PDI Perjuangan - Sumatera Barat II

Komisi VIII - Agama, Sosial, dan Perempuan dan Anak

Sikap Terhadap RUU

Tanggapan

Pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Tahun 2016 — Komisi 8 DPR RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)

Agus Susanto menanyakan berapa luasan yang terbakar dan pengeluaran dari masing-masing Pemda. Ia menegaskan selama ini DPR RI tidak memanggil perusahaan yang terduga melakukan pembakaran.

Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA K/L) Tahun 2016 — Komisi 8 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Agus menjelaskan anggran ini hanya kamuflase tetapi tidak nyata mohon untuk direalisasikan untuk ke depannya kuatkan ekonomi keluarga agar tidak terjadi kekerasan-kekerasan lagi. Kami mengharapkan RKA K/L diukur saja yang bisa direalisasikan bukan hanya teori belaka.

Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 2016 — Panitia Kerja (Panja) BPIH Komisi 8 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Direktur Utama PT. Pertamina, Direktur Utama PT. Angkasa Pura I, dan Direktur Utama PT. Angkasa Pura II

Agus menanyakan pengaruh harga jika pembelian avtur disubsidi. Ia juga menanyakan avtur termasuk alasan ditariknya biaya subsidi Pemerintah atau bukan.

Fit and Proper Test Calon Pengarah BNPB — Komisi 8 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Harry Indrajit, Sudibyakto, Bambang Munadjat, dan Didik Eko

Agus menjelaskan persoalan yang ada dengan konsep tak ada yang sinkron apa obsesi dalam unsur pengarah BNPB sebagai rakyat belum puas dalam penanggulangan bencana dan apa kiat dalam pelaksanaan penanggulangan bencana.

Evaluasi Pelaksanaan Haji Tahun 2015 — Komisi 8 DPR RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Agama, Sekjen Kemeterian Kesehatan, dan Dirjen Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan

Agus Susanto mempertanyakan kenapa lobi Pemerintah Indonesia lemah di hadapan Pemerintah Saudi. Sebagai contoh Maktab di mina lebih dekat warga Malaysia dan jamaah Indonesia ada yang jaraknya mencapai 5 km. Selanjutnya, Agus Susanto mengharapkan petugas haji dari TNI jangan lagi dari Kemenag.

Evaluasi Laporan Keuangan Haji Tahun 1435 H/2014 M dan 1436 H/2015 serta Pembentukan Panitia Kerja Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) — Komisi 8 DPR RI Rapat Kerja dengan Menteri Agama

Agus mengatakan danahaji merupakan uang rakyat tapi dipakai semena-mena oleh Kementerian Agama. Agus menyampaikan bahwa F-PDIP menyetujui dibentuknya Panja untuk menelusuri penggunaan uang haji. Agus berpendapat biaya haji terlalu mahal dan tidak sesuai dengan fasilitas yang diberikan, hal ini seolah uang negara mensubsidi orang kaya untuk naik haji.

Evaluasi Kinerja — Komisi 8 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Ketua Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) dan Wakil Ketua Badan Wakaf Indonesia (BWI)

Agus mengaku sedikit kecewa terhadap presentasi yang dipaparkan oleh Baznas. Penyebab kekecewaannya yaitu dari 71 unit pengumpulan zakat, namun yang terealisasi hanya 13. Menurutnya, jika dibandingkan dengan Bazda, Baznas Pusat terkesan kurang menghargai proposal. Ia pun  menuturkan jika Baznas hanya mengatasi zakat di Jabodetabek saja, sehingga lebih baik nama Baznas diganti menjadi Bazjabodetabek. Agus berpendapat kinerja Baznas sangat mengecewakan. Begitu juga laporan tingkat nasional yang menurutnya tidak jelas. Ia pun bertanya alasan proposal yang ditujukan untuk pemerataan secara nasional tidak diterima, justru hanya Jabodetabek saja yang diterima. Terakhir, Agus menilai jika Baznas sudah lalai, karena tidak memperhatikan daerah. Padahal, semua daerah mempunyai hak yang sama.

Peningkatan Pelayanan Kesehatan Haji — Komisi 8 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat dengan Sekretaris Jenderal Kesehatan Haji Kementerian Kesehatan

Agus mengatakan bahwa hampir 700 Miliar untuk anggaran kesehatan 2016. Agus mempertanyakan apakah sudah diseimbangkan rasio jemaah dengan tenaga kesehatan. Agus melihat jemaah Indonesia banyak yang lansia dan harus bergabung denga jutaan orang dan ini seperti sedang berperang.

Pembahasan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun 2017 — Komisi 8 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dirjen Bimbingan Masyarakat (Bimas) Kristen, Dirjen Bimbingan Masyarakat (Bimas) Katolik, Dirjen Bimbingan Masyarakat (Bimas) Hindu, dan Dirjen Bimbingan Masyarakat (Bimas) Buddha Kementerian Agama RI

Agus menanyakan perbedaan antara Gereja Katedral, Kapel, dan lain-lain. Ia juga bertanya alasan Kabupaten Pasaman tidak ada data gereja.

Hasil Laporan Badan Pemeriksa Keuangan dan Evaluasi APBN 2015 — Komisi 8 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat dengan Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama

Agus menegaskan bahwa rakyat sebenarnya tertipu dengan penyelenggaraan haji dan Fraksi PDIP tidak mengapresiasi penyelenggaraan haji 2015. Agus meminta harus ada evaluasi untuk penyelenggaran haji 2015 dan hasil dari rapat harus ditindaklanjuti.

Pendahuluan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2017, Evaluasi APBN 2016 dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) — Komisi 8 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Agama

Agus menjelaskan bahwa kalau menunggu Kemenkeu, harapan guru tidak ada itu dan ekonomi kita sedang merosot.

RAPBNP Tahun 2016 Kementerian Agama - Raker Komisi 8 dengan Menteri Agama

Agus ingin kejelasan apakah akan dilanjutkan Asrama Haji di Padang, sebab Agus tidak melihat di kesimpulan ada penyelesaian Asrama Haji Padang. Agus juga tidak melihat Kemenag ada niat menyelesaikan permasalahan impasing.

Pembicaraan Pendahuluan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun 2017 — Komisi 8 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PP-PA) dan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)

Agus menyinggung motto HUT Kemerdekaan Indonesia yang ke-71, yaitu Kerja Nyata. Menurutnya, Menteri PP-PA hanya kerja khayalan, bukan lagi kerja nyata. Kerja nyata itu bukan sekadar teori. Terkait hal tersebut, Agus menyarankan kepada Menteri PP-PA agar dapat menginovasikan seorang ibu dalam keluarga, dimana perempuan berdaya ekonomi. Ia mengimbau agar Kementerian PP-PA untuk bekerja secara praktik, bukan hanya teori.

Pembahasan Rancangan dan Kerja dan Anggaran (RKA) Direktorat Jenderal Pendidikan Islam (Dirjen Pendis) Kementerian Agama Tahun 2017 — Komisi 8 DPR RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Direktorat Jenderal Pendidikan Islam (Dirjen Pendis) Kementerian Agama

Agus Susanto mengatakan pendidikan itu kewajiban negara jadi harus bisa membantu.

Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga dalam Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan Tahun Anggaran 2017 — Komisi 8 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Agama Republik Indonesia

Agus sepakat di tanggal 27 sepetember 2016 akan membangun asrama haji di Padang Pariaman untuk kebutuhan penyelenggaran haji jangka panjang. Agus menanyakan mengapa masih sedikit masyarakat pertolongan dan dipotong 20%.

Pembahasan terkait Daerah Otonom Baru (DOB) dan KTP Elektronik — Komisi 2 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) serta Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri RI

Agus mengatakan bahwa di dapilnya terdiri dari 8 (delapan) kabupaten dan ia tinggal di daerah tertinggal yang ada di dapilnya, sehingga jika ada isu pemekaran di dapilnya, hal itu menandakan peningkatan dan dapat menambah lowongan pekerjaan serta pelayanan dari Pemerintah yang lebih baik. Agus juga mengatakan bahwa terdapat ribuan patok digeser dan hal ini terjadi di tanah kelahiran neneknya di Sumatera Barat, namun sekarang patoknya itu sudah masuk Sumatera Utara, untuk itu Agus mengharapkan agar diberikan tim untuk menyelidiki hal tersebut untuk mencegah terjadinya kejadian berdarah-darah di sana. Ia juga mengimbau agar permasalahan KTP Elektronik sebaiknya diserahkan saja pada daerah dan jangan di take over oleh Pusat. Terakhir, Agus menegaskan bahwa pemekaran harus tetap dilanjutkan sebab menurut pandangannya hal tersebut sangat baik.

Masukan terkait Rancangan Undang-undang Pendapatan Asli Daerah (RUU PAD) — Komisi 2 DPR RI Rapat Dengar Pendapat Umum dengan Direktur Eksekutif Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD), Dosen Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Mandala Indonesia (STIAMI)/Mantan Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah Kementerian Keuangan RI, serta Pakar Hukum Administrasi Negara UI

Agus mengatakan RUU PAD ini menambah pungutan asli daerah dan masih banyak masalah seperti tidak transparannya sumber keuangan sehingga perlu ada pengkajian ulang.

Pagu Anggaran dan Rencana Kegiatan dan Anggaran Kementerian/Lembaga Tahun Anggaran 2019 — Komisi 2 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Agraria dan Tata Ruang Republik Indonesia

Agus melihat bahwa tidak ada yang dianggarkan untuk BPN yang ada di Sumatera Barat untuk melakukan pengukuran ulang, sedangkan semua sudah menjanjikan hal tersebut kepada masyarakat.

Implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 — Komisi 2 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Kementerian Dalam Negeri dan Forum Wakil Kepala Daerah Indonesia

Agus mengingatkan bahwa tidak semua Bupati dan wakilnya berbentrokan, ada juga Bupati dan wakilnya yang mampu menjalin koordinasi dengan baik. Oleh sebab itu, komunikasi memang menjadi hal penting yang harus diutamakan. Agus juga mengatakan bahwa ketika kepentingan seorang Bupati dan wakilnya sudah berbeda, maka terjadilah kebentorkan, siapapun dijadikan lawan untuk mendapatkan kekuasaan. Agus setuju untuk memperbaiki UU No 23 Tahun 2014 agar pembagian kewenangan antara Bupati dan wakilnya jelas, sehingga kedepannya tidak terjadi lagi bentrokan-bentrokan seperti ini.

Masukan terhadap RUU Pertanahan – Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi 2 dengan Panja Pemerintah, GAPKI, dan PTPN Holding.

Alangkah baiknya jika masukan dalam UU Agraria diberikan batasan-batasan. Banyak HGU yang diberikan kepada masyarakat sampe berpuluh-puluh tahun, tetapi mereka tidak pernah memanfaatkan lahan tersebut dengan baik, sementara banyak masyarakat yang membutuhkan lahan tersebut untuk menyambung hidup. Seharusnya hal ini bisa diperhatikan. Perusahaan harus melaporkan penggunaan tanahnya. Saya kira jangka waktu HGU yang diberikan di UUPA ini juga harus dikurangi.

Latar Belakang

Agus Susanto terpilih menjadi Anggota DPR-RI periode 2014-2019 dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) mewakili Dapil Sumatera Barat II setelah memperoleh 39,131 suara.  Agus adalah mantan Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat (2009-2014).  Agus adalah seorang pengusaha dan pemilik dari PT.Kayu Lapis Indonesia.  

Agus Susanto mengenali pertama kali dunia politik hampir dua puluh tahunan yang lalu di kota kelahirannya Ujung Gading pada masa orde baru. Saat itu di kota kelahirannya tersebut adalah basis sebuah partai yang identik dengan warga hijau, hampir disetiap orang kalau bukan Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau keluarganya pasti akan berorientasi politik partai tersebut.

Agus Susanto: “Walaupun partai saya tidak berjargon agama saya yakin saya bisa berbuat yang lebih baik untuk kemajuan agama saya, atau walaupun beroposisi dengan pemerintah saya yakin bisa ikut berpartisipasi dalam pembangunan."

Agus pertama kali terpilih menjadi wakil rakyat pada pemilu 2004 untuk DPRD Kabupaten Pasaman Barat.

Pada pemilu 2009 ia maju ke jenjang lebih tinggi, ini ditandai dengan terpilihnya Ia menjadi anggota DPRD Sumatera Barat.

Agus Susanto ditangkap Polisi dari Direktorat Tindak Pidana Tertentu (Dirtipiter) Bareskrim Mabes Polri di 2008 karena penggelapan uang senilai Rp.2.6 milyar milik rekan bisnisnya tertanggal 8 Maret 2006. (sumber)

Pendidikan

SD 01 Ujung Gading, Pasaman, Sumatera Barat
SMP 01 Ujung Gading, Pasaman, Sumatera Barat
SMA 01 Lembah Melintang, Ujung Gading, Pasaman, Sumatera Barat
S1, Universitas Eka Sakti (UNES), Padang, Sumatera Barat.

Perjalanan Politik

Simpatisan dan Kader PDI-Perjuangan Kabupaten Pasaman
Sekretaris Kecamatan PDI-Perjuangan Kecamatan Lembah Melintang Kab. Pasaman
Ketua Kecamatan PDI-Perjuangan Kecamatan Lembah Melintang, Kab Pasaman
Sekretaris Cabang PDI-Perjuangan Pasaman Barat.
Sekretaris DPD PDI-Perjuangan Provinsi Sumatera Barat.
Bendahara DPC PDIP Perjuangan Kab. Pasaman Barat
Sekretaris DPD PDIP Sumatera Barat
DPRD Kab. Pasaman Barat 2004-2009
DPRD Sumatera barat 2009-2014

Visi & Misi

1. berbuat untuk masyarakat dan membuktikan bahwa pilihan politiknya juga mampu berbuat yang lebih baik untuk masyarakat kehidupannya adalah milik rakyat, tidak hanya sebatas konstituen akan tetapi seluruh masyarakat Sumatera Barat.
2. Walaupun partai saya tidak berjargon agama saya yakin saya bisa berbuat yang lebih baik untuk kemajuan agama saya
3. Walaupun beroposisi dengan pemerintah saya yakin bisa ikut berpartisipasi dalam pembangunan. Ia tidak menghilangkan sikap kerakyatannya, karena menurutnya ia hanyalah orang yang di amanahkan untuk mewakili mereka (rakyat), oleh karena itu Agus tidak pernah canggung untuk berbaur dengan mereka, selalu meluangkan waktu untuk sekedar ngopi “maota kadai” sekaligus untuk menampung aspirasi masyarakat.

Program Kerja

Selalu memrioritaskan program-rogram pro rakyat ketika pembahasan RAPBD, karena menurut Agus target utama dari pembangunan nasional adalah masyarakat menengah bawah, Oleh karena itu merekalah yang paling pantas diperjuangkan. 

Agus: "Yang paling utama itu adalah petani dan nelayan karena bagaimana kita memajukan sebuah bangsa kalau petani dan nelayannya tidak sejahtera?"

Agus: "saya tetap memperjuangkan kesejahteraan PNS, Pedagang atau lintas profesi lainnya, akan tetapi saya berkeyakinan kesejahteraan bangsa ini di mulai dengan kesejahteraan petani karena merekalah yang paling mendominasi negeri ini, jadi kalau petani sejahtera maka sektor lainpun ikut sejahtera".

Sikap Politik

Perppu No.1 Tahun 2016 (Perppu Kebiri)

25 Juli 2016 - Agus meminta Pemerintah dapat meyakinkan DPR-RI bahwa hukuman kebiri dapat dilaksanakan di lapangan dan segera menentukan eksekutor hukuman kebiri.  [sumber]

Tanggapan

Anggaran Kementerian Sosial

20 Juni 2016 - Agus meminta dari Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial (Dirjen Linjamsos) penjelasan tentang indikator untuk PKH . Agus juga meminta penjelasan mengapa penganggaran yang dilakukan tidak proporsional dan tidak mengacu pada fakta di lapangan. Lalu, Agus meminta penjelasan Direktur Jenderal Penanganan Fakir Miskin (Dirjen PFM) terkait pemotongan anggarannya.  [sumber]

5 Februari 2015 - Susanto menyarankan agar pesawat terbang yang di charter oleh pemerintah untuk mengangkut rombongan haji pada trayek pulangnya digunakan untuk mengangkut Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang sakit di Saudi Arabia untuk pulang.  [sumber]

Evaluasi Sistem Manajemen Resiko Penanggulangan Bencana

Pada 15 April 2015 - Agus menilai penyaluran bantuan lebih esensi dibenahi total karena selama ini hasilnya disatu sisi menumpuk dan di sisi lain tidak kebagian.  [sumber]