Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
PDI Perjuangan - Sumatera Utara II
Komisi III - Hukum, HAM, Keamanan
     


Informasi Pribadi

Tempat Lahir
Medan
Tanggal Lahir
06/06/1966
Alamat Rumah
Jl. Cempaka Putih Barat XXV No. 11, RT 003/RW 007, Kelurahan Cempaka Putih Barat, Cempaka Putih, Kota Jakarta Pusat, DKI Jakarta
No Telp
(021) 5756138, 5756139, 5715569, 5715864, 5756040

Informasi Jabatan

Partai
PDI Perjuangan
Dapil
Sumatera Utara II
Komisi
III - Hukum, HAM, Keamanan

Latar Belakang

Trimedya Panjaitan adalah seorang politisi dari Partai Demokrat Indonesia Raya (PDIP). Ia juga menjabat sebagai Anggota Komisi III DPR RI yang membidangi hukum dan perundang-undangan, hak asasi manusia, serta keamanan periode 2009-2014. Selain itu, ia kini juga menduduki posisi sebagai Ketua Bidang Hukum DPP PDIP 2010-2015. Trimedya Panjaitan adalah bagian dari Komisi III untuk periode 2014-2019.

Pendidikan

SDN HKBP Medan (1979)
SMPN 5 Medan (1982)
SMAN 30 Jakarta (1985)
Fak. Hukum Universitas Pancasila Jakarta (1991)
Universitas Padjadjaran Bandung, Program Studi Magister Hukum (2008)

Perjalanan Politik

  1. Ketua Komisi III DPR RI (2004-2009)
  2. Anggota Komisi III DPR RI yang membidangi hukum dan perundang-undangan, hak asasi manusia, serta keamanan (2009-2014)
  3. Ketua Bidang Hukum DPP PDIP 2010-2015
  4. Wakil Ketua Fraksi PDIP dan Anggota Badan Legislasi (Baleg)
  5. Anggota Dewan Mandiri, Perhimpunan Bantuan Hukum & HAM Indonesia 1996-1998
  6. Ketua Badan Kehormatan (BK)
  7. Anggota Tim Pengawas kasus Bank Century DPR RI
  8. Wakil Ketua Pansus RUU Keamanan Nasional
  9. Panja Transfer Daerah
  10. Anggota Komisi I (2002-2003)
  11. Anggota Komisi II (2003-2004)
  12. Ketua Komisi III DPR RI (bidang Hukum Perundang- undangan, HAM dan Keamanan )
  13. Ketua Poksi III DPR RI Fraksi PDI Perjuangan
  14. Anggota Badan Legislasi DPR RI Fraksi PDI Perjuangan
  15. Tim Kasus Munir Anggota
  16. Tim Kasus Penanganan masalah TPST Bojong
  17. Pansus Mahkamah Konstitusi Anggota
  18. Pansus Tindak Pidana Terorisme Anggota
  19. RUU Bidang Keuangan Negara Anggota
  20. RUU tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional Anggota
  21. RUU Jamsostek Anggota
  22. Panja Gelora Bung Karno Anggota
  23. Panja PPATK Anggota
  24. Panja Gabungan Komisi II dan Komisi III DPR RI tentang Penegakan Hukum dan Pemerintahan Daerah, 2006 Ketua 2006
  25. RUU Keimigrasian Anggota 2006
  26. Panja RUU Perlindungan Saksi dan Korban, 2006 Anggota 2006
  27. Ketua Fit and Proper Test Calon Hakim Agung Ketua 2007
  28. Ketua Fit and Proper Test Calon Pimpinan KPK periode 2007 - 2011 Ketua 2007
  29. Ketua Fit and Proper Test Calon Hakim Mahkamah Konstitusi Ketua 2008
  30. Pansus RUU Pengadilan Tindak Pidana Korupsi 2008
  31. Panja RUU Mahkamah Agung, RUU Mahkamah Konstitusi dan RUU Komisi Yudisial 2008
  32. Ketua Tim Fit and Proper Test Calon Kapolri 2008 Ketua 2008
  33. Ketua Tim Fit and Proper Test Calon Hakim Mahkamah Konstitusi Ketua Februari 2009
  34. Pansus RUU Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Anggota 2009
  35. Kunjungan tim study banding RUU Komisi Yudisial ke Mesir Ketua Tim Agustus 2009
  36. Tim Panja Belanja Pemerintah Pusat Badan Anggaran DPR RI Anggota 2010
  37. Tim Panja Pengawasan Hukum Komisi III DPR RI Anggota 2010
  38. Tim Panja Pengawasan pelaksanaan Hak Angket DPR RI tentang Bank Century Anggota 2010
  39. Pansus RUU Otoritas Jasa Keuangan Anggota 2010

Pada tanggal 30 Desember 2014, Trimedya berkomentar bahwa ia sangat menyayangkan keputusan MK kepada permintaan PDIP untuk melakukan judicial review terhadap UU MD3. Bila permintaan tersebut tidak ditolak, ia beranggapan tidak akan terjadi konflik dalam DPR pada masa sidang pertama (Oktober-Desember 2014). (baca disini

Trimedya terpilih sebagai wakil pimpinan Komisi III di bulan Januari 2015 setelah KIH-KMP berdamai. 

Visi & Misi

belum ada

Program Kerja

belum ada

Sikap Politik

RUU Jabatan Hakim

29 Mei 2017 - Trimedya mengatakan keterangan DPR-RI terkait dengan RUU Jabatan Hakim berdasarkan Rapat Pleno 30 September 2016, DPR-RI menyepakati untuk dilakukan pembulatan dan pengharmonisasian RUU Jabatan Hakim. Trimedya mengatakan bahwa pada 17 Oktober 2016, RUU Jabatan Hakim telah diserahkan kepada Presiden.

Trimedya menekankan bahwa kedudukan dan status hakim masih mengikuti standar aturan PNS (Pegawai Negeri Sipil).Trimedya menyatakan bahwa belum adanya ketentuan perundang-undangan yang secara spesifik mengatur Jabatan Hakim menambahkan Hakim Militer di dalam ruang lingkup Jabatan Hakim. Trimedya berpendapat bahwa yang semula diatur dalam Komisi Yudisial menjadi diatur oleh pemerintah.   [sumber]

10 Februari 2016 - Trimedya mengatakan bahwa Komisi 3 sudah menerima RUU ini pada saat Paripurna dan akan menjadi prioritas di 2016.  [sumber]

Tanggapan Terhadap RUU

RUU KUHP

3 April 2018 - [LGBT] Pada Rapat Dengar Pendapat Umum dengan Ikatan Cendekiwan Muslim Indonesia (ICMI) dan Kuasa Hukum Korban First Travel Trimedya  sebagai pemimpin rapat menjelaskan terkait LGBT dalam RKUHP, selama ini Komisi 3 memasukkan LGBT ke KUHP dan dihujat, bahkan orang-orang asing datang ke DPR. [sumber]

17 Januari 2018 [Lanjutan Pembahasan Ketentuan Peralihan dan Ketentuan Penutup] -Trimedya menyatakan kesepakatannya dengan Muzzakir bahwa undangan ini satu kesatuan. Ia menyarankan agar redaksinya diperbaiki Pasal 3 ayat (1) apabila ada undang-undang baru atau ketentuan undang-undang baru supaya senafas. Selain itu Ia mengusulkan adanya alternatif dua. Diberlakukan ketentuan yang menguntungkan bagi yang membuat, yaitu antara alternatif satu dengan alternatif dua. [sumber

Tanggapan

Rencana Anggaran 2019

6 Juni 2018 – Rapat Komisi 3 dengan Sekjen MPR,DPD,MK, MA,KY. Trimedya mengatakan bahwa rapat lanjutannya mungkin akan dilaksanakan pada Juli mendatang dan juga pada 27 Juli 2018 merupakan penutupan masa sidang, sehingga saat itulah fraksi dan para mitra harus berjuang, terutama untuk Mahkamah Agung agar berhasil mendapatkan anggaran yang diinginkan dan terpenuhi penambahan anggarannya. Trimedya kemudian mengatakan bahwa kamar kerjanya, jika dibandingkan dengan Kapolsek saja masih besar ruangan kerja mereka, jadi kita sama-sama berjuang. Trimedya juga meminta agar semua fraksi harus kompak, jangan sampai masalah gedung ini disangkutpautkan dengan Pemilu. Trimedya mengaku bahwa DPR juga banyak yang labil, hanya karena media, program yang seharusnya jadi, akhirnya menjadi tidak. Trimedya juga mengatakan bahwa mereka saja sulit untuk memperjuangkan dirinya sendiri, masalah gedung ini menjadi bahasan media dan akhirnya kami tidak jadi membangun gedung baru. Trimedya juga mengatakan bahwa Komisi Yudisial ini eksekutif bukan yudikatif dan yang terakhir Trmedya meminta agar apa yang telah disampaikan oleh Pak Kahar, tolong diperbaiki, karena yang menyampaikan hal tersebut ketua Badan Anggaran (Banggar). [sumber]

 

Hakim ad hoc MA Hubungan Industrial

21 Maret 2018 - Dalam Rapat Dengan Pendapat (RDP) dengan Komisi Yudisial Trimedya menjelaskan bahwa RDP ini bukan konsultasi, karena Komisi Yudisial (KY) bukan lembaga yudikatif seperti Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA), sehingga bukan DPR yang mendatangi Komisi Yudisial (KY). Trimedya juga meminta maaf atas keterlambatan dimulainya rapat yang semula diagendakan pukul 10:00 WIB, hal tersebut karena Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) sedang mengadakan seminar di Ancol, dengan Ketua MKD Pak Sufmi Dasco Ahmad dari Fraksi Gerindra dapil Banten 3, selaku anggota Komisi 3 dan beberapa anggota lainnya juga berada di MKD. Trimedya menawarkan agenda rapat, yaitu penjelasan tentang evaluasi tugas dan kewenangan Komisi Yudisial hingga Maret 2018, kebutuhan Hakim Agung, mekanisme seleksi Hakim Agung dan evaluasi oleh Komisi Yudisial terhadap seleksi Hakim Agung selama ini. Terkait calon Hakim Adhoc, Trimedya menyampaikan bahwa setelah ini uji kelayakan dan kepatutan dimulai dengan agenda penulisan makalah oleh para calon, kemudian yang menjadi agenda lainnya adalah tindak lanjut kesimpulan RDP tanggal 29 Agustus 2017, dilanjutkan tanya jawab, dan diakhiripengambilan kesimpulan rapat.Trimedya menyinggung terkait pengaduan masyarakat sudah tidak ada. Trimedya berpendapat mungkin kondisinya aman atau memang Komisi Yudisial belum menjadi tempat pengaduan masyarakat. Trimedya menyampaikan bahwa ketika rapat mundur dari jadwal sebenarnya, selaku pemimpin rapat, Trimedya meminta maaf, maka seyogyanya ketika anggota Komisi Yudisial ada yang tidak hadir, melakukan hal yang sama agar hubungan Komisi Yudisial dan DPR baik. Trimedya juga meminta kepada Erma Suryani Ranik agar menyampaikan substansinya langsung, karena terkait anggota Komisi Yudisial yang tidak hadir agar disepakati saja bahwa anggota Komisi Yudisial tersebut hadir pada agenda rapat selanjutnya, hal tersebut harus jadi perhatian Komisi Yudisial. [sumber]

Usul Pembentukan Pansus Penyelenggara Umroh Bermasalah

3 April 2018 - Pada Rapat Dengar Pendapat Umum dengan Ikatan Cendekiwan Muslim Indonesia (ICMI) dan Kuasa Hukum Korban First Travel Trimedya  sebagai pemimpin rapat mengatakan bahwa akan melakukan pleno komisi untuk diusulkan ke pimpinan DPR agar dibentuk Pansus, harapannya selanjutnya rapat pleno tersebut diadakan. [sumber]

Menyikapi Operasi Tangkap Tangan (OTT) Kepolisian RI di Kementerian Perhubungan

13 Oktober 2016 - (Pikiran Rakyat) - Wakil Ketua Komisi III DPR RI Trimedya Panjaitan menunggu kerja-kerja Polri lainnya untuk membongkar praktik-praktik pungli di berbagai instansi. Seperti yang pernah dilakukan Polri di Kementerian Perhubungan beberapa waktu lalu lewat operasi tangkap tangan (OTT).

"Apakah juga akan muncul OTT-OTT di tempat lain, seperti di pelabuhan, bea cukai, pertanahan? Bagaimana sertifikat tanah bisa digandakan sampai 10,” kata Trimedya pada acara dialektika demokrasi 'OTT Kemenhub RI antara Penegakan Hukum dan Pencitraaan' bersama Sekjen DPP PPP Arsul Sani dan Pakar Hukum Pidana UI Akhiar Salmi, di DPR RI, Kamis, 13 Oktober 2016.

Menurut Trimedya, untuk dapat melakukan OTT pada institusi-instutis selain kementerian perhubungan, Polri harus mempunyai komitemen penuh pada setiap lapis jajaranya. Tanpa hal tersebut, tentunya Polri tidak akan mungkin mewujudkan harapan rakyat republik ini untuk memberantas berbagai bentuk pungutan liar (pungli) maupun korupsi. “Apakah juga Polri pubya komitmen melakukan itu,” lanjut Trimedya.

Bahkan, Trimedya mendesak agar Polri mampu menghilangkah prilaku pungli di semua lapis jajaran Tri Brata tersebut. “Apakah polri juga akan OTT di Satlantas-Satlantas di Kepolisian? Pak Tito apakah bisa melakukan pembersihan di internal mereka. Jangan sampai asumsi selama ini urusan dengan kepolisian hilang kambing habis sapi. Polisi harus membersihkan dulu dirinya sebelum melakukan itu. Kita harap orang mau jadi kapolres tidak ada bandrol-bandrol lagi,” tegas Trimedya.

Terhadap kehadiran Presiden RI, Joko Widodo (Jokowi) di kementerian perhubungan saat Polri melakukan OTT, Trimedya mengatakan hal tersebut merupakan suatu kewajaran. “Saya rasa ini ada kaitannya denan 7 paket reformasi hukum yang kebetulan hari itu akan dilaunching oleh pemerintah,” ujar Trimedya.

Trimedya sendiri mengatakan bahwa Jokowi bukanlah sosok pemimpin yang suka melakukan pencitraan. Jokowi merupakan sosok pemimpin yang akan melakukan apapun jika dinilai pantas.

“Jokowi itu enggak jago pencitraan, Jokowi itu selalu melakukan pekerjaan seperti apa yang dia mau lakukan dari pada memikirkan soal pencitraan,” kata Trimedya.  [sumber]

Anggaran Kejaksaan Agung

13 Juni 2016 - Trimedya mempertanyakan proses mutasi dan promosi yang dilakukan Kejaksaan Agung (Kejagung) karena di Sumatera Utara ada banyak Kejaksaan Negeri (Kajari) yang bekerja lebih dari 2 tahun. Ia pun menanyakan kelanjutan dari kasus-kasus pelanggaran HAM.  [sumber]

Kasus Penggeledahan Kantor Victoria Securities Indonesia oleh Kejaksaan Agung

31 Agustus 2015 - (Rimanews.com) - Politisi PDIP, Trimedya Panjaitan mengatakan, bila ingin tahu lebih banyak soal kasus PT Victoria Sekurities Indonesia, sebaiknya ditanyakan kepada Ketua DPR RI, Setya Novanto.

"Tanya Novanto saja. Kenapa dia manggil Jaksa Agung," kata Trimedya di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin (31/08/2015) saat ditanya soal penggeledahan Victoria Sekuritas Indonesia oleh Kejaksaan Agung beberapa waktu lalu.

Yang pasti, sambungnya, Komisi III DPR RI akan mempertanyakan kepada Jaksa Agung, HM Prasetyo dalam rapat kerja dengan Komisi III DPR RI.

"Ya, nanti dalam kerja, kita akan pertanyakan pemanggilan itu," ujar Wakil Ketua Komisi III DPR RI itu.

Pekan lalu, Ketua DPR RI, Setya Novanto secara tiba-tiba memanggil Jaksa Agung, Pemanggilan itu dilakukan sehari setelah Kejaksaan Agung menggeledah PT Victoria Sekuritas Indonesia. (sumber) (sumber2)

Pemilihan Kapolri

11 Januari 2015 - Menyikapi pemilihan Kapolri pengganti Jenderal Sutarman dimana Presiden Jokowi  serahkan calon tunggal yaitu Budi Gunawan yang dinyatakan tersangka oleh KPK pada tanggal 13 Januari, Trimedya memberikan komentar tentang tidak kunjung dilantiknya Budi Gunawan:

"Presiden Jokowi sudah serahkan surat pencalonan BG. DPR sudah setujui di paripurna."

%MCEPASTEBIN%

Informasi Pribadi

Tempat Lahir
Medan
Tanggal Lahir
06/06/1966
Alamat Rumah
Jl. Cempaka Putih Barat XXV No. 11, RT 003/RW 007, Kelurahan Cempaka Putih Barat, Cempaka Putih, Kota Jakarta Pusat, DKI Jakarta
No Telp
(021) 5756138, 5756139, 5715569, 5715864, 5756040

Informasi Jabatan

Partai
PDI Perjuangan
Dapil
Sumatera Utara II
Komisi
III - Hukum, HAM, Keamanan