Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
PDI Perjuangan - Sumatera Utara III
Komisi II - Pemerintahan Dalam Negeri & Otonomi Daerah, Aparatur & Reformasi Birokrasi, Kepemiluan, Pertanahan & Reforma Agraria
        


Informasi Pribadi

Tempat Lahir
Medan
Tanggal Lahir
03/06/1963
Alamat Rumah
Jl. Yanatera II No. 2, Komplek Bulog, RT 001/RW 001, Kelurahan Jati Melati, Pondok Melati, Kota Bekasi, Jawa Barat
No Telp

Informasi Jabatan

Partai
PDI Perjuangan
Dapil
Sumatera Utara III
Komisi
II - Pemerintahan Dalam Negeri & Otonomi Daerah, Aparatur & Reformasi Birokrasi, Kepemiluan, Pertanahan & Reforma Agraria

Latar Belakang

Girsang menamatkan pendidikan tingkat sarjana dari Fakultas Hukum Universitas Parahyangan. Dua gelar magister diperoleh dari Universitas Satyagama Jakarta dan Universitas Padjajaran (UNPAD) Bandung, masing-masing untuk Program Magister Manajemen dan Hukum Pidana secara berurutan.

Karir Junimart Girsang dimulai saat magang pada firma hukum TR. Messakh, SH & Rekan di Jakarta. Menggunakan semua pengalaman dan pengetahuan yang diperoleh saat magang tersebut, Girsang membuka praktik hukum sendiri, Kantor Hukum JnR, pada 1991. Di samping berpraktik hukum swasta, nama Girsang juga aktif dalam kelembagaan profesional seperti Asosiasi Advokat Indonesia (AAI) dan PERADI.

Junimart sempat mendampingi para wartawan harian umum Berita Buana, bertindak selaku tim kuasa hukum Mabes POLRI atas pembelaan terhadap tuduhan pelanggaran HAM berat, menjadi tim penasehat hukum Megawati Soekarno Putri ketika menjabat Presiden RI, sebagai kuasa hukum mantan Gubernur Bank Indonesia, J. Soedradjad Djiwandono, ia juga resmi menjadi advokat hukum Ardhia Pramesti Regita Cahyani alias Tata saat menggugat cerai suaminya, Hutomo Mandala Putra, yang juga putra bungsu mantan penguasa Orde Baru, Soeharto.

Pada masa kerja 2014-2019 Junimart bertugas di Komisi III yang membidangi Hukum, HAM dan Kepolisian. Junimart juga rangkap bertugas sebagai Wakil Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD).

Di Maret 2016, terjadi mutasi internal di Fraksi PDIP dan Junimart diganti sebagai Wakil Ketua MKD oleh Hamka Haq.  [sumber]

Di September 2017, terjadi mutasi internal di Fraksi PDIP dan Junimart pindah bertugas ke Komisi 2 yang membidangi reformasi birokrasi dan aparatur negara, otonomi daerah dan dalam negeri.

Pendidikan

SDN Teladan di Sidikalang
SMPN 1 Sidikalang
SMP BPPK Bandung
SMA BPPK Bandung
S1 FH Univ. Katholik Parahyangan, Bandung
S2 Program Magister Management Univ. Satyagama, Jakarta
S2 Doktor Ilmu Hukum UNPAD Bandung 

Perjalanan Politik

Pengacara swasta
Ketua Presidium, Forum Diskusi Advokat Indonesia
Anggota, Tim Pemeriksa Hasil Uji Calon Advokat
Staf Pengajar, Kursus Advokat, Universitas Indonesia Esa Unggul (IEU) Jakarta
Anggota, PERADI (Perhimpunan Advokat Indonesia)
Anggota, DPP Asosiasi Advokat Indonesia (AAI), Bidang Advokasi dan Bantuan Hukum

Junimart adalah salah satu anggota Komisi III. Ia juga diangkat menjadi Wakil Pimpinan Majelis Kehormatan Dewan pada tanggal 20 Januari 2015. 

Visi & Misi

Belum Ada

Program Kerja

Belum Ada

Sikap Politik

RUU KPK 2015

Pada 6 Oktober 2015 - Junimart Girsang mengusulkan penggunaan hak inisiatif DPR RI atas perubahan pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dimasukkan dalam Prolegnas 2015.  [sumber]

Perppu KPK

Pada 23 April 2015 - Junimart menggaris bawahi hal-hal krusial pada Perppu KPK yaitu bahwa pimpinan KPK yang kurang dari 3 orang adalah hal yang sangat serius. Oleh karena itu Junimart saran agar Presiden dapat segera mengeluarkan Perppu karena keadaan yang sudah genting ini supaya dapat memberikan persetujuan dalam hal persiapannya.  [sumber]

RUU Pilkada (2014)

Menolak UU Pilkada dengan pasal inti bahwa Kepala Daerah dipilih oleh DPRD, karena bersikap mendukung pilkada langsung oleh rakyat.  [sumber]

UU MD3 (2014)

Menolak revisi UU MD3.  [sumber]

Paripurna Voting Paket Pimpinan DPR 2014-2019

Menolak ambil bagian sebagai anggota DPR yang menyetujui paket pimpinan DPR 2014-2019 (dengan Ketua DPR 2014-2019 terpilih Setya Novanto). Bagian dari pelaku walkout atas proses voting paket pimpinan DPR 2014-2019.  [sumber]

Ulang Tahun KPK ke-11

Pada 30 Desember 2014, Junimart mengatakan bahwa KPK masih tebang pilih terhadap terduga koruptor. Surya Dharma Ali walaupun sudah jadi terduga, masih dibiarkan berpolitik ujar Junirmart. Ia berharap KPK tetap menegakkan hukum  (baca disini).

Tanggapan Terhadap RUU

Harmonisasi RUU Penghapusan Kekerasan Seksual

31 Januari 2017 - Junimart mengusulkan agar pandangan fraksi-fraksi diserahkan secara tertulis saja. [sumber]

Tanggapan

Evaluasi Pengamanan Bulan Ramadan, Persiapan Asian Games 2018, Kebijakan Polri atas Aksi Teror dan Anggota Polri yang Menjadi Korban

19 Juli 2018 - Pada Raker Komisi 3 dengan Kapolri, Junimart mengingatkan bahwa dalam kesempatan rapat ini tidak tertutup dan malam harinya setelah Raker ini, ada jadwal Kunker, jadi kalau memang waktunya cukup hingga pukul 16:00 WIB, maka dipersilakan fraksi dan anggota agar tetap konsisten terhadap kesepakatan waktu. [sumber

Fit and Proper Test - Komisi 3 dengan Calon Hakim Agung MA Kamar Agama atas nama Abdul Manaf

10 Juli 2018 - Dalam RDPU agenda Uji Kelayakanan dan Kepatutan Komisi 3 dengan Calon Hakim Agung Kamar Agama atas nama Abdul Manaf, Junimart menyampaikan bahwa dari paper yang disusun oleh Abdul Manafdiketahui pernah menjadi hakim di Karangasem, Bali. Selain itu Abdul Manaf pernah memutuskan memenuhi permintaan pemohon untukpoligami, padahal pemohon sudamemiliki anak, Junimart menanyakan filosofi apa yang diambil Abdul Manaf dalam memutuskan dan mengabulkan sementara yang bersangkutan sudah punya keturunan. Terkait judexfacti dan judex yurisJunimart menanyakan apakah Abdul Manaf setuju hanya memeriksa apabila ada kelalaian, mengingat sering terjadi hakim kasasi memutuskan sesuka hati. Junimart juga menanyakan kesetujuan Abdul Manaf tentang pola di pengadilan tinggi, padahal tidak cukup memeriksa berkas saja tanpa konfirmasi ke saksi, kadangkala menurut Junimart sengaja dibuat tidak sama dengan fakta pengadilan. [sumber]

Apartemen SIPOA Group, PT KS Plus, dan Sengketa Tanah Banggai, Sulteng

27 Maret 2018 - Dalam rapat audiensi dengan Endang Kurnia Sari (korban penggusuran tanah), Dian Purnama (Konsultan Bantuan Hukum UNAIR) dan Korban PT KS Plus Junimart menegaskan bahwa terkait kasus Banggai harus disegerakan, sebab Junimart menilai masalahnya cenderung pada pelanggaran HAM karena mengarah pada mengambil yang bukan haknya. Junimart mengusulkan saat rapat dengan Mahkamah Agung agar masalah tersebut disampaikan. Untuk kasus Sipoa Group di Jatim, kepada Pak Dian Purnama, Junimart merasa bingung, karena dengan kelakuan Sipoa Group yang sudah begitu kenapa didiamkan sehingga usahanya masih beroperasi. Junimart merasa kenal dengan perusahaan yang dimaksud, namun Junimart mengklarifikasi bahwa  grup tersebut bukan kliennya. Junimart menanyakan apakah korban Sipoa Group sebanyak 1.500 orang tersebut bisa dikumpulkan. Sesuai kesepakatan pimpinan, Junimart meminta agar Komisi 3 melakukan kunjungan spesifik ke lokasi. Junimart juga menanyakan kenapa hanya muncul dari Surabaya, tidak ada dari Bali, Junimart meminta data Bali juga dimasukan. Terkait adanya penodongan pistol kepada konsumen, Junimart menanyakan siapa pihak developer yang melakukan agar disampaikan ke Komisi 3, yang kemudian jawaban mitra disarankan oleh pemimpin rapat agar diserahkan secara tertulis saja. [sumber]

Evaluasi Kinerja BNN tahun 2017

6 Februari 2018 - Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Badan Narkotika Nasional (BNN) Junimart bertanya apakah parameter yang membuat BNN dikatakan belum berhasil memberantas narkoba, padahal mereka telah bekerja dan berhasil menangkap para tersangkanya. Junimart berpendapat banyak yang mengatakan bahwa negara ini darurat narkoba dan ini adalah beban yang harus diemban oleh BNN, padahal ini juga bagian dari tugas Polisi Republik Indonesia (Polri). Junimart mengatakan bahwa di Mabes Polri ada Direktorat Narkoba, jika ada dua lembaga yang memiliki tujuan yang sama tidak akan berhasil program yang akan mereka jalankan. Untuk itu Ia menyarankan agar yang dimiliki Mabes Polri dapat dilebur ke dalam BNN dan anggarannya juga diberikan kepada mereka. Menurut Junimart, tidak harus orang yang berasal dari kepolisian untuk memimpin BNN, jika mereka memiliki kandidat yang cocok tolong disampaikan untuk menggantikan Budi Waseso. [sumber]

Masukan atas RUU KUHP

29 Januari 2018 - Pada Audiensi Komisi 3 dengan AILA dll, Junimart memberi tanggapan kepada Pak Hinsatopa, apakah benar ada hubungan jual beli suami istri dalam perkara tersebut,kalau iya apakah masih terikat suami istri,lalu Firdaus ini siapa,katanya menjual nama Wakapolri, JK. Junimart menjelaskan pra peradilan sudah menang, tetapi masih diproses, lalu persidangan. Kemudian masuk tahap 2, apakah sudah sidang lagi,secepat kilat dan sedramatisir itu kah kasusnya. Pak Hinsatopa punya pengacara juga, mungkin tidak pernah menyampaikan ke pengadilan dan polisi, karena ketika sengketa di pengadilan perkara polisi akan menunggu sampai selesai. Junimart bertanya apakah penyidik ini sudah dilaporkan ke atasannya,ini perlu untuk bahan nanti kita Raker dengan Kapolri. Junimart juga memberi tanggapan kepada Bu Hj. Taty, perkara itu sebenarnya gampang, ibu cukup surati ke Panglima jelaskan yang sebenernya. Mereka yang datang kan diperintahkan itu. [sumber

Lembaga Pemasyarakatan dalam Evaluasi Kemenkumham

25 Januari 2018 - Dalam Raker dengan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Junimart meminta agar Menkumham membangun komunikasi dengan BNN agar antar lembaga tidak saling menuduh dan membuat masyarakat bingung. Junimart meminta dijelaskan terkait hambatan dan kendala yang dialami oleh Kemenkumham mengenai kejadian narapidana narkotika yang ditahan di Tebing Tinggi lalu dipindahkan ke Lapas Raya Simalungun akibat sering membuat keributan. Kemudian mengenai lapas yang over kapasitas, Junimart memaparkan banyak narapidana yang merasa diperlakukan dengan tidak adil, tetapi sebetulnya mereka tidak mengetahui mengenai permasalahan yang harus Kemenkumham hadapi di luar lapas agar bisa mengatur Kepala Lembaga Permasyarakatan (Kalapas) yang bermasalah, Junimart bertanya tentang bagaimana benang merah untuk mengatasi masalah tersebut. Junimart mengemukakan bagaimana mungkin narapidana ada di tempat lain seperti hotel dan sedang nyabu dengan istrinya. Junimart meminta tolong perhatikan mentalitas oknum di dalam lapas itu sendiri dan Menkumham bisa mencari informasinya langsung ke Kepala Polisi Daerah (Kapolda) Mandailing, Natal. [sumber]

Barang Sitaan, Perlindungan Korban, Evaluasi KPK

12 September 2017 - Dalam rapat dengar pendapat (RDP) Komisi 3 dengan KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) Junimart menyatakan bahwa KPK sebagai simbol harus paham apa yang akan disampaikan kepada publik dan paham tentang hukum. Semuanya harus paham posisi masing-masing. Junimart sebagai wakil rakyat harus sesuai aspirasi rakyat yang sesungguhnya. Junimart mengatakan bahwa selama di dapilnya ia selalu membawa KUHAP. Ini perlu disampaikan karena sebagai introspeksi DPR. KPK tentu harus paham apa yang hendak disampaikan kepada publik dan harus paham tentang dampak yang akan disampaikan. Di daerah pilihannya semua masyarakat bertanya apa itu Obstruction of Justice, akhirnya ia memberikan kuliah di sana. Menurut Junimart hal ini perlu disampaikan, karena kita harus paham posisi masing-masing. Namun sayang sekali jubir KPK tidak datang, Junimart bicara seperlunya tidak mendahului putusan. Junimart mengatakan bahwa fungsi penegakan hukum yang dilakukan KPK tentu ada tempatnya. Junimart sudah mengundang Jaksa Agung, yang diwakili Jaksa Agung Muda Intelijen (Jamintel) terkait dengan Operasi Tangkap Tangan (OTT) di Pamekasan. Pada kasus ini penyitaan handphone dalam mobil diminta tanpa surat perintah/berita acara penyitaan hingga hampir 24 jam. Lalu diserahkan kembali di Polda Jawa Timur. Junimart menanyakan apakah KUHAP memperbolehkan melakukan penyitaan lebih dari 1x24 jam tanpa surat perintah/berita acara. Ia menyatakan bahwa Indonesia ini negara berdasarkan KUHAP bukan SOP sehingga Ia meminta kejelasan. Junimart juga menanyakan apakah jabatan penyelidik bisa merangkap menjadi penyidik. Kemudian ia menanyakan apa dasar mereka diangkat sebagai penyelidik dan penyidik. Junimart berpandangan kita perlu tau karena ini menyangkut UU Aparatur Sipil Negara (UU ASN).

Junimart juga membahas mengenai aset harta kekayaan Tubagus Chaeri Wardana atau Wawan berupa 33 kendaraan yang disita KPK tanggal 27 Januari 2014, lalu dititipkan di Rupbasan 25 Januari 2016. Junimart menanyakan selang 2 tahun dititipkan, lalu dimana 33 kendaraan sitaan ini sekarang. Ia mengaku tidak menemukan data atau informasi barang-barang ini dititipkan di rumah sitaan negara. Junimart berpendapat kalau setahun tidak ada di Rupbasan tentu ada di tempat lain untuk itu Ia menanyakan di mana keberadaan barang-barang tersebut kini. Sesuai kesepakatan MoU yang tadi disebutkan Junimart ingin tahu mengapa menurut Kejaksaan MoU tidak berjalan sebagaimana sesuai tujuan. Selain itu Ia menanyakan apa latar belakang sampai muncul MoU dan apa latar belakang tidak dijalankannya MoU tersebut. Aset harta kekayaan Wawan yang telah disita KPK meliputi motor Harley, mobil Nissan, Lexus, Mercedes Benz, dan lain-lain sampai kurang lebih berjumlah 33 kendaraan. Berdasarkan hasil investigasi semua mobil ini masih dalam keadaan bagus namun Junimart tidak tahu kemana mobil ini dititipkan. Ada juga mengenai tanah-tanah yang disita, Junimart belum bisa temukan dimana semua barang ini. Junimart mengatakan bahwa ini keluhan dari dapilnya, yang katanya sampai sekarang KPK belum turun. Junimart meminta tolong kepada KPK bahwa masyarakat menunggu kedatangan lembaga idaman ini di dapilnya. Kalau bisa transparansi ini sesuai dengan penindakan hukum yang transparan. Junimart menanyakan apakah boleh penyelidik dan penyidik rangkap jabatan. [sumber]

Evaluasi Kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi

17 April 2017 - Junimart menjelaskan bahwa para penegak hukum diberikan kesempatan memilih apakah putusan Mahkamah Konstitusi yang 2006 atau 2017. Junimart curiga dengan adanya Memorandum of Understanding (MOU) ini, MOU ini seperti saling melindungi. Menurut Junimart, dalam MOU disebutkan apabila akan memeriksa dalam instansi tersebut harus meminta izin pimpinannya, kenapa tidak dengan institusi lain juga seperti BPK. Junimart meragukan itikad baik dari Nota Kesepahaman ini. Junimart mempertanyakan mengapa tidak membuat MOU dengan TNI. Junimart menginginkan KPK semakin mantap karena selama ini kita hanya mengetahui KPK melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT), sekarang sudah menangani E-KTP. Menurut Junimart di daerah merindukan kedatangan dari KPK, di Kepulauan Riau juga, apalagi di Sumatera Utara (Sumut). Junimart menambahkan kalau di Sumut KPK memilih orang untuk diproses, bahkan sekarang disebutkan KPK sudah gampang, kalau sudah dikembalikan uangnya maka kasusnya sudah selesai, Junimart meminta penjelasan mengenai hal ini. Junimart meminta KPK untuk jalan terus dalam penegakan hukum, jangan khawatir dengan hal-hal lain.   [sumber]

Pembahasan Tugas Pokok dan Fungsi Kejaksaan Agung

12 April 2017 - Junimart menjelaskan bahwa hampir di seluruh Kejaksaan Negeri khusus Tipikor, hanya ada 3 Jaksa dan ada yang merangkap Jaksa Pidana Umum (JaPidum).  Menurut Junimart dii pemaparan Jaksa Agung tidak ada yang membicarakan anggaran, bagaimana caranya Memorandum Of Understanding (MoU) bisa berjalan tetapi ada kekurangan dalam hal keuangan. Junimart mencoba untuk membolak-balik nota kesepakatan ini namun kendalanya ada di KPK. Junimart mempertanyakan apakah dengan Nota Kesepahaman ada fasilitas yang bisa digunakan, karena menurutnya ini perlu dikritisi lagi agar nota tidak digunakan untuk saling melindungi dan tidak banci. Junimart juga meminta penjelasan mengenai Nota Kesepahaman dengan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), apa hasilnya dan dari mana anggarannya. Junimart meminta Jaksa Agung agar mengkritisi kembali tentang Peraturan MA (PerMA) no. 13, menurutnya bagaimana mungkin yudikatif bekerja seperti legislatif.   [sumber]

Kasus Penegakan Hukum PT Maybank Indonesia

8 Desember 2016 - Dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi 3 dengan Direktur Utama dan Kuasa Hukum PT Maybank Indonesia,  Junimart menyampaikan bahwa sesuai Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Saudara Henry Jauhari, Junimart ingin mendalami persoalan potensi kerugian negara. Junimart juga mempersoalkan usulan nama pengurus tambahan karena tidak disetujui oleh setengah kreditur. Kemudian, Junimart mengatakan bahwa mayoritas kreditur menyetujui usulan perdamaian yang ingin pailit hanya pihak Maybank. Dari dokumen Maybank putusan pailit pengadilan disetujui oleh Maybank. Padahal, kreditur lain tidak setuju. Junimart mengimbau agar Maybank bisa memberikan keterangan yang bisa membantu agar semua menjadi jelas. [sumber]

Evaluasi Proker Kejagung

6 Desember 2016 - Dalam Rapat Kerja (raker) Komisi 3 dengan M. Prasetyo, Kejaksaan Agung RI, Junimart fokus kepada fungsi pengawasan internal di kejaksaan, dimana tidak akan bisa berjalan tanpa adanya niat dari seluruh aparat Kejaksaan Agung. Junimart mendukung penegakan hukum, tetapi penegakan hukum yang diharapkan netral. Junimart menanggapai keluhan dari beberapa Kejaksaan Negeri (Kejari) bahwa catatan ICW tentang kejaksaan bukan menjadi halangan bagi kejaksaan untuk melakukan penyelidikan karena kerugian negara akan difinalisasi. [sumber]

Kebakaran Hutan dan Lahan (KARHUTLA)

11 Oktober 2016 - Pada Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi 3 dengan Kapolda Kalimantan Barat, Kapolda Kalimantan Tengah, Kapolda Kalimantan Selatan dan Kapolda Papua, Ia menanyakan apakah proses lidik dan sidik dapat mengatasi kasus Karhutla ini. Junimart mempertanyakan pada Polda Kalteng mengenai kemampuannya melakuakan proses kasus kebakaran hutan, sebab menurutnya Kapolda Kalteng hanya mengandalkan saksi ahli. Junimart mengharapkan kepolisian memperbanyak literatur. [sumber]

Efektivitas Pengawasan Internal Kejaksaan Agung RI 

26 September 2016 - Pada Rapat Kerja Komisi 3 dengan Jaksa Agung, Junimart mempertanyakan mengapa seorang Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasi Pidsus) yang begitu berani melakukan pemeriksaan di Simalungun. Ia mengaku beberapa kali bertemu dengan Kejaksaan Negeri, dan menilai bahwa saat ini kasusnya jalan di tempat. Kemudian, ia juga menanyakan apakah dana bantuan sosial di Sumatera Utara berhenti di Gatot saja atau berkembang ke yang lain. Selanjutnya Junimart bukan berbicara tentang Mahkamah Konstitusi (MK), tetapi putusan MK tentang rekaman agar tidak timbul isu miring. Tentang PT Brantas Abi Praya, ia mengatakan KPK selalu mengandalkan bukti pengadilan. Junimart mengatakan jika tidak bisa menetapkan pihak yang bertanggung jawab menjadi tersangka, Ia menyarankan lebih baik mundur saja.  [sumber]

Fit and Proper Test – Calon Hakim Agung a.n. Dr. Ibrahim

29 Agustus 2016 -  Dalam Fit and Proper Test/uji kelayakan dan kepatutan Calon Hakim Agung (CHA) a.n. Dr. Ibrahim yang diselenggarakan Komisi 3, Junimart menanyakan beberapa hal, yaitu:

  1. Hubungan kerja sama yang mitra lakukan sampai saat ini karena mitra pernah bekerja di Komisi Yudisial (KY).
  2. Pengetahuan mitra tentang moratorium dan berapa persen bunga moratorium yang bisa diterapkan.
  3. Pengetahuan mitra tentang eksepsi, meliputi: berapa jenis eksepsi, kapan eksepsi digunakan, dan apakah penggugat bisa melakukan eksepsi.

Junimart meragukan kemampuan mitra di lapangan walaupun mitra mengerti tentang hukum. Ia juga menyatakan bahwa hakim agung yang dituntut bukan hanya kepintaran, tetapi integritas dan kejujuran. [sumber]

Pemilihan Kapolri

23 Juni 2016 - Junimart meminta Calon Kepala Polisi (Cakapolri) melakukan beberapa hal, yaitu tidak mempensiunkan jabatan Kapolda dalam 6—10 waktu kemudian, menertibkan mafia di kepolisian, fokus pada toleransi antar umat beragama, dan tidak perlu menambah kuota penerimaan di Sekolah Staf Pimpinan (Sespim) dan Sekolah Pimpinan Tinggi (Sespimti) Polri.  [sumber]

15 Juni 2016 - (JITUNEWS.COM) - Presiden Joko Widodo telah menyerahkan nama Komjen Pol Tito Karnavian sebagai calon tunggal Kapolri ke DPR RI.

Menanggapi keputusan tersebut, Anggota Komisi III DPR RI, Junimart Girsang, menilai Presiden Joko Widodo telah melakukan kajian sebelum mengambil sikap dalam memutuskan siapa pengganti Kapolri Jenderal Pol Badrodin Haiti tersebut.

"Presiden sudah mengambil sikap dan tentu Presiden sudah melakukan kajian mendalam tentang calon Kapolri. Kita sudah kenal siapa Komjen Pol Tito Karnavian dan tentu kita mendukung" ujar Junimart di Gedung DPR RI Jakarta, Rabu (15/6).

Junimart menilai, dipilihnya Tito Karnavian adalah terobosan yang baik, dan dengan dipilihnya Tito Karnavian maka akan menghilangkan istilah angkatan per angkatan yang selama ini membuat 'blok-blok' di tubuh korps Bhayangkara tersebut.

"Saya kira ini terobosan yang baik, karena pertama tentu kita mau agar istilah angkatan per angkatan di Polri itu dihilangkan saja lah itu kan membuat blok-blok selama ini. Kalau angkatan 1982, pasti kemudian angkatan 1984 yang menjadi Kapolri. Artinya, selalu bicara tentang regenerasi tidak bicara tentang kewenangan Presiden," papar Junimart.

Menurut Junimart, PDI Perjuangan (PDIP) mendukung penuh pilihan Presiden Joko Widodo yang telah memutuskan Komjen Pol Tito Karnavian sebagai calon tunggal Kapolri.

"Itu hak Presiden, tentu kita akan mendukung, PDIP nggak ada masalah. PDIP kan pendukung pemerintahan Pak Jokowi," tutup Junimart.  [sumber]

Pada Fit & Proper Test Badrodin Haiti tanggal 16 April 2015 - Junimart minta klarifikasi dari Calon Kapolri strategi yang disiapkan Polri untuk atasi begal. Junimart juga minta klarifikasi dari Calon Kapolri strategi yang disiapkan Polri untuk minimalkan potensi pemblokiran-pemblokiran oleh buruh-buruh karena berdampak negatif bagi calon investor di Indonesia. Dan yang terakhir, Junimart minta klarifikasi strategi Calon Kapolri strategi yang disiapkan Polri untuk atasi penyebaran ISIS.  [sumber]

Pada Fit & Proper Test untuk Budi Gunawan pada 15 Januari 2015 - Junimart minta klarifikasi atas Surat dari penyelidik Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri yang menyatakan Budi Gunawan itu bersih dan mohon Budi Gunawan untuk menjabarkan tahapan-tahapannya.  Junimart menguji kemampuan dan pemahaman Budi Gunawan atas Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) karena Junimart menilai Budi Gunawan sedang melalui proses penyelidikan dari 2 lembaga yang berbeda.  [sumber

Pada 14 Januari 2015 - Junimart menanyakan kepada Budi Gunawan yang diberikan status TSK oleh KPK sehari sebelumnya, apakah ia akan tetap membantu lembaga lain dalam proses penyelidikan sebuah kasus bila ia menjadi Kapolri. 

Dugaan Aliran Dana dari Pengembang Proyek Reklamasi Teluk Jakarta ke Kelompok Relawan 'Teman Ahok'

20 Juni 2016 - (DetikNews) - Politisi PDIP Junimart Girsang meyakini ada aliran dana dari pengembang reklamasi sebesar Rp 30 Miliar kepada Teman Ahok. Dia menyerahkan sepenuhnya proses penyelidikkan kepada KPK.

"KPK tentu lebih mempunyai bukti tentang ini. Pak Laode mereka sudah mengakui dan sedang melakukan penyelidikan. Ia mengatakan sudah memeriksa beberapa orang tentang adanya aliran dana itu," ujar Junimart di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (20/6/2016).

Junimart menegaskan dugaan soal aliran dana ini diarahkan kepada Teman Ahok. "Saya tidak pernah mengatakan kepada Ahok, tapi kepada Teman Ahok," ungkapnya.

Dijelaskan dia, sebaiknya Teman Ahok tidak perlu terlihat seperti membela diri. Begitu juga dengan pihak-pihak lain, Junimart meminta semua menunggu hasil penyelidikan KPK.

"Tolong juga kita saling menahan diri bukan saling mendahului, tidak boleh berkomentar, tidak boleh melangkahi. KPK wajib menelusuri aliran dana itu," paparnya.

Sebelumnya diberitakan, Junimart Girsang melontarkan sebuah pertanyaan tentang isu aliran uang terkait dengan perusahaan pengembang reklamasi ke Teman Ahok. Hal itu disampaikan di tengah rapat dengar pendapat Komisi III DPR dengan KPK.

"Ada informasi yang saya dapatkan tentang uang Rp 30 miliar dari pengembang reklamasi untuk Teman Ahok melalui Sunny dan Cyrus. Saya tidak tahu apakah KPK telah melakukan pemeriksaan pada Sunny atau Cyrus?" tanya Junimart di ruang rapat Komisi III DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (15/6/2016).

Menanggapi hal itu, Ketua KPK Agus Rahardjo menyebut bahwa penanganan kasus suap di balik pembahasan raperda mengenai reklamasi akan segera naik ke pengadilan. Namun untuk masalah Rp 30 miliar kepada Teman Ahok, Agus menyebut KPK akan mengusutnya.

"(Kasus suap mengenai) reklamasi akan segera menaikkan ke penuntutan masalah suapnya. Masalah yang tadi disampaikan (Rp 30 miliar ke Teman Ahok) akan mengeluarkan surat penyelidikan kelihatannya ada yang cukup besar dan perlu waktu cukup lama dan kita masih teliti dan akan kita laporkan," kata Agus.  [sumber]

Evaluasi KPK - Kasus RS Sumber Waras, Reklamasi Jakarta, dan isu lainnya

5 Juni 2016 - Pada Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi 3 dengan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), menurut Junimart ketua KPK belum menjawab permasalahan Bantuan Sosial Simalungun dan belum menjawab kasus reklamasi Jakarta. Junimart mengatakan bahwa permintaan audit RS Sumber Waras datang dari pimpinan KPK. Junimart menanyakan apakah sudah dilakukan audit forensik tentang aliran dana. Junimart juga mengharapkan KPK meminta BPK untuk melakukan audit forensik karena menurut Junimart hal tersebut merupakan langkah yang paling sederhana. Junimart mengatakan bahwa dirinya mempunyai rekaman yang di dalamnya ada statement Pak Edi dari BPK menyangkut pimpinan KPK yang dahulu untuk audit. Junimart menyarankan agar tidak terjadi polemik sebaiknya KPK bertemu dengan BPK. Junimart menganalisis jika BPK mengatakan A lalu KPK menampilkan yang artinya hasil audit BPK tidak digunakan oleh KPK maka harus dipertanyakan  padahal sebelumnya data dari BPK digunakan oleh KPK tetapi sekarang tidak. [sumber]

Anggaran Kejaksaan Agung

13 Juni 2016 - Junimart menyatakan keprihatinannya pengurangan anggaran yang dialami Kejaksaan Agung (Kejagung), sedangkan beban kerjanya tinggi. Ia khawatir bahwa ini akan mempengaruhi akuntabilitas dan integritas personil Kejaksaan.  [sumber]

Anggaran Badan Narkotika Nasional (BNN), Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK)

8 Juni 2016 - Junimart menanyakan kenapa LPSK tidak pernah mendapat reward, apa karena tidak pintar komunikasi. Menurut Junimart, LPSK harus dibangun di tiap provinsi karena tidak mungkin LPSK terus ke daerah untuk menjangkau pemohon. Junimart menanyakan bagaimana LPSK dapat bekerja dengan anggaran yang sangat kurang.

Junimart berpendapat, nekat sekali efisiensi dilakukan pada BNPT karena seharusnya anggaran terorisme ditambah, bukan dikurangi. Junimart juga tidak menerima jika fungsi penegakan hukum pada BNN, LPSK, BNPT, dan PPATK dihemat anggarannya karena kinerja keempatnya berbasis anggaran sehingga tidak ada alasan untuk dikurangi. Menurut Junimart, empat mitra ini setuju melakukan efesiensi, tetapi dengan segala rasa ketakutan. Oleh karena itu, Junimart meminta keempat mitra mengajukan argumentasi atas pengurangan anggaran.  [sumber]

Pengaduan Permasalahan Tentang Hukum

26 April 2016 - Junimart menanggapi tentang permasalahan Gunadi, surat dari Kepala Bidang Div Propam tanggal 31 Desember 2012 menjawab tentang hasil audit investigasi dan sudah dijawab bahwa dugaan pelanggaran kode etik tidak terbukti. Jadi, mereka sudah bekerja dan Junimart merasa tergelitik agar terlebih dahulu untuk membuktikan. Junimart menanyakan kepada Gunadi kenapa tidak melakukan gugatan perdata padahal sudah diusulkan oleh jaksa gugatan.

Junimart menanggapi permasalahan hukum yang dialami oleh Yayasan Pendidikan Trisila, Junimart menyatakan bahwa Komisi 3 DPR-RI tidak bisa mencampuri perkara dan berkas akan dipindahkan ke Komisi 10 DPR-RI. Komisi 3 DPR-RI merasa tidak setuju kalau pendidikan diberhentikan dan meminta agar Yayasan Pendidikan Trisila menyertakan bukti agar tidak merasa kesulitan pada saat rapat.

Junimart menanggapi permasalahan LBH Pro-Justicia, Junimar meminta LBH Pro-Justicia untuk melengkapi data. Junimart juga meminta Tim Dokter untuk melengkapin data seperti akte yang belum ada.  [sumber]

Pergeseran sebagai Wakil Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan

3 Maret 2016 - (Suara.com) - Anggota Fraksi PDI Perjuangan DPR Junimart Girsang digeser fraksinya dari jabatan Wakil Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan. Apa alasannya?

"Secara nurani saya sampai saat ini tidak enak untuk mengawasi dan mengadili teman-teman di DPR, saya minta dirotasi ke tempat lain kalau fraksi berkenan dan kalau tidak ya saya tetap di komisi III," kata Junimart di DPR, Kamis (3/3/2016).

"‎(Di pindah kemana) terserah fraksi kecuali di badan anggaran karena nggak paham anggaran," Junimart menambahkan.

‎Sepeninggal Junimart, posisinya di MKD digantikan oleh anggota Fraksi PDI Perjuangan dari Komisi VIII Hamka Haq.

Hamka siap ditugaskan di MKD. Dia juga siap untuk menindak siapapun, termasuk rekan satu fraksi kalau terbukti melanggar etika.

Karena masih baru berurusan dengan masalah penegakan etika di parlemen, Hamka mengatakan siap belajar lagi. Selain itu, dia juga akan mempelajari dan mengkaji kasus-kasus yang sedang ditangani MKD sehingga bisa memberikan putusan yang tepat terhadap yang berperkara.

"Sepanjang berpihak pada ideologi partai, siap saja.‎ Kalau ada kader partai yang salah, sepanjang kesalahannya itu terbukti dan melanggar etik, ya kenapa harus dibela?" kata Hamka.

Hamka akan menjalankan perintah Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri untuk menindaktegas kasus korupsi dan narkoba.

"Dan, ibu Ketua Umum (Megawati Soekarnoputri) mengatakan, kalau korupsi dan narkoba, tidak boleh ada ampun. Kalau masalah lain yang masih abu-abu, baru dugaan dan masih bisa diperbaiki, itu yang kita lihat bagaimana orang ini diselamatkan" kata dia.  [sumber]

Evaluasi Kinerja Kepolisian Republik Indonesia

25 Januari 2016 - Dalam rapat bersama Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri), Junimart ingin menyampaikan bahwa temuan narkoba sudah sampai di dusun. Di Siantar, di dapil Junimart, banyak jaringan pengedar narkoba dan di-backing oleh aparat polisi. Junimart mengatakan bahwa ia akan menyerahkan bukti foto dimana aparat kepolisian juga memakan sabu-sabu. Ia melaporkan langsung ke Kapolri karena di dusun tidak ada BNN (Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia). Junimart juga mengatakan bahwa pengedar narkoba juga dibacking oleh tentara. Junimart berpendapat bahwa hal yang paling miris adalah polisi juga memakai narkoba, dan masyarakat tahu mengenai ini. Menurutnya ini hal yang sangat memalukan.

Ia menghimbau Kapolri untuk turun ke lapangan. Mengenai penanganan korupsi, Junimart meminta untuk Kapolres diperhatikan agar tidak ada kebocoran. Junimart ingin menyerahkan berkas laporan di polres mana ada kebocoran. Ia meminta Kapolri untuk melakukan evaluasi.

Mengenai Gafatar, Junimart menilai ini harus ditindaki dengan sangat hati-hati. Jangan sampai tindakan polisi membuat masyarakat menjadi apatis ataupun anarkis.  [sumber]

Penggeledahan Ruang Kerja Anggota DPR oleh KPK

18 Januari 2016 - (KOMPAS.com) - Wakil Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan Junimart Girsang menilai penggeledahan ruang kerja anggota DPR oleh Komisi Pemberantasan Korupsi tidak perlu mendapat izin dari MKD.

"Tidak ada urusan dengan MKD dalam melakukan penggeledahan dan sebagainya," kata Junimart di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (18/1/2016).

Hal tersebut disampaikan Junimart menanggapi cekcok antara Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah dengan penyidik KPK, saat penggeledahan tiga ruang kerja anggota DPR, Jumat pekan lalu.

Fahri tak terima karena penyidik KPK turut membawa Brimob bersenjata laras panjang.

Sementara penyidik KPK tetap melakukan penggeledahan karena merasa sudah sesuai prosedur. Surat izin juga sudah diberikan kepada MKD dan Sekretariat Jenderal DPR.

"Tentang KPK membawa Brimob ke DPR, itu silakan saja. Yang menjadi pertanyaannya, apakah sudah koordinasi dengan pimpinan DPR? Kalau KPK mengatakan sudah koordinasi dengan MKD, itu salah besar," ucap Junimart.

Secara pribadi dan sebagai anggota DPR, Junimart pun menyayangkan sikap KPK yang sampai membawa Brimob bersenjata lengkap saat melakukan penggeledahan.

Angota Komisi III DPR ini mengaku akan segera berkomunikasi dengan pimpinan KPK yang baru mengenai masalah ini.

"Yang saya pertanyakan kenapa harus menggunakan cara seperti itu. Apakah tidak ada etika yang lebih lembut oleh KPK," ucap dia.

Penggeledahan pada Jumat (14/1/2016) siang itu dilakukan terkait penangkapan anggota Komisi V Fraksi PDI-P, Damayanti Wisnu Putranti, yang diduga menerima suap terkait proyek di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

Setelah menggeledah ruangan Damayanti di lantai 6, sembilan penyidik KPK turut menggeledah ruangan anggota Komisi V Fraksi Partai Golkar, Budi Supriyanto, di lantai 13.

Setelah itu, penyidik turun ke lantai 3 untuk menggeledah ruangan Wakil Ketua Komisi V Fraksi PKS Yudi Widiana. Saat itulah adu mulut terjadi antara Fahri dan HN Christian. (sumber)

Tidak Ada Sanksi untuk Setya Novanto Dalam Kasus Pencatutan Nama Presiden dan Wakil Presiden RI terkait Perpanjangan Kontrak Kerja PT Freeport Indonesia

19 Desember 2015 - (DetikNews) - Persidangan MKD yang memeriksa status dugaan pelanggaran etik Setya Novanto menghasilkan putusan yang menggantung. Sidang MKD hanya memutuskan menghentikan persidangan dan menerima pengunduran diri Ketua DPR Setya Novanto.

"Putusan sidang itu dihentikan dan menerima pengunduran ketua DPR, kemarin juga dalam rapat internal juga memutuskan untuk menghentikan sidang dan menerima keputusan pengunduran diri Setya Novanto," kata Wakil Ketua MKD Sufmi Dasco, saat berbincang dengan detikcom, Jumat (18/12/2015) malam.

Dalam keputusan rapat hari Rabu 16 Desember, MKD hanya menyatakan sidang kasus Novanto resmi ditutup. Artinya tak ada pemberian sanksi termasuk tidak ada hasil dari upaya pembuktian, padahal sebelumnya ada lima lagi anggota MKD yang menyatakan Novanto melakukan pelanggaran berat.

"Itu sudah menjadi pertimbangan anggota majelis, dan memang belum tahap memutuskan sanksi apa-apa karena ketua DPR juga sudah mengajukan pengunduran diri. Kita mengikuti  pasal 87 ayat 1 UU MD3, tentang pimpinan DPR yang berhenti,sehingga dalam tata acara MKD bisa menghentikan sidang yang berlangsung.," ujar politisi Gerindra itu.

"Jadi nggak ada sanksi-sanksi berat atau sedang untuk Setnov. Dan nggak ada catatan apapun," pungkas Dasco.

Sementara itu, wakil ketua MKD yang lain, Junimart Girsang menyebut akan ada sanksi bagi Setya Novanto meskipun persidangan sudah ditutup. Junimart menegaskan MKD akan tetap membuat amar putusan dari kasus itu.

"Sudah diputuskan, saya yang bikin putusan, sekarang sedang saya koreksi," ucap politisi PDIP itu.

"Nanti putusannya bisa diambil kok. Surat itu (pengunduran diri Novanto) bagian dari putusan, karena sebelum ada surat itu 17 anggota sudah membacakan pendapat masing-masing dan itu rapat terbuka untuk umum," tegas anggota komisi III DPR itu. (sumber)

Putusan untuk Tidak Memanggil Paksa Pengusaha Muhammad Riza Chalid

14 Desember 2015 - (DetikNews) - Rapat internal Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR memutuskan untuk tidak memanggil paksa pengusaha Reza Chalid yang sudah mangkir dua kali. Wakil Ketua MKD Junimart Girsang yang sejak awal berkeras menghadirkan Reza.

"Hasil rapat malam ini cukup alot, penuh perdebatan. Permintaan saya untuk minta menghadirkan Reza Chalid menurut sebagian besar teman-teman tidak diperlukan lagi," kata Junimart di Gedung DPR, Senayan, Jakpus, Senin (14/12/2015).

Selain itu, MKD juga memutuskan bahwa alat bukti berupa rekaman asli dari Presdir PT Freeport Indonesia Maroef Sjamsoeddin tidak akan diminta lagi. Itu karena Maroef tidak mau meminjamkannya.

"Rapat memutuskan bahwa MKD tidak memerlukan rekaman tersebut," ujarnya.

Pengusaha Reza Chalid dianggap yang paling paham anatomi pertemuan dengan Novanto dan Maroef. Oleh sebab itu, kehadirannya dibutuhkan.

Reza sudah dipanggil dua kali pada Kamis (3/12) dan hari ini namun mangkir. Sesuai aturan, sebenarnya MKD bisa meminta bantuan kepolisian untuk memanggil paksa Reza. (sumber)

Pengambilan Suara Mahkamah Kehormatan Dewan Untuk Kelanjutan Kasus Pencatutan Nama Presiden RI oleh Ketua DPR

1 Desember 2015 - Junimart Girsang mengambil suara untuk melanjutkan  sidang dan mengesahkan jadwal persidangan MKD terkait dengan kasus pencatutan nama Presiden RI oleh Ketua DPR. (sumber)

Tawaran untuk 'Mengamankan' Kasus Pencatutan Nama Presiden RI oleh Ketua DPR yang Tengah Diproses oleh Mahkamah Kehormatan Dewan

25 November 2015- (TRIBUNNEWS.COM) - Wakil Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI, Junimart Girsang mengungkapkan, dirinya ditawari 20 juta Dolar AS atau setara lebih Rp.20 milyar untuk membantu 'mengamankan' atau '86' kasus etik Ketua DPR, Setya Novanto yang tengah diproses MKD.

"Oh, nggak (SMS), saya ketemu orangnya. Dia datang ke saya. Dia bilang, bisa nggak bang, *@#.. *@1».. Saya bilang, nggak ah, nggak mau guwe. Dia juga nggak bodoh main SMS kan," beber Junimart di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (24/11).

"Dia bilang, begini begitu..apa itu bang. Siap nggak buat.. 2 juta (Dolar AS) sudah siap. Guwe bilang nggak bisa guwe," sambungnya.

Saat ini, MKD dengan keanggotaan 18 orang dari sembilan fraksi parpol KMP dan KIH, tengah memproses laporan Menteri ESDM, Sudirman Said tentang dugaan pelanggaran etik Setya Novanto yang bersama pengusaha minyak M Riza Chalid bertemu Presiden Direktur PT Freeport Indonesia Maroef Sjamsoeddin, membahas pengurusan perpanjangan kontrak karya PT Freeport Indonesia di Papua.

Sudirman melaporkan, Setnov,-sapaan Setya Novanto, bisa memuluskan renegosiasi perpanjangan kontrak PT Freeport dengan meminta jatah saham 20 persen yang diperuntukkan bagi Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK).

Setnov juga dilaporkan meminta saham suatu proyek listrik yang akan dibangun di Timika, sekaligus meminta agar Freeport menjadi investor dan pembeli tenaga listrik yang dihasilkan.

"(Ditawari) 2 juta," kata Junimart dengan suara meninggi seraya mengangguk anggukkan kepala saat ditanya tawaran uang tersebut dalam bentuk Dolar AS. "Guwe bilang, nggak bisa guwe," tandasnya.

Junimart mengungkapkan orang yang menemui dan menawarkan uang miliaran rupiah untuk 'pengamanan' kasus etik Setnov tersebut adalah salah seorang anggota DPR yang cukup dikenal.

"Kawan-kawan di sini juga," ungkapnya.

Junimart menduga tawaran uang itu disampaikan secara langsung atau tidak melalui sambungan telepon dan pesan singkat atau SMS agar tidak meninggalkan jejak barang bukti.

Dan SMS pun riskan tersebar ke pihak luar.

"Emangya dia main bodoh apa," selorohnya.

Junimart pun tidak merekam perbincangan tawaran itu lantaran tidak berniat untuk 'mengganggunya'.

"Aduh.., bagaimana saya merekam. Masa'.. Nggak bisa lah. Karena kita bukan orang jahat juga kan."

Informasi yang diperoleh Junimart, tidak hanya dirinya yang mendapatkan tawaran pundi-pundi yang menggiurkan itu. Bahkan, informasi yang didapat, bahwa sejumlah Tenaga Ahli (TA) MKD DPR.

"Justru katanya (dia), termasuk dengan para TA. Coba aja tanya TA."

Informasi yang diperoleh Junimart, para TA itu mendapatkan tawaran uang tersebut saat Rapat Paripurna DPR.

Namun, beberapa TA yang dikonfirmasi perihal informasi itu justru membantahnya.

"Tanya aja TA. Ternyata dia dibisikin waktu Rapat Paripurna," kata Junimart.

"Nggak tahu saya (uangnya diserahkan saat Rapat Paripurna atau tidak). Pokoknya mereka bilang, mereka sudah dapat, untuk setya novanto. Lalu, saya panggil dia. Katanya, oh nggak pak, sumpah. Benar nggaknya, dia yang tahu. Guwe nggak mau tahu. Tinggal kroscek saja," sambungnya.

Junimart menduga tidak hanya seorang yang beroperasi menawarkan dan mendapat tawaran uang 'pengamanan' etik Setnov tersebut.

"Yah, banyak lah," ujarnya.

Sementara itu, beberapa anggota lainnya hingga Ketua MKD Surahman Hidayat membantah adanya tawaran uang pengamanan Rp20 miliar untuk kasus etik Setya Novanto tersebut. (sumber)

Penyidikan Kasus Pelindo II

21 Oktober 2015 - Junimart menegaskan bahwa berdasarkan keterangan Budi Waseso ada pemalsuan barang bukti di Kasus Pelindo II. Junimart juga mengajukan beberapa pertanyaan kepada Kepala Badan Reserse Kriminal (KabareskrimAnang Iskandar:

  • Apakah setelah Anang Iskandar menjabat sebagai Kabareskrim proses sidik dilakukan sesuai Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)?
  • Apakah dokumen terkait pembelian 10 unit crane sudah disita Bareskrim?
  • Apakah Bareskrim telah melakukan penggeledahan ulang?
  • Bagaimana proses pengungkapan kasus ini dapat dilakukan dengan sempurna?  [sumber]

Evaluasi Kinerja Kejaksaan Agung

30 Juni 2015 - Girsang menyarankan jangan sampai pola kerja Kejaksaan Agung mengikuti pola kerja KPK dan tidak ingin Kejaksaan Agung terjebak. Girsang juga meminta agar Kejaksaan Agung hati-hati dalam melakukan penegakan hukum, bukan untuk pencitraan. Girsang merasa tergelitik dan menyoroti tentang penyalahgunaan P-19. Girsang menanyakan ke Jaksa Agung bagaimana mungkin Polres Simalungun berhadapan dengan Kodam Bukit Barisan.  [sumber]

Dana Aspirasi Rp.20 Milyar per Anggota DPR

24 Juni 2015 - (Suara.Com) - Kendati fraksinya sempat menyatakan menolak dana aspirasi Rp11,2 triliun, Politisi PDI Perjuangan Junimart Girsang menyatakan bakal tetap menggunakan dana tersebut yang sudah terlanjur disahkan oleh rapat paripurna DPR.

Junimart kepada suara.com mengungkapkan, dirinya tak akan mengingkari keputusan rapat paripurna yang akhirnya menyetujui Usulan Program Pembangunan Daerah Pemlihan (UP2DP) atau yang kerap dikenal dengan istilah Dana Aspirasi Daerah Pemilihan (Dapil) itu.

Dia juga menjelaskan kalau nantinya dana itu tidak akan dipegang oleh anggota DPR, melainkan dialokasikan lewat mekanisme APBD.

“Jadi kami sama sekali tidak pegang. Kami hanya menampung aspirasi dari dapil. Contoh saya dari Dapil Sumatera 3, nanti aspirasi saya tamping dan diajukan ke pemerintah setempat,” kata Junimart yang dihubungi melalui telepon, Rabu (24/6/2015).

Junimart mengakui kalau di dalam fraksinya sendiri sempat terbelah suara dua kubu yang menolak dan setuju dengan dana aspirasi.

“Secara pribadi saya mengapresiasi (dana aspirasi), tapi yang muncul kan imagenya tidak bagus. Kalau kita bertanya ke bawah pasti setuju,” ungkap Junimart.

Seperti diberitakan, rapat paripurna DPR Selasa kemarin (23/6/2015), akhirnya menyetujui dana aspirasi Rp20 miliar peranggota.

Dari sepuluh fraksi, hanya tiga fraksi yang menolak, yakni PDI Perjuangan, Nasdem dan Hanura. (sumber)

Rencana Strategis Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia 2015-2019

6 April 2015 - Junimart menyampaikan pesan dari Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) untuk Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) permintaan untuk menempatkan penyuluh agama di lapas untuk napi-napi yang ada disana. Junimart juga minta perhatian khusus dari Menkumham untuk mengawasi lapas lebih teliti lagi menimbang laporan dari BNN bahwa 75% bisnis narkoba dikendalikan oleh napi dari lapas. Junimart minta klarifikasi dari Menkumham apakah SK tentang pengesahan keputusan partai telah sesuai UU dan prosedur.  [sumber]

Rencana Strategis Polri

2 April 2015 - Junimart minta verifikasi kepada Plt.Kapolri mengenai laporan tanggung jawab Dana Pengamanan Pemilu 2014 sebesar Rp.1.6 triliun. Junimart juga minta klarifikasi kepada Plt.Kapolri rincian dari Rencana Strategis (Renstra) Polri untuk 2015-2019.  [sumber]

KPK vs. Polri

Pada Rapat Dengar Pendapat dengan PPATK di 27 Januari 2015 - Junimart mendesak Presiden Joko Widodo untuk menerbitkan Keputusan Presiden (Keppres) untuk memberhentikan Bambang Widjojanto (wakil ketua KPK).  [sumber]

KPK vs Polri

Menanggapi banyaknya keinginan untuk memberikan imunitas untuk komisaris KPK setelah Bambang Widjojanto dianggap tersangka oleh Barekstrim, Junimart mengatakan bahwa penjabat negara yang menyimpang jangan bersembunyi di balik imunitas (27 Januari 2015). [sumber]

Informasi Pribadi

Tempat Lahir
Medan
Tanggal Lahir
03/06/1963
Alamat Rumah
Jl. Yanatera II No. 2, Komplek Bulog, RT 001/RW 001, Kelurahan Jati Melati, Pondok Melati, Kota Bekasi, Jawa Barat
No Telp

Informasi Jabatan

Partai
PDI Perjuangan
Dapil
Sumatera Utara III
Komisi
II - Pemerintahan Dalam Negeri & Otonomi Daerah, Aparatur & Reformasi Birokrasi, Kepemiluan, Pertanahan & Reforma Agraria