Sikap Terhadap RUU

Penjelasan atas Rancangan Undang Undang (RUU) tentang Perubahan Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara - Komisi 7 DPR RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri ESDM, Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan dan Menteri Hukum dan HAM RI

Tamsil Linrung menyatakan bahwa menurutnya kunci di sini ada di pemerintah jadi bagaimana pemerintah menyampaikan kepada kita satu sinergitas sehingga dengan kementerian yang lain itu sudah clear jadi dalam waktu tiga minggu ini bisa diselesaikan. Maka dari itu tidak perlu untuk pimpinan DPR berkonsultasi kepada presiden karena jika sudah selesai di pemerintah tinggal menteri mensinkronisasikan jajarannya untuk membahas ini.

Tanggapan

Rencana Kerja Anggaran (RKA) Kementerian/Lembaga (K/L) Tahun 2016 — Komisi 7 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI

Tamsil menjelaskan apa justifikasi lingkungan yang dibakar 50 MM diperbolehkan.

Anggaran Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi — Komisi 7 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti)

Tamsil mengatakan pagu yang mengalami perubahan diharapkan untuk dikembalikan pada pagu awal. Pemblokiran berimplikasi pada beberapa program Menristekdikti yang tertangguh. Pemblokiran ini mengakibatkan dana yang ada tidak bisa direlokasi untuk pemanfaatan yang lain. Ia mengatakan konsen Komisi 7 harus pada konsideran yang mengakibatkan pemblokiran. Ia menanyakan mengenai paparan yang dapat dipandang dengan kuat. Menurutnya tidak mungkin ada relokasi anggaran karena pagu sudah diputuskan banggar. Jika sudah disepakati, maka program yang terhambat dan tidak akan disetujui. Ia mengatakan persetujuan anggaran terjadi pada hari Kamis. Ia menanyakan anggaran yang tertera di APBN. Ia mengusulkan rapat hari ini tidak mengambil kesimpulan. Ia mengatakan ada time limit dari masing-masing Komisi. Komisi 7 harus membuat keputusan, di luar apa yang diputuskan komisi, pagu keseluruhan harus diselesaikan. Banggar mengambil keputusan diluar komisi bila keputusan komisi melampaui batas waktu.

Revisi Undang-Undang (UU) No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral — Komisi 7 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Asosiasi Perusahaan Industri Pengolahan & Pemurnian Indonesia (AP3I)

Tamsil menanyakan jumlah konsentrat Newmont yang diolah di Gresik. Ia berterima kasih kepada AP3I yang telah menunjukan pembangunan smelter bisa tidak terlalu mahal sehingga pembangunan smelter tidak perlu dihindari.

Anggaran Kementerian ESDM Pada Triwulan Pertama Tahun 2018 — Komisi 7 DPR RI Raker dengan Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM)

Tamsil menanyakan apakah memungkinkan Komisi 7 bisa akselerasi program kemanusiaan dengan dana-dana yang tidak dibicarakan di APBN-P.

Pembahasan Laporan Keuangan Pemeritah Pusat Tahun 2017 — Komisi 7 DPR RI Raker dengan Menristekdikti dan Kepala LPNK

Tamsil menegaskan perlu respon Anggota kalau kepala LIPI tidak tahu perlu tindakan dan permintaan maaf tidak sesuai mekanisme, ia kira itu. Kemudian, Tamsil mengatakan LPNK diseminasi ke masyarakat itu ia sudah baca bahwa dampaknya luar biasa ke masyarakat. Terakhir. Tamsil menegaskan terkait BIG anggaran perlu kita support.

Kewajiban DMO Batu Bara — Komisi 7 DPR RI Rapat Dengar Pendapat dengan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral RI dan Perusahaan Batu Bara

Tamsil menyatakan bahwa DMO dari setiap perusahaan sudah hampir terpenuhi. Karena apabila DMO tidak terpenuhi maka nada punishment yang didapatkan. Tamsil juga menyatakan bahwa Komisi 7 akan segera meminta data CSR masing-masing perusahaan. Data kontraktor dan perusahaan tambang juga akan diminta.

Upaya Peningkatan Hulu Migas dan Laporan Kinerja — Komisi 7 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dirjen Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM (KESDM), Kepala SKK Migas, dan 10 KKKS

Tamsil mengatakan bahwa Teknologi yang sudah diterapkan di Amerika sejak tahun 1970an berhasil tapi di Indonesia masih wacana. Ia menyampaikan bahwa kuatnya mafia minyak di dalam negeri sulit ditembus dan ia berharap kedepannya hambatan itu tidak menjadikan Indonesia membatalkan menjalankan hal yang sudah direncanakan. Ia menyarankan untuk dibentuk tim akselerasi dan penemuan sumur baru. Ia meminta rapat dijadwalkan sekretariat dengan memanggil KESDM beserta Komisi Pengawasan terkait illegal grinning.

Pembangunan Pembangkit Energi Baru Terbarukan (EBT), Harga Produksi Listrik dan Realisasi pada Daerah 3T (Tertinggal, Terdepan, dan Terluar) — Komisi 7 DPR RI Rapat Dengar Pendapat dengan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral RI dan PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero)

Tamsil meminta penjelasan soal DMO dan penjelasan soal kewajiban perusahaan mengirim DMO sesuai kontrak. Tamsil juga mewanti-wanti agar DMO tidak dicabut serta menanyakan soal penargetan kapasitas pembangkit listrik sebesar 35 MW pada 2024 yang dikhawatirkan belum terlalu diperlukan.

Program Kerja — Komisi 7 DPR RI Rapat Dengar Pendapat dengan PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero)

Tamsil mengatakan PT. PLN (Persero) wajib berkomitmen menghitung rasio penduduk yang terlayani listrik serta bekerja sama dengan Pemerintah pusat dan daerah terkait Energi Baru Terbarukan (EBT). Selanjutnya, ia mengatakan pemerintah menargetkan target PT. PLN (Persero) sebesar 10 Triliun rupiah, dan dalam APBN 2019 akan ditujukan untuk perbaikan struktur permodalan dan pembiayaan infrastruktur listrik di daerah demi meningkatkan daya saing perekonomian. Oleh karenanya, Tamsil meminta penjelasan program kerja dari PT. PLN (Persero).

Hilirisasi Sumber Daya Mineral — Komisi 7 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dirjen Minerba Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM)

Tamsil menanyakan pandangan mengenai UU Minerba sekarang. Ia juga menanyakan mengenai kerjasama untuk menjalankan hilirisasi.

Asumsi Dasar Sektor ESDM RAPBN 2020 - Komisi 7 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri ESDM

Tamsil L menanggapi bahwa asapek CR ini harus diperhatikan semangat investasinya, karena CR nya lemah maka semangat investasinya juga akan mengikuti.

RKA K/L Tahun 2020- Raker Komisi 7 dengan Menristekdikti dan LPNK

Tamsil mengatakan dalam rangka peningkatan kualitas SDM Indonesia perlu menggunakan orang - orang yang memang siap untuk berbakti bagi bangsa. Tamsil mengatakan mendukung peningkatan SDM sesuai pernyataan Presiden dan sepakat dalam rapat kerja untuk mendorong anggaran yang dibutuhkan. Tamsil mengatakan selesai rapat kerja kemarin, didatangi aliansi dokter Indonesia sebanyak 800 orang tapi hanya diwakili Indonesia Timur dan Kalimantan, para Dokter membutuhkan program tetap dilanjutkan. Tamsil mengatakan jika ditiadakan, akan sangat menyedihkan.

Kinerja 2018 dan Masalah Investasi di Sektor Migas – Komisi 7 RDP dengan Kepala SKK Migas dan 10 Kontraktor Kontrak Kerja Sama (K3S)

Tamsil meminta kepada SKK Migas untuk tidak mengurangi kinerja SKK migas.

Progres Izin Pipa Transmisi Gas Bumi – RDP Komisi 7 dengan Kepala Badan Pengatur Hilir (BPH) Migas, PT. Pertamina, PT. AKR Corporindo, PT. Masinton Abadi Sentosa dan Perusahaan Niaga Gas dan BBM.

Tamsil mengatakan jika badan usaha yang tidak terverifikasi tetapi membayar iuran, apa dasarnya. Permasalahan yang harus kita soroti saat ini adalah kenapa Kementerian ESDM tetap memberikan perizinan akan menimbulkan kekhawatiran ada mekanisme lain dalam hal ini harus segera diselesaikan setiap permasalaha. Tidak bisa langsung menjustifikasi yang salah dan itu harus dicari sumber masalahnya.

Divestasi Freeport - RDP Komisi 7 dengan Dirjen ESDM dan Dirut Inalum

Tamsil mengatakan bahwa ia merasa mendapatkan penjelasan sangat gamblang dari Inalum. Selama ini kita memahami saham kita di Freeport 9%, sesungguhnya kita hanya 5%, karena di dalamnya ada
Rio Tirto. Entitas begitu banyak yang keliatannya tidak mempermudah ini. Inalum berhadapan dengan yang lain untuk bernegosiasi. Belum lagi kita berimajinasi bermacam-macam. Tamsil menanyakan plan B kalau head of agreement ini bukan sesuatu yang mengikat, karena bisa lanjut dan batal, apa plan B jika ini batal. Tamsil mengatakan kepada Pak Dirjen bahwa Pak Direktur utama ini harus selalu dibawa karena penjelasannya lengkap sehingga kita tau posisi kita dimana. Tamsil berharap dengan cara elegan supaya apa yang disebutkan saya dalam imanjinasi itu terjadi seperti referendum atau arbitrase.

Pengendalian Ilegal Mining dan Proses Penegakan Hukum Kasus Lingkungan Hidup - RDP Komisi 7 dengan Dirjen Minerba dan Dirjen KLHK

Tamsil mengatakan bahwa materinya belum ada. Sebenarnya kita bisa undang Menteri dan pengawas SKK
Migas. Kita juga bisa bentuk Panja khusus terkait ilegal mining dan kerusakan lingkungan.

Kendala Pencapaian Lifting Migas dan Rencana Program - RDP Komisi 7 dengan Kepala SKK Migas

Tamsil menuturkan bahwa dirinya berharap untuk kedepannya tantangan yang terkait izin sudah dapat diatasi dan tidak terjadi lagi sebabmemiliki apat penegak hukum yang memadai. Terkait dengan perizinan di daerah yang begitu lama, Tamsil menanyakan penyelesaiannya dan mengenai komitmen kerja yaitu mengumpulkan dana, Tamsil mengatakan, hal tersebut dapat menjadi pengharapan untuk SKK Migas.

Latar Belakang

Tamsil Linrung adalah politikus senior dan petinggi dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Tamsil Linrung terpilih kembali untuk ketiga kalinya menjadi Anggota DPR-RI untuk Dapil Sulawesi Selatan 1 setelah memperoleh 63.577 suara. Pada periode 2009-2014, Tamsil bertugas sebagai Ketua Badan Anggaran DPR-RI (banggar). Di 2014-2019 ini, Tamsil bertugas sebagai Wakil Ketua Komisi VII yang membidangi energi sumber daya mineral, lingkungan hidup dan riset dan teknologi.

Tamsil juga adalah seorang pengusaha dan menjabat sebagai Direktur Utama dari PT.Aquamas (produsen es batu), PT. Amanah Putra Nusantara (percetakan - s/d 2004) dan PT. Sinar Hudaya (s/d 2004). 

Tamsil Linrung mendapatkan masalah dalam posisinya sebagai pimpinan Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat ketika diperiksa oleh oleh Komite Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait kasus dugaan korupsi Sistem Radio Komunikasi Terpadu (SKRT) di Departemen Kehutanan (sumber), kasus dugaan korupsi renovasi ruang Badan Anggaran DPR (sumber2) dan kasus suap pengalokasian dana Percepatan Pembangunan Infrastruktur Daerah Tertinggal (PPIDT) kawasan transmigrasi yang menyebutkan adanya setoran uang komitmen kepada Badan Anggaran DPR. Dalam kasus PPIDT Tamsil Linrung mendapat tudingan menerima dana sebesar 5 persen yang ditujukan untuk Banggar sebesar 10 persen dari total nilai proyek sebesar Rp. 73 Milyar. Sedangkan sisa 5 persen belum diketahui kemana mengalirnya. (sumber3)

Pendidikan

S1, Ekonomi Perusahaan, Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan Ujung Pandang, Makassar (1984)

Perjalanan Politik

Tamsil Linrung lahir dan besar di keluarga pendidik. Kedua orang tua Tamsil adalah guru menjadikan Tamsil Linrung menjadi sosok anak yang pintar. Saat itu disaat teman teman sebayanya masih kelas 1 Sekolah Dasar, Tamsil Linrung sudah langsung masuk kelas 4 Sekolah Dasar.

Sejak di bangku kuliah, Tamsil sudah aktif berorganisasi dan menjadi Ketua Senat Mahasiswa IKIP Ujung Pandang (1982-1984) dan menjadi Pemimpin Redaksi majalah universitas Warta Kampus Analisa (1983). Setelah kuliah, Tamsil semakin aktif berorganisasi di Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) dan sempat menjabat sebagai Ketua Pengurus Besar HMI.

Tamsil memulai karir politiknya dengan menjadi kader di Partai Amanat Nasional (PAN) di 1999 dan sempat menjabat menjadi Bendahara Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PAN (2000-2003). 

Pada Pemilihan Legislatif 2004, Tamsil bergabung dengan PKS dan terpilih menjadi Anggota DPR-RI periode 2004-2009 dan bertugas di Komisi X yang membidangi pendidikan, pemuda, olahraga, pariwisata, kesenian dan kebudayaan. Pada periode 2009 - 2014, Tamsil bertugas di Badan Anggaran DPR-RI. 

Pada 7 Maret 2018 Tamsil menggantikan Hadi Mulyadi sebagai Wakil Ketua di Komisi 7 yang membidangi energi sumber daya mineral, riset dan teknologi, serta lingkungan hidup.

Visi Misi

belum ada

Program Kerja

belum ada

Tanggapan

Pembahasan Anggaran Tahun 2019

23 Oktober 2018 - Pada Raker Komisi 7 dengan Menristekdikti, Batan, Bapeten, BIG, BPPT, Lapan dan LIPI, Sebagai pengantar rapat, Tamsil menuturkan bahwa anggaran Kemenristekdikti dan LPNK tidak mengalami perubahan. Tamsil menanyakan hal yang dibahas dalam rapat ini sebab menurutnya sudah dibahas dalam rapat sebelumnya. Tamsil membacakan hasil kesimpulan dimana ada perubahan anggaran pada BPPT yang bertambah pada fungsi pendidikan sebesar Rp250 miliar. [sumber]