Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
PDI Perjuangan - Jambi
Komisi VIII - Agama, Sosial, Pemberdayaan Perempuan
           


Informasi Pribadi

Tempat Lahir
Jakarta
Tanggal Lahir
04/04/1978
Alamat Rumah
Jl. Tanah Mas I, RT.001/RW.003, Kel. Kayu Putih. Pulo Gadung. Jakarta Timur. DKI Jakarta.
No Telp

Informasi Jabatan

Partai
PDI Perjuangan
Dapil
Jambi
Komisi
VIII - Agama, Sosial, Pemberdayaan Perempuan

Sikap Terhadap RUU

Evaluasi Program dan Anggaran Tahun 2019 serta Rencana Program Tahun 2020 dan Kelanjutan RUU tentang Penghapusan Kekerasan Seksual – Raker Komisi 8 dengan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Ihsan menyampaikan bahwa dari fraksi PDIP sangat mendukung program Ibu Menteri PPPA dan siap mengawal, dan Ibu Menteri PPPA juga harus serius tentang kenaikan anggaran untuk tahun berikutnya.


Tanggapan

Dividen BUMN — Komisi 6 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Deputi Bidang Usaha Jasa Keuangan, Jasa Survei dan Keuangan Kementerian BUMN

Ihsan mengatakan deputi harus meyakinkan Komisi 6 bahwa dividen yang disampikan kepada negara berdasarkan UU dan bukan hanya sekedar laporan keuangan, deputi juga harus membuat matriksnya. Ihsan mengatakan penetapan dividen juga mempertimbangkan kondisi ekonomi yang sedang terjadi. Ihsan meminta laporan tentang BUMN yang menyampaikan kewajiban dalam bentuk dollar sehingga tidak merugikan BUMN yang ada. Ihsan berpendapat dalam penetapan dividen harus berpikir dari sisi pesimis meskipun Ihsan optimis dollar akan membaik, jangan sampai dividen menghambat pembayaran utang.


Ratifikasi Perjanjian Perdagangan Internasional — Komisi 6 DPR RI Rapat Dengar Pendapat dengan Kementerian Perdagangan RI, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI, Kementerian Luar Negeri RI, Kementerian Ketenagakerjaan RI, Kementerian Kesehatan RI, dan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)

Ihsan mengatakan bahwa perdagangan jasa Indonesia mengalami defisit hingga 10 Miliar USD padahal Indonesia sudah melakukan dua kali ekspor jasa sehingga ia menanyakan sektor untuk memajukan pekerja Indonesia. Selanjutnya, Ihsan menanyakan restruksi di India karena negara tersebut berhasil membuat konstrain untuk melindungi kepentingannya. Akhir kata, Ihsan menanyakan dampak signifikan bila dilakukan ratifikasi pada perjanjian perdagangan internasional.


Kinerja dan Kontribusi Perusahaan— Komisi 6 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan PT. Perusahaan Listrik Negara (PLN), PT. Pertamina, dan PT. Telkom

Ihsan mengatakan masih banyak yang lebih penting daripada sinyal 5G. Ia juga mengatakan tower telkom masih monopoli. Menurutnya, UMKM belum kelihatan progresnya. KPPU pun masih membicarakan masalah tarif. Ia mengatakan bahwa BUMN yang diharapkan malah menaruh tarif tinggi untuk masyarakat. Ia menyampaikan di daerah Jambi masih sangat kurang. Ia berharap agar kedepannya diberikan kemudahan. Menurutnya, 5G itu masih belum perlu karena yang paling penting adalah jaringan telepon. Ia menanyakan mengenai rencana PNM untuk meningkatkan sampai 62% seperti target yang sudah dikeluarkan.


Realisasi Anggaran - Komisi 6 DPR RI Raker dengan Menteri Perindustrian, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)

Ihsan mengatakan Anggota Komisi 6 mempunyai harapan besar kepada Kementerian BUMN, harapan kami adalah Kementerian BUMN dapat memberi jargon-jargon yang membuat kita semangat untuk mengimplementasikan Pasal 33 UUD 1945. Selanjutnya, Ihsan mengatakan di Kementerian BUMN ini banyak terjadi penyelewengan dan kebusukan yang terjadi. Nantinya ini akan menjadi bom waktu bagi BUMN. Anggaran BUMN ini masih bisa dibilang kecil. Ia mohon kedepannya, apakah harus dibentuk Deputi tersendiri untuk memeriksa keuangannya. Untuk Jiwasraya sebetulnya tidak sulit. Ini terlalu too good to be true. Hasilnya harus ditaruh dimana. Harusnya tidak terjadi, apalagi kita ingin serius dalam BUMN. Harusnya kita mampu untuk melakukan hal ini dan ia tidak paham ada dimana permasalahannya.

Kemudian, Ihsan menegaskan ada beberapa investasi yang tidak perlu. Komisi 6 siap mendukung anggarannya kalau dibutuhkan Deputi yang tahan besi serta cekatan. Kita harap pada perubahan reformasi dalam BUMN terutama dalam hal audit. Ihsan juga merasa ada beberapa investasi investasi yang tidak diperlukan. Kemarin juga kami rapat dengan Pelindo dimana seharusnya anak perusahaan bisa mendukung perusahaan induknya tetapi justu malah menyimpang.

Selanjutnya, Ihsan berharap kedepannya bisa dilakukan reformasi di Kementerian BUMN, terutama masalah internal audit. Terakhir, Ihsan menanyakan masalah industri 4.0, Sisnas IPTEK, dan lain-lainnya. Apakah masih sama nanti kedepannya yang terkait dengan SDM atau bergeser. Kita perlu bayangan dan khusus nantinya.


Ketersediaan Pasokan Komoditas Pangan — Komisi 6 DPR RI Rapat Dengar Pendapat dengan Deputi Bidang Usaha Industri dan Farmasi Kementerian BUMN RI, Perum BULOG, PT. Rajawali Nusantara Indonesia (Persero), PT. Perkebunan Nusantara III (Persero)

Ihsan menanyakan perkembangan penetapan harga baru. Lalu soal pemutakhiran data dimana subsidi akan disalurkan melalui sebuah kartu, Ihsan menanyakan perkembangannya pada Perum BULOG. Selanjutnya, Ihsan meminta kepada Dirut Perum BULOG untuk mewajibkan berikan laporan keuangan dan rencana kerja yang terpisah dari Perum BULOG. Lalu, ia meminta adanya perhatian lebih pada daerah yang dapat subsidi karena rawan korupsi. Lanjutnya, ia pun menanyakan penggunaan internet untuk akses pengecekan harga.


Evaluasi Program dan Anggaran Tahun 2019 dan Rencana Program Tahun 2020 dan Isu-isu lainnya – Komisi 8 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Agama

Ihsan mengatakan mendukung pemberantasan radikalisme namun mengingatkan jangan sampai dibuat gaduh. Ia juga mengatakan indeks di Kemenag perlu ditampilkan karena Komisi 8 tidak tahu dan hal yang dipaparkan hari ini akan menjadi tolok ukur bersama. Ia juga menanyakan cara pengambilan sampel untuk indeks.


Evaluasi Pelaksanaan Anggaran 2019, Rencana Program dan Anggaran 2020 serta Kelanjutan RUU Penanggulangan Bencana – Komisi 8 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Sosial

Ihsan berharap semua yang sudah diutarakan anggota dan pimpinan bisa diakomodir dan disepakati bersama, agar ada pekerjaan bersama secara sistematis dan hasilnya akan ditunggu pada akhir 2020. Ia juga berharap dengan pengelolaan data yang lebih baik akan menjadi big data bagi Kementerian/lembaga lain. Ia juga mengatakan hal-hal yang sifatnya sosial harusnya sudah sentralisasi di Kemensos dan banyak sekali bantuan sosial yang tersebar di beberapa kementerian, masih tumpang tindih.


Tindak Lanjut Rencana Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1441 H/2020 M, dan Isu-Isu Aktual dan Solusinya – Komisi 8 DPR RI Rapat Dengar Pendapat (RDP Virtual) dengan Kepala Badan Pelaksana BPKH dan Dirjen PHU Kemenag RI

Ihsan menyangkan mengenai pelaksanaan haji, karena sudah saatnya untuk mengambil keputusan jadi atau tidaknya untuk kemashalatan jamaah kita sendiri. Sebab akan tidak masuk akal ketika ada pembatasan kuota 50% apabila pelaksanaan Haji dilaksanakan. Ihsan mempertanyakan apa yang dapat memastikan bahwa Jemaah semua negatif dari Covid-19 dan apakah perlu adanya Sweb Test dalam meyakinin Pemerintah Arab Saudi. Perlu adanya skema untuk Jemaah haji pada saat duduk di pesawat jika pelaksanaan haji tetap dilaksanakan. Ihsan menyatakan bahwa tidak semua bidang yang harus dilakukan oelh BPKH, karena harus adanya pembahasan yang cukup panjang agar tidak melanggar UU.


Pelaksanaan Program Tahun 2019 dan Anggaran Tahun 2020 — Komisi 8 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Rektor Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN) Wilayah Barat, Tengah, dan Timur

Ihsan menyampaikan bahwa tidak ada niat dari anggota DPR dalam menghambat program 6 in 1 UIN. Menurut Ihsan, bukan tentang tujuannnya tetapi masalah proses anggarannya. Ihsan mengatakan bahwa Komisi 8 juga sedang mencari jalan keluarnya, jadi jangan dianggap Komisi 8 diam dan jangan dicari kambing hitamnya saja. Ihsan juga meminta kepada para Rektor untuk tidak membangun opini bahwa anggota DPR yang menghambat. Menurut Ihsan, ada kesan dari para Rektor untuk segera minta dicairkan saja anggarannya, yang terpenting itu harus mencari solusi sesuai dengan aturan dan prosedurnya. Kedepannya, Ihsan berharap antara Komisi 8 dan para Rektor harus terus berinteraksi dan berkomunikasi untuk menjaga silaturrahim.


Evaluasi Program dan Anggaran Tahun 2019 Serta Rencana Program Tahun 2020 dan Isu-Isu Aktual – Komisi 8 DPR RI Rapat Kerja (Raker) dengan Kepala BNPB

Ihsan Yunus setuju dengan pendapat Bapak Moekhlas mengenai dana siap pakai. Menurut Ihsan Yunus bahwa memang ada peraturan Menteri Keuangan No.16 tentang pengawasan anggaran. Ihsan Yunusmeminta dijelaskan oleh pihak BNPB, sejauh mana komisi 8 bisa mengawasi dana siap pakai. Ihsan Yunus bertanya mengenai pertanggungjawaban dana siap pakai. Menurut Ihsan, Komisi 8 DPR-RI harus mengetahui sedetail mungkin karena bencana tidak bisa diprediksi dan harus ada penanggulangan yang singkat. Menurut Ihsan perlu adanya dana on call. Ihsan Yunus merasa sebenarnya masih banyak pertanyaan, tapi karena keterbatasan waktu, nanti mungkin Ihsan bisa masuk ke ruang informal saja untuk bertanya. Ihsan menambahkan dan mengatakan bahwa harusnya pada dana siap pakai ada mekanisme penggunaan dan pengawasan, sehingga anggaran ini bisa dipakai sesuai kebutuhan atau bahkan kurang.


Verifikasi dan Validasi Data Kemiskinan - RDP Komisi 8 dengan Deputi Kelembagaan dan Tata Kelola Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Desa PDTT

Ihsan selaku pimpinan menyatakan bahwa perlu adanya kesepadanan data antara data yang ada di Kemendagri dengan data pada Kementerian Sosial. Ihsan menekankan agar jangan sampai ada pihak-pihak yang tidak berhak menerima bantuan justru menerima bantuan, begitu juga sebaliknya. Untuk itu, koordinasi antar Kementerian terkait sangat dibutuhkan. Ihsan juga menghimbau agar Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) Kemensos dapat melakukan penguatan dari sisi anggaran, legislasi, dan juga pengawasan.


Pengesahan Protokol Perubahan Perjanjian RI dan Pakistan serta Perjanjian AHKFTA – Raker Komisi 6 dengan Menteri Perdagangan RI

Ihsan mengatakan permasalahan bukan hanya pada alkohol namun pada produk oplosan yang beredar dan ini menjadi masalah serius. Ihsan mengkhawatirkan apabila perjanjian ini ditandatangani maka peredaran oplosan semakin beredar luas.


Perkembangan dan Pelepasan Aset sejak 2008 – Rapat Dengar Pendapat Komisi 6 dengan Deputi Jasa Keuangan BUMN dan PT. Telekomunikasi Indonesia

Ihsan mengatakan, dirinya kecewa melihat laporan yang disampaikan oleh Telkom terlalu simpel. Ihsan mengatakan, bila alasan turunnya Telkomsel karena registrasi, maka seharusnya seluruh operator mengalami hal yang sama dengan Telkomsel.


Latar Belakang

Muhammad Rakyan Ihsan Yunus terpilih menjadi Anggota DPR-RI periode 2019-2024 dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) untuk Dapil Jambi setelah memperoleh 76.303 suara. Ihsan adalah seorang pengusaha di bidang percetakan dan menjabat sebagai Direktur Utama PT. Perca.

Ihsan adalah kader PDIP dan dari keluarga tokoh PDIP Provinsi Jambi. Ihsan adalah putra dari Bapak Irsal Yunus (mantan Anggota DPR-RI periode 2009-2014 dan Ketua DPD PDIP Provinsi Jambi) dan Ibu Agnita Singedekane (Sekretaris DPP PDIP).

Pendidikan

S1, University of Queensland, Australia (2001)
S2, University of Queensland, Australia (2003)

Perjalanan Politik

2006 - April 2010 : Ketua Bidang Pendidikan Agama dan Sosial Dept. Balitbang, Jakarta.
2007 - April 2010 : Ketua DPP BMI (Banteng Muda Indonesia).
2007 : Delegasi PDI Perjuangan dalam kunjungan studi banding ke Amerika Serikat.
November 2007 : Observer Pemilu di Australia atas undangan NDI (National Democratic Institute).
Juli 2008 : Observer persiapan Governor Election of Western Australia atas undangan ALP (Australian Labor Party)
2009 : Calon anggota parlemen pusat Kepulauan Riau
2010 - 2015 : Sekretaris Departemen Hubungan Internasional PDI Perjuangan.
Juni 2011 : Delegasi PDI Perjuangan untuk menghadiri Kongres LI dan rapat komite eksekutif CALD di Manila, Filipina.
Juli 2011 : Menyambut delegasi politik muda Amerika yang berkunjung ke Indonesia.
Des 2011 : Delegasi PDI Perjuangan ke Australia untuk menghadiri Konferensi Nasional Partai Buruh Australia.
2012 : Tutor kader dalam pendidikan kader PDI Perjuangan.
Aktif dalam BAGUNA (Badan Penanggulangan Bencana) Pusat, PDI Perjuangan menangani bencana dan sosial di seluruh Indonesia tahun 2005 - 2009
Tim Sukses Pilkada DKI Jakarta 2012
Tim Sukses Pilkada Kab. Merangin Prov.Jambi 2013

Visi & Misi

belum ada

Program Kerja

belum ada

Sikap Politik

RUU KPK 2015

Pada 6 Oktober 2015, Ihsan Yunus mengusulkan penggunaan hak inisiatif DPR RI atas perubahan pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dimasukkan dalam Prolegnas 2015. [sumber]

Paripurna Voting Paket Pimpinan DPR 2014-2019

Menolak ambil bagian sebagai anggota DPR yang menyetujui paket pimpinan DPR 2014-2019 (dengan Ketua DPR 2014-2019 terpilih Setya Novanto). Bagian dari pelaku walkout atas proses voting paket pimpinan DPR 2014-2019. [sumber]

RUU Pilkada (2014)

Menolak UU Pilkada dengan pasal inti bahwa Kepala Daerah dipilih oleh DPRD, karena bersikap mendukung pilkada langsung oleh rakyat. [sumber]

UU MD3 (2014)

Menolak revisi UU MD3. [sumber]

Paripurna Voting Paket Pimpinan DPR 2014-2019

Menolak ambil bagian sebagai anggota DPR yang menyetujui paket pimpinan DPR 2014-2019 (dengan Ketua DPR 2014-2019 terpilih Setya Novanto). Bagian dari pelaku walkout atas proses voting paket pimpinan DPR 2014-2019. [sumber]

Tanggapan

Daya Saing dan Strategi Pemasaran Perusahaan Semen

23 Januari 2018 - Pada Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan PT Semen Indonesia, PT Semen Baturaja dan Kementerian BUMN (KemenBUMN) Ihsan mengungkapkan bahwa sedang terjadi over supply dan market leader tidak mampu untuk menguasai pangsa pasar, padahal seharusnya mereka dapat melakukan itu. Ihsan mempertanyakan kenapa kita mencurigai predatory pricing, padahal seharusnya yang dicurigai adalah market leader (PT Semen Indonesia), karena bisa saja market leader-nya bodong dan justru permasalahannya ada di dalam diri kita sendiri.Ihsan mempertanyakan kenapa ia tidak diundang dalam pembangunan PT Semen Baturaja di Jambi, karena itu merupakan daerah pemilihannya,minimal dirinya diajak untuk melihat proses peresmiannya, karena ada hal yang tidak bisa dilakukan kalau masyarakatnya sudah bertindak. [sumber]

Kebijakan Impor Beras dan Gejolak Peningkatan Harga Beras

18 Januari 2018 - Pada Raker dengan dengan Menteri Perdagangan, Deputi Bidang Usaha Agro dan Farmasi, Deputi KSPP, Dirut PT Perusahaan Perdagangan Indonesia dan Dirut Perum Bulog Ihsan mengemukakan beras di pasaran naik bukan dari petani melainkan karena solusi impor beras. Ihsan memberikan teknologi pasca panen tetapi sampai sekarang belum dikembangkan. Ihsan melihat dari Kemendag tidak mengacu pada kementerian lain, sehingga, Komisi 6 akan berperan membentuk KPPU, untuk menindak peran kartel beras. [sumber]

Penyertaan Modal Negara untuk PT KAI dalam RAPBN 2018

13 September 2018 - Pada RDP (Rapat Dengar Pendapat) Komisi 6 dengan Deputi Bidang Usaha Jasa Keuangan, Jasa Survei dan Konsultan Kementerian BUMN RI dan Direktur Utama PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Ihsan Yunus mengaku kecewa dengan keputusan PT. KAI mengenai LRT (Light Rail Transit) dan malah mengabaikan Sumatra yang lebih urgent. [sumber]

Isu Penjualan BUMN

10 Oktober 2017 - Pada Rapat Kerja Komisi 6 DPR-RI dengan Menteri Perindustrian (mewakili Menteri BUMN), Ihsan sangat menyayangkan adanya ketidakjelasan sebuah statement dari presiden tentang penjualan anak atau cucu perusahaan BUMN. Ihsan mengatakan seharusnya pernyataan Presiden yang akan menjual anak BUMN segera diklarifikasi. Ihsan berharap ada counter statement dari KemenBUMN tentang isu penjualan BUMN. [sumber]

PMN PT. Kereta Api Indonesia (Persero) pada RUU APBN TA 2018

13 September 2017 - Pada Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi 6 dengan Deputi Bidang Usaha Jasa Keuangan, Jasa Survei dan Konsultan Kementerian BUMN RI dan Direktur Utama PT. Kereta Api Indonesia (Persero), Ihsan Yunus menyatakan dirinya kecewa dengan keputusan PT. KAI mengenai LRT (Light Rail Transit) dan malah mengabaikan Sumatra yang lebih urgent. [sumber]

Permendag tentang Pengaturan Perdagangan Gula Rafinasi

19 Juli 2017 - Dalam rapat kerja (raker) dengan Menteri Perdagangan RI, Ihsan mengatakan bahwa permasalahan gula adalah persoalan sulit sebab pasar gula ini cenderung dominan (oligopoli dan oligopsoni). Ihsan berharap peraturan baru dapat mengelola gula rafinasi dengan abuse of dominant possition. Ihsan menuturkan, masalah kisruh permendag ini hanya karena kepercayaan terhadap pemerintah. Menurut Ihsan, selama kita sebagai pebisnis mematuhi aturan bisnis, maka semuanya akan baik-baik saja. Ihsan meminta agar permendag tersebut dikomunikasikan dengan K/L terkait seperti Kementerian Perindustrian RI dan KPPU. Ihsan mengatakan, lelang ini adalah cara untuk memberantas persaingan usaha tidak sehat namun yang besar semakin bertambah dan yang kecil makin kecil. Ihsan meminta agar membuat sebuah prioritas untuk UKM masyarakat kecil. [sumber]

Evaluasi APBN 2015 dan Tindak Lanjut Pemeriksaan BPK semester 1 terhadap KPPU

21 November 2016 - Ihsan meminta laporan rutin kegiatan KPPU selama tiga bulan terakhir terkait fungsi pengawasan. Ihsan percaya KPPU mempunyai daftar kebijakan pemerintah yang berpontensi melanggar persaingan usaha. Ihsan meminta pendapat KPPU mengenai Bulog yang memiliki kendali penuh beberapa komoditas pangan. Ihsan menanyakan apakah pihak operator sudah dipanggil dan dianalisa terkait tarif interkoneksi baru yang belum diberlakukan oleh semua operator. [sumber]

Anggaran Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN)

16 Juni 2016 - Ihsan mempertanyakan 2 Deputi di Kementerian BUMN yang alokasi anggarannya dilebihkan, padahal ada 8 Deputi dan 1 Kesekretariatan di Kementerian BUMN. Kepada Menteri Keuangan (Menkeu), Ihsan juga menanyakan target dari masing-masing Deputi di Kementerian BUMN.

Ihsan menanyakan sudah sejauh mana Menkeu, sebagai CFO dan pemegang saham mayoritas, mengevaluasi keefektifan dan keefisienan PMN untuk BUMN. Selain itu, Ihsan juga menilai koordinasi Kementerian BUMN sangat lemah dan PP-nya lambat sehingga merusak rencana bisnis, terutama pada perusahaan Tbk. [sumber]

Anggaran Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)

13 Juni 2016 - Ihsan melihat perkembangan investasi semkin meningkat dari tahun 2012/2015. Ihsan mengatakan bahwa faktor penghambat investasi, yaitu infrastruktur. Ia menanyakan bagaimana agar investasi tidak mengumpul di Pulau Jawa saja. Ihsan menyarankan kepada Deputi BKPM untuk menekan angka investasi di Pulau Jawa dan usahakan menyebar rata ke seluruh wilayah Indonesia. [sumber]

Anggaran Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU)

7 Juni 2016 - Ihsan mengatakan bahwa ia sebagai Panitia Kerja (Panja) memberi wewenang kepada Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) untuk mempidana, tetapi KPPU yang masih ragu waktu itu. Jadi, apakah kebijakan KPPU mengikat atau tidak. Ihsan mengatakan, Komisi 6 di Panja RUU KPPU sudah berusaha maksimal, yang sedang dibahas adalah status KPPU. Ihsan mempertanyakan industri peternakan ayam sudah sampai mana. Menurutnya, kebijakan impor ayam membuat harga turun, tetapi merugikan sektor UMKM.

Berhubungan dengan Lion Air yang rute-rutenya melanggar, Ihsan mempertanyakan kasusnya sudah sampai mana dipersidangan. Terkait dengan tiket pesawat, Ihsan menanyakan masalah penetapan tiket pesawat ini menjadi konsen dan sudah sejauh mana kasusnya. Ihsan mengatakan bahwa semua hal yang disampaikannya harus dalam waktu yang cepat karena kalau terlambat ya percuma saja. [sumber]

Realisasi Anggaran Kementerian Perindustrian t.a 2016

19 April 2016 - Pada Rapat Kerja (Raker) Komisi 6 DPR RI dengan Menteri Perindustrian, Ihsan mempertegas masukan-masukan dari semua teman yang tadi menyampaikan pendapat. Ihsan pun mempertanyakan alasan pemerintah mengenai pemberhentian usaha tekstil di Indonesia. Ihsan mendukung field project mengenai karet. [sumber]

Evaluasi Kinerja Kementerian Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (Kemenkop UKM)

18 April 2016 - Ihsan mengatakan, bahwa setiap evaluasi program Kementerian Koperasi (Kemenkop) seharusnya mempunyai indikator. Ihsan menanyakan dampak program Menteri Koperasi (Menkop) pada anggota koperasi. Jika sekiranya program Kemenkop berdampak negatif, maka harus ada evaluasi. Ihsan mengapresiasi kerja Menkop yang berhasil memfilter koperasi dan memangkasnya untuk masyarakat yang benar-benar serius menjalankan koperasi. Selain itu, ia berpendapat bahwa masalah pasar harus jelas konsepnya, yakni bertemunya antara pembeli dengan penjual.

Selanjutnya, Ihsan menanyakan indikator Menkop membuat program revitalisasi pasar. Ia meminta perubahan syarat untuk pasar-pasar yang mempunyai potensi besar untuk dapat anggaran. [sumber]

Evaluasi Kinerja Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti)

11 April 2016 - Ihsan mengatakan, karet, kopi, kelapa, dan teh menjadi sumber komoditi utama di Jambi. Ia menanyakan bagaimana pandangan Bappebti terhadap semua itu? [sumber]

Kontrak Kerjasama PT Hotel Indonesia Natour untuk Kompleks Grand Indonesia (PT CKBI)

29 Februari 2016 - Merujuk pada UU Perseroan Terbatas, Ihsan menyebutkan bahwa perseroan didirikan untuk mendapat keuntungan, tetapi justru PT HIN tidak mendapatkan keuntungan sama sekali atas kontrak tersebut. Ihsan berpesan bahwa orang baik hanya diam maka orang jahat yang akan menjadi king-nya dalam pengambilan keputusan.

Tidak ada pilihan lain selain kerjasama BOT, tetapi menurut Ihsan,aset PT HIN bernilai strategis. Ihsan meminta Pimpinan Komisi 6 untuk memanggil konsultan yang terkait dalam kontrak tersebut. Ihsan menanyakan Dirut PT HIN mengapa tidak ada pembahasan tentang kerjasama ini selama delapan tahun, yakni dari tahun 2004 hingga 2012. [sumber]

Rencana Strategis Kementerian BUMN 2015-2019

23 April 2015 - Ihsan menegaskan bahwa sekarang Komisi 6 sedang menggodok Revisi UU No.19 Tahun 2013 tentang BUMN (RUU BUMN). Fokus dari RUU BUMN adalah anak perusahaan dari BUMN karena di UU BUMN yang lama anak perusahaan tidak dianggap sebagai BUMN. Ihsan tidak ingin ada lagi penjualan BUMN terselubung.

Ihsan juga minta penjelasan ke Menteri BUMN (MenBUMN) kapan Initial Public Offering (IPO) dari PT.Pengembangan Perumahan (Persero) (PT PP) akan dilakukan dan apa rencananya. [sumber]

Kemungkinan Sinergi antara Pertamina dan PGN

15 April 2015 - Menurut Ihsan jika setiap tabung gas elpiji 3 kg ada RFID-nya mungkin pengawasan terhadap distribusi gas elpiji bisa lebih baik dilakukan. Ihsan minta klarifikasi ke Pertamina status dari perkembangan pipanisasi yang untuk rakyat dan yang untuk industri. [sumber]

Evaluasi Kinerja PGN

7 April 2015 - Ihsan fokus kepada PGN. Mengenai strategi bisnis dari PGN, Ihsan minta klarifikasi kepada prioritas PGN apakah di sektor hulu atau hilirnya. Ihsan mengingatkan kepada PGN bahwa di lapangan ada ‘mafia gas’ di pendistribusian gas. Ihsan saran agar PGN memikirkan strategi pendistribusian BBG yang lebih baik terutama untuk daerah di luar Jawa. Ihsan minta klarifikasi kepada PGN mengenai kabar bahwa akan dinaikkannya harga Elpiji 3 kg. Kalau memang benar ada rencana kenaikan harga tersebut menurut Ihsan PGN harus mengajukan PSO lagi kepada Pemerintah. Ihsan prihatin bahwa rakyat kecil akan terbebani lagi apabila ada kenaikan harga gas. [sumber]

Kinerja PT. Aneka Tambang (Persero) Tbk

1 April 2015 - Ihsan minta perkenalan dari Direktur Utama Antam yang baru, Ir.Tedy Badrujaman yang sebelumnya adalah Direktur Operasi Antam. Ihsan menilai penjabaran dan forecast dari Antam bagus sekali. Namun Ihsan prihatin karena kebutuhan domestik atas Smelting Grade Alumina (SGA) tinggi. Ihsan minta klarifikasi dari Antam pertimbangannya mengenai kurs Dollar. [sumber]

Manfaat Holding Migas

17 Juli 2018 - Pada RDP Komisi 6 dengan Deputi Bidang Kementerian BUMN, PT Pertamina Persero dan PT PGN, Ihsan membahas mengenai kewajiban Pertamina sebesar 51% karena sudah membeli dan value yang ditanyakan dari 2,5 Dollar. Ihsan menjelaskan pembelian sebesar 51% yang merupakan corporation, kebijakan atas korporasi Perusahaan Gas Negara (PGN) yang kemudian mengakibatkan value saham turun dan bisa dikatakan merugikan negara jika tidak dilakukan secara prudent. Ihsan menyarankan untuk sudah mengantisipasi hal seperti ini jika seandainya korporasi merugikan negara. Ihsan meminta laporan pertanggungjawaban antara cost dan regular yang harus seimbang. Ihsan mengingatkan jangan sampai terjebak dalam masalah ini dan jika membutuhkan bantuan, Komisi 6 akan memberikan rekomendasi dan menyarankan untuk menjadwalkan kunjungan spesifik. [sumber]

Laporan Pertanggungjawaban APBN 2017 KemenBUMN

19 Juli 2018 - Pada Raker Komisi 6 dengan MenBUMN yang diwakili oleh Menperin, Ihsan meminta agar disampaikan poin per poin mengenai surat yang berisi mengenai permasalahan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP). [sumber]

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2017

19 Juli 2018 - Pada Raker Komisi 6 dengan Mendag, Ihsan memberikan apresiasi kepada Kemendag karena telah meningkatkan serapan anggaran tahun 2017, kuartal keempat yang sebelumnya hanya 78% mengalami kenaikan yang signifikan dan mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) sudah tujuh kali berturut-turut. Ihsan sebenarnya hanya ingin membahas yang diagendakan saja, tetapi Ihsan mendapatkan telepon dari Dapilnya yang mengeluhkan kenaikan harga telur dan ayam, awalnya harga telur Rp23.000,00 kemudian melonjak menjadi Rp30.000,00 dan ayam potong melonjak menjadi Rp60.000,00. Ihsan menekankan pentingnya intervensi dari pemerintah, karena harus ada terobosan yang baru dan Ihsan mencurigai bahwa ada kartel ayam dan telur, kalau istilah Mahkamah Konstitusi (MK) yang dulu yaitu Terstruktur, Sistematis dan Masif (TSM), sehingga yang bisa menjegal hal tersebut yakni Kemendag yang harus bekerja sama dengan Komisi Pengawasan Persaingan Usaha (KPPU) dan dua-duanya merupakan mitra Komisi 6. [sumber]

Informasi Pribadi

Tempat Lahir
Jakarta
Tanggal Lahir
04/04/1978
Alamat Rumah
Jl. Tanah Mas I, RT.001/RW.003, Kel. Kayu Putih. Pulo Gadung. Jakarta Timur. DKI Jakarta.
No Telp

Informasi Jabatan

Partai
PDI Perjuangan
Dapil
Jambi
Komisi
VIII - Agama, Sosial, Pemberdayaan Perempuan