Skip to main content
WikiDPR.orgMendekatkan Rakyat dengan Wakilnya

Irmadi Lubis

PDIP - Sumatera Utara I

Komisi VI - Perdagangan, Perindustrian, Investasi, Koperasi, UKM & BUMN, Standarisasi Nasional

Alat Kelengkapan Dewan: Badan Legislasi

TABLE OF CONTENT

    Latar Belakang

    Irmadi Lubis adalah seorang politisi PDIP yang pernah duduk di kursi DPR RI periode 1999-2004. Ketika itu, ia menjadi anggota Komisi V DPR RI dan bahkan sempat menjadi Wakil Ketua komisi tersebut. Ia terpilih menjadi anggota dewan melalui dapil Sumut I dengan perolehan 34.499 suara. Irmadi telah bergabung dengan partai berlambang banteng moncong putih sejak tahun 1996.

    Irmadi lahir di Pematang Siantar, 7 Februari 1952. Ia menyelesaikan semua jenjang pendidikannya dari sekolah dasar hingga perguruan tinggi di wilayah Medan dan sekitarnya. Ia merupakan lulusan Akademi Perbankan Medan tahun 1974.

    Sebelum menjadi politisi dan anggota dewan, bapak 3 anak ini pernah menjajal dunia bisnis dengan menjadi seorang wirausahawan. Ia kemudian masuk ke beberapa perusahaan dan ditempatkan di posisi-posisi yang cukup bagus, misalnya Asisten Sales Manager PT MoonLion & PT Flash Elektroworld, Personalia Manager PT Korindo Group, General Manager PT Tai Wa Indonesia, dan yang terakhir Direktur PT. Pratama Abadi Industries.

    Pendidikan

    1. SLTA Taman Siswa Pematang Siantar (1968 - 1971)
    2. SR No 15 Pematang Siantar ( - 1963)
    3. ASTP 2 Pematang Siantar (1964 - 1968)

    Perjalanan Politik

    1. Anggota FPDIP DPR 2011-2014 (PAW menggantikan Panda Nababan), 2004-2009, 1999-2004 (anggota Komisi V DPR RI)
    2. Anggota Dewan Penasihat Baitul Muslimin Indonesia
    3. Ketua kelompok fraksi (poksi), Badan Legislasi ( Baleg) F-PDI Perjuangan

    Visi & Misi

    Belum Ada

    Program Kerja

    Meminta pemerintah dan DPR RI untuk secara langsung meninjau ulang mekanisme pilkada. Menurutnya, jika mekanisme pilkada yang berlaku saat ini tidak segera diamandemen, maka para calon kepala daerah akan tetap saling sikut dalam proses kampanye dan pemilihannya nanti. Beberapa waktu yang lalu, Irmadi juga mendesak supaya pembahasan RUU Pemilu segera dituntaskan.

    Hal ini berkaitan dengan pembahasan RUU tersebut yang sampai sekarang masih belum mencapai kata sepakat di empat poin utama, yaitu batas perolehan kursi di parlemen, dapil, sistem pemilu, dan konversi suara menjadi kursi. Menurut Irmadi, penyelesaian RUU Pemilu akan menjadi angin segar bagi perpolitikan dan pemerintahan Indonesia.

    Irmadi mendesak Pemerintah dan Pertamina segera membatalkan keputusan menaikkan harga eceran elpiji 12 Kg, karena kenaikan harga tersebut menambah kesulitan masyarakat.

    Sepak Terjang : 

    1. Mengusulkan agar yang dipilih dalam pemilihan kepala daerah langsung hanya kepala daerah, sementara wakilnya pejabat karier
    2. Mengusulkan amandemen UUD untuk memperkuat kembali lembaga presiden
    3. Pernah menjadi ketua Pansus RUU Kawasan Ekonomi Khusus
    4. Meminta DPR menyelidiki Kesekjenan DPR yang sering mengajukan proyek kontroversial (2012)
    5. Seseorang mengundurkan diri dari jabatannya tidak harus menunggu setelah terdakwa, saat jadi tersangka saja sudah harus mundur.

    Sikap Politik

    RUU Komisi Pemberantasan Korupsi (RUU KPK)

    9 Februari 2016 - Irmadi menilai bahwa UU KPK perlu didiskusikan kembali bagaimana dulu ide awalnya. Menurut Irmadi, KPK perlu ditempatkan kembali di batang tubuh UUD 1945, bukan di penjelasan. Irmadi menyampaikan bahwa ijin penyadapan yang diberikan kepada KPK adalah agar KPK mendapatkan barang bukti yang cukup.  [sumber]

    RUU Program Pembangunan Daerah Pemilihan (Dana Aspirasi)

    23 Juni 2015 - Irmadi menilai Program Pembangunan Daerah Pemilihan (Program Dana Aspirasi) ini disalah-artikan oleh banyak anggota Badan Legislasi (Baleg) sebagai dana aspirasi yang digelontorkan ke Dapil-dapil. Fraksi PDI Perjuangan menolak draft RUU Program Dana Aspirasi ini dibahas ditingkat selanjutnya.  [sumber]

    RUU Larangan Minuman Beralkohol

    22 Juni 2015 - Irmadi belum bisa secara spesifik menyatakan setuju atau tidak atas RUU Larangan Minuman Beralkohol dibahas lebih lanjut. Irmadi ingin mengusulkan terlebih dahulu sanksi yang paling minimum untuk pabrik-pabrik skala kecil (i.e. pabrik-pabrik yang ada di kampung).  [sumber]

    RUU BUMN

    Pada Rapat Dengar Pendapat dengan Deputi Perundang-Undangan Sekretariat Jenderal DPR-RI tanggal 30 Maret 2015 - Irmadi menyampaikan bahwa UU dulu dibentuk dengan dua tujuan yaitu keberadaan Menteri BUMN; dan BUMN adalah alat (tools) negara untuk melaksanakan tujuan konstitusionalnya. Menurut Irmadi di Pasal 76 UU BUMN diatur bahwa perusahaan yang dapat di-privatisasi adalah yang memiliki teknologi yang dapat dirubah.  [sumber]

    Tanggapan Terhadap RUU

    RUU BUMN

    5 Juli 2018 - Rapat Baleg dengan Tenaga Ahli dalam rangka Harmonisasi RUU . Irmadi meminta di bagian pertimbangan D diformulasi lagi berdasarkan TAP 16 MPR tahun 1998 yang menyatakan bahwa BUMN berhak melakukan usaha dan pengelolaan dengan bekerja sama bukan lagi memberi kesempatan karena hal tersebut adalah model Orde Baru. Lalu dalam UU No.19 tahun 2003 tentang Kekayaan Negara yang dipisahkan, Irmadi meminta untuk dimasukkan ke norma di Batang Tubuh (diusulkan dalam Pasal 6 Ayat 1 sampai 5). Mengenai peraturan tentang jabatan komisaris, Irmadi berpendapat bahwa komisaris ini pekerjaan bukan pekerjaan sambilan juga bukan penampungan orang-orang untuk dapat penghasilan. Sehingga Ia meminta untuk menetapkan komisaris. Selanjutnya mengenai jabatan pimpinan Perum, Ia menyarankan untuk tidak diangkat oleh presiden karena terlalu tinggi, cukup Menteri BUMN. Irmadi juga mengusulkan agar BUMN yang merugi dan membebani keuangan negara bisa dilakukan privatisasi (diusulkan dalam Pasal 105 Ayat 1b) sebagaimana Pak SBY saat awal menjadi presiden menerbitkan Kepres terkait hal tersebut.
    [sumber]

    RUU Perkoperasian - Pendahuluan

    19 Oktober 2016  - Pada Raker Komisi 6 dengan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (KemenKopUKM) Irmadi mengharapkan agar RUU Perkoperasian ini tidak mendapat judicial review untuk itu dalam pembahasan selanjutnya dia menginginkan agar dapat mengundang pihak-pihak yang terkait dengan perkoperasian. [sumber]

    Tanggapan

    Deviden dan PMN APBN TA 2018

    6 September 2017 - Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi 6 DPR-RI dengan Deputi KemenBUMN  dan Pegadaian, Irmadi menanyakan kenapa deviden pegadaian 30 persen sedangkan Jasa Raharja 60 persen. [sumber]

    Permendag tentang Pengaturan Perdagangan Gula Rafinasi

    19 Juli 2017 - Dalam rapat kerja (raker) dengan Menteri Perdagangan RI, Irmadi mengatakan bahwa masalah gula rafinasi ini sudah 18 tahun dan tidak pernah selesai meskipun menteri silih berganti. Irmadi menuturkan agar dibentuk tim agar 2017-2018, masalah gula dapat selesai. Tak hanya itu, Irmadi mengatakan bahwa kita semua harus berpihak pada petani gula namun tidak melupakan konsumen. [sumber]

    Kewenangan KPPU dalam RUU Larangan Praktik Monopoli

    17 Januari 2017 - Irmadi menginginkan agar Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) diperkuat namun belum ada konsepnya dari pihak kepolisian. Irmadi mengharapkan agar KPPU kewenangannya bersifat jangka panjang dan terus berkembang karena sangat diperlukan. [sumber]

    Anggaran Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN)

    16 Juni 2016 - Merujuk pada Undang-Undang (UU), Irmadi menyampaikan bahwa Menteri Keuangan (Menkeu) adalah Chief Financial Officer (CFO) Pemerintah Indonesia dan BUMN adalah bagian dari keuangan negara. Untuk itu, Irmadi mempertanyakan kepada Menkeu, kenapa Peraturan Pemerintah (PP) bisa mengalihkan apa yang sudah tertera pada Undang-Undang (UU). Irmadi meminta hal ini diperbaiki karena jangan sampai Menteri BUMN sebagai pemegang saham digugat.  [sumber]

    Anggaran Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)

    13 Juni 2016 - Irmadi mengatakan bahwa problem terbesar bangsa ini yaitu pengangguran kerja. Menurutnya, salah satu solusi untuk menekan angka pengangguran diperlukan investasi. Kemudian, Irmadi mempertanyakan bagaimana hubungan BKPM dengan BKPM Daerah. Ia menegaskan bahwa BKPM Daerah sangat lemah. Alasannya, BKPM Daerah terdiri dari orang-orang yang tidak sesuai kemampuan seperti indikasi mutasi jabatan dari kepala dinas pemakaman menjadi kepala investasi. Kemudian, Irmadi juga menyampaikan bahwa permasalahan investasi seharusnya BKPM yang menjadi juru bicara.  [sumber]

    Anggaran Kementerian Perindustrian

    9 Juni 2016 - Irmadi minta Kementerian Perindustrian utuk memperhatikan usaha kecil menengah.  [sumber]

    Penyidikan Kasus Pelindo II

    11 November 2015 - Irmadi menanyakan ke Direktorat Jenderal Pajak apakah ada pemeriksaan terhadap Pelindo II terkait PPH Badan Pasal 25 dan SPT Pasal 29.  [sumber]

    Rencana Strategis Kementerian BUMN 2015-2019

    23 April 2015 - Irmadi menjelaskan bahwa melalui RUU BUMN yang sedang dibahas, nantinya diharap BUMN bisa menjadi ‘agent of development’. Irmadi ingin merancang RUU BUMN ini agar BUMN bisa menimbulkan rasa memiliki untuk masyarakat sekitar wilayah operasi BUMN melalui PKBL.  [sumber]

    Evaluasi Kinerja PGN, PLN dan Pertamina

    7 April 2015 - Kepada Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara (MenBUMN), Irmadi menilai MenBUMN tidak melaksanakan tugasnya dengan baik.  [sumber]




    Silahkan login terlebih dahulu untuk memberikan komentar.