Partai Keadilan Sejahtera - DKI Jakarta III

Komisi III - Hukum, HAM, dan Keamanan

Sikap Terhadap RUU

Masukan terhadap Pembahasan RUU tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika - RDPU Komisi 3 dengan Persaudaraan Korban Napza Indonesia (PKNI)

Adang ingin memberikan gambaran bahwa kita dalam proses pembuatan UU ini sudah banyak mengundang lembaga-lembaga lain. Perspektif politik hukum kita ini sudah berubah, walaupun di lapangan mungkin masih dirasakan. Dengan revisi UU ini pasti kita akan lebih menekankan masukan-masukan yang disampaikan oleh lembaga terkait. Yang berhubungan dengan rekomendasi, yaitu rekomendasi nomor 5 tentang bukti ilmiah. Justru yang sekarang juga dirasakan di lapangan, ada namanya Tim Assessment, tetapi ternyata terus terang saja banyak tim ini yang tidak fair. Adang meminta masukan dari PKNI, jika nantinya dibentuk Tim Assessment, di dalamnya terdiri dari siapa saja. Tim Assessment menjadi penting, karena mereka akan menentukan apakah seseorang ini bandar atau hanya sebagai pengguna. Anggaran negara ini sangat banyak yang diserap untuk Lapas, sedangkan 70-80% isi dari Lapas adalah para pengguna. Apa yang disampaikan oleh PKNI pada umumnya hampir bersamaan dengan apa yang disampaikan oleh rekan-rekan terdahulu, maupun pemikiran-pemikiran kita di sini khususnya Adang yang selama ini mengikuti proses perubahan UU ini. Yang paling sering terjadi di bawah adalah pengguna narkotika dijadikan target tangkapan oleh aparat hukum. Tim Assessment yang akan dibentuk akan menentukan direhabilitasi atau karena bandar jadi harus dipidana. Urgensi yang sudah sampaikan terkait pendekatan HAM dan kesehatan masyarakat yang berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia harus sama pemikiran kita.

Penyusunan RUU tentang Larangan Minuman Beralkohol - RDP Baleg dengan Kapolri dan Dirjen Bea dan Cukai Kementerian Keuangan

Polri menyatakan setuju RUU Minol ini menjadi perhatian kita, tetapi Adang ingin ada pernyataan tentang lembaga yang melakukan dalam konteks penyidikan, Adang meminta didalami lagi sedikit saja lalu penambahan pasal Badan Rehabilitasi Medis dan Sosial untuk dijelaskan, lalu hal yang berhubungan tempat penjualan yang belum ditentukan secara khusus.
Adang menyampaikan bahwa Baleg DPR-RI sudah mendalami masalah hal ini. Baleg DPR-RI mendengarkan harapan masyarakat, dan yang berhubungan dengan penerimaan cukai yang nanti akan menjadi suatu pertimbangan proses pembuatan UU ini.

Masukan dan Pandangan terhadap RUU tentang Larangan Minuman Beralkohol — Badan Legislasi (Baleg) DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Direktur Center of Economic and Law Studies (CELIOS), Ketua Umum Gerakan Nasional Anti Miras (GENAM), dan Ketua Umum PB Ikatan Dokter Indonesia (IDI)

Adang hanya berharap undang-undang yang akan dibuat nantinya komprehensif dan dapat terlaksana dengan baik.

Rancangan Undang-Undang Jabatan Hakim — Badan Legislasi DPR RI Rapat Koordinasi dengan Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial

Adang mengatakan sistem hukum Indonesia berasal dari hukum company. Sebelum UU Jabatan Hakim disahkan, harus ada harmonisasi MA dan KY, jangan sampai hanya berpikir kompetensi tanpa moralitas. Adang berpendapat terkait batasan umur harus detail, karena semakin tua semakin bijaksana karena makin dekat dengan kematian.

Masukan dan Pandangan terhadap RUU tentang Karantina Kesehatan — Badan Legislasi DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan PT Angkasa Pura II (Persero) dan PT Pelabuhan Indonesia II (Persero)

Adang mengatakan bahwa di bandara khusus mengenai Karantina Kesehatan Pelabuhan (KKP) masih perlu mendapatkan perhatian. Oleh karena itu, pihak PT Pelindo II (Persero) dan PT Angkasa Pura II (Persero) diharapkan dapat memberikan masukan ke unit kerja masing-masing. 

Penyusunan RUU tentang Larangan Minuman Beralkohol - Rapat Pleno Baleg dengan Tim Ahli

Adang memberikan ucapan terima kasih kepada Tim Ahli atas paparannya, secara umum Adang melihat sudah bersamaan dengan pemikiran-pemikiran yang sempat didiskusikan terdahulu, tetapi ada beberapa hal menyangkut masalah yang berhubungan dengan bagaimana proses atau pelaksanaannya nanti, karena pada dasarnya ada beberapa kewenangan yang dalam pengaturannya perlu sinkronisasi jangan sampai nanti pada saat undang-undang ini selesai masih terjadi tumpang tindih diantara kementerian dalam konteks pelaksanaannya. Secara umum pokok-pokok pengaturan tentang Minol ini sudah memadai tinggal mungkin nanti diperdalam kembali dari masing-masing hal-hal yang berhubungan dengan materi muatan pengaturan baik dari nomor 1 sampai dengan 14.

Masukan dan Pandangan terkait Harmonisasi RUU tentang Jabatan Hakim — Badan Legislasi (Baleg) DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI) dan Forum Diskusi Hakim Indonesia (FDHI)

Adang meminta adanya penjelasan mengenai hakim militer dari mitra yang hadir.

Pengesahan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) Revisi UU Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) (MD3) — Badan Legislasi DPR RI Rapat Kerja dengan Tim Pemerintah

Adang mengatakan bahwa fraksi PKS setuju dengan perubahan kedua UU MD3.

Masukan terhadap RUU Perkelapasawitan — Badan Legislasi DPR RI Rapat Dengar Pendapat Umum dengan Pakar/Tokoh Perkebunan Nasional

Adang menanyakan gambaran petani dalam RUU Perkelapasawitan agar dapat memfasilitasi bagi petani.

RUU Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat — Komisi 6 DPR RI Rapat Dengar Pendapat Umum dengan Tim Pakar

Adang menanyakan sikap yang harus diberikan apabila KPPU sebagai lembaga independen serta kewenangan dari lembaga tersebut.

Harmonisasi RUU Pertambangan Mineral dan Batubara (Minerba) - Badan Legislasi DPR RI Rapat Pleno dengan Pengusul RUU Minerba

Adang mengatakan, sumber daya alam (SDA) berupa minerba merupakan karunia Allah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat maka pertambangan minerba harus memiliki nilai tambah dalam membangun ekonomi pusat dan daerah. Adang mengatakan, fraksi PKS menilai hasil harmonisasi perubahan UU nomor 4 tahun 2009 tentang Minerba sudah cukup bagus dan perlu perbaikan lagi dan dengan mengucap Bismillah, fraksi PKS menyetujui atas perubahan UU ini. Adang memberikan catatan agar RUU ini berjalan dengan semestinya dengan memperhatikan pada beberapa hal yaitu (1) pertambangan rakyat, (2) pemenuhan kewajiban IUP harus diatur tegas, (3) keterlibatan daerah harus mendapat perhatian, dan (4) RUU harus berpihak pada rakyat.

Rencana Kerja Kemenkumham Tahun 2020, Pelaksanaan Revitalisasi Penyelenggaraan Pemasyarakatan dan Membahas Tindak Lanjut Pembahasan RUU KUHP dan RUU Pemasyarakatan - Raker Komisi 3 DPR RI dengan Menteri Hukum & HAM (Rapat Lanjutan 24 Februari 2020)

Adang mengatakan hanya ingin meminta arus data detail dari mobilisasi di Nusa Kambangan itu dan kami pasti mendukung program Pemerintah dalam hal itu.

Pembahasan RUU Perkelapasawitan dengan Ir. Achmad Barani

Adang menanyakan sebaiknya seperti apa petani dalam perkelapasawitan ini, gambarannya bagimana itu mohon diperhatikan lagi kecermatan untuk memfasilitasi petani kelapa sawit ini.

Tanggapan

Pemberian Persetujuan Kewarganegaraan kepada Tom Haye, Marten Paes, dan Ragnar Oratmangoen - Raker Komisi 3 dengan AD INTERIM Kementerian Pemuda dan Olahraga dan Menteri Koordinator PMK

Adang berterus terang berterima kasih atas penjelasan tentang rekomendasi yang diberikan dan itu jelas sekali dari aspek-aspek peraturan dan sebagainya, jadi Adang merasa senang sekali bahwa penjelasannya sangat jelas, oleh karena itu pertimbangan-pertimbangan baik itu pemain yang layak dan juga terutama memenuhi peraturan undang-undang yang berlaku itu sudah didalami. Adang mewakili Partai Keadilan Sejahtera menyetujui.

Evaluasi Kinerja LPSK 2022, Postur Anggaran, dan Rencana Kerja LPSK 2023 - RDP Komisi 3 dengan LPSK

Saya melihat di lapangan, restorative justice sudah mulai jual-menjual, LPSK sebagai lembaga negara akan kita dukung dan kita bertugas mengawasi mitra kerja yang dapat rekomendasi dari LPSK dan tidak berjalan. Saya minta kasus yang berhubungan dengan pencucian uang dan robot trading dikawal, kita bisa merasakan penderitaan rakyat kecil, arisan di desa bisa sampai miliar, tapi begitu masuk penegakan hukum, hilang begitu saja, harusnya minimal uang kembali. Info Media, bahwa LPSK ingin dimasukkan ke dalam sistem peradilan pidana di Indonesia melalui KUHP. Saya ingin mendengarkan, esensi apa yang diharapkan kalau LPSK masuk dalam RKUHP.

Masukan/Pandangan terhadap Revisi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) — Badan Legislasi (Baleg) DPR-RI Menerima Audiensi dari Paguyuban Korban UU ITE

Adang menyampaikan terima kasih dan rasa hormat atas masukan yang diberikan oleh Paku ITE yang menyampaikan secara gamblang terkait keluhan-keluhan. Selanjutnya, Adang mengatakan bahwa akan ikut memperhatikan permasalahan para narasumber dengan konteks UU ITE sesuai dengan koridor yang disampaikan oleh Pimpinan Baleg DPR-RI.

Pemantauan dan Peninjauan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah — Badan Legislasi (Baleg) DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Akademisi Institut Teknologi Bandung (ITB) dan Perusahaan Pengelolaan Sampah

Adang mengatakan cukup tertarik dengan masalah sampah, pertanyaan ia yang diperlukan perubahan pola pikir kita ke arah penegakan hukum atau mau ke hal-hal yang berhubungan dengan teknologi. Jika persoalan sampah sudah menjadi ancaman bagi lingkungan hidup, PemPus harus menganalisis dampak yg akan ditimbulkan kedepannya. Intinya, ia kembali menanyakan apakah perlu perubahan pola pikir terhadap masalah yang berhubungan dengan UU ini. Selanjutnya, Adang menegaskan tertarik rekomendasi pengelolaan sampah bertanggung jawab. Namun, panduan dari Pemerintah sangat penting. Ini sulit untuk dibicarakan dalam konteks UU. Bagaimanapun juga penegakan peraturan persampahan menjadi yang utama. Ia secara pribadi inginnya loncat langsung ke penerapan teknologi, karena akan lama kalau mengharapkan kesadaran masyarakat.

Masukan terhadap Rancangan Undang-Undang (RUU) Narkotika — Komisi 3 DPR RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Direktur The Institute for Criminal Justice Reform (ICJR), Presidium Nasional Forum Organisasi Kemasyarakatan Anti Narkoba (PRESNAS FOKAN), Badan Koordinasi Nasional Garda Mencegah dan Mengobati (BAKORNAS GMDM)

Adang menegaskan ini masalah yang berhubungan dengan Tim Asesmen terpadu, ini perlu penegasan kembali dan harus mendalami tugas dan wewenang, kedudukan, kewenangan dan keadaan ini penegak hukum untuk berkeadilan.

Penjelasan Pemerintah atas Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Narkotika dan lain-lain — Komisi 3 DPR RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham)

Adang D. mengatakan perjuangan bangsa ini dalam perang melawan penyalahgunaan narkotika semakin berat dan darurat. Angka penyalahgunaan narkotika terus meningkat. Dampak ikutan dari kejahatan narkotika tersebut melahirkan berbagai masalah turunan seperti meluasnya jaringan sindikat peredaran gelap narkotika, tindak pidana pencucian uang, meningkatnya beban kapasitas Rutan dan Lapas, serta ancaman rusaknya generasi masa depan bangsa akibat penyalahgunaan narkotika. Sehubungan dengan itu, dengan mencermati berbagai kelemahan di level praktik dan produk legislasi yang menyertainya, Fraksi PKS menyambut baik rencana perubahan terhadap UU Narkotika. Secara umum, politik hukum penyusunan RUU Narkotika didasarkan pada 2 kebijakan dasar, yaitu untuk mengatasi masalah over kapasitas Rutan dan Lapas di Indonesia serta membuat UU Narkotika menjadi lebih luas dan responsif dalam mengantisipasi perkembangan zat psikoaktif baru.

Selanjutnya, ia mengatakan pada prinsipnya, Fraksi PKS mendukung 2 kebijakan dasar dimuat dalam RUU Narkotika. Pertama, masalah yang berhubungan dengan kebijakan revitalisasi dan pengarusutamaan fungsi lembaga rehabilitasi. Kedua, memberikan kewenangan kepada BNN dan Kementerian untuk menetapkan jenis dan penggolongan zat psikoaktif baru. Fraksi PKS berpandangan perubahan terhadap UU Narkotika seharusnya dilakukan secara holistik dan tidak terpaku pada isu rehabilitasi semata. Kelembagaan BNN harus diperkuat. Instrumen hukum harus dapat mendorong peningkatan peran aktif masyarakat dan keluarga dalam fungsi pencegahan penanggulangan kejahatan narkotika. Selain itu, kebijakan pemidanaan harus dirumuskan secara tepat dan cermat, sehingga tindakan terhadap korban dan pecandu narkotika selaras dengan pendekatan rehabilitasi. Sementara, delik terhadap bandar, kurir, produsen, dan aparat penegak hukum yang terlibat dalam jaringan peredaran gelap narkotika diperberat ancaman pidananya. Sehubungan dengan itu, dalam rangka menghindari potensi-potensi moral hazard oleh aparat hukum terdapat beberapa substansi dalam RUU Narkotika yang masih perlu disempurnakan.

Terakhir, ia menegaskan ada eberapa substansi RUU Narkotika yang memerlukan penyempurnaan baik yang perlu diubah atau ditambah dengan substansi pasal baru antara lain pertama, pelembagaan Tim Asesmen Terpadu menjadi suatu Pasal tersendiri. Kedua, membuka ruang bagi korban untuk diberikan hak mengajukan permohonan assessment. Ketiga, ketentuan dalam UU Narkotika perlu mempertimbangkan kebijakan khusus yang bersifat affirmative action sehubungan dengan pembiayaan rehabilitasi bagi korban atau pecandu narkotika yang berasal dari kelompok ekonomi lemah. Keempat, pemidanaan bagi keluarga yang tidak melaporkan penyalahgunaan atau pecandu narkotika. Kelima, pedoman penyusunan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK). Keenam, jangka waktu penyampaian sampel penetapan status barang sitaan. Ketujuh, ketentuan pasal-pasal karet yang terdapat di dalam RUU Narkotika perlu direformasi dengan unsur-unsur pasalnya sehingga dapat mempermudah penegak hukum dalam membedakan penerapan delik narkotika antara pecandu, korban penyalahgunaan narkotika, dan bandar narkotika. Menimbang beberapa hal yang sudah kami paparkan di atas, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim kami dari Fraksi PKS menyatakan menyetujui RUU tentang Perubahan Kedua atas UU 35/2009 tentang Narkotika untuk diproses ke tahap selanjutnya.

Pemantauan terhadap Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika — Badan Legislasi (Baleg) DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Komjen Pol. (Purn) Heru Winarko

Adang D. menyampaikan mengingat begitu banyaknya perubahan-perubahan yang disampaikan oleh Pak Heru, kalau bisa apa yang disampaikan tadi bisa dirubah menjadi suatu bentuk kata-kata pasal atau hukum sehingga nanti para Tenaga Ahli di sini bisa segera menangkap apa yang diinginkan oleh Pak Heru dalam konteks di dalam revisi UU ini.

RKA 2015 — Komisi 6 DPR-RI Rapat Kerja dengan Menteri Perindustrian

Adang ingin mendapatkan penjelasan tentang program peningkatan ketahanan dan akses internasional.

Realisasi Laporan Keuangan 2014 — Komisi 6 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Perindustrian RI

Adang bertanya dalam masalah kesiapan MEA untuk menjadi perhatian, apa langkah Kementerian Perindustrian yang telah disiapkan.

Pembahasan RKA K/L Tahun 2017 – Komisi 6 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Koperasi dan UKM, Kepala Badan Standardisasi Nasional (BSN), Kepala Bp Batam, Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Sabang (BPKS), Kepala Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) , dan Ketua Umum Dewan Koperasi Indonesia (Dekopin)

Adang meminta untuk adanya studi kasus antara Komisi 6 DPR-RI dan KPPU secara tertutup terkait pihak yang terlapor dan dilapor.

Pengantar RAPBN Tahun 2016 – Komisi 6 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal

Adang meminta untuk menjelaskan secara
lisan mengenai koordinasi setiap tahunnya apakah sudah berjalan dengan baik atau tidak. Adang mengatakan bahwa BKPM dalam mengenai infrastruktur dan listrik yang harus diperhatikan adalah untuk membangun kawasan ekonomi.

Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2015, Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun 2016, dan Target Dividen 2016 — Komisi 6 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri BUMN RI

Adang meminta Menteri BUMN untuk menjelaskan 15 program konsinyering yang telah disusun oleh BUMN. Ia menekankan agar kinerja Kementerian BUMN dapat diperbaiki, karena anggarannya sudah dinaikkan.

Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2015 serta Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun 2016 — Komisi 6 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Koperasi dan UKM RI dan Ketua Dewan Koperasi Indonesia (Dekopin)

Adang mengharapkan agar sisa anggaran yang ada dapat terserap dengan baik dan program yang sudah direncanakan dapat berjalan dengan baik.

Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2015 serta Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun 2016 — Komisi 6 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU)

Adang meminta penjelasan terhadap kesimpulan dari pemanggilan kartel-kartel. Ia melihat di media, KPPU telah memanggil kartel-kartel tersebut. Adang menanyakan tanggapan dari KPPU dalam melihat kasus kartel baru-baru ini.

Usulan Penyertaan Modal Negara (PMN) — Komisi 6 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Deputi Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Dirut PT. Hutama Karya (Persero), Dirut PT. Wijaya Karya (Persero) Tbk, dan PT. Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk

Adang sangat mendukung proyek strategis yang direncanakan oleh BUMN konstruksi. Terkait pembangunan jalan tol, ia meminta agar BUMN dapat bersinergi. Terakhir, Adang meminta kepada BUMN yang telah mendapatkan PMN untuk dapat memberikan laporan pertanggungjawabannya.

Usulan Penyertaan Modal Negara (PMN) — Komisi 6 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Deputi Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Dirut PT. Angkasa Pura II (Persero), dan Dirut PT Jasa Marga

Adang mengatakan bahwa sejatinya pemberian PMN kepada PT. Angkasa Pura II harus dilakukan secara detail terkait dengan tolak ukur yang digunakan, karena bandara merupakan etalase negara. 

Tambahan Penyertaan Modal Negara (PMN) pada Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun Anggaran 2016 — Komisi 6 DPR RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Deputi Bidang Usaha Industri Agro dan Farmasi Kementerian BUMN, Direktur Utama PT Perkebunan Nusantara I dan VIII, Direktur Utama PT Rajawali Nusantara Indonesia, dan PT Perikanan Nusantara

Adang mengatakan PMN diberikan untuk memajukan BUMN. Adang mengatakan evaluasi PMN tahun 2015 harus lebih baik.

Pembahasan Keputusan Penyertaan Modal Negara (PMN) Tahun 2016 — Komisi 6 DPR RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN)

Adang mengatakan percaya BUMN menjadi agen pembangunan dan Fraksi PKS setuju dengan deviden yang diajukan.

Perpanjangan Pengelolaan Pelabuhan oleh Jakarta International Container Terminal — Panja Pelindo II Komisi 6 DPR RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Deputi BUMN dan Direktur Utama PT Pelindo II

Adang mengatakan apakah sudah ada perjanjian konsensi terkait perpanjangan JICT.

Penyesuaian Anggaran — Komisi 6 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Koperasi dan UKM

Adang menjelaskan penundaan harus didukung asalkan skala prioritas diutamakan dalam menghadapi masyarakat ekonomi ASEAN tingkatkan kerjasama dengan berbagai mitra lain. Tolong lakukan program yang menyentuh langsung kepada masyarakat apalagi ada MEA seperti hak cipta dan mohon program unggulan jadi perhatian.

Panitia Kerja (Panja) Aset BUMN — Komisi 6 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Deputi Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Dirut Hotel Indonesia, Perusahaan Perdagangan Indonesia (PPI)

Adang menanyakan mengenai penjelasan masalah aset yang lebih detail di pertemuan mendatang. Ia menanyakan mengenai pihak yang menentukan keputusan dalam lelang. Ia mengatakan latar belakangnya harus jelas.

Laporan Keuangan Pemerintah 2014 — Komisi 6 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepala BPKS Sabang

Adang bertanya apa patokan BPKS Sabang inventarisasi yang belum dicatat selesai akhir tahun ini.

Panitia Kerja (Panja) Gula — Komisi 6 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Perdagangan RI, Menteri Perindustrian RI, Kementerian BUMN RI, Kementerian Pertanian RI, dan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)

Adang mengatakan bahwa sudah ada Panitia Kerja (Panja) Gula pada periode yang lalu, namun belum maksimal tindak lanjut terhadap rekomendasi yang diberikan dari Panja pada periode lalu. Misalnya, ada rekomendasi untuk roadmap, on farm, dan off farm. Adang meminta bahwa paling tidak rekomendasi yang lalu dimasukan lebih dahulu untuk tolak ukur, sehingga dapat dilihat perkembangannya secara nyata, agar masalah yang dihadapi yang berkaitan dengan gula ini tidak berulang. Adang meminta klarifikasi kepada Kemendag RI, tentang upaya pencabutan jalur distribusi gula rafinasi sebagai sanksi. 

Kasus Pelindo II — Komisi 6 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Jamdatun)

Adang ingin mendalami saja statement tidak perlu mendapatkan konsesi terlebih dulu. Ia menanyakan alasan dari statement tersebut dan pandangan hukumnya. Ia mengatakan kata-kata yuridis normatif mungkin bisa diperhatikan agar tidak dijadikan celah-celah hukum karena dimanfaatkan dan dikatakan sebagai rekomendasi. Kata-kata in bisa dianggap pernyataan. Ia menanyakan kejelasan surat bukan sebagai perlindungan karena DPR ingin meminta.

Status Kerja TNI yang Dikaryakan KAI — Komisi 6 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan PT. KAI dan Deputi Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Bidang Usaha, Sarana, dan Prasarana

Adang mengatakan jumlah dari masing-masing anggota sangat ini harapkan. Jumlah yang dipekerjakan menurut surat tugas cukup besar. Ia menanyakan mengenai nota kesepakatan. Ia menyampaikan pertanyaan dari pegawai PT. KAI yang berkaitan dengan umur. Ia melihat ada banyak kemajuan, jika aset terus dilakukan proses, maka akan sangat berjalan lancar. Ia meminta diberikan surat resmi tentang pensiun dini dan mana yang masih aktif. Jika dikatakan proses 1 tahun sangat lama, kalau bisa setelah RDP langsung dipersiapkan.

Masukan Mengenai Pengelolaan Dana Investasi Jaminan Sosial BPJS Jangka Panjang dan Jangka Pendek — Komisi 9 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dirjen Anggaran, Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Dewas BPJS Kesehatan

Adang melihat bahwa defisit BPJS akan semakin meningkat bila fasilitas kesehatan baik. Ia menanyakan mengenai dana operasional untuk mengatasi defisit. Ia mengatakan mungkin ada kebocoran yang ditoleransi sehingga terjadi defisit. Ia mengatakan defisit sepertinya juga disebabkan permasalahan kapitasi. Ia melihat perlu adanya penelitian lebih lanjut mengenai sistem yang bagus di Indonesia. Ia mengatakan kurang fasilitas kesehatan dan kurangnya promotif dan tindakan preventif dari Kemenkes. Ia menyampaikan APBD tidak untuk BPJS. Ia menanyakan tujuan untuk membentuk BPJS ini agar terwujud.

Fit and Proper Test (FPT) Calon Dewan Pengawas (Dewas) BPJS Ketenagakerjaan — Komisi 7 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Calon Dewan Pengawas (Dewas) BPJS Ketenagakerjaan atas nama Inda Deryanne Hasman

Adang bertanya kepada Inda terkait upaya yang akan dilakukan terhadap aset BPJS Ketenagakerjaan yang masih rendah jika dibandingkan dengan negara-negara lain.

Pertimbangan Kenaikan Iuran BPJS — Komisi 9 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Menteri Kesehatan (Menkes) dan Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN)

Adang mengatakan kenaikan tarif iuran peserta akan membuat kepanikan di masyarakat. Ia mendengar mismatch Rp5,8 Triliun karena ada piutang dari peserta yang tidak membayar iuran. Ia meminta klarifikasi atas hal tersebut. Ia mengatakan harus berhati-hati agar BPJS tidak diisukan akan bangkrut.

Fit and Proper Test (FPT) Calon Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan — Komisi 9 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat dengan Calon Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan Atas Nama Dipa

Adang bertanya apa yang akan Dipa lakukan untuk menghindari konflik kepentingan antar dewan pengawas jika terpilih.

Masukan dan Pandangan terhadap Revisi Undang-Undang tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN) — Komisi 6 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Ichsanuddin Noorsy (Pakar/Ekonom)

Adang menanyakan gambaran konsep holding yang tepat dan efektif, serta cara memulai sinkronisasi undang-undang dengan baik. 

Pemantauan dan Peninjauan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan — Badan Legislasi DPR RI Rapat Kerja dengan Menteri Pertanian, Kementerian Perdagangan dan Perum Bulog

Adang berpendapat lebih baik Bulog diperkuat daripada membentuk badan baru yang mengurus pangan.

Pengawasan Berjangka Komoditi — Komisi 6 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat dengan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi

Dadang ingin mengetahui wawasan konstektual pada saat apa kasus naik ke lembaga peradilan.

Program Kemitraan dan Bina Lingkungan — Komisi 6 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan BUMN Perbankan

Adang D mengatakan ingin melihat program Teras Kapal BRI karena akan dilaksanakan di dapilnya yaitu Jakarta.

Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan 2016 — Komisi 6 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat dengan Badan Pengusahaan Kawasan Sabang

Adang mengatakan bahwa masalah yang berhubungan dengan pemotongan, sepanjang masih dapat dipertanggung jawabkan.

Evaluasi Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2016 dan Hasil Pemeriksaan BPK-RI — Komisi 6 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Perindustrian RI

Adang mempertanyakan alasan adanya kelebihan pembayaran atas barang dan jasa.

Pembahasan Rancangan Anggaran Pemasukan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun 2017 — Komisi 6 DPR RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Keuangan (Mewakili Menteri BUMN), Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), Badan Standarisasi Nasional (BSN), Badan Pengusahaan (BP) Batam, dan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang (BPKS)

Adang mengatakan masalah belanja yang akan datang cukup besar biaya gedung perlu adanya pengawasan. Selanjutnya, ia menegaskan terlalu cukup besar untuk renovasi dan belanja badan. Ia menanyakan untuk KPPU beri penjelasan 9 komoditas yang dimaksud.

Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (RAPBNP) 2016 — Komisi 6 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat dengan Badan Pengusahaan (BP) Batam

Adang berharap semoga diakhir tahun target penyerapan anggaran 90% bisa terlaksana. Adang juga mengatakan bahwa seandainya pemotongan anggaran tidak untuk program strategis, ia bisa memahami.

Evaluasi Kinerja Tahun 2016 — Komisi 6 DPR RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Direktur Utama PT Angkasa Pura dan Kementerian Badan Usaha Milik Negara

Adang mengatakan apabila master schedule pembangunan airport dilakukan dengan baik maka pelaksanaan dan hasilnya juga baik. Selain itu, pengawasan program juga harus ditingkatkan dan dioptimalkan dengan baik.

Pertimbangan Standar Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) — Komisi 6 DPR-RI Rapat Kerja dengan Menteri Perdagangan RI

Menurut Adang, BPKN ini perlu mendapat dukungan yang sangat besar.

Realisasi Anggaran 2016 dan Rencana Anggaran 2017 — Komisi 6 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat dengan Kepala BKPM (Badan Koordinasi Penanaman Modal)

Adang mengatakan bahwa dirinya mengerti kondisi global sekarang ini yang menyulitkan BPKM. BKPM ini terkait juga dengan masalah TKA (Tenaga Kerja Asing), kontekstualnya sampai mana dengan TKA dalam hal ini Kementerian Tenaga Kerja, harusnya BKPM memberikan peluang juga kepada TK dari lokal.

Kerjasama Luar Negeri dan Perdagangan Bebas – Komisi 6 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dirjen Kementerian Perdagangan

Adang meminta untuk data yang sudah disampaikan, agar adanya kajian sebelum Anggota bertemu dengan badan yang terkait. Adanga mengatakan bahwa kita jangan mau dibawah Negara ASEAN lain, sehingga kita harus memperkuat ekonomi.

Panja Ratifikasi Perdagangan – Komisi 6 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia (APPI) dan Asosiasi Gula Indonesia (AGI)

Adang meminta penjelasan terkait konteks real dalam Perundang-undangan, apakah kita harus setuju. Adang tertarik dengan AGI karena model Thailand yang terbaik, sehingga perlu adanya kejelasan kembali karena kami memiliki panja yang belum memastikan. adang mempertanyakan apa yang perlu
Komisi 6 DPR-RI dalami lagi terkait dengan ratifikasi. Adang meminta materi terkait dengan model gula dari Thailand.

Evaluasi Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2016 dan Rencana Kegiatan Tahun Anggaran 2017 — Komisi 6 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU)

Adang mengapresiasi serapan anggaran KPPU tahun 2016, karena sudah ada yang mencapai 96,64%. Ia meminta penjelasan terkait bantuan hukum yang telah diberikan oleh KPPU, karena anggarannya besar. Ia juga ingin mengetahui kontekstual perlindungan KPPU terhadap UMKM.

Masukan tentang Revisi Undang-Undang Narkoba — Badan Legislasi (Baleg) DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Gerakan Nasional Anti Narkoba (GRANAT)

Adang mendukung yang disampaikan Granat dan minimal dalam waktu dekat ia meminta ada ketegasan untuk merevisi UU. Ia mengatakan harus ada ketegasan politik untuk pelaku kejahatan narkoba yang dijerat hukuman mati.

Realisasi Anggaran Tahun 2016 — Komisi 6 DPR RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU)

Adang mengapresiasi serapan anggaran KPPU tahun 2016 mencapai 96,64%. Adang meminta penjelasan terkait bantuan hukum yang diberikan KPPU serta kontekstual perlindungan KPPU terhadap UMKM.  

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2017 — Komisi 6 DPR RI Rapat Dengar Pendapat dengan Deputi Kementerian Badan Usaha Milik Negara dan Perum Perhutani

Adang berharap agar program-program yang direncanakan bermanfaat untuk masyarakat luas. Adang menanyakan perihal foto yang diberikan dalam rapat tentang sebelum dan sesudahnya.

Kinerja Badan Perlindungan Konsumen Nasional Periode 2013-2016 — Komisi 6 DPR RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN)

Adang mengatakan lembaga perlindungan konsumen masih diperlukan dalam kondisi masyarakat sekarang.

Masukan terhadap Rancangan Undang-Undang Badan Usaha Milik Negara — Komisi 6 DPR RI Audiensi dengan Federasi Serikat Pekerja Badan Usaha Milik Negara

Adang mengatakan banyak orang yang kurang profesional menduduki posisi komisaris, masing-masing BUMN juga harus profesional sesuai bidangnya. Pengangguran di Indonesia masih banyak, jadi Tenaga Kerja Asing harus tidak perlu digunakan. Adang mengatakan terkait previlage sinergi BUMN sudah disusun dalam draft RUU BUMN.

Re-Grouping Pabrik Gula — Komisi 6 DPR RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Serikat Pekerja PT Perkebunan Nusantara IX

Adang mengatakan keberpihakan Komisi 6 tidak perlu diragukan. Adang bertanya apakah dengan revitalisasi pabrik akan ada proses kemajuan.

Harmonisasi Rancangan Undang-Undang (RUU) Badan Usaha Milik Negara (BUMN) — Badan Legislatif (Baleg) DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan PT Pelabuhan Indonesia (Persero) (Pelindo), PT Jasa Marga (Persero), PT Angkasa Pura (Persero)

Adang mengatakan harus betul disiapkan UU ini sebaik-baiknya. Ia meminta diberikan matriks berupa jawaban tertulis dan alasannya.

Bantuan Hukum yang diberikan oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) — Komisi 6 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU)

Adang mengapresiasi serapan anggaran KPPU di tahun 2016 yang sampai 96,64%, Adang juga bertanya apa saja yang diberikan oleh KPPU karena anggarannya besar, serta bagaimana kontekstual perlindungan KPPU terhadap Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM).

Penyesuaian Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Penyertaan Modal Negara (PMN) dan Dividen Tahun Anggaran 2018 — Komisi 6 DPR RI Rapat Kerja dengan Menteri Perindustrian

Adang mengatakan F-PKS menyetujui dividen Kementerian BUMN dan menolak PMN untuk PT KAI (Persero).

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 26 Tahun 2017 tentang Penetapan Tarif Bea Masuk Dalam Rangka ASEAN-China Free Trade Area — Komisi 6 DPR RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Ketua Asosiasi Aneka Industri Keramik

Adang mengatakan produk dalam negeri perlu didukung, apalagi ada pegawai sekitar 200 ribu, jika peraturan impor tidak ketat maka PHK besar-besaran akan terjadi.

Pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga Tahun 2018 Sesuai Hasil Badan Anggaran — Komisi 6 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)

Adang merasa sedih BKPM hanya dikasih anggaran dibawah 1 Triliun. Kalau seperti ini bagaimana penanaman semakin meningkat ditengah persaingan modal. Adang menegaskan bahwa ia ingin mendukung kemitraan dalam hal anggaran bisa meningkat.

Upaya Perluasan Kepesertaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJS TK) — Komisi 9 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) Panitia Kerja (Panja) BPJS TK dengan Kepala Badan Pusat Statistik (BPS), Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Jawa Timur (Jatim), Disnaker Sumatera Utara (Sumut), dan Disnaker Sulawesi Selatan (Sulsel)

Adang menanyakan alasan dari target PPU 85% sementara PBPU hanya 15% serta pertimbangannya. Ia mengatakan BPJS TK tidak punya kewenangan regulasi untuk memberikan sanksi, hanya dinas terkait, sehingga jika tidak harmoni akan stagnan di angka ini. MoU sudah merupakan bagian dari program adalah hal yang menggembirakan.

Kinerja Perusahaan — Komisi 6 DPR RI Rapat Dengar Pendapat dengan Kementerian BUMN RI, PT. Industri Kereta Api (Persero), PT. Krakatau Steel (Persero) Tbk., PT. Dirgantara Indonesia (Persero), PT. PAL Indonesia (Persero), PT. Pertamina (Persero), PT. Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk., PT. Indonesia Asahan Aluminium (Persero), PT. Bukit Asam Tbk., PT. Timah Tbk., dan PT. Aneka Tambang Tbk.

Adang mengatakan, keputusan menteri banyak yang menyebutkan dalam konsideran menimbang panja aset yang memberikan penjualan BUMN dan memberhentikan pembentukan anak BUMN yang tidak sesuai dengan peraturan. Selain itu, Adang berpendapat, harga diri seorang parlemen ini rendah cenderung tidak dianggap sehingga mendengar kabar dari kementerian mengenai kejadian tiga bulan lalu.

Kinerja Perusahaan — Komisi 6 DPR RI Rapat Dengar Pendapat dengan Kementerian BUMN RI, PT. Perkebunan Nusantara III (Persero) Holding, PT. Rajawali Nusantara Indonesia (Persero), Perum Perhutani dan Perum BULOG

Adang menanyakan kepada PT RNI mengenai asal usul tanah yang berada dalam jajaran BUMN yang banyak sekali digunakan.

Pembiayaan Obat dalam Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) — Komisi 9 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Kesehatan (Menkes)

Adang mengatakan dengan kapitasi menjadi banyak pihak yang malas melayani karena semakin banyak keluar biaya dan akhirnya hanya keluar surat rujukan. Ia menyebutkan bahwa menjadi tua tidak harus sakit-sakitan tapi kenyataannya semakin tua semakin sakit. Ia mengatakan harus ada langkah-langkah engineering tentang rekayasa ulang dan bukan hanya sekadar sosialisasi tapi mengubah Perpres sesuai riset terbaru.

Fit and Proper Test (FPT) Calon Anggota Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) — Komisi 6 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Calon Anggota KPPU Atas Nama Yudi Hidayat, Abdul Hamid, dan Afif Hasbullah

Adang mengatakan kepada calon anggota atas nama Yudi mengenai sulitnya memberikan kesempatan kepada UKM. Ia juga menanyakan cara yang akan dilakukan calon anggota atas nama Yudi untuk memperjuangkan UKM. Selain itu, ia menanyakan kepada calon anggota atas nama Abdul mengenai cara agar kewibawaan KPPU terlihat karena kebetulan RUU sedang berjalan. Ia menanyakan kepada calon anggota atas nama Afif mengenai cara menghadapi kasus jika tidak perlu ditindak tapi sudah di warning. Ia mengatakan bahwa kekuatan ekonomi saat ini sangat jomplang kalau KPPU tidak punya kewibawaan dan cita-cita untuk lebih mengedepankan pengusaha menengah kebawah, dan ia menyatakan bahwa terus terang sangat berat.

Fit and Proper Test Calon Ketua Komisi Pengawasan Persaingan Usaha (KPPU) Sesi 2 — Komisi 6 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Calon Ketua KPPU Atas Nama Rima Agristina, Ukay Karyadi, dan Yohanes Berchman

Adang mengatakan ia tetap berpegang kepada aspek dan integritas yang tinggi. Ia menanyakan kepada calon ketua KPPU atas nama Rima untuk mengenai gambaran integritas yang harus dimiliki KPPU. Ia juga menanyakan kepada calon ketua KPPU atas nama Ukay mengenai hal yang akan dilakukan dalam melindungi UKM.

Evaluasi Kinerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Tahun 2017 — Komisi 6 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan KPPU

Adang menanyakan lamanya waktu proses pelaporan sampai putusan MA. ia juga menanyakan alasan 2 kasus yang kalah serta hubungan kartel dan tender. Ia mengatakan lebih melihat ke depan mengenai cerita tentang pemilihan anggota Komisioner. Ia menitipkan pesan moral kepada KPPU karena tugas kedepan semakin berat.

Restrukturisasi Perbaikan Keuangan — Komisi 6 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Deputi Kementerian Badan Usaha Milik Negara (Kemen BUMN) dan Dirut Perusahaan Pengelola Aset (PPA)

Adang menanyakan analisis sukses dan tidak sukses dari PT. PPA.

Proses Ratifikasi Protokol 6 dan Perjanjian ASEAN — Komisi 6 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dirjen Perundingan Perdagangan Internasional Kementerian Perdagangan Republik Indonesia

Adang ingin mendapatkan gambaran jika dalam suatu analisis SWOT tidak berdampak pada industri nasional, kemarin Indonesia baru mendapatkan asosiasi industri keramik, karena dari luar bisa masuk dengan mudah.

Ratifikasi Perjanjian Perdagangan Internasional — Komisi 6 DPR RI Rapat Dengar Pendapat dengan Kementerian Perdagangan RI, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI, Kementerian Luar Negeri RI, Kementerian Ketenagakerjaan RI, Kementerian Kesehatan RI, dan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)

Adang meminta keyakinan dari Dirjen PPI Kemendag RI tentang keuntungan apabila meratifikasi perjanjian. Selanjutnya, Adang berpendapat bahwa industri Indonesia memiliki keunggulan di jasa konstruksi tapi sulit masuk ke Indonesia sehingga ia meminta penjelasan akan hal tersebut.

Revisi Rancangan Undang-Undang (RUU) Perubahan atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (PPP) — Badan Legislasi (Baleg) DPR-RI Rapat dengan Tenaga Ahli

Adang mengatakan roh UU ketika sampai di PP menjadi hilang. Adang mengatakan setuju perubahan RUU tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Realisasi Anggaran - Komisi 6 DPR RI Raker dengan Menteri Koperasi dan UKM, Menteri Perdagangan dan Ketua KPPU

Adang mengatakan dalam sistem pengendalian intern, dalam konteks ini masyarakat perlu tau. Seperti apa masalah yang dihadapi dalam konteks intern. Ia meminta diperjelas dan kepatuhan dalam Perundang-Undangan. Mohon untuk bisa dijelaskan. Adang meminta penjelasan tentang rekomendasi serta apa-apa yang dihadapi agar masyarakat bisa mengetahui. Secara umum ia menerima laporan tersebut, kalau dibaca sepintas kita tidak tahu seperti apa teknisnya.

Anggaran Program dan Program Prioritas 2020 - RDP Komisi 6 DPR RI dengan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (BP Batam) dan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang (BPKS)

Adang menanyakan untuk BKPM yang dari maksud dari penghematan itu apa. Selanjutnya, cukup besar realisasinya yang tidak dipenuhi oleh BPKS. Realisasi yang tidak terlaksana cukup besar, kendala kendala apa saja yang terjadi

Ketersediaan Pasokan Komoditas Pangan — Komisi 6 DPR RI Rapat Dengar Pendapat dengan Deputi Bidang Usaha Industri dan Farmasi Kementerian BUMN RI, Perum BULOG, PT. Rajawali Nusantara Indonesia (Persero), PT. Perkebunan Nusantara III (Persero)

Adang menanyakan adanya kemungkinan terkait pemutakhiran disposal.

Protokol Perubahan Perjanjian RI dan Pakistan — Komisi 6 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Majelis Ulama Indonesia (MUI), Asosiasi Petani Tebu Rakyat Indonesia (APTRI), dan Asosiasi Spiritus dan Etil Alkohol Indonesia (Asendo)

Adang mengatakan sependapat dengan Lili bahwa tidak setuju bea dari 30% ke 0% karena dampaknya begitu besar. Ia menyatakan tidak setuju penurunan hingga 0%.

Pembahasan RUU Desain Industri — Komisi 6 DPR RI Rapat Kerja dengan Menteri Perindustrian RI dan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI

Adang mengatakan bangsa Indonesia menghadapi persaingan pasar bebas yang menciptakan pasar global yaitu berikan kesempatan kepada masyarakat lampaui batas wilayah negara secara lebih cepat dan murah. Lanjutnya, UU Nomor 31 Tahun 2000 terdapat kelemahan dalam aspek substansi dan penegakan hukum. Oleh sebab itu, menuntut adanya pengaturan desain industri dengan perkembangan yang ada saat ini. Kesimpulannya, Adang menuturkan F-PKS memandang RUU ini dapat mendorong hak kreator, inovator serta konsumen secara lebih baik. Berdasarkan pandangan di atas, F-PKS menyatakan setuju RUU Desain Industri untuk dapat dibahas tingkat I.

Penyesuaian RKA K/L 2020 Sesuai Hasil Banggar - RDP Komsi 6 Dengan Kepala BKPM

Adang mengatakan kami menerima keputusan yang dihasilkan dari Banggar, kami harap BKPM terus berjuang, karena kita kedepan terus akan menghadapi persaingan global.

Rencana Strategis dan Hasil Pemeriksaan BPK RI – Komisi 3 DPR RI Rapat Dengar Pendapat dengan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT)

Soal kasus penusukan Wiranto, Adang mengatakan pelaku disinyalir terpapar dari media, sehingga ia menanyakan tanggapan BNPT atas hal tersebut.

Rencana Strategis Kejaksaan Agung dan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Semester I Tahun 2019 — Komisi 3 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Jaksa Agung

Adang menyampaikan terkait dengan 8 (delapan) Program Kejaksaan Agung. Adang berharap 8 (delapan) program tersebut dapat dilaksanakan dengan benar.

Usulan Materi Revisi Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2009 tentang Pos - Badan Legislasi DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Serikat Pekerja Pos Indonesia

Adang mengatakan sependapat bahwa apapun dalam konteks pembangunan Nasional yang dihubungkan dengan Pasal 38 bisa dimengerti, Adang meminta diberikan catatan tertulis terkait Pasal-pasal yang diusulkan secara spesifik.

Omnibus Law - Badan Legislasi DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Prof. Refly Harun

Adang bertanya menurut Prof. Refly yang terbaik seperti apa karena walau bagaimanapun omnibus law pasti akan dilakukan, kalau dihadapkan dengan realita yang ada sekarang ini memang benar sudah terjadi sehingga yang disampaikan benar tetapi setidaknya diberikan kunci agar ini dapat berjalan.

Penyusunan RUU Penanggulangan Bencana - Raker Baleg dengan Tenaga Ahli

Adang mengatakan penyandingan terhadap UU yang lain sangat penting. terjadinya bencana alam gempa kita ribut korban atau bangunan. Adang kembali mengatakan Sukabumi gedung akademi kepolisian tidak ada yang dibuat dari bata hanya boleh dari bambu, kawat kemudian ditempel dengan semen. Sekarang banyaknya bencana alam karena tertiban oleh bata, genteng dan kayu-kayu itu sendiri. Adang mengatakan masalah yang paling mudah disini sebenarnya UU nya “A” tapi nanti PP nya “B”, dan banyak juga aturan yang sudah ditetapkan banyak yang dijalankan tidak sesuai dengan UU. Terakhir, Adang mengatakan di kejadian Banten jadinya karena early warning system yang sudah rusak.

RKA K/L dan RKP Tahun 2018 - Raker Komisi 6 dengan Menteri BUMN (diwakili Menteri Keuangan)

Adang menanyakan terkait mekanisme anggaran untuk Asian Games dan apakah sudah diproses.

Persetujuan atas RKA K/L 2019 - Raker Komisi 6 dengan Kepala BPKM, Kepala BP Batam dan Kepala BPK Sabang

Adang mengkitisi dalam rangka pembangunan OSS, jangan Mendag dan kementerian lain meminta dana namun tidak terjadi sinkronisasi. Adang berharap OSS harus menjadi satu sistem yang terintergrasi dengan baik.

Pengesahan Protokol Perubahan Perjanjian RI dan Pakistan serta Perjanjian AHKFTA – Raker Komisi 6 dengan Menteri Perdagangan RI

Adang membutuhkan klarifikasi mengenai aturan biaya masuk dan keluar dari produk yang masuk ataupun keluar dari Indonesia.

Usulan Perubahan Judul dan Isi RUU Pencegahan Bencana - Baleg Rapat dengan Tenaga Ahli

Adang memberitahukan bahwa gedung akademi kepolisian di
Sukabumi yang merupakan bangunan yang dibangun Belanda bisa tahan gempa karena tidak menggunakan batu bata. Menurutnya sekarang korban bencana karena tertimpa oleh bata, kayu dan genteng.

Di Banten early warning system bencana rusak kemudian terjadi lempar tanggung jawab.
Permasalahan UU yaitu UU nya membahas A tapi nanti peraturan turunannya tentang
B. Serta banyak aturan yang tidak dijalankan sesuai UU.

Latar Belakang

Adang Daradjatun terpilih sebagai anggota DPR RI Periode 2019-2024 setelah memperoleh 115.649 suara
melalui Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Pada masa kerjanya di periode 2019-2024, Salim bertugas di Komisi 3 yang meliputi Hukum, HAM, Keamanan.

Pendidikan

SLTA, SMA 3, Bandung (1967)

S1, Kepolisian, Akademi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (AKABRI), Jakarta (1971)

S2, Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK), Jakarta (1980)

Sekolah Pimpinan POLRI (1986)

Sekolah Gabungan ABRI (1994)

Perjalanan Politik

Adang Daradjatun mengabdikan lebih dari 30 tahun karirnya sebagai Perwira Polisi. Dimulai dari menjadi Kepala Polisi Sektor (Kapolsek) Kebayoran Lama (1980), Kepala Polisi Daerah (Kapolda) Jawa Barat (2000) dan terakhir menjadi Wakil Kepala Polisi RI (Wakapolri) (2004-2006).

Adang dikenal sebagai organisator ulung dan mengayomi beberapa organisasi antara lain Persatuan Angkat Besi, Binaraga dan Angkat Berat Seluruh Indonesia (PABBSI), Perhimpunan Donor Darah Indonesia (PDDI), Badan Musyawarah Masyarakat Sunda (Bamus Sunda) dan Relawan Oranye (satuan pertolongan dan pelayanan sosial pada saat bencana banjir).

Pada Pilkada 2007 didukung oleh PKS, Adang maju menjadi Calon Gubernur DKI Jakarta berpasangan dengan Dani Anwar. Namun Adang kalah oleh pasangan Fauzi Bowo dan Prijanto.

Pada Pileg 2009 Adang maju mencalonkan diri menjadi calon legislatif dan terpilih menjadi Anggota DPR-RI periode 2009-2014.

Pada Pileg 2014 Adang kembali terpilih menjadi Anggota DPR-RI periode 2014-2019 dan duduk di Komisi VI yang membidangi perdagangan, perindustrian, investasi, koperasi dan BUMN.

Visi & Misi

belum ada

Program Kerja

belum ada

Sikap Politik

RUU Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (KSDAHE) - Pandangan Mini Fraksi sebagai RUU Usul Inisiatif DPR

19 Juni 2017 - Dalam rapat pleno Badan Legislasi (Baleg), Adang menyetujui RUU KSDAHE untuk dibahas lebih lanjut dengan catatan dari Fraksi PKS adalah masalah partisipasi masyarakat dan penegakan hukum. [sumber]

Tanggapan Terhadap RUU

23 Agustus 2017 - Adang mengatakan, dengan sendirinya masyarakat akan berkembang, justru kalau pemerintah masuk dan terlibat terlalu dalam bisa menimbulkan konflik. [sumber]

RUU Konsultan Pajak

11 April 2018 – Rapat Baleg dengan Tenaga Ahli. Adang berpendapat agar hal,tujuan dan rumusan terkait konsultan pajak dituntaskan terlebih dahulu dan Adang ingin mengetahui negara mana yang memiliki konsultan pajak sehingga menjadi mengerti rumusan konsultan pajak.(sumber)

RUU No.17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (RUU MD3)

21 Desember 2016 - Adang meminta Badan Legislasi (Baleg) untuk memperhatikan redaksi dengan seksama mana saja yang perlu diperbaiki. [sumber]

Evaluasi APBN 2015 dan Tindak Lanjut Pemeriksaan BPK semester 1 terhadap KPPU

21 November 2016 - Adang berpendapat berdasarkan perkembangan RUU KPPU, KPPU menjadi lembaga super body. Maka dari itu, perlu dibuat badan pengawasan KPPU. Adang mendukung pengawasan terhadap KPPU melalui bentuk laporan. Adang mempertanyakan apa itu competition checklist. [sumber]

Ratifikasi Perdagangan Internasional

19 September 2016 - Pada Rapat Dengar Pendapat Umum Komisi 6 dengan Kamar Dagang dan Industri Indonesia, Adang mengharapkan agar asukan dari Kadin dari sisi makro harus lebih dipertegas lagi, perlu dibahas strategi untuk menghadapi masyarakat ekonomi ASEAN (MEA). Adang meminta gambaran yang lebih tajam. Adang mengatakan bahwa hari ini anggota telah mendengar enam perjanjian, anggota juga ingin mendengar enam protokol yang ingin diubah seperti dampak dari perdagangan dengan New Zealand dan Australia, agar lebih terlihat jelas dinamikanya. [sumber]

RUU Karantina Kesehatan

14 Juni 2016 - Mengenai data penumpang dalam bentuk hardcopy, Adang setuju. Namun menanggapi posisi pemeriksaan di lapangan, Adang mempertanyakan harapan Bea Cukai. [sumber]

8 Juni 2016 - Adang mengungkap bahwa di bandara khususnya mengenai karantina kesehatan pelabuhan (KKP) masih perlu mendapat perhatian. Untuk itu, pihak PT Pelindo II dan PT Angkasa Pura II diharapkan dapat memberikan masukan ke unit kerja masing-masing. [sumber]

UU Narkotika

18 April 2016 - Adang mengapresiasi cara berpikir mengenai Badan Narkotika Nasional (BNN) yang dihubungkan dengan Undang-undang. Adang melanjutkan, harus jelas definisi mana bandar, pecandu, ataupun pemula. Di lapas, isinya banyak pecandu. Dirinya menanyakan, apakah perlu, Badan Legislasi (Baleg) melakukan perubahan judul Undang-undang. Terakhir, Adang menilai, BNN perlu menggandeng Kementerian/Lembaga lain untuk sosialisasi. [sumber]

RUU BUMN

Pada Rapat Dengar Pendapat Umum dengan Profesor Zainal A. Mochtar tanggal 30 Maret 2015 - Adang Daradjatun mengatakan bahwa BUMN sekarang tidak berbentuk holding. Adang bertanya, bagaimana BUMN bisa mendapatkan uang untuk mengelola BUMN dan anak usahanya seperti Temasek Holding (Singapura)? [sumber]

Tanggapan

PermenLHK No. 39/2017

26 September 2017 - Pada Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi 6 DPR-RI dengan BUMN dan Perum Perhutani, Adang berharap agar program-program yang direncanakan bermanfaat untuk masyarakat luas. Adang menanyakan perihal foto yang diberikan dalam rapat tentang sebelum dan sesudahnya. [sumber]

Peninjauan UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan

26 Januari 2017 - Dalam Rapat Internal Badan Legislasi (Baleg) dengan Tim Ahli Baleg, Adang ingin agar semua pihak dapat memprediksi apa yang akan terjadi kedepannya dalam pembuatan UU ini. Ia merasa senang bisa turun tangan ke bawah untuk melakukan kooordinasi. Adang mengsusulkan agar ketika mengundang kementerian sebaiknya mempunyai bahan yang dikumpulkan dari observasi lapangan. [sumber]

Evaluasi UU Desa

25 Januari 2017 - Adang mengusulkan agar waktu pelaksanaan sosialisasi ditanyakan juga persetujuannya dengan anggota Baleg lain. [sumber]

RKA K/L RAPBN 2017 - KPPU, BSN, BP Batam, dan BPKS Sabang

21 September 2016 - Pada Rapat Dengar Pendapat Komisi 6 DPR-RI dengan KPPU, BSN, BP Batam, dan BPKS, Adang menyampaikan pendapat terkait perkataan MenKeu agar penggunaan anggaran harus efisien dan memprioritaskan program. Ia ingin mitra kerja agar tetap mengedepankan prioritas kinerja kerja. Terkait pengajuan penambahan anggaran, Komisi 6 berharap agar para Menteri dapat mempertanggung jawabkan kinerjanya. Menurut Adang, MenKeu masih memberikan kemungkinan penambahan anggaran, jika tax amnesty dalam keadaan baik, dan para mitra kerja bisa memprioritaskan program yang penting saja. Adang juga menginginkan para mitra kerja dapat mengembang tugasnya secara strategis, untuk membangun bangsa sebagai pintu gerbang perekonomian. Adang berpendapat, terkait perjalanan dinas itu kembali kepada integritas masing-masing. [sumber]

Usulan PMN dalam RAPBN-P 2016

22 Juni 2016 - Pada Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi 6 dengan Deputi BUMN dan PTT Krakatau Steel, Adang memohon Krakatau Steel memperkenalkan direksi yang baru. Adang mengharapkan agar memegang kepercayaan dari posisi Krakatau Steel sebagai mitra. Ia juga menjelaskan bahwa Krakatau Steel juga merasakan persaingan dalam konteks gas, barang dari luar negeri masuk ke Indonesia. Menurut Adang yang paling penting adalah Krakatau Steel bisa memberikan keyakinan ke kita untuk berjaya kembali. Adang bertanya kepada Krakatau Steel apakah tahun lalu tidak dapat, kemudian ia pribadi sangat mendukung kemajuan Krakatau Steel dengan dasar trust. Adang meyakinkan kembali dengan mengcompare dengan tahun lalu dan mendukung pemberian PMN ke Krakatau Steel. Ia juga meminta penjelasan kembali PMN yang ada di Krakatau Steel apakah memperoleh hal yang postif. [sumber]

Anggaran Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)

13 Juni 2016 - Adang mempertanyakan perkembangan pagu tahun 2015 terhadap BKPM dalam kegiatan branding. Selanjutnya, Adang, meminta diyakinkan bahwa program Kemudahan Investasi Langsung Konstruksi (KLIK) dapat dilihat dari IMB serta menanyakan posisi Indonesia dalam penanaman modal. [sumber]

Anggaran Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU)

7 Juni 2016 - Adang mengatakan jelas secara politis pada tanggal 11 April menyatakan tidak ada pemotongan dan ia merasa dari beberapa temannya di anggota Komisi 6 pun sepakat atas pernyataan itu. Adang meminta agar adanya gambaran dari Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) karena KPPU masih ada kesempatan untuk Komisi 6 investigasi. Adang menanyakan efek yang terjadi apabila pekerjaan dasar KPPU sudah dipotong, bagaimana KPPU melakukan tugasnya. Adang ingin perjuangan terhadap KPPU dapat dukungan sesuai dengan keputusan tanggal 11 April, apabila ada yang terpotong jangan sampai hal yang mendasar dipotong. Adang berpendapat, bahwa KPPU penting dalam menghadapi MEA. [sumber]

Evaluasi Kinerja Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Sabang (BPKS Sabang)

20 April 2016 - Adang berbicara tentang anggaran itu bukan hari ini saja, jika koordinasi tidak terjalan dengan baik maka pelaksanaan nya pun juga tidak baik. [sumber]

Realisasi Anggaran Kementerian Perindustrian t.a 2016

19 April 2016 - Pada Rapat Kerja (Raker) Komisi 6 DPR RI dengan Menteri Perindustrian, Adang ingin mengetahui tolak ukur dari hal-hal yang dipaparkan oleh Menperin pada saat rapat dan ingin mengetahui alasan tersendatnya anggaran tersebut. [sumber]

Evaluasi Kinerja Badan Koordinasi Penanaman Modal

12 April 2016 - Adang menanyakan seperti apa aplikasi program peningkatan sarana dan prasarana BKPM. [sumber]

Evaluasi Kinerja Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti)

11 April 2016 - Adang menanyakan sikap Bappebti sekarang itu seperti bagaimana? Hal itu bertujuan agar masalah yang sedang dihadapi tidak terulang dan Bappebti mendapatkan kepastian. [sumber]

Kontrak Kerjasama PT Hotel Indonesia Natour untuk Kompleks Grand Indonesia (PT CKBI)

29 Februari 2016 - Adang meminta layout permasalahan Menara BCA dan Kempinski kepada Dirut PT HIN. Selebihnya, Adang sependapat dengan Darmadi Durianto. [sumber]

Laporan Hasil Pemeriksaan Kementerian Perdagangan - Tahun 2014

Pada 19 Agustus 2015 - Adang menyoroti hasil laporan tentang dana di Kementerian Perdagangan (Kemendag) yang diblokir penggunaannya oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Adang minta klarifikasi ke Menteri Perdagangan (Mendag) alasan kenapa penggunaan dana tersebut di blokir. [sumber]

Suara Serikat Pekerja PT.Kereta Api Indonesia dan PT.Dok Perkapalan Kodja Bahari

Pada 21 Mei 2015 - Adang memandang secara makro kinerja PT.KAI dan karyawan PT KAI sudah semakin profesional. PT.KAI sudah memperoleh kesan yang baik di masyarakat dan kebanggaan perusahaan semakin tinggi sehingga pada kondisi PT.KAI yang sudah maju ini wajar kalau masalah ada pada sisi manajemen. Adang tahu bahwa TNI dan Polri baru bisa bekerja di PT.KAI apabila sudah pensiun, namun yang seharusnya menyelesaikan permasalahan karier adalah intern PT.KAI. Masalah karier seharusnya Serikat Pekerja sebagai organisasi yang profesional lah menyelesaikannya. Menurut Adang tidak ada masalah TNI kerja dimanapun selama dia sudah pensiun. Komisi 6 mengusulkan untuk dibuatkan pola karier di PT.KAI apabila para pekerja merasa tidak adil sehingga tidak ada double anggaran juga. [sumber]

Rights Issue PT.Waskita Karya Tbk, PT.Adhi Karya Tbk dan PT.Aneka Tambang Tbk

Pada 20 April 2015 - Adang minta Menteri BUMN memprioritaskan penetapan batas waktu, izin, dan sosialisasi mengenai right issue. [sumber]

Industri Gula Nasional dan Impor Gula

Pada Audiensi dengan Asosiasi Petani Tebu Rakyat Indonesia (APTRI) tanggal 26 Maret 2015 - Menanggapi usulan penggabungan 3 pabrik gula di Jawa Barat, Adang minta masukan dari APTRI uraian teknis dari usulan pembelian gula oleh Pemerintahnya. [sumber]