Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
Partai Keadilan Sejahtera - DKI Jakarta II
Komisi I - Pertahanan, Intelijen, Luar Negeri, Komunikasi dan Informatika
     


Informasi Pribadi

Tempat Lahir
Klaten
Tanggal Lahir
08/04/1960
Alamat Rumah
Jalan Kemang Selatan IV/79 D, RT.011/RW.002 Kelurahan Bangka, Mampang Prapatan, Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta
No Telp

Informasi Jabatan

Partai
Partai Keadilan Sejahtera
Dapil
DKI Jakarta II
Komisi
I - Pertahanan, Intelijen, Luar Negeri, Komunikasi dan Informatika

Latar Belakang

Hidayat Nur Wahid lahir di Klaten, 8 April 1960. Hidayat berhasil menjadi anggota DPR RI 2009-2014 setelah memperoleh 106.521 suara untuk daerah pemilihan Jawa Tengah V . Hidayat kembali terpilih menjadi anggota DPR 2014-2019 dari dapil DKI Jakarta II dengan perolehan 119.267 suara. Saat menjadi anggota DPR 2009-2014, Hidayat berada di Komisi I (Luar Negeri, Pertahanan Keamanan, Informasi Telekomunikasi). 

Pada tanggal 8 Oktober 2014, Hidayat Nur Wahid resmi diangkat sebagai Wakil Ketua MPR. 

Pada periode 2014-2019, ia menjadi anggota Komisi VIII. Namun, pada bulan April 2016, ia direalokasikan menjadi anggota Komisi I.

Pendidikan

S1 Fakultas Dakwah & Ushuludin Jurusan Aqidah, Universitas Islam Madinah Saudi Arabia (1983)

Master, Universitas Islam Madinah (1987)

Doktoral, Universitas Islam madinah (1992)

Perjalanan Politik

Hidayat sempat menduduki posisi Presiden Partai Keadilan Sejahtera saat perubahan organisasi dari Partai Keadilan menjadi Partai Keadilan Sejahtera. Hidayat juga sempat maju menjadi calon gubernur dalam pilkada DKI 2012, tapi kalah (berpasangan dengan cawagub Didik Rachbini). Setelah gagal dalam pilkada, dirinya kembali di DPR. Dirinya termasuk penggerak utama sikap PKS dalam koalisi Merah Putih terkait RUU Pilkada, serta penyikapan politik lainnya. Termasuk elit PKS yang dinilai mempersatukan semua faksi didalam partai. 

Bersama Oesman Sapta (DPD), Mahyudin, dan EE Mangindaan, Hidayat dipilih menjadi Wakil Ketua MPR periode 2014-2019. Ketua MPR adalah Zulkifli Hasan dari PAN. 

Visi & Misi

belum ada

Program Kerja

belum ada

Sikap Politik

RUU Penetapan Zona Ekonomi Eksklusif dengan Republik Filipina

25 April 2017 - Hidayat mewakili Fraksi PKS memberikan pandangan fraksi terhadap RUU Penetapan Batas ZEE Republik Indonesia dengan Republik Filipina. Hidayat sebagai perwakilan dari Fraksi PKS menyetujui agar RUU Penetapan Batas ZEE Republik Indonesia dan Republik Filipina dibahas di tingkat selanjutnya dan disahkan menjadi Undang-Undang.   [sumber]

Peraturan Presiden Pengganti Undang-Undang (Perppu) Perlindungan Anak

10 Mei 2016 - (TEMPO.CO) - Jakarta - Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Hidayat Nur Wahid menilai rencana pemerintah menerbitkan Peraturan Presiden Pengganti Undang-Undang (Perpu) Perlindungan Anak bukan solusi yang tepat untuk menyelesaikan kejahatan seksual. 

"Mestinya hukum harus melihat kepada sebab-musababnya, ibaratnya api harus dilihat dan diselesaikan dulu, baru asapnya," kata Hidayat di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa, 10 Mei 2016.

Menurut Hidayat, yang terpenting saat ini adalah segera merevisi Undang-Undang Perlindungan Anak, agar menghadirkan pemberatan hukuman terhadap pelaku kejahatan dan memberi perlindungan maksimal kepada anak.

Presiden Joko Widodo dikabarkan sudah menginstruksikan sejumlah menteri untuk menyusun aturan penanganan masalah kejahatan seksual terhadap anak menyusul kasus pelecehan seksual Yuyun, 14 tahun, di Bengkulu. Para menteri itu adalah Menteri Koordinator Pembangunan Manusia Kebudayaan, Menteri Sosial, Menteri Perempuan dan Anak, serta Menteri Hukum dan HAM.

Rencana pemerintah menerbitkan “Perpu Kebiri”, istilah Perpu tentang Perlindungan, mencuat sejak tahun lalu. Survei Kementerian Pemberdayaan Perempuan pada 2013 menunjukkan kekerasan seksual terhadap anak-anak cukup mengkhawatirkan. Survei terhadap kelompok umur 13-17 tahun itu mengungkapkan satu dari tiga anak laki-laki mengalami kekerasan seksual, baik secara fisik maupun emosional. Sedangkan satu dari lima anak perempuan mengalami kekerasan seksual dalam setahun terakhir sebelum survei itu digelar.

Hidayat menilai penerbitan perpu itu sebagai sinyal positif, isyarat pemerintah ingin memberikan hukuman yang lebih berat bagi pelaku kejahatan. Namun, menurut dia, ada dua hal yang menjadi pertimbangannya tak sepakat dengan penerbitan perpu tersebut. 

"Pertama, apakah semuanya harus melalui perpu? Sebab, kalau semuanya melalui jalur perpu, dikhawatirkan Indonesia terkesan menjadi negara darurat, segalanya memakai perpu," ujarnya. 

Hidayat menganggap perpu bukanlah solusi yang mendasar dan bentuk keseriusan. "Mestinya, kalau pemerintah serius, segera ajukan revisi undang-undang kepada DPR. Ini ada masalah darurat, segera direvisi secepatnya," ucapnya. 

Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki membantah kabar batalnya Perpu Perlindungan Anak terkait dengan hukuman kebiri karena masuknya RUU Perlindungan Anak ke Prolegnas DPR. Teten mengatakan bahwa hal tersebut belum pasti.

Sebelumnya, Sekretaris Kabinet Pramono Anung mengatakan hukuman kebiri telah masuk ke Prolegnas DPR tahun ini. Adapun nantinya hukuman tegas itu akan masuk ke Revisi UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Hal itu menimbulkan spekulasi bahwa Perpu Hukuman Kebiri yang sudah dibahas sejak tahun lalu akan batal.  [sumber]

RUU Pilkada (2014)

Pemilihan kepala daerah melalui DPRD tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945). Kedaulatan memang di tangan rakyat tapi tidak titik disitu.  [sumber]

Tanggapan

Keamanan SIber, BSSN, PNBP sektor TIK, dan Hoax di Media Sosial

28 Agustus 2017 - Hidayat mengusulkan untuk mempercepat BSSN yakni sebelum Mei 2018 karena penyebaran prostitusi, narkoba, radikalisme juga melalui media sosial. Jika ingin objektf di lapangan, Hidayat mengingatkan bahwa semua pihak ingin menciptakan kondisi yang gaduh dan adu domba hingga korban dari penyebaran kebencian sangat merugikan. Hidayat mengambil kasus Saracen sebagai contoh bagaimana dunia maya digunakan sebagai tempat untuk mengadu domba. Dalam pandangan Hidayat, dunia maya sudah liar maka penting untuk membentuk badan siber. Hidayat yakin ketika berupaya untuk menegakkan UU maka semua akan berjalan dengan lancar. Ia berharap agar masalah ini jangan sampai menghilangkan sikap kritis masyarakat. [sumber]

Menyikapi Status Tersangka untuk Gubernur DKI Jakarta

13 Desember 2016 - (JAWA POS) - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mendapat desakan untuk segera menonaktifkan Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok sebagai Gubernur DKI Jakarta, setelah Ahok resmi menyandang status terdakwa.

"Sesuai prosedur yang ada, kepala daerah yang menyandang status terdakwa harus segera dinonaktifkan. Mendagri jangan menunda-nunda lagi karena ini sudah umum berlaku bagi kada lainnya," tegas pimpinan MPR Hidayat Nur Wahid (HNW) di sela-sela ‎acara Cordofa Islamic Conference (CIC) yang diselenggarakan Corps Dai Dompet Dhuafa di Pendopo 45 Parung, Bogor, Selasa (13/12).

Dia menambahkan, SK Penonaktifan Ahok karena status terdakwa harus segera diterbitkan, sebelum masa kampanye berakhir. Ini agar Ahok tidak menjabat lagi sebagai Gubernur DKI Jakarta.

"Tidak pantas bila seorang terdakwa memimpin daerah. Biarkan Ahok fokus kepada masalah hukumnya. Untuk pimpin DKI, cukup wakilnya saja," ujarnya.

Politikus PKS ini lagi-lagi mengingatkan, pemerintah dan penegak hukum harus adil dalam menangani masalah Ahok. Jangan sampai ketidakpercayaan publik kepada pemerintah maupun aparat hukum makin besar dan akhirnya merugikan bangsa.  [sumber]

Kebijaksanaan Menteri Dalam Negeri Mencabut 3143 Peraturan Daerah

20 Juni 2016 - (RMOL.com) - Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) MPR RI menyelenggarakan Kuliah Perdana Sekolah Konstitusi, di Ruang GBHN, Gedung Nusantara V, Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (20/6).

Dalam kesempatan itu, Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid (HNW) mendorong agar Sekolah Konstitusi tersebut mampu menjawab beragam persoalan Umat Islam melalui ilmu, bukan dengan cara agitatif.

"Fraksi PKS MPR RI harus mendalami beragam persoalan itu dengan baik dan membela kepentingan rakyat yang mayoritas adalah umat Muslim. Dan membela itu, dalam konteks ini, adalah bukan membela dengan agitatif, tapi dengan ilmu, ilmu konstitusi. Bulan Ramadhan juga bulan iqra, bulannya membaca," kata HNW saat memberi sambutan.

Beberapa persoalan umat Muslim yang disoroti HNW tersebut adalah adanya penertiban yang dilakukan Satpol PP terhadap sebuah warteg di Serang, Banten, yang berujung pada pencabutan 3.143 peraturan daerah (perda), khususnya yang menyangkut syariah.

"Padahal, kalau merujuk pada UUD, jelas sekali disana sudah mengatur bahwa dalam Pasal 24 Ayat 1 tentang siapa yang berhak menguji atau mencabut sebuah perda. Jelas dinyatakan bahwa Mahkamah Agung yang berwenang untuk melakukan pengkajian peraturan daerah. Jadi, jika Pemerintah melihat perda tersebut bermasalah, harus melakukan pengujian di MA tersebut," tambah HNW.

Tidak hanya soal pencabutan perda syariah, HNW juga menyoroti persoalan lain yang menyentuh umat Muslim, misalnya tentang penghapusan kolom agama di e-KTP dan penghapusan perda miras.

"Kita ingat dulu waktu pertama kali Mendagri (Tjahjo Kumolo) menjabat, beliau ingin menghapus kolom agama juga ingin menghapus perda miras. Setelah berbelit kemana-mana, akhirnya beliau mengklarifikasi dan mengatakan hal tersebut tidak benar," papar Legislator PKS dari Daerah Pemilihan Jakarta II ini, seperti dalam rilis Fraksi PKS.  [sumber]

Persiapan Menjadi Tuan Rumah Asia-Pacific Broadcasting Union

26 April 2016 - Hidayat menyatakan bahwa Asia-Pacific Broadcasting Union (ABU) adalah acara besar yang selayaknya harus diutamakan untuk kepentingan Indonesia. Sewajarnya RRI menyiapkan tema, goals, rekomendasi tidak hanya umbul-umbul. Hidayat memohon untuk diberikan informasi anggaran sebesar ini murni dari APBN atau iuran dari negara-negara peserta.

Hidayat menyoalkan tentang lokasi yang dipindahkan dari Jakarta ke Bali. Hidayat keberatan dengan alasan pemilihan Bali karena lebih menggambarkan konsistensi kebangsaan, seolah-olah daerah diluar Bali tidak konsisten. Menurut Hidayat, di konteks ini terdapat masalah pencitraan. Kata pencitraan secara umum mengandung makna negatif.  [sumber]

Kinerja Gubernur DKI Jakarta

28 Maret 2016 - (TIMESINDONESIA) - Partai Keadilan Sejahtera menegaskan tak bakal mengerahkan dukungan mereka untuk Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok dalam Pilkada DKI 2017 mendatang. Hal itu ditegaskan langsung Wakil Ketua Dewan Syuro PKS, Hidayat Nur Wahid.

"Kami tidak mendukung Pak Ahok, karena kami menginginkan Gubernur DKI Jakarta yang lebih baik. Bukan pendekatannya SARA, tetapi pendekatannya pada kinerja," ucapnya di Gedung Parlemen, Jakarta, Senin (28/3/2016).

Ia menyatakan jika dibandingkan propinsi lainnya, Jakarta tergolong wilayah dengan serapan anggaran APBD yang rendah. "Banyak propinsi yang lain, yang bisa menyerap anggaran dengan maksimal. Tanpa korupsi," lanjutnya.

Selain itu, PKS juga menginginkan calon pemimpin DKI Jakarta yang sama sekali tak tersentuh korupsi dan calon ini masih banyak di luar nama Ahok.

"Ada banyak daerah yang serapannya tinggi dan tidak ada korupsinya. Kita tidak ingin kepala daerah yang oleh DPRD-nya ke KPK, ini sangat banyak. Artinya potensi yang lebih baik, lebih mampu, untuk membangun daerah itu banyak," tegasnya.

Untuk itu, PKS akan terus berkomunikasi dengan partai-partai politik lainnya dan sejumlah tokoh untuk membicarakan tokoh yang diusung dalam Pilgub DKI mendatang.  [sumber]

Perlunya Undang-Undang Anti Lesbian, Gay, Bisexual dan Transgender (LGBT)

20 Maret 2016 - (ANTARA News) - Wakil Ketua MPR RI, Hidayat Nur Wahid menegaskan bahaya LGBT sama merusak seperti narkoba bagi masyarakat. Dia pun mengingatkan pemerintah segera mengeluarkan Undang-Undang keras terhadap LGBT. 

"Alhamdulillah banyak parpol Islam seperti PKS, PAN, PKB, PPP satu suara mendukung dikeluarkannya UU yang keras melarang LGBT," kata dia saat menghadiri Talkshow Parenting bertajuk "Tentukan Sikap Kita Hadapi Penyimpangan Seksual (LGBT) di Jakarta, Minggu seperti dalam keterangan tertulis MPR.

Hidayat mengatakan saat berdialog dengan Presiden Jokowi, bahwa Rusia --negara komunis saja,  gerah dengan perilaku LGBT sehingga presidennya mengeluarkan UU keras melarang LGBT di Rusia. Indonesia, lanjut dia, semestinya lebih mampu dan lebih keras terhadap LGBT.

LGBT, sambung Hidayat, tergolong perang asimetris, yakni jenis perang yang menanamkan pengaruh dengan maksud menghancurkan sendi-sendi moral masyarakat. 

"Sekarang ada perang yang dilancarkan dengan biaya murah yakni perang asimetris. Perang bukan fisik tapi menanamkan pengaruh dengan maksud menghancurkan sendi-sendi moral warganya, sehingga negara tersebut tidak lagi bermoral, tidak memiliki visi ke depan, nilai-nilai luhur hancur sehingga negara tersebut ambruk dengan sendirinya. LGBT adalah sarana perang asimetris itu," kata dia.

Hidayat menuturkan, sejak ramai masalah LBGT diperbincangkan berbagai kalangan, kesadaran masyarakat soal bahaya pengaruh LGBT meningkat. Bahkan kesadaran masyarakat itu berimbas dengan dilarangnya tayangan televisi menampilkan gaya kebanci-bancian.

"Fenomena ini saya sampaikan kepada Presiden bahwa pengaruh negatif LGBT sudah sampai ke daerah-daerah terpencil, bagaimana dengan di kota-kota besar pengaruhnya tentu lebih dahsyat. Alhamdulillah Presiden menyetujui agar soal LGBT ini diselesaikan sesegera mungkn," ujar Hidayat. 

"Intinya LGBT adalah penyimpangan itu sangat jelas.  Kita sebagai umat Islam harus menegakkan amar maruf nahi munkar.  Tapi dalam pelaksanaan amar maruf harus maruf dan mencegah kemunkaran seperti LGBT tidak boleh dengan cara kekerasan.  Agama kita tidak membolehkan itu," tegasnya.

Untuk itulah, lanjut Hidayat, MPR RI selama jni dengan kegiatan sosialisasi empat pilar MPR berusaha membendung perang asimetris tersebut dengan menanamkan kembali pemahaman masyarakat Indonesia akan nilai-nilai luhur bangsanya.  [sumber]

Hak Lesbian, Gay, Bisexual dan Transgender (LGBT)

29 Februari 2016 - (INILAHCOM) - Jakarta - Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid meminta masyarakat untuk tidak menyepelekan munculnya berbagai gerakan yang mendorong perilaku lesbian, gay, biseksual dan transgender (LGBT).

"Gelombang LGBT tidak boleh disepelekan. Kejahatan ini begitu dekat dengan masyarakat, bukan hanya di kota besar tetapi juga di desa," kata Hidayat di Jakarta, Senin (29/2/2016).

Disamping itu, pemerintah juga harus lebih bersikap lebih tegas menyikapi kemunculan fenomena seksual yang belakangan menjadi kontroversi,

"Perhatian kepolisian terhadap aksi terorisme dan penyalahgunaan narkoba jangan membuat pemerintah melupakan LGBT," tandas politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini.  [sumber]

Perlu Adanya Garis Besar Haluan Negara

15 Februari 2016 - (JawaPos) - BEKASI - Wakil Ketua MPR RI, Hidayat Nur Wahid mengatakan, saat ini banyak yang salah kaprah dan kebablasan mengimplementasikan Hak Asasi Manusia (HAM). Yakni konteks kebebasan berpendapat dan berserikat sebagaimana yang diatur dalam UUD 45, Bab XA tentang Hak Asasi Manusia (HAM).

"Kebebasan diartikan sangat bebas sebebas-bebasnya seperti banyak yang menuntut soal pernikahan lintas agama, kebebasan pernikahan sejenis sampai menginterpretasikan agama seenak-enaknya dengan berlindung atas nama kebebasan berpendapat," kata Hidayat dalam Sosialisasi Empat Pilar MPR RI kerjasama MPR RI dengan Ikatan Da'i Indonesia (Ikadi), di aula Asrama Haji Bekasi, Jawa Barat, Sabtu (13/2).

Mantan Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu mencontohkan munculnya fenomena Gafatar. Selain itu, ada yang sampai mengaku nabi serta aksi-aksi radikalisme.

Padahal, lanjut Hidayat, kebebasan dibenarkan namun dengan batasan seperti yang tercantum  dalam Pasal 28 J UUD 45, "Berkewajiban menghargai hak asasi orang lain serta tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan UU,” tambahnya.

Selain itu, Hidayat juga menyinggung arah pembangunan nasional. Indonesia katanya, butuh semacam haluan atau panduan negara seperti GBHN agar arah pembangunan terencana.

"Kenapa sangat perlu sebuah haluan negara? Sebab selama ini arah pembangunan nasional sesuai dengan visi dan misi presiden. Padahal sesuai konstitusi, presiden maksimal hanya menjabat selama dua periode atau 10 tahun. Indonesia negara yang sangat besar, mustahil arah pembangunannya jangka pendek hanya 10 tahun. Jika presiden berganti, tidak ada jaminan presiden selanjutnya akan melanjutkan program presiden sebelumnya. Kalau itu terjadi maka Indonesia hanya seperti menari poco-poco, bergerak maju mundur samping kanan dan kiri berputar-putar saja," ungkapnya.  [sumber]

Menagih Penjelasan Presiden soal Kereta Cepat

7 Februari 2016 - (KOMPAS.com) - Wakil Ketua Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera Hidayat Nur Wahid menagih janji Presiden Joko Widodo yang mengaku akan menjelaskan secara rinci terkait proyek kereta cepat Jakarta-Bandung.

Hidayat merasa banyak masalah dalam proyek yang digagas Kementerian Badan Usaha Milik Negara tersebut sehingga penjelasan Presiden sangat diperlukan.

"Katanya akan menjelaskan dalam satu minggu. Ini satu minggu sudah lewat belum ada penjelasan dari beliau," kata Hidayat di Jakarta, Minggu (7/2/2016).

Hidayat mengingatkan, proyek kereta cepat Jakarta-Bandung ini menghabiskan dana hingga Rp 76 Triliun. BUMN Indonesia juga bekerjasama dengan BUMN China untuk mengerjakan proyek ini. 

Oleh karena itu, pengerjaan proyek harus dilakukan dengan hati-hati. Namun, menurut Hidayat, yang terjadi justru sebaliknya.

"Sangat aneh proyek yang sudah ditandatangani dan di-groundbreaking oleh Presiden ternyata amdalnya belum selesai, perijinannya belum kelar. Hal yang seperti ini kan harus dikritisi," ujar Wakil Ketua MPR itu.

Hidayat meminta pemerintah untuk tidak melanjutkan proyek ini sebelum semua permasalahannya diselesaikan terlebih dahulu. Proyek ini, kata Hidayat, tak boleh dipakasakan hanya karena Presiden sudah meresmikannya. 

"Kalau ada yang kurang tepat mundur dulu, koreksi semuanya. Sesuai aturan hukum," ucapnya.

Presiden sebelumnya mengaku ingin menjelaskan rincian proyek pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung pada pekan ini.

Hal ini disampaikan Jokowi kepada wartawan di Balaikota, Jakarta, Jumat (29/1/2016). (baca: Pekan Depan, Jokowi Sampaikan Rincian Proyek Kereta Cepat)

"Nanti semuanya akan disampaikan detail dan rinci dari awal sampai akhir," kata Jokowi.

Jokowi menyatakan, proyek kereta cepat telah melalui pembahasan mendalam selama beberapa kali.

Karena itu, proses pencanangan pembangunan atau ground breaking telah dilakukan pada 21 Januari 2016 di Bandung Barat, Jawa Barat. 

"Mengenai biaya, semuanya, mungkin minggu depan akan disampaikan secara teliti detail," ujarnya. (sumber)

KPK Tidak Pantas Melibatkan Polisi RI dalam Penggeledahan DPR

19 Januari 2016 - (JITUNEWS.COM) - Ketua MPR RI Hidayat Nurwahid menilai tidak pantas dalam melakukan penggeledahan DPR, KPK melibatkan Polri yang menggunakan senjata laras panjang.

"Saya kira tidak pantas untuk memeriksa lembaga sipil seperti DPR dengan membawa Brimob apalagi lembaga DPR tidak pernah ada track record tempat terjadinya tawuran atau penghalangan-penghalangan disini," ujarnya digedung DPR RI Jakarta, Selasa (19/1)

Menurutnya dalam hal ini DPR tidak dalam posisi menghalangi-halangi dalam pemberantasan korupsi, karena DPR yang membuat  Undang-Undang KPK dan pasti anggota DPR akan melaksanakan UU tersebut.

Politisi PKS ini meyakini apabila permasalahan ini dikomunikasikan dengan baik pasti dalam penggeledahannya Brimob tidak akan diikutsertakan karena DPR bukan tempat orang sipil yang membawa senjata dan bukan tempat pertarung,

"Tidak perlu dibawa, Brimob mempunyai tugas untuk hal yang lain selain dibawa ke DPR, Brimob bisa untuk mengamankan daerah vital yang terkena separatisme itu lebih memerlukan Brimob," tuturnya.

Menurutnya, dalam menyelesaikan permasalahan ini diperlukan komunikasi yang elegan antara kedua belah pihak antara DPR dan KPK, untuk menyepakati apa yang sepantasnya bisa dilakukan, untuk menyepakati bagaimana pola pengeledahan di lembaga-lembaga negara dan himbauan dari Presiden Joko Widodo juga sudah ada untuk mengelola permasalahan ini.

"Secara prinsip saya tegaskan kita menghormati pemberantasan korupsi, kita menghormati KPK dalam melaksanakan tugasnya," pungkasnya. (sumber)

Status Sikap PKS terhadap Pemerintahan

8 Januari 2016 - (Kompas.com) - Wakil Ketua Majelis Syura PKS Hidayat Nur Wahid mengatakan, partainya akan tetap berada di luar pemerintahan bersama Koalisi Merah Putih (KMP).

PKS, menurut dia, tidak akan terpengaruh dengan sikap Partai Golkar kubu Aburizal Bakrie dan Partai Persatuan Pembangunan kubu Djan Faridz yang ingin mendukung pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla.

"Kami masih berada di KMP, sekalipun hanya berdua dengan Gerindra," kata Hidayat di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (8/1/2016).

Hidayat mengatakan, langkah PKS yang datang menemui Presiden Jokowi di Istana Negara tidak perlu diartikan sebagai tanda hendak merapat ke pemerintah. Menurut dia, pertemuan tersebut adalah murni silaturahim.

Menurut dia, tak ada salahnya jika parpol di luar pemerintah melakukan silaturahim dengan Presiden. (Baca: Bertemu Jokowi, Presiden PKS Akui Tidak Izin ke KMP)

"Silaturahim kemarin bukan berarti kami pindah koalisi, masuk pemerintah. Kami tetap di luar pemerintah," ucap mantan Ketua MPR itu. (Baca: Fahri Hamzah Akui PKS Mulai Tak Sejalan dengan KMP)

Hidayat menghormati dan tidak akan melarang Golkar ataupun PPP untuk bergabung ke pemerintah. Menurut dia, adalah hak setiap partai politik untuk menentukan arah koalisi.

Hanya, Hidayat mengaku hingga saat ini belum mendapatkan informasi langsung dari kedua parpol tersebut. (Baca: Fadli Zon Persilakan jika PKS Gabung ke Pemerintah)

Partai Golkar di bawah Aburizal Bakrie mempertimbangkan bergabung dengan pemerintah setelah mendapatkan rekomendasi dari para pengurus DPD I. Rekomendasi ini akan dibawa dan diputuskan dalam rapimnas.

Adapun Sekjen PPP kubu Djan Faridz, Dimyati Natakusuma, juga sudah menyatakan keinginannya untuk mendukung pemerintahan Jokowi-JK. (sumber)

Dukungan kepada Ade Komarudin sebagai Ketua DPR

6 Januari 2016 - (DetikNews) - Wakil Ketua Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Hidayat Nur Wahid menegaskan dukungan PKS kepada Ade Komarudin (Akom) sebagai Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menggantikan Setya Novanto. Langkah ini ditegaskan sebagai komitmen PKS setiap kepada KMP.
 
"Kita dukung Pak Akom segera dilantik. Ini bentuk komitmen PKS kepada KMP. Kita tidak ke mana-mana tetap di KMP," kata Hidayat, Rabu (6/1) di Jakarta. 
 
Hidayat menyebutkan, preseden penggantian pimpinan DPR tanpa mekanisme kocok ulang pernah dilakukan ketika PKS menempatkan Sohibul Iman sebagai Wakil Ketua DPR. Ketika itu Sohibul  menggantikan posisi Anis Matta, yang saat itu mundur karena menduduki posisi Presiden PKS.
 
PKS berharap Akom dapat segera dilantik agar dapat segera bekerja menyelesaikan program-progaram DPR, terutama masalah legislasi yang terus mendapat sorotan negatif dari publik.
 
Mengenai spekulasi penggantian Fahri Hamzah, Hidayat menyatakan dirinya tidak dalam kapasitas untuk menjawab pertanyaan tersebut. Namun Hidayat menyebutkan, ada tidaknya penggantian bukan karena tekanan dari luar, tetapi murni keputusan organisasi.
 
Hal ini sekaligus membantah adanya isu yang berkembang pasca pertemuan Presiden PKS Sohibul Iman dan jajaran dengan Presiden Jokowi akhir Desember lalu.
 
Hidayat menandaskan tidak ada deal politik untuk meminta posisi tertentu, mengganti atau menempatkan orang, apalagi pendanaan partai. 
 
"Pertemuan itu adalah murni silaturrahim PKS sebagai bagian dari elemen bangsa kepada Kepala Negara. Sekaligus memperkenalkan pengurus baru PKS. Tidak ada deal politik apa pun," tandas Hidayat, yang juga Wakil Ketua MPR ini. (sumber)

Hanya Merampungkan 3 RUU di 2015 Bukanlah Kegagalan DPR saja

27 Desember 2015 - (TRIBUNNEWS.COM) - Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid menyebut bukanlah kegagalan DPR saja jika hanya merampungkan tiga Undang-undang di tahun 2015.

Karena menurut Hidayat, urusan legislasi juga ada tanggung jawab pemerintah.

"Legislasi itu memang di DPR, tetapi pembagian juga dengan pemerintah. Tak bisa difokuskan ke DPR, karena pemerintah ikut tanggung jawab. Jadi, tahu permasalahan di mana," kata Hidayat kepada wartawan di Jakarta, Minggu (27/12/2015).

Mantan Ketua MPR RI ini mengatakan DPR tak bisa kerja sendirian dalam urusan legislasi. Ada 160 rancangan undang-undang (RUU) yang menjadi target prolegnas 2015 - 2019 yang juga ada tanggung jawab pemerintah.

"Tak semua undang-undang usulan prerogatif DPR. Tapi, ada hak usulan dari pemerintah. Tentunya berkoordinasi dengan pemerintah. Kami jadwalkan dan undang terus pemerintah dalam pembahasan," kata anggota Komisi VIII dari Fraksi PKS itu.

Seperti diketahui, hingga masa sidang II tahun 2015-2016, kinerja DPR dinilai sangat payah. Forum Masyarakat Peduli Parlemen yang menilai kinerja DPR di bawa Setya Novanto sebelum mengundurkan diri merupakan yang terburuk sejak Reformasi.

"Ini prestasi terburuk yang dikerjakan DPR selama pasca Reformasi. Kami catat baru kali ini, hanya tiga undang-undang. Dengan kata lain, kemampuan legislasi DPR hanya 7,5 persen," kata Peneliti dari Formappi Sebastian Salang.

Tiga UU yang berhasil diselesaikan itu UU Pilkada, UU Pemda, dan  UU Penjaminan. (sumber)

Pengawasan Dana Bantuan Sosial

Pada 3 Juni 2015 - Hidayat mempertanyakan sejauh mana Kementerian Agama (Kemenag) dapat memperjuangkan keadilan anggaran. Ada keluhan yang disampaikan pihak Masjid Istiqlal yang merasa belum menerima kejelasan anggaran yang sebenarnya. Hidayat minta penjelasan ke Kemenag bagaimana hal tersebut bisa terjadi padahal bantuan sosial salah satunya diperuntukkan untuk pemeliharaan Masjid Istiqlal sebagai kebanggaan Indonesia. Imam masjid di Indonesia dibagi menjadi Imam Masjid Negara, Masjid Raya dan Masjid Agung. Hidayat minta klarifikasi ke Kemenag apa yang menjadi dasar pertimbangan bantuan hanya diberikan untuk Imam Masjid Negara dan tidak diperuntukkan untuk Imam Masjid lainnya.  [sumber]

Rencana Strategis Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan 2015 - 2016

Pada 16 April 2015 - Hidayat menilai permasalahan anak dan perempuan merupakan masalah yang serius. Hidayat usul agar Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) menjadi kementerian penuh. Hidayat mengingatkan bahwa anggaran dimulai di eksekutif bukan di legislatif. Hidayat sudah mengusulkan untuk mengubah KemenPPPA bukan lagi Kementerian Negara dan gembira sekali ketika Presiden mengumumkan KemenPPPA bukan lagi Kementerian Negara. Namun demikian, menurut Hidayat dalam anggaran, KemenPPPA belum seperti kementerian penuh. Menurut Hidayat KemenPPPA seharusnya eksekusi program, bukan memperbanyak kampanye saja.  [sumber]

Anggaran Badan Nasional Penanggulangan Bencana

Pada 8 April 2015 - Hidayat mempertanyakan bagaimana cara yang tepat untuk memberdayakan penanggulangan bencana tiap daerah di era otonomi seperti sekarang ini. Hidayat menilai pemerintah daerah tidak siap dalam menanggulangi banjir di Jakarta yang terjadi setiap tahun, khususnya dalam penampungan korban bencana.  Hidayat berpendapat bahwa dari tahun ke tahun tidak terdapat peningkatan tentang kualitas penampungan. Selain itu Hidayat juga menyarankan agar penanggulangan bencana tidak boleh fokus dalam negeri saja tapi juga turut aktif di dunia internasional.  [sumber]

Evaluasi Sistem Manajemen Resiko Penanggulangan Bencana

Pada 7 April 2015 - Hidayat menemukan bahwa banyak Pemerintah Daerah (Pemda) tidak mendengarkan permintaan dana bantuan bencana dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD). Menurut Hidayat menunggu anggaran bencana dari pusat ke daerah terlalu lama. Hidayat minta klarifikasi bagaimana koordinasi operasional ini dilakukan antara Kementerian Sosial dan Kementerian Dalam Negeri. Hidayat juga minta klarifikasi ke BNPB evaluasi penanggulangan bencana dari dulu hingga sekarang.  [sumber]

Evaluasi Program Haji

Pada 27 Januari 2015 - Hidayat menilai jamaah haji Indonesia mempunyai citra yang tertib dan positif bagi bangsa dan patut untuk menjaganya. Oleh karena itu Hidayat berharap survey kepuasan jamaah haji perlu tetap dilakukan.  Hidayat juga menilai Indonesia seharusnya bisa mempunyai posisi tawar yang lebih kuat untuk penyediaan vaksin bagi jamaah hajinya menimbang Malaysia bisa menyediakan vaksin yang non-syubhat bagi jamaahnya.  [sumber]

Informasi Pribadi

Tempat Lahir
Klaten
Tanggal Lahir
08/04/1960
Alamat Rumah
Jalan Kemang Selatan IV/79 D, RT.011/RW.002 Kelurahan Bangka, Mampang Prapatan, Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta
No Telp

Informasi Jabatan

Partai
Partai Keadilan Sejahtera
Dapil
DKI Jakarta II
Komisi
I - Pertahanan, Intelijen, Luar Negeri, Komunikasi dan Informatika