Latar Belakang

Muhammad Yudi Kotouky berhasil menjadi Anggota DPR-RI periode 2014-2019 dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dari Dapil Papua setelah memperoleh salah satu suara tertinggi perorangan di Pemilu 2014 yaitu 102.536 suara. Kotouky adalah seorang pedakwah Islam sejak muda dan pendiri dari Pondok Pesantren Asy-syafi'iayh Nabire, Papua. Kotouky juga menjabat sebagai Dewan Pembina Masyarakat Muallaf di Kabupaten Dogiyai, Papua.

Di 2014-2019, Kotouky bertugas di Komisi II yang membidangi pemerintahan dalam negeri & otonomi daerah, aparatur & reformasi birokrasi, kepemiluan dan reforma agraria. Pada April 2016, ia dipindahkan bertugas di Komisi VIII sebagai anggota.

Pendidikan

SMA Negeri Wamena, Papua (1989)

Perjalanan Politik

Sejak kuliah aktif di organisasi ke Islaman, Kotouky sempat bergabung di Himpunan Mahasiswa Islam di Semarang. Kemudian Kotouky mendalami ilmu keIslamannya dan berguru kepada Dr. Zamaksyari Dhoifer, guru besar Universitas Sains Al Qur'an (UNSIQ) di Wonosobo, Jawa Tengah. Setelah selesai berguru di Wonosobo, Kotouky rajin berdakwah dari satu pedalaman ke pedalaman yang lain sampai dia berhasil mendirikan satu pesantren di Nabire, Papua.

Di 2013 Kotouky bergabung dengan PKS dan menjadi Calon Legislatif dari Dapil Papua dan terpilih dengan suara terbanyak di Pemilu Legislatif 2014. Kotouky mencatat sejarah di era reformasi bahwa PKS memperoleh 1 kursi dari Papua.  

Pada 7 Maret 2018 Yudi tidak lagi bertugas di Komisi 8 yang membidangi agama, sosial, dan pemberdayaan perempuan dan mulai bertugas di Komisi 7 yang membidangi energi sumber daya mineral, riset dan teknologi, serta lingkungan hidup.

Visi & Misi

belum ada

Sikap Politik

RUU Corporate Social Responsibility (RUU CSR)

26 April 2016 - Yudi ingin mengetahui tentang manfaat CSR bagi perusahaan atau masyarakat.  [sumber]

Perppu Pilkada

Saat rapat Komisi II dengan Mendagri, H Sa'duddin mewakilkan Fraksi PKS untuk menyampaikan sikap terhadap Perppu yang dikeluarkan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono berkaitan dengan UU Pilkada. Pada tanggal 15 Januari 2015, Fraksi PKS menyampaikan bahwa teknis dari Perppu Pilkada agak bermasalah. Tiap point Perppu Pilkada perlu dibahas oleh DPR dengan cermat. 16 Januari 2015, Yudi Kotouky juga menyampaikan hal yang sama.  [sumber]

Pada tanggal 19 Januari 2015, semua fraksi setuju Perppu diresmikan menjadi UU.  [sumber]

Tanggapan

Anggaran Kementerian Sosial

20 Juni 2016 - Yudi meminta penjelasan dari Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial (Dirjen Linjamsos) terkait anggaran program Keserasian Sosial yang cukup tinggi. Yudi juga menanyakan progres pelaksanaan dari UU No. 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.  [sumber]

Pemekaran Wilayah Papua

20 April 2015 - Yudi prihatin dengan masyarakat Papua karena setiap kali ke DPR hanya untuk pemekaran wilayah. Menurut Yudi apabila masih ada 2 opsi sebaiknya di musyawarahkan kembali sebelum pemekaran. Yudi menilai setiap pemekaran wilayah itu perlu disampaikan kembali ke induk pusat sebelum melakukan pemekaran.  [sumber]