Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
Partai Keadilan Sejahtera - Sulawesi Selatan II
Komisi IV - Pertanian, Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta Kelautan
           


Informasi Pribadi

Tempat Lahir
Bone
Tanggal Lahir
30/12/1974
Alamat Rumah
Komplek Kumala Asri B/15, RT.03/RW.01, Desa Pa'baeng Baeng. Tamalate. Kota Makassar. Sulawesi Selatan
No Telp

Informasi Jabatan

Partai
Partai Keadilan Sejahtera
Dapil
Sulawesi Selatan II
Komisi
IV - Pertanian, Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta Kelautan

Sikap Terhadap RUU

Laporan Badan Anggaran DPR RI atas Hasil Pembahasan tentang Pembicaraan Pendahuluan RAPBN 2018 dan RKP TA 2018, Pandangan Fraksi-Fraksi terhadap Keterangan Pemerintah atas RUU tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN TA 2016, dan Pembicaraan Tingkat II/Pengambilan Keputusan terhadap RUU tentang Arsitek — Rapat Paripurna DPR RI

Andi menyampaikan laporan F-PKS terhadap RUU tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN TA 2016. F-PKS mengingatkan target-target pemerintah dalam RPJMN 2015-2019 agar bisa dipenuhi. F-PKS memberi catatan khusus terkait belanja negara 89,5% yang realisasinya lebih rendah dari tahun sebelumnya yaitu sebesar 91%. Realisasi belanja yang kurang optimal berdampak pada terhambatnya
pertumbuhan dan pembangunan negara serta menimbulkan kesenjangan ekonomi yang masih tinggi. Realisasi perpajakan meningkat 10-12% setiap tahunnya. F-PKS mendesak agar keterbatasan LKPP yang belum lampirkan laporan keuangan harus diperhatikan demi menciptakan good governance. F-PKS menyetujui RUU tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN TA 2016 dibahas ditingkat selanjutnya.


Laporan Panja RUU Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBN Tahun 2017, Laporan Semester I dan Prognosis Semester II APBN Tahun 2018 - Raker Badan Anggaran dengan Menteri Keuangan

Andi menyampaikan Fraksi PKS memberikan catatan, Fraksi PKS berpendapat kinerja pemerintah tahun 2017 belum memuaskan, Fraksi PKS berpendapat pemerintah belum mencapai target pembangunan dan Fraksi PKS berpendapat shortfall pajak terus berulang. Fraksi PKS mencatat angka rasio utang terhadap PDB terus meningkat, Fraksi PKS mendesak pemerintah memperbaiki rencana dan mencatat laporan keuangan, Fraksi PKS mendesak LKKL yang belum mendapat WTP dan Fraksi PKS mendorong pemerintah menjalankan rekomendasi BPK. Fraksi PKS dapat menerima dengan catatan RUU Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBN 2017 untuk dibahas pada tingkat selanjutnya.


Tanggapan

Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA K/L) Tahun 2016 — Komisi 4 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Menteri Kelautan dan Perikanan dan Menteri Pertanian

Andi menjelaskan Fraksi PKS tidak menyetujui adanya penundaan anggaran (menolak), kami menyayangkan adanya penundaan karena kementerian ini adalah sektor strategis.


Pertimbangan Kenaikan Iuran BPJS — Komisi 9 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Menteri Kesehatan (Menkes) dan Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN)

Andi menanyakan yang dimaksud dengan pengeluaran Perpres. Ia mengatakan pemanfaatan masyarakat 25% hanya dinikmati PBI. Menurutnya kenaikan iuran dilakukan untuk menambal defisit BPJS Kesehatan. Ia menanyakan simulasi hitungan defisit yang bisa ditekan dan kajian dampak dari kenaikan iuran peserta BPJS Kesehatan ke badan usaha. Ia mengatakan seharusnya masyarakat jangan hanya dituntut membayar iuran, tapi juga mendapatkan hak yang layak.


Evaluasi Kinerja — Komisi 4 DPR-RI Rapat Kerja dengan Menteri Kelautan dan Perikanan

Andi Akmal mengatakan anggaran harus bermanfaat pada kesejahteraan nelayan Indonesia, dan harus ada kebijakan inovatif untuk mengatasi kemiskinan.


Pandangan Mini Fraksi-Fraksi DPR RI atas Rancangan Undang-Undang tentang Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan Tahun Anggaran 2016 — Badan Anggaran DPR RI Rapat Kerja dengan Menteri Keuangan

Andi menyampaikan pandangan mini F-PKS atas RUU RAPBN-P TA 2016. F-PKS mendesak pemerintah untuk menjaga kredibilitas dan akurasi APBN. F-PKS menilai memasukkan dana tax amnesty pada RAPBN-p TA 2016 adalah langkah yang kurang tepat. Banyak studi yang menyatakan bahwa pengampunan pajak bukan suatu hal yang baik. F-PKS menilai target pertumbuhan ekonomi cukup ideal namun pemerintah harus kerja keras. F-PKS mendukung pemotongan cost recovery dengan tidak memasukkan biaya yang tidak perlu. Pemerintah harus mengambil langkah strategis untuk mendongkrak PNBP. F-PKS mendesak pemerintah untuk memetakan tumpang tindih lahan. F-PKS menilai pengurangan subsidi kurang tepat. F-PKS mendorong pemerintah meningkatkan kedaulatan pangan. Kedaulatan ketahanan pangan adalah kunci agar harga tidak melambung tinggi. F-PKS melihat pembahasan PMN perlu pembahasan lebih lanjut, seharusnya anggaran PMN untuk program kesejahteraan rakyat, contohnya PLN dan BPJS Kesehatan. F-PKS memandang postur APBN-P masih ada kelemahan, tapi F-PKS tetap menerima dengan catatan.


Pandangan Mini Fraksi-Fraksi DPR RI atas Rancangan Undang-Undang tentang Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan Tahun Anggaran 2016 — Badan Anggaran DPR RI Rapat Kerja dengan Menteri Keuangan

Andi menyampaikan Panja D draft RUU RAPBN-P 2016. Hasil kesepakatan Panja adalah judul tetap, Pasal 1 tetap, Pasal 2 berubah karena penyesuaian, Pasal 6 tetap, Pasal yang berubah angkanya adalah Pasal 9 ayat 1 dan 2, sementara ayat 3 dan 4 tetap. Penerimaan DBH migas digunakan sesuai kebutuhan daerah dan diatur sesuai ketentuan perundangan. DBH Kehutanan dari dana reboisasi dapat digunakan untuk Taman Hutan Raya. Pasal 12 ayat 2, 2a, 3, 4, 6, dan 8 tetap. Pasal 14 ayat 1 dan 3 tetap. Dana otonomi daerah Papua sebesar Rp5,395 triliun. Alokasi dana Aceh sebesar Rp7,7 triliun. Dana tambahan khusus untuk Papua dan Papbar sebesar Rp2,2 triliun. Dana infrastruktur Papua sebesar Rp1,2 triliun dan Papbar sebesar Rp600 miliar. Dana otonomi khusus sebesar Rp18,264 triliun. Pasal 31 dan 37 tetap. Penjelasan umum Pasal 1, 2, 4, dan 5 tetap, sementara alinea 3 dan 6 berubah karena perubahan asumsi dasar. Penurunan harga minyak bumi cukup signifikan.


Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (RAPBNP) Tahun 2016 — Komisi 4 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Kelautan dan Perikanan

Akmal menjelaskan bahwa ini bersaing perencanaan dari kementerian padahal substansinya pemotongan, bagaimana yang dipotong itu program yang tidak mendesak ini belum muncul di sini dari Menteri Pertanian untuk bermitra pada kita ini aspirasi tidak ada uangnya namun perlu ada kesepakatan misalnya anggota dewan ini tidak dibenarkan fungsi budgeting-nya. Kmi kira bahan yang lengkap dari kementerian menyusul dan kesimpulan menyusul.


Pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Kementerian Koordinator dalam Rancangan Anggaran Pemasukan dan Belanja Negara 2017 — Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Menteri Koordinator Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, dan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK)

Andi megatakan untuk Menteri Koordinator Perekonomian, Banggar DPR RI berharap agara Kemenko Perekonomian dapat mensinergi antara Kementan dan Kemendag. Ia menegaskan belum ada sistem untuk mengatasi madalah petani dan nelayan. Banggar DPRR RI berharap petani dan nelayan agar bisa lebih diperhatikan lagi.

Kemudian, Andi mengatakan masalah import pangan, daging, jagung. Ini masih menjadi solusi yang diambil Pemerintah untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. Terakhir, Andi menegaskan untuk Menteri Koordinator Maritim, ia kira tidak ada masalah jika reklamasi dilanjutkan.


Penyesuaian Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun 2017 sesuai Hasil Pembahasan Badan Anggaran (Banggar) DPR-RI — Komisi 4 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI, Menteri Pertanian RI dan Kepala Perum Bulog

Andi ingin mengklarifikasi bahwa istilah yang digunakan bukan pemotongan anggaran, melainkan pencadangan, tujuannya agar APBN memiliki kredibilitas. Andi yang juga bertugas di Banggar DPR-RI menegaskan bahwa Pemerintah tidak mencabut 1 juta ton subsidi pupuk, melainkan melakukan pencadangan. Jika data penerima subsidi pupuk sudah lengkap, maka cadangan akan dicairkan pada APBN Perubahan Tahun 2017. Andi menambahkan, bahwa BULOG perlu memperkuat sistem pengendalian internal, karena di Pare-Pare tepatnya di Pinrang ada 800 ton dengan nilai Rp6,1 Miliar yang tidak masuk ke Bulog. Andi menyampaikan adanya penyerobotan lahan 80 hektar untuk dijadikan perumahan di hulu sungai di Pinrang. Ia berharap kepentingan pribadi tersebut tidak menyebabkan banjir bandang di kemudian hari. Adapun realokasi anggaran diberlakukan kepada semua lembaga pemerintah, rata-rata 7%. Andi berharap anggaran DPR, MPR, dan DPD tidak ada pemotongan. Penundaan akan dibayarkan jika anggaran penerimaan sudah ada, dan Andi juga berharap tidak ada defisit  lebih dari  3%. Andi berpandangan bahwa hal ini lebih baik daripada memotong anggaran, karena APBN Tahun 2017 belum terlihat uangnya dan semua ini baru asumsi rencana penerimaan anggarannya saja.


Evaluasi Kinerja dan Isu Aktual — Komisi 4 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Andi A membahas mengenai amdal kereta cepat JKT-BDG dan Teluk jakarta. Ia menanyakan peran KLHK atas 3 provinsi yang saling berkaitan. Ia juga menanyakan mengenai pembiaran dan alasan amdal dapat dikeluarkan. Ia mengatakan bahwa ia mendengar amdal dikeluarkan sepihak oleh Pemprov. Menurutnya jika memang ada kerusakan harus dihentikan secara permanen, bukan sementara. Ia menanyakan yang akan menjamin kalau tidak bahaya. Ia meminta untuk segera melakukan studi amdal yang menyeluruh mengenai rencana reklamasi ini. Ia mengatakan harus memperhatikan kepentingan lingkungan kedepannya.


Rencana Kerja dan Anggaran dalam RUU APBN-P Rencana Kerja dan Anggaran dalam RUU APBN-P Tahun 2017 — Komisi 4 DPR RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Menteri Kelautan dan Perikanan, dan Menteri Pertanian 2017 — Komisi 4 DPR RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Menteri Kelautan dan Perikanan, dan Menteri Pertanian

Andi mengatakan mafia pangan harus segera ditangkap. Andi mengatakan F-PKS meminta Kementan dan Bulog untuk menyerap gabah yang baik, selama ini petani sulit menjual ke Kementan dan Bulog karena sulitnya syarat yang harus dipenuhi.


Program Pembangkit Listrik 35.000 MW — Komisi 7 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan PT PLN (Persero)

Andi mengatakan pembangkit listrik sangat dibutuhkan untuk wilayah Sulawesi Selatan, terutama Kepulauan Selayar. Ia menyampaikan Bupati Selayar meminta dibangun pembangkit di sana dengan tanah yang disediakan Pemda. Ia juga menyampaikan Bupati Pinrang yang juga membuat surat ke PLN yang mengancam tidak akan memberi izin untuk membangun pembangkit.


Penerimaan Pajak Non Migas dan Pertumbuhan Ekonomi dalam Rancangan Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (RAPBN) 2017 — Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Rapat Kerja (Raker) dengan Koordinator Panja Pemerintah

Andi mengatakan budaya membayar pajak perlu diterapkan sehingga orang bangga saat bayar pajak. Kemudian, ia menanyakan bagaimana antisipasi penyelundupan barang-barang dari luar masuk melalui jalan tikus.


Postur Sementara Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2016 — Badan Anggaran DPR-RI Rapat Kerja dengan Menteri Keuangan

Andi mengatakan bahwa kesimpulan rapat kerja Komisi 4 DPR-RI ada masalah kurang bayar di subsidi pupuk dengan total 14 Triliun. Andi meminta Menteri Keuangan memperhatikan masalah ini.


Penyesuaian Anggaran Hasil Banggar – Komisi 4 DPRI-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Kelautan dan Perikanan Indonesia

Andi mengatakan bahwa sebenarnya pemotongan bukan di Banggar, tetapi pemerintah yang mengusul adanya pemotongan, sehingga Andi mempertanyakan apakah sudah ada surat resmi dari Kemenkeu. Jangan sampai APBN tahun 2017 kita ada pemotongan lagi, kita harapkan belanja dan penerimaan
kredibel. Andi mengusulkan untuk saat ini anggaran diputuskan saja. Andi mempertanyakan bagaimana proses revitalisasi dan bagaimana kerjasama dengan Pelindo mengenai masalah pelabuhan Muara Baru.


Pemutusan Besaran Anggaran Eselon 1 – Komisi 4 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Pertanian

Akmal mengatakan bawha program jagung dapat menjadi momentum untuk mengurangi impor. terkait dengan anggaran Akmal berharap untuk hasilnya bisa maksimal dan kapasitas daerah bisa untuk ditingkatkan. Akmal mengingatkan terkait dengan realisasi anggaran, politiknya kita memiliki kebijakan pro rakyat. Sedangkan terkait masalah pupuk harus menjadi konsen Mentan, dan lebih baik jika danaya digunakan untuk subsidi. Kurang bayar pupuk agar dapat diperhatikan untuk dapat koordinasi dengan Menkeu. Akmal berharap agar program sapi indukan dapat dilaksanakan pada tahun depan. Akmal mengatakan bahwa masalah pupuk ini kurang banyak dan Akmal berharap agar sapi induk pada
tahun 2017 dapat terlaksana.


Evaluasi Kinerja Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun Anggaran 2017 dan Isu-Isu Aktual — Komisi 4 DPR RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Kelautan dan Perikanan

Andi mengatakan berharap KKP terbuka terkait program yang sudah dilakukan oleh KKP. Andi mengatakan serapan kapal nelayan sangat kecil, bahkan Kabupaten Bone tidak mendapat bantuan kapal tahun 2017, nelayan juga tidak tahu tentang asuransi nelayan. Andi mengatakan belum mendengar tentang produk unggulan dari bidang riset KKP. Andi menyampaikan bahwa ekspor ikan  Indonesia tahun 2015/2016 berada di urutan 10 di dunia, jauh di bawah Vietnam.


Pagu Indikatif Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2018 — Badan Anggaran DPR-RI Rapat Kerja dengan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi dan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian

Andi mengatakan bahwa ada kepmen pelarangan cantrang dan niatnya baik, tetapi implementasi di lapangan nelayan kesulitan.


Laporan Realisasi Semester I dan Prognosis Semester II Pelaksanaan APBN Tahun 2017 — Badan Anggaran DPR-RI Rapat Kerja dengan Menteri Keuangan, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional dan Gubernur Bank Indonesia

Andi mengatakan bahwa Fraksi PKS memberikan apresiasi atas peningkatan kualitas & opini WTP. Fraksi PKS juga mendorong pemerintah karena ada beberapa kementerian yang belum mendapat WTP. Fraksi PKS juga berpendapat kinerja keuangan pemerintah 2016 belum memuaskan dan stimulan pemerintah belum optimal. Realisasi 2016 hanya 89,5%. Pertumbuhan perpajakan hanya tumbuh 3,59%.


Lanjutan Pembahasan Asumsi Dasar, Pendapatan, Defisit, dan Pembiayaan dalam Rancangan Undang-Undang Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara (RUU APBN) 2018 tentang Penerimaan Pajak Non Minyak Bumi dan Gas — Badan Anggaran (Banggar) DPR-RI Rapat Panitia Kerja (Panja) dengan Koordinator Panja Pemerintah, Dirjen Listrik, Pertamina, Dirjen Migas, dan Dirjen Bea Cukai

Andi A membahas bahwa dilihat dari angka yang disampaikan Pemerintah, subsidi nilainya naik semua. Menurutnya, subsidi memang harus untuk masyarakat tidak mampu. Ia menanyakan dan berharap ada penjelasan detail terkait kenaikan subsidi LPG. Ia mengatakan subsidi LPG tidak jelas siapa orang yang diberikan. Ia mengatakan ternyata LPG 3 kg biasanya dinikmati kalangan kelas menengah. Menurutnya, subsidi LPG perlu ditinjau lagi angkanya. Ia menanyakan pengawasan subsidi solar agar tidak ke industri. Ia juga menanyakan cara kendaraan umum migrasi ke solar yang bersubsidi, contoh solar dex. Ia membahas subsidi listrik juga besar kenaikannya di RAPBN. Ia menanyakan alasan utama kenaikan dari Rp51 Triliun menjadi Rp53 Triliun.


Lanjutan Pembahasan Asumsi Dasar, Pendapatan, Defisit, dan Pembiayaan dalam Rancangan Undang-Undang Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara (RUU APBN) 2018 — Badan Anggaran (Banggar) DPR-RI Rapat Panitia Kerja (Panja) dengan Pemerintah

Andi Akmal mengappresiasi atas target dan pencapaian 2016 dari PNBP, target 2018 kecil sekali dan ia meminta dijelaskan. Untuk Kemenkumham, ia mengatakan perlu ditingkatkan pelayanan keimigrasiannya. Diharapkan juga semakin baik sistem yang ada dan bisa meminimalisir kejahatan yang ada. Ia mengatakan anggaran untuk sektor keimigrasian luar biasa dan diharapkan ada feedbacknya.


Penyesuaian Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Kementerian Pertanian (Kementan), dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Tahun Anggaran (TA) 2018 sesuai Pembahasan Badan Anggaran (Banggar) — Komisi 4 DPR RI DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Pertanian (Mentan), dan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (MenLHK)

Andi A berterima kasih karena aspirasi-aspirasi sudah diakomodasi. Ia menyampaikan masukan agar untuk lulusan sektor pertanian lebih diperhatikan lagi dan jangan sampai lulusan-lulusannya tidak bisa mendaftar CPNS. Ia mengatakan terkait aspirasi agar untuk wartawan tidak salah paham karena aspirasi ini bukan proyek, tapi dari dapil. Ia mengatakan kegiatan yang dilakukan bagus tetapi lebih didukung lagi untuk kegiatannya di jalur edukasi.


Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Tahun 2017, Rencana Pelaksanaan Anggaran Tahun 2018, Temuan Hasil Kunker Reses, dan Isu-isu Penting — Komisi 4 DPR RI Rapat Kerja dengan Menteri Kelautan dan Perikanan dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Direktur Utama dari Perum Perikanan Nusantara, PT Perikanan Indonesia dan PT Garam

Akmal mengatakan jika ingin meningkatkan kinerja, salah satu indikator anggaran yang sudah disepakati harus direalisasikan dan maksimal. Kabupaten-kabupaten yang bermasalah dengan KKP menunjukkan kurangnya perhatian dari KKP. Akmal menyampaikan bahwa F-PKS menolak impor garam sebesar 2,1 juta ton karena akan menimbulkan harga garam lokal anjlok. Padahal, pemerintah berencana swasembada garam tahun 2019, tapi nyatanya tidak seindah yang disampaikan. Akmal mengatakan KKP harus memikirkan bagaimana petani garam bisa memproduksi garam industri.


Pembentukan Badan Restorasi Gambut, Indeks Kualitas Udara dan Reforma Agraria — Komisi 4 Rapat Kerja (Raker) dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Akmal mengatakan bahwa setiap masa panen tebu itu limbahnya keluar sampai ke sungai, ia memohon kepada Menteri LHK untuk datang kesana untuk mengecek karena ini sudah jadi keluhan para petani dan masyarakat disana. Selain itu Akmal setuju dengan MenLHK untuk Memaksimalkan taman nasional.


Monitoring dan Evaluasi Tenaga Penyuluh — Komisi 4 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kemendagri, Kemenkeu, KemenPANRB, BKN, Kementan, KLH, Kementerian Kehutanan dan Kementerian Laut dan Perikanan

Akmal mengatakan yang menjadi masalah adalah usia diatas 35, DPR mendorong agar mereka mendapat kepastian dengan diangkat menjadi PNS, selain itu kita juga harus memikirkan nasib para penyuluh yang sudah mengabdi selama berpuluh-puluh tahun. Akmal berharap bahwa harus ada kinerja yang jelas, selain itu evaluasi, dan pembinaan harus dilakukan segera.


Kedaulatan Pangan — Komisi 4 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dirjen Tanaman Pangan, Badan Ketahanan Pangan, Dirjen Hortikultura dan Dirjen PSP Kementerian Pertanian

Akmal menyampaikan bahwa BULOG ini nafsunya besar tetapi kinerjanya kurang. Sehingga yang tadinya sudah optimis stok beras cukup, tetapi kenyataannya malah kurang dan tiba-tiba impor.


Pembahasan Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA K/L) dalam APBN ta. 2019 — Badan Anggaran DPR RI Rapat Kerja dengan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan RI, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman RI, dan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan RI

Andi mengharapkan kereta api cepat Makassar-Parepare dapat segera selesai. Ia juga menanyakan soal alasan beras yang masih impor padahal menurut data Kementan RI, stok beras masih berlebih.


Stabilitas Harga dan Pasokan Pangan, dan Komitmen Penolakan Rencana Impor Beras Tahap 2 – Komisi 4 DPR RI mengadakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dirut Perum BULOG

Andi mempertanyakan kesiapan Perum BULOG dalam ketersedian beras karena agar masyarakat lebih tenang. Sedangkan mengenai impor Andi menyatakan tidak setuju. Sebagai lembaga, kita sudah tepat bahwa BULOG dan Kementerian Pertanian berdiri bersama petani. Andi meminta informasi data mengenai cadangan beras Pemerintah hingga bulan Mei ada berapa stocknya.


Lima Pokok RKP (Rencana Kerja Pemerintah) 2019 dan lain-lain — Komisi 4 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK)

Akmal mengatakan masalah realisasi anggaran mungkin bisa dijelaskan sampai Desember mengenai hal yang bisa dilakukan. Ia melihat dari eselon 1 ada dirjen yang kenaikannya 200% atau Rp2 Triliun, ia menanyakan target dan hal yang ingin dicapai walau dari capaian Rp1.800.000 dari target Rp13.000.000 masih jauh. Ia mengatakan dari Sulsel ada masukan banyak hanya saja ia tidak tahu arahnya. Ia meminta eselon 1 memberi informasi yang jelas, sehingga bisa membantu Menteri mencapai target. Ia juga mengatakan bahwa pemberian penghargaan kepada Kabupaten perlu dipikirkan lagi.


Ketersediaan Pangan dan Harga Pangan Menjelang Hari Raya Idul Fitri 1440 H — Komisi 4 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Eselon I Kementerian Pertanian, Eselon I Kementerian Kelautan dan Perikanan, serta Dirut Perum Bulog

Terkait kelangkaan subsidi pupuk di dapilnya, Andi mengatakan bahwa letak permasalahannya ada pada distributor pupuk dan semuanya sudah menyadarinya, tetapi tidak ada tindak lanjut yang dilakukan oleh Pemerintah.


Respons Anggota Badan Anggaran DPR-RI terhadap Pemaparan Pemerintah terkait Asumsi Dasar, Kebijakan Fiskal, Pendapatan, Defisit dan Pembiayaan — Badan Anggaran (Banggar) DPR-RI Rapat Panja dengan Pemerintah

Terkait program-program yang akan dilakukan, Andi mengira Bappenas dapat menghasilkan program-program yang tidak hanya copy-paste dari program-program yang sudah pernah dilakukan. Andi menanyakan tindak lanjut dari pemberian bantuan PKH. Tentu DPR-RI berharap agar para penerima bantuan PKH tidak terus-menerus menjadi orang yang disubsidi oleh negara. Target Pemerintah seharusnya membuat mereka menjadi sejahtera tanpa ketergantungan. Oleh karena itu, Andi menyarankan agar Bappenas bisa melakukan audit khusus agar tidak ada orang-orang kaya yang mendapat PKH. Andi juga mengusulkan agar para penerima PKH, rumahnya dapat ditempelkan stiker agar mereka malu jika seandainya mereka mendapat PKH, tetapi di rumahnya ada mobil mewah.


Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN TA 2018 - Raker Badan Anggaran DPR RI dengan Menteri Keuangan

Andi menyatakan bahwa PKS menilai sampai kini kinerja Pemerintah masih kurang memuaskan sehingga berdampak pada belum optimalnya pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan UUD. F-PKS berpendapat kontribusi belanja Pemerintah dalam struktur Produk Domestik Bruto belum maksimal. F-PKS sangat prihatin atas penurunan kinerja di sektor pertanian dan pertambangan yang menjadi penopang ekonomi nasional. Pemerintah tidak boleh bergantung pada SDM yang sangat rentan dengan volatilitas global. Pemerintah perlu mengoptimalkan pengelolaan barang milik negara dan bumi sehingga dapat mendorong penerimaan secara Nasional. Terakhir, Andi menegaskan Fraksi PKS atas catatan yang sudah disampaikan, maka Fraksi PKS menerima dengan catatan atas RUU tentang Pertanggungjawaban dan Pelaksanaan APBN TA 2018.


Pembahasan RKA K/L Tahun 2020 dan Usulan Program-Program yang akan didanai oleh Dana Alokasi Khusus (DAK) berdasarkan kriteria teknis dari Komisi - Raker Komisi 4 DPR RI dengan Menteri Pertanian, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Menteri Kelautan dan Perikanan dan Dirut Perum Bulog

Andi mengatakan untuk KKP, penjelasan dari Menteri KP bagus sekali. Banyak juga para Gubernur koordinasi dengan bawahannya masih buruk sekali. Andi menegaskan diterima bukan berarti tidak ada pembicaraan lebih lanjut. Masalah kita adalah kurang kordinasi dengan Bupatinya. Banyaknya meminta anggaran ke pusat tapi tidak bisa memaksimalkan hasil daerahnya. Selanjutnya, Andi menegaskan setiap masukan yang kita sampaikan ke Kementerian jarang diterima. Untuk daerah yang potensial, usulannya diterima jangan hanya jadi usulan saja. Andi juga menginginkan Kartu Tani mudah-mudahan bisa didorong kedepannya.

Selanjutnya, Andi mengatakan terkait dengan LHK jika ada program yang mendesak untuk masyarakat sebaiknya kita mendukung Terkait dengan masalah pertanian, kita di sini menerima bukan berarti tidak adanya pergeseran. Ia kira DAK dari masing-masing Kementerian ini bisa kita setuju asal juga masukan dari masing-masing dapil ini bisa didengar, kalau tidak didengar untuk apa. Terakhir, Andi mendorong beras rastra ini bisa dari Bulog saja.


RKP dan RKA K/L 2020 dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Triwulan 1 tahun 2019 – Komisi 4 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Pertanian

Andi mengatakan bahwa anggaran Kementerian Pertanian mengalami penurunan dari tahun 2019 sebesar Rp1 Triliun, sehingga Andi menyatakan prihatin sehingga berinisiatif akan mensuarakan di Banggar untuk adanya penambahan anggaran untuk Kementerian Pertanina. Terkait dengan subsidi pupuk, bahwa sebenernya pupuk ini cukup tersedia jumlahnya dan Andi melihat masalahnya disini adalah terkait dengan pengawasan dan distributor. sehingga perlu adanya evaluasi kepada kepala cabang terkait dengan pupuk subsidi, dan jika ada distributor yang naka untuk dicabut saja dan dipidanakan.


Pengambilan Keputusan Terhadap RUU tentang APBN TA 2020 — Badan Anggaran (Banggar) DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Keuangan (Menkeu), Menteri Hukum dan HAM (Menkumham), Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), dan Gubernur Bank Indonesia (BI)

Andi menyampaikan Fraksi PKS memandang pertumbuhan ekonomi untuk tahun 2020 sebesar 5,3% terlalu tinggi karena rendahnya pencapaian ekonomi beberapa tahun terakhir. Ia menyampaikan bahwa Fraksi PKS berharap agar Pemerintah harus berupaya mencapai target tersebut agar tidak hanya menjadi target semata. Fraksi PKS menilai penetapan target nilai tukar rupiah sebesar Rp 14.400 perlu dipertimbangkan kredibilitasnya agar dapat memberikan nilai positif bagi dunia usaha. Fraksi PKS berharap agar Pemerintah dapat mendorong tax ratio. Fraksi PKS memandang kenaikan target PPN yang hanya sebesar 4,5% menunjukan masih adanya permasalahan dalam daya beli masyarakat. Alokasi dana TKDD sebesar Rp 856 Triliun harus mendapatkan perhatian yang serius dari Pemerintah untuk dapat mendorong peningkatan ekonomi daerah dan harus sesuai dengan arah kebijakan dalam detail perencanaan. Ia mengatakan demi kemaslahatan rakyat secara luas, Fraksi PKS menerima dengan catatan-catatan yang sudah disampaikan agar RUU tentang APBN dapat dibawa ke Sidang Paripurna.


Pembahasan Belanja Pemerintah Pusat dalam APBN 2020 – Badan Anggaran (Banggar) DPR-RI Rapat Panitia Kerja (Panja) dengan Koordinator Panitia Kerja Pemerintah

Andi mengatakan jika melihat kualitas belanja, masih dominan belanja barang dan diharapkan sebenarnya belanja modal diperbesar agar ekonomi menjadi lebih baik. Diharapkan pula belanja pusat yang besar juga distribusinya lebih terlihat ke daerah. Hal tersebut penting agar masyarakat di daerah diperhatikan demi keadilan mereka. Ia mengatakan mengenai subsidi benih yang sepertinya tidak ada di Komisi 4 dan ia meminta datanya dicek kembali karena yang ia tahu adalah subsidi pupuk. Ia meminta data dicek kembali agar tidak ada perbedaan.


Pandangan Umum Fraksi-Fraksi atas RUU tentang RAPBN TA 2020 serta Nota Keuangannya - Rapat Paripurna DPR-RI

Andi Akmal menyampaikan pandangan dari Fraksi PKS, sebagai berikut: Kondisi perekonomian nasional masih mengkhawatirkan, hal ini tercermin dari adanya tingkat kemiskinan yangn tinggi, beban utang negara yag besar, daya saing yang rendah, serta deindustralisasi dini. Pertumbuhan ekonomi yang stagnan berada di kisaran 5% dalam 5 tahun terakhir berdampak pada tingginya tingkat pengangguran dan kemiskinan. Senjumlah pakar mengatakan bahwa Indonesia memiliki potensi yag cukup besar untuk terjebak selamanya dalam papan ekonomi kelas menengah ke bawah. F-PKS berpandangan bahwa target pertumbuhan ekonomi di tahun n2020 sebesar 5,3% belum mampu menjawab tantangan yag ada, dan disisi lain target pertumbuhan ekonomi 5,3% juga akan sulit tercapai dengan meihat berbagai strategi capaian yang ada. F-PKS mendorong Pemerintah untuk melalukan. pembelajaan pada sektor yang lebih produktif dan diharapkan Pemerintah dapat lebih efisien dalam menentukan belanja barang yang masih didominasi belanja dinas dan non-operasional. F-PKS berpendapat bahwa nekonomi digital yag memiliki peranan penting tidak diurus dengan benar oleh Pemerintah karena tidak punya skema untuk memberikan modal pada start-up yang sudah matang, jadi tidak heran jika saat ini hampir seluruhnya kepemilikan start-up yang ada di Indonesia ini dimiliki oleh asing. F-PKS mencermati dana alokasi dan transfer daerah dan desa dimana angka yang ada ini meningkat dibandingkan pada APBN TA 2019, peningkatan kualiatas implementasi menjadi syarat mutlak dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah. Adapun keberadaan ekonomi kreatif harus menjadi tempat bagi para generasi bangsa untuk mengembangkan potensi dan menciptakan karya-karya, sehingga bonus demografi dapat menjadi anugrah, bukan bencana. F-PKS memandang tidak ada optimisme pemerintah untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi.
Berikut merupakan catatan F-PKS terhadap kebijakan pemerintah: 1. Target pertunbuhan ekonomi pada tahun 2020 sebeaar 5,03% belum mampu menjawab tantangan negara. 2n. Pertumbuhan eknomi yag stagnan ada di kisaran 5%, menunjukan adanya struktur ekonomi yang rapuh. Hal ini juga terlihat dari tingkat konsumsi rumah tangga belanja pemerintah, 3. Target penerimaan perpajakan pemerintah belum cukup serius, yakni hanya 4,9% dari target RAPBN, yang artinya pemerintah akan kesulitan menerima target perpajakan. Untuk itu, F-PKS mendorong peningkatan tax ratio, karena jumlah tax ratio saat ini hanya berjumlah 11,5% dari RAPBN 2020, lebih rendah dari target RAPBN 2015, 4. Program tax amnesty pada awalnya diterapkan untuk meningkatkan kepatuhan subjek pajak, tetapi kepatuhan ini hanya bersifat sementara karena tidak diikuti dengan reformasi perpajakan, akibatnya ketidakpatuhan wajib pajak justru meningkat, 5. Alokasi anggaran pada sektor yang lebih produktif harus dilakukan dengan memperimbangkan nilai uang pada setiap belanja gang dilakukan, 6. Terkait kebijakan pemindahan ibukota, F-PKS menilai kebijakan tersebut bukanlah menjadi prioritas, sebab kebijakan tersebut tidak mampu menjawab pesoalan nasional. Pemindahan ibukota membutuhkan anggaran yang besar dan konsensus nasional yang besar karena akan melibatkan pemerintahan selanjutnya, 7. F-PKS mengapresiasi pemberian iuran npemerintah bagi masyarakat miskin sebesar Rp48,7 T, yag terdiri dari anggaran PBI sebesar Rp26 T, dan cadangan PBI sekitar Rp22 T. Hal ini diharapkan juga dapat mengatasi masalah defisit BPJS. Namun, pemerintah juga harus memperbaiki sistem manajemen pelayanan BPJS dan 11. Jumlah dana desa sebesar Rp72 T belum mampu memenuhi mandat UU Desa


Pembahasan RKA K/L 2019 - Badan Anggaran DPR RI Rapat Kerja dengan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman

Andi mengatakan bahwa dirinya juga menyetujui usulan tambahan anggaran Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman. Tetapi, lanjutnya, di Sulawesi Selatan masih membutuhkan perhatian tentang kereta api, sehingga anggaran 1 Miliar rupiah untuk perkeretaapian di provinsi tersebut dapat terealisasikan.


Refocusing Kegiatan dan Realokasi Anggaran Tahun 2020 - RDP Komisi 4 DPR RI dengan Sekjen, Irjen, Dirjen Tanaman Pangan dan Dirjen Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian

Andi mengatakan bansos yang sudah disetujui oleh Komisi 4 ini banyak sekali pengurangannya, tapi padat karya masih besar ini anggarannya. Oleh karena itu ia ingin dikurangi lagi ini anggaran padat karya nya untuk dialihkan ke program lain yang lebih penting.


Refocusing Kegiatan dan Realokasi Anggaran untuk Memenuhi Ketersediaan Pangan sebagai Tindak Lanjut Instruksi Presiden (Inpres) No. 4 Tahun 2020 – Komisi 4 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Pertanian

Andi mengatakan mengenai perang terhadap ketersediaan pangan. Ia juga mengatakan bahwa refocusing sebanyak 1,58 T di social safety net harusnya bisa diperbanyak di program ketersediaan pangan.


Evaluasi Hasil Pembahasan Badan Pemeriksa Keuangan Semester 1 Tahun 2019, Evaluasi Pemeriksaan Anggaran Per Oktober 2019, Rencana Kerja dan Program dan Kegiatan Tahun 2020 dan Isu-Isu Aktual Lainnya – Komisi 4 Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Kelautan dan Perikanan RI

Terkait banyaknya kekosongan jabatan, Andi menyarankan kepada Menteri Kelautan dan Perikanan untuk mencari orang dan ditempatkan kepada jabatan yang kosong. Andi juga mengharapkan kedepannya untuk Badan Litbang di Kementerian Kelautan dan Perikanan dapat dikembangkan untuk potensi perikanan kedepannya.


Evaluasi Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Semester I 2019, Anggaran per Oktober TA 2019, Rencana Program dan Kegiatan TA 2020 serta Isu-Isu Aktual – Komisi 4 DPR RI Rapat Kerja dengan Menteri Pertanian RI

Andi memberi masukan untuk konstra tani, agar berkoordinasi manajemen dengan bupati soal otonomi daerah dan penyuluhan petani melalui kecamatan. Terkait impor pangan, harus ada persetujuan dari kementerian teknis, tetapi ternyata dalam dua tahun belakangan, hanya diputuskan dari Menteri Perdagangan RI, tentu menurut Andi, ini berbahaya.


Rencana Kerja Anggaran Tahun 2020 - Komisi 4 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Sekjend, Kepala Badan Ketahanan Pangan, Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian Kementerian Pertanian RI

Andi Akmal berpendapat untuk Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian, ada hal yang perlu dicermati, ada anggaran yang masuk senilai 300 Miliar ini pergeseran dari pupuk organik, hal ini tidak pernah kita bicarakan di anggaran tahun 2019 di bulan September lalu, ia kira ini perlu ditelaah, ada apa ini dan apa urgensinya. Andi Akmal berharap masalah pupuk harus ada satgasnya. Dan untuk Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan, tahun lalu ada anggaran 500 Miliar untuk indukan sapi impor, ini saudara rencanakan lagi di tahun 2020, apakah saudara bisa mengarahkan ini dengan benar.


Rencana Kerja TA 2020, Perubahan Komposisi Pagu Anggaran Tahun 2020 dan Isu-Isu Lainnya - Komisi 4 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Sekjend Kementan RI dan Dirjen Hortikultura Kementan RI

Andi Akmal Pasluddin menjelaskan bahwa kita ingin selesaikan masalah ini jadi kalau datanya bisa dikirim sore ini lalu kita rapat sampai tengah malam tidak menjadi sebuah masalah, hanya usul saja karena yang penting kita bisa selesaikan masalah tersebut.


Rencana Kerja dan Anggaran TA 2020 - Komisi 4 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Sekjend dan Dirjen Kementerian Kelautan dan Perikanan RI

Andi Akmal menanyakan seputar Program prioritas sertifikasi Kementerian Kelautan dan Perikanan di tahun 2020 seperti apa? Nelayan di sana juga banyak bahkan mereka menangkap ikan tidak dengan cara yang tradisional lagi, berharap Sulawesi Selatan bisa menjadi bagian dari program ini.


Pergeseran Anggaran Tahun 2020 - Komisi 4 DPR RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Kelautan dan Perikanan

Andi menyarankan kalau bisa bagian humas diperkuat lagi karena penting untuk bisa menyampaikan kepada masyarakat. Kemudian terkait subsidi pupuk, menurut Andi ini harus merata agar semuanya bisa terbagi dengan sama.


Rencana Kerja dan Perubahan Pagu Anggaran Tahun 2020 - Komisi 4 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Pejabat Eselon 1 Kementerian Kelautan dan Perikanan RI.

Andi Aklmal mengusulkan program-program ini harus dibagi perkepala, jangan hanya perkelompok karena anggota dewan ini perorang kalau perkelompok nanti yang pegang hanya ketua kelompok saja, jadi memang harapan saya juga pengadaan di Kementerian itu harus sesuai kebutuhan saja jika tidak sesuai kebutuhan saya khawatir tidak akan cukup.


Penyesuaian RKA K/L Tahun 2020- Raker Komisi 4 dengan Menteri Pertanian dan Menteri LHK

Andi meminta Kementan dalam pengadaan pupuk organik cair bagi petani lebih ditingkatkan jumlahnya karena bahan pupuk tersebut lebih ringan dan efektif untuk meningkatkan hasil pertanian. Andi meminta KLHK dapat menggunakan teknologi terbaru untuk mengelola sampah sehingga sampah tidak harus dipisah lagi, melainkan langsung diolah menggunakan tenaga listrik.


Pembahasan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) Raker Banggar dengan Koordinator Panja Pemerintah

Andi mengatakan, dana desa ada peningkatan walaupun belum bisa mengikuti UU tentang desa. Andi juga mengatakan bahwa selama ini, Kades memegang anggaran yang cukup besar tapi Kades yang bersangkutan tidak mendapat insentif sebagai penanggung jawab. Andi berpendapat, DAU selama ini belum efektif untuk mendorong perekonomian daerah karena dipakai untuk belanja pegawai padahal seharusnya dapat mendorong ekonomi disana. Andi berpendapat juklisnya dinaikkan saja persentasinya yang tidak hanya digunakan untuk belanja pegawai.


Pembahasan Realisasi Anggaran Kementerian Kelautan dan Perikanan serta Peran Indonesia dalam Menjaga Sumber Daya Kelautan - Raker Komisi 4 DPR dengan Menteri Kelautan dan Perikanan

Andi menyatakan bahwa peraturan mengenai masalah pembatasan penangkapan kepiting dan losbter ini penting untuk diperhatikan, karena saat ini banyak terjadi penyelundupan yang dilakukan oleh negara asing, bahkan Malaysia sempat mengklaim bahwa negaranya merupakan negara pengekspor kepiting terbesar. Oleh karena itu, Andi sangat mengharapkan agar KKP dapat memperhatikan regulasi terkait penangkapan kepiting dan lobster.


Latar Belakang

Andi Akmal Pasluddin terpilih menjadi Anggota DPR-RI periode 2019-2024 setelah memperoleh 66.340 suara. Sebelumnya Andi Akmal Pasluddin adalah anggota DPR RI Periode 2014-2019 dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mewakili Dapil Sulawesi Selatan II setelah memperoleh 33.896 suara. Andi Akmal adalah politisi muda dan legislator senior di PKS. Andi Akmal adalah Ketua Umum Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PKS Provinsi Sulawesi Selatan sejak 2012.

Andi Akmal pernah bekerja di PT Permodalan Nasional Madani (2002) dan memilih mencalonkan diri menjadi calon legislatif pada Pileg 2004. Andi Akmal adalah Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan sejak 2004.

Di masa kerja 2014-2019 Andi Akmal bertugas di Komisi IV yang membidangi perikanan, perkebunan, kehutanan dan pertanian.

Di Maret 2013 Andi Akmal diperiksa oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait kasus dugaan korupsi pengurusan kuota impor daging sapi di Kementerian Pertanian yang melibatkan terdakwa Luthfi Hasan Ishaaq, mantan Presiden PKS. (sumber)(sumber2)

Pendidikan

S1, Institut Pertanian Bogor, Bogor (1998)

S2, Universitas Hasanuddin, Makassar (2008)

Perjalanan Politik

Ketua Bidang Kepemudaan DPD Kab. Bogor 1998
Ketua Umum DPW PKS Sulsel 2002

Pada Pileg 2004 Andi terpilih menjadi Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan.

Pada Pileg 2009 Andi Akmal terpilih kembali menjadi Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan.

Pada Pilkada 2012 Andi Akmal diusulkan oleh PKS menjadi Calon Gubernur Sulawesi Selatan.

Pada Pileg 2014 Andi Akmal mencalonkan diri menjadi calon legislatif dan terpilih menjadi Anggota DPR-RI periode 2014-2019 dan duduk di Komisi IV.

Program Kerja

belum ada

Sikap Politik

RUU RAPBN 2017

25 Oktober 2016 - Pada Rapat Kerja (Raker) Badan Anggaran (Banggar) dengan Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani, dan Ketua Badan Perencana Pembangunan Nasional (Bappenas), Andi memaparkan bahwa setiap tahun lahan pertanian mengalami kenaikan. Namun, subsidi kurang bayar yang dianggarkan hanya Rp4 Triliun, anggaran tersebut masih kurang Rp10 Triliun dan Andi meminta subsidi pupuk 1 juta ton dapat dicairkan pada APBNP 2017.

Kemudian, Andi membacakan pandangan mini Fraksi PKS terhadap RUU RAPBN 2017. Fraksi PKS berpandangan bahwa APBN ini harus menjadi instrumen strategis dan APBN harus menentukan kebijakan bahwa APBN ini pro rakyat dan harus dijaga tingkat kredibilitasnya. Fraksi PKS mendesak agar target pertumbuhan ekonomi itu berkualitas dan harus mengurangi tingkat pengangguran. Penetapan suku bunga seharusnya bisa lebih rendah, setidaknya pada kisaran 5% dan PKS merasa suku bunga SPN bisa lebih tinggi dari sekarang. Target penerimaan perpajakan dirasa masih kurang realistis, maka Pemerintah harus serius dalam pencapaian target tersebut. Fraksi PKS menilai bahwa PNBP cenderung stagnan dibandingkan pada 2016. Fraksi PKS mendukung pemotongan cost recovery. Fraksi PKS memandang kelemahan penyusunan RAPBN ada pada realokasi pengurangan belanja K/L. Selain itu, alokasi dana pendidikan harus lebih terstruktur. Pemerintah harus memiliki kebijakan reward dan punishment yang efektif dan dengan adanya alokasi transfer daerah dan dana desa diharapkan terdapat penambahan pusat ekonomi baru. Keputusannya, Fraksi PKS menyetujui RUU RAPBN 2017 dengan catatan masalah yang telah dipaparkan dapat disampaikan pada Sidang Paripurna. [sumber]

RUU APBN 2018 beserta Nota Keuangannya

24 Agustus 2017 - Dalam rapat Paripurna, Andi perwakilan dari Fraksi PKS untuk membacakan pandangan Fraksi PKS terhadap RUU APBN 2018, beserta nota keuangannya. Sebelum membacakan tanggapan Fraksi PKS, Andi mengucapkan syukur karena kita bisa merayakan 72 tahun kemerdekaan Indonesia, karena 72 tahun merdeka kita dapat memahami titik pencapaian dari hampir semua bidang. Setelah 72 tahun merdeka ada beberapa pencapaian positif, meskipun masih jauh dari memuaskan. Andi mengatakan bahwa Indonesia diakui di dunia internasional sebagai negara demokrasi, meskipun demokrasi kita belum benar-benar berkualitas karena belum mewujudkan kesejahteraan rakyat. Fraksi PKS meningatkan semua komponen bangsa untuk saling percaya, jika semua bangsa memiliki rasa saling percaya yang rendah, maka akan sulit untuk maju. Menurut Andi, dalam prospek ekonomi kita masih terbelenggu dengan kesenjangan yang memprihatinkan, karena setelah 72 tahun merdeka kita masih mempunyai 27,7 juta orang dalam kemiskinan,

kesenjangan ekonomi yang lebar menimbulkan kecemburuan sosial. Kemerdekaan yang menjanjikan keadilan sosial bagi seluruh rakyat juga tercederai dengan kesenjangan sosial. Stagnannya pertumbuhan ekonomi yang rata-rata 5%, membuat tingginya kemungkinan pengangguran, karena kemiskinan dan pengangguran masih tinggi di Indonesia. Andi melayangkan pertanyaan, apakah Indonesia mampu menjadi negara ekonomi papan atas?, dia mengatakan bisasaja, dengan diperkuat melalui produksi, dengan tanah yang subur, karna jika negara dalam kondisi menengan dalam beberapa tahun, dia akan masuk dalam middle income trap. Adapun poin-poin yang menjadi tanggapan Fraksi PKS sebagai berikut, Fraksi PKS memandang RAPBN 2018 masih butuh penajaman agar lebih sehat dan kredibel. Fraksi PKS secara umum berpendapat bahwa RAPBN masih harus dipertajam. Fraksi PKS memberikan pandangan target pertumbuhan 5,4%, masih terlalu optimis. Struktur ekonomi Indonesia harus di perkuat dalam SDA, dan meningkatkan di dalam ekonomi maritimnya. Kelas menengah atas lebih memilih saving daripada spending. Fraksi PKS menilai pemerintah seharusnya menargetkan inflasi lebih rendah dari 5,3%. Inflasi pangan yang cukup tinggi perlu dikendalikan. Fraksi PKS menilai target perpajakan 1609,4 Triliun meragukan dapat dicapai melihat kinerja selama ini, dan PNPB Rp267,9 Triliun belum optimal. Belanja negara Rp2204,4 Triliun secara umum masih perlu penajaman. Sebesar Rp409 Triliun anggaran untuk infrastruktur di RAPBN 2018 meningkat. Pemerintah serius untuk ketahanan pangan, karena Rp99,1 Triliun untuk pangan perlu ditinjau ulang, karena lebih rendah. Fraksi PKS memandang alokasi anggaran kesehatan 110,2 Triliun masih konsisten memenuhi amanat. Pemerintah perlu memberikan insentif seperti subsidi pupuk dan jaminan yang lain. Rp440,90 Triliun alokasi untuk pendidikan. Fraksi PKS memandang perlu efektivitas untuk program-program perlindungan sosial. Rp105,7 Triliun anggaran pertahanan, Fraksi PKS menilai perlu dikaji lebih dalam, karena alokasi dan fungsi anggaran pertahanan adanya penurunan Rp14 Triliun dari 2017, alokasi anggaran pertahanan harus berdampak kesejahteraan prajurit. Rp701 Triliun anggaran transfer daerah yang stagnan perlu diperhatikan, fraksi PKS memandang periu adanya keseriusan dalam dana desa. Fraksi PKS menilai agar memberikan kesejahteraan untuk prajurit-prajurit TNI, termasuk TNI yang menjaga perbatasan negara. Fraksi PKS menilai utang menjadi anggaran berat dari tahun ke tahun, maka pemerintah rugi karena sudah berutang tapi tidak digunakan. [sumber]

UU Perlindungan Nelayan dan Pembudi Daya Ikan

15 Juni 2015 - Menurut Andi negara kurang hadir untuk nelayan karena nelayan sulit untuk mendapatkan akses modal. Andi minta pendapat ke para pakar perikanan, bagaimana cara terbaik Pemerintah dapat membentuk lembaga keuangan untuk membantu nelayan. [sumber]

Tanggapan

Transfer Daerah dan Dana Desa dalam Rangka Pembicaraan TK.I/Pembahasan RUU Tentang APBN TA. 2019

18 Oktober 2018 - Pada Raker Banggar dengan Pemerintah, Andi mengatrakan dana transfer khusus sangat penting bagi kelangsungan daerah. Andi berpendapat, Banggar butuh penjelasan perjalanan dana transfer di 2018 sebagai basis menyetujui dana transfer 2019 dilihat dari sisi penyerapan dan masalah yang dihadapi. [sumber]

Pembahasan Belanja Pemerintah Pusat dalam RUU APBN 2019

18 Oktober 2018 - Pada Rapat Panja Banggar dengan Koor Panja Pemerintah, Andi mengatakan dengan adanya BNPT ini menghilangkan peran Bulog terutama dalam pengadaan beras, Andi berharap dalam pengadaan beras dalam BNPT ini tetap tugasnya Bulog jangan dilepas ke pasar. Andi juga bertanya apa komponen yang mengalami kenaikan, menurut Andi, kalau dilihat secara makro ada suatu kondisi dimana belanja pusat lebih besar dibandingkan belanja daerah, jadi ini tidak ada konsistensi bahwa ingin menaikkan belanja daerah. Selain itu, menurut Andi ada kondisi belanja pusat lebih besar dar belanja daerah yang naik 19,2% sedangkan belanja daerah hanya naik 7,9%. [sumber]

Tantangan Industri Hasil Tembakau

11 September 2017 - Dalam rapat audiensi Banggar dengan Gabungan Produsen Rokok Putih Indonesia (Gaprindo) Andi mengemukakan bahwa fungsi cukai bukan untuk mendatangkan penerimaan negara melainkan pengendalian produksi. Ia menyorot kenaikan cukai hanya 0,5% dibandingkan APBNP 2017. Andi sepakat di daerah ada pabrik rokok putih yang tidak terdaftar (tidak resmi). [sumber]

Perubahan Peruntukan Lahan Hutan

6 Desember 2017- Pada rapat Komisi 4 dengan Dirjen KemenLHK. Andi mengatakan penggusuran yang dilakukan di tepi rel kereta api itu sekarang sudah bersih, tetapi penegak hukum harus jelas agar tidak menyengsarakan rakyat, begitu pula dengan hutan. [sumber]

Stabilitas Harga Pangan menjelang Idul Fitri

7 Juni 2017 - Dalam Rapat kerja (Raker) Komisi 4 DPR-RI dengan Kementerian Pertanian, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Perdagangan, Kepolisian, Komisi Pengawas Persaingan Usaha, dan Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik (PERUM BULOG) , Andi Akmal Pasluddin meminta harus adanya harga yang jelas saat pembelian ke petani, agar petani tidak sengsara terus. [sumber]

Sinergi antara Kementerian Pertanian dan Kementerian Perdagangan

14 September 2016 - (JITUNEWS.COM) - Anggota Komisi IV DPR RI, Andi Akmal Pasluddin, berharap, Menko Perekonomian, Darmin Nasution, dapat mensinergikan kementerian-kementerian di bawahnya, seperti Kementerian Pertanian (Kementan) dan Kementerian Perdagangan (Kemendag).

Politisi PKS ini menyebut, selama ini antara Kementan dan Kemendag telah terjadi permasalahan yang tak kunjung usai. Pemerintah pun dianggap belum mempunyai cara untuk mengatasi permasalahan ini dengan baik.

"Contohnya, antara Kementan dan Kemendag, saya kira menjadi permasalahan yang klasik. Di satu sisi petani kita sudah semangat untuk berproduksi, tapi di sisi lain mereka mendapatkan masalah, kalau panen, harga di pasaran turun," ujar Akmal, Rabu (14/9), saat rapat kerja dengan Menkopolhukam di Badan Anggaran DPR RI Jakarta.

Kemudian, masalah impor bahan pangan terutama daging kerbau dan jagung, Akmal menilai, pemerintah saat ini hanya menjadikan impor sebagai solusi untuk mengatasi kelangkaan, tetapi tidak ada upaya agar impor ini tidak menjadi solusi jangka panjang.

Selain itu, tambah Akmal, apabila impor terus dijadikan sebagai solusi oleh pemerintah, ditakutkan petani dan peternak akan malas melakukan produksi.

"Kita tidak ingin impor-impor terus, sementara petani mendapatkan harga yang tidak baik. Ini harapan kami dari komisi IV DPR. Mudah-mudahan Pak Darmin menemukan solusi yang tepat dengan melakukan koordinasi antara Menteri Perdagangan dan Menteri Pertanian. Ini saya kira tugas terberat Menko Perekonomian. Semoga masalah ini bisa teratasi sehingga petani senang, kebutuhan pangan kita juga tercukupi," tutup Akmal. [sumber]

Program Kerja dan Rencana Kerja Tahun 2017 - Badan Restorasi Gambut

31 Agustus 2016 - Pada Rapat Dengar Pendapat Komisi 4 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) dengan Badan Restorasi Gambut (BRG), menurut Andi merestorasi adalah mengembalikan seperti semula. Tugas badan ini berat perlu didukung secara politik dan juga anggaran, tugas badan ini berat perlu didukung secara politik, dan anggaran. Menurut Andi, agar badan ini kuat perlu aturan dan juga harus dapat bekerja sama dengan badan lainnya, fungsi pembinaan juga perlu, karena kerusakan terjadi karena zonasi atau izin yang tidak terkendali.

Menurutnya Kerusakan lahan terjadi karena pengusaha yang tidak perduli terhadap lingkungan, kalau perlu dibawa ke ranah hukum jika pengusaha tidak mau bekerja sama, bukan mau mencari siapa yang salah tapi ini merupakan cara untuk menemukan sebuah solusi. Kenapa anggaran gambut ini belum turun dan ini akan menjadi concern Komisi 4, semoga anggaran bukan hanya dari pemerintah tetapi diharapkan juga dari negara lain. Menurutnya Komisi 4 ingin melihat pencapaian dari BRG di 2017, jika secara kinerja bagus, pasti akan didukung. [sumber]

Status Kepegawaian Tenaga Harian Lepas (THL)

25 Agustus 2016 - Pada Rapat Audiensi dengan Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian (THL-TBPP), THL Perkebunan, THL Perikanan, Inseminator Peternakan, Kepala BPPSDMP, dan KKP Andi mengatakan bahwa hal ini perlu dicari jalan keluarnya untuk mendapatkan hak yang sama rata. Andi mengapresiasi para THL dari semua bidang karena sudah memperjuangkan hak mereka sejak lama. Ia menegaskan bahwa fokus pemerintah adalah pengangkatan menjadi PNS dan masalah umur juga tidak boleh dibatasi selagi THL tersebut memang terbukti memiliki kinerja yang baik. [sumber]

Fit & Proper Calon Kepala Polisi Republik Indonesia (KAPOLRI)

23 Juni 2016 - Mewakili Fraksi PKS, Andi Akmal menilai bahwa Komjen Tito Karnavian layak menjadi Kapolri setelah melewati berbagai proses. [sumber]

Anggaran Kementerian Pertanian

22 Juni 2016 - Andi mengatakan bahwa kekurangan pembayaran subsidi pupuk Kementerian Pertanian (Kementan) sebesar Rp14 Triliun. Namun setelah diaudit oleh BPK, angka tersebut menjadi Rp7,5 Triliun. Andi menghimbau kepada PT Pupuk Indonesia untuk melunasi pembayaran subsidi tersebut. [sumber]

Anggaran Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

15 Juni 2016 - Andi mengingatkan bahwa lahan bukan hanya dibawah wewenang Kementerian Lingkungan Hidup & Kehutanan (LHK), tetapi juga Pemerintah Daerah (Pemda). Dengan demikian, harus ada pengawasan yang baik. Andi juga menyarankan agar Kementerian LHK memperhatikan dan bersinergi dengan masyarakat mengenai hutan adat. Kemudian, perihal fungsi Penegakan Hukum Kementerian LHK, Andi berharap programnya tetap bisa berjalan walau anggarannya relatif kecil. Ia pun juga menghimbau agar dapat bekerja sama dengan lembaga penegak hukum lainnya agar program Penegakan Hukum Kementerian LHK dapat berjalan maksimal. [sumber]

Reklamasi Pantai Utara Jakarta

12 April 2016 - Andi Akmal mengusulkan kepada Forum untuk membuat keputusan terkait reklamasi teluk Jakarta di akhir rapat nanti karena pemaparan Dirjen Pengelolaan Ruang Laut KemenKP tidak jelas. Andi Akmal juga meminta SK Gubernur DKI Jakarta mengenai reklamasi segera dicabut. [sumber]

Evaluasi Kinerja Badan Urusan Logistik (BULOG)

20 Januari 2016 - Andi menilai, kinerja Bulog dari sisi keuntungan bagus. Namun, dari sisi penyerapan beras perlu dijelaskan. Andi mengatakan, Komisi 4 berharap serapan Bulog dari produksi dalam negeri diperkuat hingga 10% pada tahun 2016. Terakhir, Andi meminta penjelasan Bulog terkait penggunaan pencairan subsidi. [sumber]

Komitmen Pemerintah Mewujudkan Kedaulatan Pangan

21 November 2015 - (KabarParlemen.com) - Anggota Komisi IV DPR RI Akmal Pasluddin menilai hingga saat ini komitmen pemerintah menuju kedaulatan pangan masih lemah.

Hal tersebut tercermin dari belum terpenuhinya amanat UU Nomor 18/2012 tentang Pangan untuk membentuk Badan Pangan Nasional Nasional (BPN).

Padahal, sesuai Pasal 129, lembaga tersebut sudah harus terbentuk paling lambat 3 (tiga) tahun sejak UU tersebut disahkan.

“Undang-Undang pangan ini diundangkan 17 Nopember 2012. Artinya, lembaga Badan Pangan Nasional sudah harus terbentuk maksimal 17 Nopember 2015. Dengan tidak dijalankan amanat undang-undang ini, maka pemerintah telah menurunkan kewibawaan undang-undang,” jelas Akmal di Jakarta, Sabtu (21/11) melalui siaran persnya yang diterima Kabarparlemen.com.

Selain itu, Legislator PKS dari daerah pemilihan Sulawesi Selatan II ini pun menilai koordinasi kelembagaan untuk mengatasi masalah pangan belum maksimal. Sebagaimana diketahui, persoalan pangan saat ini dikelola oleh Badan Ketahanan Pangan (BKP) di Kementerian Pertanian, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), dan Badan Urusan Logistik (Bulog).

Selain itu, juga terdapat Dewan Ketahanan Pangan (DKP), yang berfungsi untuk mengkoordinasikan 16 (enam belas) Kementerian dan 2 Lembaga Pemerintah Non-Kementerian (LPNK) dengan diketuai langsung oleh presiden dengan Ketua Harian Menteri Pertanian dan ex-officio adalah Kepala BKP.

“Presiden, saat ini belum berlaku sebagai Jenderal Pangan. Pimpinan tertinggi negara yang seharusnya mampu menjadi ikon untuk mengatasi permasalahan pangan, tidak mampu memerankan diri secara optimal. Sehingga sampai saat ini, permasalahan pangan masih sangat rentan terutama terjadi gangguan alam maupun serangan impor dari luar negeri,” tegas mantan inisiator Pansus Beras Plastik ini.

Dengan demikian, Doktor dari Universitas Negeri Makassar ini tegas meminta kepada pemerintah agar menjalankan segera amanat UU untuk membentuk Badan Pangan Nasional sebagai bagian dari komitmen mewujudkan kedaulatan pangan.

“Pemerintah harus menunjukkan kekuatan komitmen untuk mewujudkan kedaulatan pangan. Komitmen ini menjadi harapan agar dapat memberi solusi untuk menyatukan semua tugas dan fungsi yang ada di Kementerian/Lembaga. Sehingga, tumpang tindih tugas dan fungsi selama ini dapat dihilangkan”, pungkasnya. (sumber)

Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Pertanian, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Badan Urusan Logistik - RAPBN 2016

19 November 2015 - Akmal berpendapat bahwa Komisi 4 harus bertemu dengan pimpinan Badan Anggaran (Banggar) dan Menteri Keuangan untuk membahas DAK. Pemerintah harus fokus pada daerah yang membutuhkan, jangan semua daerah diberikan DAK. [sumber]

Asumsi Pemerataan dan Jaminan Sosial - RAPBN 2016

22 Juni 2015 - Andi menegaskan bahwa ia berharap anggaran yang dipaparkan oleh Deputi Menteri Perencanaan Pembangunan Bidang Kependudukan dan Ketenagakerjaan (Deputi KK) sudah dikoordinasikan dan dibahas di internal. Andi menilai target-target yang disampaikan Deputi KK sangat ambisius dan sulit dicapai. Mengenai kesenjangan wilayah, menurut Andi faktanya adalah terbatasnya kontribusi antara wilayah Indonesia. Tiga hal yang harus dibenahi: infrastruktur, indeks pembangunan dan industrialisasi di Indonesia Timur. Menurut Andi ini semua harus muncul dari Bappenas dan dikoordinasikan dengan menteri terkait. [sumber]

Anggaran Badan Urusan Logistik (Bulog) 2016

Pada 10 Juni 2015 - Andi punya harapan baru pada Bulog dengan Pak Djarot Kusumayakti ditunjuk menjadi Direktur Utama Bulog (Dirut Bulog) yang baru. Menurut Andi Bulog secara jaringan sudah kuat. Yang belum kuat adalah memenuhi amanah yang dibebankan karena ketika kebutuhan pangan tidak terpenuhi, yang dicerca itu ya Bulog. [sumber]

Rencana Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan

27 Mei 2015 - Kepada Gubernur Bangka Belitung (Babel), Andi harap adanya keterbukaan dan data-data yang lengkap. Andi minta klarifikasi ke Gubernur Babel berapa persentase alokasi lahan yang dirubah peruntukannya untuk pertanian dan perkebunan rakyat. Sehubungan dengan lahan bekas tambang PT.Timah, Andi minta klarifikasi ke Gubernur Babel apakah lahan tersebut bisa digunakan untuk rakyat. [sumber]

Perburuan dan Perdagangan Ilegal Satwa Langka yang Dilindungi

25 Mei 2015 - Andi menanyakan mengenai regulasi yang dilakukan Pemerintah terkait UU Sumber Daya Air. [sumber]

Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan

1 April 2015 - Andi Akmal minta penjelasan ke Menteri Kelautan dan Perikanan bagaimana sistem kontrol outcome dan hasil dari kebijakan-kebijakannya. Andi menilai anggaran untuk program perikanan tangkap untuk nelayan tidak terlalu banyak. Namun demikian, Andi Akmal berharap nelayan tradisional tetap mendapat bantuan seperti halnya petani-petani yang mendapatkan traktor masing-masing. [sumber]

Kinerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

30 Maret 2015 - Menurut Andi masalah-masalah kehutanan di daerah harus diatasi jangan sampai perusahaan tidak dihukum bila melanggar. Andi fokuskan kepada suatu perusahaan di Kalimantan Barat yang mempunyai izin untuk jutaan hektar dan Andi menilai ini adalah masalah perizinan. [sumber]

Anggaran Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum & Keamanan

Pada 10 Februari 2015 - Andi Akmal menilai anggaran sebesar Rp.700 milyar yang diajukan oleh Menko Polhukam terlalu kecil. Andi Akmal menilai anggaran yang wajar bagi sebuah lembaga koordinator pertahanan dan keamanan butuh di kisaran triliunan. [sumber]

Informasi Pribadi

Tempat Lahir
Bone
Tanggal Lahir
30/12/1974
Alamat Rumah
Komplek Kumala Asri B/15, RT.03/RW.01, Desa Pa'baeng Baeng. Tamalate. Kota Makassar. Sulawesi Selatan
No Telp

Informasi Jabatan

Partai
Partai Keadilan Sejahtera
Dapil
Sulawesi Selatan II
Komisi
IV - Pertanian, Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta Kelautan