Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
Partai Keadilan Sejahtera - Sulawesi Selatan II
Komisi IV - Pertanian, Perkebunan, Kehutanan, Kelautan, Perikanan, Pangan
           


Informasi Pribadi

Tempat Lahir
Bone
Tanggal Lahir
30/12/1974
Alamat Rumah
Komplek Kumala Asri B/15, RT.03/RW.01, Desa Pa'baeng Baeng. Tamalate. Kota Makassar. Sulawesi Selatan
No Telp

Informasi Jabatan

Partai
Partai Keadilan Sejahtera
Dapil
Sulawesi Selatan II
Komisi
IV - Pertanian, Perkebunan, Kehutanan, Kelautan, Perikanan, Pangan

Latar Belakang

Andi Akmal Pasluddin terpilih menjadi Anggota DPR-RI periode 2014-2019 dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mewakili Dapil Sulawesi Selatan II setelah memperoleh 33.896 suara. Andi Akmal adalah politisi muda dan legislator senior di PKS. Andi Akmal adalah Ketua Umum Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PKS Provinsi Sulawesi Selatan sejak 2012. 

Andi Akmal pernah bekerja di PT Permodalan Nasional Madani (2002) dan memilih mencalonkan diri menjadi calon legislatif pada Pileg 2004. Andi Akmal adalah Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan sejak 2004. 

Di masa kerja 2014-2019 Andi Akmal bertugas di Komisi IV yang membidangi perikanan, perkebunan, kehutanan dan pertanian.

Di Maret 2013 Andi Akmal diperiksa oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait kasus dugaan korupsi pengurusan kuota impor daging sapi di Kementerian Pertanian yang melibatkan terdakwa Luthfi Hasan Ishaaq, mantan Presiden PKS. (sumber)(sumber2)

Pendidikan

S1, Institut Pertanian Bogor, Bogor (1998)

S2, Universitas Hasanuddin, Makassar (2008)

Perjalanan Politik

Ketua Bidang Kepemudaan DPD Kab. Bogor 1998 
Ketua Umum DPW PKS Sulsel 2002 

Pada Pileg 2004 Andi terpilih menjadi Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan.

Pada Pileg 2009 Andi Akmal terpilih kembali menjadi Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan.

Pada Pilkada 2012 Andi Akmal diusulkan oleh PKS menjadi Calon Gubernur Sulawesi Selatan.

Pada Pileg 2014 Andi Akmal mencalonkan diri menjadi calon legislatif dan terpilih menjadi Anggota DPR-RI periode 2014-2019 dan duduk di Komisi IV.

Visi & Misi

belum ada

Program Kerja

belum ada

Sikap Politik

RUU RAPBN 2017

25 Oktober 2016 - Pada Rapat Kerja (Raker) Badan Anggaran (Banggar) dengan Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani, dan Ketua Badan Perencana Pembangunan Nasional (Bappenas),  Andi memaparkan bahwa setiap tahun lahan pertanian mengalami kenaikan. Namun, subsidi kurang bayar yang dianggarkan hanya Rp4 Triliun, anggaran tersebut masih kurang Rp10 Triliun dan Andi meminta subsidi pupuk 1 juta ton dapat dicairkan pada APBNP 2017.

Kemudian, Andi membacakan pandangan mini Fraksi PKS terhadap RUU RAPBN 2017. Fraksi PKS berpandangan bahwa APBN ini harus menjadi instrumen strategis dan APBN harus menentukan kebijakan bahwa APBN ini pro rakyat dan harus dijaga tingkat kredibilitasnya. Fraksi PKS mendesak agar target pertumbuhan ekonomi itu berkualitas dan harus mengurangi tingkat pengangguran. Penetapan suku bunga seharusnya bisa lebih rendah, setidaknya pada kisaran 5% dan PKS merasa suku bunga SPN bisa lebih tinggi dari sekarang. Target penerimaan perpajakan dirasa masih kurang realistis, maka Pemerintah harus serius dalam pencapaian target tersebut. Fraksi PKS menilai bahwa PNBP cenderung stagnan dibandingkan pada 2016. Fraksi PKS mendukung pemotongan cost recovery. Fraksi PKS memandang kelemahan penyusunan RAPBN ada pada realokasi pengurangan belanja K/L. Selain itu, alokasi dana pendidikan harus lebih terstruktur. Pemerintah harus memiliki kebijakan reward dan punishment yang efektif dan dengan adanya alokasi transfer daerah dan dana desa diharapkan terdapat penambahan pusat ekonomi baru. Keputusannya, Fraksi PKS menyetujui RUU RAPBN 2017 dengan catatan masalah yang telah dipaparkan dapat disampaikan pada Sidang Paripurna. [sumber]

RUU APBN 2018 beserta Nota Keuangannya

24 Agustus 2017 - Dalam rapat Paripurna,  Andi perwakilan dari Fraksi PKS untuk membacakan pandangan Fraksi PKS terhadap RUU APBN 2018, beserta nota keuangannya. Sebelum membacakan tanggapan Fraksi PKS, Andi mengucapkan syukur karena kita bisa merayakan 72 tahun kemerdekaan Indonesia, karena 72 tahun merdeka kita dapat memahami titik pencapaian dari hampir semua bidang. Setelah 72 tahun merdeka ada beberapa pencapaian positif, meskipun masih jauh dari memuaskan. Andi mengatakan bahwa Indonesia diakui di dunia internasional sebagai negara demokrasi, meskipun demokrasi kita belum benar-benar berkualitas karena belum mewujudkan kesejahteraan rakyat. Fraksi PKS meningatkan semua komponen bangsa untuk saling percaya, jika semua bangsa memiliki rasa saling percaya yang rendah, maka akan sulit untuk maju. Menurut Andi, dalam prospek ekonomi kita masih terbelenggu dengan kesenjangan yang memprihatinkan, karena setelah 72 tahun merdeka kita masih mempunyai 27,7 juta orang dalam kemiskinan,

kesenjangan ekonomi yang lebar menimbulkan kecemburuan sosial. Kemerdekaan yang menjanjikan keadilan sosial bagi seluruh rakyat juga tercederai dengan kesenjangan sosial. Stagnannya pertumbuhan ekonomi yang rata-rata 5%, membuat tingginya kemungkinan pengangguran, karena kemiskinan dan pengangguran masih tinggi di Indonesia. Andi melayangkan pertanyaan, apakah Indonesia mampu menjadi negara ekonomi papan atas?, dia mengatakan bisasaja, dengan diperkuat melalui produksi, dengan tanah yang subur, karna jika negara dalam kondisi menengan dalam beberapa tahun, dia akan masuk dalam middle income trap. Adapun poin-poin yang menjadi tanggapan Fraksi PKS sebagai berikut, Fraksi PKS memandang RAPBN 2018 masih butuh penajaman agar lebih sehat dan kredibel. Fraksi PKS secara umum berpendapat bahwa RAPBN masih harus dipertajam. Fraksi PKS memberikan pandangan target pertumbuhan 5,4%, masih terlalu optimis. Struktur ekonomi Indonesia harus di perkuat dalam SDA, dan meningkatkan di dalam ekonomi maritimnya. Kelas menengah atas lebih memilih saving daripada spending. Fraksi PKS menilai pemerintah seharusnya menargetkan inflasi lebih rendah dari 5,3%. Inflasi pangan yang cukup tinggi perlu dikendalikan. Fraksi PKS menilai target perpajakan 1609,4 Triliun meragukan dapat dicapai melihat kinerja selama ini, dan PNPB Rp267,9 Triliun belum optimal. Belanja negara Rp2204,4 Triliun secara umum masih perlu penajaman. Sebesar Rp409 Triliun anggaran untuk infrastruktur di RAPBN 2018 meningkat. Pemerintah serius untuk ketahanan pangan, karena Rp99,1 Triliun untuk pangan perlu ditinjau ulang, karena lebih rendah. Fraksi PKS memandang alokasi anggaran kesehatan 110,2 Triliun masih konsisten memenuhi amanat. Pemerintah perlu memberikan insentif seperti subsidi pupuk dan jaminan yang lain. Rp440,90 Triliun alokasi untuk pendidikan. Fraksi PKS memandang perlu efektivitas untuk program-program perlindungan sosial. Rp105,7 Triliun anggaran pertahanan, Fraksi PKS menilai perlu dikaji lebih dalam, karena alokasi dan fungsi  anggaran pertahanan adanya penurunan Rp14 Triliun dari 2017, alokasi anggaran pertahanan harus berdampak kesejahteraan prajurit. Rp701 Triliun anggaran transfer daerah yang stagnan perlu diperhatikan, fraksi PKS memandang periu adanya keseriusan dalam dana desa. Fraksi PKS menilai agar memberikan kesejahteraan untuk prajurit-prajurit TNI, termasuk TNI yang menjaga perbatasan negara. Fraksi PKS menilai utang menjadi anggaran berat dari tahun ke tahun, maka pemerintah rugi karena sudah berutang tapi tidak digunakan. [sumber]

UU Perlindungan Nelayan dan Pembudi Daya Ikan

15 Juni 2015 - Menurut Andi negara kurang hadir untuk nelayan karena nelayan sulit untuk mendapatkan akses modal. Andi minta pendapat ke para pakar perikanan, bagaimana cara terbaik Pemerintah dapat membentuk lembaga keuangan untuk membantu nelayan.  [sumber]

Tanggapan

Transfer Daerah dan Dana Desa dalam Rangka Pembicaraan TK.I/Pembahasan RUU Tentang APBN TA. 2019

18 Oktober 2018 - Pada Raker Banggar dengan Pemerintah, Andi mengatrakan dana transfer khusus sangat penting bagi kelangsungan daerah. Andi berpendapat, Banggar butuh penjelasan perjalanan dana transfer di 2018 sebagai basis menyetujui dana transfer 2019 dilihat dari sisi penyerapan dan masalah yang dihadapi. [sumber

Pembahasan Belanja Pemerintah Pusat dalam RUU APBN 2019

18 Oktober 2018 - Pada Rapat Panja Banggar dengan Koor Panja Pemerintah, Andi mengatakan dengan adanya BNPT ini menghilangkan peran Bulog terutama dalam pengadaan beras, Andi berharap dalam pengadaan beras dalam BNPT ini tetap tugasnya Bulog jangan dilepas ke pasar. Andi juga bertanya apa komponen yang mengalami kenaikan, menurut Andi, kalau dilihat secara makro ada suatu kondisi dimana belanja pusat lebih besar dibandingkan belanja daerah, jadi ini tidak ada konsistensi bahwa ingin menaikkan belanja daerah. Selain itu, menurut Andi ada kondisi belanja pusat lebih besar dar belanja daerah yang naik 19,2% sedangkan belanja daerah hanya naik 7,9%. [sumber

Tantangan Industri Hasil Tembakau

11 September 2017 - Dalam rapat audiensi Banggar dengan Gabungan Produsen Rokok Putih Indonesia (Gaprindo) Andi mengemukakan bahwa fungsi cukai bukan untuk mendatangkan penerimaan negara melainkan pengendalian produksi. Ia menyorot kenaikan cukai hanya 0,5% dibandingkan APBNP 2017. Andi sepakat di daerah ada pabrik rokok putih yang tidak terdaftar (tidak resmi). [sumber]

Perubahan Peruntukan Lahan Hutan

6 Desember 2017- Pada rapat Komisi 4 dengan Dirjen KemenLHK. Andi mengatakan penggusuran yang dilakukan di tepi rel kereta api itu sekarang sudah bersih, tetapi penegak hukum harus jelas agar tidak menyengsarakan rakyat, begitu pula dengan hutan. [sumber]

Stabilitas Harga Pangan menjelang Idul Fitri

7 Juni 2017 - Dalam Rapat kerja (Raker) Komisi 4 DPR-RI dengan Kementerian PertanianKementerian Kelautan dan PerikananKementerian PerdaganganKepolisianKomisi Pengawas Persaingan Usaha, dan Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik (PERUM BULOG) , Andi Akmal Pasluddin meminta harus adanya harga yang jelas saat pembelian ke petani, agar petani tidak sengsara terus. [sumber]

Sinergi antara Kementerian Pertanian dan Kementerian Perdagangan

14 September 2016 - (JITUNEWS.COM) - Anggota Komisi IV DPR RI, Andi Akmal Pasluddin, berharap, Menko Perekonomian, Darmin Nasution, dapat mensinergikan kementerian-kementerian di bawahnya, seperti Kementerian Pertanian (Kementan) dan Kementerian Perdagangan (Kemendag).

Politisi PKS ini menyebut, selama ini antara Kementan dan Kemendag telah terjadi permasalahan yang tak kunjung usai. Pemerintah pun dianggap belum mempunyai cara untuk mengatasi permasalahan ini dengan baik.

"Contohnya, antara Kementan dan Kemendag, saya kira menjadi permasalahan yang klasik. Di satu sisi petani kita sudah semangat untuk berproduksi, tapi di sisi lain mereka mendapatkan masalah, kalau panen, harga di pasaran turun," ujar Akmal, Rabu (14/9), saat rapat kerja dengan Menkopolhukam di Badan Anggaran DPR RI Jakarta.

Kemudian, masalah impor bahan pangan terutama daging kerbau dan jagung, Akmal menilai, pemerintah saat ini hanya menjadikan impor sebagai solusi untuk mengatasi kelangkaan, tetapi tidak ada upaya agar impor ini tidak menjadi solusi jangka panjang.

Selain itu, tambah Akmal, apabila impor terus dijadikan sebagai solusi oleh pemerintah, ditakutkan petani dan peternak akan malas melakukan produksi.

"Kita tidak ingin impor-impor terus, sementara petani mendapatkan harga yang tidak baik. Ini harapan kami dari komisi IV DPR. Mudah-mudahan Pak Darmin menemukan solusi yang tepat dengan melakukan koordinasi antara Menteri Perdagangan dan Menteri Pertanian. Ini saya kira tugas terberat Menko Perekonomian. Semoga masalah ini bisa teratasi sehingga petani senang, kebutuhan pangan kita juga tercukupi," tutup Akmal.  [sumber]

Program Kerja dan Rencana Kerja Tahun 2017 - Badan Restorasi Gambut

31 Agustus 2016 -  Pada Rapat Dengar Pendapat Komisi 4 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) dengan Badan Restorasi Gambut (BRG), menurut Andi merestorasi adalah mengembalikan seperti semula. Tugas badan ini berat perlu didukung secara politik dan juga anggaran, tugas badan ini berat perlu didukung secara politik, dan anggaran. Menurut Andi, agar badan ini kuat perlu aturan dan juga harus dapat bekerja sama dengan badan lainnya, fungsi pembinaan juga perlu, karena kerusakan terjadi karena zonasi atau izin yang tidak terkendali.

Menurutnya Kerusakan lahan terjadi karena pengusaha yang tidak perduli terhadap lingkungan, kalau perlu dibawa ke ranah hukum jika pengusaha tidak mau bekerja sama, bukan mau mencari siapa yang salah tapi ini merupakan cara untuk menemukan sebuah solusi. Kenapa anggaran gambut ini belum turun dan ini akan menjadi concern Komisi 4, semoga anggaran bukan hanya dari pemerintah tetapi diharapkan juga dari negara lain. Menurutnya Komisi 4 ingin melihat pencapaian dari BRG di 2017, jika secara kinerja bagus, pasti akan didukung. [sumber]

Status Kepegawaian Tenaga Harian Lepas (THL)

25 Agustus 2016 - Pada Rapat Audiensi dengan Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian (THL-TBPP), THL Perkebunan, THL Perikanan, Inseminator Peternakan, Kepala BPPSDMP, dan KKP Andi mengatakan bahwa hal ini perlu dicari jalan keluarnya untuk mendapatkan hak yang sama rata. Andi mengapresiasi para THL dari semua bidang karena sudah memperjuangkan hak mereka sejak lama. Ia menegaskan bahwa fokus pemerintah adalah pengangkatan menjadi PNS dan masalah umur juga tidak boleh dibatasi selagi THL tersebut memang terbukti memiliki kinerja yang baik. [sumber]

Fit & Proper Calon Kepala Polisi Republik Indonesia (KAPOLRI)

23 Juni 2016 - Mewakili Fraksi PKS, Andi Akmal menilai bahwa Komjen Tito Karnavian layak menjadi Kapolri setelah melewati berbagai proses.  [sumber]

Anggaran Kementerian Pertanian

22 Juni 2016 - Andi mengatakan bahwa kekurangan pembayaran subsidi pupuk Kementerian Pertanian (Kementan) sebesar Rp14 Triliun. Namun setelah diaudit oleh BPK, angka tersebut menjadi Rp7,5 Triliun. Andi menghimbau kepada PT Pupuk Indonesia untuk melunasi pembayaran subsidi tersebut.  [sumber]

Anggaran Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

15 Juni 2016 - Andi mengingatkan bahwa lahan bukan hanya dibawah wewenang Kementerian Lingkungan Hidup & Kehutanan (LHK), tetapi juga Pemerintah Daerah (Pemda). Dengan demikian, harus ada pengawasan yang baik. Andi juga menyarankan agar Kementerian LHK memperhatikan dan bersinergi dengan masyarakat mengenai hutan adat. Kemudian, perihal fungsi Penegakan Hukum Kementerian LHK, Andi berharap programnya tetap bisa berjalan walau anggarannya relatif kecil. Ia pun juga menghimbau agar dapat bekerja sama dengan lembaga penegak hukum lainnya agar program Penegakan Hukum Kementerian LHK dapat berjalan maksimal.  [sumber]

Reklamasi Pantai Utara Jakarta

12 April 2016 - Andi Akmal mengusulkan kepada Forum  untuk membuat keputusan terkait reklamasi teluk Jakarta di akhir rapat nanti karena pemaparan Dirjen Pengelolaan Ruang Laut KemenKP tidak jelas. Andi Akmal juga meminta SK Gubernur DKI Jakarta mengenai reklamasi segera dicabut.  [sumber]

Evaluasi Kinerja Badan Urusan Logistik (BULOG)

20 Januari 2016 - Andi menilai, kinerja Bulog dari sisi keuntungan bagus. Namun, dari sisi penyerapan beras perlu dijelaskan. Andi mengatakan, Komisi 4 berharap serapan Bulog dari produksi dalam negeri diperkuat hingga 10% pada tahun 2016. Terakhir, Andi meminta penjelasan Bulog terkait penggunaan pencairan subsidi.  [sumber]

Komitmen Pemerintah Mewujudkan Kedaulatan Pangan

21 November 2015 - (KabarParlemen.com) - Anggota Komisi IV DPR RI Akmal Pasluddin menilai hingga saat ini komitmen pemerintah menuju kedaulatan pangan masih lemah.

Hal tersebut tercermin dari belum terpenuhinya amanat UU Nomor 18/2012 tentang Pangan untuk membentuk Badan Pangan Nasional Nasional (BPN).

Padahal, sesuai Pasal 129, lembaga tersebut sudah harus terbentuk paling lambat 3 (tiga) tahun sejak UU tersebut disahkan.

“Undang-Undang pangan ini diundangkan 17 Nopember 2012. Artinya, lembaga Badan Pangan Nasional sudah harus terbentuk maksimal 17 Nopember 2015. Dengan tidak dijalankan amanat undang-undang ini, maka pemerintah telah menurunkan kewibawaan undang-undang,” jelas Akmal di Jakarta, Sabtu (21/11) melalui siaran persnya yang diterima Kabarparlemen.com.

Selain itu, Legislator PKS dari daerah pemilihan Sulawesi Selatan II ini pun menilai koordinasi kelembagaan untuk mengatasi masalah pangan belum maksimal. Sebagaimana diketahui, persoalan pangan saat ini dikelola oleh Badan Ketahanan Pangan (BKP) di Kementerian Pertanian, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), dan Badan Urusan Logistik (Bulog).

Selain itu, juga terdapat Dewan Ketahanan Pangan (DKP), yang berfungsi untuk mengkoordinasikan 16 (enam belas) Kementerian dan 2 Lembaga Pemerintah Non-Kementerian (LPNK) dengan diketuai langsung oleh presiden dengan Ketua Harian Menteri Pertanian dan ex-officio adalah Kepala BKP.

“Presiden, saat ini belum berlaku sebagai Jenderal Pangan. Pimpinan tertinggi negara yang seharusnya mampu menjadi ikon untuk mengatasi permasalahan pangan, tidak mampu memerankan diri secara optimal. Sehingga sampai saat ini, permasalahan pangan masih sangat rentan terutama terjadi gangguan alam maupun serangan impor dari luar negeri,” tegas mantan inisiator Pansus Beras Plastik ini.

Dengan demikian, Doktor dari Universitas Negeri Makassar ini tegas meminta kepada pemerintah agar menjalankan segera amanat UU untuk membentuk Badan Pangan Nasional sebagai bagian dari komitmen mewujudkan kedaulatan pangan.

“Pemerintah harus menunjukkan kekuatan komitmen untuk mewujudkan kedaulatan pangan. Komitmen ini menjadi harapan agar dapat memberi solusi untuk menyatukan semua tugas dan fungsi yang ada di Kementerian/Lembaga. Sehingga, tumpang tindih tugas dan fungsi selama ini dapat dihilangkan”, pungkasnya. (sumber)

Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Pertanian, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Badan Urusan Logistik - RAPBN 2016

19 November 2015 - Akmal berpendapat bahwa Komisi 4 harus bertemu dengan pimpinan Badan Anggaran (Banggar) dan Menteri Keuangan untuk membahas DAK. Pemerintah harus fokus pada daerah yang membutuhkan, jangan semua daerah diberikan DAK.  [sumber]

Asumsi Pemerataan dan Jaminan Sosial - RAPBN 2016

22 Juni 2015 - Andi menegaskan bahwa ia berharap anggaran yang dipaparkan oleh Deputi Menteri Perencanaan Pembangunan Bidang Kependudukan dan Ketenagakerjaan (Deputi KK) sudah dikoordinasikan dan dibahas di internal. Andi menilai target-target yang disampaikan Deputi KK sangat ambisius dan sulit dicapai. Mengenai kesenjangan wilayah, menurut Andi faktanya adalah terbatasnya kontribusi antara wilayah Indonesia. Tiga hal yang harus dibenahi: infrastruktur, indeks pembangunan dan industrialisasi di Indonesia Timur. Menurut Andi ini semua harus muncul dari Bappenas dan dikoordinasikan dengan menteri terkait.  [sumber]

Anggaran Badan Urusan Logistik (Bulog) 2016

Pada 10 Juni 2015 - Andi punya harapan baru pada Bulog dengan Pak Djarot Kusumayakti ditunjuk menjadi Direktur Utama Bulog (Dirut Bulog) yang baru. Menurut Andi Bulog secara jaringan sudah kuat. Yang belum kuat adalah memenuhi amanah yang dibebankan karena ketika kebutuhan pangan tidak terpenuhi, yang dicerca itu ya Bulog.  [sumber]

Rencana Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan

27 Mei 2015 - Kepada Gubernur Bangka Belitung (Babel), Andi harap adanya keterbukaan dan data-data yang lengkap. Andi minta klarifikasi ke Gubernur Babel berapa persentase alokasi lahan yang dirubah peruntukannya untuk pertanian dan perkebunan rakyat. Sehubungan dengan lahan bekas tambang PT.Timah, Andi minta klarifikasi ke Gubernur Babel apakah lahan tersebut bisa digunakan untuk rakyat.  [sumber]

Perburuan dan Perdagangan Ilegal Satwa Langka yang Dilindungi

25 Mei 2015 - Andi menanyakan mengenai regulasi yang dilakukan Pemerintah terkait UU Sumber Daya Air.  [sumber]

Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan

1 April 2015 - Andi Akmal minta penjelasan ke Menteri Kelautan dan Perikanan bagaimana sistem kontrol outcome dan hasil dari kebijakan-kebijakannya. Andi menilai anggaran untuk program perikanan tangkap untuk nelayan tidak terlalu banyak. Namun demikian, Andi Akmal berharap nelayan tradisional tetap mendapat bantuan seperti halnya petani-petani yang mendapatkan traktor masing-masing.  [sumber]

Kinerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

30 Maret 2015 - Menurut Andi masalah-masalah kehutanan di daerah harus diatasi jangan sampai perusahaan tidak dihukum bila melanggar. Andi fokuskan kepada suatu perusahaan di Kalimantan Barat yang mempunyai izin untuk jutaan hektar dan Andi menilai ini adalah masalah perizinan.  [sumber]

Anggaran Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum & Keamanan

Pada 10 Februari 2015 - Andi Akmal menilai anggaran sebesar Rp.700 milyar yang diajukan oleh Menko Polhukam terlalu kecil.  Andi Akmal menilai anggaran yang wajar bagi sebuah lembaga koordinator pertahanan dan keamanan butuh di kisaran triliunan.  [sumber]

Informasi Pribadi

Tempat Lahir
Bone
Tanggal Lahir
30/12/1974
Alamat Rumah
Komplek Kumala Asri B/15, RT.03/RW.01, Desa Pa'baeng Baeng. Tamalate. Kota Makassar. Sulawesi Selatan
No Telp

Informasi Jabatan

Partai
Partai Keadilan Sejahtera
Dapil
Sulawesi Selatan II
Komisi
IV - Pertanian, Perkebunan, Kehutanan, Kelautan, Perikanan, Pangan