Sikap Terhadap RUU

Revisi Undang-Undang tentang Aparatur Sipil Negara (ASN), Penyelesaian Tenaga Honorer, dan Reformasi Birokrasi — Komisi 2 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB), Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN), dan Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN)

Hadi meminta agar hitungan anggaran dapat segera diselesaikan untuk menyelesaikan masalah tenaga honorer Kategori 2 (K-2). Ia juga meminta untuk disimulasikan terkait roadmap penyelesaian tenaga honorer Kategori 2 (K-2) yang tidak berjalan.

Mendengarkan Masukan Terkait Rancangan Undang Undang (RUU) Wawasan Nusantara — Panitia Khusus DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Gubernur Lemhanas

Hadi Mulyadi mengatakan bahwa ketahanan negara usianya 60 hingga 70 tahun di saat Uni Soviet dan Yugoslavia pecah menjadi beberapa negara. Ini perlu kehati-hatian terutama pembentukan badan Wawasan Nasional karena duplikasi tugas Lemhanas, keinginan menumbuhkan Wawasan Nasional jika tidak melalui UU apakah dalam bentuk lain dan apakah dalam bentuk Peraturan Pemerintah (PP).

Tanggapan

Pembahasan Asumsi Dasar Ekonomi Mikro — Komisi 7 DPR RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Dirjen Ketenagalistrikan Kementerian ESDM, dan Dirut Pertamina (Rapat Lanjutan)

Hadi Mulyadi menegskan ketika ada perubahan ESDM tidak perlu konsultasi menaikan atau menurunkan harga. Jangan sampai Komisi 7 DPR RI disalahkan. Padahal ini Permen 2014.

Fit and Proper Test (FPT) Calon Anggota Ombudsman Republik Indonesia (ORI) — Komisi 2 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Calon Anggota ORI atas nama Lely Pelitasari Soebekty

Hadi ingin tahu cara yang akan dilakukan Lely untuk membuat ORI dapat dikenal oleh masyarakat, sehingga nantinya dapat dijadikan sebagai tempat pengaduan. Menurutnya, Indonesia butuh orang yang berani. Hadi ingin mengetahui seberapa beraninya Lely.

Evaluasi Pelaksanaan APBN Tahun 2015, dll — Komisi 2 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Lembaga Administrasi Negara, Arsip Nasional Republik Indonesia

Hadi Mulyadi mengapresiasi LAN. Ia mengatakan pendidikan tinggi setidaknya ada di setiap regional agar ASN tidak mengikuti pendidikan jauh. Ia menanyakan mengenai pembahasan rencana jika tidak ada kepastian.

Fit and Proper Test dengan Calon Komisioner Ombudsman Republik Indonesia — Komisi 2 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum dengan Calon Komisioner Ombudsman Republik IndonesiaAtas Nama Ninik Rahayu

Hadi menanyakan apa masalah pelayanan publik yang paling krusial di Indonesia dan apa langkah yang akan dilakukan di Ombudsman. Hadi juga menanyakan bentuk komunikasi apa yang akan dibangun jika terpilih dengan Komisi 2 DPR-RI.

Evaluasi Kinerja Tahun 2016 dan Rencana Kerja Tahun 2017 — Komisi 7 DPR RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Hadi mengatakan ada 24 orang yang tewas di lubang bekas tambang di Samarinda, hal ini berbahaya jika terus berkelanjutan. Hadi mengatakan apakah bisa membuat Kuliah Kerja Nyata (KKN) lingkungan hidup, hal ini akan menarik jika bisa bekerja sama dengan Kementerian terkait. Hadi mengatakan pariwisata dan pendidikan mampu membangun indeks pengembangan manusia.

Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun 2018 — Komisi 7 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Eselon I Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI

Hadi Mulyadi mengatakan di Kalimantan Timur ada pesut Mahakam yang sudah hampir punah, tapi di program Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI tidak ada program untuk di Kalimantan Timur. Hadi juga mengatakan di Kalimantan Timur terdapat Danau Labuan Cermin yang termasuk danau langka, tapi jika tidak dijaga lingkungannya, maka akan hilang. Danau Labuan Cermin sudah masuk destinasi internasional, Hadi meminta agar danau tersebut diperhatikan berikut juga dengan Pulau Derawan.

Usulan Perubahan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Tahun Anggaran 2017 — Komisi 7 DPR RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Pejabat Eselon I Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi dan Kepala Lembaga Pemerintah Non-Kementerian Ristek

Hadi mengatakan dari program BPPT, tidak ada program penelitian terkait perhutanan.

Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) PT. Freeport Indonesia, Tindak Lanjut Temuan BPK 2016, dan Urgensi Penyederhanaan Tarif Listrik — Komisi 7 DPR RI Rapat Kerja dengan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) RI

Hadi melihat ada persoalan kelebihan daya yang dilempar ke masyarakat. Menurutnya, ia mengatakan ada kesalahan perencanaan PLN.

RKP dan RKA 2018 — Komisi 7 DPR-RI Rapat Kerja dengan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI, Lembaga Pemerintah Nonkementerian (LPNK) dan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI)

Hadi mengatakan kalau memang dari pihak Kementerian tidak dapat memberikan beasiswa maka katakan saja agar kami yang mengajukan tidak memberikan harapan palsu ke daerah pemilihan, karena orang di daerah pemilihan berpikir kalau mereka sudah memberikan data maka sudah akan mendapatkan beasiswa.

Anggaran Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2018 Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (KESDM) — Komisi 7 DPR RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (MenESDM)

Hadi Mulyadi mengatakan Ketua Banggar mengacu pada Pasal 70 ayat 1 menafsirkan kata itu mengacu bukan putusan. Ketua Banggar juga mengatakan bahwa tidak akan mengubah putusan itu.

Latar Belakang

Hadi Mulyadi terpilih menjadi Anggota DPR-RI periode 2014-2019 dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) untuk Dapil Kalimantan Timur setelah memperoleh 53.143 suara.  Hadi adalah petinggi di PKS dan menjabat sebagai anggota majelis Dewan Syuro Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PKS. Sebelum menjadi Anggota DPR-RI, Hadi adalah Wakil Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Timur.

Hadi adalah seorang pendidik.  Dikenal sebagai Ustadz dan dosen di berbagai perguruan tinggi. Menjadi tenaga pengajar sudah digeluti oleh seorang Hadi Mulyadi sejak usia muda di berbagai tempat; Pengajar Bimbel Al-Kalam Ujung Padang, Pengajar Bimbel Jakarta, Intensive Learning Course (JILC) Ujung Padang, Pengajar Bimbel Eureka Ujung Pandang, Pengajar Bimbel Bina Muslim Cendekia (BMC) Ujung Pandang, Pengajar Pondok Pesantren Darul Aman Ujung Pandang, Pengajar SMU Muhamadiyah Samarinda, Asisten Kalkulus TPB Unhas Ujung Padang, Kepala Sekolah Dasar Islam Terpadu (SDIT) Cordova Samarinda, Dosen Fakultas Teknologi Industri Universitas Muslim Indonesia Ujung Padang, Dosen Fakultas Pertanian Universitas ’45 Ujung Padang, Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda, Dosen Sekolah Tinggi Manajemen Ilmu Komputer (STIMIK) Widya Cipta Dharma Samarinda, Dosen Sekolah Tinggi Ilmu Syariah (STIS) Samarinda, Dosen S-1 PIN (Pemerintahan Integratif) Fisipol Unmul Samarinda, Dosen Politeknik Negeri Samarinda, Trainer Lembaga Manajemen Trusco Samarinda.

Di 2014 Hadi bertugas di Komisi VII yang membidangi energi sumber daya mineral, lingkungan hidup dan riset & teknologi. Kini (2015), beliau pindah ke Komisi II.

Hadi maju mencalonkan dirinya sebagai Calon Wakil Gubernur Kalimantan Timur pada Pilkada Serentak 2018.  Hadi digantikan oleh KH Aus Hidayat Nur.

Pendidikan

S1, Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Hasanuddin, Makassar (1995)
S2, Universitas Hasanuddin, Makassar (2004)

Perjalanan Politik

Aktif dalam organisasi semasa menjadi mahasiswa, pengurus Yayasan SM FMIPA Universitas Hasanuddin pada tahun 1989 ini membawa Hadi Mulyadi terjun ke dunia politik pascasarjana 2004. Selain aktif di SM, Hadi Mulyadi juga aktif dalam IMM FMIPA di UNHAS pada tahun 1989-1994. Pernah menjabat sebagai wakil ketua Pemilihan Daerah Kaltim pada tahun 1998-1999 sampai menjadi ketua DPP PKS Wilda Kalimantan.  Sejak 19 Oktober 2016, Hadi meninggalkan kursi anggota di Komisi II DPR-RI yang membidangi Pemerintahan Dalam Negeri dan Otonomi Daerah, Aparatur dan Reformasi Birokrasi, Kepemiluan, serta Pertanahan dan Reforma Agraria dan kemudian berpindah menjadi wakil pimpinan di Komisi VII DPR-RI yang membidangi Energi Sumber Daya Mineral, Riset dan Teknologi, dan Lngkungan Hidup.

Pada 7 Maret 2018 posisinya sebagai wakil ketua Komisi 7 digantikan oleh Tamsil Linrung karena dirinya mencalonkan diri untuk maju pada pemilihan gubernur Kaltim. [sumber]

Pemerintahan Dalam Negeri & Otonomi Daerah, Aparatur & Reformasi Birokrasi, Kepemiluan, Pertanahan & Reforma Agraria

Visi & Misi

belum ada

Program Kerja

belum ada

Sikap Politik

Rancangan Peraturan Pemerintah Desain Besar Penataan Daerah (RPP Penataan Daerah)

26 Februari 2016 - Hadi menjelaskan bahwa Ibu kota Kalimantan Utara, Tanjung Selor, statusnya masih kabupaten. Hadi mengatakan, Gubernur Kalimantan Utara meminta dirinya agar memperjuangkan Tanjung Selor menjadi sebuah kota. Hadi meminta agar Kalimantan Utara secepatnya ditambah 1 kota, tidak perlu menunggu dimasukkan ke dalam Daerah Otonomi Baru (DOB) tahun 2025.  [sumber]

Tanggapan

Tenaga Nuklir

15 Januari 2018 - Pada rapat dengar pendapat Komisi 7 dengan Bapeten dan BATAN, Hadi mempertegas bahwasannya Komisi 7 DPR 99% setuju pembangunan nuklir, Gubernur Kaltim juga telah menyiapkan lahan di daerah Berau. Ia juga menjelaskan perkembangan revisi UU Minerba telah hampir selesai. Hadi mengingatkan bahwa untuk melawan hegemoni kapitalisme global kita harus membangun sebuah nuklir. [sumber]

Asumsi Kebijakan Transfer Daerah dan Dana Desa - RAPBN 2016

25 Juni 2015 - Hadi menyoroti bahwa kadang langkah kebijaksanaan pembangunan oleh Pemerintah selalu dikonsentrasikan pada daerah dengan jumlah penduduk tinggi. Hadi menegaskan ke Kementerian Keuangan bahwa Kalimantan Timur menyumbang Rp.400 triliun ke Kas Negara tiap tahunnya. Namun Kalimantan Timur (Kaltim) di 2014 dapat Rp.57 milyar untuk Dana Alokasi Umum (DAU) dan untuk 2016 dapat nol rupiah.  [sumber]