Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
Partai Keadilan Sejahtera - Jawa Timur I
Komisi V - Perhubungan, Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, Pembangunan Pedesaan dan Kawasan Tertinggal, Meteorologi, Klimatologi & Geofisika
     


Informasi Pribadi

Tempat Lahir
Surabaya
Tanggal Lahir
28/06/1965
Alamat Rumah
Jl. Cililin II No.9, Petogogan. Kebayoran Baru. Jakarta Selatan. DKI Jakarta
No Telp
081 6540 7197 atau 021 575 6421

Informasi Jabatan

Partai
Partai Keadilan Sejahtera
Dapil
Jawa Timur I
Komisi
V - Perhubungan, Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, Pembangunan Pedesaan dan Kawasan Tertinggal, Meteorologi, Klimatologi & Geofisika

Latar Belakang

Ir. H. Sigit Sosiantomo, lahir di Surabaya pada tanggal 28 Juni 1965. Ia adalah seorang caleg dari PKS yang lolos pemilu legislatif untuk periode 2014-2019. Sigit menikah dengan Dina Heryani dan telah dikaruniai oleh tujuh orang anak.  Sigit Sosiantomo menjabat sebagai Komisaris Utama PT Insan Utama Developer Surabaya, sebuah perusahaan jasa kontruksi dan teknik sipil.

Sama seperti di periode sebelumnya, Sigit duduk kembali di Komisi V DPR RI yang membidangi perhubungan, telekomunikasi, pekerjaan umum, perumahan rakyat dan pembangunan pedesaan dan kawasan tertinggal.

Pendidikan

S2 Perancangan Kota, Teknik Arsitektur, ITS, Surabaya (2000)
S1 Teknik Arsitektur, ITS, Surabaya (1990)
SLTA, SMA Negeri 5, Surabaya (1984)

Perjalanan Politik

Pada periode 2009-2014, Sigit Sosiantomo terpilih menjadi anggota Komisi V DPR RI. Sigit juga merupakan Wakil Ketua dan Kapoksi dalam komisi tersebut.

Visi & Misi

belum ada

Program Kerja

belum ada

Sikap Politik

RUU Jasa Konstruksi

16 Maret 2016 - Terkait Daftar Inventaris Masalah (DIM) yang dibahas, Sigit merasa bahwa RUU Jasa Konstruksi (Jakon) tidak bisa lepas dari input industri konstruksi karena industri tersebut dibawahi oleh KemenPU-PR. Sigit meminta agar Kementerian terkait juga diundang. Menurut SIgit, perlu ada perwakilan dari Kemenperin. Sigit juga merasa perlu mengundang Kemendikbud agar tidak lepas dari budaya nasional. Selain menambahkan juga perlu bantuan dari KemenLHK terkait output jasa konstruksi yang berdampak pada perubahan bentang alam dan kondisi lingkungan. Selanjutnya, Sigit meminta KemenPU-PR fokus juga pada lingkungan hidup saat melakukan pembahasan RUU Jakon.  [sumber]

RUU Arsitek

Pada 26 Agustus 2015 - Sigit mengharapkan di Desember 2015 nanti UU Arsitek sudah selesai dan memohon kepada Ikatan Arsitek Indonesia (IAI) untuk tetap solid.  [sumber]

Dalam media, baik mewakili fraksi PKS atau Komisi V, Sigit tercatat cukup sering mengungkapkan pendapatnya dalam beberapa isu, khususnya:
- Tahun 2014, Sigit meminta Badan Pengelolaan Wilayah Suramadu (BPWS) agar memprioritaskan tersedianya zona perumahan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) pada RAPBN 2015. Permintaan ini dilatarbelakangi kekurangan pasokan rumah. (sumber)
- Tahun 2013, Sigit (dan Komisi V) meminta agar penghapusan KRL Ekonomi ditunda agar “mempertimbangkan daya beli masyarakat”. Pernyataan ini diberikan dengan catatan bahwa ia (dan Komisi V) tetap mendukung rencana PT KAI untuk melakukan upaya peningkatan kualitas layanan. (sumber)
- Tahun 2013, Sigit (dan Fraksi PKS) menyarankan Kementerian Perumahan Rakyat (Kemenpera) agar tidak merevisi aturan kepemilikan properti oleh warga asing karena bisa “berimbas kepada kian berkurangnya kemampuan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) untuk membeli properti”. (sumber)
- Tahun 2012, Sigit (dan Komisi V) mengingatkan pemerintah untuk melakukan percepatan pembangunan sarana dan prasarana transportasi, meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan. Pernyataan Sigit menanggapi evaluasi Bappenas yang disampaikan kepada DPR, dan meningkatnya kecelakaan terkait transportasi. (sumber)
- Tahun 2012, Sigit (dan Komisi V) menyarankan pemerintah untuk membentuk badan sertifikasi laik udara independen. Ia memberikan saran ini setelah beberapa kasus dimana pilot tertangkap menggunakan narkoba. (sumber)
- Tahun 2012, Sigit (beserta Komisi V) menyarankan Kementerian Perumahan Rakyat agar membuat standar mutu bangunan yang sama, dan agar dilakukan pengawasan terhadap rusunawa-rusunawa yang telah dibangun. (sumber)
- Tahun 2011, Sigit menyesalkan Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS) yang pada saat itu baru merealisasikan 42% dari kegiatan yang sudah dianggarkan untuknya. Sigit menilai bahwa terdapat beberapa kegiatan yang seharusnya tidak dilakukan. (sumber)
- Tahun 2010, Sigit (dan Fraksi PKS) menolak rencana pemerintah untuk menaikkan tarif dasar listrik (TDL). Ia mengungkapkan bahwa kebijakan ini “mengorbankan masyarakat karena produksi listrik yang terus mengalami kenaikan”. Sigit merasa bahwa harga produksi tinggi karena bauran energi di pembangkit listrik yang tidak efisien; untuk menekan biaya, ia menyerukan agar pembangkit listrik menggunakan lebih banyak energi gas, geotermal atau batu bara. (sumber)

Tanggapan

Rincian Program untuk Fungsi dan Program Eselon 1

17 Oktober 2018 - Pada RDP Komisi 5 dengan Dirjen PErkeretaapian, Sigit memberikan gambaran sebagai informasi untuk teman-teman ada angka-angka yang perlu dicermati terkait dengan maintenance yang sebesar Rp1,1T terkait dengan aset-aset. Pemisahan aset antara PT. KAI dan Dirjen Perkeretaapian belum tuntas. Sigit menanyakan, bagaimana cara memisahkan aset tersebut yang sebesar Rp1.1T. Dalam Pasal 153 UU Nomor 23 Tahun 2007tentang Perkeretaapian disebutkan bahwa ada kewajiban negara untuk memberikan PSO dan subsidi untuk angkutan perintis, Sigit mengira kita jarang mendalami angka PSO in. Harus ada ukuran yang jelas kapan kereta perintis stop mendapatkan subsidi. Berikan jangka waktu yang tepat. Terkait belanja modal dari Dirjen Perkeretaapian ada diantaranya itu masuk dalam Dapil anggota Komisi 5, Sigit kira ini perlu menjadi pencermatan kita semua, karena angka yang akan dialokasikan untuk lokasi-lokasi ini cukup besar yaitu Rp7,6T. Belanja modal yang dialokasikan untuk lokasi-lokasi ini sangat besar. Sigit mennyakan,yang menarik adalah mengapa peningkatan Bekasi-Cikarang bukan elektrifikasi,sebab selama ini masih menggunakan solar, danmungkin dari teman-teman Balai Teknik bagian Barat sekiranya dapat menyajikan kepada Komisi 5 bagaimana penggunaan solar untuk KA Bekasi-Cikarang.Sigit menanyakan ada berapa lokasi yang ditingkatkan perlokasiannya, dan ditargetkan selesai kapan.Sigit mengira apa yang disampaikan ini perlu menjadi sesuatu yang digarisbawahi untuk teman-teman Komisi 5 untuk lebih dicermati. Sesuai Pasal 214 UU Nomor 23 Tahun 2007 harus ada penyelenggaraan sarpras perkeretaapian, jadi ini memang fokusKomisi 5 tentang pemeliharaan dan penyelenggaraan aset. Sigit menyarankan harus ada percepatan JKT-SUB 9 jam,tetapi BDG-SUB 12 jam. [sumber

RAPBN 2017 - Eselon 1 Kementerian PU-PR

27 Juli 2016  - Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi 5 dengan Pejabat Eselon 1 Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (KemenPU-PR), Sigit memaparkan bahwa ada beberapa program-program pemerintah yang bisa diswastakan untuk mengurangi beban pemerintah, contohnya pengolahan limbah dapat ditawarkan kepada pihak swasta. Selain itu, Sigit mengatakan bahwa sampah dapat diolah menjadi sumber listrik. Menanggapi persoalan infrastruktur seperti jalan dan flyover, Sigit khawatir untuk kelangsungannya dikarenakan anggaran yang minim. [sumber]

RKA K/L Mitra-Mitra Komisi 5 pada 2016

19 Oktober 2015 - Dalam Rapat kerja (Raker) Komisi 5 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI)  dengan mitra-mitra Kementerian/Lembaga Komisi 5, Sigit mengatakan bahwa memerlukan waktu untuk memahami poin-poin yang disampaikan oleh Banggar, dan akan tidak relevan bila langsung menyetujui. [sumber]

Persiapan Mudik Lebaran 2015

25 Juni 2015 - KOMPAS.com - Anggota DPR RI Komisi V Sigit Sosiantomo menilai, Menteri Perhubungan Ignasius Jonan adalah orang yang paling bertanggungjawab terkait pelaksanaan arus mudik Lebaran. Menurut dia, apabila pelayanan angkutan Lebaran buruk, maka Jonan lah yang pantas disalahkan. 

"Kalau ada salah satu maskapai lemot, delay, enggak karuan juntrungannya, yang salah Menteri Perhubungan (Jonan)," ujar Sigit saat rapat kerja Komisi V dengan Kementerian Perhubungan, Kementerian PUPR, Korlantas Polri, BMKG, dan Basarnas terkait kesiapan mudik Lebaran di Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu (24/6/2015). 

Dia menjelaskan, konstitusi telah memberikan mandat kepada pemerintah dalam hal ini Presiden untuk memberikan pelayanan angkutan umum kepada masyarakat yang baik. Sementara itu, presiden, kata dia, sudah mewakilkan kepada menteri perhubungan dalam hal pelaksanaan teknis pelayanan kepada masyarakat tersebut. 

Sebaliknya ucap Sigi, Jonan juga pantas mendapat apresiasi jika berhasil memberikan pelayanan yang baik kepada masyakat saat mudik Lebaran nanti. Bahkan tutur anggota dewan Dapil Jawa Timur itu, pihak-pihak yang dianggap berhasil menyediakan pelayanan yang baik saat mudik Lebaran, patut mendapatkan penghargaan. 

"Ini para BUMN (angkutan yang terlibat memberikan pelayanan saat mudik Lebaran) harus juga memaparkan kesiapannya. Jangan hanya memberikan angin surga. Kalau berhasil, kita kasih awardsiapa yang paling berjasa, kalau ruwet (pelayanannya) ya kita hakimi bareng-bareng saat ralat evaluasi pelaksaan arus mudik nanti ," kata Sigit. 

Meski begitu, dia mengapresiasi keseriusan Kementerian Perhubungan dalam mempersiapkan mudik Lebaran tahun ini. 

Dia memuji pernyataan Menteri Perhubungan Ignasius Jonan yang menginstruksikan semua jajarannya untuk turun langsung ke lapangan, bukan hanya memantau pelaksanaan mudik melalui layar monitor. (sumber)

Bensin Premium (RON88)

Pada 5 Februari 2015 - menurut Sigit Fraksi PKS tidak setuju usulan penghapusan subsidi bensin (terutama bensin Premium atau RON88).  [sumber]

Subsidi Listrik

Pada 5 Februari 2015 - menurut Sigit hasil kunjungan kerja daerah pada masa reses mengindikasikan bahwa banyak peternak terancam gulung tikar karena kesulitan membayar biaya listrik. Oleh karena itu, Sigit tidak setuju usulan permintaan anggaran pemerintah sebesar Rp.75 triliun untuk Penyertaan Modal Negara (PMN) di banyak BUMN dan mengusulkan lebih baik anggaran tersebut digunakan untuk subsidi listrik.  [sumber]

Kecelakaan AirAsia QZ-8501

Kecelakaan AirAsia QZ-8501 yang terjadi pada tanggal 28 Desember 2014 ditemukan puing-puingnya pada tanggal 30 Desember 2014. Menhub, Ignasius Jonan membekukan rute perjalanan Surabaya-Singapur setelah kecelakaan terjadi. Sigit Sosiantomo mengapresiasi langkah tegas yang diambil oleh Menhub pada tanggal 5 Januari 2015. (baca disini)

Informasi Pribadi

Tempat Lahir
Surabaya
Tanggal Lahir
28/06/1965
Alamat Rumah
Jl. Cililin II No.9, Petogogan. Kebayoran Baru. Jakarta Selatan. DKI Jakarta
No Telp
081 6540 7197 atau 021 575 6421

Informasi Jabatan

Partai
Partai Keadilan Sejahtera
Dapil
Jawa Timur I
Komisi
V - Perhubungan, Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, Pembangunan Pedesaan dan Kawasan Tertinggal, Meteorologi, Klimatologi & Geofisika