Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
Partai Keadilan Sejahtera - Kalimantan Selatan I
Komisi III - Hukum, HAM, Keamanan
        


Informasi Pribadi

Tempat Lahir
Jakarta
Tanggal Lahir
15/10/1964
Alamat Rumah
JL. Komplek Timah AA 40, RT.03/RW.12, Kelurahan Tugu. Cimanggis. Depok. Jawa Barat
No Telp
021 871 2192 / 081 671 5000

Informasi Jabatan

Partai
Partai Keadilan Sejahtera
Dapil
Kalimantan Selatan I
Komisi
III - Hukum, HAM, Keamanan

Latar Belakang

Habib Aboe Bakar Al-Habsyi lahir di Jakarta pada tanggal 15 Oktober 1964 dengan nama Aboe Bakar. Beliau keturunan Betawi-Arab. 

Aboe Bakar pernah menjabat sebagai Direktur Yayasan Haji Ummul Quro. Beliau saat ini tercatat tinggal di Depok dan memiliki seorang istri bernama Fitrita dan telah dikaruniai 4 orang anak. Aboe Bakar pernah mendapatkan tanda penghargaan sebagai warga kehormatan Korlantas.

Pada periode 2014-2019 Aboe Bakar bertugas di Komisi III yang membidangi hukum, HAM dan keamanan.

Pendidikan

SLTA, SMA Negeri 7, Jakarta

S1, Ekonomi, STIE Bisnis Indonesia, Jakarta

Perjalanan Politik

Aboe Bakar Alhabsyi pernah menjadi bagian Dewan Pembina Paham Indonesia tahun 2011 serta Wakil Sekjen Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) periode 1999 – 2004.

Pada tahun 2009-2014 Aboe Bakar menjabat sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) dari fraksi PKS. Saat pemilihan legislatif tahun 2009 beliau kembali maju sebagai calon legislatif (Caleg) daerah pemilihan (Dapil) Kalimantan Selatan 1 dan memperoleh 66864 suara sehingga mengantarkan beliau kembali menjadi anggota DPR RI periode tahun 2014-2019. Beliau kini bertugas di komisi 3 yang membidangi urusan hukum, ham dan keamanan. 

Visi & Misi

belum ada

Program Kerja

belum ada

Sikap Politik

RUU Anti Terorisme

31 Mei 2017 - Aboe berprinsip bahwa untuk tetap pada penangkapan terduga terorisme itu hanya dengan waktu 7 hari.   [sumber]

27 April 2016 - Habib menyinggung Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) yang aktif di televisi mengurus tentang banceuy dan terorisme. Habib menilai penanganan terorisme oleh Polri berjalan baik, contohnya kasus bom Bali yang dapat diselesaikan dengan cepat, yakni 23 hari, kemudian dibawa ke pengadilan, padahal saat itu belum ada satuan khusus Densus 88. Habib menyebut bahwa definisi terorisme masih multitafsir atau pasal karet. Selain itu, Habib menghimbau Pemerintah untuk hati-hati merumuskan dalam hal penindakan. Habib juga menambahkan bahwa draf yang ada belum mengatur tentang korporasi terorisme, upaya pencegahan, serta masa penahanan yang panjang tidak sesuai konvensi internasional. Fraksi PKS RUU Anti Terorisme dengan catatan yang diharapkan dapat menjadi perhatian.  [sumber]

RUU Badan Usaha Milik Desa (RUU BUMDes)

14 April 2016 - Habib menyetujui pendapat Desmond Junaidi Mahesa karena permasalahan ini termasuk dalam revisi Undang-Undang Hukum Pemerintah di Komisi 2 DPR-RI.  [sumber]

Tanggapan

Penyesuaian Anggaran Tahun 2019 Hasil Pembahasan Anggaran

24 Oktober 2018 – Komisi 3 rapat dengan Kemenkumham, KPK, Polri, Kejaksaan Agung, Mahkamah Agung. Aboe Bakar menyatakan bahwa mitra-mitra Komisi 3 sangat memerlukan penambahan anggaran untuk penunjangan kinerja. Komisi 3 harus benar-benar berjuan agar mitranya bisa memilki anggaran yang memadai. Aboe Bakar mendukung penambahan anggaran untuk mitra kerja Komisi 3, terutama untuk KPK, Kejaksaan Agung, dan Polri yang meminta penambahan anggaran tidak terlalu besar. Namun, untuk Menkumham, Aboe berpendapat bahwa anggaran yang tersedia sudah mencukupi.Aboe Bakar berharap angar pembicaraan anggaran ini dapat berjalan dengan lancar tanpa adanya deadlock karena ada jangka waktu yang harus dipenuhi.[sumber]

Penahanan Mahasiswa dalam Aksi 3 Tahun Jokowi-JK

25 Oktober 2017 -  Sebagai pemimpin rapat dalam Audiensi dengan BEM SI,  Aboe menyatakan bahwa Komisi 3 DPR-RI akan menerima semua masukannya. Kemudian akan ditindaklanjuti ke Kapolda Metro Jaya oleh Komisi 3 DPR-RI. Habib juga mengutarakan mungkin akan dilakukan kunjungan spesifik ke Polda dan bisa menentukan hari atau bisa dilakukan kunjungannya via telepon. [sumber]

Evaluasi Kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi

17 April 2017 - Habib mempertanyakan bagaimana kebutuhan penyidik KPK, kira-kira yang direkrut yang bagaimana. Habib meminta keributan di internal KPK ini tidak usah ditutupi, cari jalan keluar terbaik.   [sumber]

Pembahasan Tugas Pokok dan Fungsi Kejaksaan Agung

12 April 2017 - Habib mempertanyakan mengapa sidang kasus Penistaan Agama ditunda, apakah begitu cara Jaksa Penuntut Umum (JPU), apakah perlu dibantu mesin tik, Habib ingin untuk hal yang seperti itu Kejaksaan harus lebih cekatan. Menurut Habib pada akhir bulan Maret pada membuat MoU, ada 15 MoU, perlu ada rasa saling mengingatkan, apakah hal ini tidak menghambat peoses penegakan hukum. Habib mempertanyakan sejauh mana koordinasi dan konsolidasi 3 lembaga tersebut. Habib menjelaskan bahwa SP3 di Bengkulu ada 14 kasus korupsi, ia meminta Jaksa Pidana Khusus (Jampidsus) menjelaskan apakah informasinya benar atau tidak.   [sumber]

Perseteruan FPI dan GMBI di Jawa Barat

17 Januari 2017 - Habib merasa perlu belajar lebih banyak, karena Ia mempertanyakan mengapa masalah hukum yang sekarang sedang terjadi dan ulama mengetahui detail. Habib mengusulkan Komisi 3 memanggil Kapolri dan mempertanyakan tujuan adanya apel pagi pada saat itu serta melakukan klarifikasi berita yang menyatakan GMBI dikerahkan oleh Kapolda Jabar. Habib memperkirakan bahwa GMBI sudah merancang untuk menggunakan senjata tajam. [sumber]

Kasus Penegakan Hukum PT Maybank Indonesia

8 Desember 2016 - Dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi 3 dengan Direktur Utama dan Kuasa Hukum PT Maybank Indonesia, Habib mempertanyakan proses pemberian kredit Maybank ke PT Meranti Maritime apakah telah dilakukan audit atau tidak ada pengawasan internal. Habib juga bertanya bagaimana proses pengajuan utang diberikan ke PT Meranti Maritime. [sumber]

Evaluasi Proker Kejagung

6 Desember 2016 - Dalam Rapat Kerja (raker) Komisi 3 dengan M. Prasetyo, Kejaksaan Agung RI, Habib mengatakan untuk fokus pada adanya JPU yang disiapkan merupakan JPU yang terbaik serta mempertanyakan bagaimana membuat munculnya jaksa yang supel serta menyarankan adanya pem-backup-an dalam catatan kejaksaan dalam  ICW. [sumber]

Kebakaran Hutan dan Lahan (KARHUTLA)

11 Oktober 2016 - Pada Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi 3 dengan Kapolda Kalimantan Barat, Kapolda Kalimantan Tengah, Kapolda Kalimantan Selatan dan Kapolda Papua, menurut Habib perlu diceritakan tentang operasi malam di Kalsel supaya menjadi contoh yang lain. Menurut BMKG 15 september terdapat 11 titik di wilayah Kalteng, yang berarti ini meningkat dibanding 2 hari sebelumnya. Habib mempertanyakan mengapa terjadi peningkatan dan mempertanyakan tindakan dari Polda Kalsel. Habib meminta penjelasan mengenai kendala dan perkara lainnya dalam penangan. [sumber]

Efektivitas Pengawasan Internal Kejaksaan Agung RI 

26 September 2016 - Pada Rapat Kerja Komisi 3 dengan Jaksa Agung, Habib mengaku merasa miris dan prihatin melihat jaksa yang ditangkap KPK. Ia menanyakan pada Jaksa Agung apakah oknum jaksa yang terkena penangkapan jumlahnya banyak, dan apakah ada kendala yang menyebabkan banyaknya oknum jaksa yang melakukan korupsi. Habib mengatakan koordinasi antar lembaga harus diperhatikan, contohnya dengan PPATK. Ia menanyakan apakah selama ini kerja sama dengan PPATK sudah baik. Ia menilai masih banyak kasus yang menjadi tunggakan dan memerlukan penjelasan terkait kendala yang dihadapi. Habib menanyakan apakah sudah dilakukan pembinaan untuk jaksa-jaksa yang bermasalah. [sumber]

Pemilihan Kapolri

23 Juni 2016 - Habib menanyakan bagaimana nantinya Calon Kepala Polisi (Cakapolri) berkonsodilasi dalam penempatan para senior, mengingat Cakapolri saat ini melewati beberapa angkatan di atasnya. Selanjutnya, Habib menanyakan langkah apa yang akan diambil Cakapolri untuk menghindari overlap dengan lembaga penegak hukum lainnya, termasuk dengan TNI. Habib meminta penjelasan Cakapolri mengenai arah reformasi internal Polri. Habib juga meminta tanggapan Cakapolri mengenai pencalonannya yang mendapat pertentangan dari kalangan buruh yang menuduhnya anti-demokrasi.

Sebagai individu yang berpengalaman di bidang terorisme, ada beberapa LSM dan kalangan masyarakat yang menilai bahwa Cakapolri melakukan pelanggaran HAM. Habib meminta tanggapan Cakapolri tentang hal tersebut. Habib menyampaikan bahwa LSM dan beberapa kalangan masyarakat juga menyayangkan belum adanya evaluasi dan audit terhadap Densus 88. Habib menanyakan apa kebijakan Cakapolri terhadap Densus 88 di masa yang akan datang. Selanjutnya, Habib meminta penjelasan Cakapolri tentang adanya dugaan aliran dana yang masuk ke rekening Cakapolri di kasus Labora Sitorus.  [sumber]

Pada Fit & Proper Badrodin Haiti tanggal 16 April 2015 - Habib senang Polwan muslimah diberi akses jilbab. Habib ingin sebelum KAA dimulai sudah ada Kapolri definitif.  [sumber] 

Pada Fit & Proper Budi Gunawan tanggal 15 Januari 2015 - Aboe Bakar menilai Budi Gunawan pantas menjadi Kapolri.  Aboe Bakar menyayangkan kebijakan KPK yang tergesa-gesa menetapkan Budi Gunawan sebagai tersangka. Aboe Bakar juga menanyakan kebijakan Budi Gunawan apabila lolos menjadi Kapolri mengenai aturan pemakaian jilbab untuk Polisi Wanita (Polwan).  [sumber]

14 Januari 2015 - Aboe Bakar menanyakan kepada Budi Gunawan di fit & proper test untuk calon kapolri, setelah diberikan status tersangka oleh KPK apakah Budi Gunawan tak terpikir untuk mundur?  [sumber]

Anggaran Kejaksaan Agung

13 Juni 2016 - Habib mengkritisi besarnya anggaran Kejaksaan Agung (Kejagung) sebesar Rp.4 Triliun yang sama seperti tahun lalu. Habib khawatir ini dapat mempengaruhi kinerja Kejagung. Lalu, ia menghimbau agar pembinaan SDM harus dilakukan dengan serius agar pemahaman dan pelaksanaan hukum bisa berjalan maksimal. Kemudian, ia meminta kerja sama Kejagung dengan lembaga penegakan hukum terkait program Pencegahan; terutama di pencegahan korupsi.  [sumber]

Anggaran Kepolisian Republik Indonesia (POLRI)

8 Juni 2016 - Aboe Bakar berpendapat bahwa anggaran harus berpihak pada permasalahan hukum. Tambahan anggaran untuk Badan Narkotika Nasional (BNN) sebesar Rp.0,7 Triliun dinilai Aboe Bakar belum cukup karena seharusnya Rp.1 Triliun. Aboe Bakar belum menyetujui Instruksi Presiden (Inpres) mengenai penghematan anggaran karena hak budgeting ada di DPR. Menurut Aboe Bakar, jika tax amnesty berhasil, maka pemotongan tidak akan terjadi.  [sumber]

Penambahan Dana untuk Pembangunan Lembaga Pemasyarakatan

1 Juni 2016 - (DetikNews) - Kerusuhan terjadi di Lapas kelas II Gorontalo hingga menyebabkan polisi terluka. Anggota Komisi III DPR Aboe Bakar Al-Habsyi menilai gesekan terjadi karena adanya over capacity sehingga DPR pun mempertimbangkan untuk menambah dana bagi pembangunan lapas-lapas yang ada di Indonesia.

"Di lapas itu kan bukan binatang, tapi manusia. Manusia yang berkumpul itu kan pasti ada gesekan, yang jaga juga manusia. Gesekan ini akan tetap ada selama berkumpulnya sesama manusia," ujar Aboe Bakar di Gedung DPR, Kompleks Senayan, Jakarta, Rabu (1/6/2016).

Pengelolaan lapas menurutnya perlu dilakukan dengan baik. Untuk itu DPR, kata Aboe Bakar, akan memberikan dana tambahan bagi pemerintah dalam hal ini Kemenkum HAM pada APBN-Perubahan.

"Insya Allah di APBN-P mendapatkan porsi anggaran yang sangat layak untuk pembangunan lapas karena memang lapas ini sudah banyak catatan. Katanya akan dapat Rp 1 triliun," ungkapnya.

Catatan terkait lapas yang didapat DPR selama ini adalah soal kelebihan kapasitas. Hampir di seluruh Indonesia, lapas-lapas melebihi kapasitasnya sehingga kerap kali menimbulkan gesekan bagi warga binaan.

"Over capacity hampir seluruh Indonesia. Di Kalsel 600 persen. Hampir seluruh indonesia sama rata, over capacity. Kedua yang jadi isu besar katanya di situ jadi semacam kerja para bandar-banda narkoba. Ini jadi perhatian kita," tutur Aboe Bakar.

"Jadi kita perlu merapikan lapas karena lapas ini intinya pembinaan. Jadi perlu dijaga lah. Makanya perlu ada penempatan yang baik. Saya lihat usaha Menkum HAM Yasonna Laoly untuk mengatasi masalah lapas saya kira cukup concern. Saya respek dengan beliau. Sungguh pun dari segi hasil-hasil kerja masih perlu, semangatnya sudah bolehlah," lanjutnya.

Dana sebesar Rp 1 triliun untuk lapas menurut Aboe Bakar baru sebatas untuk pembangunan gedung atau sarana prasarana. Ia pun akan mengusulkan agar ada dana tambahan lagi terkait lapas ini untuk menunjang kinerja SDM di tiap-tiap lapas.

"Baru untuk sarana prasarana. Kita akan mengusulkan, jelas. Menyangkut lapas penting SDM pun kurang. Bukan hanya bangunan loh, sekolahan untuk itu juga perlu kita bangun," jelas Aboe Bakar.

Sebelumnya kerusuhan terjadi di Lapas Gorontalo pada Selasa (31/5) sore. Penyebabnya adalah saat anggota polisi hendak menjemput seorang narapidana, muncul penolakan dari napi lainnya hingga anggota polisi ditikam. Para narapidana lalu melempar segala macam barang yang ada di dalam lapas agar rekannya tidak dibawa ke pengadilan. Bahkan ada bom molotov yang dilempar napi untuk menghalau polisi.  [sumber]

Laporan Masyarakat atas Kematian Siyono

12 April 2016Kasus Siyono mengusik hati umat, termasuk Habib, apalagi kasus seperti ini sebenarnya juga sudah banyak terjadi. Jika dibandingkan, Habib menyimpulkan bahwa narkoba dengan teroris lebih berbahaya narkoba karena dapat menggenerasi. Habib mengungkapkan bahwa kasus teroris mungkin lebih menarik untuk marketing. Habib bangga dengan Komnas HAM dan Muhammadiyah walaupun di luar banyak sekali tersebar fitnah. Seandainya yang menangani bukan Muhammadiyah, mungkin tidak sampai ke tahap otopsi karena setelah otopsi, tekanan dan tantangannya dinilai Habib sangat keras. Habib meminta Pimpinan Komisi 3 memanggil Kapolri dan menanyakan kasus ini ke Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT).

Habib menilai bahwa persoalan ini serius dan tidak bisa ditunda lagi. Proses penegakkan keadilan harus ditegakkan oleh siapapun. Habib menyarankan untuk memecat Kadiv Humas Polri kalau tidak bisa berbahasa dengan baik, opini publik sudah dinilai tidak sehat di masyarakat karena seakan-akan pihak yang mengadvokasi kasus Siyono adalah teroris.  Habib juga menekankan bahwa untuk memperjuangkan kebenaran, harus berani untuk tampil di depan. Kerja sama antara Komnas HAM dan Muhammadiyah cukup bagus. Habib juga memuji kinerja KontraS atas kinerjanya dan menanyakan apakah kasus ini bisa dilanjutkan ke langkah yang lebih kuat seperti Panitia Kerja (Panja). Habib mengatakan bahwa DPR anti terhadap terorisme, tetapi penegakkan hukum harus berkeadilan dan jangan sampai yang dibunuh lebih banyak lagi.  [sumber]

Fit & Proper Test Calon Pimpinan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi

15 Desember 2015Menurut Aboe Bakar, alternatif dan pemberantasan korupsi harus dibangun dengan sistem yang baik. Terkait hal itu, Aboe Bakar mempertanyakan peran IT dalam pemberantasan korupsi. Aboe Bakar juga menanyakan cara Agus Raharjo untuk mengatasi korupsi dalam bidang penganggaran.

Selain itu, Aboe Bakar menanyakan apakah Agus Raharjo akan menempatkan KPK pada ormas-ormas lain seperti Indonesia Corruption Watch (ICW) dan lain-lain. Terakhir Aboe Bahar berharap semoga Agus Raharjo terpilih sebagai Pimpinan KPK.  [sumber]

Revisi KUHP dan Kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi

19 November 2015 - Habib ingin pencegahan korupsi di negara ini jadi tema besar, karena pencegahan korupsi itu penting dan ia lelah dengan korupsi yang ada di negara ini. Habib mengusulkan untuk dibuat pencegahan yang menarik karena urusan tangkap sana-sini itu menjenuhkan, maka dibutuhkan pencegahan. Selanjutnya, Habib mempertanyakan keadaan kantor KPK yang terkesan tegang, apakah ada yang diistimewakan serta ada kerugian negara yang dilaporkan Kejaksaan ke KPK. Habib mendengar kejaksaan menarik penyidiknya yang bernama Yudi dari KPK, apakah KPK terganggu akan hal ini atau tidak. Terakhir Habib menyampaikan bahwa ada masalah humanisme dan norma yang disikapi KPK dan seharusnya penyidikan KPK jangan berbentrokan dengan kebudayaan, harus lebih manusiawi.  [sumber]

Pemilihan Hakim Agung

Pada Fit & Proper Test Suhardjono pada 1 Juli 2015 - Alhabsyi menanyakan pertanyaan mendasar kepada Suhardjono, motivasi apa yang membuatnya mendaftarkan diri kembali menjadi calon Hakim Agung. Selain itu, Alhabsyi juga menyinggung isi proposal Suhardjono yang mengangkat kearifan lokal. Menurutnya, jika kearifan lokal dijalankan, hal tersebut akan menghilangkan peran negara.  [sumber]

Evaluasi Kinerja Kejaksaan Agung

Pada 30 Juni 2015

  • Aboe Bakar ingin memperkuat KPK sekaligus tidak ingin memperlemah Polisi dan Kejaksaan. Aboe berharap Kejaksaan dan Polri kencang dalam mengusut korupsi.
  • Terkait mobil listrik, menurut Aboe kegagalan menjalankan penelitian akan berujung pada pidana.
  • Apakah terpidana mati benar-benar sudah dieksekusi? Bagaimana cara meyakinkan masyarakat bahwa eksekusi mati telah dilaksanakan? Aboe merasa ragu karena tidak ada dokumentasi berupa foto-foto para terpidana mati.
  • Aboe juga menanyakan soal proses kasus Hambalang yang dilimpahkan ke Kejaksaan.  [sumber]

Asumsi Anggaran Belanja Pusat - RAPBN 2016

29-30 Juni 2015 - Menurut Habib dari segi anggaran, penegakan hukum butuh perhatian besar. Kita harus mempersiapkan Pilkada Serentak dan potensi masalah yang dapat timbul karenanya. Habib menilai pentingnya penegakan hukum proporsinya berbanding lurus dengan pentingnya pendidikan. Habib tidak ingin anggaran POLRI kosong dan minta perhatian khusus dari Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan.  [sumber]

Tambahan Anggaran untuk Kejaksaan Agung

10 Juni 2015 - Alhabsyi menyampaikan bahwa kita harus mengapresiasi kinerja Kejaksaan Agung (Kejagung) sekarang ini di bawah Jaksa Agung, Muhammad Prasetyo. Menurut Alhabsyi Kejagung telah menunjukkan tajinya dan sepertinya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sekarang sudah agak tertinggal. Meskipun begitu, masih ada kasus-kasus aneh yang terjadi di lapangan, sehingga Kejaksaan Agung harus lebih meningkatkan kualitasnya. Alhabsyi mendukung tambahan anggaran yang diajukan. Namun, Kejaksaan Agung harus benar-benar meningkatkan lagi kualitas Sumber Daya Manusia (SDM). Alhabsyi menyoroti isu hukuman mati yang ia nilai sudah agak melembek sekarang setelah ditekan Australia. Alhabsyi dorong Kejagung untuk tetap menegakkan keadilan dan jangan takut.  [sumber]

Overcapacity Lembaga Pemasyarakatan

Pada Rapat Kerja dengan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tanggal 7 April 2015 - Alhabsyi mengatakan kejahatan narkoba lebih genting daripada dualisme Golkar, karena mereka memakai telepon satelit.  [sumber]

Rencana Strategis Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia 2015-2019

6 April 2015Aboe Bakar menilai perlu revolusi total pengelolaan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) di Indonesia, termasuk personalia lapas, pengendalian narkoba dari dalam lapas dan overcapacity. Aboe Bakar minta perhatian khusus dari Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) mengenai banyak kader-kader PKS yang bernama Muhammad dan Ali. Aboe Bakar minta klarifikasi ke Menkumham mengenai kebijakan banned untuk orang-orang yang bernama Muhammad dan Ali di imigrasi.

Sehubungan dengan masalah seputar SK Kementerian Hukum dan HAM (Kemenhumkam) terkait perselisihan partai politik (PPP dan Golkar), Aboe Bakar minta konfirmasi dari Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) apakah menerima putusan dari PTUN untuk PPP dan Golkar. Aboe Bakar desak Menkumham untuk mengakui masalahnya dengan mantan Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum (Dirjen AHU) Harkristuti Harkrisnowo terkait kebijakannya mengenai kedua partai politik.

INTERUPSI RAPAT - Menurut Aboe Bakar masalah napi itu masalah klasik, tapi masalah PPP dan Golkar ini genting dan vital jadi wajib dibahas. Menurut Aboe Bakar habiskan dulu urusan Golkar sampai benar-benar selesai, baru membahas dualisme PPP, lalu remisi para koruptor.  [sumber]

Rencana Strategis Polri

2 April 2015 -  Habib berterima kasih kepada Plt.Kapolri atas kebijakan memakai jilbab untuk Polisi Wanita (Polwan) yang muslimah. Sehubungan dengan ISIS, Habib saran ke Plt.Kapolri untuk ancamannya tidak perlu dibesar-besarkan. Habib menyoroti kejadian dimana Densus 88 menangkap orang yang memakai baju lafazh Allah tapi menurut Habib ironisnya Putri Indonesia 2015 Anindya K. Putri memakai baju berlambang palu arit tapi tidak ditangkap.  [sumber]

Anggaran Badan Nasional Penanggulangan Terorisme

Pada 29 Januari 2015 - Aboe Bakar menilai kegiatan BNPT untuk de-radikalisasi di Poso sangat memojokkan umat Islam dan dapat membuat kesan bahwa Aboe Bakar ataupun PKS itu adalah bagian dari ISIS. Aboe Bakar mendengar kabar bahwa ada orang-orang yang dilatih dan didanai oleh BNPT namun kemudian ditangkap oleh Densus 88. Aboe Bakar minta verifikasi dari BNPT mengenai kebenaran dari berita tersebut.  [sumber]

Informasi Pribadi

Tempat Lahir
Jakarta
Tanggal Lahir
15/10/1964
Alamat Rumah
JL. Komplek Timah AA 40, RT.03/RW.12, Kelurahan Tugu. Cimanggis. Depok. Jawa Barat
No Telp
021 871 2192 / 081 671 5000

Informasi Jabatan

Partai
Partai Keadilan Sejahtera
Dapil
Kalimantan Selatan I
Komisi
III - Hukum, HAM, Keamanan