PDI Perjuangan - Riau I

Komisi IV - Pertanian, Lingkungan Hidup, Kehutanan, dan Kelautan

Sikap Terhadap RUU

Pembahasan RUU Perkelapasawitan dengan Ir. Achmad Barani

Effendi Sianipar mengatakan kita harus membela petani kita sendiri, kita juga jangan sepotong-potong dalam membuat UU karena ada banyak kepentingan di dalamnya. Ia menambahkan kita harus berperan di mata internasional dan kami menaruh harapan banyak kepada komoditas sawit Indonesia di mata dunia.

Tanggapan

Pengambilan Keputusan Tingkat 2 RUU APBN 2017 — Paripurna 82 DPR-RI dengan Menteri Keuangan dan Badan Anggaran (Banggar)

Effendy menanyakan mengenao relevansi alokasi 20% untuk anggaran pendidikan. Ini mengikat. Ia mengatakan kebijakan fiskal oleh Pemerintah tidak ada lagi ruang melakukan dekresi yang strategis. Pemerintah dan DPR harus membuat terobosan jika anggaran terus defisit. Ia membahas TNI dan Polri yang tidak mendapatkan kenaikan anggaran 20%. Ia mengatakan untuk alokasi anggaran pendidikan, pendidikan adalah kewajiban orangtua. Seharusnya biaya pendidikan ditanggung orangtua tetapi sarana dan prasarana untuk pendidikan disiapkan Pemerintah. Ia mengatakan anggaran habis untuk pendidikan tetapi output tidak seimbang.

Penerapan Ketahanan Pangan di Daerah — Komisi 4 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Walikota Jakarta Barat, Walikota Bekasi, Dinas Sosial Bandung, Perwakilan Walikota Surabaya, Perwakilan Walikota Makassar, Kepala Badan Ketahanan Pangan (BKP) Kementan, dan Dirut Bulog

Effendy mengatakan di Bulog Riau tidak ada stok pangan dan Komisi 4 menginisiasikan 350 RPK, tapi supply tetap tersendat. Ia meminta khusus di Riau dipantau agar beras tetap ada di Riau. ia mengatakan harga beras di Riau Rp13.000 dan terkesan sengaja dimainkan RPK oleh Bulog atau kroninya. Ia meminta jaminan RPK agar tidak sia-sia.

Rencana Program Kerja PT KTM dalam Rangka Mendukung Program Swasembada Gula – Komisi 4 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dirut PT Kebun Tebu Mas (KTM)

Effendi mengatakan bahwa dampak yang ditimbulkan hujatan dari masyarakat, sehingga yang diharapkan dari pemaparan yang sudah disampaikan agar bisa sesuai dengan kenyataan di lapangan. Semestinya Dinas Lingkungan Hidup yang harus datang kesini, karena jika dari Dinas Pertanian maka akan terkesan positif karena mempermudah petani. Effendi mempertanyakan terkait dengan perizinan seperti apa, apakah sudah mengikuti tahapan yang ada dalam membuat pabrik.

Asuransi Pertanian dan Nelayan — Komisi 4 DPR RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dirjen Perikanan Budidaya dan Dirjen Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan, Dirjen Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian, dan Direktur Utama PT Asuransi Jasa Indonesia (Persero)

Effendy mengatakan asuransi pertanian dan nelayan kurang sosialisasi karena SKPD yang ada di daerah tidak mau tahu. Asuransi pertanian tidak masuk ke Riau padahal Riau banyak ternak. Effendy mengusulkan asuransi nelayan diperbanyak di Riau karena ada beberapa wilayah yang strategis. Effendy juga mengusulkan ada anggaran sosialisasi untuk asuransi nelayan dan peternak.  

Kebijakan Tata Kelola Air Nasional — Komisi 4 DPR RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dirjen Prasarana dan Sarana Kementerian Pertanian, Dirjen Pengendalian Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dan Dirjen Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Effendi mengatakan petani di Riau memerlukan pompa tapi pemerintah tidak memenuhinya. Selain itu, Riau pernah banjir hingga sepinggang, pernah ditinjau pemerintah tapi tidak ditindaklanjuti.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P), Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018, Penggunaan Cantrang, dan Hasil Tindak Lanjut Kunjungan Kerja ke Bali, Sulawesi Tengah serta Papua — Komisi 4 DPR RI Rapat Kerja dengan Menteri Kelautan dan Perikanan RI

Effendy menginginkan untuk berkoordinasi dengan pihak Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk mengawasi hasil perikanan dan membantu masyarakat bahagia sebab ketika MPR memberikan bantuan, mereka sangat senang sekali.

Penyesuaian RKA K/L dalam RAPBN Tahun 2019 — Komisi 1 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Lembaga Pertahanan Nasional (Lemhannas), Dewan Pertahanan Nasional (Wantannas), dan Badan Keamanan Laut (Bakamla)

Effendy mengatakan harusnya Bakamla bangkit ketika ada drama di KPK, Bakamla terlihat tidak percaya diri hanya karena ulah orang-orang yang rakus duniawi. Effendy menyampaikan bahwa anggaran Lemhannas hanya dipenuhi setengah yang artinya program pemantapan nilai-nilai kebangsaan kepada anggota DPR akan hilang. Effendy berpendapat bahwa program tersebut bagus jika dihilangkan karena tidak berpengaruh terhadap kinerja anggota DPR, titip absen dan korupsi masih berjalan terus. Effendy bertanya posisi Lemhannas dimata pemerintah seperti apa, apakah hanya untuk naik pangkat atau formalitas. Effendy mengatakan Bakamla harus bangkit, semoga 10 tahun kedepan Bakamla bisa menjadi National Post Guard, bisa keluar dari TNI dan berdiri sendiri.

Lima Pokok RKP (Rencana Kerja Pemerintah) 2019 dan lain-lain — Komisi 4 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK)

Effendy mengatakan bahwa ia dari Riau dan yang paling banyak masalah adalah tanah dan hutan. Ia juga mengatakan selalu membuat laporan tapi tidak ada balasan. Ia menampung aspirasi dari daerah dan meminta aspirasi yang ia bawa segera dibantu KLHK. Ia juga menyampaikan mengenai masalah limbah dimana banyak yang membuang limbah langsung di kali dan ia meminta hal tersebut dimonitoring.

Alokasi Anggaran Sesuai Hasil Badan Anggaran dan Program Kedepannya — Komisi 1 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Komunikasi dan Informatika, RRI, KPI, KIP, dan Dewan Pers

Effendi mengatakan kinerja KPI saat ini sudah cukup baik, kedepannya ia berharap KPI lebih bersifat independen dan tidak melakukan praktik KKN dengan media tv lainnya. Untuk Dewan Pers, ia melihat semakin kesini wartawan sudah semakin tertib dah hal tersebut menunjukan sesuatu yang baik. Ia menanyakan mengenai apa tidaknya wartawan yang pernah melakukan pelanggaran kode etik dan alasan pelanggaran kode etik wartawan tersebut tidak pernah diekspos, sedangkan yang diekspos adalah korbannya. Ia juga menanyakan Indonesia Leaks dalam sisi dewan pers serta mengenai whistle blower. Selain itu, ia juga menanyakan mengenai pengaturan persoalannya verifikasi konten online, dll. Ia menanyakan mengenai kewenangan verifikasi konten dan si pemberita adalah orang yang kredibel.

Ketersediaan Bahan Pangan Jelang Lebaran 2019 — Komisi 4 DPR RI Rapat Dengar Pendapat dengan Kementerian Pertanian RI, Kementerian Perdagangan RI dan Perum BULOG

Effendy meminta perhatian pada ketersediaan beras dan harga yang mahal, sebab banyak masyarakat mengeluhkan hal tersebut. Soal beras miskin (raskin), Effendy mengatakan ada permintaan untuk dikembalikan pada BULOG, namun hingga saat ini tidak ada realisasi dari pemerintah. Menurutnya, pemerintah harus merealisasikan BPNT kepada masyarakat.

Tindak Lanjut Hasil Keputusan mengenai Program 4.000 BTS, Satelit Satria, Umroh Digital, Program dari Dana USO, ST Multimedia Yogyakarta – Komisi 1 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Komunikasi dan Informatika

Effendi mengatakan bahwa ia berharap Kemenkominfo dapat memperjuangkan segala hal terkait digitalisasi yang disampaikan Presiden dalam debat. Ia juga mengatakan belum melihat startup yang ada mengambil peluang keterampilan yang bisa mendunia karena menurutnya saat ini peluang tersebut sudah diambil oleh para pekerja India.

RKP dan RKA K/L 2020 dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Triwulan 1 tahun 2019 – Komisi 4 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Pertanian

Effendy mengapresisi Kementerian Pertanian atas mendapatkan WTP selama 3 tahunn berturut-turut, karena hal ini dibantu oleh anggota Komisi 4 yang selalu mensosialisasikan program-program di Kementerian Pertanian. Effendy menyatakan bahwa untuk alat-alat pertanian di Riau sangat memuaskan walaupun semuanya belum bisa terjangkau. Effendi meminta agar membuat tim untuk megecek bahwa ada penyimpanan dari perkebunan yang memakai hutan karena banyak sekali informasi tentang hal ini.

Kebakaran Hutan dan Lahan - Komisi 4 DPR RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Pejabat Eselon I Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Kepala Badan Restorasi Gambut

Effendy sangat menyayangkan Pemerintah tidak serius menangani karhutla, Effendy meminta untuk jangan ada oknum yang bermain di bencana karhutla ini. Ia mengaku kecewa terhadap kinerja KLHK.

Pelaksanaan Kebijakan Pupuk Subsidi dan Ketersediaan Pupuk - Komisi 4 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dirjen PSP, Dirjen TP, KaBadan PPSDM Pertanian, KaBadan Litbang Pertanian, Dirut PT Pupuk Ind. HC, HIMBARA, dan Deputi II Bidang Pangan & Pertanian Kemenko Perekonomian RI

Effendy menjelaskan bahwa permasalahan sekarang adalah RDKK kita harus aktifkan Eselon 1 untuk mendorong dinas-dinas di daerah untuk membicarakan kartu tani. Ia kira permasalahan ini harus disederhanakan dan kartu tani harus dikaji dengan baik.

Klarifikasi Pemusnahan 20.000 Ton Beras – Komisi 4 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan BEM Fakultas Ilmu Pengetahuan Pangan Halal Universitas Djuanda

Effendi mengatakan bahwa sedang adanya proses terkait dengan pembentukan Badan Ketahanan Pangan Nasional dibawah Presiden, karena data-data yang belum baik sehingga akan adanya
perbaikan data-data tersebut.

Penyesuaian RKA K/L Tahun 2020- Raker Komisi 4 dengan Menteri Pertanian dan Menteri LHK

Effendy mengatakan keadaan di Riau saat ini sudah sangat darurat, keselamatan masyarakat terancam, dan kebakaran yang bukan pertama kali. Effendy meminta KLHK dapat melakukan tindakan pencegahan dengan koordinasi bersama lurah dan Kepala desa untuk melakukan sosialisasi terkait tindakan menyelamatkan hutan.

Latar Belakang

Salah satu cara yang paling tepat untuk dapat meningkatkan ekonomi keluarga adalah dengan membangun ekonomi kerakyatan. Misalnya, membangun ketrampilan rakyat dengan melakukan berbagai pelatihan yang berbais kerakyatan, seperti pelatihan pertanian, pelatihan budidaya ternak, pelatihan pangan dan pelatihan lainnya.

“Yang pasti, pembangunan ekonomi rakyat harus diperjuangkan karena selain mampu menopang dan meningkatkan perekonomian keluarga, juga tahan menghadapi krisis ekonomi,” tutur Effendi Sianipar, suami dari Dra Linda Pangaribuan.

Effendi Sianipar memiliki empat anak (dua laki dan dua perempuan). Anak pertamanya, Eveline br Sianipar.SH lulusan Universitas Trisakti DKI Jakarta dan telah menikah dengan Raymon Hutabarat ST yang kini bekerja di Kejaksaan Jakarta Barat. Anak kedua, Katherina br Sianipar. SE lulusan dari Universitas Atma Jaya DKI Jakarta dan telah bekerja disebuah perusahaan swasta di DKI Jakarta. Anak ketiga, Edwin Sianipar masih kuliah di Universitas Padjadjaran Bandung (UNPAD Bandung) dan si bungsu anak keempat, Batara masih duduk di bangku SMA.

Effendi Sianipar terpilih sebagai anggota DPR RI Periode 2019-2024 setelah memperoleh 75.818 suara melalui Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P). Pada masa kerjanya di periode 2019-2024.

Pendidikan

SDN 04 TEBING TINGGI DELI-SUMUT 1969
SMPN II TEBING TINGGI DELI-SUMUT 1972
STM HKBP-PEMATANG SIANTAR 1977
ATN/STTN FAK. TEKNIK SIPIL- JAKARTA 1985
UNIVERSITAS DARMA AGUNG TEKNIK SIPIL-MEDAN 1991

Perjalanan Politik

Ketua BPEK (Badan Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan) DPP PDI Perjuangan
SEKJEN DPN ASPANJI 2000-2004
WAKIL KETUA LPJK DKI JAKARTA 2000-2004
KETUA UMUM BPD GAPENSI DKI JAKARTA
DEWAN PERTIMBANGAN KAMAR DAGANG DAN INDUSTRI DKI JAKARTA 1993-1998
KETUA PA PD ALUMNI GMNI DKI JAKARTA

Visi Misi

Membangun home industri dengan memiliki keterampilan khusus akan sangat cepat dapat meningkatkan perekonomian keluarga.
Pembangunan ekonomi rakyat harus diperjuangkan karena selain mampu menopang dan meningkatkan perekonomian keluarga, juga tahan menghadapi krisis ekonomi,

Program Kerja

Sebagai wujud kepedulian dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Riau, saya akan fokus dalam membangun ekonomi kerakyatan di Riau.Akan mengajak para pakar ekonomi dan para pakar lainnya untuk mengusulkan skema ekonomi kerakyatan yang tepat di Riau.

Memotivasi warga untuk melakukan pembangunan ekonomi yang pro rakyat dan berperan serta aktif dalam pembangunan ekonomi rakyat di sekitarnya.

Mendorong pelatihan-pelatihan keterampilan khusus sebagai awal pemahaman teknologi yang ada sekarang ini guna mentransformasi dan meningkatkan perekonomian rakyat.

Membangun kemampuan pengolahan hasil pertanian terutama singkong yang banyak ditanam masyarakat. Kripik singkong juga nilai ekonominya lebih tinggi bisa dikemas dengan baik dan menarik sehingga menarik konsumen.

Meningkatkan keterampilan memasarkan produk untuk menaikkan daya saing berbagai produk di pasaran.

Sikap Politik

RUU Pilkada (2014)

Menolak UU Pilkada dengan pasal inti bahwa Kepala Daerah dipilih oleh DPRD, karena bersikap mendukung pilkada langsung oleh rakyat

UU MD3 (2014)

Menolak revisi UU MD3

Paripurna Voting Paket Pimpinan DPR 2014-2019

Menolak ambil bagian sebagai anggota DPR yang menyetujui paket pimpinan DPR 2014-2019 (dengan Ketua DPR 2014-2019 terpilih Setya Novanto). Bagian dari pelaku walkout atas proses voting paket pimpinan DPR 2014-2019