Partai Keadilan Sejahtera - Jawa Barat XI

Sikap Terhadap RUU

Rancangan Undang Undang (RUU) Sistem Perbukuan (Sisbuk) — Komisi 10 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kabalitbang Kemendikbud RI

Iman menjelaskan pengaturan buku impor untuk pendidikan bagaimana membedakan buku pendidikan dan buku umum.

Tanggapan

Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan atas APBN Tahun 2014, Evaluasi Kurikulum 2013, dll — Komisi 10 DPR RI Rapat Kerja dengan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

Sohibul mengatakan mengapa indeks integritas sekolah swasta lebih baik dari sekolah negeri, padahal sekolah negeri dibiayai negara. Sohibul meminta ada roadmap yang lebih jelas terkait pemerataan SD.

Biaya Operasional Perguruan Tinggi Negeri — Komisi 10 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Perguruan Tinggi Negeri

Sohibul mengatakan nanti akan dicarikan formula yang pas karena Komisi 10 masih mencari bentuk penyebabnya, baru masuk tahun ke-4. Ia mengatakan masukan dari Unpar akan diproses karena Komisi 10 berpedoman kepada Permen yang lama Tahun 2013. Ia meminta dibuatkan matriks data sekitar 4 tahun diberlakukannya BOPTN, kecuali untuk Unpar yang baru 2 tahun. Ia mengatakan Pak Basyir ini bagus sekali pidatonya. Ia berharap suatu saat nanti Pak Basyir menjadi Menteri Pendidikan. Ia mengatakan pernyataan penutup sudah merangkum semuanya. Ia menyampaikan rumus sudah bagus karena ada alokasi dasar, alokasi afirmasi, dan alokasi insentif, tetapi mungkin komponen dalam alokasi yang bermasalah.

Latar Belakang

Muhammad Sohibul Iman lahir di Tasikmalaya, 5 Oktober 1965. Sohibul terpilih kembali menjadi Anggota DPR-RI periode 2014-2019 dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) untuk Dapil Jawa Barat XI setelah memperoleh 42,533 suara. Pada periode 2009-2014, Sohibul terpilih dari Dapil berbeda yaitu DKI II.  Sohibul menjabat sebagai Wakil Ketua DPR-RI dan bertugas di Komisi XI yang membidangi keuangan, perencanaan pembangunan dan perbankan. 

Di periode 2014-2019, Sohibul ditugaskan untuk menjadi Wakil Ketua Komisi X DPR-RI yang membidangi pendidikan, kebudayaan, pemuda dan olahraga, ekonomi kreatif dan pariwisata. Pada Paripurna ke-98 yang berlangsung pada 30 Mei 2017 Sohibul Iman tidak lagi menjadi anggota DPR dan digantikan oleh Toriq Hidayat sebagai PAW. [sumber]

Pendidikan

S1, Bachelor of Engineering, Waseda University, Tokyo (1992)

S2, Master of Engineering, Takushoku University, Tokyo (1994)

S3, Ph.D., Graduate School of Knowledge Science, JAIST (2004)

Perjalanan Politik

Sohibul Imam adalah salah satu putra tercerdas Indonesia. Beliau adalah Pelajar Terbaik ke-2 se Jawa Barat di 1984 dan di tahun 1994 berkarir sebagai peneliti di Badan Koordinator Survei Tanah Nasional (BAKORSUTANAL) dan di Badan Penelitian Pengembangan Teknologi (BPPT) di 1998.  Sohibul menjabat sebagai Rektor di Universitas Paramadina di 2005-2007.

Sohibul aktif di MITI sejak 2000. Sohibul ikut pula menjadi salah satu penggerak Yayasan Nurul Fikri. Dirinya menjabat Wakil Ketua DPR menggantikan Anis Matta, karena Anis Matta menggantikan posisi Luthfi Hasan Ishaq sebagai Presiden PKS. Dirinya menjadi wakil pimpinan sidang saat berlangsungnya rapat paripurna pengambilan keputusan RUU Pilkada. Sikap dirinya searah dengan sikap fraksi PKS, yaitu mendukung pilkada melalui DPRD.

Sohibul Iman dipilih sebagai Presiden Partai Keadilan Sosial (PKS) pada tanggal 10 Agustus 2015 menggantikan Anis Matta. Hal tersebut diumumkan di Bandung, Jawa Barat. (sumber)

Visi & Misi

belum ada

Sikap Politik

belum ada

Tanggapan

Menyikapi Aksi Demonstrasi Penistaan Agama (4 November 2016)

3 November 2016 - (TEMPO.CO) - Presiden Partai Keadilan Sejahtera, Sohibul Imam, memastikan aksi demonstrasi yang dilakukan beberapa organisasi Islam pada 4 November bukan gerakan politik. Aksi unjuk rasa  itu adalah hak konstitusi warga negara untuk menyuarakan aspirasinya.

"Ini harus dipisah betul dengan politik. Karena itu, kami sebagai pimpinan parpol, berhati-hati, karena takut ini dibawa ke aspek politik. Kalau sudah dimasuki politik ini semrawut," ujar Sohibul setelah pertemuan dengan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto di kantor DPP PKS, Jakarta, Selasa 1 November 2016.

Menurut Sohibul, aksi ini adalah pelajaran untuk banyak pihak. Penegak hukum mempercayai dapat menurunkan tensi menjelang demonstrasi tersebut. "Kita juga harus mencegah jangan sampai ada pihak yang menunggangi ini semua untuk kepentingan sesaat."

Sohibul mengingatkan agar berbagai pihak untuk tidak mengintervensi kasus hukum Ahok yang ditangani kepolisian. "Mari sama-sama untuk tidak intervensi proses hukum. Para penegak hukum jangan main politik," ujar Sohibul.

Sebelumnya, Front Pembela Islam menilai calon inkumben Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama menistakan agama karena meminta warga jangan mau dibohongi orang menggunakan surat Al-Maidah ayat 51 yang ditafsirkan soal pemilihan pemimpin nonmuslim. Beberapa ormas Islam berencana menggelar demonstrasi pada 4 November mendatang.

Ucapannya itu membuat sejumlah kelompok masyarakat geram dan melaporkan Ahok ke kepolisian. Ahok menyatakan tidak bermaksud untuk melecehkan agama Islam ataupun Al-Quran. Meskipun telah meminta maaf, Juru bicara Markas Besar Polri, Inspektur Jendral Boy Rafly Amar, memastikan proses penyelidikan atas dugaan penistaan yang dilakukan Ahok terus berlanjut.

Sohibul memperingatkan agar berbagai pihak untuk tidak mengintervensi kasus hukum Basuki yang ditangani kepolisian. "Mari sama-sama untuk tidak intervensi proses hukum. Para penegak hukum jangan main politik," ujar Sohibul menutup.  [sumber]

Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri (BOPTN)

2 Juli 2015 - Sohibul Iman apresiasi pemaparan dari Rektor Universitas Tadulako, Ir. Burhanuddin Nasir. Sohibul Iman berharap Rektor Nasir kelak nanti menjadi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Menurut Sohibul Iman rumus perhitungan BOPTN sudah bagus karena sudah ada alokasi dasar, alokasi umum afirmasi dan alokasi insentif. Namun demikian Sohibul Iman menilai mungkin komponen dalam alokasi itu sendiri yang ada masalah dan perlu ditinjau lebih dalam. Sohibul Iman minta kepada 7 rektor-rektor universitas negeri untuk dibuatkan matriks data-data BOPTN sejak 4 tahun diberlakukannya BOPTN, kecuali untuk Universitas Palangka Raya yang baru menerima BOPTN selama 2 tahun.  [sumber]

Kasus Pengaturan Pertandingan Sepakbola Indonesia-Vietnam di SEA GAMES 2015

17 Juni 2015 - (JawaPos) - Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Sohibul Iman meminta saksi dugaan pengaturan pertandingan (match fixing) sepakbola Indonesia versus Vietnam dalam SEA Games 2015 lapor ke pihak berwajib.

“Bagusnya, saksi laporkan itu ke polisi dan pihak berwenang lainnya agar tidak menjadi fitnah," kata Sohibul Iman di Gedung DPR, Senayan Jakarta, Rabu (17/6).

Menurut politikus PKS ini, melaporkan dugaan pengaturan pertandingan, merupakan cara terbaik untuk memastikan adanya mafia sepakbola.

”Nanti di sana dibuktikan apakah mafia ini ada, atau yang laporan ini punya data valid atau tidak. Kita selama ini dengar ada mafia, tapi tidak tahu sosoknya seperti apa,” tegas mantan Wakil Ketua DPR ini.

Dia menambahkan, masalah tersebut harus dituntaskan lewat jalur hukum jika memang terbukti. Dia berharap, mafia sepakbola yang mengatur skor pertandingan bisa diberantas.

”Ini kan sudah kita terpuruk di SEA Games terus sekarang diindikasikan macam-macam. Ini yang harus dibersihkan kalau kita ingin bangun sepakbola yang lebih baik,” tegas Sohibul. (sumber)

Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Pada 7 April 2015 - Sohibul menggaris bawahi bahwa Surat dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) tercatat bahwa anggaran Kemendikbud sebesar Rp.53,278 triliun. Tetapi angka tersebut masih termasuk anggaran tunjangan pegawai Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi (Dikti) sebesar Rp.1,2 triliun. Yang semula dibahas oleh Komisi 10 disini adalah Rp.52 triliun, tapi saat UU keluar ada anggaran sebesar Rp.53,2 triliun, jadi akhirnya Rp.1,2 triliun di-freeze. Menurut Sohibul Tunjangan Kinerja (Tukin) Dikti akan dibayar oleh Menteri Keuangan langsung. Sohibul saran untuk Komisi 10 bahas tentang pergeseran anggaran akibat restrukturisasi Kemendikbud dan Kemristekdikti.  [sumber]

Kualitas Pengajar di Perguruan Tinggi

Pada 1 April 2015 - Sohibul menilai scope penelitian perlu diperluas. Namun Sohibul setuju bahwa kuantitas SKS diturunkan tapi kualitas ditingkatkan. Sohibul minta sampaikan pesan ke Pemerintah agar anggaran Program Indonesia Pintar jangan ambisius nilainya karena akan kami manfaatkan untuk program Anda mengenai kualitas guru.  [sumber]

Status Pendidik di Perguruan Tinggi Negeri Baru

31 Maret 2015 - Menurut Sohibul para PTNB wajib juga bertemu dengan Komisi 2 untuk memperjuangkan status pendidiknya.  [sumber]

Anggaran Kementerian Pemuda dan Olahraga

Pada 5 Februari 2015 - Sohibul Iman menilai Pekan Olahraga Nasional (PON) dan South East Asian GAMES (SEA GAMES) adalah diluar kepentingan dan prioritas Kemenpora. Sohibul Iman juga minta klarifikasi kenapa Kemenpora baru sekarang mengusulkan tambahan anggaran buat penyelenggaraan PON 2016 padahal Pemerintah Daerah Jawa Barat sudah mengajukan sejak 2014.  [sumber] 

Rapat Kerja Komisi 10 dengan Mendikbud

Dalam rapat kerja Komisi 10 dengan Kementerian Pendidikan 27 Januari 2015 - Sohibul mengusulkan adanya pengembangan kurikulum yang mencakup 25 tahun pendidikan anak, agar lebih menyeluruh.

Ia juga setuju dengan penerapan Kurikulum 2013 secara bertahap. Menurutnya ini sesuai dengan yang ia sarankan, walaupun titik-titik pencapaiannya memiliki sedikit perbedaan.   [sumber]

Kinerja PSSI

Pada 15 Januari 2015 - Mohamad Sohibul Iman prihatin bahwa metode pembayaran untuk organisasi sebesar PSSI masih menggunakan tunai (cash) bukan transfer bank. Sohibul menghimbau PSSI untuk implementasi komputerisasi secepatnya.  [sumber]