Informasi Pribadi
Informasi Jabatan
Sikap Terhadap RUU
Tanggapan
Pembahasan Perjanjian Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Pidana Antara Republik Indonesia dan Republik Sosialis Vietnam — Komisi 1 DPR RI Rapat Kerja dengan Menteri Hukum dan HAM, serta Kementerian Luar Negeri
Ahmad Zainuddin menegaskan perjanjian kerjasama yang dilakukan dengan negara lain hari memegang prinsip hukum internasional. Ia menegaskan Fraksi PKS menyetujui RUU pengesahan perjanjian timbal balik antara Indonesia dan Vietnam.
Latar Belakang
Ahmad Zainuddin adalah seorang politikus senior dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) kelahiran Ponorogo, Jawa Timur tanggal 25 Maret 1966. Ahmad terpilih kembali menjadi Anggota DPR-RI periode 2014-2019 dari Dapil Jakarta 1 setelah memperoleh 50.474 suara. Pada periode 2009-2014, Ahmad bertugas di Komisi X yang membidangi pendidikan, kebudayaan, pariwisata, ekonomi kreatif, pemuda dan olahraga. Di 2014-2019, Ahmad bertugas di Komisi I yang membidangi pertahanan, intelijen, luar negeri, komunikasi dan informatika. Pada April 2016, ia dipindahkan bertugas di Komisi IX sebagai anggota.
Pendidikan
S1, Syariah, Lembaga Ilmu Pengetahuan Islam dan Arab Jamiyah Imam Muhammad Ibnu Sa'ud, Jakarta (1991)
Perjalanan Politik
Ahmad Zainuddin tumbuh dan besar di lingkungan pesantren. Ahmad Zainuddin adalah alumni Pesantren Walisongo di Ponorogo. Ahmad adalah mantan Dosen di beberapa institusi antara lain Al Hikmah di Jakarta (1991-1992) di Ma'had Al Islah di Tangerang (1993-1996) di Ma'had Al Khoirot di Condet, Jakarta (1997-1999) dan di STEI-SEBI di Ciputat, Tangerang (2003).
Selain dunia pendidikan, suami dari Wahidah R. Bulan ini juga berkecimpung di dunia jurnalistik, menjadi Penulis Majalah Intilaq tahun 1991 dan juga Penulis Majalah Sabili tahun 1996, di tahun 1993 dia juga bekerja sebagai Editor Buku, 7 Karakteristik Akhwat Muslimah. Beberapa karya tulis Ahmad Zainuddin juga diterbitkan seperti - Sabar dalam Al Qur’an, Sunah dan Kedudukannya Dalam Al Qur’an, dan juga Jenis-jenis Laba dalam Perdagangan dalam Pandangan Islam yang diterbitkan LIPIA. Tahun 1993 Ahmad Zainuddin juga dipercaya untuk memegang jabatan sebagai Direktur Ma’had Al Islah, Tangerang selama 3 tahun dan Direktur Yayasan Al Iman, Depok pada tahun 2003.
Visi & Misi
belum ada
Program Kerja
belum ada
Sikap Politik
belum ada
Tanggapan
Dorong Indonesia Mendamaikan Konflik antara Arab Saudi dengan Iran
7 Januari 2016 - (DetikNews) - Pemerintah Indonesia melakukan kebijakan proaktif melalui upaya diplomatik untuk mendamaikan konflik antara Arab Saudi dengan Iran. Upaya diplomasi juga dilakukan terhadap Organisasi Konferensi Islam (OKI) dan Amerika Serikat yang berpengaruh besar di kawasan.
Anggota Komisi I DPR RI Ahmad Zainuddin, mendukung penuh langkah diplomasi Indonesia dalam menengahi konflik di Timur Tengah saat ini. Menurutnya, Indonesia bisa mengambil peran menengahi konflik itu.
"Harusnya seperti itulah Indonesia berperan terkait konflik-konflik yang ada di luar negeri. Umat Islam di sini saya yakin juga mendukung penuh sikap Pemerintah Indonesia. Indonesia harus berperan besar dalam perdamaian dunia, khususnya dunia Islam," ujar Zainuddin dalam rilis yang diterima redaksi, Rabu (6/1/2016).
Zainuddin menuturkan, diplomasi yang ditunjukkan Indonesia sesuai dengan amanah UUD, di mana Indonesia harus terlibat aktif dalam upaya mewujudkan ketertiban dunia. TerlebihIndonesia merupakan negara demokrasi muslim terbesar di dunia, sehingga sudah seharusnya memberikan pengaruhnya sebagai mayoritas muslim moderat kepada dunia Islam.
"Konflik di Timur Tengah menjadi episentrum masalah global dan dunia Islam. Karena itu, diplomasi yang dilakukan pemerintah sebaiknya tidak hanya meminta kepada masing-masing pihak berkonflik untuk menahan diri. Namun Indonesia perlu menawarkan solusi alternatif yang dapat diterima kedua pihak," papar politikus PKS itu.
Menurutnya, Arab Saudi dan Iran merupakan dua negara dengan kekuatan militer terkuat di kawasan Timur Tengah. Konflik keduanya dapat mempengaruhi dunia Islam secara umum, baik di Timur Tengah maupun kawasan lain. Sebab, konflik Arab Saudi-Iran menggambarkan perseteruan Sunni-Syiah yang berakar sejarah sangat lama.
Saat terjadi perang Irak-Iran tahun 1980-an, dampak konflik Sunni-Syiah juga menyebar di wilayah lain di dunia Islam. Negara-negara yang berseteru mempunyai sekutu masing-masing di Timur Tengah. Irak di bawah Saddam Husein saat itu menjadi ikon bagi negara Sunni.
Penyelesaiaan Arab Saudi-Iran penting dilakukan pemerintah, agar tidak berdampak kepada stabilitas kerukunan umat Islam di Tanah Air yang selama ini terjaga.
"Pemerintah juga harus mengambil langkah-langkah antisipatif ke dalam negeri, karena umat Syiah di Indonesia juga tidak sedikit. Persatuan umat dan NKRI harus dikedepankan," jelasnya. (sumber)
Rencana Strategis Lembaga Ketahanan Nasional dan Dewan Ketahanan Nasional
11 Juni 2015 - Menurut Ahmad masalah konflik antara Syiah dan Sunni harus diantisipasi dampaknya di Indonesia. Ahmad saran ke Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas) dan Dewan Ketahanan Nasional (Wantanas) untuk mengikuti dan monitor perkembangan konflik tersebut. [sumber]