Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
Partai Keadilan Sejahtera - Jawa Barat I
Komisi X - Pendidikan, Kebudayaan, Pariwisata, Ekonomi Kreatif, Pemuda, Olahraga, Perpustakaan
           


Informasi Pribadi

Tempat Lahir
Jakarta
Tanggal Lahir
Alamat Rumah
Kelurahan Tugu, RT.04/RW.12. Kecamatan Cimanggis. Depok. Jawa Barat
No Telp
081 2100 2570

Informasi Jabatan

Partai
Partai Keadilan Sejahtera
Dapil
Jawa Barat I
Komisi
X - Pendidikan, Kebudayaan, Pariwisata, Ekonomi Kreatif, Pemuda, Olahraga, Perpustakaan

Latar Belakang

Ledia Hanifa Amaliah adalah caleg terpilih dari PKS untuk Dapil Jawa Barat I. Dapil ini mencakupi Kota Bandung dan Kota Cimahi.

Ledia menikah dengan Bachtiar Sunasto pada tanggal 18 Agustus 1989. Pasangan ini dikaruniai tiga orang putra.

Pada periode 2014-2019 Ledia menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi VIII yang membidangi agama, sosial dan pemberdayaan perempuan.

Pendidikan

S1, Kimia, Universitas Indonesia, Depok (1993)
S2, Psikologi Terapan, Universitas Indonesia, Depok (2002)

Perjalanan Politik

Ledia Hanifa Amaliah bergabung dengan Partai Keadilan pada tahun 1998. Lalu dilanjutkan dengan Partai Keadilan Sosial. Fokus aktivitas Ledia mengarah pada pemberdayaan politik perempuan. Ia adalah Ketua Dewan Pengurus Pusat PKS bidang Kewanitaan.

Ledia terpilih sebagai anggota DPR RI periode 2009-2014. Ia bergabung dengan Komis IX DPR RI yang membidangi persoalan Kesehatan, Ketenagakerjaan, Kependudukan dan Transmigrasi. Lalu ia pindah ke Komisi VIII yang membidangi lingkup Sosial, Agama, Bencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Sejak Maret 2017, Ledia dipindahtugaskan ke Komisi X yang membidangi Pendidikan, Kebudayaan, Pariwisata, Ekonomi Kreatif, Pemuda, Olahraga, dan Perpustakaan.

Visi & Misi

Memperjuangkan keadilan dan kesejahteraan bagi masyarakat tanpa membedakan agama, suku, perempuan-lelaki, miskin-kaya.

Program Kerja

Belum Ada

Kunjungan

Update kunjungan/aktivitas Ledia bisa dibaca lediahanifa.com

Sikap Politik

Pemindahan Dubes AS di Yerusalem dan Dukungan Kemerdekaan Palestina

5 Maret 2018 - Ledia meminta pimpinan DPR secara tegas mendorong pemerintah untuk memberikan pembelaan yang besar atas kemerdekaan Palestina. Rencana pemerintah Amerika Serikat memindahkan Duta Besar di Yarussalem dimajukan menjadi Maret, sesuai UUD Ledia meminta DPR menyatakan sikapdan melakukan pembelaan. [sumber]

Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2016 sebagai Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, PAW, Nota Keuangan, dan RAPBN 2017

23 Agustus 2016 – Pada Rapat Paripurna ke 74, Ledia mengatakan bukan berarti yang mengkritisi tidak memperhatikan dan mengkaji, sebab memang banyak kekurangan. Mewakili Fraksi PKS, Ia
menyatakan Fraksi PKS memandang ada sebuah prosedur yang dilanggar Pasal 22 Amandemen UUD 1945, seharusnya pemerintah mengajukan Perppu pada masa sidang selanjutnya. Fraksi PKS khawatir kalau DPR dan Pemerintah telah melakukan pelanggaran Undang-Undang. Bukan tidak mungkin DPR dan Pemerintah akan melakukan pelanggaran lain. Jadi, Fraksi PKS memberikan catatan, bahwa Fraksi PKS belum dapat melanjutkan Perppu ini menjadi Undang-Undang. [https://chirpstory.com/li/326477]

Perppu No.1 Tahun 2016 (Perppu Kebiri)

25 Juli 2016 - Ledia mempertanyakan ketegasan dalam pelaksanaan hukuman dalam Perppu No. 1 Tahun 2016 agar nanti ketika pengambilan keputusan pada kasus terkait didasari pemahaman yang cukup. Ledia menilai Pemerintah sudah awareness pada kasus kejahatan pada anak karena Undang-Undang Perlindungan Anak sudah ada sejak tahun 2002. Ledia berasumsi bahwa data vonis sebesar 10-11 persen dari KPAI terhadap survey 50 kasus kejahatan seksual pada 2014/2015, adalah data mentah. Ledia mempertanyakan alasan tidak dapat dilaksanakannya hukuman kebiri. Ledia khawatir Perppu ini hanya membuat heboh media. Ledia juga menilai bahwa pelaksanaan Perppu Kebiri tidak detail dan perlu ada evaluasi. Ledia mengusulkan Perppu Kebiri dibicarakan lebih lanjut dengan praktisi hukum dan Kemenkumham karena jangan sampai hukuman dalam Perppu ini dilakukan, tetapi tidak tahu pelaksanaan teknisnya. [sumber]

Tanggapan Terhadap RUU

RUU Pansus Sisnas Iptek - Perencanaan DIM, Tata Bahasa, dan Kajian di Pusat dan Daerah

1 Oktober 2018 – Rapat Pansus RUU Sisnas Iptek dengan Menristekditi. Ledia mengingatkan bahwa RUU ini merupakan usulan pemerintah jika menteri gak yakin maka pansus juga tidak yakin. Ledia mengusulkan agar Tenaga Ahli (TA) mengklasifikasi Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) i agar memudahkan dan saat di rapat panitia kerja bisa membahas hal-hal yang substansi. [sumber]

RUU Sisnas IPTEK - Mendengar Masukkan

06 Februari 2018 – Pada Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Bio Farma, Rekayasa Industri, dan Sang Hyang Seri, Ledia menyarankan agar RUU ini menyesuaikan dengan peraturan pajak dan ia mempertanyakan sudahkah riset ilmu pengetahuan dan teknologi memberikan keuntungan kepada dunia kependidikan dan industri dan sudahkah RUU ini dalam menunjang kemajuan teknologi karena jangan sampai Undnag-Undang terlalu mudah dirubah dalam waktu singkat [sumber]

RUU Penyadapan

26 September 2018 – Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Badan Legislasi (Baleg) DPR dengan Kejaksaan Agung, Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) dan Badan Narkotika Nasional (BNN). Ledia menanyakan apa sanksi yang patut diterapkan apabila terjadi penyalahgunaan barang sadapan oleh para lembaga negara. Selain itu, Ledia juga bertanya bagaimana cara untuk memulihkan nama baik pihak yang menjadi korban salah sadap apabila ia terbukti tidak melakukan tindak pidana. [sumber]

RUU Ekonomi Kreatif – Pembahasan Muatan

26 September 2017 – Pada Audiensi Komisi 10 dengan Prof. Dr. Agus Sardjono, S.H, M.H, Ledia mengaku merasa terpukul saat mendengarkan paparan Prof. Agus bahwa kreatifitas itu biar berkembang sesuai zamannya. Ledia menanyakan, apakah kreatifitas itu harus dibuatkan Undang-Undangan karena Ia khawatir nantinya akan menjadi masalah. Selanjutnya Ia menanyakan seperti apa materi pokok pengaturannya dan apa konsep dasarnya. Kemudian Ia ingin tahu apakah dari pengembangan usahanya. Ia menyatakan jika berbicara mengenai skill, memang yang begitu perlu diatur di Undang-Undang, namun Ia menanyakan bukankah itu hanya sebatas teknis. Ledia menegaskan jangan sampai DPR-RI kontra produktif dengan Rancangan Undang-Undang.
[https://chirpstory.com/li/370366]

RUU Pemajuan Kebudayaan - Pengambilan Keputusan Tingkat 1

18 April 2017 - Pada Rapat Pleno Komisi 10, Ledia membacakan pandangan mini fraksi atas RUU Pemajuan Kebudayaan. Melalui Ledia, Fraksi PKS berpendapat RUU ini harus meninggikan peradaban bangsa. Ledia berpendapat bahwa kebudayaan tidak hanya dilihat statis pada masa lampau saja, tetapi juga masa depan. Ledia menyampaikan catatan dari Fraksi PKS, bahwa mengingatkan peraturan turunan segera dibuat dan mengingatkan koordinasi kementerian dan lembaga agar berjalan dengan baik. Terkait Pasal 49 ayat 1 dan 2, Ledia menyampaikan catatan Fraksi PKS untuk mengingatkan kembali terkait regulasi pembentukan dana perwakilan untuk segera dilakukan. Ledia menyampaikan bahwa Fraksi PKS menyetujui RUU Pemajuan Kebudayaan untuk selanjutnya dibawa ke Paripurna. Terkait KUHP, fokusnya melalui sarana dan prasarana, sedangkan sistem pendataan merupakan hal pendukung. Ledia menyampaikan juga bahwa Komisi 10 sudah mengerjakan tugas dari Panja, dan masih ada catatan juga. Ledia menjelaskan bahwa kita semua ingin berikan perlindungan pada objek kebudayaan, maka jika tidak memberikan efek jera, tu akan menjadi kurang tegas, maka untuk apa dibuat regulasinya. Ledia menjelaskan ketika ada orang dengan sengaja merusak dan tidak bisa terpakai sarananya, hanya dipidana 2 tahun dan denda hanya Rp5 juta, jika begini Ledia mempertanyakan dimanakah letak efek jeranya. [sumber]

Rapat panja membahas Daftar Inventaris Masalah (DIM)

30 Maret 2017 – Rapat Komisi 10 dengan Pemerintah. Ledia meminta penjelasan kepada tim panja pemerintah pasal 25-27 ayat 2 terkait partisipasi masyrakat dan pasal 49. Ledia menekankan di pasal 47 mengatur mekanisme pendanaan dari sumber lain maka sumber lain ini perlu pengaturan lagi. Serta di pasal 48 jika nanti ada kata “harus’ maka nanti aka nada Lembaga Wali Amanat yang ditunjuk.Ledia memberikan saran pada pasal 32 agar tidak hanya tentang pemanfaatan namun juga pemeliharaan. Ia serta memberi masukan agar mewariskan obyek pemajuan kebudayaan kepada generasi berikutnya melalui pengarusutamaan kebudayaan melalui kebudayaan.Ledia juga memberikan usul di pasal 39 ayat 3 huruf b terkait peningkatan mutu dan pranata kebudayaan tidak perlu terpaku pada sertifikasi karena akan rumit disebabkan kebudayaan berkembang terus. Serta mengusulkan menambahkan kata ‘diantaranya’ sebelum kata ‘melalui’ di pasal 39 pasal 3. Ledia mempertanyaan segala informasi di pasal 27. Serta pasal 37 ini persetujuan dari siapa.

Dia juga menanyakan pasal 35 apakah ada konsekuensi diplomasi budaya. Di pasal 51, fasilitas akan diberikan ke manusia bukan ke pranata kebudayaannya maka fasilitasnya akan diserahkan ke siapa.Ledia menyampaikan pernah ke NTB, ada manuskrip bisa hilang padahal manuskrip memberikan gambaran struktur dan tatanan social pada masa lalu bagian kebudayaan. [sumber]

RUU Sistem Perbukuan – Pengambilan Keputusan Tingkat 1

17 April 2017 – Rapat Komisi 10 dengan Mendikbud, Menag, Kemenkumham dan KemenPAN-RB. Ledia menyampaikan FPKS mencermati perubahan pasal 6 dengan catatan yaitu

  1. Kementerian Agama sebagai penyelenggaraan pendidikan harus dapat porsi dan dikawal sejak awal.
  2. RUU Sistem Perbukuan ini harus segera dilaksanakan secepatnya.
  3. Meminta koordinasi yang maksimal.

Ledia menyampaikan FPKS menyetujui perubahan substansi pasal 6 pada RUU Sistem Perbukuan.

[sumber]

RUU Praktik Pekerjaan Sosial

4 September 2018 - Pada RDP Baleg dengan Pengusul, Ledia menjelaskan mengenai uji kompetensi, bahwa dijelaskan dilaksanakan oleh lembaga khusus untuk sertifikasi, dan Ledia menanyakan lembaga yang seperti apa. Terkait dengan rahasia klien dapat dibuka ketika penegak hukum meminta, tetapi Ledia belum dapat gambaran mengenai hal ini. Ledia juga menanyakan bagaimana memastikan bahwa tidak ada tumpang tindih antara praktik pekerjaan sosial yang dikendalikan pemerintah (Kemenkumham, LP, Bapas) dengan yang memang dipanggil dari luar (Peksos pribadi/swasta), lalubagaimana cara memastikan agar tidak tumpang tindih. Ledia juga sepakat, mungkin dapat terjadi manipulasi perilaku Peksos terhadap klien yang akhirnya memanpulasi data-data yang terkait dengan klien mungkin bukan ketentuan pidana,tetapi larangan maupun sanksi yang dapat dijelaskan. Ledia mengatakan bahwa sebagian besar yang menjadi klien itu adalah masyarakat menengah ke bawah jadi mohon untuk dipikirkan. [sumber]

RUU Konsultan Pajak - Pengharmonisasian RUU Konsultan Pajak

4 Juli 2018 - Dalam Rapat Dengar Pendapat Baleg dengan Misbakhun selaku Pengusul RUU Konsultan Pajak, Ledia mengatakan bahwa harus ada yang menjembatani agar RUU ini lebih adaptif dalam membuat regulasi UU secara keseluruhan dalam tata cara perpajakan, hal ini bertujuan agar RUU lebih adaptif dalam perubahan-perubahan yang terjadi di kemudian hari. Ledia mengatakan bahwa ketika membahas hal yang bersifat spesialis, sertifikasi dan brevet dinilainya bersifat secara umum, sehingga perlu spesifikasi khusus yang mengatakan bahwa seseorang bisa melakukan praktik dan hal apa yang membuat seseorang memiliki spesialisasi dibidang tertentu. Ledia mengungkapkan bahwa selama belum ada standar baku yang sama untuk program studi perpajakan, ini bisa menjadi sebuah masalah. Ledia mengungkapkan bahwa ia pernah mendengar bahwa ada orang dari fakultas ilmu administrasi yang bisa menjadi expert dalam penyusunan pemungutan pajak daerah untuk itu Ia menanyakan apakah mereka bisa dikatakan konsultan pajak. [sumber]

RUU Sumber Daya Air (SDA)

29 Maret 2018 – Dalam Rapat Dengar Pendapat Badan Legislasi DPR RI dengan Tenaga Ahli RUU SDA, Ledia menanyakan arti kata 'menjamin' dalam pasal 6 sebab dirinya belum melihat peran masyarakat untuk hal tersebut dan pemerintah pusat serta pemerintah daerah wajib melakukan konservasi. Ledia juga menanyakan peran negara dalam menjamin ketersediaan air dan harus masuk dalam RUU SDA ini.

RUU Tanggung Jawab Perusahaan Sosial

24 November 2016 – Rapat Komisi 8 dengan Nindyo Pramono untuk member masukan terhadap RUU CSR. Ledia menayakan mungkinkah membuat CSR awalnya sukarela tapi jika sudah mencapai laba bersih sekian kemudian menjadi mandatory.Ledia menyampaikan masyarakat sekitar daerah pertambangan sering mengeluhkan CSR (tanggung jawab perusahaan) karena perusahaannya di kota besar. Ledia mengkritik CSR yang sering masuk kantong kanan keluar kantong kiri seperti digunakan untuk karyawan atau untuk membangun warung namun berisi produk perusahaan tersebut. Menurut Ledia hal tersebut bukanlah bukan CSR namun pemasaraan. Ledia menyampaikan saat ini sekarang sedang musim perusahaan mengelola dana CSR kemudian mereka dapat keuntungan dari itu lantas bagaimana hal tersebut diatur. Ledia mengingatkan bahwa dalam aturan keuangan tidak boleh Pemerintah Daerah membangun dengan dana CSR tapi masih bisa menggunakan skema sinergi dan dalam konteks negara dana CSR tidak boleh masuk dalam anggaran APBD. [sumber]

18 Juli 2016 – Pada RDP dengan Badan Keahlian DPR RI, Ledia mengatakan bahwa sebuah perusahan Tbk harus selalu melaporkan CSR dan persen dari laba yang diterimanya agar daapat dihitung kembali. Ledia mengusulkan untuk membuat simulasi yang berkaitan dengan laba dan memasukkannya dalam rencana bisnis. Ledia menanyakan persen dari CSR agar perusahaan tidak mengklaimnnya terlalu besar. Ledia mengatakan, bila CSR dimasukkan dalam operasional, maka ada kemungkinan pembebanan ke harga produk. Ledia mengatakan, keterkaitan antara satu UU dengan UU lain harus eksplisit. Ledia menanyakan kemungkinan pemberlakuan pelaporan CSR dan laba pada perusahaan multinasional seperti Freeport yang harus lebih banyak memberikan sumbangan kepada negara. Terkait Freeport, Ledia menanyakan sumbangan miliar yang diklaim oleh Freeport bahwa sudah diberikan kepada Indonesia. Ledia menanyakan kemungkinan sanksi dalam RUU Tanggung Jawab Perusahaan Sosial yang bertentangan dengan UU tentang perseroan. Ledia menanyakan kewajiban perusahaan baru bila CSR masuk dalam business plan. [sumber]

RUU Permusikan

7 Juni 2017 - Pada Audiensi Komisi 10 dengan Ekosistem Musik Indonesia yang terdiri dari kumpulan musisi (Kami Musik Indonesia dan Insan Musik Indonesia), Ledia mengatakan tidak mau memberi harapan palsu kemudian ia memberi penjelasan kalau perumusan UU itu tidaklah sebentar, karena mengerjakan UU yang lainnya juga. [sumber]

RUU Corporate Social Responsibility (RUU CSR)

26 April 2016 - Ledia fokus untuk menanyakan peraturan yaitu hal yang mungkin bisa diusulkan terkait dengan definisi CSR yang baik itu seperti apa, karena dengan definisi CSR yang tepat bisa berguna untuk mengunci kebijakan CSR kedepan. Lalu, apa saja yang perlu diatur dalam UU CSR ini dan siapa yang sebenarnya berwenang untuk mengatur korporasi tersebut, apakah ada badan atau kementerian khusus unutk mengatur CSR dari korporasi. [sumber]

RUU Penyandang Disabilitas

30 Juni 2015 - (ANTARA News) - Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ledia Hanifa menilai paradigma masyarakat terhadap para penyandang disabilitas atau cacat harus diubah agar keberadaannya dapat lebih optimal.

"Sebagian besar masyarakat masih berpandangan diskriminasi terhadap para penyandang disabilitas," kata Ledia Hanifa pada "Forum Legislasi: RUU Penyandang Disabilitas" di Gedung MPR/DPR/DPD RI,Jakarta, Selasa.

Menurut Ledia Hanifa, para penyandang disabilitas memiliki potensi yang mungkin lebih lebih unggul dari masyarakat normal, sehingga mereka tidak perlu menjadi obyek eksploitasi.

Dalam konteks negara, kata dia, Indonesia perlu memberdayakan para penyandang agar dapat mandiri dan mampu mengoptimalkan semua potensinya dengan menyiapkan akses sarana dan prasarana untuk jangka
panjang.

"Saat ini, banyak orang beranggapan bahwa sarana dan prasarana untuk penyandang disabilitas belum penting. Paradigma ini keliru dan perlu diperbaiki," katanya.

Politisi Partai Keadilan Sosial ini menjelaskan, kepekaan masyarakat terhadap kebutuhan khusus para penyandang disabilitas menjadi suatu hal penting.

Hal ini, kata dia, harus menjadi perhatian negara terutama oleh perusahaan dan para pekerja di sektor pelayanan publik.

"Saya pernah mendapat anak anak penyandang autis yang justru dimarahi oleh pramugari di pesawat terbang dalam suatu penerbangan," katanya.

Menurut Ledia, guna mengubah paradigma publik ini, DPR RI mendorong dibentuknya aturan perundangan yang dapat memberdayakan para penyandang disabilitas. (sumber)

RUU Penyandang Disabilitas

1 Juni 2015 – Pada Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi 8 dengan Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia (HWDI) (https://komunita.id/listing/himpunan-wanita-disabilitas-indonesia-hwdi/) dan Persatuan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI) (https://ppdi.or.id/profil-ppdi), Ledia menanyakan jika diperlukan ada lembaga, lembaga seperti apa yang dapat menaungi hak-hak penyandang disabilitas dan permasalahan apa yang muncul. Ia berpandangan mungkin dibutuhkan catatan-catatan khusus dari penyandang disabilitas untuk dapat menjadi masukan RUU. Ledia juga menjelaskan bahwa secara substansi, draf RUU tidak akan Komisi 8 kurangi. Ledia menyatakan tidak semua orang tua mau terbuka jika anaknya penyandang disabilitas. Untuk itu Ia menanyakan apakah nanti tidak ada hambatan pada keluarga bila dicantumkan kategori disabilitas. Jika ada Undang-Undang nanti berarti force (dipaksa-red), kan, harus dicantumkan nama anaknya, Lebih lanjut, Ledia menanyakan kira-kira regulasi seperti apa dalam pendidikan yang tidak mendiskriminasi tapi juga tidak membahayakan. Kemudian, dalam sanksi kepada orang yang melakukan kejahatan kepada penyandang disabilitas, Ia ingin tahu perlukahdiberikan pemberatan hukuman kepada pelaku yang harusnya melindungi penyandang disabilitas, seperti orang tua atau guru penyandang disabilitas yang menjadi pelaku itu sendiri. [https://chirpstory.com/li/269563]

1 Juni 2015 - Pada RDPU Komisi 8 dengan Komnas HAM dan PSHK, Ledia menyampaikan bahwa RUU Disabilitas diusulkan oleh Komisi 8 dan masuk prioritas tahun 2015, lalu harmonisasi di Baleg dan ke Paripurna. Ledia
menyampaikan bahwa RDPU ini memprioritaskan pada pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas. Ledia kembali menyampaikan bahwa RUU Disabilitas ditulis dengan sangat detail serta ada beberapa pengulangan di hal yang sama, contoh pelayanan publik. Ledia berpendapat yang terpenting adalah sosialisasi, bukan rincian yang terlalu detail. Ledia menyampaikan bahwa Komisi 8 meminta masukan, minimal substansi yang tidak boleh hilang ketika pembahasan dengan pemerintah. Ledia mengkritisi jangan sampai kita asik sendiri, lalu ada yang lolos, karena yang minimal dan yang pokok harus ada. Ledia mengaku tidak bisa membayangkan kecakapan hanya ditentukan oleh pengadilan. Ledia bertanya apakah ada institusi yang mereview sebelumnya selain hakim untuk menilai cakap atau tidaknya. Ledia menjelaskan
bahwa homoseksual tidak tergolong disabilitas, padahal awalnya dimasukan. [sumber ]

1 Juni 2015 - Ledia menilai sehubungan dengan Kartu Tanda Penyandang Disabilitas apakah tidak akan ada masalah dari keluarga karena beberapa keluarga mungkin ingin menutupi keterbatasan anggota keluarganya, karena dengan adanya kartu penyandang disabilitas maka akan memaksa keluarga untuk mendata anggotanya yang difabel, maka apakah tidak akan timbul hambatan. Kemudian dalam hal pendidikan dasar dan menengah sepertinya tidak ada masalah, namun pada pendidikan tinggi dan SMA akan sulit menetapkan persamaan bagi penyandang difabel. Kemudian, regulasi seperti apa yang tidak mendiskriminasi tetapi tidak membahayakan juga. Lalu Ledia menanyakan haruskah ada pemberatan sanksi bagi pelanggar yang seharusnya melindungi penyandang difabel. [sumber]

Tanggapan

Persiapan Pelaksanaan Asian Para Games 2018

1 Oktober 2018 – Ledia menyampaikan rasa terima kasih atas penyediaan tiket bagi penyandang disabilitas dan pelajar serta respon cepat dari INAPGOC dan Kementerian Pemuda dan Olahraga untuk penyediaan fasilitas bagi penyandang disabilitas. Ledia menuturkan bahwa kedua hal tersebut sangat penting untuk membangun paradigma mengenai disability right. Ledia menanyakan peran dan dukungan dari Kementerian Pariwisata RI dan Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf) RI untuk Asian Para Games 2018 dalam hal menikmati pariwisata Indonesia sebab Asian Para Games 2018 sama istimewanya dengan Asian Games 2018. Terakhir, Ledia berharap semoga Asian Para Games dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan. [sumber]

Pagu Anggaran Tahun 2019 dan Pencapaian Kementerian Pariwisata

25 September 2018 - Pada RDP Komisi 10 dengan Kemenpar, Ledia mengklarifikasi bahwa data dari buku yang diserahkan kepada Komisi 10 di halaman 4 tentang DIPA 2018 ada perbedaan yang mana ternyata di buku yang diserahkan ada perbedaan, dan selisihnya rata-rata Rp10M, maka Ledia meminta untuk dilihat kembali terkait ini. Ledia menanyakan soal realisasi keuangan yang secara umum ini tampaknya mesti dicermati bisa terkejar atau tidak pencapaian 100 % di akhir tahun. Ledia juga menanyakan apakah sudah dilakukan kordinasi komunikasi dengan kementerian atau lembaga lain, karena destinasi wisata alam itu sebagian besar tidak dimiliki oleh Pemda, untuk itu Ledia menanyakan bagaimana mekanisme komunikasinya. [sumber]

Arah Kebijakan Perpustakaan Nasional RI Tahun 2019

25 September 2018 - Pada RDP Komisi 10 dengan Perpusnas,

Ledia menanyakan selain gemar membaca, keterampilan membaca juga penting, dimana itu diletakkan di program di Perpustakaan. Ledia ingin memberikan apresiasi dengan ada bagian yang secara khusus yang sudah disiapkan untuk diakses oleh disabilitas. [sumber]

Rapat Dengar Pendapat Komisi 10 dengan Kementerian Pariwisata

25 September 2018 – Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kementerian Pariwisata mengenai pagu anggaran tahun 2019 serta pencapaian yang telah dilakukan Kementerian Pariwisata. Ledia mempertanyakan target apakah yang telah dibuat oleh Kementerian Pariwisata, sebab Ledia tidak menemukan program untuk para millenials. Ledia menyarankan agar Indonesia mempelajari program kepariwisataan Vietnam yang hampir menyerupai Indonesia. Ledia menyatakan bahwa kurangnya acara atau kegiatan di Kepulauan Seribu. sementara hal itu jika dilakukan dapat mendatangkan wisatawan nusantara bahkan mancanegara sekalipun. Ledia mempertanyakan apakah Dana Alokasi Khusus (DAK) sudah sesuai dengan Keperluan daerah. [sumber]

RAPBN Tahun 2019

24 September 2018 – Pada RDP Komisi 10 dengan Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf), Ledia mengatakan bahwa dirinya menginginkan sebaran yang baik ke seluruh Indonesia. Mengenai riset edukasi dan pengembangan, menurut Ledia ini perlu dibutuhkan grand design, jadi bagaimana Bekraf dapat mengarahkan dan membantu Dinas Pariwisata untuk ditekankan pada wisata budaya atau sejarah karena Indonesia punya wisata sejarah yang hampir hilang. Ledia juga menyarankan agar membuat museum yang instragamable, itu sebenarnya bagus. Terkait usulan tambahan dari Ledia, Ledia sepakat dengan Ibu Yanti bahwa kita tidak perlu membuat promosi untuk 10 destinasi terbaru dan pembuatan lagunya karena itu sudah urusannya Kementerian Pariwisata. Mengenai sosialisasi, perlu dipastikan agar tepat sasaran sehingga dapat dikelola dengan baik. [sumber]

Rapat Kerja Komisi 10 dengan Kementerian Pariwisata

05 September 2018 – Pada Rapat Kerja (Raker) Komisi 10 dengan Kementerian Pariwisata, Ledia mempertanyakan terkait kriteria terhadap pemberian Dana Alokasi Khusus (DAK). Ledia pun menyampaikan aspirasi dari Himpunan Pramuwisata Indonesia bahwa mereka telah membuat naskah akademik terkait hal itu dan belum dilakukan pendalaman. Ledia pun mempertanyakan berapa besar anggaran Sekretaris Menteri, karena seringkali pada destinasi wisata mengalami masalah terhadap penentuan regulasi, lalu mengenai halal pariwisata, Ledia mempertanyakan evaluasi, perkembangan, dan tanggungjawab terkait hal itu. [sumber]

Rincian Kerja dan Anggaran Tahun 2019

5 September 2018 - Pada RDP Komisi 10 dengan Bekraf, Ledia mengatakan telah menghabiskan sangat besar karena tenaga kerjanya pun besar. Paling tinggi kuliner, fashion, lalu kriya. Ledia meambahkan bahwa telah memfasilitasi Deputi Infrastruktur dan menanyakan bentu fisiknya. Ledia meneruskan Ekonomi kreatif akan fokus ke digital tentu akan beda dengan kriya tradisional atau kriya kontemporer, akan ada titik jenuh ekonomi kreatif terutama dalam indikator tenaga kerja. Menurut Ledia dirinya belum mendapat benang merah, daridesignawal, evaluasi lalu kemudian kedepannya. [sumber]

Pembahasan RKP dan RKA-K/L Tahun 2019 serta Usulan Program yang Didanai DAK

4 September 2018 – Pada RDP Komisi 10 dengan Kepala Perpusnas, Ledia sangat berterima kasih karena orientasi perpustakaan yang ada diarahkan berbasis inklusi sosial. Ada beberapa hal yang Ledia pikir harus jelas seperti yang terkait dengan Standar Operasional Prosedur (SOP). Asumsinya harus disediakan ruangan fisik, misalnya ruang berlatih keterampilan kerja. Layanan perpustakaan yang berdasarkan inklusi sosial justru tidak diutamakan untuk anak penyandang disabilitas. Jika tuna netra tidak dapat membaca huruf braille, maka harus dibantu dengan pengadaan audio books. Ledia juga mengatakan harus ada ketentuan dari Perum Percetakkan Negara Republik Indonesia (PNRI) ke perpustakaan daerah terkait dengan jumlah buku yang dapat diakses karena akses disabilitas ke perpustakaan tidak terlalu besar dan perpustakaan yang memiliki buku braille tidak terlalu banyak. Ledia menanyakan berapa banyak buku yang dapat diakses oleh disabilitas seraya mengingatkan bahwa dalam hal pengembangan deposit di PNRI dapat meminta ke penerbit tidak dalam hard-copy saja melainkan dalam bentuk e-book juga karena untuk mempermudah. Kemudian Ia menambahkan bahwa hal tersebut perlu dibantu dengan program yang lain seperti standar kontrol di perpustakaan sekolah dan lain-lain. [https://chirpstory.com/li/403200]

Persiapan Asian Games 2018

25 Juli 2018 – Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi 10 dengan Sekretaris Kemenpora, Dirjen Cipta Karya Kementerian PU-PR, Wakil Gubernur DKI Jakarta, Dirjen Perumahan, Gubernur Sumatera Selatan, Kadispora Jawa Barat, INAPGOC, Ketua dan Deputi IV Security INASGOC, Ledia menanyakan di mana penonton berkursi roda akan ditempatkan karena merupakan hal yang cukup penting. Mengenai pembagian 25 ribu tiket Ledia meminta kepada Gubernur Sumatera Selatan, Jakarta, dan Jawa Barat agar tidak hanya diberikan kepada yang berprestasi namun juga kepada masyarakat disabilitas karena merupakan hal yang baik unutk diberikan pengalaman. [sumber]

Proses, Permasalahan dan Evaluasi Pendidikan Tinggi

18 Juli 2018 - Pada RDPU Komisi 10 dengan Ketua Kadin dan Ketua HIPMI, Ledia beranggapan bahwa sangat sulit untuk para dosen dan guru untuk mengejar kecepatan adaptasi yang tinggi dalam dunia industri dan permasalahan kedua, harus fokus ke vokasi, sehingga apakah sertifikat yang dikeluarkan ada expired-nya atau tidak. Ledia mencontohkan bahwa apoteker ada ujian berkala atau mengikuti seminar untuk upgrade. [sumber]

Laporan BPK dan RKA-K/L RAPBN 2019

7 Juni 2018 – Dalam Rapat Kerja (Raker) dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), Ledia menyatakan bahwa Kemendikbud belum memperhatikan masalah pengembangan bahasa isyarat di dalam rencana prioritas anggaran 2019. Ledia berpendapat bahwa seharusnya bahasa isyarat dapat dimasukan ke dalam program prioritas 2019.

Mengenai sekolah inklusi, Ledia meminta agar Kemendikbud dapat mengelola sekolah inklusi dengan baik dan optimal. Ledia menilai bahwa banyak guru dalam sekolah inklusi yang belum memadai. Oleh sebab itu, Ledia meminta agar Kemendikbud dapat memberi gambaran atas desain pemenuhan guru pada sekolah inklusi, sebab selama ini pemerintah belum pernah melakukan evaluasi atas penyelenggaraan sekolah inklusi di Indonesia.

Mengenai masalah stunting, Ledia menyatakan bahwa permasalahan stunting bukan hanya menjadi kewenangan Kementerian Sosial (Kemensos), Kemendikbud harus turut mengambil peran dalam menangani permasalahan stunting di Indonesia. [sumber]

Rencana Anggaran Kemenpora Tahun 2019

5 Juni 2018 – Rapat Komisi 10 dengan Menpora. Ledia mengingatkan bahwa Inapgoc sudah mengajukan tambahan anggaran untuk Asian Para Games tapi masih dilakukan pembahasan terperinci sedangkan untuk Inasgoc bisa direspon lebih cepat. Ledia meminta Kemenpora untuk memberikan dorongan lebih keras ke Kemenkeu agar Inapgoc diperhatikan terkait tambahan anggaran yang diajukan untuk Asian Para Games karena persiapan mereka jauh lebih rumit daripada yang harus disiapkan Inasgoc.

Di tahun 2019, rencana anggaran Kemenpora turun dari 5 Triliun menjadi 1 Triliun sekian karena di 2019 sudah tidak ada lagi Asian Games. Menurut Ledia, Kemenpora tidak menjelaskan jika anggaran benar turun maka strategi apa yang digunakan untuk mencapai tujuan dan target.

Ledia mempertanyakan mengapa Kemenpora tidak memiliki program untuk pengurangan radikalisme. Kita terjebak dengan pemikiran bahwa radikalisme berkaitan dengan agama padahal ada teorinya radikalisme berkaitan dengan ekonomi dan politik. Klo pemuda dengan kondisi full energy dan kondisi ekonomi terbatas maka potensi melakukan radikalisme besar.

Ada kelompok pemuda berkebutuhan khusus seperti pemuda yang menderita Thalasemia yang setiap bulan harus keluar minimal Rp2,4 Juta untuk pengobatan sedangkan mereka klo harus kerja 9 jam di kantor tidak akan kuat sehingga yang perlu jadi perhatian ini seharusnya perlu diberikan pelatihan kewirausahaan.Selain itu ada juga pemuda yang menderita Hemofili dan HIV Aids. Menurut Ledia, Kemenpora harus juga mendorong gerakan masyarakat hidup sehat dan mereka tidak tergantung dengan orang tuanya. Kewajiban pemerintah memberikan akses pelatihan.

[sumber]

L2 Dikti, Penyerapan Anggaran, dan Hasil Laporan BPK

25 April 2018 – Dalam Rapat Kerja Komisi 10 dengan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan (Menristekdikti), Ledia menyoroti masalah realisasi anggaran bidik misi. Ledia mengharapkan agar Kemenristekdikti dapat memberikan data yang akurat terkait anggaran bidik misi 2018. Ledia menginginkan agar Kemenristekdikti juga dapat memaparkan tugas dan keterlibatan Inspektur Jenderal Kemenristekdikti dalam melakukan pengawasan. Ledia berpendapat bahwa fungsi pengawasan internal oleh Inspektur Jenderal sangatlah penting dalam dukungan pelaksanaan kinerja Kemenristekdikti.

Terkait sistem High Order Thinking Skills (HOTS), Ledia menyatakan bahwa penerapan sistem tersebut harus disesuaikan dengan kemampuan para siswa. Ledia juga menyatakan bahwa kualitas anak didik juga bergantung pada kualitas tenaga pendidiknya juga. Oleh sebab itu, Kemenristekdikti juga harus memfokuskan perhatianya kepada Sumber Daya Manusia (SDM) tenaga pendidik.

Mengenai sistem World Class Professor (WCP), Ledia menilai bahwa sistem tersebut belum mampu menghasilkan roadmap yang dapat menjadikan professor Indonesia sekelas dengan professor dunia . Hal tersebut tentu menjadi tugas Kemenristekdikti dalam usahanya mengembangkan kualitas professor Indonesia. Ledia menyatakan bahwa selama Indonesia belum memiliki roadmap pendidikan yang jelas, maka selama itu pendidikan Indonesia akan terpuruk. Ledia mengharapkan agar Kemenristekdikti dapat melakukan koordinasi dan kerjasama secara optimal dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) dalam upaya memajukan pendidikan Indonesia. [sumber]

Pelaksanaan Daya Serap Quartal 1 APBN, Evaluasi K2F Thaun 2017, dan Pelaksanaan Program Unggulan Tahun 2018

25 April 2018 – Pada Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Badan Ekonomi Kreatif [http://www.bekraf.go.id/].Ledia mempertanyakan bagaimana ingin mengangkat film tetapi data masih tersedia di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan[https://www.kemdikbud.go.id/] dan dimana kebijakan tersebut. Ledia pun mengatakan anggaran Bekraf hanya untuk memperbanyak acara bukan memikirkan kualitas. Ledia mengingatkan jangan sampai dengan gambar kartun namun konten dewasa. [sumber ] [https://chirpstory.com/li/390291]

Hak dan Kewajiban Mahasiswa dan Isu Pendidikan Masa Depan

26 Maret 2018 – Pada rapat dengan Ketua BEM UPI, PNJ, UNJ, Unbraw dan Unsoed di komisi 10, Ledia mengatakan ada beberapa pertanyaan yang pertama tentang beasiswa penyandang disabilitas. Ledia juga memuji bahwa universitas yang menerima penyandang disabilitas hanya Unbraw, kita punya kasus yang dibully itu memang biasanya penyandang disabilitas. Dia mempertanyakan apakah di kampus
kalian punya unit pelayanan disabilitas, dan kalian dilibatkan tidak dalam
program-program kampus oleh para dosen atau cuma jadi penonton saja, kemudian
terkait penelitian di kalangan mahasiswa Ledia juga menanyakan apakah
dikembangkan penelitian di kalangan mahasiswa itu atau tidak dan dapat atau
tidak kalian untuk mendapatkan penelitian itu atau harus ada campur tangan
dosen dulu. Ledia juga berkata mahasiwa adalah calon pemimpin masa depan jadi
adakah arahan untuk masuk bimbingan minat dan bakat untuk mengembangkan
potensi, dan juga mempertanyakan apakah kalian tahu bahwa ada tools untuk
menunjang kampus terhadap masa depan mahasiswa. [sumber]

Indikator Kinerja dan Kebijakan Akreditasi

12 Maret 2018 – Dalam RDPU Komisi 10 dengan Ketua Badan Akreditasi Nasional – Perguruan Tinggi dan Lembaga Akreditasi Mandiri – Perguruan Tinggi, Ledia menanyakan apakah penambahan anggaran untuk LAM sudah tercapai pada tahun 2017. Selain itu, Ledia juga menanyakan indikator kinerja perguruan tinggi. Ledia mengharapkan agar LAM dapat memiliki fokus yang sama dengan BAN – PT.

Mengenai akreditasi, Ledia menghimbau kepada Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti) untuk menyertakan BAN-PT di dalam penentuan indikator akreditasi perguruan tinggi. [sumber]

Persiapan Asian Para Games

28 Mei 2018 – Rapat Kerja (RAKER) dengan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora), INASGOC, dan INAPGOC. Ledia menyarankan agar promosi Asian Games dan Asian Para Games tidak dilakukan secara terpisah-pisah karena itu merupakan satu kesatuan. Ledia pun menyampaikan agar kesadaran masyarakat Indonesia ditingkatkan terhadap hadirnya Asian Para Games serta dilakukan pembicaraan khusus terhadap maskapai penerbangan agar atlet-atlet dapat kembali ke negaranya masing-masing karena dikhawatirkan akan memperpanjang waktunya di Indonesia dan harus mempersiapkan tempat tinggal serta fasilitas lainnya. Karena ini merupakan kesempatan yang baik untuk mensosialisasikannya terhadap pelajar Indonesia bahwa para difable memiliki kesempatan yang sama. [sumber]

Evaluasi Kinerja Tahun 2017

16 Januari 2018 – Rapat Komisi 10 dengan Mendikbud. Ledia tidak melihat amanat UU Disabilitas dilakukan Kemendikbud. Peraruran Kemendikbud target kurikulum SMP untuk tunarungu sama dengan SD kelas 1-3 dan untuk SMA sama dengan kelas 4-6 SD. Menurut Ledia kalau mereka mendapatkan pendidikan rendah seperti itu maka tidak adil untuk mereka padahal sekarang paradigma disabilitas sudah berubah dari charity base ke right base. Ledia menanyakan penyiapan guru-guru inklusi. Ledia mengingatkan bahwa bahasa isyarat juga diperhatikan agar tunawicara dan tunarungu dapat mengakses informasi. Di Cimahi ada percetakan buku brailer milik Kemensos. Ledia bertanya apakah buku ajar brailer tidak disiapkan oleh Kemendikbud. Ledia menanyakan program maestro masuk sekolah bagaimana mekanisme, evaluasi serta kemajuan yang akan dicapai. [sumber]

Penyesuaian RKA K/L 2018 sesuai dengan Hasil Pembahasan Banggar

19 Oktober 2017 – Dalam Rapat Kerja (Raker) dengan Arief Yahya selaku Menteri Pariwisata, Ledia mengapresiasi kemenangan Kementerian Pariwisata (Kemenpar) dalam menyajikan video pariwisata Indonesia. Ledia menyatakan bahwa Kemenpar harus dapat menjaga dan mengelola destinasi wisata Indonesia dengan baik sehingga tidak diambil alih oleh pihak-pihak tidak bertanggung jawab. Mengenai masalah lingkungan, Ledia menyoroti kebersihan toilet di daerah parisiwata, ia menyatakan bahwa meskipun lingkungan tersebut tradisional, tetapi kebersihan toilet juga harus menjadi perhatian. Terkait pilkada, Ledia mengharapkan agar setiap daerah dapat memiliki strategi yang sama dalam mengundang kedatangan turis ke daerah. [sumber]

Penyesuaian RKA K/L 2018 Berdasarkan Hasil Badan Anggaran

17 Oktober 2017 – Pada Rapat Kerja (raker) dengan Kepala Perpustakaan Nasional, Ledia mengingatkan kepada pembina perpustakaan seluruh Indonesia semestinya sudah dapat membina perpustakaan yang tidak memadai atau yang tidak memenuhi standard, ia pun menyarankan agar buku Braile lebih diperbanyak. Ledia pun memeinta penjelasan terkait kegiatan operasional dan non operasional [sumber]

16 Oktober 2017 – Rapat Komisi 10 dengan Mendikbud. Ledia menyampaikan saat ini sudah ada kebijakan sekolah inklusif sehingga harus ada peningkatan pelatihan untuk guru-guru agar betul-betul mengayomi anak-anak penyandang disabilitas. Ledia meminta Kemendikbud memberi perhatian utama untuk peningkatan keterampilan profesionalitas guru untuk sekolah inklusif. Ledia mengingatkan bagi SMK buku yang diperlukan yaitu buku yang mengikuti perkembangan dari bidang ilmu yang dipelajarinya. [sumber]

Pelanggaran Pidana pada Penelitian

27 September 2017 - Pada RDPU Pansus RUU IPTEK dengan Pakar, Ledia mengkritisi bahwa pada pasal 68 ayat (3) itu penjelasannya cukup panjang. Ledia menyampaikan, dalam sejarahnya, pemerintah tidak pernah buru-buru untuk menyelesaikan peraturan pemerintah. Ledia menjelaskan jika korporasi pidana hanya denda, jika korporasi lakukan pelanggaran by desain. Ledia mengindikasi untuk pasal 75, jangan-jangan kasusnya ada dari sekarang. Ledia mengemukakan bahwa ada rumah sakit di Indonesia ambil sampel darah Indonesia, tetapi ternyata diperiksa di Hongkong. Ledia mempertanyakan lazim atau tidak kita memberikan sanksi ke pemerintah, contoh jika ada yang tidak melakukan pembinaan. Ledia mengaku lelah, ketika sudah capek-capek untuk membuat Undang-Undang, tetapi tidak ada peraturan pemerintahnya. [sumber]

RKA K/L 2018

18 September 2017 - Ledia menanyakan kesiapan Kementerian Pemuda dan Olahraga RI untuk menyambut Asian Para Games 2018 dan hal yang harus dilakukan untuk mempersiapkan Asian Para Games 2018 dalam waktu singkat. Ledia juga menanyakan mengenai terminologi dan grand design yang digunakan oleh Kemenpora RI dalam program kepemudaan sebab Ledia menilai bahwa outcome dari Pemuda Kader di Kemenpora RI kurang jelas serta Ledia menanyakan peran dari Kemenpora RI untuk pelopor start-up. Ledia menuturkan agar organisasi kepemudaan tidak hanya digunakan oleh pemuda Indonesia untuk dicantumkan dalam daftar riwayat hidup saja namun harus menjadi tempat untuk mengembangkan kemampuan diri. Terakhir, Ledia menanyakan pengawasan terhadap program manajemen kepemudaan dan pendapat Kemenpora RI mengenai bentuk dukungan yang harus diberikan kepada pemuda Indonesia. [sumber]

RKA K/L Tahun 2018 Kemendikbud

13 September 2017 - Pada Raker Komisi 10 dengan Mendikbud, Ledia menanyakan apakah ada kordinasi antara Kemendikbud dengan Kemenag terkait standar kompetensi guru. Terkait Perpres No. 87/2017, Ledia berpendapat intinya itu ada di pasal 5. Ledia berpendapat peningkatan kualitas guru juga harus ada di sekolah inklusi. Ledia berpendapat terkait penambahan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) sebesar Rp50 ribu/siswa untuk sekolah inklusi, Ledia pikir ini tega sekali. Ledia juga menyampaikan bahwa tidak tampak adanya standar pelayanan minimum sebuah sekolah harus seperti apa. Ledia berpendapat harus ada roadmap untuk penempatan guru-guru nantinya seperti apa, karena guru memiliki spesifikasinya tersendiri. [sumber]

Pagu Anggaran per-Eselon 1 APBN-P 2017 Perpusnas RI

16 Agustus 2017 - Ledia menyampaikan bahwa ketika reses dirinya ke perpustakaan Pemkot Jayapura, ada beberapa hal yang harus diantisipasi bersama. Ledia mengatakan hal tersebut terkait dengan fasilitas buku digital dan komputer banyak yang tidak berfungsi. Ledia menyayangkan bahwa seharusnya barang elektronik di sana harusnya bisa dimanfaatkan tetapi hanya terbungkus oleh plastik dan tidak bisa berfungsi dengan baik. Ledia berpendapat bahwa sebenarnya lebih bagus jika dibungkus plastik jadi tidak terkena debu. Ledia mengatakan bahwa budaya membaca kita masih sangat minim. Selain itu Ledia merisaukan dengan judul-judul yang ada di Perpustakaan, Ledia tidak mendapati adanya fasilitas untuk tuna netra. Ledia tidak lihat ada buku braille dan audiobooks yang seharusnya ada di Perpustakaan. Lanjut Ledia, ada penambahan pada E-resources dan E-book Ia menanyakan apa perbedaan kedua hal tersebut. Ledia berpendapat harus melihat efisiensi dari pengadaan E-book. Selanjutnya Ia mengumpamakan ketika Perpusnas sudah sukses menjalankan E-library maka hal tersebut akan menjadi sebuah kemajuan. Terakhir, Ledia menanykan apakah boleh namanya sama tetapi kegiatannya berbeda. [sumber]

Penyesuaian APBN-P t.a 2017 Hasil Pembahasan Banggar

21 Juli 2017 – Dalam Rapat Kerja (Raker) Komisi 10 dengan Mohamad Nasir selaku Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti), Ledia menanyakan sisa anggaran dalam pelayanan umum Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri (PHLN) akan digunakan untuk kegiatan apa. Ledia juga menanyakan bagaimana Kemenristekdikti memberlakukan beasiswa bidik misi pada siswa-siswa di seluruh sekolah Indonesia. Ledia mengharapkan agar Kemenristekdikti dapat memanfaatkan anggaran fungsi pendidikan dengan maksimal. [sumber]

21 Juli 2017 – Rapat Komisi 10 dengan Bekraf. Pihak Bekraf mengatakan akan lebih giat, Ledia menanyakan kemarin-kemarin kemana saja. Ia juga mempertanyakan grand design Bekraf karena programnya beririsan dengan 16 Kementerian/Lembaga (K/L) lain. Ledia bukan menolak namun mempertanyakan apa indikator Ambon sebagai kota musik. Ledia berharap agar serapan anggaran tahun ini lebih baik menurut Ledia serapan tahun lalu belum baik karena belum ada grand design. Ledia mengharapkan agar Bekraf tidak hanya memperhatikan salah satu profesi saja namun anime maker juga agar diperhatikan. Ledia meminta agar memberitahukan ke Komisi 10 kegiatan yang dilakukan berbagai kota untuk memperbesar envolving masyarakat. [sumber]

RKA K/L APBNP 2017

13 Juli 2017 - Pada Raker Komisi 10 dengan Menpora, Ledia mengatakan, perencanaan peningkatan sudah terencana dengan baik dan menanyakan mengenai usulan Menpora terkait penghargaan terhadap atlet dalam RAPBNP 2017. Ledia menuturkan bahwa dirinya setuju dengan Ibu Popong bahwa anggaran Rp54M untuk basket dunia lebih baik ditujukan untuk pembinaan atlet nasional. [sumber]

Pembahasan RKA K/L RUU APBN-P t.h 2017

10 Juli 2017 – Dalam Rapat Kerja Komisi 10 dengan Mohamad Nasir selaku Menteri Riset, Teknologi , dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti), Ledia menyatakan bahwa Menristekdikti harus mampu menentukan arah design pengembangan pendidikan dengan jelas. Menristekdikti perlu melakukan kajian terlebih dahulu dalam menetapkan sistem World Class Proffesor (WCP). Ledia meminta penjelasan Menristekdikti terkait fokus penghematan dana pendidikan tinggi yang akan diterapkan oleh Menristekdikti. Ledia juga meminta agar Menristekdikti dapat memaparkan program-pogram layanan umumnya dengan jelas. Ledia mengapresiasi efisiensi kinerja Kemenristekdikti, namun Ledia juga berharap agar Kemenristekdikti jangan sampai mengorbankan universitas. [sumber]

Uji Kelayakan dan Kepatutan - Calon Dewan Pengawas Badan Pengelola Keuangan Haji a.n. Prayudha M

26 April 2017 – Pada Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi 8 dengan Calon Dewan Pengawas Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) (http://bpkh.go.id/), Ledia menanyakan apakah Prayudha sudah mendalami Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 (http://www.dpr.go.id/dokjdih/document/uu/UU_2008_13.pdf) atau belum. Mengenai strategi penempatan dana berbasis syariah, BPKH itu nantinya tidak akan mengurusi fasilitasnya. Lalu Ledia
menanyakan bagaimana mengenai pengawasan dan mekanisme investasi yang akan dikontrol.
[https://chirpstory.com/li/355055]

Penelitian, Jurnal Ilmiah, Akreditasi, dan Sertifikasi

3 April 2017 – Pada Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi 10 dengan Forum Rektor Indonesia dan Asosiasi Dosen Indonesia, Ledia mengatakan mengenai riset yang kemudian akan dimasukkan ke dalam jurnal, harus ada endorsing dari masing-masing asosiasi begitu pula dengan anggotanya serta dukungan dananya. Tentang world class university, Ledia berpandangan harus ada daya tarik tersendiri dari masing-masing universitas. Ledia juga menanyakan untuk dosen yang tidak lolos sertifikasi dosen, apakah dikurikulum ada minimal standar pencapaian atau tidak. [https://chirpstory.com/li/352339]

Pembahasan RKP dan RKA K/L 2018

13 Juni 2017 – Dalam Rapat Kerja (Raker) Komisi 10 dengan Muhadjir Effendy selaku Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Ledia menceritakan pengalamanya ketika mengadakan kunjungan kerja di berbagai daerah, ia menyatakan masalah utama saat ini adalah masih kurangnya tenaga PNS pada sekolah-sekolah di daerah. Selain itu, banyaknya jumlah guru tidak tetap di sekolah juga menjadi kendala di bidang pendidikan. Ledia menilai bahwa banyak kepala sekolah di daerah yang tidak kompeten dalam melaksanakan tugasnya. Ledia mengusulkan adanya revisi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 157 tahun 2014 tentang Kurikulum Pendidikan Khusus. Ledia menyatakan bahwa Pasal 9 ayat (1) Permendikbud tersebut perlu dikaji ulang, sebab dalam pasal tersebut dinyatakan bahwa kurikulum tuna netra disetetarakan dengan kurikulum PAUD, seharusnya hal tersebut dapat dibedakan. Ledia juga mengusulkan agar adanya spesifikasi pembelajaran bahasa isyarat lintas budaya yang mengandung kearifan lokal. Program profesionalitas guru juga harus ditingkatkan dalam mendampingi murid penyandang disabilitas. [sumber]

14 Juni 2017 – Rapat Komisi dengan Bekraf. Ledia menyampaikan sebagai anggota dewan yang memiliki hak budgeting sebelum mengesahkan anggaran meminta grand desain Bekraf diselesaikan terlebih dahulu . [sumber]

Pembahasan RKP dan RKA-K/L Tahun 2018 Kemenpar

12 Juni 2017 – Pada Raker Komisi 10 dengan Menteri Pariwisata (https://id.wikipedia.org/wiki/Arief_Yahya), Ledia mengatakan di beberapa negara kesulitan menarik pajak yang penginapannya menggunakan digital. Ledia inging tahu seperti apa Roadmap Indonesia
untuk wisata halal dan apa saja langkah yang sudah dilakukan. Mengenai pengembangan SDM Ledia merasa perlu dikawal pembentukan-pembentukan S3 di Bandung. [https://chirpstory.com/li/359781]

Pembahasan Standar Nasional Perguruan Tinggi

31 Mei 2017 – Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi 10 dengan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti), Ledia bertanya apakah Kemenristekdikti memiliki peta penghubung antara perguruan tinggi dengan lingkungan sekitar. Ledia menyatakan bahwa Kemenristekdikti harus memiliki arah yang disepakati untuk kemajuan pendidikan. [sumber]

Persiapan Asian Games dan Asian Para Games 2018

29 Mei 2017 – Pada Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi 10 dengan Sesmenpora, Satuan Pelaksana Program Indonesia Emas (Satlak Prima) dan Indonesia Asian Para Games 2018 Organizing Committee (INAPGOC), Ledia ingin mendoakan agar Kasatlak Prima dan Ketua INAPGOC tetap sehat dan berpesan agar jangan stres karena anggarannya tidak turun-turun. Jika anggarannya tidak juga turun, Ledia menanyakan apakah target perolehan medali juga akan turun lalu bagaimana pembinaannya. Khusus untuk INAPGOC, Ledia menilai sangat menyedihkan karena Indonesia sudah punya Undang-Undang tentang Bangunan Gedung
(http://www.sanitasi.net/undang-undang-no-28-tahun-2002-tentang-bangunan-gedung.html)
tetapi ketika hendak mengadakan Asian Para Games (https://asianparagames2018.id/en/)
infrastrukturnya tidak dapat diakses oleh para difabel. Ledia menitipkan Liaison Officer (LO)-nya harus yang paham terhadap penyandang disabilitias. [https://chirpstory.com/li/358183]

Hasil Pemeriksaan BPK RI 2016

29 Mei 2017 – Dalam Rapat Kerja dengan Menteri Pemuda dan Olahraga RI, Ledia menuturkan bahwa usulan pemanfaatan dana untuk pembangunan GOR di daerah adalah bagian dari Nawacita dan seharusnya memiliki roadmap yang jelas terkait hal tersebut. Untuk menyambut pelaksanaan Asian Para Games 2018, Ledia menyampaikan bahwa akses untuk atlet dan penonton bagi disabilitas menjadi pekerjaan rumah yang harus benar-benar diselesaikan dengan baik. Ledia mengatakan harus ada penjelasan yang konkret dan detail terkait pemanfaatan tambahan belanja sebesar 20 Miliar. [sumber]

25 April 2017 – Rapat Komisi 10 dengan Menristekdikti. Ledia menyampaikan sejumlah hal mengenai manajemen asset semestinya ada di bawah kontrol Inspektorat Jenderal (Itjen) tidak harus menunggu laporan BPK untuk dievaluasi. [sumber]

Persiapan Partisipasi Kegiatan Keolahragaan dan Asian Games 2018

21 Maret 2017 - Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi 10 dengan Komite Olimpiade Indonesia (KOI) dan INASGOC, Ledia menanyakan bagaimana sikap dan komitmen KOI dalam penyelenggaraan Asian Paragames yang akan segera tiba setelah Asian Games. Mengenai kesiapan training venue, Ledia berpendapat bahwa beberapa training venue yang ada tidak cocok untuk diterapkan pada beberapa daerah. Oleh sebab itu, Ledia berharap agar KOI dan INASGOC dapat lebih memperhatikan seluruh aspek persiapan kegiatan. [sumber]

Agenda Pembicaraan Pendahuluan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH)

13 Februari 2017 – Pada rapat kerja (raker) dengan Menteri Agama, Ledia mempertanyakan akan hal strategis yang telah dilakukan dan meminta penjelasan terkait penambahan haji di tahun 2017. Ledia mengingatkan perlunya memerhatikan uang jamaah yang telah digunakan. Ledia pun menegaskan agar tidak terlalu terburu-buru dalam penetapannya di sesuaikan strategi dengan pelayanan yang baik karena ini menyangkut ibadah. [sumber]

Pelayanan Kesehatan Haji

6 Februari 2018 – Rapat Komisi 8 atas dengan Kemenkes. Ledia mengucapkan terima kasih atas upaya dilakukan Kemenkes untuk meningkatkan layanan kesehatan jamaah haji.Pada UU No 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umroh disebutkan tiap rombongan umroh harus memiliki tenaga kesehatan, Ledia menanyakan bagaimana mengkontrol ini dan apakah perlu dibuat Mou bila umroh akan dilepas ke swasta. Ledia mengatakan jika jamaah haji regular sudah memiliki rasio perhitungan tenaga kesehatan dengan jamaah maka bagaimana rasio jamaah umroh dengan tenaga kesehatannya. Ledia menanyakan apakah siskohat yang dibangun Kemenkes sudah tersambung dengan Kemenag. Ia juga bertanya idealnya pembinaan kesehatan untuk jamaah haji berapa tahun sebelum keberangkatan. [sumber]

Laporan Keuangan Haji 2016

31 Januari 2017 - Pada RDP Komisi 8 dengan Dirjen PHU, Ledia menyampaikan di halaman 6 yang berkaitan dengan hutang BPIH jamaah haji, pembayaran sebelum dan sesudah haji. Ledia merasa penasaran juga bagaimanakah bagi hasilnya. Terkait di lembar jawaban, di halaman 7 soal rekonsiliasi data, tentang jamaah yang waiting list, jamaah yang tidak mempunyai data lengkap tetapi ada di Siskohat, Ledia menanyakan apakah hal ini terbayang di Dirjen PHU, karena ada kejadian sudah menunggu 10 tahun, tetapi tiba-tiba namanya hilang. Belum lagi ada jamaah haji yang belum ada di Sistem Koputerisasi Haji Terpadu (Siskohat), tetapi sudah berangkat haji, Ledia berpendapat bahwa hal ini seram dan tak terpikirkan. Terkait di jawaban di halaman 10, yang terkait dengan belanja narkoba, bahwa artinya komunikasi dengan pihak Saudi sangat minim, Ledia juga berpendapat jangan mentang-mentang ada uangnya, maka main dipakai saja, yang artinya uang jamaah yang belum berangkat, belum ada disana. Ledia masih meberikan catatan, yakni membincangkan tentang pendapatan nilai manfaat, jangan sampai memakai indirect cost orang-orang yang belum berangkat, maka Ledia meminta untuk dikaji lebih dalam tentang penggunaan indirect cost untuk lebih baik lagi. Ledia menanyakan untuk ke laporan keuangan tentang honor pengelola keuangan, siapa yang dimaksud dengan pengelola keuangan itu. Ledia menanyakan juga terkait aset haji itu menjadi bagian catatan ke laporan keuangan, maka bagaimana cara untuk mengelolanya. Ledia berpendapat bahwa harusnya menggunakan waktu Hijriyah agar cut off tidak mundur, maka hal ini hendaknya didiskusikan dengan BPK. [sumber]

18 Januari 2017 – Rapat Komisi 8 dengan Dirjen PHU Kemenag. Ledia menanyakan berapa pendapatan operasional dan yang harus kita bayar ke pemerintah Arab Saudi.[sumber]

Evaluasi APBN 2016 dan Pembahasan Isu Aktual

30 Januari 2017 – Rapat Komisi 8 dengan Kemenag.

Ledia menanyakan apa tanggung jawab Kemenag dalam hal impelentasi jaminan produk halal dan mengapa serapan anggaran di Dirjen Bimas Kristen bisa melebihi 100%. Pada saat melakukan kunjangan kerja ia tidak pernah dapat data detail tentang penyuluh agama. Ledia menyampaikan Indonesia saat ini darurat pornografi dan menanyakan apa kerja gugus tugas anti pornografi. Ledia mengingatkan jika anak masih melakukan bully ke orang lain bagaimana kita dapat bicara toleransi.

Terkait permasalahan radikalisme atau terorisme, Ledia mengatakan bahwa agama tidak mendorong untuk melakukan itu. Ledia menanyakan mengapa yang dikumpulkan hanya pemimpin tinggi perguruan tinggi Islam saja, menurutnya hal itu dapat menimbulkan persepsi di masyarakat bahwa radikalisme ada di perguruan tinggi Islam.

Terkait UU Disabilitas, ia melihat sampai sekarang belum program dan anggaran di Kemenag untuk memenuhi hak-hak penyandang disabilitas seperti perlunya audio book untuk tunanetra dan Al-Quran braile. Ledia menyampaikan bahwa yang perlu dilakukan standarisasi pelayanan disabilitas dibandingkan khatib. Ia meminta semua Dirjen Bimas di Kemenag harus punya perhatian ke disabilitas.

[sumber]

24 Januari 2017 – Dalam Rapat Kerja (Raker) dengan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Ledia berterimakasih atas penejelasan BNPB yang kompherensif atas evaluasi APBN 2016. Ledia meminta agar BNPB dapat memberi informasi terkait kerja sama internasional penanggulangan bencana. Ledia juga meminta agar BNPB dapat merekrut pegawai yag benar-benar mempunya kemampuan yang kompeten. Mengenai anggaran, Ledia menilai bahwa serapan angaran BNPB sebesar 93 persen merupakan suatu hal yang bagus. [sumber]

Evaluasi APBN 2016 dan Isu Aktual - KemenPPPA

19 Januari 2017 – Pada Raker Komisi 8 dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak (PP-PA) (https://kemenpppa.go.id/), Ledia mengatakan bahwa dirinya ketika membaca laporan dari Kementerian PP-PA langsung sakit kepala karena evaluasi APBN 2016 tidak terlihat jelas. Ledia juga mengatakan seharusnya evaluasi APBN itu harus detail. Lalu, Ledia menanyakan bagaimana Deputi Perlindungan Anak melakukan program dan berapa yang tercapai serta tidak tercapai. Selanjutnya menurut Ledia Birokrasi yang ada di Kementerian PP-PA tidak dapat dilakukan seperti ini berulang kali, untuk itu harus ada perbaikan secepatnya. Terkait program Akhiri Tindak Perdagangan Orang, Ia berpandangan juga harus jelas datanya. Ledia mengatakan bahwa Komisi 8 ragu untuk memperjuangkan anggaran dan program dari Kementerian PP-PA karena feedback-nya tidak ada. [https://chirpstory.com/li/344282]

Badan Pengelola Keuangan Haji dan Pendidikan Islam

17 Januari 2017 - Ledia menanyakan apakah ada bimbingan terhadap masyarakat non Islam kemudian menekankan bahwa rapat tidak hanya membahas madrasah. Kalau Komisi 8 cek bersama ke kantor Kemenag Kabupaten/Kota uangnya berhenti di bulan Oktober dikarenakan uangnya sudah habis. Ledia menanyakan apakah kesalahan-kesalahan hitung yang terjadi berada di awal. Menurutnya pemerintah harus hitung secara jelas tunjangan guru dan inpassing-nya berapa. Ledia mengusulkan terkait usulan re-focusing, Pemerintah harus fokus dengan program prioritas saja, Biro Perencanaan harus ketat kerjanya. Ia juga menyarankan konteks pengelolaan keuangan haji jangan sampai menabrak peraturan Kemenag seputar haji. Selain itu Ledia juga mengusulkan perbincangan pengelolaan haji yang tepat dan benar agar pelaksanaannya bisa lebih baik. [sumber]

Laporan Keuangan dan Pelaksanaan Haji 2016

16 Januari 2017 – Dalam Rapat Kerja (Raker) dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kementerian Agama (Kemenag) Kementerian Kesehatan (Kemenkes), dan Eselon I Kementerian Perhubungan (Kemenhub), Ledia meminta agar Kemenag dapat memfokuskan efektivitas penempatan jamaah di haji dan umroh di Mina. Ledia juga meminta agar Kemenag dapat mengurus dokumen keberangkatan jamaah dari awal keberangkatan sampai dengan kembali ke Indonesia. Terkait jumlah kuota, Ledia menanyakan apakah Kemenag membuat kebijakan baru untuk menambah kuota jamaah lansia pada pelaksanaan ibadah haji dan umroh. Ledia juga menanyakan berapa jumlah petugas transportasi yang ideal. Terakhir, Ledia meminta agar Kemenhub dapat memberi penjelasan terkait selisih data jumlah jamaah haji regular dan jamaah haji ONH plus. [sumber]

Kasus Penyelenggaraan Ibadah Umrah

12 Januari 2017 - Menurut Ledia, jamaah memilih pesawat charter bukan pesawat reguler karena harganya lebih murah. Selain IATA menaikkan bank garansi yang memberikan kesulitan pada pembelian tiket reguler, ada juga agen yang memonopoli penjualan tiket ke pihak travel. Alhasil tiket harga reguler susah didapatkan karena ada permainan dari agennya. Sementara izin travel ada di Kementerian Pariwisata yang masuk dalam kategori pariwisata khusus. Izin budget airline terbang ke Jeddah itu sudah habis tapi masih saja terbangkan jamaah. Ini permasalahannya dimana agen-agen travel tidak menyebutkan pesawat apa yang akan digunakan karena belum tentu pesawat tersebut bisa masuk Jeddah atau tidak.

Ledia dorong Direktur Jenderal Penyelenggara Haji dan Umrah (Dirjen PHU) dan staf-stafnya untuk mendetil sampai pada hal-hal terkait perizinan airline ini. Kita harus lebih cermat, bukan hanya maskapai milik negara lain tapi juga maskapai negeri sendiri. Ledia mengingatkan Dirjen PHU jangan berikan peringatan saja dalam memberikan sanksi kepada pihak travel yang nakal. Ledia menilai sampai sekarang banyak kasus penipuan belum terselesaikan karena sanksinya hanya terbatas proses pengumpulan identitas saja. Ledia minta verifikasi ke Dirjen PHU dari Oktober 2014 sampai dengan sekarang sudah berapa PPIU yang diberikan sanksi. [sumber]

Pendalaman RKA K/L 2016

5 Oktober 2015 – Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi 8 dengan Dirjen Rehabilitasi Sosial, Dirjen Pemberdayaan Sosial, dan Inspektorat Jenderal Kementerian Sosial (Irjen Kemensos), Ledia menanyakan berapa alokasi anggaran untuk Program Keluarga Harapan (PKH) dari Kobe. Ledia menilai bahwa saat ini masih terdapat kesenjangan honor antara pegawai biasa dan pegawai disabilitas yang bekerja di Kemensos. Ledia berharap agar Kemensos dapat segera mengatasi kesenjangan tersebut. [sumber]

Realisasi APBN 2015 - Baznas, BWI, dan BPPMI

4 Oktober 2016 - Dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi 8 dengan Badan Amil Zakat Nasional (Baznas), Badan Wakaf Indonesia (BWI), dan Badan Pelaksana Pengelola Masjid Istiqlal (BPPMI), kepada BPPMI, Ledia mengatakan bahwa Masjid Istiqlal adalah ikon di Indonesia sehingga pemeliharaannya membutuhkan kekhususan. Ledia mengusulkan dana dari Komisi 8 DPR-RI, tetapi dari infaq dan sodaqoh juga perlu dioptimalkan, contohnya dengan mengoptimalkan ruang-ruang di Istiqlal yang nanti ada dana bagi hasil. Ledia merasa tidak nyaman mendengar Istiqlal tidak mendapat dana dari pemerintah. Kepada BWI, Ledia mengatakan di badan wakaf tidak ada hak amilnya. Ledia menanyakan mengapa Baznas tidak digabung saja dengan BWI. Jika dua badan ini bergabung nanti akan lebih maksimal data dan dananya. Ledia mengatakan hal ini menjadi satu hal yang harus dipikirkan untuk mengefisienkan. Ledia mengatakan akte wakaf banyak yang disimpan di KUA, banyak yang masih di langit-langit KUA. Jika terjadi sengketa dikhawatirkan akte-akte wakaf tersebut dapat hilang. Ledia menilai potensi zakat Indonesia luar biasa, namun banyak yang belum optimal. Di perusahaan-perusahaan sudah banyak yg membuat lembaga zakat sendiri. Jika masing-masing punya segmen muzakki yang berkembang dengan luar biasa, mereka dapat diwajibkan membuat laporan. Menurut Ledia, akan menjadi keuntungan untuk Baznas. Ledia berharap Baznas mempunyaj program mengentaskan kemiskinan yang datanya bisa diambil. Pemerintah hanya mengambil data yang terendah, Leida berharap Baznas juga ikut. Pemerintah hanya memberdayakan 11 persen. Ledia berharap Baznas bisa memberdayakan sekitar 25 persennya. Ledia berharap bisa bersama-sama mengembangkan desainnya dengan bekerja sama dengan ormas lainnya. [sumber]

Pendalaman Lanjutan RKA K/L Tahun 2017 dan UIII – Dirjen Pendis

28 September 2016 – Pada Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi 8 dengan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama (https://kemenag.go.id/), Ledia mengatakan ketika berbicara bobot, maka harus ditingkatkan kualitas pesantrennya terutama untuk dosen dan gurunya karena
kompetensi ustadz di pesantren tidak nampak. Ledia juga berpandangan berkaitan dengan penelitian yang bermutu harusnya tidak dianggarkan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Islam (Ditjen Pendis). Ia kemudian menanyakan ketika melakukan pengarahan, apakah kebijakannya
satu provinsi satu atau seperti apa. Mengenai desain madrasah, Ledia menanyakan, apakah ada bangunan yang membahayakan siswa karena masih ada yang belum selesai. Ledia juga mengatakan bahwa kecenderungan masyarakat pada Ditjen Pendis cukup tinggi. Mengenai E-journal, Ledia merasa harusnya dilakukan oleh universitas tetapi penggunanya bisa dilakukan bersama. Selanjutnya Ledia menanyakan apakah pada tahun 2017, hanya satu pemilihan Rektor Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri (PTAIN). Berkaitan target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), Ledia menyatakan bahwa untuk satuan kerja Badan Layanan Umum (BLU), tentu fungsinya sebagai pemasukan bukan pengeluaran dan untuk Pinjaman Hibah dan Luar Negeri (PHLN) di Sumatera Utara untuk pembangunan gedung Rp30 Miliar sedangkan PNBP-nya Rp49 Miliar itu berarti ada lebihnya. Ia juga mengkritisi PHLN di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) lebih banyak pada start-up workshop yang harusnya dapat lebih mendalam. Mengenai Madrasah Aliyah Negeri
(MAN) Insan Cendekia (IC), Ledia sepakat menjadi sangat penting dan Komisi 8 perlu mengetahui evaluasinya. Ledia juga menanyakan kenapa cenderung membuat yang baru daripada mengembangkan yang sudah ada seraya mengingatkan bahwa presiden saja melarang pembentukan badan baru. Untuk itu Ia berpendangan akan lebih baik kalau kita meng-endorse
yang ada, kalau mau bicara internasional, cukup saja hadirkan dosen dari luar negeri dalam suatu pertemuan. Terkait anggaran pembangunan Universitas Islam Indonesia Internasional (UIII) Ledia menyarankan untuk tidak mengambil dari Kemenag . Ledia lebih suka jika kita membesarkan IAIN yang ada dan tidak perlu menjadikannya sebagai UIN. Kesimpulannya, Ledia tidak setuju adanya UIII dan meminta untuk tidak ikut-ikutan seperti Malaysia melainkan urus dan bangun saja IAIN yang ada. [https://chirpstory.com/li/330731]

RKA K/L 2017

27 September 2016 - Pada Rapat Dengar Pendapat dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak RI dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Ledia mengatakan, saat ini sedang terjadi bencana dan menurutnya, tahap rekonsiliasi memerlukan proses panjang untuk evakuasi korban. Selanjutnya, Ledia menanyakan mekanisme di Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dalam menangani bencana dan keberadaan relawan untuk membantu kerja BNPB. Mengenai perlindungan anak, Ledia mengatakan bahwa tidak ada perlindungan bagi anak ‘spesial’ di bidang pendidikan dan tidak ada pula keseimbangan di bidang pendidikan. Mengenai sosialisasi kota anak, Ledia menuturkan perlu ada prospek yang jelas dan belum adanya kerjasama antara Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak RI dengan lembaga lainnya. Ledia menyarankan agar pembangunan sekolah tidak di daerah rawan bencana agar ketika bencana terjadi, proses kegiatan belajar mengajar tidak terhenti lama. [sumber]

1 September 2016 – Rapat Komisi 9 dengan Menteri Sosial. Ledia menanyakan apakah Kemensos menerima dana hibah dari luar negeri. Ledia menyampaikan data BPS banyak yang tumpang tindih. Ledia mengingatkan agar verivikasi dan validasi (verivali) tidak boleh mepet. Setiap ada kelahiran dan kematian harus dilaporkan kelurahan serta perkerja social di Kemensos belum dirapihkan terminologonya sehingga bisa menimbulkan kecemburuan sosial.

Ledia menyatakan bahwa Rumah Perlindungan Trauma Center (RPTC) tidak hanya yang trauma karena kekerasan sehingga perlu dipikirkan lebih lanjut rehabilitasinya. Ia juga menyampaikan PKH awalnya berbentuk non tunai maka proses kontrolnya. [sumber]

Permasalahan Haji 2016

29 Agustus 2016 – Dalam Rapat Kerja (Raker) Komisi 8 dengan Lukman Hakim selaku Menteri Agama, Ledia mengharapkan agar perubahan sistem di dalam Kemenag tidak memunculkan persoalan yang baru. Ledia mengusulkan agar Kementerian Agama (Kemenag) harus memperketat sistem pengawasannya untuk mencegah terjadinya praktik-praktik kecurangan pada jasa tour dan travel haji. Ledia juga mengusulkan agar Kemenag dapat melakukan sosialisasi pada Kelompok Bimbingan Ibadah Haji (KBIH) terkait pembiayaan. Hal ini diperlukan untuk memahami kondisi jamaah. Ledia menginginkan agar seluruh pihak terkait dapat mengantisipasi hal-hal buruk terkait pelaksanaan regulasi haji di Indonesia. [sumber]

RAPBN-P 2017 Kementerian Agama RI

1 Agustus 2016 - Dalam Rapat Kerja Komisi 8 dengan Menteri Agama RI, Ledia menuturkan bahwa dirinya tidak melihat program atau kegiatan penyusunan UU. Untuk dirjen bimas Islam, Ledia berharap ada kepastian anggaran untuk Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) dan terkait sosialisasi halal, sudah harus dipisahkan antara regulator dan operator. Ledia menanyakan keberadaan alokasi anggaran untuk pembangunan gedung Kementerian Agama RI di daerah. Terkait Komisi Pengawas Haji Indonesia (KPHI), Ledia menyarankan agar honor dan operasionalnya perlu dicermati lebih dalam dan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) untuk fisik bukan maintenance. Mengenai persoalan embarkasi mendapatkan SBSN (perihal haji dan umroh), Ledia menuturkan untuk tidak diberhentikan hingga menjadi BLU. Selanjutnya, Ledia menyampaikan seharusnya pembangunan dapat dilakukan bila persoalan tanah segera selesai. Ledia menyampaikan perlu disampaikan mengenai distribusi bantuan dan sebaiknya Menteri Agama RI melakukan pembicaraan dengan Menteri Sosial mengenai pencetakan Al-quran dengan huruf braille sebab kitab suci dan literatur keagamaan adalah hak bagi disabilitas. Ledia menuturkan bahwa tugas dan izin belajar bagi PTA (Perguruan Tinggi Agama) tidak realitis dan perlu adanya evaluasi terkait hal tersebut. Mengenai intensif dan honor penghulu dan Petugas Pembantu Pencatat Nikah (P3N), Ledia mengatakan harus mempelajari lebih lanjut tentang mekanisme pengembalian PNBP-nya. Ledia menyatakan, harus ada sebuah terobosan baru yang dilakukan oleh Penelitian dan Pengembangan (Litbang). Ledia mengatakan masalah yang dihadapi adalah mengenai publikasi hasil penelitian dan Ledia menyarankan, hal tersebut dapat disiasati dengan penggunaan e-book yang hemat biaya. Terkait paspor haji, Ledia menuturkan agar paspor haji dibuat lebih rapi sebab paspor Indonesia kurang baik di seluruh dunia. Ledia mengatakan, ini adalah pelajaran besar bagi Kemenag RI bahwa identitas diri sangat penting. Terakhir, Ledia menuturkan bahwa Kemenag RI harus sangat cermat terkait paspor jamaah haji karena dikhawatirkan akan ada tuduhan-tuduhan dari pihak imigrasi. [sumber]

Persiapan Penyelenggaraan Ibadah Haji 2016

21 Juli 2016 - Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi 8 dengan Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU), Ledia meminta agar PHU dapat lebih meningkatkan pengamanan jamaah haji dan umrah wanita. Ledia menyampaikan laporan yang ia dapatkan terkait jamaah haji lansia, ia menyatakan bahwa PHU harus berkoordinasi dengan Kementerian Agama (Kemenag) untuk dapat memprioritaskan jamaah lansia. Ledia juga meminta agar PHU dapat mencermati beberapa sistem perbankan untuk pembiayaan haji dan umrah. [sumber]

RKA K/L 2017 Badan Nasional Penanggulangan Bencana

21 Juni 2016 – Ledia menuturkan dirinya ingin mengetahui tentang perkembangan kebijakan strategis pada 2015 dan 2016 sebab di penjelasan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) tidak dipaparkan mengenai hal tersebut. Ledia mengatakan bahwa ada ketidak seimbangan dengan perkiraan dan peta resiko serta harus ada desa yang menjadi fokus utama dan dinyatakan sebagai desa tangguh bencana karena tidak bisa selalu bergantung pada TNI. Ledia menuturkan, untuk tidak menghabiskan anggaran hanya untuk desa yang bukan sebagai desa tangguh bencana. Menurut Ledia, perlu ditunjuk pemimpin di beberapa desa dan pemulihan sosial dapat bekerja sama dengan Kementerian Sosial RI dan anggaran seharusnya tidak mengalami penurunan karena bila terlalu lama ditangani maka akan menimbulkan bahaya. Ledia menyampaikan bahwa harus ada arahan yang sama antara pagu indikatif 2017 dengan pelaksanaan di lapangan dan kebijakan strategis strategis sesuai implementasi di lapangan. Ledia menuturkan, Komisi 8 DPR RI perlu mengetahui strategi trilateral antara Kementerian PPN/Bappenas RI, Kementerian Keuangan RI dan BNPB. [sumber]

Pendahuluan RAPBN 2017, Evaluasi APBN 2016, dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK

15 Juni 2016 – Dalam Rapat Kerja (Raker) Komisi 8 dengan Lukman Hakim selaku Menteri Agama, Ledia beranggapan bahwa banyak kinerja Kementerian Agama (Kemenag) yang tidak sesuai dengan target yang ditetapkan, ia menilai hal tersebut berpotensi menimbulkan masalah. Ledia juga menilai bahwa ada yang hal dilupakan Kemenag dari prioritas sarana pencatatan nikah. Ledia meminta Kemenag untuk menjabarkan operasional Kantor Urusan Agama (KUA). Mengenai tunjangan profesi guru, Ledia juga meminta agar Kemenag segera melakukan sertifikasi. Ledia menyatakan jangan sampai Pemerintah tidak memenuhi hak-hak guru sebagai tenaga pendidik di Indonesia. Terkait pendidikan karakter, Ledia juga menilai bahwa ia belum melihat sasaran dan indikator yang tepat dari Kemenag. Ledia menginginkan agar Kemenag sebagai lembaga pemerintah dapat menangani permasalahan moral masyarakat dengan baik. [sumber]

Anggaran Kementerian Sosial

14 Juni 2016 - Menekankan pada masyarakat disabilitas, Ledia meminta Kementerian Sosial untuk memberikan penerjemah pada acara TV dan pelatihan yang baik untuk mengimplementasikan UU No. 8 tentang disabilitas. Selain itu, ia juga menginginkan adanya regulasi BPJS untuk daerah. [sumber]

Evaluasi Kinerja Kementerian Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak

13 Juni 2016 - Ledia mengapresiasi karena pemaparan lebih detail meskipun belum lengkap, tetapi lebih baik dari sebelumnya. Ledia mengatakan bahwa perlu dilihat mana program yang jadi proritas agar tahu proporsi anggarannya. Menurutnya, sosialisasi kepada aparat itu hanya 500 orang dan harusnya ditingkatkan. Ledia berpendapat bahwa advokasi kepada DPRD dan forum Kepala daerah tidak hanya tentang anak, tetapi juga perempuan. Ledia juga mengatakan bahwa bayi-bayi yang di bawah usia 10 bulan tidak boleh terpapar dengan susu formula, tetapi puskemas-puskemas ramah anak justru disponsori oleh perusahaan susu formula. Menurutnya pelayanan ramah anak perlu berhati-hati dan seharusnya pelatihan calon mental bagi Tenaga Kerja Indonesia itu ditiadakan. [sumber]

Anggaran Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)

13 Juni 2016 - Ledia menanyakan konsistensi dalam membangun sistem logistik di enam pulau. Namun, diusulan murni 6 gudang yg sistemnya belum ada dan di dalam halaman 14 disebutkan anggarannya sebesar Rp.6,5 Triliun. Ia menlanjutkan dalam kebutuhan anggaran tambahan cadangan-cadangan, usulannya ada membangun 6 gudang tapi sistemnya belum ada. Ledia mengaku tidak senang jika ada orang lain senang serapan anggaran BNPB 2016 ada yang mengkhawatirkan. [sumber]

RAPBN-P 2016 Kementerian PP-PA

8 Juni 2016 - Dalam Rapat kerja (Raker) Komisi 8 dengan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Menteri PP-PA), Yohana Susana Yembise, Ledia dan Komisi 8 sudah mengingatkan Menteri PP-PA mendeskripsikan teknis dan rincian program yang telah dilaksanakan dalam peta anggaran, bukan mendeskripsikan bobot besaran anggaran dana yang dibutuhkan Menteri PP-PA. Ledia juga menyoroti dan mempertanyakan alasan pengurangan anggaran Deputi Partisipasi Masyarakat Kementerian PP-PA. Menurut Ledia, sebaiknya Kementerian PP-PA mengkhawatirkan tidak efektifnya Perppu tentang kekerasan seksual terhadap anak karena pemberatan hukum tidak pernah mencapai titik maksimalnya. [sumber]

RKA K/L dan RAPBN-P 2016 – Kemensos

8 Juni 2016 – Dalam Rapat Kerja (raker) Komisi 8 dengan Mensos, Ledia menilai pemerintah tidak konsisten dan telah berlaku tega dengan memotong dana penerima bantuan iuran sekitar 90 juta rupiah dengan satu tahun sekali memverifikasi data. Selain itu, pemotongan tersebut dari rehabilitasi sosial asistensi lanjut usia yang hanya 300 ribu rupiah dan masih dikurangi. Ia juga menambahkan, bila pemerintah benar menyatakan darurat narkoba seharusanya Institutsi
Penerima Wajib Lapor (IPWL) tidak dikurangi.

Ledia juga memandang agak sulit bekerja sama dengan BNN karena BNN memiliki tupoksi yang berbeda dengan Kemensos. Masih mengenai pemotongan anggaran, Ledia menambahkan bahwa pendamping PKH 7 bulan dan dibayar 4 bulan kemudian masih mengalami pemotongan adalah hal yang kejam. Menurutnya, kemandirian fakir miskin adalah upaya agar meraka tidak merongrong pemerintah untuk men-transfer atau memberi dana secara cash. Ledia menyatakan bahwa 7 program yang dipaparkan Kemensos menunjukkan bahwa anggaran ini tidak patut dipotong meskipun ada catatan BPK mengalami disclaimer. Ia juga yakin bahwa Komisi 8
memiliki kewenangan agar pemotongan anggaran tidak terjadi dan akan mengupayakannya dengan tidak berpasrah diri. Selain itu, Lediamengingatkan bahwa Komisi 8 memiliki banyak anggota Banggar dan banyak yang mau berjuang, kecuali Mensos pasrah dengan keadaan. Ia
kemudian mengusulkan agar mengurangi program yang bisa dikurangi bukan dengan memotong anggaran karena jika pemotongan tersebut terjadi maka tahun 2017 akan menjadi lebih berat. [https://chirpstory.com/li/318610]

Permasalahan Kekerasan dan Pelecahan Seksual pada Anak dan Perempuan

30 Mei 2016 – Rapat Komisi 8 dengan Mensos, MenPP-PA, Polri, dan KPAI. Ledia mengatakan ada yang padanya bahwa untuk melakukan hukuman kebiri memerlukan anggaran sedangkan kalau mau yang simple yaitu pidana mati. Ledia mengharapkan sosialisasi yang dilakukan KemenPPPA massif dan bisa bekerja sama dengan Polri serta KPAI. Ledia menanyakan apa kesulitan Polri menangani kasus kekerasan anak serta bagaimana perspektif perlindungan anak dari Polri terhadap kekerasan anak itu seperti apa serta mengapa Polisi Wanita (Polwan) lebih banyak masuk ke manajemen lalu lintas bukan ke unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA). [sumber]

Persiapan Pelaksanaan Haji

21 Mei 2016 – Rapat Komisi 8 dengan Menag dan Dubes RI untuk Arab Saudi. Ledia menanyakan terkait orang Indonesia yang berhaji tidak menggunakan visa haji dari Arab Saudi karena bila terjadi
masalah pihak KBRI disana yang berdampak. Ledia juga menanyakan terkait siskohat dan pemondakan. Ledia berharap sarannya diperhatikan tidak hanya masuk kuping kanan keluar kuping kiri. [sumber]

Laporan Keuangan 2015 - Dirjen PHU Kemenag

25 April 2016 – Pada Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi 8 dengan Dirjen Penyelenggara Umroh Kementerian Agama, Ledia mengatakan terdapat perbedaan jumlah uang setoran awal antara Sistem Komputerisasi Haji Terpadu (Siskohat) dengan Bank Penerima Setoran (BPS). Menurut hasil
pemeriksaan ikhwal pada semester awal, masih ada kekurangan dalam pelaksanaan ibadah haji. Sistem monitoring khusus tidak ada yang valid dan Ledia berharap dalam rapat ini mendapatkan penjelasan dari permasalahan tersebut. [https://chirpstory.com/li/313355]

Laporan Keuangan Ibadah Haji 2015

18 April 2016 – Pada Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK RI), Ledia mempertanyakan mekanisme dalam penemuan deposit dalam mata uang serta perlu kah dianggarkan anggaran itu kepada DPR , ia pun mempertanyakan peraturan pengrealokasian dana tidak terpakai. [sumber]

Evaluasi APBN 2015 dan Isu-Isu Aktual - BNPB

1 Maret 2016 – Pada Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi 8 dengan Sekretaris Utama Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) (https://bnpb.go.id/) Ledia menanyakan bagaimana cara
evaluasi daerah yang harus disegerakan dalam rehabilitasi rekonstruksi paska bencana. [http://chirpstory.com/li/306071]

Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK

17 Februari 2016 – Rapat Komisi 8 dengan Menteri Agama. Ledia menanyakan apa yang menjadi penyebab serapan fungsi layanan umum di Kemenag hanya 74% . Menurutnya serapan anggaran 74% itu bukan suatu efiesiensi anggaran dan mempertanyakan proses perencanaan anggarannya. Ia juga bertanya Kemenag menyelesaikan masalah PNBP di KUA yang luas wilayahnya berbeda-beda. Ledia menyarankan Dirjen Pendidikan Islam dan Dirjen Bina Masyarakat untuk memasukan program pendidikan seksual berbasis agama. Ledia menyampaikan bahwa semua agama tidak menyetujui LGBT dan penyebab permasalahan sosial LGBT disebabkan salah satunya karena pornografi dan kerusakan aibat pornografi lebih parah daripada heroin. Saat ini kalau kita pergi ke Tanah Abang bisa ditemukan DVD pornografi dengan sangat mudahnya. Ledia mempersilakan
agar program2 gugus kerja pornografi masuk dalam APBN-P 2016. [sumber]

Evaluasi Kinerja Badan Amil Zakat Nasional dan Badan Wakaf Indonesia

19 Januari 2016 – Pada RDP Komisi 8 dengan Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) dan BWI, Ledia mengatakan tujuan zakat adalah memandirikan dari mustahik menjadi muzzaki. Ledia mengapresiasi bahwa Baznas sudah produktif. Ledia mengusulkan, perlu adanya pilot project supaya Baznas berjalan efektif dan tidak terjadi tumpang tindih. Untuk Badan Wakaf Indonesia (BWI), Ledia menuturkan ada potensi konflik yang belum diselesaikan. Ledia mengusulkan, divisi humas BWI menggunakan media yang tidak menghabiskan dana untuk dana wakaf. Ledia mengatakan wakaf berada di Kantor Urusan Agama (KUA) dan KUA saat ini berada dalam kondisi buruk. Ledia menuturkan, ini adalah persoalan penting dan harus segera diselesaikan. [sumber]

Panja Biaya Haji

18 Januari 2016 – Rapat Komisi 8 dengan Menteri Agama.Terkait adanya program percepatan pemberangkatan haji bagi jamaah berusia di atas 75 tahun mohon agar Kemenag mensosialisasikan ini. Ledia menanyakan bagaimana mekanisme pergantian paspor serta biaya indirect cost itu digunakan untuk yang mana. Terkait Bis Shalawatm Ledia bertanya mana yang disediakan Pemerintah Indonesia dan mana yang dari Kerajaan Arab Saudi. Ledia memiliki catatan bakal terjadi potensi wakaf yang disimpan di Kantor Urusan Agama. Ledia meminta Kemenag untuk memperhatikan ketahanan keluarga karena ini memiliki implikasi luas bagi anak-anak. Menurut Ledia selama ini Kemenag hanya memberikan penghargaan keluarga sakinah tanpa ada pembinaan. [sumber]

Panja Haji

23 September 2015 – Rapat Komisi 8 dengan Bank Syariah. Ledia menanyakan bagaimana imbal hasil yang adil untuk jamaah yang antri lama dan sebentar. Ledia menyampaikan bahwa seharusnya jamaah yang menunggu lama imbalannya lebih besar serta jamaah lebih menguntungkan apabila imbal hasil disimpan dlm USD, Real, Rupiah. Ledia juga bertanya apabila dia awal mendaftar ke BNI kemudian ke Bank Mandiri apakah bisa dilacak. Ledia meminta ke pihak
bank menjelaskan ke jamaah tentang virtual account. Ia juga bertanya apakah siskohaj di bank dan Kemenag tersambung serta apabila ada orang menabung Rp200.000 per hari kemudian terkumpul Rp25 Juta apakah langsung otomatis masuk ke dana haji atau harus konfirmasi dahulu. [sumber]

Laporan Keuangan Tahun 2014 dan Rencana Anggaran Tahun 2016

9 September 2015 – Rapat Komisi 8 dengan Menag. Ledia menilai Kemenag gagal membina SDM dan persoalan keuangan tidak ditangani orang yang kompeten. Ledia menemukan Rp26 Miliar uang jamaah salah ketik serta antara jumlah dengan rincian selisihnya Rp1 Triliun. Ledia mengingatkan bahwa menyalurkan wakaf produktif itu bukan tugas Kemenag. Ledia menyampaikan ada kasus PNS yang dipecat di Kanwil Jatim. [sumber]

Uji Kelayakan dan Kepatutan Calon Anggota Pengarah Penanggulangan Bencana BNPB - a.n. Amirin Hasan, Sarwidi, Hardianto Wardjaman

3 Desember 2015 – Dalam Fit and Proper Test Calon Pengarah Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dengan saudara Amirin Hasan, saudara Sarwidi, dan saudara Hardianto Wardjaman, Ledia menanyakan apa motivasi para calon anggota untuk menjadi anggota pengarah BNPB. [sumber]

Uji Kelayakan dan Kepatutan – Calon Anggot Pengarah Penanggulangan Bencana BNPB dari Unsur Masyarakat Profesional

30 November 2015 – Dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi 8 dengan Calon Anggota Unsur Pengarah Penanggulangan Bencana BNPB dari Unsur Masyarakat Profesional, Ledia selaku pemimpin rapat berpendapat bahwa fungsi-fungsi unsur pengarah dan bagaimana pola komunikasinya harus diperjelas. Ia juga mengucapkan terima kasih kepada pansel yang sudah melakukan seleksi dengan ketat. Ledia berpendapat bahwa bidang-bidang yang kosong dapat di-cover oleh bidang lain dan berharap semoga 18 orang yang terpilih merupakan orang yang tepat serta diharapkan ada kemampuan kerja sama dan adaptasi seraya mengumumkan besok Komisi 8 akan mengadakan uji kelayakan dan kepatutan. [sumber]

Koordinasi BNPB

30 November 2015 – Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi 8 dengan Anggota Unsur Pengarah Bencana Perode 2009-2014, Ledia mengharapkan agar Indonesia bisa seperti New Zaeland dalam hal penanggulangan bencana. Ledia menanyakan apakah ada kajian regulasi terkait usaha preventif dalam melakukan penanggulangan bencana. [sumber]

Persoalan Pasar Cihargeulis

7 November 2015 - (SuaraJakarta) - BANDUNG – Anggota DPR RI dari dapil Jawa Barat I Ledia Hanifa kemarin, Sabtu (7/11) melakukan reses dalam rangka menyerap aspirasi dari konstitutennya di Kota Bandung.

Reses Ledia kali ini dilakukan dengan mengunjungi Pasar Cihargeulis, Jalan Surapati, Bandung, dengan tujuan untuk melihat tata kelola yang lebih komprehensif, mulai dari kondisi bangunan, pemerataan pendapatan, hingga tingkat kunjungan pembeli di pasar yang dikelola oleh PD Pasar Bermartabat Kota Bandung ini.

“Pagi tadi, berkunjung ke Pasar Cihargeulis Kota Bandung dalam rangka reses dan serap aspirasi,” tutur Ledia.

Dalam kesempatan ini, Ledia menemukan keluhan dari para pedagang yang berjualan di kios resmi. Menurut Ledia, banyaknya Pedagang Kaki Lima (PKL) di depan kios yang menghalangi jalan masuk ke pasar, sehingga mempersulit untuk masuk ke kios resmi di dalam. “Ini membuat penurunan jumlah pembeli cukup signifikan,” papar Wakil Ketua Komisi VIII ini.

Padahal, sambung Ledia, pedagang kios resmi yang turun penghasilannya tersebut, rutin membayar iuran ke Pemkot Bandung. Sebaliknya, yang tidak resmi, penghasilannya tetap bahkan bertambah. “Pengelola pasar harus kelola ini dengan bijak,” tegas Ledia.

Selain itu, dalam reses yang mengikutsertakan pihak PD Pasar Kota Bandung Bermartabat, Kepala Pasar, dan DPC PKS Cibanyeung Kaler ini, Ledia juga menyoroti bangunan fisik Pasar Cihargeulis yang sudah tidak aman untuk ditempati. “Bangunan pasar di lantai 2 ini tidak aman untuk pedagang. Lantai atas kosong, tak menghasilkan pedapatan bagi pedagangnya,” jelas Ledia.

Selain itu, Ledia juga mencarikan solusi atas permasalahan sampah agar diintegrasikan dengan program pengolahan sampah. “Sampah yang berton-ton menumpuk ini bisa dikelola menjadi kompos atau biogas yang bermanfaat bagi masyarakat,” jelas Ledia.

Ledia berharap dengan adanya pengelolaan yang tepat dan bijak dari PD Pasar Bermartabat Kota Bandung selalu perusahaan daerah, dapat menguntungkan pedagang kecil di Pasar Cihargeulis Kota Bandung.

“Pengelolaan yang tepat selain meningkatkan pendapatan perusahaan, juga memeratakan pendapatan pedagang,” harap alumnus Master Psikologi Terapan dari Universitas Indonesia ini. (sumber)

RKA-K/L TA 2016 - KemenPPPA

12 Oktober 2015 – Pada Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi 8 dengan Sesmen Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPP-PA) (https://www.kemenpppa.go.id/), Ledia
menanyakan pendapatan kementerian dan lembaga apakah memiliki rencana cadangan atau tidak. Selaku pimpinan rapat, Ledia menyatakan bahwa Komisi 8 akan mengembalikan dokumen yang telah diberikan dan akan melakukan penjadwalan ulang. [http://chirpstory.com/li/288638]

Rencana Kerja Pemerintah dan Alokasi Anggaran Mitra-Mitra Komisi 8

30 September 2015 – Pada Raker Komisi 8 dengan Direktur Anggaran Kemenkeu, Deputi Bappenas dan Mendagri, Ledia menyayangkan walaupun ada inspektorat jenderal pada setiap kementerian tetapi mereka hanya fokus ke administrasi. [http://chirpstory.com/li/287301]

Komitmen Pemerintah Daerah terhadap Perlindungan Anak

Pada 30 September 2015 - Menurut Ledia, KLA harus dibuat target yang jelas. Ledia juga mempertanyakan program apa yang bisa menangani kekerasan. [sumber]

Pembahasan Kasus Pelanggaran Hak Anak

21 September 2015 – Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi 8 dengan Komisi Nasional Perlindungan Anak dan ASEAN Commission on the Promotion and Protection of the Right of Women and Children (ACWC), Ledia berpendapat bahwa pembekalan mengenai peran keluarga sangat dibutuhkan oleh anak. Ledia juga beranggapan bahwa saat ini banyak orang tua yang hanya memikirkan bagaimana cara untuk mencari uang, tanpa memikirkan kebahagiaan anaknya. Oleh sebab itu, Ledia berharap agar para orang tua di Indonesia dapat diberi pendidikan khusus mengenai peran orang tua sesungguhnya. [sumber]

Panja Perlindungan Anak

21 September 2015 - Dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi 8 dengan Dirjen Dikdasmen, Hamid Muhammad, Dirjen Pendidikan Anak Usia Dini-Pendidikan Masyarakat (PAUD-DIKMAS), dan Dir. Pendidikan Agama Islam (PAI), Ledia mengatakan bahwa ketika PAUD didirikan oleh masyarakat, hal tersebut akan menyebabkan adanya keterbatasan pemahaman pendidikan, maka dari itu bagaimana melindungi anak-anak dari keterpaksaan yang seharusnya belum didapatkan. Dan Ledia juga bertanya bagaimana mengukur keberhasilan pendidikan keluarga dan seperti apa contohnya.

Pada saat Dirjen PAUDNI-Dikmas sedang menyampaikan tanggapannya kepada pertanyaan dari anggota-anggota Komisi 8, Ledia melakukan interupsi untuk menanyakan mengapa yang akan dibagikan hanya hasilnya saja dan tidak sekaligus prosesnya juga, terkait tentang respon Dirjen PAUDNI-DIkmas yang berbicara tentang fungsi dari Direktorat Pendidikan Keluarga. [sumber]

Kelola Pendidikan Islam – Panja Pendis

17 September 2015 – Pada Rapat Dengar Pendapat (RDP) Panja Pendis Komisi 8 dengan Dirjen Pendidikan Islam (Pendis), Ledia menanyakan apa yang menjadi kendala terkait masalah akteditasi. Apakah ada utang tunjangan profesi guru di Kemendikbud atau tidak. Lebih lanjut, Ledia juga menanyakan kapan sebenarnya dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dikeluarkan. [https://chirpstory.com/li/285397]

Perlindungan Anak

17 September 2015 - Pada RDP Komisi 8 Panja Perlindungan Anak dengan BKKBN, Ledia mengingatkan bahwa kita tidak boleh lupa dalam pendidikan, setelah tidak bisa langsung kerja, mereka tidak punya life skills, dan pada kenyataannya banyak juga anak-anak yang sudah lulus tidak memiliki keterampilan untuk bekerja, di sisi lain, ada orang tua yang mengajari anaknya untuk mencari uang sejak dini. Ledia berpendapat bahwa perlu mengambil sebuah jalan tengah, agar anak harus dididik kemudia dilibatkan, contohnya orang tua yang punya warung, lalu anaknya disuruh jaga, maka itu bukan eksploitasi, karena itu juga bisa sebagai pembelajaran membangun sisi kewirausahaan anak. [sumber]

Laporan Keuangan 2014, Semester 1 2015, dan RKA 2016 1 – Dirjen Pendis Kemenag

10 September 2015 – Pada Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi 8 dengan Sekretaris Jenderal dan
Direktorat Jenderal Pendidikan Islam (Dirjen Pendis) Kementerian Agama, Ledia menanyakan pembinaan yang terkait dengan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) asing ini perlu dijelaskan kenapa dengan LSM asing. Ledia juga meluruskan bahwa Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan Badan Layanan Umum (BLU) adalah sumber dana dan bukan pengeluaran. Ledia meminta agar Menag dapat menghindari utang tunjangan profesi. [https://chirpstory.com/li/284771]

Laporan Keuangan 2014 Semester 1 2015 dan RKA 2016

10 September 2015 - Pada RDP Komisi 8 dengan Bimas Islam dan PHU, Ledia menanyakan apa saja temuan dari BPK dan bagaimana tindak lanjutnya. Ledia juga bertanya terkait bisa atau tidaknya dibicarakan dengan Irjen untuk kasus gratifikasi di pernikahan. Ledia mengkritisi bahwa Petugas Pembantu Pencatat Nikah (P3N) statusnya tidak jelas, karena bukan PNS tetapi diminta untuk pencatatan nikah di KUA. Terkait adanya UU Pengelolaan Keuangan Haji, di PHU ada dana haji, maka Ledia menanyakan bagaimana penyelesaiannya, karena jangan sampai hal ini bisa juga membelit ke Bimas, dan Ledia khawatir dengan nomenklaturnya. Ledia menyarankan dengan banyaknya KUA, pegawai KUA, dan lain-lain bisa menjadi catatan untuk Bimas Islam dan ini bisa dibahas ketika konsinyering. [sumber ]

Realisasi Anggaran 2014/2015 - BNPB

31 Agustus 2015 – Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan BNPB, Ledia menganggap ada yang tidak match (sesuai) dengan anggaran awal. Ia merasa ada hal yang bisa diantisipasi untuk anggaran dengan hubungan internasional. Selain itu, Ledia mengungkapkan bahwa dirinya melihat dalam buku biru ada beberapa kegiatan yang tidak perlu dilakukan dan dapat dialokasikan ke bagian lainnya. [sumber]

Pengelolaan Haji dan Umroh

27 Agustus 2015 - Dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi 8 dengan pakar Anggito Abimanyu, Ledia mempertanyakan terkait tugas Amirul Hajj yang menurutnya tidak penting, mubazir dan menghabiskan uang rakyat. Ledia kemudian mengungkapkan bahwa ada tawaran dari pengusaha Arab yang ingin membangun kompleks haji untuk Indonesia, bahkan difasilitasi transportasi kereta dan lain-lain. [sumber]

Tata Kelola Bantuan Pendis

24 Agustus 2015 - Pada RDP Komisi 8 dengan Dirjen Pendis, Ledia menyampaikan bahwa berdasarkan laporan masyarakat untuk penyelenggaran Pendis, perlu adanya penjelasan bantuan di tahun 2015, bantuan Pendis tersebar dimana saja, dan bentuknya apa saja, serta faktor kendalanya apa. Ledia mengkritisi bahwa mekanisme memang sering dilupakan, tetapi itulah yang sering membuat tersandung. Ledia meminta dilaporkan detail universitas mana saja untuk beasiswa, dan perguruan tinggi mana saja untuk disusulkan, perlu laporan detail asal mana, kemana universitasnya untuk progres 5000 doktor, dan Ledia menunggu laporan ini untuk diberikan selama 2 pekan. Ledia juga memberikan kesimpulan bahwa mendorong validasi data pesantren sehingga bantuan dana dapat akuntabel. [sumber ]

Evaluasi Kinerja Kementerian Sosial 2015

6 Juli 2015 – Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi 8 dengan Eselon I Kementerian Sosial (Kemensos), Ledia menanyakan kenaikan anggaran pusat Kemensos akan dikaji berdasarkan ketetuan hukum apa. Ledia menginginkan agar anggaran untuk Humas Sosialisasi Kemensos bisa ditambahkan untuk menunjang kinerja Kemensos. [sumber]

Kemensos - Evaluasi Fungsi dan RKA K/L


6 Juli 2015 - Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi 8 dengan Dirjen Pemberdayaan Sosial (Dayasos) dan Penanggulanan Kemiskinan (Gulkin), Perlindungan dan Jaminan Sosial (Linjamsos), Kepala Badan Pendidikan, Penelitian, dan Penyuluhan Sosial (Kabadiklit), Ledia menduga trilateral meeting hanya harapan palsu. Ia juga memprediksi jika anggaran kementerian sosial dkurangi maka masyarakat yang akan terkena dampaknya. Ledia menanyakan apa desain struktur baru dalam Dirjen Dansosgulkin untuk penanganan fakir miskin dan apayang mendasari pemisahan tersebut karena Ia berpandangan akan lebih masuk akal bila dirjen linjamsos yang mengalami pemisahan. Kepada badiklit, Ledia memandangan idealinya penelitian yang dilakukan adalah untuk menangani Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan mempertanyakan mengapa penelitian Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) sama dengan penelitian di Pendidikan dan Penelitian Kesejahteraan Sosial (diklit kesos). Linjamsos memiliki data Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) namun di badiklit datanya belum divalidasi. Ledia menanyakan apa yang dikejar dari penanganan pekerja migran dan meminta konfirmasi perihal anggaran perlindungan warga negara indonesia di luar negeri apakah sebagian besar untuk protokoler. Ledia bertanya pada Badiklit data dan item apa saja yg dibutuhkan untuk Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas). [sumber]

Rencana Kerja dan Anggaran Dirjen Pendidikan Islam dan Kalitbang Diklat Kemenag

1 Juli 2015 - Pada RDP Komisi 8 dengan Dirjen Pendidikan Islam dan Kalitbang Diklat Kemenag, Ledia tidak setuju jika audit Kemenag melalui e-audit, karena Kemenag belum siap. Ledia juga merasa tidak nyaman dengan kontrol yang dilakukan oleh Irjen. Ledia menyampaikan bahwa di Pendis ada miss
penghitungan Rp1T. Ledia menanyakan apa yang didanai oleh SBSN, dan sumber pendanannya dari siapa. Ledia menjelaskan bahwa tidak akan ada Dana Alokasi Khusus (DAK) melalui Kemenag, sebab Kemenag ini kementerian vertikal bukan teknis. Ledia mempertanyakan program Madrasah Universal tidak dicantumkan lagi, apa sudah hilang atau bagaimana. Ledia berpendapat pengawas dalam perencanaan itu penting. Ledia berpendapat banyak penelitian yang seharusnya lebih real, contoh KUA harus dioptimalisasi seperti apa, Ledia menanyakan hal itu. Ledia menanyakan bukanlah Kemenag dapat melakukan penelitian tentang pernikahan. Ledia berpendapat Kemenag harus melakukan penelitian yang
bermanfaat untuk diri sendiri dan masyarakat. Ledia menyarankan agar jangan Madrasah Insan Cendekia yang dijadikan percontohan apabila kita ingin melakukan pemerataan pendidikan. Ledia
berpendapat radikalisme tidak hanya tentang agama, sebab kegiatan radikal di pendidikan bukan karena agama, tetapi kesenjangan ekonomi. [sumber ]

Sugiayem, Tenaga Kerja Indonesia di Taiwan

26 Juni 2015 - (ANTARA News) - Dua anggota Komisi IX DPR RI Nihayatul Wafiroh dan Ledia Hanifa menjenguk Sugiayem, tenaga kerja Indonesia, yang menjalani perawatan di General Hospital Taoyuan, Taiwan.

"Saya baru bisa menjenguknya di sela-sela padatnya jadwal Asian Women Parliamentary Conference, Jumat (26/6)," kata Nihayah di Taipei, Sabtu.

Dari dokter dan perawat di rumah sakit tersebut, dia mendapatkan keterangan bahwa ada dua kemungkinan penyakit yang diderita Sugiayem, yakni epilepsi akut atau kelainan pada otaknya.

"Untuk memastikan kedua jenis penyakit tersebut, harus dilakukan scan otak. Sayangnya RS Taoyuan tidak memiliki scan tersebut. Epilesinya juga belum ketahuan, apakah ada peradangan di otak atau faktor keturunan," kata legislator yang tinggal sekampung dengan Sugiayem di Dusun Blokagung, Desa Karangdoro, Kecamatan Tegalsari, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, itu.

Saat dijenguk, TKI berusia 40 tahun yang kabur dari rumah majikan karena kerjanya tidak sesuai kontrak dalam keadaan diikat kedua tangan dan kakinya untuk menstabilkan pemasangan alat-alat kesehatan di tubuhnya.

"Selama ini karena mungkin rasa sakit yang hebat, sering kali kaki dan tangannya tidak terkontrol dan itu membahayakan kondisi tubuhnya yang penuh dengan alat-alat bantu. Oleh sebab itu untuk menjaganya tangan dan kaki diikat," ujar Nihayah.

Selama tiga pekan menempati ICU, Sugiayem mengalami perkembangan signifikan. Selang dan alat bantu pernafasan telah dicabut.

"Rencananya sehari setelah pencabutan alat bantu tersebut, Sugiayem akan dipindah ke ruang perawatan biasa. Ketika saya tanya kemungkinan untuk dibawa pulang ke Indonesia, dokter mengatakan harus menunggu sekitar seminggu untuk memastikan kondisinya," kata anggota Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa itu.

Menurut Nihayah, dokter juga menyarankan bahwa selama perjalanan pulang Sugiayem harus dalam posisi tidur, bukan duduk.

Hampir setiap hari pihak rumah sakit mengontak Kantor Dagang dan Ekonomi Indonesia (KDEI) di Taipei untuk menanyakan siapa yang bertanggung jawab atas biaya perawatan Sugiayem.

"Sampai saat ini biaya perawatan telah menghabiskan dana sekitar Rp380 juta dan terus bertambah setiap hari. Bila dibawa pulang, membutuhkan biaya sekitar Rp250 juta sampai Rp300 juta karena harus membeli kursi, tempat tidur khusus, dan alat peralatan," katanya mengungkapkan.

Selain itu, sampai saat ini pula Sugiayem kesulitan mendapatkan pesawat yang bisa membawanya pulang ke Tanah Air dalam keadaan seperti itu.

Sebelum bertolak menuju Taiwan, Nihayah sudah mengontak Menteri Luar Negeri, Menteri Tenaga Kerja, dan Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia.

"Bagaimana pun negara harus hadir untuk melindungi warganya, apa pun statusnya. Jangan hanya persoalan mereka kabur dari majikan, lalu dianaktirikan. Siapa pun mereka dan apapun kondisinya selama mereka memegang KTP dan paspor berlambang Garuda Pancasila, tetaplah warga negara Indonesia," ujarnya. (sumber)

APBN 2015 dan RAPBN 2016 - Kemensos

9 Juni 2015 – Pada Raker Komisi 8 dengan Menteri Sosial, Ledia menyarankan bahwa sebelum meluncurkan program 2016, mohon diperhatikan kriteria kemiskinan karena ada beberapa program yang masih perlu diperhatikan kembali. Menurut Ledia, orientasi rehabilitasi berbasis masyarakat sangat penting, sehingga tidak semuanya dibebankan ke panti. Terkait juru bayar beras miskin (raskin), Ledia berpandangan sebaiknya Kemensos tidak perlu lagi jadi juru bayar raskin. Ledia menanyakan terkait basis data terpadu yang datanya diklaim oleh Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) (http://www.tnp2k.go.id/about) padahal Bu Menteri sudah menganggarkannya. [https://chirpstory.com/li/271555]

Rencana Strategis Kementerian Sosial 2015-2016

23 April 2015 - Menurut Ledia belum ada perhatian khusus dari Menteri Sosial (Mensos) pada internal audit yang harusnya sudah dilakukan. Menurut Ledia sekarang basis kemiskinan adalah pedesaan padahal di perkotaan kemiskinan luar biasa. Ledia menilai masyarakat rentan miskin juga harus diperhatikan. Namun Ledia memandang belum tercermin di dalam program-program Kemensos aspek penguatan kemandirian masyarakat. Contohnya: Ledia menilai kita belum mempunyai pekerja sosial dan rumah rehabilitasi yang memadai. Contoh lainnya: KUBE sebaiknya jangan hanya diterima oleh Kepala Keluarga karena perempuan juga ada yang harus jadi Kepala Keluarga. Namun tidak tercatat dalam Kartu Keluarga (KK) bahwa yang menjadi pencari nafkah adalah non-kepala keluarga.

Ledia saran ke Mensos Program Rumah Tidak Layak Huni harus dilakukan secara masif karena dampaknya sangat banyak. [sumber]

Managing Disaster Risk Nasional - Badan Nasional Penanggulangan Bencana

Pada 15 April 2015 - Ledia mengharapkan strategi efektivitas BNPB dapat lebih ditingkatkan dengan baik saat menghadapi bencana hingga saat pasca-bencana. [sumber]

Rapat Dengar Pendapat Komisi VIII dengan Kemenag, Kemenkes, Kemenhub

27 Januari 2015 - Ledia menegaskan bahwa mengenai Biaya Penyelenggeraan Ibadah Haji (BPIH) tak pernah ditunda oleh DPR, tetapi BPIH menjadi lambat karena Perpres tak segera dikeluarkan oleh Presiden. Ledia meminta Kemenag untuk mendesak Presiden untuk menerbitkan Perppres.

Ia juga menyikapi mengenai posisi tawar Indonesia sebagai negara jemaah haji terbesar, seharusnya bisa bernegosiasi dengan muasasah agar pelayanan bagi Indonesia lebih baik.

Mengenai gangguan jiwa yang banyak diderita jemaah Indonesia, Ledia menanyakan apakah tidak ada health screening terlebih dahulu di Indonesia? [sumber]

RAPBN Tahun 2019 24 September 2018 – Pada RDP Komisi 10 dengan Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf) (http://www.bekraf.go.id/) Ledia mengatakan bahwa dirinya menginginkan sebaran yang baik ke seluruh Indonesia. Mengenai riset edukasi dan pengembangan, menurut Ledia ini perlu dibutuhkan grand design, jadi bagaimana Bekraf dapat mengarahkan dan membantu Dinas Pariwisata untuk ditekankan pada wisata budaya atau sejarah karena Indonesia punya wisata sejarah yang hampir hilang. Ledia juga menyarankan agar membuat museum yang instragamable, itu sebenarnya bagus. Terkait usulan tambahan dari Ledia, Ledia sepakat dengan Ibu Yanti bahwa kita tidak perlu membuat promosi untuk 10 destinasi terbaru dan pembuatan lagunya karena itu sudah urusannya Kementerian Pariwisata. Mengenai sosialisasi, perlu dipastikan agar tepat sasaran sehingga dapat dikelola dengan baik.

31 Januari 2017 - Pada RDP Komisi 8 dengan Dirjen PHU, Ledia menyampaikan di halaman 6 yang berkaitan dengan hutang BPIH jamaah haji, pembayaran sebelum dan sesudah haji. Ledia merasa penasaran juga bagaimanakah bagi hasilnya. Terkait di lembar jawaban, di halaman 7 soal rekonsiliasi data, tentang jamaah yang waiting list, jamaah yang tidak mempunyai data lengkap tetapi ada di Siskohat, Ledia menanyakan apakah hal ini terbayang di Dirjen PHU, karena ada kejadian sudah menunggu 10 tahun, tetapi tiba-tiba namanya hilang. Belum lagi ada jamaah haji yang belum ada di Sistem Koputerisasi Haji Terpadu (Siskohat), tetapi sudah berangkat haji, Ledia berpendapat bahwa hal ini seram dan tak terpikirkan. Terkait di jawaban di halaman 10, yang terkait dengan belanja narkoba, bahwa artinya komunikasi dengan pihak Saudi sangat minim, Ledia juga berpendapat jangan mentang-mentang ada uangnya, maka main dipakai saja, yang artinya uang jamaah yang belum berangkat, belum ada disana. Ledia masih meberikan catatan, yakni membincangkan tentang pendapatan nilai manfaat, jangan sampai memakai indirect cost orang-orang yang belum berangkat, maka Ledia meminta untuk dikaji lebih dalam tentang penggunaan indirect cost untuk lebih baik lagi. Ledia menanyakan untuk ke laporan keuangan tentang honor pengelola keuangan, siapa yang dimaksud dengan pengelola keuangan itu. Ledia menanyakan juga terkait aset haji itu menjadi bagian catatan ke laporan keuangan, maka bagaimana cara untuk mengelolanya. Ledia berpendapat bahwa harusnya menggunakan waktu Hijriyah agar cut off tidak mundur, maka hal ini hendaknya didiskusikan dengan BPK. [sumber]
31 Januari 2017 - Pada RDP Komisi 8 dengan Dirjen PHU, Ledia menyampaikan di halaman 6 yang berkaitan dengan hutang BPIH jamaah haji, pembayaran sebelum dan sesudah haji. Ledia merasa penasaran juga bagaimanakah bagi hasilnya. Terkait di lembar jawaban, di halaman 7 soal rekonsiliasi data, tentang jamaah yang waiting list, jamaah yang tidak mempunyai data lengkap tetapi ada di Siskohat, Ledia menanyakan apakah hal ini terbayang di Dirjen PHU, karena ada kejadian sudah menunggu 10 tahun, tetapi tiba-tiba namanya hilang. Belum lagi ada jamaah haji yang belum ada di Sistem Koputerisasi Haji Terpadu (Siskohat), tetapi sudah berangkat haji, Ledia berpendapat bahwa hal ini seram dan tak terpikirkan. Terkait di jawaban di halaman 10, yang terkait dengan belanja narkoba, bahwa artinya komunikasi dengan pihak Saudi sangat minim, Ledia juga berpendapat jangan mentang-mentang ada uangnya, maka main dipakai saja, yang artinya uang jamaah yang belum berangkat, belum ada disana. Ledia masih meberikan catatan, yakni membincangkan tentang pendapatan nilai manfaat, jangan sampai memakai indirect cost orang-orang yang belum berangkat, maka Ledia meminta untuk dikaji lebih dalam tentang penggunaan indirect cost untuk lebih baik lagi. Ledia menanyakan untuk ke laporan keuangan tentang honor pengelola keuangan, siapa yang dimaksud dengan pengelola keuangan itu. Ledia menanyakan juga terkait aset haji itu menjadi bagian catatan ke laporan keuangan, maka bagaimana cara untuk mengelolanya. Ledia berpendapat bahwa harusnya menggunakan waktu Hijriyah agar cut off tidak mundur, maka hal ini hendaknya didiskusikan dengan BPK. [sumber]

Informasi Pribadi

Tempat Lahir
Jakarta
Tanggal Lahir
Alamat Rumah
Kelurahan Tugu, RT.04/RW.12. Kecamatan Cimanggis. Depok. Jawa Barat
No Telp
081 2100 2570

Informasi Jabatan

Partai
Partai Keadilan Sejahtera
Dapil
Jawa Barat I
Komisi
X - Pendidikan, Kebudayaan, Pariwisata, Ekonomi Kreatif, Pemuda, Olahraga, Perpustakaan