Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
Partai Keadilan Sejahtera - Jawa Tengah IX
     


Informasi Pribadi

Tempat Lahir
Tegal
Tanggal Lahir
17/07/1963
Alamat Rumah
Jl. Tlogo Wungu No.9, RT.01/RW.06. Palebon. Kec.Pedurungan. Kota Semarang. Jawa Tengah
No Telp

Informasi Jabatan

Partai
Partai Keadilan Sejahtera
Dapil
Jawa Tengah IX
Komisi

Latar Belakang

Drs. Abdul Fikri, M.M terpilih menjadi Anggota DPR-RI periode 2014-2019 dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dari Dapil Jawa Tengah IX (Tegal, Brebes) setelah memperoleh 34.173 suara. Abdul Fikri yang lebih banyak dikenal sebagai Fikri Faqih adalah Ketua Dewan Piimpinan Wilayah PKS Jawa Tengah.  Fikri Faqih adalah cucu dari pendiri Roudlotul Islamiyah Mardiyah, Kyai Abdul Rouf.

Pada masa kerja 2014-2019 Abdul Fikri bertugas di Komisi VIII. Pada April 2016, ia dipindahkan bertugas di Komisi X sebagai Wakil Ketua komisi tersebut.  

Pendidikan

S1, Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan Negeri, Semarang (1987)

S2, Magister Manajemen, Universitas Muhammadiyah Surakarta, Solo (2002)

Perjalanan Politik

Sebelum mengawali perjalanan politiknya di 1999, Fikri Faqih adalah seorang kepala sekolah dengan status PNS di Tegal. Fikri Faqih terpilih menjadi Anggota DPRD Kabupaten Tegal dari PKS di 1999. Karirnya di kancah politik semakin menanjak dan di Pileg 2004, Fikri Faqih terpilih menjadi Anggota DPRD Propinsi Jawa Tengah dan juga menjadi Ketua DPW PKS Jawa Tengah. Di 2009, Fikri Faqih dipercayai menjadi Wakil Ketua DPRD Propinsi Jawa Tengah.  

Pada Pilkada Kabupaten Tegal di 2013 yang lalu Fikri Faqih turut serta mencalonkan diri menjadi Bupate Tegal tetapi tidak menang.  

Visi & Misi

belum ada

Program Kerja

belum ada

Sikap Politik

Pagu Anggaran per-Eselon 1 APBN-P 2017 Perpusnas RI

16 Agustus 2017 - sebagai pimpinan rapat, Fikri menyampaikan bahwa pagu definitif perpusnas RI sebesar Rp614,56 Miliar, tambahan belanja semula Rp19 Miliar menjadi Rp14 Miliar sehingga jumlahnya menjadi Rp148.9 Miliar. Fikri menjelaskan bahwa penyesuaian pagu anggaran 2017 yang disampaikan sebagaimana pada pokok surat. Komisi 10 ingin mengetahui apa saja yang diubah dan target atas APBN-P tersebut. Jadi,lanjut Fikri, yang berubah adalah deputi bahan pengembangan data dan informasi dipindah ke sekretariat utama. [sumber]

RUU Penyandang Disabilitas

16 Maret 2016 - Mewakili Fraksi PKS, Abdul Fikri menyetujui RUU Disabilitas untuk disahkan di tingkat dua.  [sumber]

Pada 1 Juni 2015 - Abdul meminta masukan bagian mana dari draft yang ingin dijadikan peraturan pemerintah karena dengan adanya RUU penyandang disabilitas ini pemerintah pusat dan daerah akan ngeri karena dapat memberikan sanksi pada mereka.  [sumber]

Pada 27 Mei 2015 - Fikri mengusulkan jika perlu Pemerintah membuat kuota afirmasi khusus bagi kaum difabel dan membuat peraturan tentang sanksi atas pelecehan atau pelanggaran terhadap penyandang disabilitas.  [sumber]

RUU Larangan Minuman Beralkohol (RUU Minol)

3 Februari 2016 - Abdul Fikri meminta pendapat kepada Kabareskrim mengenai tingkat keamanan dan efek kerusakan yang ditimbulkan dari konsumsi alkohol dan narkotika. Narkotika dianggap sangat membahayakan sehingga dibentuk Badan Narkotika Nasional (BNN). Abdul berpendapat bisa saja akhirnya dibentuk badan seperti BNN bila alkohol sudah dianggap sangat membahayakan.

Abdul menilai bahwa alkohol bukan hanya masalah kesehatan dan kriminal, tetapi juga bisnis yang dijalankan oleh mafia. Abdul mencurigai bahwa banyak peredaran minol original dan oplosan yang tidak diketahui publik. Terkait hal itu, Abdul meminta informasi dari Kepolisian mengenai bisnis penjualan minuman beralkohol saat ini.  [sumber]

Resolusi 2015

Tim WikiDPR menanyakan kepada Abdul Fikri apa yang menjadi resolusinya untuk 2015 sebagai anggota DPR melalui Twitter, beliau menjawab: 

 

Tanggapan RUU

Penyelesaian RUU Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam (SSKCKR)

30 Oktober 2018 - Pada Raker Komisi 10 dengan Mendikbud, Menristek, Menkominfo dan Menkumham, Fikri menyampaikan pendapat mini Fraksi terhadap RUU tentang SSKCKR dengan mengucapkan bismillah, Fraksi PKS menyetujui RUU tentang SSKCKR untuk ditetapkan sebagai Undang-Undang.Abdul Fikri mengatakan PDIP dan Hanura belum ada perwakilan yang datang pagi ini namun mereka tetap menyetujui dan dapat disimpulkan bahwa masing-masing fraksi setuju agar RUU tentang SSKCKR untuk dapat dibahas di tingkat 2 dalam rapat Paripurna. Abdul Fikri pun mempertanyakan akankah selanjutnya akan ada pengambilan keputusan dan disampaikan dengan pendapat akhir masing-masing fraksi maka dengan ini RUU SSKCKR dapat disahkan untuk dapat diambil keputusan dalam sidang Paripurna yang akan datang. [sumber] 

RUU Ekonomi Kreatif - Pembicaraan Awal Tingkat 1

15 Oktober 2018 – Komisi 10 dengan Mendag dan Wakil Pemerintah. Fikri mengatakan kelembagaan itu salah satu masalah yang krusial kalau bisa ada diskusi lebih lanjut terkait dengan kelembagaan, sebab yang krusial di pembahasan RUU yaitu Kelembagaan, karena ini ekspektasinya jadi kementerian dan untuk pembiayaan diharapkan ada unsur Kemenkeu sebab di dalam Pemerintah sudah setuju. Kemendag dipastikan setiap pemahahasan RUU agar Eselon 1 hadir karena waktunya sangat sedikit dan Sa kira badan ekonomi kreatif sudah tahu betul semua pembahasannya. [sumber]

Tanggapan

Penyesuaian RKA K/L 2019 sesuai Hasil Banggar

25 Oktober 2018 - Pada Raker Komisi 10 dengan Menpora, Abdul mengatakan terkait Asian Para Games pun tidak ada perubahan dari target menjadi 7 besar menjadi 4 besar dan adakah keraguan dalam pelestariannya karena untuk pelestarian pun membutuhkan anggaran. Fikri mempertanyakan bagaimana terkait pemotongan bonus peraih medali untuk Asian Para Games yang dipotong NPC 30% sementara Asian Games tidak, karena ini adalah sebuah inspirasi untuk teman-teman disabilitas untuk meraih cita-citanya dan bagaimana otoritas dari Kementerian Pemuda dan Olahraga. [sumber

Pendalaman Pembahasan Anggaran RAPBN TA 2019 

26 September 2018 - Pada RDP Komisi 10 dengan Eselon 1 Kemenpora, Sebagai pengantar rapat, Abdul Fikri menyampaikan bahwa rekapitulasi pengajuan usulan tambahan pagu alokasi tahun 2019 Kemenpora sebesar Rp2,8T. Melalui Abdul Fikri juga, Komisi 10 meminta Kemenpora untuk memperhatikan terkait dengan program-program strategis dan prioritas yang perlu dianggarkan pada tahun 2019, seperti Asean Games 2019. [sumber

Implikasi Gempa di Nusa Tenggara Barat terhadap Pendidikan Tinggi

30 Agustus 2018 - Pada RDP Komisi 10 dengan Kemenristekdikti, Fikri menanyakan bagaimana dampak gempa NTB jika dikaitkan dengan sasaran strategis tahun 2015.Fikri mengungkapkan bahwa beberapa waktu lalu, Kemenristekdikti menghimbau terkait mahasiswa yang mengalami kesulitan ekonomi akibat gempa Lombok.Fikri juga menyampaikan perguruan tinggi yang terkena dampak gempa yakni Universitas Mataram dan Universitas Udayana, dan itu belum termasuk perguruan tinggi swasta. [sumber]

Implikasi Gempa Lombok terhadap Pendidikan Dasar dan Menengah

29 Agustus 2018 – Pada rapat Komisi 10 dengan Kemendikbud. Fikri menyarankan kepada Kemendikbud bahwa apabila dana on call tidak bisa digunakan, harusnya di 2019 nanti sudah ada format anggaran yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi. Fikri menanyakan apakah benar jumlah dana siap pakai yang diberikan ke Kemendikbud adalah sejumlah Rp3,3 Triliun. Selain itu, Fikri juga menanyakan apakah ada langkah khusus yang dilakukan untuk masyarakat yang putus sekolah akibat terkena bencana. Fikri mengharapkan agar Kemendikbud dapat mengambil tindakan seperti pemberian beasiswa terhadap siswa yang putus sekolah akibta terkena bencana.[sumber]

Masukan Terhadap Standar Nasional Pendidikan Dasar dan Menengah serta Implementasinya

24 Juli 2018 - Pada RDP Komisi 10 dengan Wakil Rektor UPI, sebagai pengantar rapat, Fikri menjelaskan mengenai Panja SN Dikdasmen dibentuk oleh Komisi 10 pada rapat internal untuk mengetahui permasalahan dari 8 standar pendidikan, merumuskan peta masalah serta akseleratif pemenuhan jenjang pendidikan dalam waktu 3 tahun ke depan serta merumuskan keterlibatan masyarakat. Fikri menegaskan bahwa setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Fikri juga menyampaikan bahwa Indonesia telah memiliki SN Diknas untuk pemerintah menyusun pendidikan yang terarah serta output agar bisa menghadapi tantangan dan tuntutan lokal, nasional dan global. Fikri juga memaparkan bahwa berdasarkan hasil evaluasi SN Diknas yang disampaikan Badan Standarisasi Pendidikan Nasional, bahwa permasalahan yaitu pada standar kompetensi lulusan, sarana prasarana, tenaga pendidik dan pengelolaan. Fikri menjelaskan rapat ini bertujuan agar Komisi 10 mendapatkan informasi masukan dari pakar pendidikan dan mendengarkan penjelasan dari pertanyaan yang disampaikan. [sumber

Sistem Zonasi Sekolah

24 Juli 2018 - Pada RDPU Komisi 10 dengan Keluarga Mahasiswa ITB,  Abdul menjelaskan, standar nasional pendidikan menengah memiliki 8 standar, jadi sarana dan prasarana, guru dan sebagainya dan hal ini tidak bisa lepas dari diskusi aktual seperti rapat ini. Fikri menyatakan, dirinya sebagai ketua Panja Dikdasmen, tidak bisa langsung menentukan, namun harus tetap mengevaluasi sehingga tidak menimbulkan problematika sosial. Fikri juga menjelaskan, kalau sekolah tidak favorit menarik uang banyak maka Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) datang dan memprotesnya, namun bila sekolah favorit menarik uang banyak, LSM hanya membiarkan saja dan inilah yang menyebabkan diskriminasi yang dijalankan di tengah masyarakat dan pemerintah. Fikri menyampaikan, sistem radius juga menimbulkan masalah pula karena ada wilayah-wilayah tertentu yang akhirnya ada area untuk mendirikan sekolah banyak dan di daerah lain tidak ada sekolah. Fikri mengatakan,  semua kebijakan tidak boleh ada yang berpihak dan semua harus diungkapkan. [sumber]

Problematika Akreditasi dan Kondisi Perguruan Tinggi Lainnya

12 Maret 2018 - Pada RDPU Komisi 10 dengan Rektor Universitas Batanghari, Rektor Universitas Panca Sakti Tegal, Rektor Universitas Garut, Rektor STMIK AKI Pati dan Rektor Universitas Pekalongan, Abdul mengatakan perlu masukan untuk sistem online khususnya bagi PTS, jika dalam jurnal internasional, PTS dan PTN sama protesnya. [sumber

Capaian Pemenuhan Kebutuhan Pendidikan Dasar dan Menengah

13 Maret 2018 - Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dirjen Perimbangan Kemenkeu, Dirjen Dikdasmen Kemendikbud, Dirjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri, dan Deputi Bidang SDM Aparatur KemenPAN-RB Abdul memutuskan untuk meneruskan rapat, namun hanya untuk eselon 1. Abdul juga menyatakan bahwa skema yang diberikan Kemendikbud ditujukan pada Presiden yang akan datang. [sumber]

Evaluasi Daya Serap APBN 2017 dan Persiapan Pelaksanaan APBN 2018 Perpusnas RI

17 Januari 2018 - Dalam Rapat Dengar Pendapat Umum dengan Kepala Perpusnas RI Mengenai Perpusnas, Abdul meminta mitra menindaklanjuti surat dari Menteri Keuangan. [sumber]

Kebijakan Moratorium Ujian Nasional (UN)

7 Desember 2016 - (GOSUMBAR.com) - Wakil Ketua Komisi X DPR Fikri Faqih menilai pemerintah tidak kompak dalam penentuan kebijakan terkait Moratorium Ujian Nasional (UN). Sebab, wacana yang sempat digulirkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy ini, malah dianulir sendiri oleh pemerintah selepas Rapat Kabinet, pada Rabu (7/12/2016) malam. 

"Pemerintah tidak kompak. Ribut sendiri. Sangat membingungkan birokrasi di tingkat pelaksananya, baik di daerah maupun bagi masyarakat," tegas Fikri, dalam rilis yang diterima GoNews.co, Jumat (9/12/2016).

Politisi F-PKS itu menilai cara merumuskan kebijakan dengan menggiring wacana terlebih dahulu ke publik baru kemudian dibahas di internal kabinet maupun bersama dengan DPR, adalah hal yang tidak baik. Karena menunjukkan pemerintah seolah tidak konsisten dengan alasan yang dirumuskan sendiri.

"Ini tidak baik. Karena Kemendikbud yang melempar wacana ke publik kemudian mendapat beragam tanggapan dari berbagai kalangan. Mendikbud baru melakukan komunikasi dengan komisi X," tukasnya.

Fikri menjelaskan, Komisi X melakukan rapat kerja dengan Mendikbud pada 1 Desember lalu, dengan agenda pembahasan Ujian Nasional. Waktu itu, kata Fikri, Mendikbud bersikeras untuk moratorium UN dengan delapan alasan. Namun, ternyata kemudian Wapres menyatakan menolak proposal mendikbud itu.

Sebagaimana diketahui, pada raker itu, Mendikbud Muhadjir menyampaikan beberapa alasan perlunya UN dimoratorium. Di antaranya adalah Moratorium UN sesuai dengan Visi Nawa Cita Presiden Jokowi (Pasal 8), Moratorium UN sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 2596/2009 tentang Pemerataan Kualitas Pendidikan, menghindari kecurangan laten dari UN, ketidakmampuan UN dalam meningkatkan mutu pendidikan, dan sebagainya.

Ke depannya, Fikri berharap pemerintah, khususnya Kemendikbud melakukan koreksi atas setiap kebijakan yang akan dirumuskan. Sebab, persoalan pendidikan, khususnya UN, adalah hal yang sensitif bagi guru dan murid, baik secara fisik maupun psikis.

"Keputusan yang tidak sesuai dengan proposal pemerintah sendiri, ini rawan memunculkan kecurigaan akan adanya kepentingan tertentu. Karena UN ini anggaran di APBN-nya mencapai Rp 500 miliar. Kalau dimoratorium, maka akan banyak konsekuensi pengalihan anggaran. Ini yang harus dipikirkan secara matang," tegas politisi asal dapil Jawa Tengah itu.   [sumber]

1 Desember 2016 - Abdul Fikri berpendapat bahwa problematika yang terjadi antara Kementerian Pendidikan & Kebudayaan (Kemdikbud) dengan DPR adalah ada sequence-nya karena program ini disampaikan setelah dikomunikasikan ke publik dan belum didiskusikan dengan DPR. Fikri juga mengingatkan RKS dan RPP sebagai dokumen pendukung moratorium UN belum ada. Menurut Fikri, UN sebagai alat evaluasi kognitif sedangkan belum ada contoh untuk mengevaluasi ranah psikomotorik dan afektif. Maka Abdul menyarankan perlunya alat evaluasi yang komprehensif. Fikri berpendapat bahwa kebijakan hanya dijadikan efek kejut kepada masyarakat dan ini harus diperbaiki. Selain itu, permasalahan UN tidak jelas, menurut Fikri karena desentralisasi UN belum final dan cenderung membuat UN dijadikan alat evaluasi kognitif saja. Fikri menyarankan untuk melakukan klasifikasi narasi atas kebijakan sebagai penjelasan latar belakang yang dapat diterima publik.  [sumber]

Anggaran dan Program Kerja Kementerian Riset Teknologi dan Perguruan Tinggi - RAPBN 2017

21 Juli 2016 - Abdul Fikri megatakan bahwa kesimpulan Raker sebelumnya mengenai usul pagu RAPBN 2017 sebesar Rp38,019 triliun, pagu indikatif tahun 2017 sebesar Rp38,019 triliun, pagu indikatif 2016 sebesar Rp44,98 triliun. Pagu indikatif 2017 mengalami penurunan sebesar 6,24 persen. Maka dari perbandingan tersebut Menristekdikti RI belum menjadi urutan prioritas dalam pembangunan bangsa. Untuk itu, Komisi 10 berharap bahwa kebijakan penentuan anggaran fungsi program kegiatan tersebut sudah menjadi program prioritas. Abdul Fikri mengatakan pula bahwa rencana jadwal Banggar dengan memperhatikan berbagai hal jika di tanggal pelaksanaan rapat belum terlaksana, misalnya pada tanggal 18-22 Agustus merupakan penawaran Komisi 10. Dikarenakan jika pada tanggal 26-27 Juli cukup susah nampaknya. Abdul Fikri berharap kebijakan penentuan anggaran akan masuk nota keuangan tahun 2017. Dan diharapkan pula Menristekdikti menyiapkan bahan dan jadwal untuk membahas laporan keuangan pada tahun 2015. Abdul Fikri mengatakan bahwa ternyata sekarang ada yang paling menjadi sorotan, yaitu anggaran sebesar Rp.40,441 triliun sebab anggaran tersebut belum ada bahannya, tetapi sudah menjadi tiga item. Ia menegaskan pula bahwa pagu indikatif tahun 2017 paling terbaru Rp.40,441 triliun.  [sumber]

Anggaran Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

16 Juni 2016 - Abdul menyatakan penurunan anggaran sudah sangat tidak rasional, sangat berat untuk para direktur jenderal (dirjen) bekerja dengan anggaran pendidikan sebesar 27 persen.  [sumber]

Anggaran Perpustakaan Nasional (Perpusnas)

7 Juni 2016 - Abdul Fikri mengatakan bahwa peringkat Indonesia saat ini berada pada urutan 60 dari 61 negara literasi internasional, artinya peringkat 2 dari bawah. Abdul mengatakan bahwa peringkat ini sangatlah memalukan Indonesia dan memprihatinkan ditambah kurangnya SDM yang baik. Abdul juga menegaskan bahwa fungsi pendidikan tidak bisa dipotong bahkan dievaluasi. Abdul juga menegaskan bahwa fungsi pendidikan tidak bisa dikurangi anggarannya apalagi yang memang bersentuhan dengan masyarakat.  [sumber]

Program Indonesia Pintar & Ujian Nasional tingkat SMP

2 Juni 2016 - Abdul menyikapi permasalahan jual beli soal Ujian Nasional tingkat SMP dan SMA. Abdul menanyakan sejauh mana Mendikbud telah menyelesaikan masalah tersebut. Abdul juga menyinggung tentang kompetensi siswa Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) yang hanya memiliki dua kompetensi dasar, yakni pengelasan dan pengeboran. Dari permasalahan tersebut, Abdul menanyakan keterkaitan antara pendidikan dengan dunia industri dan kemudahan siswa SMK untuk memperoleh informasi tentang kompetensi dasar mana saja yang sangat dibutuhkan oleh dunia kerja, selain las dan kelistrikan.  [sumber]

26 Mei 2016 - Ada sekitar 63 persen sekolah yang tidak Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) dan belum ada pengadaan komputer. Abdul Fikri menanyakan ada atau tidaknya terobosan pada masa Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) seperti sekarang karena sempat ada pembahasan mengenai multientry dan multiexit.  [sumber]

Ledakan di Rumah Sakit Angkatan Laut Mintohardjo

30 Mei 2016 - Fikri menyarankan untuk memberi sanksi dari Kementerian Kesehatan (Kemenkes) kepada pihak Rumah Sakit (RS) yang tidak ada standar pelayanan. A. Fikri meminta penjelasan kepada Kemenkes mengenai pengawasan antara RS Angkatan Laut Mintohardjo dengan RS lainnya. A. Fikri memotivasi kepada RS AL supaya tidak takut pejabat.  [sumber]

Evaluasi Persiapan Ujian Nasional Tingkat SMP

26 April 2016 - Terkait guru honorer, menurut Abdul  Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 48 Tahun 2005 harus dicabut karena dinilai menghambat pengangkatan dari guru honorer menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS).  [sumber]

Komitmen Pemerintah Daerah terhadap Perlindungan Anak

Pada 30 September 2015 - Abdul menginginkan Panitia Kerja (Panja) Perlindungan Anak berkoordinasi dengan Kementerian Tenaga Kerja (Kemenaker), Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), dan Polri. Abdul juga berharap program-program yang telah berjalan efektif dapat ditularkan ke provinsi-provinsi lain.  [sumber]

Tata Kelola Badan Legislasi - Kinerja Legislasi

25 Mei 2015 - Abdul Fikri menjelaskan bahwa 251 pasal di RUU Penyandang Disabilitas dibahas lagi dari awal oleh Komisi 8. Padahal ini RUU sudah dibahas di periode sebelumnya. Ia mendorong agar dibuatkan informasi tentang RUU apa saja yang sudah dibahas sebelumnya, dan sudah sampai mana prosesnya.  [sumber]

Rencana Strategis Kementerian Sosial 2015-2016

23 April 2015 - Abdul minta penjelasan dari Menteri Sosial sejauh mana konsep ‘Anak Negara’.  [sumber]

Program Keluarga Harapan

Pada 21 April 2015 - Abdul menagih janji dari Direktorat Jenderal Perlindungan & Jaminan Sosial (Linjamsos) untuk verifikasi data untuk orang yang mendapat PKH. Menurut Abdul Dapilnya disebut yang bermasalah untuk siap menerima PKH. Abdul minta Linjamsos untuk mendampinginya ke Tegal.  [sumber]

Anggaran dan Program Penanggulangan Bencana

8 April 2015 - Fikri mengatakan bahwa bencana menurut Badan Perencanaan Nasional (Bappenas) harus ada korban jiwa, oleh karena itu Fikri menanyakan dampak konsep Bappenas tersebut terhadap KemenLHK. Fikri mengatakan bahwa dalam Undang-Undang (UU) tidak ada green budgeting, Indonesia hanya mengalokasikan 1% untuk pembiayaan lingkungan hidup, padahal di Negara berkembang lain sudah 3%.  [sumber]

Anggaran Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat

Pada 3 Februari 2015 - Fikri Faqih mengingatkan kepada Dirjen-Dirjen Bimas untuk pada rapat-rapat selanjutnya sosialisasi hasil laporan mengenai mereka dari BPKP agar Anggota Komisi 8 memahami kendala-kendala yang dialami pada waktu rapat.  [sumber]

Informasi Pribadi

Tempat Lahir
Tegal
Tanggal Lahir
17/07/1963
Alamat Rumah
Jl. Tlogo Wungu No.9, RT.01/RW.06. Palebon. Kec.Pedurungan. Kota Semarang. Jawa Tengah
No Telp

Informasi Jabatan

Partai
Partai Keadilan Sejahtera
Dapil
Jawa Tengah IX
Komisi