PDI Perjuangan - Jambi

Komisi VIII - Agama, Sosial, dan Perempuan dan Anak

Sikap Terhadap RUU

Masukan dan Pandangan terhadap RUU tentang Larangan Minuman Beralkohol — Panitia Khusus (Pansus) DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kementerian Perdagangan, dan Kementerian Perindustrian

Ihsan Yunus menegaskan pertemuan ini adalah Rapat Dengar Pendapat (RDP), harus dihadiri oleh Eselon 1 atau yang setingkat. Pertemuan selanjutnya mohon diharapkan hadir. Selanjutnya, ia mengatakan yang memakan banyak korban bukan dari etanol tapi dari metanol.

Rancangan Undang Undang (RUU) Larangan MInuman Beralkohol (Minol) — Panitia Khusus DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Jaksa Agung dan Divisi Humas Polri

Ihsan menjelaskan karena masuknya pidana ringan, bagaimana hasil implikasi dari timpiring ini.

Evaluasi Program dan Anggaran Tahun 2019 serta Rencana Program Tahun 2020 dan Kelanjutan RUU tentang Penghapusan Kekerasan Seksual – Raker Komisi 8 dengan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Ihsan menyampaikan bahwa dari fraksi PDIP sangat mendukung program Ibu Menteri PPPA dan siap mengawal, dan Ibu Menteri PPPA juga harus serius tentang kenaikan anggaran untuk tahun berikutnya.

Tanggapan

RKA K/L dan RKP K/L Tahun 2024 dan lain-lain - Raker Komisi 4 dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI, Badan Restorasi Gambut, dan Mangrove, Perum Perhutani, PT Inhutani 1, dan PT Inhutani V

Ihsan mengatakan kita bicara anggaran ini harusnya disandingkan setiap tahunnya. Kita paham ada perubahan fokus program dan penekanan anggaran ada dimana itu disebut sebagai politik anggaran untuk penambahan anggaran. Indikator kinerja utama 2024 pada pilar lingkungan di 69,74 miliar maka KLHK peduli pada indeks kualitas lingkungan hidup yaitu udara yang kita hirup yang saat ini sangat bermasalah. Maka ada permen yang berubah terkait komitmen pemerintah yang berubah menjadi no 11 tahun 2021 tidak ada lagi limit ini. Kenapa berubah yang tadinya sudah baik untuk alih energi dari genset menjadi EBT yang memang sedikit emisinya yang kita mengikuti di agreement G20 di Paris. Di Jambi banyak hutan gambut yang terbengkalai karena tidak ada anggarannya sehingga banyak yang mencuri lahannya. Kebun kelapa sawit pun banyak yang belum selesai jadi agendakan masalah kebun sawit dan karet yang tumpang tindih dengan hukum agar bisa ditertibkan semua.

Penyampaian Naskah Akademik dan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) Revisi Undang-Undang tentang Praktik Kedokteran — Komisi 9 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Pengurus Pemerhati Pendidikan Kedokteran dan Pelayanan Kesehatan

Ihsan enanyakan persoalan IDI menjadi satu-satunya organisasi kedokteran, bagaimana pandangan dari para pemerhati ini.

Pembahasan DIM RUU 7 Provinsi (Kalsel, Kalbar, Kaltim, Sulbar, Sulteng, Sulsel, dan Sultra) — Komisi 2 DPR-RI Rapat Panitia Kerja (Panja) dengan DPD RI dan Tim Pemerintah

Ihsan Y. mengatakan menurutnya hasil kerja siang-malam di Baleg dan Komisi 2 sia-sia, karena semuanya ditolak. Hal ini menunjukkan adanya komunikasi yang tidak baik. Ia mengatakan bahwa hal-hal yang disetujui oleh Pemerintah itu sifatnya yang normatif. Contohnya di RUU Provinsi Kalsel, DIM nomor 7 setuju untuk dibahas dari Bab Mengingat saja. Ia mengingatkan kepada Pemerintah harus ada perubahan di Batang Tubuh, jadi bukan hanya sekadar perubahan Judul. Kalau Batang Tubuh tidak diubah, maka namanya bukan UU Perubahan.

Pembahasan Kinerja PT Angkasa Pura II (Persero) — Komisi 6 DPR RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Deputi Bidang Usaha Energi, Logistik dan Perhubungan Kementerian BUMN, dan Dirut PT Angkasa Pura II (Persero)

Ihsan Yunus mengatakan concern mengenai Bandara Sultan Taha. Bandara sudah dibangun dari tahun 2011, tapi belum beroperasi sampai sekarang. Padahal Komisi 6 DPR RI sangat bergantung dengan infrastruktur.

Anggaran Kredit Usaha Rakyat — Komisi 6 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat dengan Jaminan Kredit Indonesia

Ihsan menjelaskan bahwa Komisi 6 DPR-RI berharap dengan diberikannya PMN ada hasilnya. Ia juga menjelaskan bahwa cost dari pinjaman lebih besar dari pendapatan, sehingga hal seperti ini mesti dikaji kembali. Ihsan menegaskan pada kepemimpinan Jokowi diharapkan BUMN menjadi agent of development.

RKA K/L TA 2015 — Komisi 6 DPR-RI Rapat Kerja dengan Kementerian Perdagangan

Ihsan bertanya terkait masalah neraca perdagangan, easy target tetapi sulit mencapainya, dan ia bertanya bagaimana cara Kementerian Perdagangan dalam mencapai target.

Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2015 serta Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun 2016 — Komisi 6 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Perdagangan RI

Ihsan mempertanyakan tentang pengoptimalan perdagangan berjangka komoditi, pertimbangan-pertimbangan tentang program 1.000 pasar/tahun, faktor kesiapan daerah untuk program 1.000 pasar/tahun, konsep dari House of Indonesia, dan koordinasi yang dilakukan dengan BUMN. Ihsan menyatakan dukungannya terhadap pemerintahan Jokowi, namun ia meragukan realitas yang ada.

Indikasi Pelanggaran Undang-Undang tentang Pelayaran di PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) — Komisi 6 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri BUMN RI

Ihsan meminta agar Menteri BUMN membacakan jawaban tertulis dari Pelindo. Ia menilai tindakan Lino sangat mengganggu, baik bagi masyarakat umum maupun Pelindo. Menurutnya, kegaduhan politik seperti itu yang tidak diinginkan di tengah kondisi perekonomian yang lemah. Ihsan mendukung pembentukan Pansus, karena kasusnya sudah multidimensi.

Pembahasan RKA K/L Tahun 2017 – Komisi 6 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Koperasi dan UKM, Kepala Badan Standardisasi Nasional (BSN), Kepala Bp Batam, Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Sabang (BPKS), Kepala Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) , dan Ketua Umum Dewan Koperasi Indonesia (Dekopin)

Ihsan mempertanyakan untuk KPPU terkait dengan permasalahan kartel ayam da nada 7/8 perusahaan yang kena denda maksimal,
sehingga bagaimana anggarannya yang dimana penerimaannya banyak. ihsan mempertanyaka terkait dengan pembayaran pinjaman yang
diberikan Kemenkop UKM bagaimana. Ihsan mengingatkan agar kita mendorong KPPU ini untuk adanya penambahan anggaran agar bisa segera dilakukan oleh Kemenkeu.

Pengawasan Penggantian Direksi – Komisi 6 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Deputi BUMN, dan Deputi Keuangan dan Direktur Teknis PT Angkasa Pura 1

Ihsan mengatakan pada saat PMN digelontorkan, bahwa kami berharap agar bisa tuntas. Sehingga kita inin bukan mengkritisi, melainkan jika ingin bertanya kepada siapa jika Dirut ditengah jalan diganti. Ihsan berharap agar ini tidak terjadi kembali kedepannya. Karena kerja kita harus integral, sehingga Ihsan meminta klarifikasi terkait dengan pergantian ini dan apa yang menjadi permasalahannya. Ihsan menyampaikan pada saat PTPN6 di Jambi adanya pergantian Dirut, mereka semua lepas tangan, sehingga ini jangan sampai terjadi kembali. Ihsan memberikan rekomendasi bagaimana untuk ke depannya kita memberikan PMN, jangan sampai ada pergantian Direksi ditengah jalan.

Usulan Penyertaan Modal Negara (PMN) — Komisi 6 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Deputi Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Dirut PT. Pelayaran Nasional Indonesia (Persero), dan PT. Amarta Karya (Persero)

Ihsan mengatakan bahwa masalah PSO belum dapat ditagihkan oleh negara. Ia mengimbau jangan sampai kedepannya terjadi kerugian terus menerus di PT. Pelni. Ihsan juga menanyakan terkait besaran asuransi yang diberikan terhadap kapal tenggelam dan sudah dibayarkan atau belum.

Pembahasan Penyertaan Modal Negara (PMN) — Komisi 6 DPR RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Perusahaan Umum Pembangunan Perumahan Nasional (Perum Perumnas), dan PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (PPI)

Ihsan Yunus mengatakan permasalahan Perum Perumnas bukan hanya fresh money tapi juga deliverynya.

Pengantar RAPBN Tahun 2016 – Komisi 6 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal

Ihsan mempertanyakan bagaimana BKPM secara berkelanjutan untuk memperbaiki SDM daerah agar dapat bersinergi dengan lembaga
penanaman modal. Ihsan menyatakan tidak setuju jika kita harus terus berkoordinasi dibandingkan promosi, sehingga Ihsan menghimbau agar tidak terfokus pada promosi. Ihsan mengatakan kooridnasi bisa dilakukan yang terpenting adalah kepercayaan investor terhadap penjaminan modal, sehingga Ihsan mengingatkan agar usulan penanaman modal agar tidak tergesa-gesa.

Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2015, Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun 2016, dan Target Dividen 2016 — Komisi 6 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri BUMN RI

Ihsan mengatakan saat ini banyak indikasi penyelidikan penegak hukum yang tersasar ke PMN. Ia meminta Menteri BUMN meyakinkan seluruh peserta rapat mengenai logika dari urgensi pengesahan PMN jilid 2. Ihsan menekankan harus realistis dalam mengatasi ekonomi negara saat ini.

Kinerja Perum Percetakan Uang Republik Indonesia (Peruri) — Komisi 6 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Perum Peruri

Ihsan menjelaskan debt to equity ratio masih rendah berarti tidak mudah melakukan utang, apakah ini ada ketidakpercayaan untuk investasi pengembangan alat. Sejauh mana saudara mempunyai forecast ke depan untuk memajukan Perum Peruri, anak perusahaan Kertas Padalarang, kami meminta neracanya karena perusahaan ini bermasalah mengingat harga cetak dari dahulu tidak pernah naik, kertas saja yang naik. Ada beberapa product security yang tidak bisa diberikan kepada swasta bukan hanya uang saja.

Usulan Penyertaan Modal Negara (PMN) — Komisi 6 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Deputi Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Dirut PT. Hutama Karya (Persero), Dirut PT. Wijaya Karya (Persero) Tbk, dan PT. Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk

Ihsan mengatakan bahwa dolar terus naik, sehingga pasar modal bagi PT. PP dan PT. WIKA menjadi hancur. Ia menanyakan tindakan yang dilakukan oleh PT. PP dan PT. WIKA dalam menghadapi perkembangan pasar modal yang sedang anjlok dan upaya dalam menyikapi tekanan terhadap sentimen negatif. Jika PMN tidak dikucurkan, Ihsan menanyakan strategi dalam pengumpulan modal. Menurutnya, menjadi perusahaan Tbk bukan satu-satunya jalan dalam menambah modal. Ihsan tidak ingin BUMN salah langkah ketika sedang krisis seperti saat ini.

Pengantar RAPBN 2016 — Komisi 6 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat dengan Kepala Badan Standardisasi Nasional

Ihsan mengatakan Menteri Koperasi dan UKM harus bisa menjelaskan. Jangan sampai tidak bisa menjawab dan menjaga kepentingan publik.

Pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) PT Jasa Marga dan PT Angkasa Pura II Tahun 2016 — Komisi 6 DPR RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Deputi Kementerian BUMN, PT Jasa Marga dan PT Angkasa Pura II

Ihsan Yunus mengatakan kalau diliat 16 ruas tol dengan sepanjang 1000 Km tol, Komisi 6 DPR RI meminta business plannya seperti apa. Ia belum melihat perubahan masif di air navigation di AP II.

Pembahasan Penyertaan Modal Negara (PMN) — Komisi 6 DPR RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Deputi Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dan Dirut Perusahaan Listrik Negara (PLN)

Ihsan Yunus menegaskan PMN ini tidak selalu ada. Kalau Pemerintah dan DPR RI terus berharap pada PMN mungkin akan sulit. Kemudian, ia menanyakan kalau tidak bisa dipenuhi lewat PMN apa rencana yang akan dilakukan oleh Dirut PLN. Ia melihat running text kemarin Menteri BUMN melakukan penandatanganan pinjaman dari bank China sebesar Rp50 Triliun.

Rencana Kegiatan dan Anggaran Kementerian/Lembaga 2016 — Komisi 6 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat dengan Badan Standarisasi Nasional

Ihsan menanyakan program apa yang dapat direncanakan untuk dapilnya karena di sana banyak UKM batu akik dll.

Kinerja BUMN Konsultan — Komisi 6 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Dirut Bina Karya, Dirut Indah Karya, Dirut Indra Karya, dan Dirut Virama Karya

Ihsan Yunus menanyakan mengenai maksud dari laporan Bina Karya yang tertulis 2015, 2016, 2017, 2018. Ia menanyakan sampai 2018 itu Bina Karya sudah mempunyai kontak yang jelas atau masih mengira-ngira. Ia juga menanyakan kepada Indra Karya mengenai hal yang menyebabkan kerugian yang cukup besar yang terjadi pada 2014. Ia ingin BUMN konsultan mempunyai visi dan misi yang menarik. Jangan hanya copas dari RJP 2014-2018. Ia mengatakan untuk laporan Bina Karya, ia ingin melihat laporan beberapa tahun kebelakang. Ia mengatakan ia melihat semua konsultan memiliki permasalahan dengan hukum. Ia menyampaikan dari Komisi 6 DPR sedang merombak UU No. 19 Tahun 2003. Ia berharap Kementerian BUMN bisa melakukan preventif agar tidak terjadi masalah-masalah hukum. Ia meminta para BUMN konsultan ini diberi wejangan agar tetap mendapatkan profit tanpa terkena kasus hukum.

Usulan Penyertaan Modal Negara (PMN) — Komisi 6 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Deputi Bidang Usaha Energi, Logistik, Kawasan dan Pariwisata Kementerian BUMN, Dirut PT. Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero), dan Dirut Perum Perumnas

Ihsan menanyakan kepada PT. PPI terkait 600.000 ton gula cukup bagi perusahaan tersebut untuk menstabilkan harga. Atas pemaparan Dirut Perum Perumnas, Ihsan mengaku pesimis. Menurutnya, jika properti dikelola dengan baik, maka akan sulit bagi perusahaan untuk mengalami kerugian. Ia menceritakan pengalamannya saat kunjungan kerja. Saat itu, BTN mengatakan bahwa geliat properti meningkat dan masyarakat ingin berinvestasi, karena adanya program DP 1% dan bunga 5%. Ia pun meminta Perumnas untuk memberikan alasan yang jelas agar dapat meyakinkan kepada DPR untuk “menggolkan” usulan PMN. Ihsan juga memberikan catatan kepada Deputi Kementerian BUMN untuk melaporkan keadaan yang nyata kepada Presiden RI. Lebih tegas, ia sampaikan kepada Deputi Kementerian BUMN mengenai sumber dana PMN tersebut. Ia mempertanyakan kemungkinan kepemilikan asing di perusahaan diakibatkan PMN yang juga merupakan hasil pinjaman dari luar negeri. Ihsan mengimbau agar kebijakan tersebut dilakukan sebenar-benarnya untuk tujuan yang baik bagi masyarakat.

Usulan Penyertaan Modal Negara (PMN) — Komisi 6 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Deputi Bidang Usaha Energi, Logistik, Kawasan, dan Pariwisata Kementerian BUMN RI dan Dirut PT. PLN (Persero)

Ihsan berharap Dirut PLN yang baru dapat menyelesaikan masalah PLN. Menurutnya, pembangkit listrik itu ada jarak idealnya dan PLN harus mendapatkan untung, sehingga pemberian subsidi harus diperhatikan.

Penyertaan Modal Negara (PMN) 5 BUMN — Komisi 6 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero)/PT PPI, PT Wijaya Karya (Wika), PT Pelabuhan Indonesia 3 (Persero)/PT Pelindo 3, PT Sang Hyang Seri (Persero)/PT SHS, PT Pertani (Persero)

Ihsan Yunus mengatakan terdapat 119 BUMN dan tidak ada informasi komprehensif terhadap semua BUMN. Ia menghimbau jangan sampai ada temuan, syaratnya harus sesuai dengan Kementerian teknis yang ada.

Pembahasan Keputusan Penyertaan Modal Negara (PMN) Tahun 2016 — Komisi 6 DPR RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN)

Ihsan Y. berharap pimpinan mengendalikan rapat agar lebih efisien. Ia mengatakan agar fokus pada rapat ini membahas terlebih dahulu deviden dulu sebagai pemasukan, lalu membahas persoalan PMN.

Anggaran — Komisi 6 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Perindustrian

Ihsan menjelaskan apa pertimbangan untuk merealokasi anggaran untuk pembelian lahan karena ada masalah dengan BUMN terutama Antam, kami sangat senang daerah timur sudah mulai dibangun. Kenapa realokasi ditujukan ke Pulau Jawa ini tidak sesuai dengan visi-misi menteri, jika di daerah timur bermasalah, daerah barat masih bisa terutama di daerah Jambi.

Kinerja Keuangan dan Operasional — Komisi 6 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Antara, Percetakan Negara, dan Lembaga Produksi Film

Ihsan berharap PNRI bisa berkonsentrasi pada tujuannya. Ia mengatakan hampir 90% percetakan sekuritas negara ditangani oleh Pura. Ia menyampaikan PR bersama adalah nasional character building. Ia yakin suatu saat nanti bisa menyaingi National Geographic Channel

Usulan Penyertaan Modal Negara (PMN) Tahun 2016 — Komisi 6 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat dengan Direktur Utama PT. Krakatau Steel (Persero)

Ihsan meminta agar semua proyeksi menjadi tanggung jawab kementerian dan meminta dalam setiap Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang terkait dengan PMN agar bahan rapat diberikan paling lambat sehari sebelumnya, karena Ihsan mengaku tidak bisa mendalami dan memahaminya dalam waktu singkat. 

Usulan Penambahan Penyertaan Modal Negara (PMN) Tahun Anggaran 2016 — Komisi 6 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Deputi Bidang Usaha Jasa Keuangan, Jasa Survei, dan Konsultan Kementerian BUMN, Dirut PT. Asuransi Kredit Indonesia (Askrindo) dan Dirut Perum Jaminan Kredit Indonesia (Jamkrindo)

Dalam krisis ekonomi, untuk meloloskan PMN ini sangat sulit, karena ada hal lain yang urgent, dan ia setuju dengan KUR, karena membangkitkan ekonomi usaha kecil dan menengah. Menurutnya, jika BUMN tidak ada kredit bisa mati. Ihsan menanyakan tentang alasan tidak ekspansi. Ia juga menanyakan upaya dari mitra kerja untuk membuat terobosan, karena usahanya sudah menarik. Lalu, Ihsan meminta progress sinergitas dengan BUMN lain. Ihsan menekankan bahwa Indonesia butuh Dirut yang tidak hanya cerdas, melainkan juga berani.

Penyesuaian Anggaran — Komisi 6 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Koperasi dan UKM

Ihsan menjelaskan adanya penundaan ini pertimbangan menteri terkait dengan hal tersebut dengan menunda anggran Rp44,810 Miliar dan dbagi rata, tapi LPDB tidak ada anggarannya.

Penyertaan Modal Negara (PMN) dan Token — Komisi 6 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) Lanjutan dengan Deputi Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Dirut PLN

Ihsan berpendapat Komisi 6 harus berhati-hati sampai eventnya clear dengan Menteri. Ia mengatakan jika menyangkut PMN yang disetujui Komisi 6, Komisi 6 akan selalu menjadi sorotan. Jadi harus berhati-hati dan harus ada Menteri. Ia mengatakan lebih baik ditegaskan saja bahwa tidak ada PMN yang keluar dari peruntukannya dan itu harus dalam raker. Ia mengusulkan waktu yang lain selain malam ini karena dikhawatirkan Menteri jet lag akibat 17 jam penerbangan.

Panitia Kerja (Panja) Gula — Komisi 6 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Perdagangan RI, Menteri Perindustrian RI, Kementerian BUMN RI, Kementerian Pertanian RI, dan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)

Pada saat respon mitra dari Kemenperin, Ihsan baru hadir karena dalam waktu yang bersamaan ada Rapat Baleg. Menurutnya, data yang diberikan oleh Kemenperin RI tidak valid. Ia mempertanyakan dasar pemberian penalti yang diberikan kepada produsen. Ia juga meminta kejelasan alasan jika yang melanggar distributor, tapi yang dikenakan penalti justru produsennya. Seharusnya distributor juga perlu dikenakan sanksi, dan bukan hanya produsennya. Setelah pertanyaan sebelumnya dijawab oleh pihak Kemenperin RI, Ihsan menanyakan langkah teknis dari Kemenperin RI dalam menghitung idle capacity. Selanjutnya, Ihsan mempertanyakan kemungkinan adanya pre order gula yang tidak tersalurkan, dan menanyakan ketersediaan untuk menelusuri perusahaan makanan dan minuman yang memiliki pre order besar. Ihsan berpesan kepada Mentan RI untuk tidak salah lagi untuk memberikan statement, agar tidak menyebabkan gaduh politik. Seperti statement tentang pemberhentian impor beras. Padahal, Indonesia masih kekurangan beras. 

Program Revitalisasi 1000 pasar — Komisi 6 DPR RI Rapat Kerja dengan Menteri Perdagangan

Ihsan mengatakan perlu ada tarif dan kuota untuk melindungi produk dalam negeri. Ihsan mengusulkan
Mendag untuk memberi masukan kepada Presiden untuk memikirkan ulang Trans-Pacific Partnership (TPP).

Masukan terhadap Rancangan Undang-Undang Minuman Beralkohol — Panitia Khusus DPR-RI Rapat Dengar Pendapat dengan Pemerintah Daerah Jawa Timur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta

Ihsan menjelaskan bahwa landasan ada ideologi, yulidis dan sosiologi. Ihsan merasa DPR-RI sepakat terdapat perbedaan methanol dan ethanol. Ihsan juga meminta tolong diberikan contoh kriminalitas akibat minuman yang mengandung ethanol.

Masukan dan Pandangan terhadap Revisi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN) — Komisi 6 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Ichsanuddin Noorsy (Pakar)

Ihsan menanyakan pendapat Ichsanuddin terhadap Pasal 1 terkait Definisi BUMN. 

Evaluasi Kinerja PLN - RDP Komisi 6 dengan Dirut PLN

Ihsan yakin proyek FTP 1 yang comissioning masih bermasalah, maka Ihsan meminta laporannya dilengkapi. Ihsan ingin ada hak preogratif pelelang untuk menentukan pemenang tidak hanya selain harga. Sebagai businessman kita tidak bisa memaksakan kehendak karena bisa merugikan diri sendiri. Ihsan menanyakan apakah FTP 1 harus menggunakan seluruh mesin dari Cina dan berapa banyak pembangkit yang dibangun pada proyek FTP. Ihsan merasa curiga bukan proses sertifikasi tanah yang bermsalah, tetapai ada hal lain yang ditutupi.

Kinerja Keuangan dan Operasional melalui PMN di PT Dirgantara Indonesia – Komisi 6 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dirut PT Dirgantara Indonesia

Ihsan mempertanyakan terkait dengan NC2121 yang dipesan oleh Filiphina sudah sampai mana
pengerjaannya, dan berapa besar kontraknya. ihsan mempertanyakan apakah ini ada pihak ke-3 karena sampai saat ini belum bisa dikirim, seharusnya PT DI dan pihak ke-3 harus bisa mengantisipasi. Ihsan
mengtakan bahwa PT DI merupakan salah satu industri yang sedikit dimiliki oleh negara-negara di dunia ini, sehingga Ihsan mengusulka agar dalam waktu dekat dapat intervensi yang kuat dan substansi dilakukan oleh BUMN untuk memperbaiki kinerja dari pihak PT DI.

Penyertaan Modal Negara dalam RAPBN-P 2016 — Komisi 6 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Deputi Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan PT. Jasa Marga

Ihsan mengatakan Komisi 6 melihat PMN pada saat ini agak sulit karena ekonomi memburuk. Ia menyampaikan di injury time Menkeu datang mewakili Menteri BUMN untuk mengajukan PMN. Ia mengatakan anggaran BSN dipotong hampir 50%. Ia mengatakan banyak dari Fraksi yang ingin menolak PMN namun akan dilihat kembali urgensinya, dalam hal ini Jasa Marga membangun jalan tol, ia rasa sangat penting. Menurutnya, 3 jalan tol yang akan dikerjakan Jasa Marga ini akan berguna. Ia yakin tidak lebih dari setengahnya bisa dicairkan. Ia meminta Dirut meyakinkan Komisi 6. Ia mengatakan jika PMN dicairkan semua, nantinya Komisi 6 dianggap tidak mempunyai sensitivitas ekonomi. Ia menyampaikan belum melihat forecast jalan tol. Ia menanyakan lama waktu dan besarnya keuntungan yang didapat dari pembangunan tol untuk balik modal. Ia menanyakan terjadinya delusi saat right issue dan strategi Jasa Marga.

Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2016 — Komisi 6 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat dengan Badan Standardisasi Nasional (BSN)

Ihsan mengatakan bahwa ia akan memperjuangkan anggran BSN karena urgensinya sangat dalam menghadapi MEA. Terkait ACSQ, Ihsan mengatakan bahwa tentang negara ASEAN yang mempunyai produk, ada 11 produk termasuk elektronik. Ihsan juga menanyakan bagaimana kondisi industri yang patut mendapatkan SNI dan bagaimana UKM yang belum mendapatkan SNI.

RAPBNP 2016 — Komisi 6 DPR-RI Rapat Kerja dengan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengan dan Dekopin

Ihsan bertanya apa pertimbangan dalam menempatkan daerah-daerah yang akan di revitalisasi pasar tradisional.

Asset Swap Mitratel dengan TBIG (Part 1) — Komisi 6 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dirut PT. Telkom dan Deputi Bidang Usaha Agro dan Industri Strategis Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN)

Ihsan Y mengatakan BUMN harus diberi penguatan supaya keras dan tegas juga kencang sehingga dapat dibedakan antara business judgement rule dan government judgement rule. Kalau BUMN bisa menjadi monopoli alamiah, tidak masalah. Ia kurang sependapat karena BUMN harus dapat lebih inovatif. Ia menanyakan tahap-tahap yang akan dilakukan Telkom untuk bisa menjadi simply majority. Ia mengatakan ramalan Telkom ini tidak terwujud kalau Komisi 6 tidak mendukung.

Asset Swap Mitratel dengan TBIG — Komisi 6 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dirut Telkom

Ihsan mengatakan ada pengusulan penurunan komisaris agar mudah untuk menjual mitratel. Ia ingin mendengar usulan dibacakan.

Program Kemitraan dan Bina Lingkungan — Komisi 6 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan PT. Semen Indonesia dan Deputi Pertambangan

Ihsan menanyakan cara PT. Semen Indonesia membuat strategi baru untuk menghadapi ekonomi yang kurang menentu.

Rancangan Undang-Undang Praktik Monopoli — Komisi 6 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum dengan United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD)

Menurut Ihsan, ada satu hal yang perlu dipertimbangkan, yaitu Pasal 33 Ayat 1. KPPU dalam hal persaingan tidak sehat sedikut spesial. Ihsan juga mengatakan bahwa Amandemen Undang-Undang 1945 menjadi dasar perekonomian yang berhubungan dengan KPPU. Ihsan juga menegaskan bahwa UNCTAD memiliki sejarah bagus di Amerika.

Evaluasi Kinerja — Komisi 6 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Badan Standardisasi Nasional

Ihsan Y mengatakan dari beberapa pertemuan mengenai kinerja BSN, sampai saat ini belum ada yang memuaskan. Ia menanyakan sejauh mana BSN bisa melihat dalam pencapaian target. Ia mengatakan SNI menjadi non tarif barrier dalam menghadapi MEA. Ia menanyakan langkah-langkah yang mewajibkan barang-barang LPSE itu harus berSNI dan kesiapan kesesuaian lembaga penilai. Ia mengatakan harus efektif dan efisien, tetapi harus menjadi kunci. Ia menanyakan langkah yang BSN lakukan untuk meningkatkan UMKM karena diperlukan 4.800.000 entrepreneur. Ia meminta dijelaskan supaya Komisi 6 paham betul karena Komisi 6 sedih melihat anggaran BSN yang kecil. Ia mengatakan jika berbicara dengan data, maka 80% sudah selesai semua. Namun jika berbicara tanpa data itu mengawang saja. Ia menanyakan sejauh mana standardisasi BSN terhadap SNI. Ia menanyakan anggaran BSN untuk branding atau sosialisasi karena satu produk saja bisa mengeluarkan anggaran sebesar Rp10 Miliar. Ia menanyakan koordinasi BSN dengan Kemendag mengenai pasar yang berada di tingkat Kabupaten/Kota dan Provinsi. Ia menanyakan mengenai pasar di tingkat Desa dan koordinasi BSN dengan koperasi.

Pembahasan Rancangan Anggaran Pemasukan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun 2017 — Komisi 6 DPR RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Keuangan (Mewakili Menteri BUMN), Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), Badan Standarisasi Nasional (BSN), Badan Pengusahaan (BP) Batam, dan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang (BPKS)

Ihsan meminta agar diberikan hasil pemeriksaan BPK secara detail agar dapat terlihat dimana masalahnya. Ihsan menegaskan karena yang Komisi 6 DPR RI masalah dari BPKS Sabang itu terjadi di anggarannya, ia meminta hal ini jangan terulang. Terakhir, Ihsan menegaskan perlu adanya keterbukaan dengan BPK biar mengetahui titik permasalahannya.

Evaluasi Kinerja Tahun 2016 — Komisi 6 DPR RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Direktur Utama PT Angkasa Pura dan Kementerian Badan Usaha Milik Negara

Ihsan mengatakan mengapa laporan keuangan PT Angkasa pura I tidak langsung discoring. Ihsan berpendapat PT AP I tidak bisa menggunakan dana yang ada, terlihat dari pemutaran aset yang sangat rendah padahal negara sudah memberikan hak monopoli bandara.

Privatisasi/Right Issue 4 Badan Usaha Milik Negara (BUMN) — Komisi 6 DPR RI Rapat Kerja dengan Menteri Keuangan (Mewakili Menteri BUMN)

Ihsan menngatakan Panja untuk mengawasi PMN, namun banyak yang tidak sesuai proposal awal, ia ingin komitmen untuk disepakati bersama. Selanjutnya, ia mengatakan permasalahan ruas jalan tol yang dipindah, setidaknya harus dibicarakan dulu dengan Komisi 6 DPR RI.

Laporan Kinerja Tahun 2016 dan Rencana Kerja Tahun 2017 — Komisi 6 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Menkop UKM)

Ihsan Y mengatakan membutuhkan kepedulian dan kerja sama dengan deputi Kemenkop UKM dan juga untuk mempermudah kerja irjen jika ada konsolidasinya. Ia membahas ada beberapa program Kemenkop UKM di dapilnya yang tidak mengundang dia. Ia menyampaikan kondisi koperasi di Jambi yang merupakan dapilnya bisa ia bilang rusak dan sudah tidak diketahui kerjanya apa, maka perlu ada pembinaan. Ia meminta bentuk konkret Kemenkop UKM terhadap kerja sama dengan Komisi 6. Ia mengusulkan tiap deputi memberikan jadwal timeline untuk dikoordinasikan dengan dapil. Ia mengatakan yang namanya program tidak efektif karena bisa saja kongkalikong dengan yang disana. Ia menyampaikan bahwa Dekopin bagian dari koperasi namun ia melihat programnya banyak tapi tidak ada yang melibatkan anggota DPR dari Jambi. Ia meminta agar Komisi 6 diikutkan dalam kegiatan.

Kerjasama Luar Negeri dan Perdagangan Bebas – Komisi 6 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dirjen Kementerian Perdagangan

Ihsan meminta data mengenai ekspor dan impor dengan Negara yang akan kita lakukan perjanjian. Ihsan menyampaikan bahwa baru dapat 2 perjanjian yaitu dengan Australia dan India, sedangkan untuk Korea Selatan dan China ini belum. Data lain seperti tentang analisa dari perdagangan juga perlu. Ihsan mempertanyakan mengenai capacity building untuk produksi daging dan susu dengan Australia sudah sejauh mana proses yang berjalan, Jika belum siap maka jangan terlebih dahulu karena ini sangat berpengaruh terhadap kesiapan kita. Terkait dengan masalah kesiapan dari kita sendiri yang belum siap, sehingga bagaimana untuk ke depannya ini harus kita perhatikan bersama-sama.

Evaluasi Kinerja Operasional dan Kinerja Keuangan — Komisi 6 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Direktur Utama PT Angkasa Pura I (Persero), Direktur Utama PT Angkasa Pura II (Persero), dan Direktur Utama PT ASDP Indonesia Ferry (Persero)

Ihsan meminta untuk di break down antara pelabuhan dan yang lainnya agar lebih mudah dipahami. Selain itu, Ihsan juga meminta tolong dipisahkan antara data kerugian dan data keuntungan. Terakhir, Ihsan meminta penjelasan mengenai Program ASDP Bersih. 

Panja Ratifikasi Perdagangan – Komisi 6 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia (APPI) dan Asosiasi Gula Indonesia (AGI)

Ihsan mengatakan bahwa kebutuhan semestinya bisa dihitung jika makanan hanya 4% dan minuman 14%.

Ratifikasi Perjanjian Internasional – Komisi 6 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional (LPJKN) dan Dirut GP Farmasi

Ihsan mengatakan bahwa kami akan meneliti dan melihat kembali Pasal-pasal yang terkait dengan agreement dan
ratifikasi ini, sehingga kami memerlukan banyak masukan karena sekali agreement ini di tanda tangan maka tidak bisa dicabut lagi. Jika mayoritas Negara ASEAN itu sudah sepakat dnegan agreement, maka Indonesia harus ikut serta. Betapa pentingnya ratifikasi ini yang merupakan turunan dari batch atau pemerintah kami sebelumnya. Ihsan menginginkan untuk berdiskusi ke forum internasional untuk melindungi kepentingan nasional subsector. Mengenai non-tarif barier di GFI, Dirut GP Farmasi mengatakan disetiap Negara memiliki keahlian untuk non-tarif
barier seperti di Vietnam, Thailand dan India. Perjanjian dengan India mungkin kita bisa kelur, tetapi 4 pejanjian yang lain iitu bahwa kita tidak bisa, sehingga bagaimana kapasitas building kita yang ada di bidang farmasi. Ihsan
mempertanyakan bagaimana working programme dimana Singapore menjadi leadingnya. Ihsan mempertanyakan dalam sulitnya membut industry obat, dari semua obat yang paling perlu dan paling banyak digunakan apa.

Larangan Praktik Monopoli – Komisi 6 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU)

Ihsan mengatakan bahwa kita sudah membahas di Komisi, sehingga pada hari ini kita meminta persetujuan Pasal 39 ayat 1 tentang penggeledahan, sehingga kita harus hati-hati untuk hal ini. UU ini kita harus mengacu pada UU Kumham karena sudah melibatkan Polri dan Pengadilan. Ihsan belum melihat kewenangan Kumham karena yang baru terlihat dari sisi Polisi saja, karena untuk menggeledah kita harus mendapatkan izin dari pengadilan setempat. Ihsan mengatakan jika berbicara mengenai sanksi yang di dalam setiap UU itu berbeda-beda, sehingga kita harus memiliki landasan yang sosiologis. Ihsan meminta kepada Ketua KPPU untuk memaparkan materi terakait dengan angka bahwa angka ini memang bisa untuk memberikan efek jera. Dari pertanyaan yang sudah diajukan sebelumnya adalah membahas tentang Pasal 92 dan Pasal 93, sehingga Ihsan menyarankan untuk Pasal 93 tetap perlu ada dan Ihsan mengusulkan untuk mengundang setiap kapoksi untuk membahas setiap Pasalnya.

Panja Gula – Komisi 6 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Dirjen Industri Agro Kemenperin, Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kemendag dan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)

Ihsan mempertanyakan terkait dengan biaya impor raw sugar yang hanya Rp550, berapa harga jualnya.

Konteks Pengelolaan Kekayaan Negara Dipisahkan — Komisi 6 DPR-RI Rapat Kerja dengan Menteri Keuangan RI dan Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN)

Ihsan bertanya mengapa masalah inbreng ini ditandatangani ketika DPR-RI sedang reses tanggal 30 Desember.

Evaluasi Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2016 dan Rencana Kegiatan Tahun Anggaran 2017 — Komisi 6 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU)

Ihsan menanyakan tentang tindak lanjut dari penyelidikan pengaturan harga komoditas utama khususnya karet dan sawit di daerah Sumatera. Ihsan meminta penjelasan mengenai rahasia dagang yang masih rancu. Ia juga meminta dibuatkan definisi lanjutan tentang rahasia dagang. Selain itu, Ihsan juga berpandangan bahwa Undang-Undang tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dalam Pasal 63 ayat (2) tidak sinkron dengan Pasal 68. Ihsan menanyakan kelanjutan proses dari PNBP yang pernah diajukan ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Evaluasi Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2016 dan Rencana Kegiatan APBN Tahun Anggaran 2017 Kementerian BUMN RI, serta Pembahasan atas Terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyertaan dan Penatausahaan Modal Negara pada BUMN dan Perseroan Terbatas — Komisi 6 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Keuangan RI

Ihsan mengatakan bahwa salah satu BUMN yaitu PT. Brantas Abipraya sedang mengalami masalah pada manajemennya. Pihak KPK telah menangkap Suwartopo selaku direksi, dan selama setahun ini posisi tersebut kosong. Hal ini tentu saja akan mempengaruhi kinerja perusahaan. Padahal, PT. Brantas Abipraya merupakan salah satu BUMN yang diharapkan untuk membangun bangsa. Ihsan menanyakan tanggapan dari pihak Kementerian BUMN dalam menanggapi permasalahan ini.

Ketersediaan Protein Hewani, Stabilisasi Pasokan dan Harga Daging Sapi, serta Distribusi Daging Sapi dan Volume Pasokan Sapi Hidup dari Kupang ke Jakarta — Komisi 6 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Deputi Bidang Usaha Konstruksi, Sarana, dan Prasarana Perhubungan Kementerian BUMN RI, Sekjen Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan RI, Dirut PT Berdikari (Persero), Dirut PT Perum Bulog, dan Dirut PT PELNI (Persero)

Ihsan mengatakan bahwa salah satu BUMN yaitu PT. Brantas Abipraya sedang mengalami masalah pada manajemennya. Pihak KPK telah menangkap Suwartopo selaku direksi, dan selama setahun ini posisi tersebut kosong. Hal ini tentu saja akan mempengaruhi kinerja perusahaan. Padahal, PT. Brantas Abipraya merupakan salah satu BUMN yang diharapkan untuk membangun bangsa. Ihsan menanyakan tanggapan dari pihak Kementerian BUMN dalam menanggapi permasalahan ini.

Evaluasi APBN 2016, Rencana Program 2017, Pengendalian Harga dan Perkembangan Pasar Tradisional — Komisi 6 DPR-RI Rapat Kerja dengan Menteri Perdagangan

Ihsan mengatakan bahwa impor itu negatif, lalu Ihsan menyampaikan pertanyaan apakah tidak ada cara lain selain impor.

Realisasi Anggaran Tahun 2016 — Komisi 6 DPR RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU)

Ihsan bertanya tindak lanjut dari penyelidikan tentang pengaturan harga komoditas utama khususnya karet dan sawit di daerah Sumatera. Ihsan meminta dibuat definisi lanjutan dari rahasia dagang. Ihsan mengatakan Pasal 63 ayat (2) UU LPM & PUTS tidak sinkron dengan Pasal 68. Ihsan bertanya kelanjutan proses dari PNBP yang pernah diajukan oleh KPPU ke MK dan tindak lanjut kerjasama KPPU dengan Kepolisian dan Kejaksaan.   

Rapat Asumsi Dasar, Pendapatan, Pembiayaan dan Defisit Negara APBN Tahun Anggaran 2017 — Badan Anggaran DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Tim Pemerintah

Ihsan Yunus mengatakan bahwa tujuan apa dana PMN diberikan kepada Jakarta Loid, peningkatan penjualan SBN untuk menutupi utang apakah ada respon dari bank jika suku bunga naik.

Kinerja Badan Perlindungan Konsumen Nasional Periode 2013-2016 — Komisi 6 DPR RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN)

Ihsan mengatakan fungsi BPKN memberikan rekomendasi tapi tidak mengikat. Ihsan bertanya sejauh mana tingkat keberhasilan rekomendasi BPKN dan bagaimaan koordinasi BPKN di pusat dan daerah dalam menangani pengaduan. Ihsan berpendapat UU 8/2009 sudah tidak relevan saat ini terutama e-commers yang no border.

Pagu Indikatif Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2018 — Badan Anggaran DPR-RI Rapat Kerja dengan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi dan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian

Ihsan dari Komisi 6 DPR-RI yang sangat berkepentingan dengan KUR. Ihsan mengatakan bahwa kesannya penyaluran KUR sepenuhnya di tangan bank, sedangkan KUR 70% dijamin negara.

Pembahasan Permendag No. 16 Tahun 2017 Terkait Perdagangan Gula Kristal — Komisi 6 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Perdagangan (Mendag)

Ihsan Y mengatakan persoalan gula ini sampai kapanpun tidak ada endingnya dan menurutnya perlu ada semacam roadmap gula. Ia mengatakan lahan tebu sampai saat ini semakin sedikit dan lebih banyak yang membuat lahan kos-kosan. Ia mengatakan harus ada pencegahan agar tidak terjadi rembesan atau bocoran, tetapi ia mempertanyakan ketepatan pasar lelang. Ia menanyakan perkiraan Mendag mengenai impactnya bagi konsumen dan ia menghimbau agar jangan sampai membebani UKM.

Rencana Pemberlakuan E-Toll — Komisi 6 DPR-RI dengan Deputi Bidang Usaha Konstruksi dan Sarana Prasarana Perhubungan Kementerian BUMN serta Dirut PT Jasa Marga

Ihsan mengimbau bahwa semua Menteri dan Deputi merupakan pembantu Presiden untuk menginterpretasi perintah Presiden secara integral. Ihsan berharap baik Menteri dan Deputi bekerjanya tidak seperti cari muka, karena ia meragukan adanya imbauan tertulis dari Presiden bahwa setiap gerbang tol harus menggunakan e-toll. Ihsan juga menanyakan sistem Electronic Toll Collection (ETC) merupakan karya anak bangsa atau bukan.

Pembahasan APBN Tahun 2017 – Komisi 6 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepala KPPU

Ihsan mengatakan setelah mendengar pemaparan dari KPPU, kita mesara sangat sedih karena anggaran yang sebegitu kecilnya di KPPU harus mengawasi persaingan usaha di seluruh Indonesia. KPPU ini mitra utama Komisi 6 DPR-RI, oleh karena itu kita pasti akan membantu KPPU. Ihsan menyampaikan prihatin karena KPPU sampai saat ini belum dipersenjatai senjata dan peluru yang kuat. Terkait dengan pemotongan anggaran, ada kemungkinan kinerjanya yang tidak maksimal. Ihsan menyatakan bahwa Fraksi PDI-P mendukung penuh untuk tidak adnaya pemotongan anggaran KPPU.

Bantuan Hukum yang diberikan oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) — Komisi 6 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU)

Ihsan bertanya bagaimana tindak lanjut dari penyelidikan tentang pengaturan harga komoditas utama khususnya karet dan sawit di daerah Sumatera. Selain itu Ihsan juga meminta tolong kepada KPPU untuk dibuat lagi defenisi lanjutannya tentang rahasia dagang.

Penyesuaian Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Penyertaan Modal Negara (PMN) dan Dividen Tahun Anggaran 2018 — Komisi 6 DPR RI Rapat Kerja dengan Menteri Perindustrian

Ihsan mengatakan sudah saatnya BUMN memberikan kontribusi yang besar kepada Indonesia. Ikhsan menyampaikan bahwa F-PDIP perlu waktu untuk mempertimbangkan persetujuan PMN untuk PT KAI (Persero).

Kinerja Operasional dan Kinerja Keuangan Perusahaan — Komisi 6 DPR RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Deputi Bidang Restrukturisasi dan Pengembangan Usaha Kementerian BUMN, Direktur Utama dari PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero), PT Kliring Berjangka Indonesia (Persero), PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero), PT Sucofindo (Persero), dan PT Surveyor Indonesia (Persero)

Yunus mengatakan capex dan opex PT Sucofindo menurun tetapi liabilitas naik. Biasanya jika liabilitas naik maka capex juga naik, lalu mengapa capex ini mengalami penurunan, apakah terlalu efesien atau faktor lain. Yunus mengatakan jika BUMN mau IPO, maka biasanya yang dipakai adalah BUMN dengan alasan sinergitas.  

Kinerja Perusahaan — Komisi 6 DPR RI Rapat Dengar Pendapat dengan Kementerian BUMN RI, PT. Industri Kereta Api (Persero), PT. Krakatau Steel (Persero) Tbk., PT. Dirgantara Indonesia (Persero), PT. PAL Indonesia (Persero), PT. Pertamina (Persero), PT. Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk., PT. Indonesia Asahan Aluminium (Persero), PT. Bukit Asam Tbk., PT. Timah Tbk., dan PT. Aneka Tambang Tbk.

Ihsan menanyakan mengenai status perusahaan negara yang dikelola oleh pemerintah. Ihsan mengatakan tetap mengedepankan efektifitas dan efisiensi walaupun aturan mainnya biasanya buat sendiri karena sesuai dengan UUPT itu punya kewenangan sendiri. Ihsan menanyakan kesesuaian harga tender dengan prinsip sinergi BUMN. Ihsan mengatakan untuk tetap pengawasan pada pelelangan sebab sinergi termasuk di dalamnya dan adanya sinergi, tanggung jawab KemenBUMN semakin besar. Ihsan mengatakan Perpres Pasal 2 poin a berisi prinsip pelelangan itu efisien, bukan berdasarkan harga terendah dan hal ini bahaya padahal Keppres 84 selain keterbukaan dan harga terendah. Ihsan mengatakan ini semua adalah titipan dan harus dijaga dengan sebaik mungkin. Ihsan meminta agar direktur tidak perlu bersandiwara di depan pengadilan dan meminta data tender yang penunjukan langsung. Ihsan meminta penjelasan PMN dielaborasi secara detail.

Kinerja Perusahaan — Komisi 6 DPR RI Rapat Dengar Pendapat dengan Kementerian BUMN RI, PT. Perkebunan Nusantara III (Persero) Holding, PT. Rajawali Nusantara Indonesia (Persero), Perum Perhutani dan Perum BULOG

Ihsan mengatakan, tujuan BUMN dalam UU adalah untuk membantu penerimaan negara, dsb sebab semua kebijakan BUMN harus mempunyai dasar UU tentang BUMN. Sebab menurut Ihsan, hal ini penting, karena akan banyak sekali ide-ide baru dari para direksi yang kesannya tujuannya baik, namun semua tergantung niat. Ihsan mengatakan, adanya kecenderungan niat yang tidak baik pada BUMN untuk masuk ke dalam bisnis anak perusahaan. Ihsan meminta untuk memaparkan alasan dan urgensinya untuk membuat anak perusahaan dan kajian atas semua impor selama ini. Menurut Ihsan, laporan kajian itu berisi cara mengimpor dan asal impor. Ihsan juga mengatakan kepada deputi, bila ingin memberdayakan pabrik-pabrik gula, maka harus mengetahui kebutuhan gula selama ini. Oleh karena itu, Ihsan meminta untuk memberikan data kapasitas mesin yang digunakan untuk impor, bila hanya berbasis tebu, akan susah untung di zaman sekarang. Secara pribadi, Ihsan tidak menyetujui untuk dibentuknya anak perusahaan BULOG dan lelang yang akan diadakan dan meminta untuk disajikan penyebabnya. Untuk PTPN III, Ihsan menanyakan apakah PTPN sudah membantu masyarakat sementara petani mengeluh harga.

Fit and Proper Test (FPT) Calon Anggota Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) — Komisi 6 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Calon Anggota KPPU Atas Nama Yudi Hidayat, Abdul Hamid, dan Afif Hasbullah

Ihsan mengatakan perlu adanya Komisioner KPPU yang mempunyai wawasan ekonomi yang luas. Ia menanyakan keyakinan para calon menjadi Komisioner KPPU jika tidak mempunyai latar belakang ekonomi yang kuat. Ia mengatakan yang menjadi masalah besar justru ada di UU dan menjadi masalah di lapangan. Ia menyampaikan bahwa KPPU tidak pernah pro justitia dan tidak boleh administratif sehingga tidak dapat juga putusannya menjadi mengikat. Ia ingin mempertegas mengenai peran KPPU yang pro justitia atau administratif. Ia menanyakan mengenai keikutsertaan para calon pada sidang KPPU. Ia menyampaikan bahwa di persidangan, lawyer atau hakim mengelola suatu masalah dengan aneh dan banyak beberapa hal yang diperkecualikan. Ia juga menyampaikan bahwa untuk mengajukan saksi untuk memperkuat pelapor saja tidak bisa. Ia menanyakan program yang ditawarkan para calon karena selama ini ia melihat KPPU tidak pernah fokus dalam masalah pencegahan. Ia juga menanyakan mengenai cara para calon menyikapi kebijakan Pemerintah yang perlu dikonsultasikan ke KPPU dulu agar tidak ada yang melanggar UU Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Evaluasi Kinerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Tahun 2017 — Komisi 6 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan KPPU

Ihsan mengatakan Komisi 6 memang menjalankan Fit and Proper Test namun bukan berarti semua menerima. Pada akhirnya yang menerima hanya yang bisa saja dan ada yang tidak menerima. Ia yakin komisioner sudah melihat perjuangan Komisi 6 dalam rangka semuanya menjadi lebih objektif. Ia mengatakan semua harus dikembalikan ke UU No. 5 Tahun 1999 dimana kewenangan DPR di legislatif menjalankan Fit and Proper Test yang diberikan oleh Pemerintah sehingga tidak bisa menerima semuanya dan menyangka ada ketidakberesan karena sudah menjadi amanah. Menurutnya, jika membicarakan conflict of interest, ia sudah menanyakan juga mengenai pasal karet namun pembuktiannya tidak mudah. Ia mengatakan kalau komisaris sedang berperkara, dia tidak bisa memasukkan hal pribadi di depan perusahaan. Ia berharap apapun keputusannya, KPPU dan Komisi 6 masih bisa bertemu di ruangan ini dalam posisi apapun. Ia juga menanyakan cara memperbaiki KPPU ke depannya.

Fit and Proper Test (FPT) Calon Ketua Komisi Pengawasan Persaingan Usaha (KPPU) — Komisi 6 DPR-RI Fit and Proper Test (FPT) Atas Nama Arnold Sihombing, Binsar Jon Vic, dan Chandra Setiawandengan

Ihsan bertanya kepada para kandidat terkait bagaimana pendapat para kandidat tentang wacana dikembalikannya KPPU menjadi lembaga yudisial, lalu dijadikan full administratif.

Fit and Proper Test (FPT) Calon Ketua Komisi Pengawasan Persaingan Usaha (KPPU) — Komisi 6 DPR-RI Fit and Proper Test (FPT) Atas Nama Dinni Melanie, Eugenia Mardanugraha, dan Guntur Syahputra Saragih

Ihsan bertanya kepada para kandidat, bagaimana jika menjalankan undang-undang ini untuk menjadi sebuah persaingan usaha sehat, tetapi dalam kenyataannya banyak peraturan yang diterobos.

Restrukturisasi Perbaikan Keuangan — Komisi 6 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Deputi Kementerian Badan Usaha Milik Negara (Kemen BUMN) dan Dirut Perusahaan Pengelola Aset (PPA)

Ihsan menanyakan jumlah karyawan yang dirumahkan dan kelanjutan penyelesaian. Ia mengatakan dengan kondisi Merpati sekarang ini, DPR tidak akan ada yang mau membeli jika melihat aset dan kewajiban. Ia menanyakan rencana Merpati. Ia mengusulkan agar mengundang Garuda agar tidak menjadi Merpati kedua.

Target Perluasan Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan Tahun 2018 terhadap Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU), Upaya Perluasan Manfaat Layanan Tambahan BPJS Ketenagakerjaan di Bidang Pendidikan dan Pelatihan, serta Kesiapan BPJS Ketenagakerjaan dalam Memberikan Layanan terhadap Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia — Komisi 9 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan

Ihsan meminta klarifikasi mengenai kenaikan kepesertaan sebanyak 2,4juta itu hasil akumulasi atau bukan. Ihsan mengatakan bahwa pekerja penerima upah hanya 5% atau jika diibaratkan seperti zakat mal. Menurut Ihsan, hal ini perlu dipikirkan terkait strategi kepesertaan dan strategi perluasan kepesertaan, karena Ihsan melihat target yang direncanakan terlalu rendah. Di Jawa Tengah dan Jawa Barat terdapat Kartu Tani, dan di Kementerian Pertanian juga terdapat asuransi pertanian. Ihsan berpendapat jika hal tersebut dikerjasamakan akan memberikan hasil yang baik, tapi kalau tumpang tindih, justru yang terjadi sebaliknya.

Proses Ratifikasi Protokol 6 dan Perjanjian ASEAN — Komisi 6 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dirjen Perundingan Perdagangan Internasional Kementerian Perdagangan Republik Indonesia

Ihsan mengatakan bahwa ada analisa yang kesannya mempunyai keberpihakan. Jika analisanya positif, menurut Ihsan tidak perlu dianalisa. Ihsan menanyakan Kementerian Perdagangan berpihak kemana.

Kinerja Operasional, Keuangan, dan Sumber Daya Manusia (SDM) — Komisi 6 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Direktur Utama PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk

Ihsan menyatakan bahwa Garuda Indonesia menerapkan right person in the wrong time, menurutnya Garuda Indonesia harus memperbaiki hal tersebut, karena butuh waktu yang cukup lama untuk  membenahi CRJ dan ATR. Ihsan juga menyatakan bahwa banyak complain dari penumpang terkait pelayanan Garuda Indonesia, padahal ekspektasi penumpang terhadap Garuda Indonesia sangat tinggi. Mengenai total biaya, hal ini berhubungan dengan BUMN, dan hal ini perlu dibicarakan. Ihsan berpendapat sudah banyak beberapa perusahaan BUMN yang mengeluh sebab BUMN hanya bersinergi dengan BUMN yang menguntungkan-menguntungkan saja. Sinergi BUMN ini diperlukan agar tidak ada perusahaan yang dirugikan.

Dividen BUMN — Komisi 6 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Deputi Bidang Usaha Jasa Keuangan, Jasa Survei dan Keuangan Kementerian BUMN

Ihsan mengatakan deputi harus meyakinkan Komisi 6 bahwa dividen yang disampikan kepada negara berdasarkan UU dan bukan hanya sekedar laporan keuangan, deputi juga harus membuat matriksnya. Ihsan mengatakan penetapan dividen juga mempertimbangkan kondisi ekonomi yang sedang terjadi. Ihsan meminta laporan tentang BUMN yang menyampaikan kewajiban dalam bentuk dollar sehingga tidak merugikan BUMN yang ada. Ihsan berpendapat dalam penetapan dividen harus berpikir dari sisi pesimis meskipun Ihsan optimis dollar akan membaik, jangan sampai dividen menghambat pembayaran utang.

Ratifikasi Perjanjian Perdagangan Internasional — Komisi 6 DPR RI Rapat Dengar Pendapat dengan Kementerian Perdagangan RI, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI, Kementerian Luar Negeri RI, Kementerian Ketenagakerjaan RI, Kementerian Kesehatan RI, dan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)

Ihsan mengatakan bahwa perdagangan jasa Indonesia mengalami defisit hingga 10 Miliar USD padahal Indonesia sudah melakukan dua kali ekspor jasa sehingga ia menanyakan sektor untuk memajukan pekerja Indonesia. Selanjutnya, Ihsan menanyakan restruksi di India karena negara tersebut berhasil membuat konstrain untuk melindungi kepentingannya. Akhir kata, Ihsan menanyakan dampak signifikan bila dilakukan ratifikasi pada perjanjian perdagangan internasional.

Kinerja dan Kontribusi Perusahaan— Komisi 6 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan PT. Perusahaan Listrik Negara (PLN), PT. Pertamina, dan PT. Telkom

Ihsan mengatakan masih banyak yang lebih penting daripada sinyal 5G. Ia juga mengatakan tower telkom masih monopoli. Menurutnya, UMKM belum kelihatan progresnya. KPPU pun masih membicarakan masalah tarif. Ia mengatakan bahwa BUMN yang diharapkan malah menaruh tarif tinggi untuk masyarakat. Ia menyampaikan di daerah Jambi masih sangat kurang. Ia berharap agar kedepannya diberikan kemudahan. Menurutnya, 5G itu masih belum perlu karena yang paling penting adalah jaringan telepon. Ia menanyakan mengenai rencana PNM untuk meningkatkan sampai 62% seperti target yang sudah dikeluarkan.

Realisasi Anggaran - Komisi 6 DPR RI Raker dengan Menteri Perindustrian, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)

Ihsan mengatakan Anggota Komisi 6 mempunyai harapan besar kepada Kementerian BUMN, harapan kami adalah Kementerian BUMN dapat memberi jargon-jargon yang membuat kita semangat untuk mengimplementasikan Pasal 33 UUD 1945. Selanjutnya, Ihsan mengatakan di Kementerian BUMN ini banyak terjadi penyelewengan dan kebusukan yang terjadi. Nantinya ini akan menjadi bom waktu bagi BUMN. Anggaran BUMN ini masih bisa dibilang kecil. Ia mohon kedepannya, apakah harus dibentuk Deputi tersendiri untuk memeriksa keuangannya. Untuk Jiwasraya sebetulnya tidak sulit. Ini terlalu too good to be true. Hasilnya harus ditaruh dimana. Harusnya tidak terjadi, apalagi kita ingin serius dalam BUMN. Harusnya kita mampu untuk melakukan hal ini dan ia tidak paham ada dimana permasalahannya.

Kemudian, Ihsan menegaskan ada beberapa investasi yang tidak perlu. Komisi 6 siap mendukung anggarannya kalau dibutuhkan Deputi yang tahan besi serta cekatan. Kita harap pada perubahan reformasi dalam BUMN terutama dalam hal audit. Ihsan juga merasa ada beberapa investasi investasi yang tidak diperlukan. Kemarin juga kami rapat dengan Pelindo dimana seharusnya anak perusahaan bisa mendukung perusahaan induknya tetapi justu malah menyimpang.

Selanjutnya, Ihsan berharap kedepannya bisa dilakukan reformasi di Kementerian BUMN, terutama masalah internal audit. Terakhir, Ihsan menanyakan masalah industri 4.0, Sisnas IPTEK, dan lain-lainnya. Apakah masih sama nanti kedepannya yang terkait dengan SDM atau bergeser. Kita perlu bayangan dan khusus nantinya.

Ketersediaan Pasokan Komoditas Pangan — Komisi 6 DPR RI Rapat Dengar Pendapat dengan Deputi Bidang Usaha Industri dan Farmasi Kementerian BUMN RI, Perum BULOG, PT. Rajawali Nusantara Indonesia (Persero), PT. Perkebunan Nusantara III (Persero)

Ihsan menanyakan perkembangan penetapan harga baru. Lalu soal pemutakhiran data dimana subsidi akan disalurkan melalui sebuah kartu, Ihsan menanyakan perkembangannya pada Perum BULOG. Selanjutnya, Ihsan meminta kepada Dirut Perum BULOG untuk mewajibkan berikan laporan keuangan dan rencana kerja yang terpisah dari Perum BULOG. Lalu, ia meminta adanya perhatian lebih pada daerah yang dapat subsidi karena rawan korupsi. Lanjutnya, ia pun menanyakan penggunaan internet untuk akses pengecekan harga.

Evaluasi Program dan Anggaran Tahun 2019 dan Rencana Program Tahun 2020 dan Isu-isu lainnya – Komisi 8 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Agama

Ihsan mengatakan mendukung pemberantasan radikalisme namun mengingatkan jangan sampai dibuat gaduh. Ia juga mengatakan indeks di Kemenag perlu ditampilkan karena Komisi 8 tidak tahu dan hal yang dipaparkan hari ini akan menjadi tolok ukur bersama. Ia juga menanyakan cara pengambilan sampel untuk indeks.

Evaluasi Pelaksanaan Anggaran 2019, Rencana Program dan Anggaran 2020 serta Kelanjutan RUU Penanggulangan Bencana – Komisi 8 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Sosial

Ihsan berharap semua yang sudah diutarakan anggota dan pimpinan bisa diakomodir dan disepakati bersama, agar ada pekerjaan bersama secara sistematis dan hasilnya akan ditunggu pada akhir 2020. Ia juga berharap dengan pengelolaan data yang lebih baik akan menjadi big data bagi Kementerian/lembaga lain. Ia juga mengatakan hal-hal yang sifatnya sosial harusnya sudah sentralisasi di Kemensos dan banyak sekali bantuan sosial yang tersebar di beberapa kementerian, masih tumpang tindih.

Tindak Lanjut Rencana Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1441 H/2020 M, dan Isu-Isu Aktual dan Solusinya – Komisi 8 DPR RI Rapat Dengar Pendapat (RDP Virtual) dengan Kepala Badan Pelaksana BPKH dan Dirjen PHU Kemenag RI

Ihsan menyangkan mengenai pelaksanaan haji, karena sudah saatnya untuk mengambil keputusan jadi atau tidaknya untuk kemashalatan jamaah kita sendiri. Sebab akan tidak masuk akal ketika ada pembatasan kuota 50% apabila pelaksanaan Haji dilaksanakan. Ihsan mempertanyakan apa yang dapat memastikan bahwa Jemaah semua negatif dari Covid-19 dan apakah perlu adanya Sweb Test dalam meyakinin Pemerintah Arab Saudi. Perlu adanya skema untuk Jemaah haji pada saat duduk di pesawat jika pelaksanaan haji tetap dilaksanakan. Ihsan menyatakan bahwa tidak semua bidang yang harus dilakukan oelh BPKH, karena harus adanya pembahasan yang cukup panjang agar tidak melanggar UU.

Pelaksanaan Program Tahun 2019 dan Anggaran Tahun 2020 — Komisi 8 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Rektor Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN) Wilayah Barat, Tengah, dan Timur

Ihsan menyampaikan bahwa tidak ada niat dari anggota DPR dalam menghambat program 6 in 1 UIN. Menurut Ihsan, bukan tentang tujuannnya tetapi masalah proses anggarannya. Ihsan mengatakan bahwa Komisi 8 juga sedang mencari jalan keluarnya, jadi jangan dianggap Komisi 8 diam dan jangan dicari kambing hitamnya saja. Ihsan juga meminta kepada para Rektor untuk tidak membangun opini bahwa anggota DPR yang menghambat. Menurut Ihsan, ada kesan dari para Rektor untuk segera minta dicairkan saja anggarannya, yang terpenting itu harus mencari solusi sesuai dengan aturan dan prosedurnya. Kedepannya, Ihsan berharap antara Komisi 8 dan para Rektor harus terus berinteraksi dan berkomunikasi untuk menjaga silaturrahim.

Evaluasi Program dan Anggaran Tahun 2019 Serta Rencana Program Tahun 2020 dan Isu-Isu Aktual – Komisi 8 DPR RI Rapat Kerja (Raker) dengan Kepala BNPB

Ihsan Yunus setuju dengan pendapat Bapak Moekhlas mengenai dana siap pakai. Menurut Ihsan Yunus bahwa memang ada peraturan Menteri Keuangan No.16 tentang pengawasan anggaran. Ihsan Yunusmeminta dijelaskan oleh pihak BNPB, sejauh mana komisi 8 bisa mengawasi dana siap pakai. Ihsan Yunus bertanya mengenai pertanggungjawaban dana siap pakai. Menurut Ihsan, Komisi 8 DPR-RI harus mengetahui sedetail mungkin karena bencana tidak bisa diprediksi dan harus ada penanggulangan yang singkat. Menurut Ihsan perlu adanya dana on call. Ihsan Yunus merasa sebenarnya masih banyak pertanyaan, tapi karena keterbatasan waktu, nanti mungkin Ihsan bisa masuk ke ruang informal saja untuk bertanya. Ihsan menambahkan dan mengatakan bahwa harusnya pada dana siap pakai ada mekanisme penggunaan dan pengawasan, sehingga anggaran ini bisa dipakai sesuai kebutuhan atau bahkan kurang.

Verifikasi dan Validasi Data Kemiskinan - RDP Komisi 8 dengan Deputi Kelembagaan dan Tata Kelola Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Desa PDTT

Ihsan selaku pimpinan menyatakan bahwa perlu adanya kesepadanan data antara data yang ada di Kemendagri dengan data pada Kementerian Sosial. Ihsan menekankan agar jangan sampai ada pihak-pihak yang tidak berhak menerima bantuan justru menerima bantuan, begitu juga sebaliknya. Untuk itu, koordinasi antar Kementerian terkait sangat dibutuhkan. Ihsan juga menghimbau agar Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) Kemensos dapat melakukan penguatan dari sisi anggaran, legislasi, dan juga pengawasan.

Pengesahan Protokol Perubahan Perjanjian RI dan Pakistan serta Perjanjian AHKFTA – Raker Komisi 6 dengan Menteri Perdagangan RI

Ihsan mengatakan permasalahan bukan hanya pada alkohol namun pada produk oplosan yang beredar dan ini menjadi masalah serius. Ihsan mengkhawatirkan apabila perjanjian ini ditandatangani maka peredaran oplosan semakin beredar luas.

Perkembangan dan Pelepasan Aset sejak 2008 – Rapat Dengar Pendapat Komisi 6 dengan Deputi Jasa Keuangan BUMN dan PT. Telekomunikasi Indonesia

Ihsan mengatakan, dirinya kecewa melihat laporan yang disampaikan oleh Telkom terlalu simpel. Ihsan mengatakan, bila alasan turunnya Telkomsel karena registrasi, maka seharusnya seluruh operator mengalami hal yang sama dengan Telkomsel.

Latar Belakang

Muhammad Rakyan Ihsan Yunus terpilih menjadi Anggota DPR-RI periode 2019-2024 dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) untuk Dapil Jambi setelah memperoleh 76.303 suara. Ihsan adalah seorang pengusaha di bidang percetakan dan menjabat sebagai Direktur Utama PT. Perca.

Ihsan adalah kader PDIP dan dari keluarga tokoh PDIP Provinsi Jambi. Ihsan adalah putra dari Bapak Irsal Yunus (mantan Anggota DPR-RI periode 2009-2014 dan Ketua DPD PDIP Provinsi Jambi) dan Ibu Agnita Singedekane (Sekretaris DPP PDIP).

Pendidikan

S1, University of Queensland, Australia (2001)
S2, University of Queensland, Australia (2003)

Perjalanan Politik

2006 - April 2010 : Ketua Bidang Pendidikan Agama dan Sosial Dept. Balitbang, Jakarta.
2007 - April 2010 : Ketua DPP BMI (Banteng Muda Indonesia).
2007 : Delegasi PDI Perjuangan dalam kunjungan studi banding ke Amerika Serikat.
November 2007 : Observer Pemilu di Australia atas undangan NDI (National Democratic Institute).
Juli 2008 : Observer persiapan Governor Election of Western Australia atas undangan ALP (Australian Labor Party)
2009 : Calon anggota parlemen pusat Kepulauan Riau
2010 - 2015 : Sekretaris Departemen Hubungan Internasional PDI Perjuangan.
Juni 2011 : Delegasi PDI Perjuangan untuk menghadiri Kongres LI dan rapat komite eksekutif CALD di Manila, Filipina.
Juli 2011 : Menyambut delegasi politik muda Amerika yang berkunjung ke Indonesia.
Des 2011 : Delegasi PDI Perjuangan ke Australia untuk menghadiri Konferensi Nasional Partai Buruh Australia.
2012 : Tutor kader dalam pendidikan kader PDI Perjuangan.
Aktif dalam BAGUNA (Badan Penanggulangan Bencana) Pusat, PDI Perjuangan menangani bencana dan sosial di seluruh Indonesia tahun 2005 - 2009
Tim Sukses Pilkada DKI Jakarta 2012
Tim Sukses Pilkada Kab. Merangin Prov.Jambi 2013

Visi & Misi

belum ada

Program Kerja

belum ada

Sikap Politik

RUU KPK 2015

Pada 6 Oktober 2015, Ihsan Yunus mengusulkan penggunaan hak inisiatif DPR RI atas perubahan pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dimasukkan dalam Prolegnas 2015. [sumber]

Paripurna Voting Paket Pimpinan DPR 2014-2019

Menolak ambil bagian sebagai anggota DPR yang menyetujui paket pimpinan DPR 2014-2019 (dengan Ketua DPR 2014-2019 terpilih Setya Novanto). Bagian dari pelaku walkout atas proses voting paket pimpinan DPR 2014-2019. [sumber]

RUU Pilkada (2014)

Menolak UU Pilkada dengan pasal inti bahwa Kepala Daerah dipilih oleh DPRD, karena bersikap mendukung pilkada langsung oleh rakyat. [sumber]

UU MD3 (2014)

Menolak revisi UU MD3. [sumber]

Paripurna Voting Paket Pimpinan DPR 2014-2019

Menolak ambil bagian sebagai anggota DPR yang menyetujui paket pimpinan DPR 2014-2019 (dengan Ketua DPR 2014-2019 terpilih Setya Novanto). Bagian dari pelaku walkout atas proses voting paket pimpinan DPR 2014-2019. [sumber]

Tanggapan

Daya Saing dan Strategi Pemasaran Perusahaan Semen

23 Januari 2018 - Pada Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan PT Semen Indonesia, PT Semen Baturaja dan Kementerian BUMN (KemenBUMN) Ihsan mengungkapkan bahwa sedang terjadi over supply dan market leader tidak mampu untuk menguasai pangsa pasar, padahal seharusnya mereka dapat melakukan itu. Ihsan mempertanyakan kenapa kita mencurigai predatory pricing, padahal seharusnya yang dicurigai adalah market leader (PT Semen Indonesia), karena bisa saja market leader-nya bodong dan justru permasalahannya ada di dalam diri kita sendiri.Ihsan mempertanyakan kenapa ia tidak diundang dalam pembangunan PT Semen Baturaja di Jambi, karena itu merupakan daerah pemilihannya,minimal dirinya diajak untuk melihat proses peresmiannya, karena ada hal yang tidak bisa dilakukan kalau masyarakatnya sudah bertindak. [sumber]

Kebijakan Impor Beras dan Gejolak Peningkatan Harga Beras

18 Januari 2018 - Pada Raker dengan dengan Menteri Perdagangan, Deputi Bidang Usaha Agro dan Farmasi, Deputi KSPP, Dirut PT Perusahaan Perdagangan Indonesia dan Dirut Perum Bulog Ihsan mengemukakan beras di pasaran naik bukan dari petani melainkan karena solusi impor beras. Ihsan memberikan teknologi pasca panen tetapi sampai sekarang belum dikembangkan. Ihsan melihat dari Kemendag tidak mengacu pada kementerian lain, sehingga, Komisi 6 akan berperan membentuk KPPU, untuk menindak peran kartel beras. [sumber]

Penyertaan Modal Negara untuk PT KAI dalam RAPBN 2018

13 September 2018 - Pada RDP (Rapat Dengar Pendapat) Komisi 6 dengan Deputi Bidang Usaha Jasa Keuangan, Jasa Survei dan Konsultan Kementerian BUMN RI dan Direktur Utama PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Ihsan Yunus mengaku kecewa dengan keputusan PT. KAI mengenai LRT (Light Rail Transit) dan malah mengabaikan Sumatra yang lebih urgent. [sumber]

Isu Penjualan BUMN

10 Oktober 2017 - Pada Rapat Kerja Komisi 6 DPR-RI dengan Menteri Perindustrian (mewakili Menteri BUMN), Ihsan sangat menyayangkan adanya ketidakjelasan sebuah statement dari presiden tentang penjualan anak atau cucu perusahaan BUMN. Ihsan mengatakan seharusnya pernyataan Presiden yang akan menjual anak BUMN segera diklarifikasi. Ihsan berharap ada counter statement dari KemenBUMN tentang isu penjualan BUMN. [sumber]

PMN PT. Kereta Api Indonesia (Persero) pada RUU APBN TA 2018

13 September 2017 - Pada Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi 6 dengan Deputi Bidang Usaha Jasa Keuangan, Jasa Survei dan Konsultan Kementerian BUMN RI dan Direktur Utama PT. Kereta Api Indonesia (Persero), Ihsan Yunus menyatakan dirinya kecewa dengan keputusan PT. KAI mengenai LRT (Light Rail Transit) dan malah mengabaikan Sumatra yang lebih urgent. [sumber]

Permendag tentang Pengaturan Perdagangan Gula Rafinasi

19 Juli 2017 - Dalam rapat kerja (raker) dengan Menteri Perdagangan RI, Ihsan mengatakan bahwa permasalahan gula adalah persoalan sulit sebab pasar gula ini cenderung dominan (oligopoli dan oligopsoni). Ihsan berharap peraturan baru dapat mengelola gula rafinasi dengan abuse of dominant possition. Ihsan menuturkan, masalah kisruh permendag ini hanya karena kepercayaan terhadap pemerintah. Menurut Ihsan, selama kita sebagai pebisnis mematuhi aturan bisnis, maka semuanya akan baik-baik saja. Ihsan meminta agar permendag tersebut dikomunikasikan dengan K/L terkait seperti Kementerian Perindustrian RI dan KPPU. Ihsan mengatakan, lelang ini adalah cara untuk memberantas persaingan usaha tidak sehat namun yang besar semakin bertambah dan yang kecil makin kecil. Ihsan meminta agar membuat sebuah prioritas untuk UKM masyarakat kecil. [sumber]

Evaluasi APBN 2015 dan Tindak Lanjut Pemeriksaan BPK semester 1 terhadap KPPU

21 November 2016 - Ihsan meminta laporan rutin kegiatan KPPU selama tiga bulan terakhir terkait fungsi pengawasan. Ihsan percaya KPPU mempunyai daftar kebijakan pemerintah yang berpontensi melanggar persaingan usaha. Ihsan meminta pendapat KPPU mengenai Bulog yang memiliki kendali penuh beberapa komoditas pangan. Ihsan menanyakan apakah pihak operator sudah dipanggil dan dianalisa terkait tarif interkoneksi baru yang belum diberlakukan oleh semua operator. [sumber]

Anggaran Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN)

16 Juni 2016 - Ihsan mempertanyakan 2 Deputi di Kementerian BUMN yang alokasi anggarannya dilebihkan, padahal ada 8 Deputi dan 1 Kesekretariatan di Kementerian BUMN. Kepada Menteri Keuangan (Menkeu), Ihsan juga menanyakan target dari masing-masing Deputi di Kementerian BUMN.

Ihsan menanyakan sudah sejauh mana Menkeu, sebagai CFO dan pemegang saham mayoritas, mengevaluasi keefektifan dan keefisienan PMN untuk BUMN. Selain itu, Ihsan juga menilai koordinasi Kementerian BUMN sangat lemah dan PP-nya lambat sehingga merusak rencana bisnis, terutama pada perusahaan Tbk. [sumber]

Anggaran Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)

13 Juni 2016 - Ihsan melihat perkembangan investasi semkin meningkat dari tahun 2012/2015. Ihsan mengatakan bahwa faktor penghambat investasi, yaitu infrastruktur. Ia menanyakan bagaimana agar investasi tidak mengumpul di Pulau Jawa saja. Ihsan menyarankan kepada Deputi BKPM untuk menekan angka investasi di Pulau Jawa dan usahakan menyebar rata ke seluruh wilayah Indonesia. [sumber]

Anggaran Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU)

7 Juni 2016 - Ihsan mengatakan bahwa ia sebagai Panitia Kerja (Panja) memberi wewenang kepada Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) untuk mempidana, tetapi KPPU yang masih ragu waktu itu. Jadi, apakah kebijakan KPPU mengikat atau tidak. Ihsan mengatakan, Komisi 6 di Panja RUU KPPU sudah berusaha maksimal, yang sedang dibahas adalah status KPPU. Ihsan mempertanyakan industri peternakan ayam sudah sampai mana. Menurutnya, kebijakan impor ayam membuat harga turun, tetapi merugikan sektor UMKM.

Berhubungan dengan Lion Air yang rute-rutenya melanggar, Ihsan mempertanyakan kasusnya sudah sampai mana dipersidangan. Terkait dengan tiket pesawat, Ihsan menanyakan masalah penetapan tiket pesawat ini menjadi konsen dan sudah sejauh mana kasusnya. Ihsan mengatakan bahwa semua hal yang disampaikannya harus dalam waktu yang cepat karena kalau terlambat ya percuma saja. [sumber]

Realisasi Anggaran Kementerian Perindustrian t.a 2016

19 April 2016 - Pada Rapat Kerja (Raker) Komisi 6 DPR RI dengan Menteri Perindustrian, Ihsan mempertegas masukan-masukan dari semua teman yang tadi menyampaikan pendapat. Ihsan pun mempertanyakan alasan pemerintah mengenai pemberhentian usaha tekstil di Indonesia. Ihsan mendukung field project mengenai karet. [sumber]

Evaluasi Kinerja Kementerian Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (Kemenkop UKM)

18 April 2016 - Ihsan mengatakan, bahwa setiap evaluasi program Kementerian Koperasi (Kemenkop) seharusnya mempunyai indikator. Ihsan menanyakan dampak program Menteri Koperasi (Menkop) pada anggota koperasi. Jika sekiranya program Kemenkop berdampak negatif, maka harus ada evaluasi. Ihsan mengapresiasi kerja Menkop yang berhasil memfilter koperasi dan memangkasnya untuk masyarakat yang benar-benar serius menjalankan koperasi. Selain itu, ia berpendapat bahwa masalah pasar harus jelas konsepnya, yakni bertemunya antara pembeli dengan penjual.

Selanjutnya, Ihsan menanyakan indikator Menkop membuat program revitalisasi pasar. Ia meminta perubahan syarat untuk pasar-pasar yang mempunyai potensi besar untuk dapat anggaran. [sumber]

Evaluasi Kinerja Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti)

11 April 2016 - Ihsan mengatakan, karet, kopi, kelapa, dan teh menjadi sumber komoditi utama di Jambi. Ia menanyakan bagaimana pandangan Bappebti terhadap semua itu? [sumber]

Kontrak Kerjasama PT Hotel Indonesia Natour untuk Kompleks Grand Indonesia (PT CKBI)

29 Februari 2016 - Merujuk pada UU Perseroan Terbatas, Ihsan menyebutkan bahwa perseroan didirikan untuk mendapat keuntungan, tetapi justru PT HIN tidak mendapatkan keuntungan sama sekali atas kontrak tersebut. Ihsan berpesan bahwa orang baik hanya diam maka orang jahat yang akan menjadi king-nya dalam pengambilan keputusan.

Tidak ada pilihan lain selain kerjasama BOT, tetapi menurut Ihsan,aset PT HIN bernilai strategis. Ihsan meminta Pimpinan Komisi 6 untuk memanggil konsultan yang terkait dalam kontrak tersebut. Ihsan menanyakan Dirut PT HIN mengapa tidak ada pembahasan tentang kerjasama ini selama delapan tahun, yakni dari tahun 2004 hingga 2012. [sumber]

Rencana Strategis Kementerian BUMN 2015-2019

23 April 2015 - Ihsan menegaskan bahwa sekarang Komisi 6 sedang menggodok Revisi UU No.19 Tahun 2013 tentang BUMN (RUU BUMN). Fokus dari RUU BUMN adalah anak perusahaan dari BUMN karena di UU BUMN yang lama anak perusahaan tidak dianggap sebagai BUMN. Ihsan tidak ingin ada lagi penjualan BUMN terselubung.

Ihsan juga minta penjelasan ke Menteri BUMN (MenBUMN) kapan Initial Public Offering (IPO) dari PT.Pengembangan Perumahan (Persero) (PT PP) akan dilakukan dan apa rencananya. [sumber]

Kemungkinan Sinergi antara Pertamina dan PGN

15 April 2015 - Menurut Ihsan jika setiap tabung gas elpiji 3 kg ada RFID-nya mungkin pengawasan terhadap distribusi gas elpiji bisa lebih baik dilakukan. Ihsan minta klarifikasi ke Pertamina status dari perkembangan pipanisasi yang untuk rakyat dan yang untuk industri. [sumber]

Evaluasi Kinerja PGN

7 April 2015 - Ihsan fokus kepada PGN. Mengenai strategi bisnis dari PGN, Ihsan minta klarifikasi kepada prioritas PGN apakah di sektor hulu atau hilirnya. Ihsan mengingatkan kepada PGN bahwa di lapangan ada ‘mafia gas’ di pendistribusian gas. Ihsan saran agar PGN memikirkan strategi pendistribusian BBG yang lebih baik terutama untuk daerah di luar Jawa. Ihsan minta klarifikasi kepada PGN mengenai kabar bahwa akan dinaikkannya harga Elpiji 3 kg. Kalau memang benar ada rencana kenaikan harga tersebut menurut Ihsan PGN harus mengajukan PSO lagi kepada Pemerintah. Ihsan prihatin bahwa rakyat kecil akan terbebani lagi apabila ada kenaikan harga gas. [sumber]

Kinerja PT. Aneka Tambang (Persero) Tbk

1 April 2015 - Ihsan minta perkenalan dari Direktur Utama Antam yang baru, Ir.Tedy Badrujaman yang sebelumnya adalah Direktur Operasi Antam. Ihsan menilai penjabaran dan forecast dari Antam bagus sekali. Namun Ihsan prihatin karena kebutuhan domestik atas Smelting Grade Alumina (SGA) tinggi. Ihsan minta klarifikasi dari Antam pertimbangannya mengenai kurs Dollar. [sumber]

Manfaat Holding Migas

17 Juli 2018 - Pada RDP Komisi 6 dengan Deputi Bidang Kementerian BUMN, PT Pertamina Persero dan PT PGN, Ihsan membahas mengenai kewajiban Pertamina sebesar 51% karena sudah membeli dan value yang ditanyakan dari 2,5 Dollar. Ihsan menjelaskan pembelian sebesar 51% yang merupakan corporation, kebijakan atas korporasi Perusahaan Gas Negara (PGN) yang kemudian mengakibatkan value saham turun dan bisa dikatakan merugikan negara jika tidak dilakukan secara prudent. Ihsan menyarankan untuk sudah mengantisipasi hal seperti ini jika seandainya korporasi merugikan negara. Ihsan meminta laporan pertanggungjawaban antara cost dan regular yang harus seimbang. Ihsan mengingatkan jangan sampai terjebak dalam masalah ini dan jika membutuhkan bantuan, Komisi 6 akan memberikan rekomendasi dan menyarankan untuk menjadwalkan kunjungan spesifik. [sumber]

Laporan Pertanggungjawaban APBN 2017 KemenBUMN

19 Juli 2018 - Pada Raker Komisi 6 dengan MenBUMN yang diwakili oleh Menperin, Ihsan meminta agar disampaikan poin per poin mengenai surat yang berisi mengenai permasalahan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP). [sumber]

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2017

19 Juli 2018 - Pada Raker Komisi 6 dengan Mendag, Ihsan memberikan apresiasi kepada Kemendag karena telah meningkatkan serapan anggaran tahun 2017, kuartal keempat yang sebelumnya hanya 78% mengalami kenaikan yang signifikan dan mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) sudah tujuh kali berturut-turut. Ihsan sebenarnya hanya ingin membahas yang diagendakan saja, tetapi Ihsan mendapatkan telepon dari Dapilnya yang mengeluhkan kenaikan harga telur dan ayam, awalnya harga telur Rp23.000,00 kemudian melonjak menjadi Rp30.000,00 dan ayam potong melonjak menjadi Rp60.000,00. Ihsan menekankan pentingnya intervensi dari pemerintah, karena harus ada terobosan yang baru dan Ihsan mencurigai bahwa ada kartel ayam dan telur, kalau istilah Mahkamah Konstitusi (MK) yang dulu yaitu Terstruktur, Sistematis dan Masif (TSM), sehingga yang bisa menjegal hal tersebut yakni Kemendag yang harus bekerja sama dengan Komisi Pengawasan Persaingan Usaha (KPPU) dan dua-duanya merupakan mitra Komisi 6. [sumber]