Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
Partai Keadilan Sejahtera - DKI Jakarta III
Komisi VI - Perdagangan, Perindustrian, Investasi, Koperasi, UKM & BUMN, Standarisasi Nasional
        


Informasi Pribadi

Tempat Lahir
Bogor
Tanggal Lahir
13/05/1949
Alamat Rumah
Jl. Cipete Raya No.39-C, RT.001/RW.004, Kel.Cipete Selatan. Cilandak. DKI Jakarta
No Telp

Informasi Jabatan

Partai
Partai Keadilan Sejahtera
Dapil
DKI Jakarta III
Komisi
VI - Perdagangan, Perindustrian, Investasi, Koperasi, UKM & BUMN, Standarisasi Nasional

Latar Belakang

Komisaris Jenderal Polisi (Purn) Adang Daradjatun adalah tokoh kepolisian Indonesia. Adang terpilih kembali menjadi Anggota DPR-RI periode 2014-2019 dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mewakili Dapil DKI Jakarta III setelah memperoleh 27,164 suara.  Adang adalah mantan Wakil Kepala Polisi RI (Wakapolri) (2004-2006) dan setelah itu pada Pilkada Gubernur DKI Jakarta 2007 mencalonkan diri menjadi Calon Gubernur bersama pasangan Dani Anwar. Namun Adang kalah atas pasangan Fauzi Bowo dan Prijanto. 

Pada masa kerja 2014-2019 Adang kembali bertugas di Komisi VI yang membidangi investasi, perdagangan, perindustrian, koperasi dan BUMN. 

Pada 2012 Adang dipanggil Komite Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait kasus korupsi kasus cek pelawat pemilihan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia yang melibatkan istrinya, Nunun Nurbaeti, sebagai terdakwa. (sumber) (sumber2)

Pendidikan

SLTA, SMA 3, Bandung (1967)

S1, Kepolisian, Akademi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (AKABRI), Jakarta (1971)

S2, Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK), Jakarta (1980)

Sekolah Pimpinan POLRI (1986)

Sekolah Gabungan ABRI (1994) 

Perjalanan Politik

Adang Daradjatun mengabdikan lebih dari 30 tahun karirnya sebagai Perwira Polisi.  Dimulai dari menjadi Kepala Polisi Sektor (Kapolsek) Kebayoran Lama (1980), Kepala Polisi Daerah (Kapolda) Jawa Barat (2000) dan terakhir menjadi Wakil Kepala Polisi RI (Wakapolri) (2004-2006).

Adang dikenal sebagai organisator ulung dan mengayomi beberapa organisasi antara lain Persatuan Angkat Besi, Binaraga dan Angkat Berat Seluruh Indonesia (PABBSI), Perhimpunan Donor Darah Indonesia (PDDI), Badan Musyawarah Masyarakat Sunda (Bamus Sunda) dan Relawan Oranye (satuan pertolongan dan pelayanan sosial pada saat bencana banjir).

Pada Pilkada 2007 didukung oleh PKS, Adang maju menjadi Calon Gubernur DKI Jakarta berpasangan dengan Dani Anwar.  Namun Adang kalah oleh pasangan Fauzi Bowo dan Prijanto. 

Pada Pileg 2009 Adang maju mencalonkan diri menjadi calon legislatif dan terpilih menjadi Anggota DPR-RI periode 2009-2014.

Pada Pileg 2014 Adang kembali terpilih menjadi Anggota DPR-RI periode 2014-2019 dan duduk di Komisi VI yang membidangi perdagangan, perindustrian, investasi, koperasi dan BUMN.

Visi & Misi

belum ada

Program Kerja

belum ada

Sikap Politik

RUU Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (KSDAHE) - Pandangan Mini Fraksi sebagai RUU Usul Inisiatif DPR

19 Juni 2017 - Dalam rapat pleno Badan Legislasi (Baleg), Adang menyetujui RUU KSDAHE untuk dibahas lebih lanjut dengan catatan dari Fraksi PKS adalah masalah partisipasi masyarakat dan penegakan hukum. [sumber

Tanggapan Terhadap RUU

23 Agustus 2017 - Adang mengatakan, dengan sendirinya masyarakat akan berkembang, justru kalau pemerintah masuk dan terlibat terlalu dalam bisa menimbulkan konflik. [sumber]

RUU Konsultan Pajak

11 April 2018 – Rapat Baleg dengan Tenaga Ahli. Adang berpendapat agar hal,tujuan dan rumusan terkait konsultan pajak dituntaskan terlebih dahulu dan Adang ingin mengetahui negara mana yang memiliki konsultan pajak sehingga menjadi mengerti rumusan konsultan pajak.(sumber

RUU No.17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (RUU MD3)

21 Desember 2016 - Adang meminta Badan Legislasi (Baleg) untuk memperhatikan redaksi dengan seksama mana saja yang perlu diperbaiki.   [sumber]

Evaluasi APBN 2015 dan Tindak Lanjut Pemeriksaan BPK semester 1 terhadap KPPU

21 November 2016 - Adang berpendapat berdasarkan perkembangan RUU KPPU, KPPU menjadi lembaga super body. Maka dari itu, perlu dibuat badan pengawasan KPPU. Adang mendukung pengawasan terhadap KPPU melalui bentuk laporan. Adang mempertanyakan apa itu competition checklist. [sumber]

Ratifikasi Perdagangan Internasional 

19 September 2016 - Pada Rapat Dengar Pendapat Umum Komisi 6 dengan Kamar Dagang dan Industri Indonesia, Adang mengharapkan agar  asukan dari Kadin dari sisi makro harus lebih dipertegas lagi, perlu dibahas strategi untuk menghadapi masyarakat ekonomi ASEAN (MEA). Adang meminta gambaran yang lebih tajam. Adang mengatakan bahwa hari ini anggota telah mendengar enam perjanjian, anggota juga ingin mendengar enam protokol yang ingin diubah seperti dampak dari perdagangan dengan New Zealand dan Australia, agar lebih terlihat jelas dinamikanya.  [sumber]

RUU Karantina Kesehatan

14 Juni 2016 - Mengenai data penumpang dalam bentuk hardcopy, Adang setuju. Namun menanggapi posisi pemeriksaan di lapangan, Adang mempertanyakan harapan Bea Cukai.  [sumber]

8 Juni 2016 - Adang mengungkap bahwa di bandara khususnya mengenai karantina kesehatan pelabuhan (KKP) masih perlu mendapat perhatian. Untuk itu, pihak PT Pelindo II dan PT Angkasa Pura II diharapkan dapat memberikan masukan ke unit kerja masing-masing.  [sumber]

UU Narkotika

18 April 2016 - Adang mengapresiasi cara berpikir mengenai Badan Narkotika Nasional (BNN) yang dihubungkan dengan Undang-undang. Adang melanjutkan, harus jelas definisi mana bandar, pecandu, ataupun pemula. Di lapas, isinya banyak pecandu. Dirinya menanyakan, apakah perlu, Badan Legislasi (Baleg) melakukan perubahan judul Undang-undang. Terakhir, Adang menilai, BNN perlu menggandeng Kementerian/Lembaga lain untuk sosialisasi.  [sumber]

RUU BUMN

Pada Rapat Dengar Pendapat Umum dengan Profesor Zainal A. Mochtar tanggal 30 Maret 2015 - Adang Daradjatun mengatakan bahwa BUMN sekarang tidak berbentuk holding. Adang bertanya, bagaimana BUMN bisa mendapatkan uang untuk mengelola BUMN dan anak usahanya seperti Temasek Holding (Singapura)?  [sumber]

Tanggapan

PermenLHK No. 39/2017

26 September 2017 - Pada Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi 6 DPR-RI dengan BUMN dan Perum Perhutani, Adang berharap agar program-program yang direncanakan bermanfaat untuk masyarakat luas. Adang menanyakan perihal foto yang diberikan dalam rapat tentang sebelum dan sesudahnya. [sumber]

Peninjauan UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan

26 Januari 2017 - Dalam Rapat Internal Badan Legislasi (Baleg) dengan Tim Ahli Baleg, Adang ingin agar semua pihak dapat memprediksi apa yang akan terjadi kedepannya dalam pembuatan UU ini. Ia merasa senang bisa turun tangan ke bawah untuk melakukan kooordinasi.  Adang mengsusulkan agar ketika mengundang kementerian sebaiknya mempunyai bahan yang dikumpulkan dari observasi lapangan. [sumber]

Evaluasi UU Desa

25 Januari 2017 - Adang mengusulkan agar waktu pelaksanaan sosialisasi ditanyakan juga persetujuannya dengan anggota Baleg lain. [sumber]

RKA K/L RAPBN 2017 - KPPU, BSN, BP Batam, dan BPKS Sabang

21 September 2016 - Pada Rapat Dengar Pendapat Komisi 6 DPR-RI dengan KPPU, BSN, BP Batam, dan BPKS, Adang menyampaikan pendapat terkait perkataan MenKeu agar penggunaan anggaran harus efisien dan memprioritaskan program. Ia ingin mitra kerja agar tetap mengedepankan prioritas kinerja kerja. Terkait pengajuan penambahan anggaran, Komisi 6 berharap agar para Menteri dapat mempertanggung jawabkan kinerjanya. Menurut Adang, MenKeu masih memberikan kemungkinan penambahan anggaran, jika tax amnesty dalam keadaan baik, dan para mitra kerja bisa memprioritaskan program yang penting saja. Adang juga menginginkan para mitra kerja dapat mengembang tugasnya secara strategis, untuk membangun bangsa sebagai pintu gerbang perekonomian. Adang berpendapat, terkait perjalanan dinas itu kembali kepada integritas masing-masing. [sumber]

Usulan PMN dalam RAPBN-P 2016 

22 Juni 2016  -  Pada Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi 6 dengan Deputi BUMN dan PTT Krakatau Steel, Adang memohon Krakatau Steel memperkenalkan direksi yang baru. Adang mengharapkan agar memegang kepercayaan dari posisi Krakatau Steel sebagai mitra. Ia juga menjelaskan bahwa Krakatau Steel juga merasakan persaingan dalam konteks gas, barang dari luar negeri masuk ke Indonesia. Menurut Adang yang paling penting adalah Krakatau Steel bisa memberikan keyakinan ke kita untuk berjaya kembali. Adang bertanya kepada Krakatau Steel apakah tahun lalu tidak dapat, kemudian ia pribadi sangat   mendukung kemajuan Krakatau Steel dengan dasar trust. Adang meyakinkan kembali dengan mengcompare dengan tahun lalu dan mendukung pemberian PMN ke Krakatau Steel. Ia juga meminta penjelasan kembali PMN yang ada di Krakatau Steel apakah memperoleh hal yang postif. [sumber]

Anggaran Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)

13 Juni 2016 - Adang mempertanyakan perkembangan pagu tahun 2015 terhadap BKPM dalam kegiatan branding. Selanjutnya, Adang, meminta diyakinkan bahwa program Kemudahan Investasi Langsung Konstruksi (KLIK) dapat dilihat dari IMB serta menanyakan posisi Indonesia dalam penanaman modal.  [sumber]

Anggaran Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU)

7 Juni 2016 - Adang mengatakan jelas secara politis pada tanggal 11 April menyatakan tidak ada pemotongan dan ia merasa dari beberapa temannya di anggota Komisi 6 pun sepakat atas pernyataan itu. Adang meminta agar adanya gambaran dari Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) karena KPPU masih ada kesempatan untuk Komisi 6 investigasi. Adang menanyakan efek yang terjadi apabila pekerjaan dasar KPPU sudah dipotong, bagaimana KPPU melakukan tugasnya. Adang ingin perjuangan terhadap KPPU dapat dukungan sesuai dengan keputusan tanggal 11 April, apabila ada yang terpotong jangan sampai hal yang mendasar dipotong. Adang berpendapat, bahwa KPPU penting dalam menghadapi MEA.  [sumber]

Evaluasi Kinerja Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Sabang (BPKS Sabang)

20 April 2016 - Adang berbicara tentang anggaran itu bukan hari ini saja, jika koordinasi tidak terjalan dengan baik maka pelaksanaan nya pun juga tidak baik.  [sumber]

Realisasi Anggaran Kementerian Perindustrian t.a 2016

19 April 2016 - Pada Rapat Kerja (Raker) Komisi 6 DPR RI dengan Menteri Perindustrian, Adang ingin mengetahui tolak ukur dari hal-hal yang dipaparkan oleh Menperin pada saat rapat dan ingin mengetahui alasan tersendatnya anggaran tersebut. [sumber]

Evaluasi Kinerja Badan Koordinasi Penanaman Modal

12 April 2016 - Adang menanyakan seperti apa aplikasi program peningkatan sarana dan prasarana BKPM.  [sumber]

Evaluasi Kinerja Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti)

11 April 2016 - Adang menanyakan sikap Bappebti sekarang itu seperti bagaimana? Hal itu bertujuan agar masalah yang sedang dihadapi tidak terulang dan Bappebti mendapatkan kepastian.  [sumber]

Kontrak Kerjasama PT Hotel Indonesia Natour untuk Kompleks Grand Indonesia (PT CKBI)

29 Februari 2016 - Adang meminta layout permasalahan Menara BCA dan Kempinski kepada Dirut PT HIN. Selebihnya, Adang sependapat dengan Darmadi Durianto.  [sumber]

Laporan Hasil Pemeriksaan Kementerian Perdagangan - Tahun 2014

Pada 19 Agustus 2015 - Adang menyoroti hasil laporan tentang dana di Kementerian Perdagangan (Kemendag) yang diblokir penggunaannya oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Adang minta klarifikasi ke Menteri Perdagangan (Mendag) alasan kenapa penggunaan dana tersebut di blokir.  [sumber]

Suara Serikat Pekerja PT.Kereta Api Indonesia dan PT.Dok Perkapalan Kodja Bahari

Pada 21 Mei 2015 - Adang memandang secara makro kinerja PT.KAI dan karyawan PT KAI sudah semakin profesional. PT.KAI sudah memperoleh kesan yang baik di masyarakat dan kebanggaan perusahaan semakin tinggi sehingga pada kondisi PT.KAI yang sudah maju ini wajar kalau masalah ada pada sisi manajemen. Adang tahu bahwa TNI dan Polri baru bisa bekerja di PT.KAI apabila sudah pensiun, namun yang seharusnya menyelesaikan permasalahan karier adalah intern PT.KAI. Masalah karier seharusnya Serikat Pekerja sebagai organisasi yang profesional lah menyelesaikannya. Menurut Adang tidak ada masalah TNI kerja dimanapun selama dia sudah pensiun. Komisi 6 mengusulkan untuk dibuatkan pola karier di PT.KAI apabila para pekerja merasa tidak adil sehingga tidak ada double anggaran juga.  [sumber]

Rights Issue PT.Waskita Karya Tbk, PT.Adhi Karya Tbk dan PT.Aneka Tambang Tbk

Pada 20 April 2015 - Adang minta Menteri BUMN memprioritaskan penetapan batas waktu, izin, dan sosialisasi mengenai right issue.  [sumber]

Industri Gula Nasional dan Impor Gula

Pada Audiensi dengan Asosiasi Petani Tebu Rakyat Indonesia (APTRI) tanggal 26 Maret 2015 - Menanggapi usulan penggabungan 3 pabrik gula di Jawa Barat, Adang minta masukan dari APTRI uraian teknis dari usulan pembelian gula oleh Pemerintahnya.  [sumber]

Informasi Pribadi

Tempat Lahir
Bogor
Tanggal Lahir
13/05/1949
Alamat Rumah
Jl. Cipete Raya No.39-C, RT.001/RW.004, Kel.Cipete Selatan. Cilandak. DKI Jakarta
No Telp

Informasi Jabatan

Partai
Partai Keadilan Sejahtera
Dapil
DKI Jakarta III
Komisi
VI - Perdagangan, Perindustrian, Investasi, Koperasi, UKM & BUMN, Standarisasi Nasional