Skip to main content
WikiDPR.orgMendekatkan Rakyat dengan Wakilnya

Surahman Hidayat

PKS - Jawa Barat X

Komisi X - Pendidikan, Kebudayaan, Pariwisata, Ekonomi Kreatif, Pemuda, Olahraga, Perpustakaan

Alat Kelengkapan Dewan: Mahkamah Kehormatan Dewan

TABLE OF CONTENT

    Latar Belakang

    Surahman Hidayat adalah politikus senior dan petinggi dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Surahman terpilih kembali menjadi Anggota DPR-RI periode 2014-2019 untuk Dapil Jawa Barat X setelah memperoleh 68.380 suara. Di periode 2014-2019 ini, Surahman bertugas di Komisi X yang membidangi pendidikan, kebudayaan, pariwisata, ekonomi, pemuda, olahraga dan perpustakaan. 

    Surahman Hidayat terpilih sebagai Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) pada tanggal 30 Oktober 2014. 

    Surahman adalah dosen dan juga bekerja sebagai Ketua Dewan Pengawas Syari'ah Asuransi Tokyo Marine Indonesia. 

    Pendidikan

    • Pesantren Cijantung Utama, Banjarsari.
    • Sarjana Muda IAI Darussalam, Ciamis.
    • S1, S2 dan S3 Fakultas Syari’ah Universitas Al Azhar, Kairo, Mesir

    Perjalanan Politik

    KH. DR. Surahman Hidayat, MA mulai mencuat namanya saat dirinya ditunjuk untuk menggantikan Hidayat Nur Wachid sebagai Ketua Badan Kerjasama Antarparlemen Dewan Pewakilan Rakyat  (BKSAP DPR) terkait dengan majunya Hidayat Nur Wahid dalam provinsi DKI Jakarta 2012. Alasan penggantian ini adalah agar Hidayat lebih konsentrasi pada tugasnya sebagai calon kepala daerah DKI Jakarta dan kerja-kerja BKSAP tidak terbengkalai. 

    Menurut Surahman, politik adalah alat vital untuk perjuangan publik. Namun sayangnya saat ini institusi DPR masih perlu dibangun agar maujud menjadi lembaga politik yang taat hukum dan bermoral. Karena itulah, salah satu tekad yang tertanam kuat di dada Surahman saat ini adalah ingin berdakwah di lingkungan parlemen. 

    Tekad Surahman untuk berda’wah tentunya tak berlebihan, terutama jika kita melihat bekal keilmuan dan pengalaman yang ia miliki. Sejak remaja ia sudah aktif menimba ilmu agama. Ia tercatat pernah berguru pada beberapa orang Kyai.

    Keinginannya untuk berdakwah mengantarkannya untuk menjadi pembicara di beberapa tempat, di antaranya adalah menjadi pembicara pada seminar Ekonomi Syariah dan Utang Luar Negeri di ITS, Surabaya, Juli 2006; Pembicara pada Seminar Peluang Mahasiswa Timur Tengah Pasca Reformasi di Khortum, Sudan, Mei 2007 dan masih banyak lainnya. 

    Surahman aktif sebagai penasihat Partai Keadilan (cikal PKS) Perwakilan Kairo pada tahun 1999. Dia juga menjadi anggota Dewan Syariah PKS, Wakil Presiden Internasional PKS, dan Ketua Dewan Syariah Pusat (DSP) Partai Keadilan Sejahtera. Sekarang, dia merupakan satu dari enam orang anggota Dewan Pimpinan Tinggi Pusat PKS, organ paling menentukan PKS setelah Majelis Syura.

    Selain di PKS, dia berkecimpung mengembangkan ekonomi syariah. Surahman adalah anggota Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia, anggota Dewan Pakar Persatuan Umat Islam Indonesia (PUI) dan Dewan Pakar Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia.

    Surahman juga Ketua Dewan Pengawas Syari’ah Assuransi Tokyo Marine Indonesia, Cabang Syari’ah, Ketua Dewan Pengawas Syari’ah Hotel Sofyan Group, Jakarta, Anggota Dewan Pengawas Syari’ah Bank DKI Syari’ah, Jakarta, dan konsultan di lembaga Pos Keadilan Peduli Umat (PKPU).

    Visi & Misi

    Bagi Surahman, politik adalah alat vital untuk perjuangan publik. DPR masih harus dibangun agar maju menjadi lembaga politik yang taat hukum dan bermoral. Surahman ingin berdakwah di lingkungan parlemen. (sumber)

    Program Kerja

    belum ada

    Sikap Politik

    belum ada

    Tanggapan

    Anggaran Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

    16 Juni 2016 - Hidayat menyatakan bahwa berkurangnya anggaran tidak boleh menyangkut anggaran guru dan siswa. Selain itu, kualitas pendidikan perlu ditingkatkan dan adanya pembinaan patriotisme dan nasionalisme.  [sumber]

    Program Indonesia Pintar & Ujian Nasional tingkat SMP

    26 Mei 2016 - Menurut Surahman Hidayat, ironi soal prestasi kejujuran naik, tetapi nilai turun. Seharusnya, jika jujur nilai tentu naik bukan turun, hal inilah yang menggelitik bagi Suharman. Surahman menyarankan perlu adanya pertimbangan nilai akumulatif sebab ada temuan kecurangan di lapangan, bagi sesama peserta ujian. Ada yang mencontek feeding dengan temannya yang shift siang. Tentunya kelemahan ini perlu dikaji dengan pengefektifan aspek pengawasan, yaitu trilogi pengawasan terutama pengawasan masyarakat (orang tua). Menjawab pernyataan Nuroji, mengenai adanya siswa yang kesulitan menjawab karena gurunya tidak pandai menjelaskan. Terkait Program Indonesia Pintar (PIP), Surahman menyatakan adanya peningkatan meski selalu ada kasus. Surahman juga berpendapat bahwa masih ada banyak anak yang terdaftar belum cair di bank mitra meminta penjelasan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) atas hal tersebut dan benar atau tidaknya kurang kooperatif dari bank mitra. Seharusnya, jika syarat-syarat sudah dipenuhi, harus ada advokasi lagi, supaya tidak menambah beban pekerjaan.  [sumber]

    Evaluasi Kinerja Perpustakaan Nasional Republik Indonesia

    23 Mei 2016 - Surahman berharap dokumen-dokumen yang akan datang bisa dikoreksi dan diubah menjadi lebih baik.  [sumber]

    Pengambilan Suara Mahkamah Kehormatan Dewan Untuk Kelanjutan Kasus Pencatutan Nama Presiden RI oleh Ketua DPR

    1 Desember 2015 - Surahman Hidayat mengambil suara untuk melanjutkan  sidang dan mengesahkan jadwal persidangan MKD terkait dengan kasus pencatutan nama Presiden RI oleh Ketua DPR. (sumber)

    Rencana Strategis Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi 2015-2019

    Pada 16 April 2015 - Bagaimana dengan proses akreditasi ijazah dari luar negeri? Penggunaan gelarnya bagaimana? Terkait Ujian Nasional, apakah sudah ada MoU tentang hasil Ujian Nasional untuk penerimaan Perguruan Tinggi?  [sumber]

    Anggaran Perpustakaan Nasional RI

    Pada 5 Februari 2015 Surahman berharap jajaran PNRI bersemangat untuk meluaskan perpustakaan. Surahman saran agar PNRI mengembangkan perpustakaan desa keliling.  [sumber]

    Rapat Kerja Komisi 10 dengan Mendikbud

    Pada 6 April 2015 - Surahman menanyakan kebenaran isu bahwa akan ada penghapusan mata pelajaran pendidikan agama.  [sumber]

    27 Januari 2015, di rapat kerja dengan Kementerian Pendidikan - Surahman mendukung usulan Wajib Belajar 12 tahun, namun menekankan pentingnya program Wajib Belajar 9 tahun terlebih dulu.  [sumber]




    Silahkan login terlebih dahulu untuk memberikan komentar.