Informasi Pribadi
Informasi Jabatan
Sikap Terhadap RUU
Tanggapan
Pembahasan Rencana Kerja Anggaran (RKA) LPP TVRI dan LPP RRI Tahun Anggaran 2024 - RDP Komisi 1 dengan Lembaga Penyiaran Publik TVRI dan Lembaga Penyiaran Publik RRI
Dengan seluruh keterbatasan yang ada, Jazuli berpendapat bagaimana selain fokus bahwa Pemilu 2024 agar berkualitas, tetapi TVRI dan RRI juga menjadi corong untuk menjaga asas Jujur dan Adil (jurdil). Dengan berbagai macam Paslon dan partainya, bagaimana TVRI dan RRI tetap mengingatkan publik bahwa kita ini saudara sebangsa dan setanah air, yang berbeda hanya Capres dan partainya. Bagaimana kita membangun kesadaran bangsa Indonesia bahwa Pemilu jangan dijadikan ajang perpecahan dan ini harus terus digemakan oleh TVRI dan RRI. Indonesia adalah unik. Indonesia adalah negara demokrasi Pancasila. Nilai-nilai kebangsaan perlu terus digemakan di era teknologi digital yang bisa menginvasi pikiran dan perilaku seseorang. TVRI dan RRI harus bisa menjadi benteng dengan seluruh perkembangan teknologi. Bagi Jazuli, TVRI dan RRI adalah andalan dari sisi lembaga penyiaran karena swasta hanya sibuk menyajikan lagu-lagu partainya, sehingga banyak anak-anak lebih hafal lagu partai politik dibandingkan lagu kebangsaan Indonesia Raya.
Masukan/Pandangan terkait Agreement between the Government of the RI and the Government of the Republic of India Concerning Cooperation the Field of Defence — Komisi 1 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Pakar/Akademisi
Jazuli menyampaikan terkait India, hanya punya konsen satu saja yaitu bagaimana caranya India lebih demokratis. Kita dengar seringkali banyak hal-hal yang kadang-kadang memicu konflik di dunia itu muncul di India. Jazuli mengatakan Fraksi PKS concern dalam mewujudkan perdamaian dunia. Karena itu bagaimana caranya Indonesia juga punya peran besar untuk sama-sama mewujud dan mengingatkan negara-negara yang sedikit rasis cobalah kasih ruang orang untuk menyembah Tuhannya sesuai dengan keyakinannya.
Pembahasan Materi DIM RUU Pelindungan Data Pribadi (PDP) - Rapat Panja Komisi 1 dengan Tim Panja Pemerintah
Dalam tiga atau lima hari lalu, Jazuli juga sampaikan dalam forum ini, sebaiknya UU ini jangan terlalu banyak mengamanahkan kepada PP. Alasan pertama, seringkali UU tidak bisa dilaksanakan karena PP-nya tidak keluar, padahal PDP sangat urgent dan ditunggu oleh masyarakat, sementara jadwal pembuatan PP tidak bisa ditetapkan, karena PP ada keterkaitan di internal pemerintah, keterkaitan antar lembaga dan kementerian. Kita tidak ingin, sudah capek dan lelah melakukan pembahasan di masa pandemi ini, tahu-tahunya nanti pandemi sudah kabur tetapi UU-nya belum bisa dilaksanakan karena PP belum selesai. Alasan kedua, yang menyangkut tentang perlindungan, penanggungjawabnya dan konsekuensinya harus jelas dan harus ada dalam UU. kita tidak menutup mata harus dibuka ruang adanya PP karena itu juga ada dalam peraturan pembentukan UU, tapi yang sifatnya sangat teknis. Roh UU ini adalah melindungi data pribadi, jika data itu tidak terlindungi, siapa yang harus bertanggung jawab, ini harus jelas beserta seluruh konsekuensinya. Hal-hal yang terjadi masalah prinsip, saya tidak setuju diatur dalam PP. Jadi, ruang untuk PP tetap dibuka untuk yang sangat teknis, jangan yang didalamnya ada konsekuensi dan kewenangan. Jika kewenangan diatur dalam PP, takutnya ada yang tidak pas dengan suasana kebatinan yang menyusun. Hal-hal yang menyangkut fundamental terkait perlindungan data pribadi, kewenangan, konsekuensi, dll, sebaiknya jangan diatur dalam PP, sementara yang bersifat teknis silahkan masuk PP.
Fit and Proper Test Calon Komisioner Komisi Penyiaran Indonesia — Komisi 1 DPR RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Calon Komisioner Komisi Penyiaran Indonesia
Jazuli mengatakan bagaimana menghadapi monopoli media, apa pandangan calon komisioner KPI
terhadap tayangan LGBT, dan bagaimana beberapa partai yang memiliki TV dan sudah mulai memasang iklan politik.
Pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) — Komisi 2 Audiensi dengan Audiensi dari Bupati Parigi Moutong, Panitia Pemekaran Bone Selatan, dan Ketua Tim Pemekaran Luwu Tengah
Jazuli mengatakan bahwa Daerah Otonomi Baru (DOB) harus diperhatikan dan diseriusin. Ia menyampaikan bahwa Komisi 2 DPR-RI sudah membentuk Panitia Kerja (Panja) sebagai bukti keseriusan dari DPR-RI.
RAPBNP 2016 - Komisi 1 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat dengan Dewan Pengawas dan Direktur Utama LPP TVRI
Menurut Jazuli terkait pemancar harus ditanggapi serius.
Izin Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Swasta — Komisi 1 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Komunikasi dan Informatika dan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI)
Jazuli Juwaini mengatakan bahwa kalau memang tidak layak maka bilang saja tidak layak dan tidak perlu takut karena kami men-support menteri untuk menolak perpanjangan izin, jika tidak layak maka menteri harus berani menolak perpanjangan perizinannya. harapannya adalah untuk KPI lama di ujung tugasnya KPI memberikan catatan evaluasi secara objektif untuk selamatkan anak bangsa dari efek negatif siaran bukan hanya mengedepankan kepentingan pengusaha televisi.
Pengambilalihan Lahan Radio Republik Indonesia (RRI) untuk Pembangunan Universitas Islam Internasional Indonesia — Komisi 1 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dirut Dewan Pengawas RRI, Kementerian Komunikasi dan Informasi, Kementerian Keuangan, Kementerian Agama, Dirjen Anggaran dan Kekayaan Negara, Dirjen Pengadaan Tanah Badan Pertanahan Nasional (BPN)
Jazuli mengatakan proyek universitas ini sangat strategis dan bisa menjadi pilot project untuk belajar Islam. Ia mengatakan banyak orang belajar ke Arab jadi Arab-araban, belajar ke Amerika jadi Amerika-amerikaan. Menurutnya untuk kampus diberikan saja lahan 100 Ha dan sisanya bisa untuk RRI. Ia mengatakan biar bagaimanapun ada kepentingan RRI. Ia menghimbau jangan mengoprek-oprek lahan orang. Jadi, biar sama-sama di sana.
Rancangan Kerja dan Anggaran (RKA) Kementerian Luar Negeri 2019, Konflik Semenanjung Korea, Upaya Indonesia sebagai Anggota Tidak Tetap Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB), Konflik Palestina, dsb — Komisi 1 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Luar Negeri (Menlu)
Jazuli mengatakan bahwa selama ini Pemerintah menunggu sampai ada kejadian terorisme baru melakukan tindakan. Ia juga mengatakan perlu antisipasi departemen luar negeri karena perlu UU agar tidak menghalangi penyidikan polisi. Ia membahas mengenai perlindungan WNI dan menyampaikan bahwa ia bangga dengan Menlu karena di Kupang ada puluhan mayat yang dikirim dari luar negeri. Ia menanyakan perlindungan yang diberikan Kemlu kepada WNI karena warga NTT sudah merantau sejak zaman Belanda di Malaysia. Ia meminta peningkatan perlindungan karena Indonesia banyak menerima mayat dari negara-negara yang dulunya bersahabat.
Uji Kelayakan dan Kepatutan — Komisi 1 DPR RI dengan Calon Anggota Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) an. Ira Diana, Irsal Ambia, Mayong Suryono Laksono, Mimah Susanti, dan Mirna Apriyanti
Jazuli menanyakan pendapat dan tanggapan calon apabila ada perusahaan yang memberikan dana CSR dengan tujuan mengembangkan literasi.
Fit and Proper Test – Komisi 1 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Calon Anggota KPI Pusat atas nama Mochammad Dawud, Mohammad Reza, Mohammad Zamroni, Mohammad Khoirul Anwar dan Mulyo Hadi Purnomo
Jazuli mengatakan bahwa selama ini ada keluhan kalau tangannya KPI buntung, jadi hanya mengacung tapi tidak bisa memegang. Ia menanyakan jaminannya dari KPI jika diberikan tangan lengkap agar bisa tidak disalah gunakan. Ia juga menanyakan pendapat para calon jika seandainya nanti semua calon menjadi anggota KPU lalu tiba-tiba ditawari industri atau perusahaan terkait dana CSR yang dapat digunakan untuk pengembangan literasi.
Realisasi Anggaran 2018 — Komisi 1 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Lembaga Pertahanan Nasional (Lemhannas), Badan Keamanan Laut (Bakamla), dan Dewan Ketahanan Nasional (Wantannas)
Jazuli mengatakan prihatin dengan anggaran ketiga lembaga (Lemhanas, Watannas, Bakamla) yang menurun padahal memiliki fungsi dan tugas yang berat, sepertinya Kemenkeu dan Bappenas tidak paham secara dalam dengan ketiga lembaga. Jazuli menyarankan Komisi 1 mengundang Menkeu dan Kepala Bappenas untuk meminta penjelasan, jika ingin serius menjaga NKRI maka harus serius juga dengan ketiga lembaga, jika ketiga lembaga lemah maka negara tidak aman, maka investasi juga tidak akan masuk ke negara Indonesia.
Pendahuluan RKA K/L dan RKP K/L TA 2020 — Komisi 1 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dewan Pengawas dan Direksi LPP TVRI
Jazuli menyampaikan apresiasi dan selamat atas capaian yang telah dicapai oleh TVRI terkait WTP dan juga kenaikan anggaran meskipun hanya ratusan miliar sekian tapi ini harus disyukuri karena kemarin ada mitra Kom1 yang anggarannya turun. Jazuli mengatakan Komisi 1 selalu mem-backup mitra demi kepentingan bangsa dan negara dan untuk itu penambahan anggaran TVRI bisa diikthiarkan secara sungguh-sungguh. Jazuli berpendapat, untuk mengemban visi yang besar tidak mungkin bisa dilaksanakan secara parsial dan sendiri-sendiri, dibutuhkan solidaritas kerja sama dari keluarga besar TVRI dari top leader sampai karyawan kecil. Jazuli mengatakan, Komisi 1 terus berdoa dan selalu mensupport bagaimana TVRI bisa menjadi lembaga yang bergengsi bukan hanya di Indonesia tapi juga dunia. Jazuli mengatakan, percaya jika TVRI dengan target besar bisa melakukan konsolidasinya dari seluruh aspek yang paling atas sampai aspek bawah seperti terpenuhinya hak-hak pegawai yang paling kecil demi mencapai visi besar TVRI menjadi lembaga penyiaran Internasional. Jazuli menyampaikan, program-program TVRI yang ada tetap mengkonsolidasikan Nasionalisme Indonesia, mengokohkan Nasionalisme, dan mempertahankan budaya Indonesia. Jazuli meminta, TVRI menayangkan program-program religi yang bisa membimbing umat kepada kebenaran, membawa kesejukan, mempersatukan bangsa, dan jangan siaran penceramah-penceramah yang malah memecah belah bangsa Indonesia akibat ceramahnya bersifat proaktif.
Rencana Kerja Dewan Pers Tahun 2020 Beserta Dukungan Anggarannya dan Pembahasan Isu-Isu Aktual - Komisi 1 DPR RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dewan Pers
Dengan perkembangan teknologi yang ada saat ini, Jazuli menanyakan apakah Dewan Pers perlu re-branding menjadi Dewan Pers dan Sosial Media agar Dewan Pers bisa fokus terkait pemberitaan yang ada di media sosial.
Rencana Kerja Kementerian Pertahanan RI Tahun 2020 Beserta Dukungan Anggarannya dan Isu-Isu Lainnya - Komisi 1 DPR RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Pertahanan RI
Menurut Jazuli, ancaman sekarang ini bentuknya makin beragam. Dalam UU yang baru saja disahkan Komisi 1 DPR-RI ancaman yang disebutkan disitu ada beberapa ideologi dan gerakan terorisme adalah ancaman. Ini adalah ancaman utk Pancasila. Terkait dengan beberapa potensi yang menjadi penyebab, Jazuli juga mengatakan tidak bisa dipungkiri banyak juga pesawat-pesawat yang masuk atas misionaris. Yang dikhawatirkan ada orang atas nama misionaris tetpi menyimpan agenda sendiri di Papua dan menyebabkan kerusuhan-kerusuhan.
Laporan Pertanggungjawaban KPI Pusat Periode 2016-2019 - RDP Komisi 1 Dengan KPI Pusat
Jazuli mengatakan Fraksi PKS menerima laporan yang telah disampaikan oleh para jajaran KPI. Jazuli juga mengingatkan KPI bukan lembaga pengadilan etik dan ideologi tetapi lembaga kontrol terhadap lembaga penyiaran, agar konten penyiaran sesuai dgn UUD 45. Semua yang menyimpang harus ditindak tegas.
Jazuli juga mengatakan bahwa kita belum memiliki aturan bahwa seseorang yang memiliki partai itu juga memilki ilembaga penyiaran. Anak-anak itu lebih hafal lagu partai politik daripada lagu Indonesia Raya, semua ini harus ditindak tegas. Jazuli juga menyarankan agar kedepannya, anggaran untuk KPI dan KPID kembali lagi saja ke APBN, dan UU Penyiaran juga harus segera diperbaiki. Terakhir, Jazuli mengatakan kalau kita bisa revisi UU, periode kerja di KPI minimal 4 tahun saja, kalau bisa 5 tahun.
Monitoring Kepatuhan Badan Publik – Rapat Dengar Pendapat Komisi 1 dengan Komisi Informasi Pusat (KIP)
Jazuli mengatakan KIP lebih concern terhadap pengawalan keterbukaan informasi pemilu. Komisi 1 juga harus berbicara dengan Bappenas dan Kemenkeu untuk memberikan anggaran untu sosialisasi dan mengenai sosialisasi sebaiknya melibatkan anggota DPR karena anggota bisa memberikan pengarahan di dapilnya masing-masing.
Latar Belakang
Jazuli Juwaini terpilih menjadi Anggota DPR RI periode 2019-2024 setelah mendapatkan perolehan suara sebesar 68.538 mewakili Partai PKS untuk Dapil Banten 2
Karir Jazuli dimulai dari Guru Mts Al Hikmah Jakarta dan Guru Al Islah. Lalu beliau pernah menjadi Manager Operasional PT Talbia Bina Seksama, dan komisaris CV Gading Mas.
Pendidikan
SD Negeri Garon Bekasi, tahun 1979-1982
MTs negeri Cimalaya Kerawang Jawa Barat tahun 1982-1985
MAN Subang Jawa Barat tahun 1985-1989
LPIA Jakarta,tahun 1989-1993 Fakultas Syariah Jurusan Hukum dan Perbandingan Mahdzhab
S2 Institut Ilmu Al Quran, Jakarta,tahun 2005-2007,Magister Studi Agama Islam
Perjalanan Politik
Anggota Komisi II DPR RI (2004-2009)
Calon Bupati Tangerang dari PKS (2008)
Anggota Komisi VIII DPR-RI (2009-2014)
Anggota Badan Anggaran DPR
Ketua DPP PKS bidang pengembangan ekonomi dan kewirausahaan
Calon Gubernur Banten dari PKS (2011)
Anggota Komisi III DPR RI (2014-2019)
Ketua Fraksi PKS DPR RI (2014-2019)
Visi & Misi
belum ada
Program Kerja
belum ada
Sikap Politik
Laporan Pansus Angket KPK
14 Februari 2018 – Pada saat paripurna DPR, Jazuli mengatakan Fraksi PKS tidak ikut tergabung dalam proses Pansus KPK ini. Jazuli juga mengemukakan untuk menjaga konsistensi FPKS tidak memberikan tanggapan. [sumber]
Subsidi parpol 10 Maret 2015
(lensaindonesia.com)
"Ide pemikiran biayai parpol dari APBN itu bagus dengan dasar pemikiran bahwa membangun politik yang baik dalam mematangkan prinsip berbangsa dan bernegara yang baik" - Jazuli Juwaini
Tanggapan
Pemecatan Fahri Hamzah dari Partai Keadilan Sejahtera
17 Mei 2016 - Jazuli mengingatkan bahwa permasalahan internal partai adalah urusan partai. Jazuli juga menyerahkan dokumen ke pimpinan DPR-RI terkait sikap Fraksi PKS atas putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. [sumber]
Hasil Audit Badan Pemeriksa Keuangan atas Pelaporan Kunjungan Kerja Anggota DPR
12 Mei 2016 - (TRIBUNNEWS.COM) - JAKARTA - Ketua Fraksi PKS DPR RI, Jazuli Juwaini, angkat bicara soal dugaan kunjungan kerja fiktif anggota DPR berdasarkan temuan BPK yang diindikasi merugikan keuangan negara hingga Rp 945 Miliar.
Menurutnya, hal itu tidak terjadi pada Anggota Fraksi PKS.
"Alhamdulillah kami di FPKS sangat konsen dengan laporan kunker anggotanya, bukan saja terpenuhi secara administratif sesuai prosedur dan syarat laporan yang disampaikan oleh Setjen DPR tetapi juga secara riil memang Aleg PKS melakukan kunjungan kerja ke dapilnya," kata Jazuli melalui pesan singkat, Kamis (12/5/2016).
Bahkan, lanjut Jazuli, bukan saja di waktu reses tapi di luar reses pun umumnya mereka selalu menyempatkan bersama rakyat khususnya akhir pekan (Sabtu dan Minggu)
"Terkait dugaan kunker fiktif yang ditemukan BPK saya sudah cek tidak ada laporan atau catatan terkait Anggota FPKS. Jadi FPKS clear," tegas Anggota Komisi I ini.
Lebih lanjut Jazuli mengatakan bahwa Pimpinan FPKS sejak awal periode sudah menyampaikan surat resmi kepada seluruh anggota fraksi PKS yang berisi perintah agar menyampaikan laporan reses lengkap selambatnya satu pekan setelah berakhirnya masa reses.
"Saya sebagai Ketua Fraksi telah memberikan arahan agar seluruh anggota FPKS selalu disiplin dalam membuat laporan kunker reses paling lambat satu pekan setelah masuk masa sidang (harus sudah terkumpul) dan diserahkan pada pihak terkait," ujarnya.
Jazuli mengatakan laporan ini bukan saja sebagai bentuk kewajiban administratif ataupun tanggung jawab konstitusional anggota DPR.
"Tapi lebih dari itu merupakan amanat bagi seluruh anggota PKSagar semakin khidmat kepada konstituen dan rakyat di dapilnya," katanya. [sumber]
Gagasan Tes Urine Narkoba untuk Anggota DPR
27 Februari 2016 - (Okezone.com) - Ketua Fraksi PKS di DPR, Jazuli Juwaini menyatakan fraksinya akan melakukan tes urine bagi anggota dan staf FPKS sebagai bentuk tanggung jawab memerangi dan memberantas narkotika.
"Kami mempelopori tes urine ini di DPR, sebagai bentuk tanggung jawab Fraksi PKS memerangi dan memberantas narkoba bersama Badan Narkotika Nasional dan pihak-pihak terkait," katanya di Jakarta, Sabtu (27/2/2016).
Jazuli mengatakan dirinya memahami bahwa tidak mungkin berbicara lantang tentang pemberantasan narkoba kalau lingkungannya sendiri belum bebas narkoba.
Menurut Jazuli Juwaini, tes urine bagi anggota DPR asal FPKS dan para staf ahli merupakan upaya fraksinya memulai dari lingkungan sendiri mempelopori FPKS menurut dia, melihat narkoba merupakan ancaman serius yang akan menghancurkan masa depan generasi dan bangsa bahkan lebih sadis dari teroris. "Karena itu FPKS memulai dari diri dan keluarga besar Fraksi PKS," ujarnya.
Jazuli mengatakan seluruh komponen bangsa harus bahu-membahu untuk bersama-sama memerangi narkoba dalam berbagai bentuknya. FPKS mengajak fraksi-fraksi lain untuk berani melakukan pemeriksaan urine agar DPR bebas narkoba. "Ayo bikin gerakan DPR bebas narkoba," katanya.
Dia mengatakan tes urine akan dilakukan pada Senin 28 Februari di Ruang Fraksi PKS, Gedung Nusantara I, Jakarta. Menurut dia, FPKS sudah melayangkan surat kerja sama dengan BNN sejak Kamis 25 Februari. [sumber]
Pelaku Pembakaran Hutan Diungkap ke Publik
3 November 2015 - (TEROPONGSENAYAN) - Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Jazuli Juwaini mendesak Presiden Joko Widodo segera mengungkap ke publik pelaku pembakaran hutan yang sudah membuat masyarakat khususnya di Sumatera, Kalimantan, Riau dan Papua menderita.
Menurutnya, Jokowi tidak perlu menutupi para pelaku pembakaran hutan yang melibatkan pengusaha. Apalagi pengusaha tersebut sudah bermain dengan oknum aparat, dan pemerintah.
"PKS tegas meminta Presiden jangan menutupi apalagi melindungi. Buka saja ke publik, biar masyarakat tau," kata Jazuli saat dihubungi, Jakarta, Selasa (3/11/2015).
Jangan sampai, ujar Jazuli, pemerintah hanya menangkap aktor-aktor kecil pembakaran hutan yang sudah menimbulkan bencana asap. Tapi harus juga menindak perusahaan besar yang memang sengaja membakar hutan.
"Kita tagih janji Presiden yang ingin menindak perusahaan besar," tukasnya. (sumber)
Mengenai Surat Edaran Kapolri Tentang Ujaran Kebencian
2 November 2015 - (DetikNews) - PKS mengapresiasi positif Surat Edaran (SE) Kapolri Tentang Ujaran Kebencian sebagai upaya menjaga kondisi di masyarakat. Namun PKS mengingatkan, supaya SE ini tak terlalu mengekang kebebasan berpedapat rakyat.
"Semangat untuk meredam api kebencian dalam kehidupan masyarakat dan berbangsa adalah sangat bagus," kata Ketua Fraksi PKS DPR Jazuli Juwaini Senin (2/11/2015).
Menurutnya, kebebasan berbicara dari rakyat harus tetap dijaga. Karena terkadang, suara rakyat tak melulu bermaksud menebar kebencian melainkan juga ingin memperbaiki kondisi di Indonesia.
"Jangan sampai mematikan hak rakyat dalam kebebasan berpedapat. Juga jangan sampai memasung hak demokrasi rakyat," kata Jazuli.
Anggota Komisi III DPR ini ingin mencermati terlebih dahulu isi dari SE Itu. Bila perlu Kapolri Jenderal Pol Badrodin Haiti dihadirkan ke DPR untuk menjelaskannya.
"Bisa saja Komisi III meminta penjelasan dari Kapolri, bila dipandang. bisa membungkam kebebasan rakyat, meski dalam waktu yang sama, masyarakat juga harus mengedepankan etika," kata Jazuli. (sumber)
Isu Tenaga Honorer Kategori 2 (THK2)
Pada 8 April 2015 - Jazuli mau klarifikasi ke Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) berita di Kabupaten Sinjai ada 53 tenaga honorer yang sudah lulus tapi dibatalkan oleh Kemenpan-RB. Jazuli apresiasi Menpan-RB sudah 30.000 tenaga honorer diselesaikan, namun kenapa tidak dianggarkan saja untuk sisanya. Menimbang Indonesia penduduknya sudah 210 juta, Jazuli saran kenapa Menpan-RB tidak pikirkan cara menggunakan mereka untuk menuntaskan masalah THK2. [sumber]