Informasi Pribadi
Informasi Jabatan
Sikap Terhadap RUU
Penjelasan tentang Tindak Lanjut Putusaan MK No.91/PUU-XVIII/2020 sehubungan dengan dinyatakannya UU 11/2020 tentang Cipta Kerja Inskonstitusional Bersyarat dan Upah Minimum Tahun 2022 — Komisi 9 DPR RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Tenaga Kerja
Elva mengatakan slide yang ke-6 mengutip Putusan MK atas uji materi UU Cipta Kerja, memerintahkan pembentuk undang-undang melakukan perbaikan. Tentu mekanisme pembentukan UU Cipta Kerja sebagai usul inisiatif Pemerintah mempersiapkan materi pembahasan terkait aspek teknis dan substansi. Tentu langkah-langkah mengundang stakeholder terkait perlu dilakukan, juga melakukan pembahasan pada upah minimum yang saat ini pada slide 17 beberapa Pemerintah Provinsi menetapkan berbeda-beda. Di satu sisi, ada Pemerintah Provinsi yang masih menetapkan berdasarkan kondisi dan pertumbuhan daerahnya sendiri seperti DKI Jakarta, dan ada pula yang berdasarkan pertumbuhan ekonomi secara nasional berdasarkan formula nasional. Kemudian, ia mempertanyakan bagaimana Kemenaker menyikapi pelaksanaan Putusan MK dan ketentuan Upah Minimum yang berbeda-beda tersebut.
Tanggapan
Perkembangan Peninjauan Manfaat Jaminan Kesehatan sesuai Kebutuhan Dasar Kesehatan (KDK) dan Kelas Rawat Inap Standar - Raker Komisi 9 dengan Menteri Kesehatan, Kepala DJSN, dan Dirut BPJS Kesehatan
Dari keseluruhan konsep KDK yang disampaikan Menkes, Elva memahami bahwa seluruh layanan kesehatan yang dijamin JKN yang ada di Perpres 82/2018 tidak ada yang dikeluarkan, artinya bahwa JKN akan terus berlanjut dan masyarakat tidak perlu khawatir ada yang dihapus. Elva juga memahami bahwa pembahasan KDK masih terus berlangsung, untuk itu mendesak Kemenkes sebagai leading sector untuk secara intensif melakukan konsultasi publik sebagai bagian dari proses penyusunan kebijakan yang akuntabel. Terkait KRIS, Elva menanyakan dari analisa DJSN, apakah KRIS ini lebih baik dari sistem sekarang, bagaimana mitigasi penolakan dari peserta yang membayar kelas 1 dan juga peserta PPU. Elva berpendapat, sebaiknya karena kondisi keuangan BPJS yang sudah tidak defisit lagi, maka sudah waktunya kita melakukan pembenahan mutu layanan kesehatan yang dipimpin oleh Kemenkes serta didukung dari BPJS Kesehatan. KRIS malah memperuncing diskriminasi dan justru menurunkan mutu layanan, karena misalnya kelas 1 hanya ada 2 bed sekarang menjadi 4 bed. Sebaiknya, KRIS dilakukan uji coba saja dulu di beberapa wilayah dulu. Selama kelas rawat inap non JKN masih tetap ada dan notabene-nya masih ada VIP sampai dengan presiden suite yang tentu saja berbeda dengan JKN, maka diskriminasi tetap akan ada juga serta berpotensi menimbulkan kegaduhan di peserta. Dilihat dari perspektif peserta, apakah mereka mau diturunkan dari kelas 1 yang semula ruangan 2 bed menjadi 4 bed. KRIS berpotensi untuk menurunkan iuran, karena hanya ada 2 kelas rawat inap. Jangan sampai iuran diturunkan, justru kembali defisit. Pesan presiden agar iuran tidak naik turun sampai dengan tahun 2024. Apakah hal tersebut akan memperbaiki mutu layanan atau tidak, yang paling penting adalah melihat urgensinya. Dalam Permenkes 51/2018, implementasinya terdapat banyak permasalahan. Untuk itu, Komisi 9 DPR-RI menyambut baik revisi terhadap Permenkes ini. Akan tetapi, perlu dipastikan bahwa ruang negosiasi antara Asuransi Kesehatan Tambahan (AKT) dengan provider ini dilindungi regulasi yang tepat, sehingga dapat diimplementasikan dan tidak merugikan peserta.
Penjelasan tentang Tindak Lanjut Putusaan MK No. 91/PUU-XVIII/2020 sehubungan dengan dinyatakannya UU 11/2020 tentang Cipta Kerja Inskonstitusional Bersyarat dan Upah Minimum Tahun 2022 — Komisi 9 DPR RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Tenaga Kerja
Elva mengatakan di slide yang ke-6 mengutip Putusan MK atas uji materi UU Cipta Kerja, memerintahkan pembentuk undang-undang melakukan perbaikan. Tentu mekanisme pembentukan UU Cipta Kerja sebagai usul inisiatif Pemerintah mempersiapkan materi pembahasan terkait aspek teknis dan substansi. Tentu langkah-langkah mengundang stakeholder terkait perlu dilakukan, juga melakukan pembahasan pada upah minimum yang saat ini pada slide 17 beberapa Pemerintah Provinsi menetapkan berbeda-beda. Di satu sisi, ada Pemerintah Provinsi yang masih menetapkan berdasarkan kondisi dan pertumbuhan daerahnya sendiri seperti DKI Jakarta, dan ada pula yang berdasarkan pertumbuhan ekonomi secara nasional berdasarkan formula nasional. Ia menanyakan bagaimana Kemenaker menyikapi pelaksanaan Putusan MK dan ketentuan Upah Minimum yang berbeda-beda tersebut.
Pembahasan Program Pembagunan Rumah Susun untuk Pekerja — Komisi 9 DPR RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Ketenagakerjaan
Elva Hartati mengatakan jangan sampai penerima rusun nawa nanti salah sasaran.
Penjelasan Penyerapan Anggaran Tahun 2015, Progres Perbaikan Prosedur dan Penanganan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Luar Negeri, dan Masalah Penggunaan Bahasa Indonesia pada Tenaga Kerja Asing (TKA) — Komisi 9 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Ketenagakerjaan RI
Elva ingin mengetahui jangka waktu perusahaan diperbolehkan untuk membatasi upah buruh.
Undang Undang (UU) Nomor 39 Tahun 2004 Tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja — Komisi 9 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Deputi Perundangan-undangan DPR-RI
Elva menjelaskan terkait penempatan sangat urgent karena banyaknya penyalur ilegal dan mohon datanya lebih update.
Evaluasi Kinerja — Komisi 9 DPR RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan
Elva mengatakan hampir setiap hari ada keluhan dari masyarakat terkait pelayanan BPJS Kesehatan, khususnya perlunya membawa KK dan masa tunggu, hal ini memperlihatkan BPJS tidak berpihak pada masyarakat.
Peran Serta Masyarakat dalam Pengendalian Penduduk, Program BKKBN dalam Melindungi Penduduk Rentan pada Situasi Bencana, Penyerapan Anggaran pada Semester I Tahun 2015, dan Laporan Perkembangan Penyusunan Roadmap Kebutuhan Petugas Lapangan Keluarga Berencana — Komisi 9 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN)
Elva menyampaikan bahwa rendahnya realisasi anggaran tahun 2015 dikarenakan alat kontrasepsi sudah habis, sehingga berdampak pada anggaran yang tidak maksimal. Kemudian, Elva meminta penjelasan kepada Kepala BKKBN terkait jumlah penyerapan beserta kendalanya. Jika kendala yang dialami berkaitan pada regulasi, maka DPR-RI siap membantunya. Elva menambahkan bahwa sejak diterapkannya otonomi daerah, jumlah Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) berkurang, sehingga menyebabkan program tidak efektif.
Masyarakat Ekonomi ASEAN, Program Pembangunan dan Isu Aktual Lainnya — Komisi 9 DPR-RI Rapat Kerja dengan Menteri Ketenagakerjaan
Elva mengatakan bahwa di setiap undang-undang, mengenai ketenagakerjaan itu tupoksinya kemenaker. Elva menanyakan bagaimana Menaker menjamin ketenagakerjaan adalah kewenangan Menaker.
Panja Pengupahan — Komisi 9 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat dengan Dinas Tenaga Kerja Jawa Barat, DKI Jakarta, Banten, serta Dewan Pengupahan Nasional
Menurut Elva, Peraturan Pemerintah Nomor 78 tahun 2015 tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003.
Evaluasi Kinerja — Komisi 9 DPR RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Direktur Utama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan
Elva mengatakan porsi penggunaan tenaga asing menjadi perhatian Komisi 9 DPR RI, berapa targetnya dan bagaimana koordinasinya dengan pihak terkait tentang pendataannya. Elva meminta penjelasan terkait jaminan pekerja rentan dan bagaimana kerjasamanya dengan Kemensos.
Fit and Proper Test Calon Dewan Pengawas BPJS Kesehatan — Komisi 9 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum dengan Calon Dewan Pengawas BPJS Kesehatan Atas Nama Ketut Sendra
Elva menanyakan apakah Ketut bersedia menanggung risiko jika Ketut tidak dapat memenuhi tugas dan fungsi BPJS Kesehatan. Elva juga menanyakan apakah konsep Keutut dalam melakukan perubahan pelayanan BPJS Kesehatan dan apakah Ketut bersedia mundur jika gagal.
Bantuan Hukum Penyelesaian Kasus Spedi dengan PT DI — Komisi 9 DPR-RI Audiensi dengan SKDI dan Spedi
Elva Hartati menjelaskan bahwa ia setuju bahwa hasil rapat harus dilakukan oleh PT DI karena mereka jangan menghina DPR.
Konflik Ketenagakerjaan di PT Dirgantara Indonesia (DI) — Komisi 9 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan PT Dirgantara Indonesia (DI), Dinas Tenaga Kerja Jawa Barat dan Bandung, Serikat Pekerja PT DI, Tim Mediator PT Dinas Tenaga Kerja Bandung
Elva H mengatakan mungkin sudah banyak masukan yang intinya musyawarah mufakat yang diminta Komisi 9 agar tidak akan ada hal seperti ini yang terjadi terus. Ia mengatakan kalau tidak ada musyawarah mufakat akan terus terjadi gonjang ganjing. Ia berharap para pihak dapat duduk bersama dan tidak ada PHK.
Evaluasi Kinerja Kementerian Kesehatan (Kemenkes) — Komisi 9 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Kesehatan (Menkes)
Elva H mengatakan banyak laporan tersendatnya ketersediaan obat, khususnya untuk peserta BPJS. Ia menanyakan hal yang salah menurut Menkes dalam sistem ini dan terobosan yang akan dilakukan.
Penjelasan Menteri Kesehatan terkait Penyelesaian Pendataan Kepesertaan Penerima Bantuan Iuran (PBI) BPJS Kesehatan, Penjelasan Menteri Sosial terkait Validasi dan Verifikasi Data Kemiskinan di Indonesia, Penjelasan Dirut BPJS Kesehatan tentang Fakta-Fakta yang Ditemukan — Komisi 9 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Kesehatan RI, Menteri Sosial RI, dan Dirut BPJS Kesehatan
Elva menanyakan petunjuk operasional terkait perubahan verifikasi dan validasi data sudah ada belum. Ia juga menanyakan terkait sinkronisasi data atas program perlindungan termasuk program kesejahteraan sosial lainnya. Elva mengatakan bahwa ketika ia turun ke dapilnya, Lurah beserta jajarannya selalu mengeluh terkait kartu yang namanya ganda. Oleh karena itu, ia meminta data baru, karena di daerah itu sudah menjerit meminta jaminan kesehatan. Terakhir, Elva mengutarakan pertanyaannya kepada BPJS Kesehatan alasan terkait kasus bayi lahir yang prematur tidak dapat ditanggung oleh BPJS Kesehatan.
Penanganan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) Ilegal yang Menjadi Korban Kapal Tenggelam di Perairan Tanjung Pinang Kepulauan Riau — Komisi 9 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepala Basarnas, Kepala BNP2TKI, dan Direktur Kepolisian Perairan Baharkam POLRI
Elva menanyakan terkait penanganan yang dilakukan oleh Basarnas dan Polisi air terhadap penumpang gelap, serta tidak lanjut dari 5 (lima) orang korban yang hilang.
Penjelasan Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) — Komisi 9 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat dengan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (Kepala BKKBN) dan Pengurus Dewan Pengurus Pusat Ikatan Penyuluh Keluarga Berencana Indonesia (DPP IPEKB Indonesia)
Elva menyetujui PKB dikembalikan ke pusat. Menurut Elva DPR-RI dapat mendesak pemerintah menangani pengalihan status ini tepat waktu, dan desak juga Menteri Keuangan dalam mencairkan dana untuk gaji pekerja.
Penyerapan Anggaran Tahun 2016, Tindak Lanjut Pemutihan Dokumen TKI di Malaysia, Kemungkinan Pemutihan Dokumen TKI di Arab Saudi, dan Perkembangan Penyelesaian Kasus Tenggelamnya Kapal TKI di Batam — Komisi 9 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI)
Elva menanyakan terkait realisasi program perlindungan terhadap TKI, mengingat BNP2TKI telah mengalami pemblokiran biaya sebanyak 2 (dua) kali. Selain itu, Elva juga bertanya terkait peran BNP2TKI dalam bargaining power dengan Myanmar.
Penyerapan Anggaran Tahun 2016 dan lain-lain — Komisi 9 DPR RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Tenaga Kerja (Menaker) Republik Indonesia
Elva menanyakan terkait pemblokiran anggaran sebesar Rp4 Miliar lebih bagaimana ini keterusannya dan pelaksanaannya. Kemudian, Elva menanyakan kembali terkait masalah Freeport, sampai kapan hal ini terjadi. Bagaimana meyakinkan pekerja sampai Pemerintah menyelesaikan perjanjian.
Evaluasi Kinerja 2016 dan Permasalahan Terkait Lainnya — Komisi 9 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat dengan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Republik Indonesia
Elva mengatakan bahwa dalam ulang tahun ini, semoga lebih sukses BPOM ini. Elva juga menanyakan jumlah apotek rakyat yang ditutup, dan ia juga memohon untuk menjelaskan bagaimana koordinasi dengan kejaksaan dan kepolisian terkait penyidikan pada kasus obat dan makanan.
Program Jaminan Pensiun — Komisi 9 DPR RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Direktur Utama dan Dewan Pengawas Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan
Elva mengatakan bagaimana BPJS Ketenagakerjaan menarik semua peserta asuransi dari perusahaan swasta seperti PT Taspen, karena berdasarkan UU BPJS, semua asuransi jaminan sosial diserahkan kepada BPJSK. Elva bertanya apa yang ditawarkan oleh BPJS Ketenagakerjaan terkait kualitas, karena saat ini masih banyak program asuransi yang diselenggarakan oleh perusahaan swasta.
Masukan dan Tanggapan terkait Draft RUU tentang Pengawasan Obat dan Makanan (Waspom) — Komisi 9 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Ikatan Dokter Indonesia (IDI), Ikatan Apoteker Indonesia (IAI), dan Persatuan Ahli Farmasi Indonesia (PAFI)
Elva mengapresiasi bahwa IDI tidak menyepakati RUU tentang Pengawasan Obat dan Makanan (Waspom), namun Elfa ingin tahu kekurangan dari kelembagaan yang sudah ada saat ini. Untuk IAI dan PAFI, Elfa ingin masukan konkretnya sebagai user terkait RUU tentang Waspom.
Tindak Lanjut Program Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) — Komisi 9 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN)
Elva mengatakan bahwa banyak yang sudah bosan ketika sosialisasi KB karena banyak ibu-ibu yang sudah mempunyai anak lebih dari 2. Elva mengatakan bahwa ia selalu bertanya kepada lurah mengenai kendala kampung KB dan jawabannya adalah mereka selalu minta ganti nama jangan kampung KB lagi.
Pembiayaan Obat dalam Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) — Komisi 9 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Kesehatan (Menkes)
Elva mengatakan pelayanan obat menjadi keluhan terbesar di program JKN selama 4 tahun dan apabila tidak diperbaiki akan mempengaruhi derajat kesehatan masyarakat dan akan memperbesar biaya JKN. Ia berharap semoga keluhan seperti itu tidak dirasakan di dapil lainnya dan ia ingin Menkes bisa menyelesaikan secepatnya.
Permasalahan Peredaran Produk Obat, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang terindikasi mengandung DNA Babi — Komisi 9 DPR RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan 15 Industri Farmasi
Elva mengatakan agak menyesal karena baru sekarang ketahuan bahwa viostin dan enzyplex terindikasi DNA babi, mengapa tidak sebelum beredar dulu. Elva berharap BPOM melakukan pengawasan yang benar ke semua industri, di toko-toko pun dijual sepatu dari kulit babi tetapi pegawainya tidak memberi tahu, jadi seharusnya ada keterbukaan. BPOM harus mengawasi produk makanan agar masyarakat Indonesia tidak mengalami ketakutan terhadap produk-produk yang beredar. Elva bersepakat untuk mencabut ijin PT Pharos dan PT Medifarma.
Target Perluasan Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan Tahun 2018 terhadap Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU), Upaya Perluasan Manfaat Layanan Tambahan BPJS Ketenagakerjaan di Bidang Pendidikan dan Pelatihan, serta Kesiapan BPJS Ketenagakerjaan dalam Memberikan Layanan terhadap Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia — Komisi 9 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan
Elva meminta klarifikasi tentang kebenaran perubahan sistem, karena menurut informasi yang didapatkan hal tersebut cukup mengganggu. Elva juga mengatakan bahwa biasanya pergantian sistem terkesan selalu lebih bagus dari yang sebelumnya, padahal itu belum tentu. Terakhir, Elva meminta penjelasan mengenai kelebihan dari digital job services.
Penjelasan Implikasi Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 Perubahan Kedua tentang Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan Nasional — Komisi 9 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) (Virtual) dengan Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Ketua Dewan Jaminan Sosial Nasional, Dewan Pengawas BPJS Kesehatan dan Direktur Utama BPJS Kesehatan
Terkait COVID-19, Elva menanyakan persoalan yang dialami oleh Kementerian Kesehatan dalam membayar klaim rumah sakit yang menangani COVID-19. Elva juga mengatakan bahwa ia mendapat masukan dari perusahaan penerbangan Lion Air terkait penghentian penerbangan karena biaya rapid test dan PCR test yang tinggi. Terkait hal tersebut, Elva menanyakan biaya untuk melakukan rapid test dan PCR test.
Permasalahan BPJS Kesehatan — Komisi 9 DPR RI Audiensi dengan DPRD Kota Magelang
Elva mengatakan bahwa Komisi 9 DPR RI memiliki tim panja untuk BPJS Kesehatan dan bila DPRD Magelang membawa data-data terkait dengan permasalahan, dapat diberikan kepada DPR RI untuk menjadi bahan diskusi.
Tumpang Tindih Kebijakan Pemerintah terhadap Pelaut Awak Kapal dan Pelaut Perikanan termasuk Jaminan Sosial bagi Pelaut - Raker Komisi 9 DPR RI dengan Menaker, Menteri KP dan Dirjen Perhubungan Laut Kemenhub
Elva menanyakan soal pengaturan kesejahteraan pekerja laut kita belum jelas, siapa yang menjamin hal ini.
Evaluasi dan Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2018, Penyerapan APBN Tahun Anggaran 2019 sampai dengan 30 November 2019, Program dan Kegiatan Tahun 2020, serta Isu-Isu Aktual Bidang Kesehatan — Komisi 9 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Kesehatan
Elva mengatakan bahwa semua anggaran K/L harus tutup buku pada 15 Desember yang mana kurun waktunya tersisa 2 pekan lagi. Elva kemudian bertanya mengenai kesanggupan Kementerian Kesehatan untuk mencapai realisasi diatas 90% dan upaya yang dilakukan untuk mewujudkannya. Lalu, Elva menanyakan terkait alasan Menteri Kesehatan mengeluarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 60 Tahun 2019. Elva meminta agar Permenkes tersebut dicabut karena banyak yang tertindas. Terkait dengan cuci darah, Elva mengatakan bahwa pasien cuci darah rentan terkena PHK karena dianggap tidak dapat produktif lagi artinya yang sebelumnya rentan miskin bisa berubah menjadi miskin, tetapi mereka tidak bisa menjadi Penerima Bantuan Iuran (PBI).
Kondisi Terkini Wabah Demam Berdarah Dengue (DBD) dan Tuberkulosis (TB) di Indonesia serta Penanganan yang Dilakukan dalam Menghadapi Wabah DBD dan Mengendalikan TB untuk Mencapai Misi Bebas TB Tahun 2030 — Komisi 9 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP -- secara virtual) dengan Dirjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Dirjen Kesehatan Masyarakat, Dirjen Pelayanan Kesehatan, Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan, serta Kepala Pusat Krisis Kesehatan Kementerian Kesehatan
Elva mengatakan dengan adanya Covid-19 yang berlangsung di beberapa daerah, kegiatan pemantauan jentik nyamuk berkurang karena kekhawatiran akan terjangkit corona. Elva menanyakan langkah yang akan dilakukan dalam menyikapi hal tersebut. Elva juga menanyakan kebijakan yang dilakukan Kementerian Kesehatan dalam mengatasi permasalahan kesenjangan pelayanan kesehatan bagi orang yang terdiagnosa TB di tengah pandemi Covid-19. Terakhir, Elva menanyakan terkait mitigasi yang dilakukan Kementerian Kesehatan dalam situasi KLB DBD saat ini dimana dibutuhkan fasilitas kesehatan rawat inap bagi pasien DBD di tengah situasi pandemi Covid-19.
Upaya Penanganan Covid-19 – Komisi 9 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) virtual dengan Menteri Kesehatan, Menteri Ketenagakerjaan, Ketua Penanggulangan Covid-19, dan Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BPMI)
Elva menanyakan mengenai dasar dari pertimbangan gugus tugas dalam menentukan penyaluran jumlah APD ke setiap daerah. Ia juga meminta tanggapan mengenai kesiapan di daerah terkait banyaknya yang akan mudik di mana berdasarkan prediksi BIN sebanyak 200.000 pemudik di bulan Juli. Selain itu, ia juga menanyakan sudah sejauh mana PP No. 21/2020 tentang pembatasan sosial berskala besar dilakukan serta penerapannya mengingat hal yang penting di mana pemerintah harus segera membuat UU turunannya agar tidak menimbulkan kebingungan.
Peran dan Permasalahan terkait Petugas Keluarga Bencana (PKB) dan Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) - Komisi 9 DPR RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Deputi Advokasi Penggerakan dan Informasi Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN)
Elva sangat mendukung honor petugas PLKB dinaikan dan diangkat menjadi PNS.
Evaluasi Pelaksanaan APBN TA 2018 - Komisi 9 DPR RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Plt. Kepala BNP2TKI
Elva menanyakan mengapa program prioritas digeser sedangkan ini sejalan dengan program Presiden.
Evaluasi dan Rencana Kerja BPJS Ketenagakerjaan – Komisi 9 DPR RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dirut BPJS Ketenagakerjaan
Elva mempertanyakan langkah kebiajakn apa yang akan BPJS Ketenagakerjaan dalam menindak lanjuti terkait dengan PHK pekerja yang selama ini ada.
Evaluasi dan Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2018 serta Penyerapan APBN Tahun Anggaran 2019 — Komisi 9 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Ketenagakerjaan
Elva menanyakan terkait upaya Kemenaker dalam rangka meningkatkan jumlah tenaga kerja melalui Program Padat Karya, sudah berapa persen tingkat keberhasilan Pemerintah untuk menempatkan pekerja tersebut dan berapa persen pula yang tidak berhasil ditempatkan.
Penguatan Peran Atase Ketenagakerjaan RI dalam Tata Kelola Perlindungan PMI Sesuai UU No. 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan PMI - Komisi 9 DPR RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan BP2MI, Dirjen BINAPENTA, PKK Kemenaker RI dan Atase Ketenagakerjaan RI di Malaysia
Menyikapi slide nomor 6 terkait PMI gagal berangkat, yang menjadi pertanyaan Elva yaitu terkait tinda lanjut seperti apa dari Pemerintah untuk kasus pengaduan calon pekerja migran yang gahal berangkat dan berapa bantuan untuk calon migran dan yang gagal dari Pemerintah. Elva juga mengomentari slide nomor 15 yaitu dukungan anggaran ada 13 perwakilan, mengapa perwakilan malaysia anggarannya turun 4,9 menjadi 4,7. Elva memohon penjelasannya terkait hal ini.
Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit bagi Peserta Jaminan Kesehatan Nasional – Rapat Dengar Pendapat Komisi 9 dengan Direktur Jendral Pelayanan Kesehatan Kemenkes dan Para Direktur Utama Rumah Sakit
Terkait penumpukan pasien mayoritas terjadi di Pulau Jawa. Apakah KemenKes berencana membuat pusat rujukan untuk pasien tertentu? Agar pasien tidak perlu jauh-jauh datang ke Jakarta. Elva menanyakan dukungan KemenKes untuk meningkatkan kompetensi dokter spesialis. Pertanyaan lain mengenai dampak kenaikan BPJS Kesehatan dan hutang yang belum dibayar.
Pembahasan Permasalahan Surat Utang Negara – RDP Komisi 9 dengan BPJS Ketenagakerjaan
Elva mengatakan BPJS Ketenagakerjaan mengatakan bahwa investasi terdiri dari obligasi, deposito, saham, reksadana, properti dan penyertaan. Terkait hal tersebut, Elva menanyakan pertimbangan BPJS melakukan investasi 83,93% pada surat utang negara dan jangka waktu serta dampak keuntungan oleh peserta.
Latar Belakang
Perempuan bernama lengkap Hj. ELVA HARTATI S.IP, MM. ini lahir di MANNA pada 15 Mei 1960. Dia adalah istri dari DADANG MISHAL SH. M.. Mereka dikaruniai 3 orang anak.
Sebagai calon legislator, ia ditempatkan di nomor urut 1 oleh partai bernomor 4 PDI-P. Dalam Pileg Rabu, 9 April 2014, Hj. ELVA HARTATI S.IP, MM. akan bersaing merebut hati pemilih dari Dapil Bengkulu, meliputi Kaur, Bengkulu Selatan, Seluma, Bengkulu Kota, Bengkulu Tengah, Kepanjang, Rejang Lebong, Lebong, Bengkulu Utara, dan Muko Muko. Dia sendiri tinggal di Jembatan Kecil, Kota Bengkulu, Bengkulu. .
Pernah menjadi anggota kunjungan kontroversial studi banding DPR RI ke Mesir yang dianggap tidak efektif.
Pada masa kerja 2014-2019 Elva duduk di Komisi IX yang membidangi tenaga kerja, transmigrasi dan kesehatan.
Pada masa kerja 2019-2024 Elva duduk di Komisi IX yang membidangi tenaga kerja, transmigrasi dan kesehatan.
Pendidikan
SD 1979
SMP 1975
SPRG Jakarta 1978
SI Universitas Bengkulu 1994
S2 STIE GANESHA 2000
Perjalanan Politik
Komisi 9 DPR RI FPDIP (2004-2009)
Ketua DPD PDIP Bengkulu (2011-2016)
Plh Ketua DPD PDIP Bengkulu
PPNI (Persatuan Perawat Nasional Indonesia)
PPM (Pemuda Panca Marga)
Direkomendasikan PDIP Bengkulu bersama Mishal Yoftie sebagai Calon Gubernur Bengkulu (2014)
Visi & Misi
Belum Ada
Program Kerja
Belum Ada
Sikap Politik
RUU Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia
Pada 23 April 2015 Elva menilai kehadiran negara tidak ada dalam perlindungan TKI. Menurut Elva penempatan tidak kalah penting dengan perlindungan dan standar upah perlu tertuang dalam MoU dengan negara tujuan.
RUU Pilkada (2014)
Menolak UU Pilkada dengan pasal inti bahwa Kepala Daerah dipilih oleh DPRD, karena bersikap mendukung pilkada langsung oleh rakyat.
UU MD3 (2014)
Menolak revisi UU MD3.
Paripurna Voting Paket Pimpinan DPR 2014-2019
Menolak ambil bagian sebagai anggota DPR yang menyetujui paket pimpinan DPR 2014-2019 (dengan Ketua DPR 2014-2019 terpilih Setya Novanto). Bagian dari pelaku walkout atas proses voting paket pimpinan DPR 2014-2019.
Tanggapan
Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan 2016
8 Juni 2015 - Elva menanyakan terkait dengan obat-obatan palsu, sosialisasi BPOM sudah sejauh apa kepada masyarakat. Anggaran tidak akan berguna tanpa sosialisasi dikarenakan masyarakat tidak tahu. Elva pernah mendengar tentang krupuk plastik, sejauh mana BPOM telah menangani masalah krupuk plastik ini. Ia juga mendengar bahwa beberapa anak sekolah telah berhasil menemukan cara pengujian bakso yang berformalin dengan tusuk gigi, akan lebih baik jika di sosialisasikan kepada masyarakat luas. [sumber]