Sikap Terhadap RUU

Tanggapan

Pengantar RAPBN Tahun 2016 – Komisi 9 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN)

Alex mengatakan bahwa laju demokrasi itu
hanya omong kosong saja, sehingga kita harus memperbaiki metode pendataan yang digunakan sebagai acuan pelaksanaan program BKKBN.

Pengangkatan Bidan PTT menjadi CPNS Sebelum Pengesahan APBN TA 2016 — Komisi 9 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Ikatan Bidan Indonesia (IBI)

Alex mengatakan Komisi 9 DPR meminta bantuan Komisi 2 DPR untuk mempertanyakan kenapa dari 42.000 yang diangkat hanya 16.000 bidan, itu selisihnya dari mana.

Penyertaan Modal Negara (PMN) — Komisi 6 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Badan Usaha Milik Negara (MenBUMN)

Indra mengatakan ada kebijakan yang mendadak dan ia khawatir akan ada yang gagal serta ada kesalahan Menteri di masa lalu juga.

Pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Kementerian Koordinator Tahun 2016 — Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Koordinator Perekonomian, Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan, dan Menteri Koordinator Kemaritiman

Alex Indra mengatakan setuju usul saudara Nari karena Raker ini mengundang 4 Menko. Satu disetujui, yang lain baiknya juga.

Pembahasan Penerima Bantuan Iuran (PBI) — Komisi 9 DPR RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kementerian Kesehatan, Kementian Keuangan, dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan

Alex Indra menanyakan soal keluhannya adalah kerugian berapa biaya operasional BPJS Kesehatan itu sendiri. Selanjutnya, ia menegaskan jangan-jangan biaya verifikasi lebih besar dari PBI.

Evaluasi Kinerja — Komisi 9 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat dengan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN)

Alex bertanya terkait kebenaran BKKBN RI yang sudah tidak memesan kondom, dan itu artinya program 1 tahun lalu tidak berjalan lagi.

Asumsi Makro Tentang Penetapan Subsidi di RAPBN 2017 — Badan Anggaran (Banggar) DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan PLN, Pertamina, BPS, dan TNP2K

Alex mengatakan rasio elektrifikasi hanya 40% di Mentawai. 22,8 juta rumah tangga dikhawatirkan tanpa meteran listrik. Ia menanyakan jumlah rumah tanpa listrik. Ia mengasumsikan angka 22,8 juta ini adalah rumah tanpa listrik. Ia menanyakan jumlah rumah dengan 450 VA.

Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA K/L) 2017 — Komisi 5 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Seluruh Mitra

Alex Indra mengatakan rapat ini adalah rapat lanjutan dan meminta agar tidak dibuat untuk semua mitra. Ia menyampaikan rapat ini bukan seremonial ketok palu dan harus jelas jadwalnya. Ia menanyakan kesesuaian anggaran dengan program Pemerintah. Ia bisa mempermasalahkan untuk Kemenhub sampai malam.

Fit and Proper Test Calon Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan — Komisi 9 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum dengan Calon Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan Atas Nama Ribawati

Alex menanyakan ada berapa Direktur BPJS Ketenagakerjaan. Alex juga menanyakan pengertian dari reksadana dan obligasi.

Fit and Proper Test Calon Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan — Komisi 9 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum dengan Calon Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan Atas Nama Mohammad Joesoef

Alex menanyakan apakah visi dan misi dibuat sendiri. Jika dibuat sendiri, menurut Alex ada yang tidak dikuasai materinya. Alex juga menanyakan terkait isi dari teknologi informasi. Alex mengira hal ini tidak sesuai dengan pemikirannya.

Penanganan Peredaran Vaksin Palsu — Komisi 9 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Kesehatan RI, Plt. Kepala Badan Pemeriksa Obat dan Makanan (BPOM), Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI), dan Biofarma

Alex mengatakan bahwa kasus vaksin palsu pernah terjadi di tahun 2008. Ia menyarankan kepada Pemerintah untuk membuat peraturan mengenai perusahaan mana saja yang diperbolehkan mengeluarkan vaksin karena dengan adanya kasus vaksin palsu ini seharusnya ada penegakan hukum. Alex mencontohkan pada tahun 2013 yang lalu sanksi untuk kasus vaksin palsu hanya dikenakan denda sebesar Rp1.000.000. Dengan sanksi yang ringan tersebut, Alex menjadi curiga bahwa anaknya selama ini mendapatkan vaksin yang asli atau tidak. Menurut Alex, vaksin itu menyangkut generasi bangsa di masa mendatang. Oleh karena itu, ini menjadi sebuah kasus yang sangat serius. Alex juga memberikan perumpamaan, jika dirinya yang mendapat vaksin palsu, maka sudah dapat dikatakan kebal. Namun, akan muncul masalah jika yang mendapatkan vaksin palsu adalah orang yang tidak kebal. Terakhir, Alex mempertanyakan upaya dalam merumuskan sanksi yang serius dan tegas untuk menangani kasus vaksin palsu. 

Pengesahan Jadwal dan Pembentukan Panitia Kerja (Panja) Rancangan Anggaran Pemasukan dan Belanja Negara (R-APBN) Tahun 2017 — Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Keuangan, Kepala Bappenas, dan Gubernur Bank Indonesia

Alex meminta penegasan Menteri Keuangan bahwa penundaan anggaran tidak berlaku bagi belanja modal.

Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2017 — Komisi 5 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI

Alex menyoroti terkait permasalahan pariwisata, menurutnya hanya Bali yang dikenal oleh dunia, bukan Indonesia. Ia mengapresiasi Pemerintah dalam menciptakan destinasi-destinasi wisata baru di Indonesia. Alex mengatakan bahwa sumber daya air di Bali sangat terbatas. Dengan banyaknya orang yang pergi ke Bali, bukan tidak mungkin akan terjadi eksploitasi sumber daya air tanah. Alex menyarankan perlunya revitalisasi untuk penggunaan air tanah yang berlebihan di Bali.

Pengambilan Keputusan terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Pemilihan Umum (RUU Pemilu) — Rapat Paripurna DPR RI

Alex mengatakan F-PDIP meminta segera dilakukan voting terkait isu-isu krusial dalam RUU Pemilu dan diputuskan.

Evaluasi Pelaksanaan APBN TA 2017 Semester I, Rincian Program Ditjen Bina Marga dalam RAPBN TA 2018, dan Rincian Program Ditjen Bina Marga dalam RAPBN-P TA 2017 — Komisi 5 DPR RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dirjen Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Alex mengatakan Kab Mentawai adalah daerah tertinggal dan terindah karena memiliki ombak terindah di dunia, Mentawai sudah 2x diterpa tsunami. Alex meminta Mentawai masuk program strategis Ditjen Bina Marga tahun 2018.

Kebijakan Penyesuaian Pengelolaan Anggaran dan Penyesuaian Rincian Alokasi Anggaran sesuai dengan Hasil Pembahasan Belanja K/L dalam RAPBN Tahun 2017 di Banggar DPR-RI — Komisi 5 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Sekjen, Dirjen Perhubungan Darat, Dirjen Perhubungan Laut, Plh. Dirjen Perhubungan Udara, Dirjen Perkeretaapian, dan BPSDM Perhubungan Kementerian Perhubungan RI

Alex mengatakan bahwa penyusunan anggaran sudah ada Instruksi Presiden yang menjadi money follow program. Ia melihat bahwa usulan perencanaan dari Kemenhub RI basisnya berbeda-beda. Ia berkomentar bahwa Ditjen Perhubungan Laut memiliki basis, tetapi tidak ada lokus dan tidak ada sandingannya. Ia juga meminta Dirjen Perhubungan Darat untuk menjelaskan tunjangan tenaga kinerja yang dinaikan sehubungan dengan pemotongan anggaran di Kemenhub RI. 

Persiapan Penyediaan Sarana dan Prasarana Transportasi dalam rangka Penanganan Arus Mudik Lebaran Tahun 2017 — Komisi 5 DPR RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Perhubungan dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Korps Lalu Lintas Polri, Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG), serta Badan Search and Rescue Nasional (Basarnas)

Alex mengatakan tidak ada upaya paksa dari pemerintah terkait pemudik dengan sepeda motor.

RAPBN 2017 – Komisi 5 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dirjen Perhubungan Udara Kemenhub

Alex mengatakan satu-satunya akses jika terjadinya gempa/tsgunami jika memberikan bantuan hanya bisa melalui udara. Jika kita membangun bandara di 3 pulau Mentawai tidak akan sia-sia karena disananya Hawainya Indonesia, sehingga untuk dipertimbangkan kembali pembangunan bandara
di 3 pulau Mentawai.

Evaluasi Rencana Kerja dan APBN 2016 — Komisi 5 DPR-RI Rapat Kerja dengan Kementerian Perhubungan RI

Alex berharap Undang-Undang MD3 Tahun 2007 ditetapkan di rapat paripurna mengenai evaluasi APBN Tahun 2016.

Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Semester I Tahun 2017 dan Evaluasi Pelaksanaan APBN TA 2017 — Komisi 5 DPR RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepala Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG), Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas), dan Kepala Badan Pengembangan Wilayah Surabaya-Madura (BPWS)

Alex mengusulkan Komisi 5 membicarakan kebutuhan BMKG dengan Menteri Perhubungan.

Tindaklanjut Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Semester I Tahun 2017 dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2017 — Komisi 5 DPR RI Rapat Kerja dengan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Alex mengatakan capaian APBN tahun 2017 adalah Rp106,25 triliun, sementara terhitung dalam paparan hanya Rp103,68 triliun. Terlihat ada ketidaksesuaian antara paparan dan nota keuangan, Alex meminta Menhub menyampaikan data yang lengkap, seperti target jalan yang belum tercapai agar bisa dijadikan pembanding.  

Permasalahan Transportasi Online dan Permohonan Revisi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan — Komisi 5 DPR-RI Audiensi dengan Forum Peduli Transportasi Online (FPTO) dan Perkumpulan Pengemudi Transportasi dan Jasa Daring Indonesia (PPTJDI)

Alex hanya meminta konfirmasi terkait adanya pemberitaan bahwa Pemerintah dengan pihak aplikator telah mengadakan pertemuan dan dari hasil pertemuan tersebut beredar kabar bahwa Gojek dan Grab akan melakukan peningkatan tarif.

Persiapan Arus Mudik Lebaran Tahun 2018 — Komisi 5 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Perhubungan, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, BMKG, Basarnas dan Korlantas Polri

Alex Indra Lukman menjelaskan bahwa ia memohon Kementerian Perhubungan untuk meningkatkan koordinasi mengenai tingkat puncak arus mudik. Dengan meningkatkan koordinasi, lebih mematangkan persiapan dari kerja keras selama bulan puasa ini. Mohon menjadi perhatian Menteri Perhubungan sebagai koordinator. Kami hanya bisa berdoa dan berharap semoga Allah SWT melimpahkan kesehatan terhadap saudara semuanya.

Evaluasi Pelaksanaan APBN Tahun 2018 sampai dengan Bulan Mei 2018 – Komisi 5 DPR RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dirjen Perhubungan Laut dan Dirjen Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan

Alex meminta penjelasan mengenai kenaikan penggunaan transportasi udara sebesar 9% tetapi PNBP dan BLU mengalami penurunan. Mengenai penyelesaian pembangunan kapal perintis bahwa pada tahun 2018 telah diselesaikan sebanyak 66 unit dan secara stimultan akan diselesaikan 103 unit. Alex mengatakan bahwa di dapil ada beberapa kapal untuk tingkat keamanannya kurang diperhatikan.

Penyerahan Hasil Kunjungan Kerja Komisi 5 DPR RI Pada Masa Persidangan 1 s/d Persidangan III Tahun Sidang 2017-2018 dan Tindak Lanjut Penyelesaian Laporan Hasil Pemeriksaan BPK Semester I Tahun 2017 — Komisi 5 DPR RI Rapat Kerja dengan Menteri Perhubungan

Alex mengatakan pemerintahan Jokowi-JK berhasil, bandara penuh dan penduduk bisa membeli kendaraan. Alex mengatakan pelayanan perhubungan harus dilakukan pengawasan dan evaluasi, jangan karena pengguna banyak maka fasilitas seenaknya saja. Alex berharap pemerintah hadir dalam pelayanan kepada masyarakat, solusi ganjil genap bukan solusi permanen, tol yang harusnya bebas hambatan sudah macet, pengguna membayar tetapi macet, konsekuensi logisnya seharusnya tidak bayar. Jadi singkronisasi peraturan perlu dilakukan agar tidak merugikan masyarakat. Alex mengatakan Presiden Jokowi concern mengenai bongkar muat untuk dipercepat, tapi apakah waktu distribusi darat sudah diperhitungkan. Alex meminta jawaban tertulis terkait proyek-proyek Kemenhub yang dikerjakan BUMN, ini berhubungan dengan arahan Presiden untuk menyerahkan proyek kepada pihak swasta.

Penetapan Postur Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun 2019 — Badan Anggaran DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Keuangan

Alex menyampaikan bahwa kekurangan anggaran BMKG dan Basarnas sebesar Rp3,7 triliun, ini penting dalam rangka persiapan bencana yang susul-menyusul.

Pembahasan Rincian Anggaran dan Program Masing-Masing Unit Eselon I dalam RAPBN TA 2019 — Komisi 5 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dirjen Penyediaan Perumahan dan Dirjen Pembiayaan Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Alex mengatakan dapil Sumatera Barat 1 membutuhkan rusun untuk SLB.

Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA K/L) Kementerian Perhubungan dalam Nota Keuangan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun Anggaran 2019 — Komisi 5 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Perhubungan

Alex mengapresiasi PNBP tahun 2019 sebesar Rp1,88 triliun, mengapa BLU menurun ketika PNBP meningkat.

Pemberlakuan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 88 Tahun 2014 dan Nomor 104 Tahun 2017, dan lain-lain — Komisi 5 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Perhubungan (Menhub)

Alex mengatakan transportasi merupakan hajat hidup orang banyak yang menjadi latar belakang pembentukan BUMN di seluruh transportasi yang ada. Ia meminta contoh Kementerian yang bisa mengatur subsidi. Menurutnya, Kemenhub bisa memberi subsidi, menentukan harga, dan besar kewenangannya dapat digunakan agar rakyat tidak terbebani.

Temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, Evaluasi APBN 2018, dan Rekonstruksi Pasca Bencana — Komisi 5 DPR RI Rapat Kerja dengan Menteri Perhubungan RI, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI, serta Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RI

Alex mengatakan perlu ada peningkatan upah pendamping desa mengingat beban kerjanya semakin bertambah. Selanjutnya ia meminta adanya kebijakan khusus untuk Nagari di Sumatra Barat serta meminta tambahan jumlah pendamping desa di Kabupaten Mentawai. Ia juga meminta jawaban tertulis soal program keselamatan navigasi penerbangan dan bandara .

Panja Transfer Daerah dan Dana Desa - Banggar DPR RI Raker dengan Koordinator Panja Pemerintah

Alex mengatakan UU Badan Pengawasan Obat Makanan itu satu-satunya berhak. Pemerintah juga kalau dikasih ke Pemerintah Daerah, kemudian Alex menanyakan untuk landasan hukumnya seperti apa. Ini badan dibentuk karena punya tugas khusus. Terakhir, Alex menanyakan apakah kemudian penguatan aparatur itu didanai dana desa atau apa. Ini semua harus jelas soalnya.

ketika bicara arah kebijakan dan itu msk dlm peningkatan kompetensi misalnya peningkatan kompetensi tenaga pendamping, nah itu semua kan anggarannya dibiayai oleh Kemendes Pak, jd jgn sampe kita bikin tumpang tindih semua dong. Tolong jelaskan ke saya post market itu apa?

Pembicaraan Pendahuluan RAPBN TA 2020 dan RKP 2020 - Raker Banggar dengan Menteri Keuangan, Bappenas dan Gubernur Bank Indonesia

Alex bertanya dengan tema yang diusung, apakah yang dimaksud dengan pertumbuhan berkualitas. Alex berpendapat bahwa terkait pajak E-Commerce ini ada ketidakadilan, yang di pinggir jalan dikejar-kejar oleh Satpol PP, maka yang tidak di pinggir jalan di kejar-kejar oleh siapa.

Subsidi Energi, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Sumber Daya Alam Non Migas dan Kementerian/Lembaga, Deviden BUMN, Badan Layanan Umum (BLU), Defisit serta Pembayaran - Badan Anggaran DPR RI Rapat Kerja dengan Panja Pemerintah

Alex menanyakan jumlah KK yang membutuhkan subsidi LPG 3 kg karena ini penting untuk dijawab. Alex mengatakan sudah sepatutnya Pemerintah melakukan penghitungan ulang soal data penerima subsidi. Alex mengatakan penerima subsidi 900 VA pada 2017 mencapai 4 juta jiwa namun justru alami penambahan tahun ini, yang bukannya mengurangi kemiskinan tetapi memerosotkan APBN.

Latar Belakang

Alex Indra Lukman Tionghoa yang telah Muallaf. Ia menggantikan posisi Damayanti (yang terjerat kasus korupsi) di Komisi V pada bulan Agustus 2016. 

Pendidikan

- SD Agnes (1976 - 1983)
- SMP Frater (1983 - 1986)
- SMA Don Bosco (1986 – 1989)
- Pendidikan Tinggi FH Frankfurt Am Main (1990 – 1996)
- Pendidikan Tinggi FISIPOL Universitas Eka Sakti (2004 -2008)

Perjalanan Politik

- Anggota Balitbang DPW PDI-Perjuangan Sumbar (2000-2005)
- Sekretaris DPW PDI-Perjuangan Sumbar (2005-2010)
- Ketua DPW PDI-Perjuangan Sumbar (2010-2015)

Visi & Misi

Belum Ada

Program Kerja

Belum Ada

Sikap Politik

belum ada

Tanggapan

Transfer Daerah dan Dana Desa dalam Rangka Pembicaraan TK.I/Pembahasan RUU Tentang APBN TA. 2019

18 Oktober 2018 - Raker Banggar dengan Pemerintah, Alex menambahkan karena merujuk pada UUMD3, maka kita harus menerima bahan H-2 jadi persoalannya itu kita sekarang ikut membaca juga. [sumber] 

Pembahasan Belanja Pemerintah Pusat dalam RUU APBN 2019

18 Oktober 2018 - Pada Rapat Panja Banggar dengan Panja Pemerintah, Alex berpendapat, niat yang sangat mulia beri beasiswa 471rb untuk Bidik Misi. Beasiswa LPDP juga jumlahnya banyak. Alex menyatakan tujuan memberi beasiswa agar menjadi SDM yang bisa diandalkan. Alex menyatakan berbicara atas nama anggota Banggar, soal pendidikan, disini, Alex membaca langkah-langkah dan niat yang luar biasa mulia seperti beasiswa Bidik Misi, tetapi niat yang mulia ini harus didukung prasarana yang memadai, menurut Alex, contohnya seperti perpustakaan. Alex juga memohon untuk mempermudah universitas yang sudah siap membangun perpustakaan. Alex berpendapat, di Sumatera Barat dikenal sebagai industri otak,tetapi tidak punya perpustakaan modern. Alex juga meminta tolong kepada pemerintah karena ini harus ada uluran tangan dari pemerintah. Menurut Alex, kalau adanya Perpustakaan yang modern membantu tingkat baca buku mahasiswa dapat meningkat sehingga mahasiswa tidak hanya punya hobi membaca hoax saja. Selain tentang perpustakaan, Alex juga mempertanyakan tentang pengadaan obat dalam kontrak jangka Panjang di e-katalog. Alex mempertanyakan apakah Ibu/Bapak tahu bahan baku obat import. Berhubungan dengan mitigasi resiko bencana, Alex setuju. Alex menganggap mengurangi ancaman bukan bencana tiba kita perbaiki. Alex berpendapat, ini ditulis pembiayaan mitigasi risiko. Alex mengatakan pemerintah punya institusi BMKG untuk beri peringatan dini bencana,tetapi, kita tidak lihat keberpihakan untuk BMKG dan Basarnas.  Alex berpendapat, bahwa yang ditulis dipemaparan itu paska bencana bukan mitigasi bencana. Alex tidak melihat ada hal yang dilakukan untuk mengurangi dampak bencana itu. Ada pemanfaatan belanja mendesak Rp84,50T,Alex yakin Polri akan memanfaatkan untk melindungi segenap tumpah darah. Alex berpendapat, itulah mengapa DPR meminta pembangunan gedung baru karena menurutnya ini adalah lembaga tinggi negara yang akan menjadi bahan olok-olok, karena bicara melindungi rakyat padahal melindungi gedung sendiri saja tidak bisa. Alex mengatakan, untuk Polri ada pemanfaatan belanja mendesak, tentu dipastikan bahwa Polri akan memanfaatkan anggaran ini untuk melindungi segenap tumpah darah Indonesia. Alex memohon kiranya kemudian kita yang ada diruangan ini bisa melindungi diri sendiri. Selain itu, Alex berpendapat tentang aturan ganjil genap yang menurutnya aturan ini diskriminatif. Menurut Alex, kita pindah ke Kalimantan, biarlah kita menjadi pelopor, dari pada disini kita di teror. Alex mengatakan jika dirinya mengalami langsung gempa Padang 2009 dan gempa Tsunami Mentawai 2010. Saat itu menurutnya penting sekali deteksi dini gempa walau gempa tidak pernah bisa kita ramalkan. Alex menyatakan butuh ketegasan soal BMKG terkait tambahan anggarannya agar bisa berikan jawaban pasti. [sumber] 

Pembahasan Rincian Program untuk Fungsi dan Program dalam Nota Keuangan RAPBN TA 2019 

16 Oktober 2018 - Pada RDP Komisi 5 dengan Sestama BMKG, Sestama Basarnas dan BPWS, Alex mengatakan kepada Sestama BMKG untuk dijelaskan karena pada rapat 5 September 2018 kekurangan BMKG Rp1 triliun sekian sekarang yang bapak butuhkan belanja modal sebesar Rp811M, itu kalau ditotal hanya Rp970,2M. [sumber] 

Kebijakan Belanja Pemerintah Pusat dalam RAPBN tahun 2019

4 Juli 2018 - Pada Raker Banggar dengan Koor Panja Belanja, Alex menyampaikan angka proyek bendungan saja angkanya beda di pemaparan, bagaimanajika dihitung data pertanian, Alex meminta agar ke depan bisa bicara angka (data) yang komprehensif dan terstruktur. [sumber] 

Evaluasi Sarpras Transportasi Pada Natal 2017 dan Tahun Baru 2018

18 Januari 2018 - Dalam Raker dengan Menteri Perhubungan, Menteri PUPR, Kepala BMKG dan Kepala Basarnas Alex menyarankan agar maskapai tidak bertindak semaunya agar kualitas pelayanan setara dengan apa yang diiklankan. Alex juga menyarankan agar BMKG juga harus bisa memberikan informasi kepada para petani kita terkait dengan banyaknya petani yang masih konvensional, contoh kasus yaitu di Mentawai sering dideteksi tsunami dan gempa. Alex menyarankan hendaknya alat deteksi tsunami diperiksa, dirawat, dan disediakan secara maksimal. Terkait jalanan, Alex meminta Korlantas untuk bahu jalan diberikan toleransi ketika macet dan jangan ditilang. [sumber]

Evaluasi Kinerja Kementerian Kesehatan

19 April 2016 - Menurut Alex, pelayanan di rumah sakit itu amburadul dan dokter yang sudah kuliah di luar negeri dan mau bekerja di Indonesia diharuskan belajar lagi selama dua tahun, seharusnya tidak usah karena Indonesia juga butuh SDM. Alex menyatakan penghasilan tambahan dari bisnis rumah sakit ini tetapi pelayanannya sama saja.  [sumber]

Evaluasi Kasus Malpraktek RS Siloam Karawaci

30 Maret 2015 - Alex fokus kepada stiker obat. Alex mempertanyakan kemungkinan masyarakat awam untuk merubah-rubah stiker obat. Karena menurut Alex apabila kalau kemasan obat tidak sempurna rapat maka akan merusak ampul dan kandungan obatnya.  [sumber]