Informasi Pribadi
Informasi Jabatan
Sikap Terhadap RUU
Laporan Panja mengenai RUU tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah, Pendapat Mini Fraksi-Fraksi, Pandangan Pemerintah dan lain-lain – Rapat Kerja (Raker) Komisi 8 dengan Menteri Agama, Menteri Kesehatan, Menteri Dalam Negeri, Menteri Perhubungan, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menteri Keuangan, dan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
Menurut Surahman, diperlukannya ketegasan dalam penegakan hukum agar masyarakat terlindungi dari penyelenggara haji dan umrah yang nakal. Oleh kaerna itu, Fraksi PKS menyetujui RUU tentang PIHU untuk dapat dibahas ditingkat II untuk dapat disahkan menjadi UU dalam Rapat Paripurna.
Tanggapan
Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2016 — Komisi 8 DPR RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Irjen, Kepala Badan Litbang dan Diklat, dan Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama
Hidayat mengatakan bagaimana kualitas sekolah pendidikan agama Indonesia, apakah sudah unggul dan sejauh mana program perguruan tinggi bertaraf internasional yang dapat direncanakan. Selain sanitasi, Hidayat mengusulkan adanya perpustakaan di pesantren. Hidayat berpendapat hal yang perlu diteliti oleh Litbang adalah permasalahan pendidikan islam di Indonesia.
Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun Anggaran 2017 — Komisi 10 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Pariwisata
Surahman menjelaskan bahwa masih perlu penguatan di aspek koordinasi dengan stakeholders tentang pengurangan anggran, kita perlu mencari program mana yang bila dikurangi tidak berdampak besar. Kita ingin keamanan dari wisman luar ini. Mereka ingin dagang tapi dagang barang itu.
Evaluasi Pelaksanaan APBN dan Daya Serap APBN Perubahan TA 2016, Realisasi Target Kinerja, dan Persiapan Pelaksanaan APBN TA 2017 — Komisi 10 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI
Surahman mengatakan bahwa pemerataan guru harus ada di daerah-daerah agar kuantitasnya terpenuhi dan kualitas guru juga harus menjadi perhatian dari Kemendikbud. Mengenai pendidikan karakter, Surahman mengharapkan agar dikondisikan karakter-karakter yang belum kondusif. Selain pendidikan karakter, ia juga menekankan terkait Program Pemberantasan Buta Huruf, Revitalisasi Museum, Sosialisasi Budaya Anti Korupsi, Data Anak Yatim, dan Perbaikan Kurikulum.
Kenaikan Uang Kuliah Tunggal Perguruan Tinggi Negeri dan Penambahan Perguruan Tinggi Swasta — Komisi 10 DPR-RI Rapat Kerja dengan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi
Surahman menanyakan apakah aspek program termasuk rencana regulasi dari target tidak perlu disiapkan. Menurut Surahman, perlu direncanakan regulasi yang mendukung. Taman saintek harus diberi gambaran yang lebih jelas.
Pendalaman Rencana Kerja Anggaran (RKA) Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) 2018 — Komisi 8 DPR RI Rapat Dengar Pendapat dengan Dewan Pengawas dan Kepala Badan Pelaksana BPKH
Surahman menanyakan soal kesiapan BPKH untuk serah terima aset serta perhitungan kompensasi 3,5 juta rupiah. Sebab, ia memastikan kemanfaatan bagi umat.
Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Sosial Tahun 2018 — Komisi 8 DPR RI Rapat Kerja dengan Menteri Sosial
Surahman mengatakan jika dalam suatu negara ada lansia yang bisa dirumahkan artinya negara tersebut sudah baik dalam memperhatikan lansia, Surahman meminta pandangan Menteri Sosial terkait hal tersebut.
Pembicaraan Pendahuluan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun Anggaran 2019 dan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2019 — Komisi 8 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Agama
Surahman mengatakan konseling pra nikah perlu perhatian khusus, karena data menunjukkan perceraian naik sebagai lanjutan dari pertengkaran. Keniscayaan dan monitoring fungsi kinerja KUA pra dan pasca nikah menyangkut masa depan generasi. Surahman mengatakan setuju FKUB ditingkatkan agar menghindari gesekan umat beragama. Surahman meminta pembuatan list Ustadz dilanjutkan berupa database.
Laporan Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1439 H/2018 M dan Pembicaraan Pendahuluan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) Tahun 1440 H/2019 M — Komisi 8 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Agama, Menteri Kesehatan, dan Dirjen Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan
Surahman setuju dengan adanya feasibility vaksin. Ia mendapatkan masukan dari jamaah mengenai penambahan paramedis dan untuk dokter sudah cukup. Ia juga mengatakan agar jumlah bus shalawat ditambah. Ia menyampaikan bahwa Indonesia tidak bisa lepas kerjasama dari pihak Saudi dan harus berupaya pada posisi lebih kuat dalam hal diplomasi, dll.
Pendahuluan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (RAPBN) dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2020 — Komisi 8 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Agama Republik Indonesia
Sedikit berbeda dengan yang lain, Surahman berpendapat mengenai prestasi Kemenag yang terganggu apabila dilihat dari perspektif kualitatif. Surahman mengatakan sehubungan dengan promosi jabatan dari Eselon I ke Eselon II, terdapat sebuah pertanyaan mengenai kehebohan itu dampak dari sebagian regulasi atau justru keputusan Menag. Mengenai prestasi kuantitatif dari Kemenag sendiri terkait suap menyuap dalam kenaikan pegawai eselon, menurut Surahman hal itu sedikit mencoreng citra dari Kemenag. Dalam indeks program Kemenag, Surahman menyarankan agar Kemenag menambahkan indeks kesalehan dari aparatur, sehingga dapat menjadi indikasi keseriusan bagi Kemenag. Lalu terkait program, Surahman merasa pembiayaan bagi 18 penyuluh di setiap kecamatan sedikit aneh, karena Surahman merasa jumlah desa itu terlalu banyak, sedangkan anggarannya sangat sedikit. Oleh karena itu, Surahman mempertanyakan mengenai berapa banyak kebutuhan dari penyuluh yang sebenarnya. Surahman juga mempertanyakan mengenai kebutuhan 14.000 CPNS yang masih belum terpenuhi kebutuhannya secara sepenuhnya. Surahman mengatakan dirinya masih bingung dengan jumlah pasti dari kebutuhan guru madrasah yang masih sering menjadi permasalahan tersendiri. Terakhir, Surahman masih mempermasalahkan mengenai PNS di Kemenag yang cukup aktif tetapi menyepelekan penyuluhan peningkatan keagamaan.
Efektivitas Rencana Kerja dan Anggaran 2019 — Komisi 8 DPR RI Rapat Dengar Pendapat dengan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH)
Surahman memberikan apresiasi atas prestasi WTP dan ISO serta mengharapkan perkembangan positif. Lalu ia meminta BPKH fokus pada kemaslahatan umat agar doa umat tak berkurang. Surahman juga meminta penjelasan soal virtual account tak mencapai target.
Pagu dan Persetujuan Anggaran Tahun 2020 — Komisi 8 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)
Surahman menyampaikan, Indonesia mempunyai rejeki dengan posisi didalam central bencana dan hal ini disyukuri saja tetapi akan terus terulang lagi bencana. Surahman berpendapat, upaya untuk merapikan manajemen adalah dengan meningkatkan koordinasi Pemda dan pihak - pihak lain.
Kebijakan dan Strategi 2019-2024 – Komisi 2 DPR RI Rapat Kerja dengan Menteri Dalam Negeri RI/Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan
Surahman menanyakan adanya kemungkinan kerjasama dengan Komisi 2 DPR RI untuk pengembangan infrastruktur dan sarana prasarana demi sinergitas. Ia juga menanyakan antisipasi pada ancaman yang menganggu masyarakat di daerah perbatasan. Terkait dengan moratorium daerah, menurut Surahman perlu ada kajian objektif yang bisa dipertanggungjawabkan. Soal Pemilu, Surahman menanyakan langkah antisipasi dari Kemendagri agar tidak menimbulkan masalah.
Evaluasi Kinerja dan Rencana Kerja – Komisi 2 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) dan Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia (LAN RI)
Surahman menanyakan mengenai tugas dari kearsipan karena menurutnya memori kolektif bangsa, budaya bangsa, dan integritas bangsa sangat penting. Ia juga menanyakan koordinasi dan sinergitas yang dilakukan ANRI dengan pemangku kepentingan lainnya seperti Perpusnas. Kemudian ia menanyakan mengenai pernah tidaknya terjadi kasus kecelakaan arsip seperti arsip yang hilang, rusak, atau dipalsukan. Ia menanyakan keotentikan arsip Indonesia Raya dan isu hilangnya supersemar. Menurutnya, tidak semua hal yang didokumentasikan perlu diarsipkan. Jadi, ia menanyakan kriteria dokumentasi yang perlu diarsipkan dari masa orde lama, orde baru, sampai reformasi.
Rencana Strategis Kementerian Agraria dan Tata Ruang RI / Kepala Badan Pertahanan Nasional Kedepan - Komisi 2 DPR RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Agraria dan Tata Ruang RI / Kepala Badan Pertahanan Nasional
Dalam halaman 6 pada bahan paparan Menteri ATR/Kepala BPN menyebutkan isu-isu strategis yang bersifat ihternal yaitu ketimpangan penguasaan dan kepemilikan tanah, yang artinya belum ada keadilan. Surahman menanyakan terkait solusi seperti apa untuk menegakkan keadilan dalam hal itu.
Rencana Strategis TA 2020-2024 dan Isu-Isu Aktual - Komisi 2 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Ombudsman RI
Surahman mengatakan realisasi dari perlindungan Pemerintah terhadap rakyat yang sangat penting. Dukungan untuk ORI yang lebih berdaya akan disetujui.
Aset Negara - Rapat Kerja Komisi 2 DPR RI dengan Kementerian Sekretariat Negara dan Sekretaris Kabinet
Surahman berpendapat setelah melihat pemaparan tadi, bahwa negara dirugikan, karena dengan aset tersebut tidak memberikan keuntungan yang signifikan untuk APBN.
Latar Belakang
Surahman Hidayat adalah politikus senior dan petinggi dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Surahman terpilih kembali menjadi Anggota DPR-RI periode 2019-2024 untuk Dapil Jawa Barat X setelah memperoleh 113.376 suara. Pada periode ini, Surahman bertugas di Komisi II yang membidangi Pemerintah Dalam Negeri dan Otonomi Daerah, Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Kepemiluan, Pertanahan dan Reforma Agraria.
Surahman Hidayat pernah menjabat sebagai Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan DPR-RI.
Surahman adalah dosen dan juga bekerja sebagai Ketua Dewan Pengawas Syari'ah Asuransi Tokyo Marine Indonesia.
Pendidikan
- Pesantren Cijantung Utama, Banjarsari.
- Sarjana Muda IAI Darussalam, Ciamis.
- S1, S2 dan S3 Fakultas Syari’ah Universitas Al Azhar, Kairo, Mesir
Perjalanan Politik
KH. DR. Surahman Hidayat, MA mulai mencuat namanya saat dirinya ditunjuk untuk menggantikan Hidayat Nur Wachid sebagai Ketua Badan Kerjasama Antarparlemen Dewan Pewakilan Rakyat (BKSAP DPR) terkait dengan majunya Hidayat Nur Wahid dalam provinsi DKI Jakarta 2012. Alasan penggantian ini adalah agar Hidayat lebih konsentrasi pada tugasnya sebagai calon kepala daerah DKI Jakarta dan kerja-kerja BKSAP tidak terbengkalai.
Menurut Surahman, politik adalah alat vital untuk perjuangan publik. Namun sayangnya saat ini institusi DPR masih perlu dibangun agar maujud menjadi lembaga politik yang taat hukum dan bermoral. Karena itulah, salah satu tekad yang tertanam kuat di dada Surahman saat ini adalah ingin berdakwah di lingkungan parlemen.
Tekad Surahman untuk berda’wah tentunya tak berlebihan, terutama jika kita melihat bekal keilmuan dan pengalaman yang ia miliki. Sejak remaja ia sudah aktif menimba ilmu agama. Ia tercatat pernah berguru pada beberapa orang Kyai.
Keinginannya untuk berdakwah mengantarkannya untuk menjadi pembicara di beberapa tempat, di antaranya adalah menjadi pembicara pada seminar Ekonomi Syariah dan Utang Luar Negeri di ITS, Surabaya, Juli 2006; Pembicara pada Seminar Peluang Mahasiswa Timur Tengah Pasca Reformasi di Khortum, Sudan, Mei 2007 dan masih banyak lainnya.
Surahman aktif sebagai penasihat Partai Keadilan (cikal PKS) Perwakilan Kairo pada tahun 1999. Dia juga menjadi anggota Dewan Syariah PKS, Wakil Presiden Internasional PKS, dan Ketua Dewan Syariah Pusat (DSP) Partai Keadilan Sejahtera. Sekarang, dia merupakan satu dari enam orang anggota Dewan Pimpinan Tinggi Pusat PKS, organ paling menentukan PKS setelah Majelis Syura.
Selain di PKS, dia berkecimpung mengembangkan ekonomi syariah. Surahman adalah anggota Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia, anggota Dewan Pakar Persatuan Umat Islam Indonesia (PUI) dan Dewan Pakar Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia.
Surahman juga Ketua Dewan Pengawas Syari’ah Assuransi Tokyo Marine Indonesia, Cabang Syari’ah, Ketua Dewan Pengawas Syari’ah Hotel Sofyan Group, Jakarta, Anggota Dewan Pengawas Syari’ah Bank DKI Syari’ah, Jakarta, dan konsultan di lembaga Pos Keadilan Peduli Umat (PKPU).
Visi & Misi
Bagi Surahman, politik adalah alat vital untuk perjuangan publik. DPR masih harus dibangun agar maju menjadi lembaga politik yang taat hukum dan bermoral. Surahman ingin berdakwah di lingkungan parlemen. (sumber)
Program Kerja
belum ada
Sikap Politik
belum ada
Tanggapan
Anggaran Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
16 Juni 2016 - Hidayat menyatakan bahwa berkurangnya anggaran tidak boleh menyangkut anggaran guru dan siswa. Selain itu, kualitas pendidikan perlu ditingkatkan dan adanya pembinaan patriotisme dan nasionalisme. [sumber]
Program Indonesia Pintar & Ujian Nasional tingkat SMP
26 Mei 2016 - Menurut Surahman Hidayat, ironi soal prestasi kejujuran naik, tetapi nilai turun. Seharusnya, jika jujur nilai tentu naik bukan turun, hal inilah yang menggelitik bagi Suharman. Surahman menyarankan perlu adanya pertimbangan nilai akumulatif sebab ada temuan kecurangan di lapangan, bagi sesama peserta ujian. Ada yang mencontek feeding dengan temannya yang shift siang. Tentunya kelemahan ini perlu dikaji dengan pengefektifan aspek pengawasan, yaitu trilogi pengawasan terutama pengawasan masyarakat (orang tua). Menjawab pernyataan Nuroji, mengenai adanya siswa yang kesulitan menjawab karena gurunya tidak pandai menjelaskan. Terkait Program Indonesia Pintar (PIP), Surahman menyatakan adanya peningkatan meski selalu ada kasus. Surahman juga berpendapat bahwa masih ada banyak anak yang terdaftar belum cair di bank mitra meminta penjelasan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) atas hal tersebut dan benar atau tidaknya kurang kooperatif dari bank mitra. Seharusnya, jika syarat-syarat sudah dipenuhi, harus ada advokasi lagi, supaya tidak menambah beban pekerjaan. [sumber]
Evaluasi Kinerja Perpustakaan Nasional Republik Indonesia
23 Mei 2016 - Surahman berharap dokumen-dokumen yang akan datang bisa dikoreksi dan diubah menjadi lebih baik. [sumber]
Pengambilan Suara Mahkamah Kehormatan Dewan Untuk Kelanjutan Kasus Pencatutan Nama Presiden RI oleh Ketua DPR
1 Desember 2015 - Surahman Hidayat mengambil suara untuk melanjutkan sidang dan mengesahkan jadwal persidangan MKD terkait dengan kasus pencatutan nama Presiden RI oleh Ketua DPR. (sumber)
Rencana Strategis Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi 2015-2019
Pada 16 April 2015 - Bagaimana dengan proses akreditasi ijazah dari luar negeri? Penggunaan gelarnya bagaimana? Terkait Ujian Nasional, apakah sudah ada MoU tentang hasil Ujian Nasional untuk penerimaan Perguruan Tinggi? [sumber]
Anggaran Perpustakaan Nasional RI
Pada 5 Februari 2015 Surahman berharap jajaran PNRI bersemangat untuk meluaskan perpustakaan. Surahman saran agar PNRI mengembangkan perpustakaan desa keliling. [sumber]
Rapat Kerja Komisi 10 dengan Mendikbud
Pada 6 April 2015 - Surahman menanyakan kebenaran isu bahwa akan ada penghapusan mata pelajaran pendidikan agama. [sumber]
27 Januari 2015, di rapat kerja dengan Kementerian Pendidikan - Surahman mendukung usulan Wajib Belajar 12 tahun, namun menekankan pentingnya program Wajib Belajar 9 tahun terlebih dulu. [sumber]