PDI Perjuangan - Riau II

Komisi XI - Keuangan, Perencanaan Pembangunan Nasional, Moneter, dan Sektor Jasa Keuangan

Sikap Terhadap RUU

Tanggapan

Pembahasan terkait Dana Bagi Hasil (DBH) - Rapat Kerja dengan Menteri Keuangan RI

Marsiaman menyampaikan Ini memang bicara khas dapil masing-masing, karena dapil saya hampir seluruhnya ditanami sawit. Marsiaman mengatakan selama ini tidak berani menjawab karena proses ini lama. Di sini setelah penjelasan ini dari 2 menjadi 3 batas minimal. Lebih cepat lebih bagus, dengan data ini kita sambut baik. Ada usul agar syarat tersalurnya DBH ini pemda ini tak sama pemahamannya. Untuk sanksinya urusan nanti, berharap ini terlaksana dalam waktu yang dijanjikan. Lanjutnya, Marsiaman mengatakan tidak akan ribut persoalan DBH seperti Bupati Meranti, jadi akhirnya kami sampaikan terimakasih dan ini pelaksanaannya kita lihat untuk dibahas tahun depan yang menjadi pegangan minimum 3 triliun.

Persiapan Pengamanan Pilkada Tahun 2015 — Komisi 3 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Kapolri

Marsiaman menjelaskan banyak desa yang masih tidak memiliki pos polisi padahal merupakan desa yang mampu di Riau ada kasus tahun 2013 perampokan dan pembunuhan ini sudah tertangkap.

Evaluasi Kinerja — Komisi 3 DPR-RI Rapat Kerja dengan Badan Narkotika Nasional

Marsiaman menanyakan bagaimana cara agar semua kota sudah ada struktural BNN. Marsiaman mengatakan bahwa ia hanya percaya pada lembaga BNN. Marsiaman juga mengusulkan untuk membicarakan hal ini dengan Menkumham bagaimana caranya serbu lapas.

Rancangan Undang-Undang KUHP (Buku II) — Komisi 3 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Polri dan Pemerintah

Marsiaman mengatakan masih kurang kata “semata-matanya” di ayat 6. Ia menyampaikan ini tidak perlu ada hubungan karena menyangkut ideologi negara.

Pagu Anggaran Tahun 2017 - RDP Komisi 3 dengan BNN, KPK, DPD dan MPR

Marsiaman menyampaikan di Tanjung Balai, sering kali di kala keributan, justru narkoba masuk ke dalam. Marsiaman berpendapat secara nyata penghematan ini mempunyai pengaruh juga, maka lembaga-lembaga penegakan hukum ini jangan sampai dipotong anggarannya, dan Komisi 3 DPR-RI harus bilang ke pemerintah.Marsiaman berpendapat bahwa BNN itu banyak sekali godaan-godaan dari pelaku narkoba.

Kebakaran Hutan dan Lahan — Komisi 3 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan, Kejaksaan Tinggi Riau, dan Kejaksaan Tinggi Jambi

Marsiaman mengatakan kasus ini berubah-berubah tuntutannya seperti dikejar agar segera selesai. Ia menyampaikan ada perbedaan TKP. Menurutnya IPB, lokasinya di Jambi, tapi di petanya Sumsel, katanya masuk Sumsel. Tapi, laporannya sudah inkrah dan mungkin karena itu tidak dilanjutkan kembali. Ia mengatakan ini salah satu yang harus diperbaiki karena dikatakan baru ditanam, namun sudah dibakar. Ia menyampaikan yang membakar itu PT. Sinar Mas, yang mana adalah tetangganya. Ia berharap kedepannya tidak terjadi lagi dan yang sekarang cepat diluruskan, apalagi yang perorangan. Ia mengatakan SK yang diberikan gubernur tidak menetapkan dengan pasti titik koordinatnya, hanya diberikan 600Ha dan itu menjadi masalah. Ia meminta koordinasinya harus benar, karena memang suku anak dalam dulu melakukan pembakaran hutan dan berpindah.

Pembahasan Rancangan Anggaran Pemasukan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun 2017 — Komisi 3 DPR RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kementerian Hukum dan HAM, Kejaksaan Agung, dan Kepolisian RI

Menurut Marsiaman, atas tambahan fungsi Polri soal karhutla. Perlu Komisi 3 DPR RI dukung untuk anggarannya. Kemudian, ia menegaskan soal Jaksa berprestasi, perlu diteruskan. Jangan sampai dihilangkan karena alasan anggaran.

Uji Kelayakan dan Kepatutan Calon Hakim Agung — Komisi 3 DPR-RI Rapat Fit and Proper Test dengan Calon Hakim Agung atas nama Marsidin

Marsiaman bertanya kepada Marsidin terkait bagaimana filosofi hakim agung berintegritas, dan bagaimana apabila dilanggar.

Fit and Proper Test Calon Hakim Agung — Komisi 3 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum dengan Calon Hakim Agung Atas Nama Edi Riadi

Marsiaman mengatakan bahwa dalam kasus sengketa suami istri harta gono gini dan istri yang aktif bekerja. Marsiaman menanyakan bagaimana Calon Hakim Agung mengatasi hal ini dengan dasar hukum yang jelas.

Kebakaran Hutan dan Lahan — Komisi 3 DPR-RI Rapat Panja Kebakaran Hutan dan Lahan dengan Bareskrim Polri

Marsiaman mengatakan bahwa karena tidak ada izin membuka lahan dari menteri, maka dicari-cari alasan. Yang awalnya dipanggil untuk karhutla menjadi menggunakan alat-alat berat tanpa izin. Marsiaman berharap kedepan hal-hal ini tidak terjadi. Bukti ini bukan dari koran, ini ada datanya.

Upaya Pencegahan, Penyebaran, Rehabilitasi, dan Isu Terkini Lainnya — Komisi 3 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN)

Marsiaman mengatakan bahwa di dapilnya, ada permasalahan terkait adanya pelabuhan tikus. Ia menanyakan koordinasi yang dilakukan oleh BNN dengan pihak-pihak yang bersangkutan untuk menangani permasalahan tersebut. Marsiaman juga menyampaikan bahwa jenis narkoba saat ini sangat canggih, misalnya berbentuk tisu. Ia juga menyampaikan bahwa saat ini ganja juga dapat dijadikan sebagai bahan dasar obat. 

Penyadapan dan Pengaduan Umum Masyarakat — Komisi 3 DPR RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

Marsiaman ingin menanyakan terkait petugas Dumas ada 50 orang dengan status fungsional. Latar belakang pendidikan dan status kepegawaiannya apa. Jangan-jangan hanya outsourcing belaka. Selanjutnya, ia kembali menanyakan sudah berapa lama mereka bekerja dan siapa yang akan mengawasi langsung.

Pemanfaatan Teknologi terkait Pengawasan Orang Asing, Evaluasi Kinerja dan Penyelesaian Permasalahan di Bidang Pemasyarakatan di Dalam LP/Rutan, Pelaksanaan Perlindungan HKI, Program-Program Prioritas di Tahun 2018 serta Target yang Ingin Dicapai, Penjelasan Tentang APBN-P Tahun 2017, dan Tindak Lanjut LHP BPK RI atas LKPP Tahun 2016 — Komisi 3 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Hukum dan HAM

Marsiaman S mengatakan masalah kelalaian petugas ini mungkin bisa diatasi dengan rekrutmen, tetapi masalah kedisiplinan bisa bekerja sama dengan Brimob. Ia menyampaikan gorong-gorong sepanjang 15 m digali dari luar. Pastinya punya alat yang ditemukan di pinggir tembok.

Visi dan Misi Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Tahun 2016-2021, Temuan Isu-Isu dan Dugaan Aliran Dana Mencurigakan — Komisi 3 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan

Marsiaman mengatakan bahwa dalam Undang-Undang Nomor 7 Pasal 8 ada pernyataan PPATK bekerja kepada Presiden. Marsiaman memberikan saran bahwa alahkan eloknya jumlah hasil analisis jumlah perkara dan dapat juga disebutkan nominalnya.

Fit and Proper Test Calon Anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) — Komisi 11 DPR RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Calon Anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Atas Nama Wewe Aggraeningsih, Agus Joko Pramono, Sutrisno, Marwata, Endang Sekendar, dan Rachmat Manggala Purba

Marsiaman mengatakan kepada Marwata (Calon Anggota BPK), bagaimana memastikan SDM selain tenaga ahli juga bermoral, karena bisa saja wewenangnya disalahgunakan. Marsiaman mengatakan jika Marwata terpilih, berapa lama waktu untuk membenahi BPK.

Pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran — Komisi 11 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Badan Pusat Statistik (BPS), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP)

Marsiaman mengatakan bahwa ada stakeholder yang melakukan pengawasan lebih dari 3.

Fit and Proper Test Calon Anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI - Komisi 11 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Calon Anggota BPK RI Atas Nama Muhammad Yusuf Ateh

Marsiaman mengatakan banyak hasil temuan BPK yang ditindaklanjuti oleh aparat penegak hukum. Temuan atau opini BPK yang sudah dipublikasikan, ditindaklanjuti oleh Ormas, LSM, atau lembaga lainnya. Setelah diproses, pihak polisi menunjukkan dan menetapkan tim atau saksi ahli yang akan bertanya ke kantor akuntan publik. Temuan siapa yang lebih akurat, BPK atau tim ahli.

Ekstensifikasi Cukai untuk Kantong Plastik – Raker Komisi 11 dengan Menteri Keuangan

Marsiaman meminta klarifikasi terkait pakaian bekas yang diimpor mengapa tidak dicukai, karena
katanya dilarang tetapi pasarnya disediakan, dan Marsiaman menganggap ini agak membingungkan.

Masukan Dunia Usaha terhadap Kebijakan Ekonomi Nasional – Komisi 11 DPR RI Rapat Dengar Pendapat Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN) dan Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO)

Marsiaman mengatakan produktivitas pekerja perlu diperhatikan sehingga berbicara Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja, berarti tenaga kerja yang jadi prioritas. Maka, lanjutnya, keterampilan pekerja harus disiapkan untuk kedatangan investor.

Fit and Proper Test Calon Anggota BPK - RDPU Komisi 11 dengan Calon Anggota BPK atas nama Muhammad Yusuf

Marsiaman menanyakan hasil audit mana yang lebih akurat, apakah hasil audit dari tim ahli akuntan publik atau tim ahli BPK.

Fit and Proper Test (FPT) Calon Anggota BPK – RDPU Komisi 11 dengan Calon Anggota BPK atas nama Harry Azhar Azis

Marsiaman mengatakan apa yang menjadi fakta-fakta dan dorongan yang dapat Harry Azhar berikan kepada para auditor yang ada, terutama dalam kinerja dan pertanggungjawaban, dan upaya apa yang pernah dilakukan BPK dalam hal mengetaskan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. BUMN ini sebagai agent development, tetapi saat ini masih banyknya BUMN yang mengalami kerugian seperti pertamina, PLN, dan Garuda Marsiaman meminta penjelasannya kepada Harry Azhar.

Fit and Proper Test (FPT) Calon Anggota BPK – RDPU Komisi 11 dengan Calon Anggota BPK atas nama Muhammad Yusuf Ateh

Marsiaman mengatakan banyak hasil temuan BPK dilanjutkan oleh aparat penegak hukum, temuan atau opini BPK yang sudah dipublikasikan akan ditindaklanjuti oleh ormas/LSM/masyarakat/ lemabaga lainnya. Marsiaman mengatakan pelaporan dilakukan berdasarkan temuan BPK dan setelah diproses pihak polisi menunjukkan dan menetapkan tim/saksi lainnya hasil pemeriksaan akuntan publik. Marsiaman bertanya yang lebih akurat apakah temuan BPK atau tim ahli yang disewa.

Fit and Proper Test (FPT) Calon Anggota BPK – RDPU Komisi 11 dengan Calon Anggota BPK atas nama Muhammad Yusuf Ateh

Marsiaman menyatakan masih banyaknya temuan BPK yang dilanjutkan oleh aparat penegak hukum, dan temuan opini BPK yang sudah dipublikasikan ditindaklanjuti oleh ormas/LSM/Masyarakat melaporkan seseorang itu berdasarkan temuan yang tadi. Marsiaman mempertanyakan hasil temuan yang ditemukan oleh BPK atau tim ahli yang disarankan mana yang lebih akurat.

Fit and Proper Test - RDPU Komisi 11 dengan Calon Anggota BPK atas nama Jimmy Muhamad

Marsiaman mengatakan program unggulan Jimmy menekankan masalah kinerja dan  Marsiaman tertarik dengan program kapasitas perbaikan SDM auditor seluas - luasnya. Marsiaman bertanya dengan organisasi BPK yang terbatas, mau dibawa kemana program itu nantinya.

Fit and Proper Test (FPT) Calon Anggota Komisioner Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) – Komisi 3 RDPU dengan Livia Istania DF Iskandar

Saragih menanyakan apa pendapat Livia mengenai kelebihan dan kekurangan LPSK secara institusi dan secara personal dalam kategori periode yang sudah berlalu.

Latar Belakang

Calon Bupati Simalungun (pasangan T Zulkarnain Damanik-Marsiaman Saragih) dengan visi misi saat kampanye adalah terus berjuang meskipun banyak mengalami tantangan dan rintangan berupa hujatan. Tantangan dan hujatan yang diarahkan kepada dirinya hanya merupakan cobaan dan ujian. Pada saat pilkada tersebut dirinya mengaku memiliki kekayaan sejumlah Rp 1.110.335.595.

Selain itu, dirinya dikenal sebagai Sekum Presidium PMS (Partuha Maujana Simalungun)

Marsiaman Saragih terpilih sebagai anggota DPR RI Periode 2019-2024 setelah memperoleh 39.260 suara.

Pendidikan

S1 Hukum, Universitas Indonesia, Jakarta, 1983
SMA Adidarma, Banda Aceh, 1972
SMP Persit KCK, Banda Aceh, 1969
SR Negeri XI, Pematang Siantar, 1966

Perjalanan Politik

Memulai minatnya di politik dengan aktif di Gerakan Mahasiswa Nastional Indonesia (GMNI) Fakultas Hukum Universitas Indonesia sejak 1978. Bergabung di PDI Perjuangan tahun 1999 sampai dengan sekarang. Pada tahun 2010 bersama T Zulkarnain Damanik, mencalonkan diri menjadi Bupati Simalungun. Pencalonan ini bermasalah hingga maju ke Mahkamah Konstitusi.

Visi & Misi

Jangan menunggu apa yang bisa diberikan negeri ini kepadamu..tapi berikanlah sedikit tenagamu untuk negeri ini..

Program Kerja

belum ada

Sikap Politik

belum ada

Tanggapan

Evaluasi BIdang Tipikor Kejaksaan Agung

11 September 2017 - Dalam Rapat Kerja (Raker) Komisi 3 dengan Jaksa Agung, Marsiaman menanyakan apakah SOP yang dibuat sudah cukup sebab menurutnya dasar hukum untuk dijalani bukan hanya sekedar ditulis dan ditandatangani. Untuk itu Ia berpendapat bahwa hal tersebut perlu diselesaikan dengan aturan yang ada. Marsiaman mrenjelaskan bahwa suatu lembaga yang tidak bisa dikontrol cenderung akan sewenang-wenang yakni tidak mau disentuh dan dipersalahkan. [sumber]

Kebakaran Hutan dan Lahan (KARHUTLA)

11 Oktober 2016 - Pada Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi 3 dengan Kapolda Kalimantan Barat, Kapolda Kalimantan Tengah, Kapolda Kalimantan Selatan dan Kapolda Papua, menurutnya dalam kasus Kalteng pada 2015 sebanyak 41 ribu hektar kebakaran terjadi di luar perizinan. Ia mempertanyakan mengapa di Kalsel setiap perseorangan divonis lalu kemudian meninggal, Ia ingin memastikan tidak adanya kesengajaan untuk itu Ia berpandangan yang bertanggungjawab adalah perorangan sehingga SP3 harus di pra- peradilan. Marsiaman berpendapat banyak tugas yang perlu diperbaiki. [sumber]

Pengambilan Suara Mahkamah Kehormatan Dewan Untuk Kelanjutan Kasus Pencatutan Nama Presiden RI oleh Ketua DPR

1 Desember 2015 - Marsiaman mengambil suara untuk melanjutkan sidang dan mengesahkan jadwal persidangan MKD terkait dengan kasus pencatutan nama Presiden RI oleh Ketua DPR. (sumber)

Anggaran Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dan Komisi Nasional Perempuan

14 September 2015 - Marsiaman meminta rekomendasi Komnas HAM terkait RUU KUHP dibuat dalam satu dokumen tersendiri agar dapat lebih jelas lagi. [sumber]

Anggaran KPK

Pada 10 Februari 2015 - Marsiaman mendukung rencana KPK untuk membangun jaringan di daerah. [sumber]

Naturalisasi Atlet

Pada 29 Januari 2015 - Marsiaman berpendapat hanya 1 dari 10 pemain sepak bola yang dinaturalisasi berkualitas bagus yaitu Christian Gonzalez. (sumber)