Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
Partai Keadilan Sejahtera - Jawa Tengah V
Komisi I - Pertahanan, Intelijen, Luar Negeri, Komunikasi dan Informatika
           


Informasi Pribadi

Tempat Lahir
Purworejo
Tanggal Lahir
25/08/1968
Alamat Rumah
Totosari, RT.04/RW.14, Kelurahan Pajang. Kecamatan Laweyan. Surakarta. Jawa Tengah
No Telp

Informasi Jabatan

Partai
Partai Keadilan Sejahtera
Dapil
Jawa Tengah V
Komisi
I - Pertahanan, Intelijen, Luar Negeri, Komunikasi dan Informatika

Latar Belakang

Abdul Kharis Almasyhari, S.E, MSi terpilih menjadi Anggota DPR-RI periode 2014-2019 dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dari Dapil Jawa Tengah V setelah memperoleh 34.320 suara. Dapil Jawa Tengah V dikenal sebagai Dapil Neraka karena banyak tokoh-tokoh nasional yang mencalonkan diri dari Dapil ini seperti Puan Maharani dari PDIP dan Edhie Baskoro Yudhoyono dari Partai Demokrat. 

Pada masa kerja 2014-2019 Abdul Kharis duduk di Komisi XI yang membidangi keuangan dan perbankan. Namun, pada masa sidang pertama 2015-2016, Abdul Kharis dipindahkan ke Komisi X dan diresmikan sebagai Wakil Ketua Komisi tersebut. April 2016, Abdul Kharis dipindahkan ke Komisi I dan diresmikan sebagai Ketua Komisi I DPR-RI. 

Pendidikan

S1, Ekonomi, Universitas Sebelas Maret, Surakarta (1994)

S2, Ekonomi, Universitas Diponogoro, Semarang (2007)

Perjalanan Politik

Sebelum bergabung di PKS, Abdul Kharis Almasyhari adalah seorang dosen di Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Surakarta dan juga memegang jabatan sebagai Direktur di PT. Era Adicitra Intermedia sebuah penerbit buku-buku Islam di Solo.

Visi & Misi

belum ada

Program Kerja

belum ada

Sikap Politik

Evaluasi UU Perfilman

15 Februari 2016 - Abdul secara pribadi menolak Daftar Negatif Investasi (DNI), namun dalam Panitia Kerja (Panja) akan diomongi kembali. Abdul juga berpendapat untuk membenahi industri film dengan baik, jangan sampai industri ini milik asing.

Abdul memberikan penjelasan bahwa Komisi 10 DPR-RI ingin melindungi pelaku film agar anak bangsa mau maju dan ingin memperjuangkan APROFI. Panja ini dibentuk salah satunya untuk merevisi UU Perfilman, UU yang dianggap merugikan industri perfilman akan direvisi. Komisi 10 DPR-RI akan mengundang APROFI kembali saat pembahasan UU Perfilman. Dengan UU ini Abdul berharap akan ada pasal tentang eksibisi. Karena dalam bernegara itu ada tahapannya, Komisi 10 DPR-RI ingin mewakili APROFI dalam hal ini.  [sumber]

Tanggapan

Uji Kelayakan dan Kepatutan Calon Panglima TNI a.n Hadi Tjahjanto

6 Desember 2017 - Abdul mengatakan setelah melaksanakan seleksi kelayakan dan kepatutan serta penyampaian pandangan dari seluruh fraksi dan anggota Komisi 1 DPR-RI, maka Komisi 1 DPR-RI memberikan persetujuan kepada Marsekal TNI Hadi Tjahjanto menjadi Panglima TNI. Marsekal Hadi Tjahjanto dinilai memiliki rekam jejak yang mumpuni sebagai kepala staf Tentara Negara Indonesia Angkatan Udara (TNI AU). Selain itu, yang bersangkutan juga memenuhi syarat dan memiliki kecakapan dalam membantu sebagai Panglima TNI.

Abdul menyatakan Komisi 1 DPR-RI menyetujui pemberhentian dengan hormat terhadap Jendral TNI Gatot Nurmantyo seraya memberikan apresiasi atas dedikasi, kesungguhan, nasionalisme, dan kecakapannya dalam memimpin TNI selama ini. Ia berharap semoga capaian-capaian positif Jendral TNI Gatot Nurmantyo dapat dilanjutkan dan dikembangkan Panglima TNI berikutnya.

Abdul menegaskan kembali, berdasarkan pandangan fraksi-fraksi dan anggota Komisi 1 DPR-RI, dapat dijelaskan bahwa mekanisme pemberian persetujuan calon Panglima TNI dibagi menjadi 3 tahap, yakni:

  • melakukan penelitian administrasi

  • penyampaian visi, misi, dan pendalaman

  • pengambilan keputusan

Adapun topik-topik yang ditanyakan kepada calon Panglima TNI yakni kepemimpinan, profesionalitas, dan integritas.

Abdul berpesan kepada calon Panglima TNI tentang pentingnya menjaga dan merawat keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). [sumber]

Kasus Dugaan Penyelundupan Senjata Api oleh Anggota Kepolisian di Sudan

24 Januari 2017 - (JAWA POS) - Ketua Komisi I DPR RI Abdul Kharis Almasyhari mendesak pemerintah melakukan penyelidikan sendiri terhadap kasus penyelundupan senjata yang diduga dilakukan anggota Polri di Sudan.

Pasalnya, dia menduga kasus ini bakal dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang ingin menjatuhkan citra Indonesia di mata dunia.

”Pemerintah harus lakukan investigasi secara menyeluruh. Jangan pasrah menunggu hasil investigasi dari kepolisian Sudan dan PBB. Karena hal itu bisa menjadi upaya pembelaan dari pihak-pihak yang memang ingin menjatuhkan citra negeri ini,” ujarnya kepada INDOPOS di Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (24/1).

Meski begitu, selaku pimpinan komisi yang membidangi hubungan luar negeri dan pertahanan, Abdul Kharis mengaku prihatin jika tuduhan ternyata benar adanya.

Ia pun menekankan, hikmah yang dapat diambi dari kasus ini adalah perlu ada perbaikan dalam hal perekrutan.

”Perekrutan harus lebih ketat dan perlu jenjang yang panjang. Termasuk dalam perekrutan pasukan yang akan dikirim ke luar negeri. Selain itu juga perlu ada pembekalan, terutama kesiapan mental dan sanksi tegas agar kejadian serupa tak terulang lagi,” tegasnya.

Pandangan senada juga disampaikan Ketua Badan Kerjasama Antar Parlemen (BKSAP) Nurhayati Ali Assegaf yang melakukan interupsi saat rapat Paripurna DPR RI kemarin.

Ia menilai peristiwa tersebut mencoreng nama Bangsa Indonesia. ”Indonesia terkenal paling banyak mengirim pasukan perdamaian. Bahkan kita punya tempat latihan di Sentul yang sangat bergengsi,” kata Nurhayati.

Anggota DPR RI Fraksi Partai Demokrat ini merasa dengan peristiwa itu bisa merusak diplomasi Indonesia. Karenanya, DPR harus meminta pemerintah untuk menjelaskan kejadian tersebut.

Politikus Demokrat ini berharap oknum yang melakukan penyelundupan itu diungkap secara tuntas.

”Secara transparan dilakukan pengadilan hukumnya terbuka sebagaimana kejadian di Indonesia,” tegas Nurhayati.

Peristiwa ini, kata Nurhayati, juga membuat saling tuduh di antara instutisi negara. Apalagi, TNI sudah membantah terkait hal ini dan kepolisian belum bisa memberikan kepastian.

”Karenanya, bagaimana ini terjadi, saya minta pimpinan DPR meminta pemerintah tanggung jawab?,” tandas Nurhayati.

Sementara itu, Wakil Ketua DPR Fadli Zon menyatakan bahwa peristiwa ini seharusnya pihak terkait segera melakukan klarifikasi benar tidaknya pasukan perdamaian tersebut berupaya menyelundupkan senjata.

”Info ini cukup mengagetkan ada berita dugaan penyelundupan yang melibatkan pasukan perdamaian kita di Darfur dan ini saya kira harus segera diklarifikasi karena berita sudah menjadi konsumsi publik apakah benar adanya, apakah benar tindakan penyelundupan senjata,” kata Fadli.

Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra itu menambahkan, bila benar adanya upaya penyelundupan senjata itu harus segera dilakukan pengusutan.

”Kalau tidak benar maka ada klarifikasi yang solid bukan sekadar menangkis karena biasanya tidak ada asap kalau tidak ada api,” ketus Fadli.

Lebih lanjut kata Fadli, DPR akan menanyakan ke pemerintah dan pihak terkait soal masalah ini. Menurutnya, peristiwa tersebut sangat memalukan dan mengganggu kredibilitas Indonesia yang sering mengirimkan pasukan perdamaian.

”Kalau benar, ini memalukan mengganggu kredibilitas. Kita selalu mengirimkan pasukan perdamaian dengan kontingen terbanyak dan baru sekali ini terjadi kalau ini memang benar ada,” tandas Fadli.  [sumber]

Rekomendasi Panitia Kerja Perfilman (Panja Perfilman)

26 April 2016 - Abdul membacakan kesimpulan dari hasil panja antara lain:

  • Kelembagaan. Abdul mengatakan bahwa ada tiga hal yang memayungi perfilman dan ketiga lembaga tersebut harus membuat nota kesepahaman.
  • Pusat Pengembangan (Pusbang) Film harus menyusun analisa dan fungsi Pusbang Film.
  • Perlu didorong resolusi mental mengenai Perum Produksi Film Negara (PPFN).
  • Perlu dibuka Institut Seni yang programnya gratis.
  • Pemerintah berencana membuka 100% investasi asing. Kebijakan ini belum dapat diterapkan dalam waktu dekat karena menurutUU No. 33 tahun 2009 tentang Perfilman tidak efektif. Usulan revisi perlu ada kajian yang efektif untuk memperkuat regulasi.

Rekomendasi Panja:

  • Kelembagaan, tidak terjadi tumpang tindih antara tiga lembaga perfilman.
  • Kebijakan mengenai pelarasan paling lambat tiga bulan setelah rekomendasi panja diterima oleh pemerintah.
  • Kewajiban promosi film Indonesia ke luar negeri.
  • Terkait revisi UU Nomor 33 tahun 2009 tentang Perfilman panja dapat menerima aspirasi tersebut.
  • Panja akan menyusun RUU Perfilman sebagai inisiatif DPR Prolegnas 2014-2019.
  • Panja mendesak pemerintah untuk membuat Peraturan Menteri tentang sistem tiket yang transparan.
  • Peraturan paling lambat adalah tiga bulan setelah rekomendasi panja diterima pemerintah.  [sumber]

Evaluasi Kinerja Perusahaan Umum Produksi Film Negara (PPFN)

9 Februari 2016 - Abdul selalu menyempatkan untuk  menonton Laptop Si Unyil, menurut Abdul karakter Unyil yang sekarang berbeda dengan yang dulu. Abdul menanyakan, apa karakter Unyil tersebut sudah dijual ke pihak swasta. Menurut Abdul, PPFN kasihan karena dalam satu tahun hanya satu film yang diproduksi. Abdul berharap PPFN mewarnai dunia perfilman Indonesia sehingga dapat mengahadang film import, Abdul berharap bisa menemukan kendala dan solusi yang dihadapi PPFN dan mencari solusi agar dapat mengatasi permasalahan. Abdul menanyakan tentang Daftar Negatif Investasi (DNI) dan kaitan tentang keberlangsungan PPFN. Abdul bertanya kepada Sherly bahwa ia hidup dari mana sementara ia tidak menerima anggaran dari Pemerintah dan dengan dana Rp.50 Milyar, kira kira BEP-nya berapa lama.  [sumber]

Fit & Proper Test Calon Deputi Gubernur Bank Indonesia

Pada 20 April 2015 - Kepada Calon Deputi Gubernur Bank Indonesia, Dody Budi Waluyo, Abdul minta klarifikasi strategi yang disiapkan untuk mencegah konflik dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terkait regulasi.  [sumber]

Kinerja Bank Tabungan Negara

Pada 7 April 2015 - Abdul Kharis minta klarifikasi kepada Direktur Utama BTN strategi jitu yang disiapkan untuk mencapai target yang telah ditetapkan.  [sumber]

Kinerja Bank Rakyat Indonesia

Pada 6 April 2015 - Sehubungan dengan kebutuhan satelit yang diperlukan oleh BRI, Abdul Kharis minta klarifikasi kepada Dirut BRI apakah BRI rencana merambah ke bidang telekomunikasi.  Abdul Kharis menilai program Laku Pandai OJK masih rendah tingkat keamanannya.  Menurut Abdul Kharis ketika masih sedikit tingkat keamanan belum ada yang menerobos namun ketika sudah jadi bola salju dengan kuantitas tinggi maka keamanan akan terancam. Abdul Kharis minta klarifikasi ke Dirut BRI apa solusi yang sudah disiapkan.  [sumber]

RKA dan RKP K/L 2019

5 Juni 2018 - Pada Raker Komisi 1 dengan Menkominfo, KPI, KIP dan Dewan Pers, Sebagai pengantar rapat, Abdul Kharis selaku pimpinan rapat menyampaikan bahwa saat Rapat Dengar Pendapat dengan Dewan Pengawas RRI sebelumnya, LPP RRI menyampaikan tanah di Cimanggis sebagai tanah bersejarah dan Abdul Kharis meminta agar Kemenkominfo untuk melakukan koordinasi dengan pemerintah untuk mempertahankan situs bersejarah tersebut. [sumber

Informasi Pribadi

Tempat Lahir
Purworejo
Tanggal Lahir
25/08/1968
Alamat Rumah
Totosari, RT.04/RW.14, Kelurahan Pajang. Kecamatan Laweyan. Surakarta. Jawa Tengah
No Telp

Informasi Jabatan

Partai
Partai Keadilan Sejahtera
Dapil
Jawa Tengah V
Komisi
I - Pertahanan, Intelijen, Luar Negeri, Komunikasi dan Informatika