Pimpinan KPK boleh mengundurkan diri, asalkan tidak mengejar jabatan lain yang dibiayai APBN. Muzzammil mempertanyakan apakah bila tidak ada SP3, maka sebaiknya ada pembatasan waktu untuk proses penetapan terdakwa. Hal itu karena Muzzammil menemukan bahwa ada yang sudah 3 tahun, tetapi belum ditetapkan terdakwa.

Muzzamil mengusulkan agar pemilihan dewas dilakukan seperti pemilihan Komisioner KPK, serta biarlah Dewas itu mengawasi seindependen mungkin kinerja KPK. Menurut Muzzammil, Dewas itu penting, tetapi sayangnya tidak bertanggung jawab kepada Presiden. [sumber]

1 Februari 2016 - Almuzzammil bersyukur bisa hadir dalam rapat ini. Menurutnya, ini momen langka karena menguji kenegarawanan masing-masing pribadi sebagai anggota DPR. Almuzzammil menilai bahwa tata kelola pemerintahan yang baik perlu dilakukan revisi, tidak terkecuali kepada KPK. Almuzzammil membenarkan bahwa kekuasaan memang perlu diawasi agar bisa berjalan.

Almuzzammil menilai bahwa good government memang harus berangkat dari naskah akademis karena menurutnya naskah akademis tidak beda dengan analisis SWOT. Almuzzammil juga menyampaikan harapan besar publik yang ingin melihat naskah akademis tersebut. Selain rapat ini, Almuzzammil merasa perlu adanya Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU). RDPU perlu dilakukan agar naskah akademik dan draf RUU KPK diuji oleh kampus karena itu akan lebih produktif. Bila tiba-tiba begitu saja ketuk palu, Almuzzammil yakin akan banyak gempuran. Almuzzammil menuturkan bahwa KPK bukanlah lembaga malaikat yang dijalankan manusia, hanya Nabi saja yang tidak tergoda duniawi. Almuzzammil yakin perkembangan KPK telah sampai pada satu analisis bahwa KPK tidak seperti malaikat. Almuzzammil mengusulkan pembahasan RUU KPK mengundang ahli atau pakar agar publik tahu. [sumber]

RUU Kewirausahaan Nasional

2 Februari 2016 - Almuzzammil mengatakan bahwa yang dikatakan ketua Panitia Kerja (Panja) adalah sikap PKS sepenuhnya. Oleh karena itu, Fraksi PKS menyetujui RUU Kewirausahaan Nasional. [sumber]

RUU Larangan Minuman Beralkohol

22 Juni 2015 - Menurut Almuzzammil berdasarkan UUD 1945 Pasal 28 Ayat 1 menjamin setiap warga negara berhak mendapatkan lingkungan yang sehat. Dengan mengucapkan Bismillah Fraksi PKS menyetujui draft RUU Larangan Minuman Beralkohol untuk dilanjutkan dalam rapat lebih lanjut. [sumber]

Tes Keperawanan

  1. Almuzzamil Yusuf (PKS): Mendukung Tes Keperawanan dalam Seleksi Polwan (source)

Perppu KPK

Pada 23 April 2015 Almuzzammil memberikan beberapa catatan mengenai Perppu KPK yaitu:

  1. Segera direvisi agar lebih baik dan komprehensif
  2. Kami usulkan Komite Etik KPK sifatnya permanen dan melekat kepada KPK
  3. Jangan lagi Komite Etik KPK bersifat ad hoc
  4. Fraksi PKS menyarankan KPK harus diawasi oleh tokoh-tokoh berintegritas
  5. KPK harus cepat dan tegas dalam pemberantasan korupsi dan ke internal diri mereka sendiri
  6. Komisioner KPK tidak boleh jadi pejabat negara saat memegang posisi dan dua tahun pasca jabatannya sebagai pimpinan KPK
  7. Menyetujui penetapan Perppu KPK untuk menjadi UU [sumber]

RUU Kekarantinaan Kesehatan

2 Maret 2016 – Rapat Baleg dengan Tenaga Ahli membahas jadwal. Muzzamil menanyakan, kok ada dua RUU mirip sejenis, tapi sama-sama masuk Prolegnas. Muzzamil mengatakan ini kesalahan kita semua kalau dari sudut balapan RUU usul pemerintah (RUU Kekarantinaan Kesehatan) lebih dulu karena sudah ada surat presidennya sedangkan RUU usul DPR masih harmonisasi (RUU Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan). Muzzamil mengusulkan, tenaga ahli Baleg coba mengkaji RUU yang dibuat DPR di komisi 4 dan yang dibuat pemerintah. Muzzamil berkata, tolong tenaga ahli menyandingkan kedua RUU karantina hewan dan kesehatan dan di mana irisannya. Muzzamil berkata, kita tidak bisa tutup mata membiarkan kedua RUU ini sama-sama jalan karena bisa overlapping.[sumber]

Tanggapan

RUU Penyadapan

20 September 2018- Baleg rapat dengan tenaga ahli. Muzzamil mengatakan bahwa pengawasan penyadapan Ia kira kita ini mendukung penegak hukum dan kita tidak mau dilakukan tidak pada tempatnya. Sehingga penyadapan yang ada betul-betul diselanggarakan untuk bantuan hukum. Pasal 11 ayat 9 wajib dilengkapi agar tidak diperlemah pada satu sisi dan di perkuat pada sisi lain. Muzzamil mengatakan bahwa di UU BIN. Bentuk pengawasan DPR boleh masuk ke sebagian BIN.Muzzamil meminta untuk bab pengawasan penyadapan UU BIN juga dilihat.Muzzamil juga mengatakan bahwa beberapa UU yang kita bahas kontroversi dan ujung-ujungnya gak jadi. Sehingga penyadapan secara optimal masuk tapi penguatan lembaga pengawasan itu bisa dibarengi.[Sumber]

Fit and Proper Test - Calon Hakim Agung MA Kamar Perdata atas nama Pri Pambudi Teguh

10 Juli 2018 - Dalam RDPU Fit and Proper Test (FPT) Komisi 3 dengan Calon Hakim Agung Kamar Perdata atas nama Pri Pambudi Teguh, Almuzzammil menanyakan jika dalam kasus perdata, pilihan mediasi yang dilakukan tidak membawa kedua belah pihak sukses dalam mediasi, adakah gagasan hukum yang harus segera DPR berikan untukberkontribusi. [sumber]

PKPU dan Perbawaslu - Peraturan Persyaratan Partai Peserta Pemilu 2019

28 Agustus 2017 - Pada Rapat Dengar Pendapat (RDP) lanjutan dengan KPU, Bawaslu dan Dirjen Otda Muzzamil menyarankan agar data-data terkait Pemilu menggunakan sistem saja supaya nantinya tinggal diunduh dari internet, karena saat ini sudah jaman digital. Menurut Muzzamil kita harus menjadikan pusat sebagai strategis, agar yang dibawa adalah 34 lembaga saja. Muzzamil mengatakan bahwa kantor pusat Parpol itu sangat strategis, sangat sulit untuk berkotak-kotak. Muzzamil menyatakan agar KPU mempermudah proses dan jangan menambah pasal-pasal yang sudah ada di UU. Muzzamil menyarankan agaraa map per provinsi dikumpulkan langsung agar lebih mudah. Terkait dokumen memang bisa jadi beban peserta, tapi bagi kami akses pengawasan sangat penting. [sumber]

Pemecatan Fahri Hamzah dari Partai Keadilan Sejahtera

17 Mei 2016 - Al Muzammil menyampaikan sikap Fraksi PKS atas putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel) yang memenangkan Fahri Hazmah terkait pemecatan Fahri Hamzah dari PKS. Muzammil menuturkan, dalam Undang-Undang Partai Politik (UU Parpol) disebutkan bahwa jika terjadi perselisihan di internal parpol, maka harus diselesaikan secara internal melalui Mahkamah Parpol, bukan melalui pengadilan perdata. Menurut Al Muzzammil, Pengadilan perdata hanya bisa menyelesaikan kasus perdata, bukan memutuskan hal substansial perselisihan internal parpol. [sumber]

Apresiasi untuk Kapal Khusus Pengangkut Ternak

13 Desember 2015 - (MetrotvNews.com) - Kapal khusus pengangkut ternak, KM Camara Nusantara I yang berlabuh di Pelabuhan Tanjung Priok pada Jumat dini hari. Hal ini sebagai langkah Kementerian Pertanian RI setelah Presiden RI Joko Widodo menargetkan Indonesia mampu swasembada daging dan memerintahkan Kementerian Perhubungan membangun kapal khusus pengangkut ternak.

Langkah Presiden tersebut disikapi Menteri Pertanian RI, Andi Amran Sulaiman pada pekan depan (18/11) akan memantau langsung kesiapan hewan ternak di Kupang, NTT bersama Gubernur NTT Frans Leburaya kemudian melakukan koordinasi Badan Karantina Pertanian dan dialog bersama para peternak di Kupang, NTT pada hari yang sama.

Menanggapi hal ini, Anggota DPR Almuzzammil Yusuf dari Fraksi Partai Keadilan Sosial (PKS) melalui pernyataan tertulisnya mengapresiasi langkah Pemerintah RI yang menghadirkan kapal ternak untuk mendukung pemasaran sapi dan sekaligus meringankan harga di tingkat konsumen.

"PKS mengapresiasi terobosan ini. Karena keberadaan kapal tersebut tidak hanya akan memangkas biaya trasportasi tapi juga lama perjalanan transportasi yang berdampak positif pada kesehatan sehingga sedikitnya penurunan bobot hewan ternak," kata politisi senior PKS tersebut melalui keterangan persnya, Minggu (13/12/2015).

Dia mengajak semua pihak untuk mendukung langkah Kementerian Pertanian RI untuk mensukseskan kebijakan tersebut demi mendukung kedaulatan pangan di Indonesia.

Sebagaimana diketahui, Presiden Jokowi didampingi Mentan Andi Amran Sulaiman, Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo, Kapolri Jenderal (Pol) Badrodin Haiti, Menteri Perhubungan RI Ignasius Jonan pada 11 Desember meninjau kapal ternak KM Camara Nusantara I yang berlabuh di Pelabuhan Tanjung Priok setelah melakukan pelayaran perdana dari Pelabuhan Tenau di Kupang, NTT pada Minggu 6 Desember pukul 01.00 WITA menuju Jakarta. (sumber)

Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan - RAPBN 2016

19 November 2015 - Almuzzamil menyatakan bahwa pembahasan DAK tidak pernah dikonfirmasi dengan Komisi 4. Almuzzamil merasa khawatir bila rakyat lantas menyalahkan Pemerintah. Almuzzammil menanyakan bagaimana proses hukum terkait kebakaran hutan di Riau. Dirinya meminta Menteri Pertanian dan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk berbicara kepada Presiden agar 3,5 juta hutan yang terbakar dijadikan lahan pertanian. [sumber]

Evaluasi Penanggulangan dan Pemberantasan Terorisme

8 April 2015 - Almuzzammil apresiasi segala upaya BNPT mencegah terorisme. Almuzzammil menegaskan bahwa Fraksi PKS murni khawatir ekses aksi blokir BNPT serta khawatir semua ini agenda ‘Barat’. Almuzzammil harap BNPT lebih rangkul ulama-ulama agar upaya BNPT tidak dipersepsikan Islamphobia. Almuzzamil dorong BNPT untuk tegas pada website-website penyebar komunisme, separatisme dan Anti-Pancasila. Menurut Almuzzammil pagi tadi dalam 15 menit Almuzzammil bisa temukan 3 website yang pro-komunis. Almuzzammil menyorot Kasus Putri Indonesia 2015 (Anindya K.Putri) yang berbaju lambang palu arit dan apresiasi klarifikasi yang dilakukannya. Almuzzammil harap BNPT berlaku adil dan sama tegas dan berimbang antara islam radikal dan pro-komunis. [sumber]

Penentuan Prolegnas 2015

Pada 28-29 Januari 2015 - Almuzzammil menyampaikan tiga prioritas dari Fraksi PKS adalah RUU Ketahanan Keluarga, RUU Kewirausahaan dan RUU Kebutuhan Pokok. [sumber]

Kinerja PPATK

Pada 27 Januari 2015 - Almuzzammil menilai PPATK harus bertanggung jawab atas laporannya mengenai ‘rekening gendut’ milik calon Kapolri, Budi Gunawan, yang membuat gejolak politik di Indonesia. Almuzzammil berharap KPK dan Polri dua-duanya berkepala dingin dan bijaksana untuk mencairkan suasana politik yang memanas. [sumber]

Pemilihan Kapolri

Pada 15 Januari 2015 - Almuzzamil menghargai asas praduga tak bersalah walaupun BG ditetapkan KPK sebagai tersangka. Almuzzamil benci atas situasi sekarang dimana Polri seakan diadu domba dengan KPK. Menurut Almuzzammil proses Pilpres 2014 lalu buruk dan sarat intervensi pihak ‘asing’. Almuzzamil ingin memastikan saja bahwa BG bukan antek dari pihak ‘asing’ tersebut. [sumber]

14 Januari 2015 - pada saat fit & proper test untuk Budi Gunawan sebagai calon Kapolri - Yusuf belum puas dengan Polri yang 0% corruption. Ia juga benci dengan adu domba oleh KPK yang memberikan Budi Gunawan status TSK.

Pertanyaan untuk Budi Gunawan dari Yusuf adalah bagaimana ia akan menghadapi pengaruh asing yang negatif.

Saat rapat dengar pendapat Komisi 3 dengan PPATK, Al Muzzamil menanyakan kepada PPATK "Pasca laporan rekening gendut BG oleh PPATK bikin politik kacau 3 pekan terakhir. Apa tanggung jawab PPATK?" [sumber]

Yosef menyinggung soal makalah yang disusun Pri Pambudi yang berkaitan dengan kehutanan, menurut Yosef penetapan kawasan hutan sering mencatok lahan adat, bila terjadi konflik masyarakat dan pemerintah, Yosef menanyakan apakah calon hakim Pri Pambudi memilih perdata atau pidana. Terkait jawaban Pri Pambudi yang memilih keadilan dibandingkan kepastian hukum, Yosef mencontohkan dalam konflik tanah, ketika tidak ada bukti formal tapi ada saksi, dan saat cek saksi bilang demikian, Yosef menanyakan apa yang akan diputuskan oleh Pri Pambudi. Yosef juga menanyakan terkait kasus di Sidoarjo, ada lahan yang diklaim milik Perhutani, tapi diakui milik Pemda, sementara yang menjadi korban adalah masyarakat yang sewa lahan dari Pemda, Yosef menanyakan pendapat dari Pri Pambudi tentang siapa yang bersalah dalam kasus tersebut.

Informasi Pribadi

Tempat Lahir
Tanjung Karang
Tanggal Lahir
06/06/1965
Alamat Rumah
Jl. Parkit/Musyawarah, RT.004/RW.01, Kelurahan Sawah Lama. Ciputat. Kota Tangerang Selatan. Banten
No Telp
0812 8977 4777

Informasi Jabatan

Partai
Partai Keadilan Sejahtera
Dapil
Lampung I
Komisi
I - Pertahanan, Intelijen, Luar Negeri, Komunikasi dan Informatika