Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
PDI Perjuangan - Nanggroe Aceh Darussalam II
Komisi II - Pemerintahan Dalam Negeri & Otonomi Daerah, Aparatur & Reformasi Birokrasi, Kepemiluan, Pertanahan & Reforma Agraria
     


Informasi Pribadi

Tempat Lahir
Takengon
Tanggal Lahir
20/04/1954
Alamat Rumah
Kp. Karang Rejo, Kelurahan Karang Rejo, Bukit, Kab. Bener Meriah, Nanggroe Aceh Darussalam
No Telp

Informasi Jabatan

Partai
PDI Perjuangan
Dapil
Nanggroe Aceh Darussalam II
Komisi
II - Pemerintahan Dalam Negeri & Otonomi Daerah, Aparatur & Reformasi Birokrasi, Kepemiluan, Pertanahan & Reforma Agraria

Latar Belakang

Tagore Abu Bakar terpilih menjadai Anggota DPR-RI dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) mewakili Dapil Aceh 2 setelah memperoleh 64,159 suara. Tagore adalah mantan Bupati Bener Meriah (2007-2012) dan mantan Ketua DPRD Kabupaten Bener Meriah (2004-2007).

Tagore awalnya adalah kader dan petinggi Partai Golkar di Aceh Tengah. Tagore tercatat pernah menjabat Wakil Ketua DPD II Golkar Aceh Tengah periode 1993-1998 dan menjabat sebagai Ketua DPD II Golkar Aceh Tengah pada periode 1998-2003. Kemudian ia melanjutkan kiprah politiknya di Bener Meriah sebagai Ketua DPD II Golkar Kabupaten Bener Meriah, untuk periode 2003-2013.

Bersama Partai Golkar, Tagore kemudian menduduki sejumlah jabatan strategis di dua kabupaten bersaudara ini. Seperti jabatan Wakil Ketua DPRD Aceh Tengah periode 1999-2004, Ketua DPRK Bener Meriah 2004-2007, dan terakhir menduduki jabatan sebagai Bupati Bener Meriah periode 2007-2012.

Tagore mendeklarasikan pencalonan dirinya menuju DPR-RI dari PDI Perjuangan pada 23 Mei 2013, di Takengon. 

Di periode 2014-2019 Tagore duduk di Komisi II yang membidangi pemerintahan dalam negeri, kepemiluan, otonomi daerah dan aparatur dan reformasi birokrasi.

Pada waktu menjabat sebagai Bupati Bener Meriah Tagore diduga melakukan rekayasa 1,000 nama tenaga honorer K2. (sumber)

Di 2013 Tagore diperiksa oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atas dugaan suap alokasi Dana Percepatan Infrastruktur Daerah (DPID). (sumber)

Pada 18 Maret 2014, sebagai Ketua dari organisasi Pembela Tanah Air (PETA) se-Aceh ditangkap oleh Kepolisian Resor Aceh Tengah. Anggota organisasi PETA membakar kantor Partai Aceh di Takengon, Aceh Tengah pada 18 Maret 2014. (sumber2)

Pendidikan

Sarjana Muda Lengkap Fakultas Pertanian USU Jurusan Produksi Perkebunan tahun 1977
Sarjana Lengkap Fakultas PertanianUSU Jurusan Bercocok Tanam Perkebunan tahun 1983
 

Perjalanan Politik

Wakil Ketua DPD II KNPI Aceh Tengah (1989-1992)
Wakil Ketua DPD II Golkar Aceh Tengah (1993-1998)
Ketua DPD II Golkar Aceh Tengah (1998-2003)
Ketua DPD II Golkar Kabupaten Bener Meriah (2003-2013)
Pembina Himpunan Mahasiswa Bener Meriah (HIMABIAH) 2004 - 2008
Ketua Umum KONI Bener Meriah 2006-2011

Wakil Ketua DPRD Aceh Tengah Tahun 1999-2004
Ketua DPRD Bener Meriah tahun 2004-2007
Bupati kabupaten Bener Meriah tahun 2007 

Visi & Misi

Belum Ada

Program Kerja

Memperjuangkan kesejahteraan masyarakat Aceh Tengah terutama Kabupaten Bener Meriah

Tanggapan Terhadap RUU

Perppu Ormas

19 Oktober 2017 - Pada Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi 2 DPR-RI dengan Perwakilan Panglima TNI, Perwakilan Kapolri, Kejaksaan RI dan Kemendagri, Tagore menambahkan bahwa di daerah pemilihannya, yaitu daerah Aceh, masih banyak Ormas yang bertindak sewenang-wenang. [sumber]

Tanggapan

Evaluasi Anggaran Triwulan 1

6 Juni 2018 - Pada Raker Komisi 4 dengan MenLHK dan BRG, Tagore meminta anggaran untuk satwa dan juga tumbuhan ditambah karena jika tidak ditambah akan berdampak besar pada kesejahteraan rakyat. [sumber

Evaluasi Kinerja Kementerian Agraria dan Tata Ruang dan Badan Pertanahan Nasional

21 Januari 2016 - Tagore menyinggung masalah tanah yang seharusnya sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat, tetapi ketika ada pembangunan perusahaan malah rakyat tergusur. Tagore mengungkapkan bahwa di dapilnya, Aceh, ada perusahaan Laplasindo yang menguasai lahan tanpa hak seluas 1124 hektar. Selain itu, untuk masalah hasil panen perusahaan, Tagore menghitung hasilnya itu mencapai sebesar Rp.20 milyar per tahun. Seharusnya dari hasil musyawarah yang dilakukan, sebagiannya diberikan untuk rakyat.

Ada pula masalah perampokan lewat BPN, Tagore ingin kasus perampokan lewat KemenATR/BPN segera dihentikan dan KemenATR/BPN harus bertindak sesuai dengan tugasnya. Sudah seharusnya hukum itu menjadi panglimanya negara ini. Tagore berharap KemenATR/BPN memiliki bagian-bagian yang menangani hak-hak rakyat, komunitas, serta adatnya. Selanjutnya menurut Tagore, bupati sekarang banyak yang tidak mengerti tentang hak adat disebabkan kurangnya keterampilan. Banyak yang menginginkan jadi bupati, tetapi sebenarnya tidak pantas.  [sumber]

Status Tenaga Honorer Menjelang Pilkada Serentak 2015

23 November 2015 - Tagore meminta para pejabat yang melanggar agar dimutasikan terlebih dahulu baru kemudian menjalankan yang di luar permasalahan tersebut agar tidak menyalahi aturan. Tagore meyakini bahwa perubahan pegawai yang dilakukan menyalahi aturan. Tagore menyarankan agar Mendagri berani membatalkan pekerjaan yang ada di level bawahnya. Supaya tidak sulit, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) harus menjadikan jajarannya seperti ABRI. Tagore tidak setuju jika PNS netral, tetapi Tagore lebih setuju jika PNS harus pasif. Menurutnya, PNS boleh terlibat, tetapi harus pasif (hanya melihat, tidak ikut kampanye). Tagore mengusulkan untuk membatasi SK yang berbenturan dengan surat Mendagri.

Tagore minta perhatian khusus Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) mengenai 230 kasus pelanggaran. Menurut Tagore, perlu aksi cepat tanpa kajian karena akhirnya akan berjalan dengan kesalahan-kesalahan yang melanggar aturan serta harus mendorong penguatan terhadap mitra kerja Komisi 2. Tagore merasa tidak perlu ada kajian lagi, tetapi harus langsung dilaksanakan. Jika K2 tidak dilanjutkan prosesnya itu bisa merugikan dunia pendidikan. Fraksi PDIP akan mendukung pengangkatan K2.  [sumber]

Permasalahan Pertanahan- Audiensi dengan Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (IPPAT)

27 Agustus 2015 - Dalam Rapat Audiensi Komisi 2 DPR-RI dengan Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (IPPAT), Tagore menyetujui jika IPPAT memiliki landasan hukum dari UU. Tagore mengkritisi terkait notaris yang salah dalam menghitung luas tanah, karena mereka jarang turun ke lapangan. Oleh karena itu, IPPAT dapat membantu terkait proses pengukuran tanah dan lain-lain. Tagore juga meminta agar IPPAT memiliki kekuatan yang dapat mengimbangi BPN. [sumber]

Dana Desa

Pada 6 April 2015 - Tagore menilai mapping dari Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (KemenPDT) belum siap dan data-datanya belum valid. Oleh karena itu Tagore saran agar KemenPDT untuk hati-hati dalam melangkah. Tagore dan Komisi 2 siap bantu KemenPDT.  [sumber]

Pemekaran Wilayah Garut Selatan dan Papua

Pada 30 Maret 2015 - menurut Tagore pemekaran wilayah dibenarkan oleh Undang Undang Dasar (UUD). Oleh karena itu Tagore mendukung penuh pemekaran wilayah untuk kesejahteraan rakyat dan pelayanan yang cepat.  [sumber]

Aspirasi Persatuan Guru Seluruh Indonesia

30 Maret 2015 - Tagore akan memanggil kepala daerah untuk menyelesaikan guru swasta honorer. Bahwa Tagore dan Komisi 2 akan mencari jalan keluar agar semua sekolah dibuat berstatus negeri agar guru-guru menjadi Pegawai Negeri. Namun demikian, Tagore saran guru-guru harus memiliki Nomor Induk Pegawai (NIP0 Daerah dan Pusat agar lebih efektif.  [sumber]

Konflik Pertanahan dan Agraria di Sumatera Utara

30 Maret 2015 - Sehubungan dengan konflik lahan eks-PTPN II, menurut Tagore itu salah pengukuran tanah dan kelebihan lahan itu yang harus diambil untuk kepentingan rakyat. Tagore menilai dengan HGU berakhir maka tanah statusnya bebas.  [sumber]

Audiensi dengan Majelis Rakyat Papua terkait UU Pilkada 2015

Pada 26 Maret 2015 - Tagore menyatakan bahwa Aceh tidak mau merdeka lagi dan Papua pun juga tidak mau merdeka lagi. Menurut Tagore calon legislatif dan eksekutif harus mengerti masalah, adat dan budaya Papua. Namun demikian Tagore menilai pemilihan tidak tergantung dengan ras. Kadang walaupun orang Papua belum tentu mengeri isu Papua. Yang mengerti dan paham situasi Papua untuk memimpin Papua belum tentu harus orang Papua. Tagore saran untuk diperhalus terkait orang asli memimpin Papua supaya tidak berbenturan dengan UU Pilkada.  [sumber]

Informasi Pribadi

Tempat Lahir
Takengon
Tanggal Lahir
20/04/1954
Alamat Rumah
Kp. Karang Rejo, Kelurahan Karang Rejo, Bukit, Kab. Bener Meriah, Nanggroe Aceh Darussalam
No Telp

Informasi Jabatan

Partai
PDI Perjuangan
Dapil
Nanggroe Aceh Darussalam II
Komisi
II - Pemerintahan Dalam Negeri & Otonomi Daerah, Aparatur & Reformasi Birokrasi, Kepemiluan, Pertanahan & Reforma Agraria