Sikap Terhadap RUU

Masukan dan Pandangan terhadap RUU tentang Pertanahan — Komisi 2 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Pakar Pertanahan (Prof. Farida Patittingi dan Dr. Bernard Limbong)

Sa’duddin mempertanyakan jangka waktu pengembalian hak kepemilikan masyarakat atas tanah.

Tanggapan

Penjelasan Umum RKA K/L dan RKP K/L – Komisi 2 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN, Menteri Sekretaris Negara, Sekretaris Kabinet dan Staf Kepala Presiden

Sadudin mempertanyakan terkait dengan anggaran mengenai program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknus oleh Setkab menjadi tanggung jawabbsiapa. Selama ini KSP belum masuk anggaran, yang menjadi pertanyaan Sadudin darimana anggaran tersebut didapatkan. Sadudin mempertanyakan terkait dengan KSP yang selama ini mengurusi program prioritas pengelolaan isu dan komunikasi, apakah berkaitan erat dengan Sekab.

Pengantar RAPBN Tahun 2016 – Komisi 2 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Dalam Negeri RI dan Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP)

Saduddinmengatakan perlu adnaya evaluasi
otonomi daerah, karena banyak DOB yang tidak memiliki anggaran yang sesuai.

Fit and Proper Test (FPT) Calon Anggota Ombudsman Republik Indonesia (ORI) — Komisi 2 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Calon Anggota ORI atas nama Lely Pelitasari Soebekty

Sa'duddin ingin tahu motivasi Lely mendaftarkan diri menjadi Anggota ORI dan yang akan dilakukan pada saat pertama kali terpilih.

Fit and Proper Test Calon Anggota Ombudsman Republik Indonesia — Komisi 2 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum dengan Calon Anggota Ombudsman Republik Indonesia Atas Nama Anung

Apabila ada aduan terkait oknum penguasa yang memiliki kekuatan politik, Sa'duddin menanyakan apa sikap yang Anung lakukan dan apa motivasi Anung ingin bergabung dengan Ombudsman.

Fit and Proper Test (FPT) Calon Anggota Ombudsman Republik Indonesia (ORI) — Komisi 2 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Calon Anggota ORI atas nama Ahmad Suaedy

Sa’duddin menanyakan negara yang dapat dijadikan contoh oleh Indonesia terkait dengan kinerja Ombudsman serta alasan Indonesia Ombudsman-nya tidak berjalan dengan baik.

Fit and Proper Test Calon Anggota Ombudsman Republik Indonesia — Komisi 2 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum dengan Calon Anggota Ombudsman Republik Indonesia Atas Nama Djuni Thamrin

Sa’duddin menanyakan bagaimana mengelola pelayanan publik yang tepat. Sa’duddin juga mengatakan cara Djuni menjelaskan kepada DPR-RI agar Ombudsman bisa mumpuni.

Monitoring dan Evaluasi Tenaga Penyuluh — Komisi 4 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kemendagri, Kemenkeu, KemenPANRB, BKN, Kementan, KLH, Kementerian Kehutanan dan Kementerian Laut dan Perikanan

Sa’duddin mengatakan bahwa Indonesia adalah negara dengan hutang yang tidak sedikit, oleh karenanya kita harus berpikir tentang penguatan anggaran.

Latar Belakang

Sa'duddin (lahir 2 Juni 1961; umur 53 tahun) adalah mantan Bupati Bekasi periode 2007-2012 yang kini menjadi anggota DPR-RI periode 2014-2019 dari fraksi Parta Keadilan Sosial (PKS). Sa'duddin pernah menjadi guru, berdagang koran di kampung-kampung, dan berjualan buku & majalah di sekolah-sekolah. Ia menamatkan gelar Doktor Bidang Ilmu Pendidikan dari Universitas Negeri Jakarta (UNJ). Saat ini ia memiliki sebuah yayasan Pendidikan berupa Sekolah Islam Terpadu meliputi TKIT, SDIT dan SMPIT serta SMA-IT.

Sa'duddin merupakan anggota Komisi II DPR-RI untuk periode 2014-2019. Pada April 2016, ia dipindahkan bertugas di Komisi IV DPR-RI. 

Pendidikan

UIN Sunan Gunung Djati
STIE-IPWI Jakarta
Universitas Negeri Jakarta

Perjalanan Politik

Anggota FPKS DPRD Kab Bekasi 1999-2004
Anggota FPKS DPRD Kab Bekasi 2004-2007 (ketua DPRD)
Bupati Bekasi 2007-2012
Ketua Dakwah DPD PKS Jabar

Visi & Misi

belum ada

Program Kerja

belum ada

Sikap Politik

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Pilkada Serentak

Pada 31 Maret - 2 April 2015 Sa’duddin menegaskan bahwa apapun kondisi partai politik pada saat itu, penyelenggaraan pilkada serentak tetap harus terlaksana.  Sa’duddin meminta konfirmasi ke KPU apakah diperbolehkan seorang mencalonkan diri menjadi kepala daerah apabila dia adalah seorang anggota keluarga dari petahana yang meninggal dunia.  [sumber]

Perppu Pilkada

Saat rapat Komisi II dengan Mendagri pada 15 Januari 2015 - H Sa'duddin mewakilkan Fraksi PKS untuk menyampaikan sikap terhadap Perppu yang dikeluarkan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono berkaitan dengan UU Pilkada. Pada tanggal 15 Januari 2015, Fraksi PKS menyampaikan bahwa teknis dari Perppu Pilkada agak bermasalah. Tiap point Perppu Pilkada perlu dibahas oleh DPR dengan cermat. (sumber)

Pada tanggal 19 Januari 2015, semua fraksi setuju Perppu diresmikan menjadi UU.  [sumber]

Tanggapan

Isu Tenaga Honorer Kategori 2 (THK2)

Pada 8 April 2015 - Sa’duddin mendukung usulan anggaran down payment (DP) mobil digunakan untuk kebutuhan THK2. Sa’duddin minta penjelasan ke Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) kenapa banyak kasus yang lulus seleksi tapi dibatalkan oleh Kemenpan-RB.  [sumber]