Skip to main content
WikiDPR.orgMendekatkan Rakyat dengan Wakilnya

Hadi Mulyadi

PKS - Kalimantan Timur

Komisi VII - Energi Sumber Daya Mineral, Riset & Teknologi, Lingkungan Hidup

Alat Kelengkapan Dewan: Badan Anggaran

TABLE OF CONTENT

    Latar Belakang

    Hadi Mulyadi terpilih menjadi Anggota DPR-RI periode 2014-2019 dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) untuk Dapil Kalimantan Timur setelah memperoleh 53.143 suara.  Hadi adalah petinggi di PKS dan menjabat sebagai anggota majelis Dewan Syuro Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PKS. Sebelum menjadi Anggota DPR-RI, Hadi adalah Wakil Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Timur.

    Hadi adalah seorang pendidik.  Dikenal sebagai Ustadz dan dosen di berbagai perguruan tinggi. Menjadi tenaga pengajar sudah digeluti oleh seorang Hadi Mulyadi sejak usia muda di berbagai tempat; Pengajar Bimbel Al-Kalam Ujung Padang, Pengajar Bimbel Jakarta, Intensive Learning Course (JILC) Ujung Padang, Pengajar Bimbel Eureka Ujung Pandang, Pengajar Bimbel Bina Muslim Cendekia (BMC) Ujung Pandang, Pengajar Pondok Pesantren Darul Aman Ujung Pandang, Pengajar SMU Muhamadiyah Samarinda, Asisten Kalkulus TPB Unhas Ujung Padang, Kepala Sekolah Dasar Islam Terpadu (SDIT) Cordova Samarinda, Dosen Fakultas Teknologi Industri Universitas Muslim Indonesia Ujung Padang, Dosen Fakultas Pertanian Universitas ’45 Ujung Padang, Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda, Dosen Sekolah Tinggi Manajemen Ilmu Komputer (STIMIK) Widya Cipta Dharma Samarinda, Dosen Sekolah Tinggi Ilmu Syariah (STIS) Samarinda, Dosen S-1 PIN (Pemerintahan Integratif) Fisipol Unmul Samarinda, Dosen Politeknik Negeri Samarinda, Trainer Lembaga Manajemen Trusco Samarinda.

    Di 2014 Hadi bertugas di Komisi VII yang membidangi energi sumber daya mineral, lingkungan hidup dan riset & teknologi. Kini (2015), beliau pindah ke Komisi II.

    Hadi maju mencalonkan dirinya sebagai Calon Wakil Gubernur Kalimantan Timur pada Pilkada Serentak 2018.  Hadi digantikan oleh KH Aus Hidayat Nur.

    Pendidikan

    S1, Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Hasanuddin, Makassar (1995)
    S2, Universitas Hasanuddin, Makassar (2004)

    Perjalanan Politik

    Aktif dalam organisasi semasa menjadi mahasiswa, pengurus Yayasan SM FMIPA Universitas Hasanuddin pada tahun 1989 ini membawa Hadi Mulyadi terjun ke dunia politik pascasarjana 2004. Selain aktif di SM, Hadi Mulyadi juga aktif dalam IMM FMIPA di UNHAS pada tahun 1989-1994. Pernah menjabat sebagai wakil ketua Pemilihan Daerah Kaltim pada tahun 1998-1999 sampai menjadi ketua DPP PKS Wilda Kalimantan.  Sejak 19 Oktober 2016, Hadi meninggalkan kursi anggota di Komisi II DPR-RI yang membidangi Pemerintahan Dalam Negeri dan Otonomi Daerah, Aparatur dan Reformasi Birokrasi, Kepemiluan, serta Pertanahan dan Reforma Agraria dan kemudian berpindah menjadi wakil pimpinan di Komisi VII DPR-RI yang membidangi Energi Sumber Daya Mineral, Riset dan Teknologi, dan Lngkungan Hidup.

    Pada 7 Maret 2018 posisinya sebagai wakil ketua Komisi 7 digantikan oleh Tamsil Linrung karena dirinya mencalonkan diri untuk maju pada pemilihan gubernur Kaltim. [sumber]

    Pemerintahan Dalam Negeri & Otonomi Daerah, Aparatur & Reformasi Birokrasi, Kepemiluan, Pertanahan & Reforma Agraria

     

    Visi & Misi

    belum ada

    Program Kerja

    belum ada

    Sikap Politik

    Rancangan Peraturan Pemerintah Desain Besar Penataan Daerah (RPP Penataan Daerah)

    26 Februari 2016 - Hadi menjelaskan bahwa Ibu kota Kalimantan Utara, Tanjung Selor, statusnya masih kabupaten. Hadi mengatakan, Gubernur Kalimantan Utara meminta dirinya agar memperjuangkan Tanjung Selor menjadi sebuah kota. Hadi meminta agar Kalimantan Utara secepatnya ditambah 1 kota, tidak perlu menunggu dimasukkan ke dalam Daerah Otonomi Baru (DOB) tahun 2025.  [sumber]

    Tanggapan

    Tenaga Nuklir

    15 Januari 2018 - Pada rapat dengar pendapat Komisi 7 dengan Bapeten dan BATAN, Hadi mempertegas bahwasannya Komisi 7 DPR 99% setuju pembangunan nuklir, Gubernur Kaltim juga telah menyiapkan lahan di daerah Berau. Ia juga menjelaskan perkembangan revisi UU Minerba telah hampir selesai. Hadi mengingatkan bahwa untuk melawan hegemoni kapitalisme global kita harus membangun sebuah nuklir. [sumber]

    Asumsi Kebijakan Transfer Daerah dan Dana Desa - RAPBN 2016

    25 Juni 2015 - Hadi menyoroti bahwa kadang langkah kebijaksanaan pembangunan oleh Pemerintah selalu dikonsentrasikan pada daerah dengan jumlah penduduk tinggi. Hadi menegaskan ke Kementerian Keuangan bahwa Kalimantan Timur menyumbang Rp.400 triliun ke Kas Negara tiap tahunnya. Namun Kalimantan Timur (Kaltim) di 2014 dapat Rp.57 milyar untuk Dana Alokasi Umum (DAU) dan untuk 2016 dapat nol rupiah.  [sumber]




    Silahkan login terlebih dahulu untuk memberikan komentar.